PELAPORAN PPN MASA MENGGUNAKAN SPT PPN MASA 1111 STUDI KASUS DI KPP PRATAMA BOYOLALI

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PELAPORAN PPN MASA MENGGUNAKAN SPT PPN MASA 1111 STUDI KASUS DI KPP PRATAMA BOYOLALI

TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Oleh : Richa Marantika NIM F3408072

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

Motto dan Persembahan

Motto :

Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. (penulis) Dia membuat segala sesuatu indah pada waktu-Nya. (penulis) With God all things are possible (penulis) Kesulitan yang dikuasai adalah kesempatan yang dimenangkan. (NN) Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. (Yakobus 5 : 16b) Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi saudara dalam kesukaran (Amsal 17 : 17)

commit to user


digilib.uns.ac.id

Persembahan :

Tugas Akhir ini Penulis Persembahkan untuk :

 My Lord, Jesus Christ   Ayah dan Ibu tercinta   Adikku Niko Abednego   Keluarga Besar di Klaten   Sahabat2 pelayanan di PMK FE UNS  Keluarga GKJ Selokaton   Sahabat setia ( Rinadia, Wiwid, Omas, Sunia, Veri, Eva )   Teman2 Kuliah   Almamaterku 

commit to user


digilib.uns.ac.id

Kata Pengantar

Salam Sejahtera, Puji syukur penulis naikkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat yang telah dicurahkan dalam hidup ini. Begitu pula dengan Kasih Karunia yang diberikanNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan judul “Pelaporan PPN Masa Menggunakan SPT Masa PPN 1111 Studi Kasus di KPP Pratama Boyolali” tepat pada waktunya. Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan penulis guna, memenuhi persyaratan tugas akhir perkuliahan untuk menyelesaikan pendidikan pada program Diploma III Perpajakan Universitas Sebelas Maret sehingga memperoleh gelar, Ahli Madya Akuntansi Perpajakan. Dalam menyususn Tugas Akhir ini, penulis merasa masih terdapat banyak kekurangan dan belum sempurna karena, keterbatasan penulis dalam menyusun untuk itu penulis berharap kepada pembaca untuk memakluminya dan memberikan kritik maupun saran. Penulisan Tugas Akhir ini tidak akan berjalan jika penulis hanya mengandalkan dirinya sendiri. Dukungan dan doa yang diberikan dapat memberikan motivasi bagi penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1.

Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan berkat, hikmat dan commit to user kesehatan dalam kehidupan penulis.


2.

digilib.uns.ac.id

Ayah dan ibu tercinta, buat segala doa, motivasi, kasih sayang yang selalu diberikan. Aku akan selalu berjuang memberikan yang terbaik buat semuanya.

3.

Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com, Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4.

Bapak Sri Suranta, S.E.,M.Si., Ak.,BKP, selaku ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Perpajakan dan selaku Pembimbing Magang yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis.

5.

Bapak Agus Widodo, S.E., M.Si., Ak, selaku Pembimbing Penulisan Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.

6.

Keluarga Besar KPP Pratama Boyolali, Bapak Indra Susila, Bapak Wahono, Bapak Nartun, Ibu Indaryati, Ibu Miftahur Roiva, Bapak Saliman, Bapak Ali, Bapak Arifin, Bapak Bagus, Bapak Ladiyono, Bapak Agung Nugroho, Ibu Mu’awannah dan seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali terima kasih sudah membimbing penulis selama magang. Ilmu yang diberikan sangat bermanfaat dan membantu penulis.

7.

Untuk adikku Niko Abednego terima kasih karena telah membantu dalam membetulkan laptop dan printer. Semangat ya Jo, kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, Ayah ibu dan semunya. commit to user


8.

digilib.uns.ac.id

Untuk Keluarga Besarku di Klaten dan Solo. Terima kasih buat segala pengertian, semangat yang diberikan.

9.

Untuk teman-teman kuliah di kelas pajak. Terima kasih buat kebersamaannya.

10. Untuk Sahabat saya, Rinayanti Widyaningrum yang selalu bersama dari awal, “kita berangkat bareng, pulang juga harus bareng ya nad”, Dian Widya terima kasih buat kamar kostnya dan waktu bermainnya,Esti Cahyaningtyas (Omas) makasi ya om, Putu Sunia buat kesediaanya mendengarkan keluh kesah saya, Veri Ervina ayo cari uang, Ni Putu Eva atas informasi terbaru yang diberikan ayo kita cerita2 lagi, Anes Tejaningrum terima kasih buat motivasi dan informasinya. 11. Untuk Keluarga GKJ Selokaton, Pemuda Remaja (Rany, Tira, Om Hand, Dhery, Dhimas, Drajat, Restu, Kelg. Bapak Pdt. Budi W, Kelg. Ibu Sadinem) terima kasih buat motivasi dan doa-doanya, ayo maen, pelayanan dan berbagi berkat bareng-bareng. 12. Untuk sahabat-sahabat PMK FE UNS (mbak Indri, mas Andi, mas Sept, dek Sinta, Woro, Riyan, Nimas, Meity, Findri, Selvy, Andi, Denis, Chandra, Anton, Andre) terima kasih yaw buat motivasi dan dukungan doa yang sudah diberikan. 13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih buat doa-doanya, Tuhan memberkati semuanya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

Akhir kata, Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat berguna bagi banyak pihak. Terima kasih. Surakarta, 14 Mei 2011

Richa Marantika

commit to user


digilib.uns.ac.id

Daftar Isi HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….... i ABSTRAK ……………………………………………………………………... ii HALAMAN PERSETUJUAN ………………………………………………... iii HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………………… iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN …………………………………………….. v KATA PENGANTAR …………………………………………………………. vii DAFTAR ISI …………………………………………………………………… xi DAFTAR TABEL …………………………………………………..………… xiii DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………….. xiv BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali …………. 1 B. Latar Belakang Masalah …………………………………………..…… 6 C. Perumusan Masalah ………………………...………………………… 11 D. Tujuan Penelitian ………………………………...…………………… 12 E. Manfaat Penelitian ……………………………………………………. 12 commit to user


digilib.uns.ac.id

F. Teknik Analisis Data ………………………………………………….. 13 II. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka ……………………………………...……………….. 16 B. Analisis dan Pembahasan ……………………………………………… 25 III. TEMUAN A. Kelebihan ……………………………………..………………………. 36 B. Kelemahan

…..…………………………………………………………

37 IV. PENUTUP A.

S impulan ………………………………..…………………………….. 38

B.

R ekomendasi ………………………………………………………….. 39

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

Daftar Tabel

Tabel I.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Boyolali ………………………….. 5 Tabel II.1 Rekap Perolehan PT. Megah Jaya Kurnia Abadi Indonesia Bulan Januari 2011 ………………………………………………………. 26 Tabel II.2 Rekap Penyerahan PT. Megah Jaya Kurnia Abadi Indonesia Bulan Januari 2011 ……………………………………………………….. 27

commit to user


digilib.uns.ac.id

Daftar Lampiran

1.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian SPT Masa PPN

2.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPN

3.

Formulir SPT Masa PPN 1111

4.

Surat Pengantar Ijin Magang

5.

Surat Jawaban dari Instansi Magang

6.

Surat Keterangan telah Melakukan Magang

7.

Lembar Penilaian Magang

8.

Lembar Kegiatan Magang Harian

9.

Memo Magang

commit to user

1 digilib.uns.ac.id


BAB I Pendahuluan

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali

1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali (KPP Pratama Boyolali) didrikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/ PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang perubahan atas Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

132/PMK.01/2006

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak dan mulai beroperasi pada tanggal 30 Oktober 2007 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 tanggal 03 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. commit to user


2 digilib.uns.ac.id

Sebelum, KPP Pratama Boyolali berdiri, di Kabupaten Boyolali telah berdiri Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB). Kantor ini menangani administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen. Sedangkan untuk penanganan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pendapatan Barang Mewah (PPnBM) Kabupaten Boyolali ditangani oleh KPP Pratama Surakarta. Dengan adanya modernisasi dan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka fungsi kerja instansi vertikal seperti KPP, KP PBB, Karikpa (Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak) serta KP4 (Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan) digabungkan menjadi KP2KP (Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan) dan KPP Pratama. Dengan adanya peraturan dari Dirjen Pajak, maka di Boyolali dibangunlah KPP Pratama Boyolali yang terletak di Jalan. Solo– Boyolali Km 24, Mojosongo, Boyolali.

2. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali yang terletak di Jalan SoloBoyolali Km 24, Mojosongo, Boyolali, wilayah kerjanya melayani seluruh Kabupaten Boyolali. Letak geografis Kabupaten Boyolali adalah 110o22’ – 110o50’ Bujur Timur dan 7o36’ – 7o71’ Lintang Selatan. Kabupaten Boyolali berada pada ketinggian 100 – 1500 meter diatas commit to user

3 digilib.uns.ac.id


permukaan laut. Wilayah ini terdiri dari 19 kecamatan, diantaranya adalah kecamatan : 1. Kecamatan Boyolali 2. Kecamatan Mojosongo 3. Kecamatan Teras 4. Kecamatan Banyudono 5. Kecamatan Sawit 6. Kecamatan Sambi 7. Kecamatan Ngemplak 8. Kecamatan Simo 9. Kecamatan Nogosari 10. Kecamatan Klego 11. Kecamatan Andong 12. Kecamatan Karanggede 13. Kecamatan Wonosegoro 14. Kecamatan Kemusu 15. Kecamatan Juwangi 16. Kecamatan Ampel 17. Kecamatan Musuk 18. Kecamatan Cepogo 19. Kecamatan Selo Itu adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali. commit to user

4 digilib.uns.ac.id


Untuk batas-batas wilayah Boyolali, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen dan Kota Surakarta. Untuk wilayah di bagian selatan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten dan Propinsi DIY Yogyakarta. Sedangkan di sebelah barat batasnya adalah, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. Wilayah kabupaten Boyolali membentang sepanjang 48 km dari barat sampai ke timur dan 54 km dari utara ke selatan.

3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Boyolali

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali adalah sebagai berikut : a. Kepala Kantor. b. Subbagian Umum c. Seksi PDI d. Seksi Pelayanan e. Seksi Penagihan f. Seksi Pemeriksaan g. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi Untuk mengetahui lebih jelas tentang struktur organisasi KPP Pratama Boyolali,

mari

user kita commit lihat tobagan

pada

halaman

selanjutnya

5

Tabel I.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Boyolali


digilib.uns.ac.id

B. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemungutan Pajak dibagi menjadi 4, diantaranya, official assessment system, semi self assessment system, self assessment system dan withholding system. Pelaksanaan official assessment system di Indonesia berakhir dengan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925. Pada Tahun 1968 sampai dengan tahun 1983 sistem perpajakan yang dianut adalah semi self assessment system dan withholding system. Mulai dari tahun 1984 sampai dengan saat ini pemungutan pajak di Indonesia menggunakan suatu sistem yang disebut dengan self assessment system. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan sistem ini, wajib pajak berkewajiban untuk menghitung besarnya pajak yang terutang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Setelah selesai menghitung wajib pajak harus menyetorkan pajak yang terutang menggunakan Surat Setoran Pajak pada Bank Persepsi dan melaporkan pajak yang sudah disetor secara teratur dengan menggunakan Surat Pemberitahuan di Kantor Pelayanan Pajak ataupun di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.

commit to user


2 digilib.uns.ac.id

Pajak sendiri, menurut Prof. Dr. Rohmat Soemitro, S.H., memiliki pengertian sebagai berikut : “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.” Kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak yang paling pertama ialah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan, lalu mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk Wajib Pajak yang menjadi Pengusaha wajib melaporkan dirinya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepada PKP tersebut akan diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Fungsi dari NPPKP adalah untuk melaporkan PPN. Kewajiban yang berikutnya ialah membayar pajak, memotong ataupun memungut pajak. Pemungutan PPN dilakukan oleh, penjual dan pihak yang ditunjuk oleh pemerintah. Kewajiban yang ketiga ialah melapor pajak dan yang terakhir ialah kewajiban untuk diperiksa dan memberikan data. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas pengkonsumsian barang maupun jasa di dalam negeri ataupun di daerah pabean. Undang-undang yang mendasari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah, Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1983 kemudian commit to user

3 digilib.uns.ac.id


diubah menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yang disebut sebagai Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984. Pada tahun 2009, dikeluarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang disebut sebagai Perubahan ketiga atas Undang-undang No 8 tahun 1983. Dilihat dari sifat pemungutannya, Pajak Pertambahan Nilai memiliki beberapa sifat, diantaranya : 1. PPN sebagai Pajak Objektif Pemungutan

PPN

didasarkan

pada

objeknya,

tidak

memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. 2. PPN sebagai Pajak Tidak Langsung Secara ekonomis, beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Akan tetapi, tanggung jawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung pajak. 3. Pemungutan PPN Multi Stage Tax Pemungutan pajaknya dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi yang dimulai dari pabrikan, pedagang besar, sampai ke tangan pengecer. 4. PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti Faktur Pajak Dengan menggunakan credit method, Pengusaha Kena Pajak diwajibkan

untuk

menerbitkan

pemungutan PPN

commit to user

faktur

pajak

sebagai

bukti

4 digilib.uns.ac.id


5. PPN bersifat Netral PPN bersifat netral karena, PPN dikenakan atas Konsumsi barang ataupun jasa dan pemungutan PPN berdasarkan prinsip tempat tujuan. 6. Pemungutan PPN tidak akan menimbulkan pajak ganda Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada BKP (Barang Kena Pajak) adalah sebesar 10%. Untuk barang atau jasa yang akan di ekspor, dikenakakan tarif PPN sebesar 0%. Pengenaan tarif sebesar 0% ini tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN, akan tetapi Pajak Masukan yang sudah dibayarkan daari Barang yang sudah di ekspor dapat dikreditkan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 15, yang disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalamkegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,

melakukan

usaha

jasa

termasuk

mengekspor

jasa,

atau

memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean Yang dikelompokkan menjadi Pengusaha Kena Pajak diantaranya adalah sebagai berikut : a. Pabrikan (Produsen). commit to user b. Importir dan Indentor.


5 digilib.uns.ac.id

c. Pengusaha yang memiliki hubungan istimewa dengan Pabrikan ataupun Importir. d. Agen utama dan penyalur utama dari pabrikan atau importir. e. Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak f. Pedagang Besar dan Pedagang Eceran g. Pengusaha Jasa yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena menyerahkan Barang Kena Pajak dan akan digunakan sebagai dasar menghitung pajak terutang dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif Pajak. Nilai Yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak didapat dari : a. Harga Jual b. Penggantian c. Nilai Impor d. Nilai Ekspor e. Nilai Lain Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Masa dilakukan dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). SPT yang digunakan untuk melaporkan adalah SPT Masa PPN. Pada awal tahun 2007 sampai dengan akhir Tahun 2010, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Masa menggunakan SPT Masa PPN 1107. Dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor 44 Tahun 2010, tentang Bentuk, Isi dan Tatacara serta Penyampaian Surat commit to Pengisian user

6 digilib.uns.ac.id


Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ( SPT Masa PPN ), maka pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Masa mulai dari bulan Januari 2011 menggunakan SPT Masa PPN 1111. Dengan adanya Peraturan Dirjen Pajak Nomor 44 Tahun 2010, penulis tertarik untuk menulis Tugas Akhir dengan judul, “ PELAPORAN PPN MASA MENGGUNAKAN SPT MASA PPN 1111 STUDI KASUS DI KPP PRATAMA BOYOLALI ”

C. Perumusan Masalah

Pajak Pertambahan Nilai mempunyai manfaat untuk meningkatkan pendapatan Negara. Dengan melihat latar belakang masalah, penulis dapat merumuskan masalah berupa : 1. Bagaimanakah cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai dengan metode pengkreditan Pajak Masukan? 2. Bagaimanakah prosedur pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN 1111? 3. Berapakah banyaknya Wajib Pajak yang sudah melaporkan PPN Masa Januari dan Pebruari 2011 dengan SPT Masa PPN 1111?

commit to user

7 digilib.uns.ac.id


D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Mempelajari dan mengetahui cara untuk menghitung, membayar serta melaporkan PPN Masa menggunakan SPT Masa PPN 1111. 2. Mengetahui seberapa besar PKP yang melaporkan PPN Masa Januari dan Pebruari 2011 menggunakan SPT Masa PPN 1111.

E. Manfaat Penelitian

Penulis ingin menyampaikan manfaat dari penulisan kegiatan penelitian ini, diantaranya ialah : 1. Bagi Masyarakat Luas Masyarakat dapat mengetahui lebih lanjut tentang pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan sarana SPT Masa PPN 1111. 2. Bagi Objek Penelitian Objek Penelitian dapat meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak yang belum menggunakan SPT Masa PPN 1111, agar lebih tertib lagi. 3. Bagi Program Studi Diploma III Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret commit to user

8 digilib.uns.ac.id


Penulisan ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dan menulis tugas akhir. Selain itu, kegiatan ini bisa memberikan informasi tentang pengisian SPT Masa PPN dalam pembelajaran di bangku perkuliahan. 4. Bagi Penulis Penulis dapat mengetahui tentang tata cara pengisian dan penyampaian SPT Masa PPN 1111.

F.

Teknik Analisis Data

1. Objek Penelitian Objek yang dipilih oleh penulis untuk diteliti adalah Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Menggunakan SPT Masa PPN 1111 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. 2. Desain Penelitian Metode yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah studi kasus. Dengan metode studi kasus ini, penulis berharap dapat melakukan penelitian secara mendalam pada kasus yang diteliti, yaitu “Pelaporan PPN Masa Menggunakan SPT Masa PPN 1111 Studi Kasus di KPP Pratama Boyolali” disamping itu, penulis juga ingin melakukan penelitian dengan mempelajari literatur yang didapat dari perpustakaan.

commit to user

9 digilib.uns.ac.id


3. Sumber Data Data yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah data primer dan data skunder. a.

Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data ini dapat berupa opini maupun dari hasil dari observasi. Cara memperoleh data ini ialah dengan wawancara dan observasi.

b.

Data Sekunder Data sekunder, didapat peneliti dengan cara tidak langsung atau melalui media perantara. Data ini dapat berupa bukti, catatan ataupun laporan historis yang telah diarsipkan dan bisa dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

4. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi Langsung Penulis melakukan observasi langsung pada saat magang. Selain itu, penulis juga mengikuti Sosialisai di KPP Pratama Boyolali tentang Pemakaian SPT Masa PPN 1111. b. Wawancara Dengan metode wawancara, penulis dapat bertanya secara langsung kepada petugas yang menerima pelaporan SPT Masa commit to user

10 digilib.uns.ac.id


PPN 1111 dan kepada petugas yang melayani penerangan pengisian SPT Masa PPN 1111. c. Dokumentasi Penulis mengutip arsip, catatan ataupun data yang terdapat di KPP Pratama Boyolali yang berhubungan dengan objek yang diteliti oleh penulis. d. Kepustakaan Melalui metode kepustakaan, penulis dapat mengetahui tentang informasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya melalui membaca literatur dan buku. 5. Teknik Pembahasan a. Metode Kualitatif Dengan metode ini penulis menganalisis data dalam bentuk kalimat. Yang digunakan sebagai dasar penelitian ialah landasan teori yang digunakan. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis lebih cenderung menggunakan metode wawancara. b. Metode Kuantitatif Metode kuantitatif merupakan, metode penelitian yang sistematis dan pengembangannya dengan model matematis. Dengan metode kuantitatif, penulis dapat menganalisis data menggunakan cara menghitung.

commit to user



BAB II Analisis Data dan Pembahasan

A. Tinjauan Pustaka

1. Dasar Hukum

Dalam pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak ada peraturan yang mendasarinya. Dasar-dasar yang mengatur dalam bidang perpajakan dapat berupa Undang-undang, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran Dirjen Pajak dan masih banyak peraturan lain yang mengatur. Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 merupakan perubahan terbaru atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Didalam Undang-undang KUP, menjelaskan tentang kewajiban, hak yang harus dilakukan dan ditaati oleh wajib pajak. Contoh hal yang harus ditaati adalah menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang. Peraturan yang mendasari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983. Didalam Undang-undang ini, mengatur segala commit to user kegiatan yang menimbulkan



pemungutan PPN, seperti subyek Pajak Pertambahan Nilai, obyek Pajak Pertambahan Nilai, tarif yang dikenakan, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), saat terjadinya pajak dan mengatur tentang Pemungutan PPn BM. Peraturan lain yang digunakan ialah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2010 tentang Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN. Peraturan yang dikeluarkan pada bulan Oktober tahun 2010 ini mewajibkan kepada wajib pajak untuk melaporkan PPN masa yang sudah dibayarkan menggunakan SPT masa PPN 1111. SPT masa ini mulai digunakan untuk melaporkan PPN di Bulan Januari 2011. Dirjen Pajak juga mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 2/PJ/2011 yang isinya tentang Tata cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa PPN 1111) Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 11 Januari. Tanggal 28 Pebruari 2011, Dirjen Pajak juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE – 20/PJ/2011 tentang Pengisian Formulir SPT Masa PPN 1111 dan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk file PDF. Surat Edaran ini dikeluarkan sebagai pelengkap PER – 44/PJ/2010 dan PER – 45/PJ/2010.

2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas commitkena to user penyerahan jasa maupun barang pajak didalam daerah pabean yang



dilakukan oleh pengusaha, memanfaatkan jasa maupun barang kena pajak yang tidak berwujud baik diluar daerah pabean maupun didalam daerah pabean, mengimpor barang kena pajak dan mengekspor jasa, barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undangundang PPN. Jasa Kena Pajak adalah kegiatan pelayanan berdasarkan perikatan hokum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan berdasarkan Undang-undang PPN. Barang yang tidak dikenakan PPN antara lain : 1. Barang hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, contohnya : a. Minyak mentah b. Gas bumi c. Panas Bumi d. Pasir dan Kerikil e. Batubara (sebelum diproses menjadi briket batubara) f. Bijih timah, bijih besi, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit commit to user



g. Barang hasil pertambangan dan pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya 2. Barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak, seperti : a. Segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, beras ketan hitam atau beras ketan putih b. Segala jenis jagung, seperti jagung putih, jagung kuning, jagung kuning kemerahan atau popcorn (jagung brondong) c. Sagu d. Segala jenis kedelai, seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai kuning atau kedelai hitam dalam bentuk pecah atau utuh e. garam baik yang beryodium maupun tidak beryodium 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak; tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha katering atau usaha jasa boga 4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga Untuk jenis jasa yang dikecualikan dari pemungutan PPN antara lain : 1. Jasa bidang pelayanan kesehatan : a. Jasa dokter umum, jasa dokter spesialis, jasa dokter gigi, jasa dokter hewan

commit to user



b. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gizi, fisioterapi, ahli gigi c. Jasa kebidanan, dan dukun bayi d. Jasa paramedis, dan perawat e. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium 2. Jasa bidang pelayanan sosial : a. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo b. Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan d. Jasa lembaga rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial e. Jasa pemakaman termasuk crematorium f. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial g. Jasa pelayanan sosial lainnya kecuali yang bersifat komersial 3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) 4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi : a. Jasa

perbankan,

kecuali

jasa

penyediaan

tempat

untuk

menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak (perjanjian), serta anjak piutang b. Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi commit to user



c. Jasa Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

5. Jasa di bidang keagamaan : a. Jasa pelayanan rumah ibadah b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah c. Jasa lainnya di bidang keagamaan 6. Jasa di bidang pendidikan a. Jasa

penyelenggaraan

pendidikan

penyelenggaraan pendidikan pendidikan luar

umum,

sekolah,

seperti

pendidikan

jasa

kejuruan,

biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan

keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan professional b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursuskursus 7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial,

seperti

pementasan

kesenian

tradisional

yang

diselenggarakan secara cuma-cuma 8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan seperti jasa penyiaran radio atau televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial

commit to user



9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air, meliputi jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau maupun di sungai yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta

10. Jasa di bidang tenaga kerja : a. Jasa tenaga kerja b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut c. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja 11. Jasa di bidang perhotelan : a. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hotel 12. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) commit to user



3. Metode Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Didalam menghitung pajak yang terutang atas Nilai Tambah PPN terdapat 3 metode, yaitu : a. Additional Method Dengan metode ini, PPN dihitung dari penjumlahan semua unsur nilai tambah kemudian dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku. Kelemahan dari metode ini ialah, pengusaha harus melakukan pembukuan secara tertib dan rinci mengenai biaya yang dikeluarkan dan laba yang diharapkan dari barang yang diproduksi. b. Subtraction Method Metode ini memberikan pengertian bahwa pajak yang terutang dihitung dari selisih harga penjualan dan harga pembelian barang baku lalu dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Metode ini merupakan metode yang sederhana. c. Credit Method Didalam credit method, pajak terutang dihitung dari selisih pajak yang dibayar pada saat pembelian dan pajak yang dipungut pada saat penjualan. Kelebihan dari credit method dibanding dengan substraction method ialah, apabila dalam harga beli terdapat unsur yang tidak terutang PPN, maka hasil penghitungan PPN terutang dengan metode ini akan lebih akurat. commit to user



4. Istilah-istilah dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai

1. Daerah Pabean ialah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landasan Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. 3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean. 4. Pajak Masukan ialah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak atas perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean atau impor BKP. 5. Pajak Keluaran ialah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP, JKP maupun ekspor BKP. 6. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.

commit to user



5. Pengertian Surat Pemberitahuan Pajak

Surat Pemberitahuan Masa, yang biasanya disebut SPT merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak dan harta yang dimiliki berdasarkan Undang-undang Perpajakan. Bagi Pengusaha Kena Pajak, SPT berfungsi sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan pelaporan atas pembayaran atau pelunasan yang dilaksanakan oleh PKP dalam masa pajak. SPT dapat diperoleh dengan cara mengambil sendiri di Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah DJP atau di Kantor Pusat DJP. Selain itu, wajib pajak dapat mengunduh di website www.pajak.go.id .

B. Analisis dan Pembahasan

1. Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai terutang dapat dihitung dengan cara, mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif yang berlaku. Tarif yang dikenakan

sebesar

10%.

Dalam

penelitian

ini,

penulis

memilih

menggunakan metode pengkreditan pajak masukan (credit method), karena commit to user



metode tersebut dirasa paling akurat daripada metode yang lain dan sesuai dengan Peraturan No.44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi dan Tata cara Pengisian

serta

Penyampaian

Surat

Pemberitahuan

Masa

Pajak

Pertambahan Nilai. Contoh Kasus : Perolehan dan Penyerahan Barang PT. Megah Jaya Kurnia Abadi Indonesia selama bulan Januari 2011 Tabel 2.1 Rekap Perolehan PT. Megah Jaya Kurnia Abadi Indonesia Bulan Januari 2011 Tanggal

Keterangan Telah dibuat PIB dengan Nomor 0111/PIB/03 dan telah dibayar PPN 4 Januari terutang Rp 20.000.000,- di Bank Mandiri 2011 Cabang Slamet Riyadi atas impor mesin dari PT. Marukochan Jepang 11 Membayar tagihan telepon Kantor sebesar Januari Rp 2.500.000,- (belum termasuk PPN) 2011 NPWP 18.027.598.0 – 527.000 Membayar gandum dari PT. Indofood 16 sebesar Rp 50.000.000,- Faktur Pajak Januari Nomor 01.0.000.11.00000024 NPWP 2011 28.698.574 – 527.000 20 Membayar jasa perbaikan truck kepada Januari Bengkel Djaya sebesar Rp 3.000.000,2011 NPWP 13.875.269 – 527.000

PPN Masukan Rp 20.000.000,-

Rp 250.000,-

Rp 5.000.000,-

Rp 300.000,-

Total Pajak Masukan masa Januari 2011 yang dibayarkan PT. Megah Jaya Kurnia Abadi Indonesia adalah sebesar Rp 25.550.000,- . Kegiatan Membangun Sendiri : Membangun Gudang dengan biaya sebesar Rp 225.000.000,- maka PPN yang dibayar : = 10% x 40% x Rp 225.000.000,= Rp 9.000.000,-

commit to user



Tabel 2.2 Rekap Penyerahan PT. Megah Jaya Kurnia Abadi Indonesia Bulan Januari 2011 Tanggal

Keterangan Mengekspor mie ke PT. Sandae 6 Januari diMalaysia sebesar Rp 950.000.000,2011 Dokumen PEB Nomor 0111/PEB/09 19 Dalam rangka Ulang Tahun, Perusahaan Januari membagikan mie kepada masyarakat 2011 seharga Rp 350.000.000,- (dari HPP) Menjual mie instan kepada Makmur 25 Swalayan Rp 150.000.000,- Faktur Januari Penjualan Nomor 01.0.000.11.00000078 2011 NPWP 24.879.007 – 526.000 Menjual mie kepada PT. Mekar Indah 28 sebesar Rp 490.000.000,- Faktur Januari Penjualan Nomor 01.0.000.11.00000089 2011 NPWP 07.825.963 – 526.000

PPN Keluaran -

Rp 35.000.000,-

Rp 15.000.000,-

Rp 49.000.000,-

Besarnya Pajak Keluaran yang dipungut PT. Megah Jaya Kurnia Abadi Indonesia adalah Rp 99.000.000,Penghitungan PPN terutang dengan cara membandingkan Pajak Keluaran terhadap Pajak Masukan. Apabila Pajak Masukan Lebih besar dari Pajak Keluaran, maka terjadi kurang bayar dan apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan maka terjadi Lebih Bayar. 1. PPN Masukan DPP = Perolehan Barang / Jasa Kena Pajak + Kegiatan Membangun sendiri = Rp 200.000.000,- + Rp 2.500.000,- + Rp 50.000.000,- + Rp 3.000.000,= Rp 255.500.000,commit to user



PPN Masukan = DPP x 10% = Rp 255.500.000,- x 10% = Rp 25.550.000,2. PPN Keluaran DPP = Penyerahan Barang = Rp 350.000.000,- + Rp 150.000.000,- + Rp 490.000.000,= Rp 990.000.000,PPN Keluaran = DPP x 10% = Rp 990.000.000,- x 10% = Rp 99.000.000,3. PPN Terutang PPN Masa = Pajak Keluaran – Pajak Masukan = Rp 99.000.000,- - Rp 25.550.000,= Rp 73.450.000,Jadi PPN Kurang Bayar PT. Megah Jaya Kurnia Abadi Indonesia pada bulan Januari 2011 sebesar Rp 73.450.000,-. Pengisian SPT Masa PPN 1111 akan disertakan dalam lampiran.

2. Pengisian SPT Masa PPN 1111

SPT Masa PPN 1111 terdiri dari Induk SPT Masa PPN 1111 Formulir 1111 (F.1.2.32.04) dan lampirannya. Lampiran itu diantaranya : a. Formulir 1111 AB – Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07)

commit to user



b. Formulir 1111 A1 – Daftar Ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud maupun JKP (D.1.2.32.08) c. Formulir 1111 A2 – Daftar Pajak Keluaran atas penyerahan Dalam Negeri dengan faktur pajak (D.1.2.32.09) d. Formulir 1111 B1 – Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari kuar Daerah Pabean (D.1.2.32.10) e. Formulir 1111 B2 – Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP Dalam Negeri f. Formulir 1111 B3 – Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas (D.1.2.32.12) Pengisian SPT Masa PPN 1111 menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. Pengusaha Kena Pajak dapat mengisi SPT ini dengan cara menulis menggunakan Huruf Balok (bukan Huruf Sambung) dan dengan cara mengetik menggunakan mesin ketik. Pengisian data pada SPT Masa PPN 1111 harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya : a. Pengisian data pada induk dan lampiran SPT tidak boleh melebihi baris atau kolom yang sudah disediakan dan penulisannya harus satu baris. Misalkan, Nama Penjual : PT. Megah Jaya Kurnia Abadi Indonesia, agar dapat tertampung dalam kolom/baris Nama Penjual commit to user



BKP Berwujud/Tidak Berwujud dan atau JKP maka penulisan Nama Penjual tersebut menjadi PT.Megah Jaya KAI. b. Pengisian NPWP, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak, Nomor Dokumen tertentu dan Nomor Nota Retur / Nota Pembatalan harus dituliskan secara lengkap dan tidak boleh disingkat. Untuk mengisi data NPWP baik yang diketik maupun yang ditulis tangan, dapat ditulis tanpa menggunakan tanda baca (kecuali pada kolom yang sudah disediakan). Misalkan, seorang PKP dengan NPWP 11.361.025.0-527.000 dapat menuliskan NPWP-nya dengan cara 113610250527000. c. Masa pajak diisi dengan masa yang bersangkutan dan untuk pembetulannya, diisi dengan masa pajak yang dibetulkan. Misalkan, untuk masa pajak Januari 2011 maka, pada kolom MASA diisi dengan 01 sd 01 – 2011. Sedangkan untuk masa pajak dari Januari sampai dengan Maret 2011, diisi dengan 01 sd 03 – 2011 (pengisian ini hanya untuk PKP yang menggunakan jangka waktu lain yang diatur oleh Menteri Keuangan dan paling lama 3 bulan kalender). d. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak ditulis tanpa tanda koma, dengan jumlah rupiah penuh dan tanpa tanda Rp (rupiah). Misalkan seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah ditulis menjadi 114.400.000 dan Rp 390.900.000,- ditulis menjadi 390.900.000. e. Dalam Nota Retur, Nota Pembatalan Nilai DPP, PPN dan PPn BM ditulis dengan diberikan tanda kurung ( ) yang berfungsi sebagai commit to user



pengurang. Misalkan, pada tanggal 12 Januari 2011 terjadi retur barang dengan DPP Rp 12.000.000,- maka dalam SPT ditulis (12.000.000) pada baris nota retur dan kolom DPP. f. Dalam menuliskan tanggal pada induk SPT maupun lampirannya, wajib menggunakan format dd-mm-yyyy. Misalkan PKP akan menulis tanggal 23 Januari 2011, maka penulisannya 23-01-2011. Mengisi SPT Masa PPN 1111 ini, sebaiknya dimulai dari Lampirannya terlebih dahulu. Pengisian dilakukan dari Formulir 1111 A1, Formulir 1111 A2, Formulir 1111 B1, Formulir 1111 B2, Formulir 1111 B3 dan Formulir 1111 AB. Setelah semua lampiran terisi, data yang didapat dipindahkan ke induk SPT PPN Masa 1111. Pengisian jumlah rupiah pada SPT tersebut ditulis dalam satuan rupiah penuh dan dibulatkan kebawah. Jika penjumlahan

maupun

pengurangan

jumlah

rupiah

NIHIL,

maka

penulisannya ditulis dengan angka nol (0). Contoh Kasus : Identitas PKP PT Megah Jaya Kurnia Abadi Indonesia adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Industri dan Perdagangan. Perusahaan ini dikukuhkan sejak tanggal 3 Januari 2004. NPWP dari Perusahaan tersebut adalah 11.361.025.0-527.000. Perusahaan ini terletak di Jalan Ngemplak – Ngesrep Km 2, produk yang dihasilkan adalah mie instan. Bahan baku yang didapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Kasus ini akan dikerjakan da diisikan langsung dalam Lampiran commitTugas to userAkhir ini.



3. Pelaporan SPT Masa PPN 1111

Setelah SPT diisi, PKP wajib melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau ditempat yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.SPT Masa PPN 1111 yang dilaporkan, dibuat rangkap dua (2), lembar pertama untuk KPP dan lembar kedua untuk PKP. Penyampaian dan pelaporan SPT dapat dilakukan secara manual dan secara elektronik (e-Filing). Penyampaian secara manual dilakukan dengan cara, datang langsung ke KPP, KP2KP maupun tempat yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak atau melalui pos, jasa ekspedisi maupun jasa kurir.dengan bukti pengiriman surat sebagai tanda bukti penerimaan SPT. Untuk penyampaian secara elektronik, melalui sistem online atau real time yang melalui perusahaan penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk Dirjen Pajak sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang Tata

Cara

Penyampaian

Pemberitahuan

Surat

Perpanjangan

Pemberitahuan

Surat

dan

Pemberitahuan

Penyampaian

Tahunan

secar

elektronik (e-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan perubahan/penggantinya. Pelaporan SPT Masa PPN 1111 secara manual dapat dilakukan dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dan dalam bentuk media elektronik (compact disc). Bagi PKP yang sudah menyampaikan SPT dalam bentuk jasa elektronik, tidak diperbolehkan lagi untuk menyampaikan SPT Masa commitkertas to user(hard copy). Pelaporan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir



PPN 1111 paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Apabila batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pelaporan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy), menggunakan kertas ukuran F4 dengan panjang 330 mm dan lebar 215 mm berat minimal 70 gram. Untuk mencetak formulir dari file PDF, tidak diperkenankan menggunakan printer dotmatrix. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali, jumlah Pengusaha Kena Pajak sebanyak 714. PKP tersebut dibagi menjadi PKP Badan dan PKP Orang Pribadi. Untuk Badan jumlahnya 651 dan untuk Orang Pribadi 63. Untuk masa Pajak Desember 2010, pelaporan pajak masih menggunakan SPT Masa PPN 1107 dan banyaknya PKP yang melapor adalah 478 PKP. 376 PKP dinyatakan Nihil, 86 Kurang Bayar dan 16 PKP Lebih Bayar. PKP di Kabupaten Boyolali yang telah melaporkan PPN untuk masa pajak Januari 2011 sebanyak 394 PKP. 349 PKP dinyatakan Nihil, 37 PKP Kurang Bayar dan 8 PKP Lebih Bayar. Untuk masa pajak Pebruari 2011 ada 463 PKP yang sudah melapor. 384 PKP dinyatakan Nihil, 59 PKP dinyatakan Kurang Bayar dan 20 PKP dinyatakan Lebih Bayar. Untuk mengetahui kenaikan maupun penurunan jumlah PKP dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : Analisis Pertumbuhan =

commit to user

x 100%



Untuk Bulan Januari, tingkat pertumbuhan PKP dapat dihitung dengan cara berikut, Analisis Pertumbuhan PKP pada Bulan Januari = = =

x 100% x 100% x 100%

= (17,573 %) Pada bulan Pebruari kenaikan maupun penurunan jumlah PKP dapat diketahui dengan rumus berikut : = = =

x 100% x 100% x 100%

= 17,512 % Penerimaan PPN Bulan Januari 2011 dsebesar Rp 2.746.079.851,- dari total penerimaan sebesar Rp 8.887.480.235,-. Penerimaan pada Bulan Pebruari untuk masa Pajak Januari 2011 sebesar Rp 3.270.323.136,- dari total penerimaan sebesar Rp 9.638.645.038,- dan Bulan Maret untuk masa pajak Pebruari 2011 sebesar Rp 2.717.005.714,- dari total penerimaan pajak Rp 9.116.811.856,-.

commit to user



Untuk menghitung seberapa besar penerimaan PPN dibandingkan dengan seluruh penerimaan Pajak di KPP Pratama Boyolali, dapat dihitung dengan cara : Analisis Proporsi =

x 100%

Analisis Proporsi untuk penerimaan Bulan Januari adalah sebesar : = =

x 100% x 100%

= 30,8983 % Untuk penerimaan PPN pada Bulan Pebruari, analisis proporsinya adalah sebagai berikut : = =

x 100% x 100%

= 33,9293 % Penghitungan Proporsi penerimaan PPN Bulan Maret adalah : = =

x 100% x 100%

= 29,80215 % SPT Masa PPN 1111 wajib dilaporkan oleh PKP paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Untuk pembayaran PPN paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila tanggal 15 dan 20 jatuh pada hari libur kantor, commit to user maka pembayaran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari berikutnya.



BAB III Temuan

Berdasarkan data yang dianalisis, penulis dapat menyimpulkan bahwa Penggunaan SPT Masa PPN 1111 di KPP Pratama Boyolali sudah berjalan dengan baik. Kelebihan dan kelemahan yang ditemukan oleh penulis dari penggunaan SPT Masa PPN 1111 dan pelaporannya di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut : 1. Kelebihan

Kelebihan dari Penggunaan SPT Masa PPN 1111 dan pelaporan SPT Masa PPN 1111 di KPP Pratama Boyolali, diantaranya : a. SPT Masa PPN 1111 mudah didapatkan. Pelapor dapat mengambil langsung ke KPP dan dapat mengunduh di www.pajak.go.id. b. Bagi PKP yang melakukan transaksi lebih dari 25 kali dalam (1) satu masa pajak diwajibkan untuk melapor dengan menggunakan e-SPT secara on-line melalui website DJP www.pajak.go.id. Ketentuan ini juga berlaku untuk pelaporan selanjutnya. c. Formulir SPT Masa PPN 1111 dibagi menjadi 2, bagi PKP yang peredarannya

dibawah

Rp

1.800.000.000,-

diperkenankan

menggunakan SPT Masa PPN 1111 DM dan bagi PKP yang peredaran usahanya lebih dari Rp 1.800.000.000,- diperkenankan menggunakan commit to user SPT Masa PPN 1111.



2. Kelemahan

Kelemahan dari penggunaan SPT Masa PPN 1111 dan pelaporan SPT Masa PPN 1111 di KPP Pratama Boyolali, antara lain : a. Apabila PKP sudah pernah melaporkan SPT Masa PPN melalui efilling, untuk pelaporan selanjutnya tidak diperkenankan melaporkan dalam bentuk hard copy. Dengan menggunakan e-filling, PKP mempunyai keterikatan seumur hidup. Apabila pelaporan SPT menggunakan e-filling dilakukan pada batas akhir pelaporan sering kali terjadi gangguan. b. Mencetak SPT Masa PPN 1111 yang diunduh dari www.pajak.go.id dalam bentuk kertas (hard copy) tidak boleh dicetak menggunakan printer dotmatrix. Pelaporan dalam bentuk hard copy harus ditulis tangan menggunakan huruf balok (bukan huruf sambung) atau di ketik menggunakan mesin ketik.

commit to user



BAB IV Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya, diambil analisis tentang penggunaan SPT Masa PPN 1111 dan Pelaporannya di Kabupaten Boyolali. Dari analisis tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa : 1. SPT Masa PPN 1111 dinilai mudah digunakan bagi masyarakat dan pelayanan yang dilakukan KPP Pratama Boyolali sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 2/PJ/2011 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). 2. Penerimaan PPN di KPP Pratama Boyolali cukup besar. Rata-rata penerimaan dari Bulan Januari – Maret 2011 sebesar 31,543% dari total penerimaan pajak.

commit to user



A. Rekomendasi

Demi meningkatkan penerimaan pajak dan pelayanan di KPP Pratama Boyolali, penulis ingin memberikan saran yang sifatnya membangun, diantaranya : 1. Untuk meningkatkan efektivitas pelapor pajak, hendaknya KPP Pratama Boyolali memberikan sosialisasi kepada masyarakat, karena penggunaan SPT Masa PPN 1111 berbeda dengan SPT Masa PPN 1107. 2. KPP Pratama Boyolali perlu melakukan pendataan ulang terhadap Pengusaha Kena Pajak, karena sudah ada beberapa PKP yang pindah alamat, bangkrut dan usahanya ditutup. 3. Pengawasan oleh para Account Representative perlu ditingkatkan, karena masih ada Wajib Pajak yang kurang mendapat pengawasan.

commit to user



Daftar Pustaka

Adriana, Dadi. 2003. Himpunan Lengkap Peraturan-peraturan Perpajakan. Yogyakarta : Andi Ofset Ageng Setyawan, Dimaz. 2007. Harmonisasi Penerimaan PPN dan PPh Badan di Kota Surakarta. Tugas Akhir Diploma III Perpajakan UNS (tidak dipublikasikan) Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta B. Ilyas, Wirawan. Richard Burton. 2010. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat Djuanda, Gustian. Irwansyah Lubis. 2002. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Hanggana, Sri. 2008. Mekanisme Pemungutan PPN Kelemahan, Akibat dan Solusi. Surakarta : UNS Pers Ika Sari, Diyah. 2007. “Evaluasi Penerimaan Negara Dari Pemungutan PPN Atas Impor Barang Kena Pajak Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta”. Tugas Akhir Diploma III Perpajakan FE UNS ( Tidak Dipublikasikan ) Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta : Andi Ofset Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 44 Tahun 2010 tentang Bentuk Isi dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 45 Tahun 2010 tentang Bentuk, Isi dan Tata cara Pengisian Serta Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per. 44/PJ/2010 tentang Bentuk Isi dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Rusjdi, Muhammad. 2007. PPN &commit PPn BM. Jakarta : Indeks to user



Sambodo, Agus. 1999. Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha dan Orang Pribadi. Yogyakarta : BPFE Jogja Sri, Valentina. Aji Suryo. 2003. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : (UPP) AMP YKPN Suandy, Erly. 2002. Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat Suandy, Erly. 2008. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat Sukardji, Untung. 1999. Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta : Raja Grafindo Persada Waluyo. 2004. Perpajakan di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kuantitatif (22/03/2011_19:37 WIB) http://id.wikipedia.org/wiki/Survei_kualitatif (22/03/2011_19:40 WIB) http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer (22/03/2011_19:38 WIB) http://www.ziddu.com/downloadlink/12056800/SPTMasaPPN1111.pdf (16/02/2011_12:58 WIB) http://www.ziddu.com/downloadlink/12056803/PetunjukPengisian1111.pdf (16/02/2011_13:00 WIB) http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-2-2011.pdf (17/02/2011_13:14 WIB)

commit to user

PELAPORAN PPN MASA MENGGUNAKAN SPT PPN MASA 1111 STUDI KASUS DI KPP PRATAMA BOYOLALI

Recommend Documents