Lampiran :
"DAFTAR PERMASALAHAN PENGISIAN LAMPIRAN SPT MASA PPN DAN PEDOMAN PENYELESAIANNYA"
NO
FORMULIR
PERMASALAHAN
PEDOMAN KEGIATAN YANG HARUS DILAKUKAN PETUGAS PENERIMA SPT
KETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
1485 A1/A2/ A3/B1/B2/B 3
NPWP PKP Pelapor tidak diisi/diisi tidak lengkap/salah diisi
2
1485/A1/A2 /B1/B2/B3
Nomor pengukuhan PKP Pelaporan tidak diisi/diisi tidak lengkap/salah diisi
3
1485 A1/A2
Nama pembeli / penerima jasa (kol.2) / NPWP (kol.3) Nomor Seri Faktur Pajak (kol.4) / Tanggal Faktur Pajak (kol.5) tidak diisi / disi tidak lengkap/salah diisi
Diisi dari Kode A1 Form 1485 (SPT Induk). Apabila Kode A1 Form 1485 tidak diisi, SPT dikembalikan (untuk diperbaiki oleh PKP Pelapor) dengan dilampiri KP Tipa 1.1 Diisi dari kode A2 SPT Induk. Apabila kode A2 SPT Induk tidak diisi, SPT dikembalikan (untuk diperbaiki oleh PKP pelapor) dengan dilampiri KP Tipa 1.1 Untuk Form 1485 A1 : SPT tetap diterima sepanjang jumlah PPN (nomor 4 pada rekapitulasi) Form 1485 A1 sama dengan kode C.1.3 SPT Induk
4
1485 A3
5
1485 B1/B2
Nama instansi / pemungut Pajak (kol.2)/NPWP (kol.3)/Nomor Seri Fatur Pajak (kol.4)/Tanggal Faktur Pajak (kol.5) tidak diisi/diisi tidak lengkap/salah diisi Nama (kol.2)/NPWP dan Nomor PKP (kol.3)/Nomor Seri Faktur Pajak (kol.4)/Tanggal Faktur Pajak (kol.5) dari PKP penjual/Pemberi JKP tidak diisi/diisi tidak lengkap/salah diisi
Untuk Form 1485 A2 : SPT tetap diterima SPT tetap diterima
SPT tetap diterima sepanjang Jumlah Pajak Masukan (no.7 pada rekapitulasi Form 1485 B1 sama dengan kode D.1.5 SPT Induk. Jumlah pada kolom 6 Form 1485 B2 sama dengan kode D.3 SPT Induk.
Merupakan indikasi untuk pengenaan Sanksi pasal 13 ayat (8) UU PPN 1984, karena kemungkinan terdapat Pengisian Faktur Pajak Standar tidak lengkap s.d.a
Merupakan indikasi kemungkinan terdapat Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oelh PKP Pelapor karena Faktur Pajak Masukan yang tidak lengkap
NO
FORMULIR
PERMASALAHAN
PEDOMAN KEGIATAN YANG HARUS DILAKUKAN PETUGAS PENERIMA SPT
KETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
6
1485 A1/A2/ A3/B1/B2/B 3
a. Satu Seri Faktur Pajak terdiri dari beberapa nilai PPNb. Satu jumlah nilai PPN untuk beberapa seri Faktur Pajak
7
1485 A1/A2/ A3/B1/B2/B 3 1485 A1
a. Satu seri Faktur Pajak seharusnya terdiri dari satu nilai PPN sajab. Satu jumlah nilai PPN untuk beberapa seri Faktur Pajak masih dapat dibenarkan sepanjang pembuatan faktur pajak telah sesuai dengan Surat Edaran Seri PPN 131 (Lampiran i angka III butir 2 Apabila kesalahan a dan atau b terdapat pada Form 1485 A1/A2/A3, maka SPT dikembalikan (untuk diperbaiki oleh PKP Pelapor) denagn dilampiri KP TIPA 1.1.Apabila kesalahan a dan atau b terdapat pada form 1485 B1/B2/B3 dapat diterima. Kesalahan a di betulkan dengan cara menjumlahkan nilai PPN tersebut untuk dijadikan satu nilai PPN-nya. SPT dikembalikan (untuk diperbaiki oleh PKP Pelapor) dengan dilampiri KP Tipa 1.1
Faktur pajak sederhana (kolom 2 noor urut 1) dan/atau Pemungut Pajak eks Keppres 56 Th.1988 (kolom 2 nomor urut 2) pada kolom 6 diisi beberapa nilai PPN
SPT tetap diterima baik untuk faktur pajak sederhana maupun untuk pemungut pajak eks Keppres 56 Th.1988 hanya diisi dengan satu nilai PPN saja
8
Oleh karena itu beberapa nilai PPN tersebut masingmasing dijumlahkan dalam satu nilai PPN
NO
FORMULIR
PERMASALAHAN
PEDOMAN KEGIATAN YANG HARUS DILAKUKAN PETUGAS PENERIMA SPT
KETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) Faktur Pajak sederhana tidak perlu di rinci.Pemungut Pajak eks Keppres 56 Th.1988 tidak dirinci pada Formulis 1485 A1, tetapi pada Formulir 1485 A3Nomor urut 3 Form 1485 A1, adalah rincian untuk Faktur Pajak Standar, selain Pajak Keluaran yang ditunda/ditanggung Pemerintah/PPN terutang tidak dipungut.
9
1485 A1
Faktur Pajak sederhana atau Pemungut Pajak eks Keppres 56 Th.1988 dirinci pada nomor urut 3
SPT tetap diterima Faktur Pajak Standar seharusnya dimulai pada nomor urut 3 dan seterusnya.Kesalahan membuat nomor urut cukup dilakukan pembetulan saja.
10
1485 A1
Faktur Pajak Standar
SPT tetap diterima. Faktur Pajak Standar seharusnya dimulai pada nomor urut 3 dan seterusnya. Kesalahan membuat nomor urut cukup dilakukan pembetulan saja.
11
1485A1/A2/ A3/B1/B2/B 3
SPT dan Faktur Pajak dikembalikan (untuk diperbaiki PKP Pelapor) dengan dilampiri KP Tipa 1.1.
12
1485 A1
Semua lampiran SPT tidak diisi, tetapi melampirkan Faktur Pajak yang menunjukkan adanya transaksi. Pengisian pemungut pajak eks Keppres 56 Th.1988 dan faktur pajak standar digabung dan diisi di nomor urut 3 sehingga tidak dapat diketahui mana yang eks Keppres 56 Th.1988 dan mana yang bukan
SPT dikembalikan (untuk diperbaiki PKP Pelapor) dengan dilampiri KP Tipa 1.1.
Harus terlihat jelas perbedaan antara Penyerahan kepada Pemungut Pajak eks Keppres 56 Th.1988 (dilaporkan di nomor urut 2) dan penyerahan kepada pihak lain (harus dilaporkan di nomor urut 3)
NO
FORMULIR
PERMASALAHAN
PEDOMAN KEGIATAN YANG HARUS DILAKUKAN PETUGAS PENERIMA SPT
KETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
13
1485 A1/A2/ A3/B1/B2/B 3
SPT dikembalikan (untuk diperbaiki PKP Pelapor) dengan dilampiri KP Tipa 1.1.
14
1485 A1/A2/ A3/B1/B2/B 3
15
1485 B1/B2/ B3
Lampiran SPT pada kolom pembeli/penjual (kolom 2) diisi dengan nama barang yang dijual/dibeli maupun retur dan dilampiri pprint out komputer yang mirip dengan lampiran SPT tetapi isinya berbeda. Diisi laporan gabungan untuk Kantor Pusat dan seluruh cabang masing-masing diawali dari nomor urut 1. Kolom 3 (NPWP dan NPKP) tidak diisi
SPT tetap diterima sepanjang PKP telah mendapat ijin sentralisasi dan mengisi Kode A7 SPT Induk
SPT tetap diterima sepanjang : • Menyangkut Faktur Pajak khusus antara lain untuk PIUD dan SSP, kuitansi Telkom (Form 1485 B1/B2/B3) • Menyangkut Faktur Pajak Sederhana yang dilaporkan oleh PKP Pemungut Pajak eks Keppres 56 Th 1988 (untuk Form 1485 B1)
NO
FORMULIR
PERMASALAHAN
PEDOMAN KEGIATAN YANG HARUS DILAKUKAN PETUGAS PENERIMA SPT
KETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Tidak diisi dengan keterangan tidak ada kegiatan
SPT tetap diterima dengan pembetulan berupa isian “nihil” atau “..”
Faktur Pajak yang lama maupun baru lazim terjadi, tergantung saat pembuatan Faktur Pajak oleh PKP Pelapor dan pembuatan nota retur diterima PKP Pelapor.
16
1485 A1/A2/ A3
Apabila tidak ada keterangan “tidak ada kegiatan”, SPT dikembalikan (untuk diperbaiki oleh PKP Pelapor) dilampiri KP Tipa 1.1 Faktur Pajak baru atau tidak diisi.
Faktur
Pajak
baru.
Apabila nomor seri Faktur Pajak (kolom 4) tidak diisi, SPT dikembalikan (untuk diperbaiki oleh PKP Pelapor) dengan dilampiri KP Tipa 1.1.
