ANALISIS PENGARUH KEPATUAHN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM e-SPT DALAM MELAPORKAN SPT MASA PPN (Studi Kasus KPP Pratama Pasar Minggu)
Oleh:
SITI HAWA KAMELIA NIM: 204082002333
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429H/2008M
ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM e-SPT DALAM MELAPORKAN SPT MASA PPN
Skripsi Ditunjukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial untuk memenuhi syarat-syarat untuk meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh: Siti Hawa Kamelia NIM: 204082002333
Di bawah Bimbingan
Dr. Yahya Hamja, MM
Afif Sulfa, SE, Ak, M.Si
Pembimbing I
Pembimbing II
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429H/2008M
Hari ini Rabu Tanggal Sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Siti Hawa Kamelia NIM: 204082002333 dengan judul skripsi “ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM e-SPT DALAM MELAPORKAN SPT MASA PPN” (Studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu). Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 10 September 2008
Tim Penguji Ujian Komprehensif
Drs. Abdul Hamid Cebba,Ak.,MBA Ketua
Amilin,SE,Ak.,M.Si Sekretaris
Prof. DR. Abdul Hamid, MS Penguji Ahli
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI 1. Nama
: Siti Hawa Kamelia
2. Tempat, Tanggal Lahir
: Tangerang, 05 Oktober 1984
3. Jenis Kelamin
: Perempuan
4. Kewarganegaraan
: Indonesia
5. Alamat
: Jl. RE Martadinata, Rt. 011/03 No. 15 Kel. Ketapang Kec. Mauk-Tangerang
6. Telepon
: (021) 59331878/92591832
II. PENDIDIKAN A. Formal 1. SDN Kebon Baru
(1992-1997)
2. SLTP Islam Daar Er-Arqom
(1997-2000)
3. SMU Paradigma
(2000-2003)
4. D1 Politeknik Negeri Jakarata (Poltek UI)
(2003-2004)
III. LATAR BELAKANG KELUARGA 1. Ayah
: Rohandi
2. Ibu
: Sulhiyah
3. Alamat
: Jl. RE Martadinata, Rt. 011/03 No. 15 Kel. Ketapang Kec. Mauk-Tangerang
4. Telepon
: (021) 59331878
5. Anak ke/dari
: 4/6
ABSTRACT The purpose of this research is to know the difference before and after application of e-SPT in conveying of SPT in PPN period. To analyze the data, this research use statistical test for Nonparametric method With Rank Spearman Correlation On and Wilcoxon Match Pairs Test. The result of rank spearman test show that there is a signification correlation between the amount SPT in PPN period before and after application of e-SPT for about 1,000 From the Wilcoxon Match Pairs Test, there is a difference between the amount SPT in PPN period before and after application of e-SPT for about 2,824
Keyword: SPT in PPN period, e-SPT, Tax Payer Obedience
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN dan seberapa besar perbedaanya. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode Statistik Nonparametrik Spearman Rank dan Wilcoxon Match Pairs Test. Hasil penelitian dengan menggunakan Spearman Rank menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah SPT masa PPN yang diterima sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT sebesar 0,804. Pada uji Wilcoxon Match Pairs Test, terdapat perbedaan antara jumlah SPT masa PPN yang diterima sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT sebesar 2,824.
Kata Kunci: SPT Masa PPN, e-SPT, Kepatuhan Wajib Pajak
Hari ini Kamis Tanggal 4 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan telah dilakukan Ujian Skripsi atas nama Siti Hawa Kamelia NIM: 204082002333 dengan judul skripsi “ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN
SESUDAH
PENERAPAN
PROGRAM
e-SPT
DALAM
MELAPORKAN SPT MASA PPN” (Studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu). Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 4 Desember 2008
Tim Penguji Ujian Skripsi
Dr. Yahya Hamja, MM Pembimbing I
Afif Sulfa, SE, Ak, M. Si Pembimbing II
Rini SE, Ak, M.Si Penguji Ahli
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi robbil `alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program e-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN” (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu) ini dengan baik. Semoga sholawat dan salam selalu tercurah pada habibullah Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya. Banyak sekali kendala yang penulis hadapi dalam menulis skripsi ini, tapi berkat semua pihak yang telah membantu, memotivasi, dan meluangkan waktunya untuk penulis sehingga skripsi ini dapat terwujud. Tapi banyak pihak yang turut serta dalam mewujudkannya. Untuk karenanya izinkan penulis, mengucapkan ribuan maaf dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini, yang antar lain: 1. Yang terkasih Ibunda tercinta dan Kakakku Rizal, serta keluarga atas kasih sayang dan pengorbanan baik moril dan material serta do`a yang telah diberikan, perhatian dan kesabaran yang telah mendidik penulis seperti sekarang ini tidak akan terbalas sampai kapanpun, semoga lindungan Allah selalu menyertai kalian. 2. Bapak Dr. Yahya Hamja, MM, selaku dosen pembimbing I, terima kasih atas semua waktu, nasihat, masukkan dan bimbingannya. 3. Bapak Afif Sulfa, SE, Ak.,M. Si, selaku dosen pembimbing II, yang amat baik dalam memberikan pengarahan selama penulisan. 4. Bapak Drs. Mohammad Faisal. MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Jakarta 5. Ketua Jurusan Akuntansi, Bapak Drs. Abdul Hamid Cebba, Ak, MBA 6. Semua staf dan pegawai TU dan Perpus FEIS UIN Syarif Hidayatullah
7. Semua staf dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu terutama Bapak Musindra yang telah berbaik hati membantu dan memberikan pengarahan kepada penulis selama observasi. 8. Buat sepupuku Sri dan Tatu yang cute dan baik. Makasih ya. Tuk semangat dan perhatiannya. 9.
Teman-teman kost Eka, Caum, Zulfa, Rahma dan Ega thank`s tuk kesediaanya menampung penulis selama penulisan skripsi.
10. Teman-teman FEIS UIN Jakarta Nida, Neza, Yuli, Fahmi, Febri, Zamal, Ama, Agis, lily dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas persahabatan dan kenangan yang tak terlupakan. 11. Teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2004 Penulis sangat menyadari kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis menerima segala saran dan kritik yang ditunjukan pada skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.
Jakarta, November 2008
Penulis
DAFTAR ISI
Daftar Riwayat Hidup ............................................................................... i Abstract ........ ........................................................................................... ii Abstrak .................................................................................................... iii Kata Pengantar........................................................................................... iv Daftar Isi ................................................................................................... vi Daftar Tabel .............................................................................................. ix Daftar Gambar ........................................................................................... x Daftar Lampiran......................................................................................... xi BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang.................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ........................................................... 6 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................
BAB II
6
TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian, Fungsi dan Penggolongan Pajak Secara Umum ................................................................................ 8 1. Pengertian Pajak Secara Umum..................................... 8 2. Fungsi Pajak Secara Umum........................................... 9 3. Penggolongan Pajak...................................................... 10 B. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak .................................... 11 1. Asas Pemungutan Pajak ................................................ 11 2. Sistem Pemungutan Pajak ............................................. 12 C. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ......................................... 13 1. Pengertian PPN (Pajak Pertambahan Nilai) .................. 13 2. Dasar Hukum PPN (Pajak Pertambahan Nilai) .............. 14 3. Subjek dan Objek Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ............................................................................ 14 4. Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Kenakan PPN.......... 16 5. Sifat Pemungutan PPN .................................................. 18 6. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN).................. 18
D. SPT (Surat Pemberitahuan) ................................................. 19 1. Pengertian SPT (Surat Pembaritahuan).......................... 19 2. Fungsi SPT (Surat Pembaritahuan)................................ 19 3. Jenis-Jenis SPT (Surat Pemberitahuan) ......................... 20 4. Karakteristik Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan)...... 20 5. Prosedur Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) ............ 21 6. Batas Waktu Penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) ............................................................. 22 7. Batas Waktu Pembayaran (Penyetoran Pajak) ............... 24 8. Sanksi Adminnistrasi .................................................... 25 E. e-SPT .................................................................................. 26 1. Pengertian e-SPT .......................................................... 26 2. Dasar Hukum e-SPT ..................................................... 26 3. Tujuan Dibangunnya e-SPT .......................................... 27 4. Proses Utama Dalam e-SPT dan Tata Cara Pelaporan e-SPT............................................................................ 28 5. Kegunaan Aplikasi e-SPT ............................................. 30 6. Karakteristik Pelaporan e-SPT ...................................... 32 7. Kelebihan e-SPT ........................................................... 32 F. Kepatuhan Wajib Pajak .
1. Pengertian Kepatuhan ................................................... 33 2. Syarat-syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh...................... 34
G. Kerangka Pemikiran............................................................ 36 H. Hipotesis............................................................................. 36 BAB III METODE PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian................................................... 37 B. Metode Penentuan Sampel .................................................. 38 C. Metode Pengumpulan Data ................................................. 38 D. Metode Analisis.................................................................. 39 E. Operasional Variabel Penelitian .......................................... 42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian......................... 43 1. Sejarah Singkat Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Minggu....................................... 43 2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu .............................................................. 44 3. Kedudukan, dan Tugas Pokok....................................... 45 4. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Minggu ................................................................ 45 5. Struktur Organisasi ....................................................... 46 B. Analisis dan Pembahasan.................................................... 51 BAB V
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI A. Kesimpulan......................................................................... 56 B. Implikasi............................................................................. 57 C. Saran .................................................................................. 57
DAFTAR PUSTAKA............................................................................... 58
DAFTAR TABEL Nomor
Keterangan
Halaman
2.1
Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan
22
2.2
Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan
23
4.1
Jumlah SPT Masa PPN Yang Diterima
51
Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program e-SPT 4.2
Jumlah Wajib Pajak PPN Yang Terdaftar
52
4.3
Tingkat Kepatuhan SPT Masa PPN Yang
52
Diterima Sebelum dan Sesudah Penerapan Program e-SPT 4.4
Hasil Uji Korelasi Spearman Rank
53
4.5
Hasil Uji Wilcoxon Match Pairs Test
54
4.6
Test Statistics(b)
54
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Keterangan
Halaman
2.1
Diagram Aplikasi e-SPT
31
2.2
Skema Kerangkan Pemikiran
36
4.1
Struktur Organisasi KPP Pratama
50
Jakarta Pasar Minggu
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor
Keterangan
Halaman
1
Surat Keterangan Riset
60
2
Surat Pernyataan
61
3
Tabel Nilai-Nilai RHO
62
4
Uji Spearman Rank
63
5
Uji Wilcoxon Match Pairs Test
64
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perjalanan reformasi birokrasi nampaknya tak terasa sudah dimulai sejak tahun 2002 yang dimasinisi oleh Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lokomotifnya. Tentunya hal ini tidak mengagetkan dengan dimulainya DJP sebagai instansi percontohan reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan prima dan pelaksanaan good governance mengingat kedudukan DJP sebagai instansi yang sangat strategis. Pada tahun 2007 DJP berkewajiban untuk memasukkan penerimaan APBN yang bersumber dari sektor pajak sekitar 70% dan diharapkan setelah reformasi birokrasi berlangsung, penerimaan pajak dapat memberikan kontribusi pada penerimaan APBN hingga mendekati 100%, dengan meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan, diharapkan pula pemerintah mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan tanpa mengadahkan tangan kepada negara lain. (Danny Darussalam, 2007) Adapun syarat mutlak menuju kemandirian bangsa adalah dengan meningkatkan peran serta seluruh masyarakat melalui pembayaran pajak. Reformasi birokrasi di tubuh DJP yang lebih dikenal dengan kata modernisasi yang tidak hanya sebatas peraturan (kebijakan) perpajakan seperti yang terdahulu, tertuang dalam Amandemen Undang-Undang Pajak, melainkan secara komprehensif dan simultan menyentuh instrumen perpajakan lainnya.
Modernisasi perpajakan ditandai dengan adanya tingkat pelayanan, hal ini terlihat pada tersedianya Account Representatives (AR) sebagai ujung tombak pelayanan dan perantara antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak yang mengemban tugas melayani setiap Wajib Pajak dalam hal membimbing atau menghimbau Wajib Pajak, memberikan konsultasi teknis perpajakan,
memonitor
penyelesaian
pemeriksaan
pajak,
melakukan
pemuktahiran data dan menyusun profil Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak dapat menanyakan hak dan kewajiban perpajakannya kepada setiap AR di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah ditunjuk untuk masing-masing Wajib Pajak sesuai dengan wilayah kelurahan.
e-Registration, e-SPT, e-Filling dan e-Payment merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan, agar wajib pajak memperoleh
kemudahan
dalam
memenuhi
kewajibannya,
sehinggga
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu perlu dukungan semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan, tercapainya administrasi perpajakan yang modern.
Sementara di sisi lain dari peningkatan pelayanan kepada wajib pajak masing-masing departemen ada permasalahan di lapangan kerja:
1.
Pada prinsipnya e-Registration, e-SPT, e-Filling dan e-Payment untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tanpa adanya persentuhan dengan petugas pajak (fiskus), namun di lain pihak bahwa Wajib Pajak wajib menyampaikan Induk SPT yang memuat tanda tangan basah dan Surat Setoran Pajak serta bukti penerimaan secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Kantor Pos tercatat atau disampaikan langsung.
2. Proses perekaman SPT secara manual ke Program perekaman SPT secara elektronik (e-SPT) belum terintegrasi, sehingga data yang direkam secara manual tidak muncul dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. (Anonim http://www.ditjen.depkeu.go.id)
Secara fungsional SPT merupakan sarana komunikasi antara wajib pajak dan fiskus. Bagi wajib pajak SPT merupakan sarana pertanggungjawaban kewajiban perpajakan selama satu periode fiskal, sedangkan bagi fiskus sebagai sarana pamantauan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Secara fisik SPT adalah formulir yang telah disiapkan fiskus untuk diisi wajib pajak guna melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Proses pengisian SPT secara benar dan lengkap sesuai undang-undang perpajakan merupakan tahap yang penting dalam administrasi pajak, sebab timbulnya sanksi fiskal baik yang bersifat administratif maupun pidana dapat berawal dari pengisian SPT yang tidak benar dan tidak lengkap. Eksistensi SPT dalam sistem perpajakan yang menganut self assessment merupakan
suatu hal yang mutlak, sebab tanpa SPT maka sistem perpajakan yang menganut self assessment akan berubah menjadi official assessment dimana perhitungan jumlah pajak yang terutang hanya akan didasarkan pada perkiraan fiskus semata-mata. (Sofa:2008)
Tujuan utama layanan pelaporan pajak ini adalah untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Pelaporan dapat berupa pelaporan SPT masa PPN dan SPT masa PPh
Adapun yang dimaksud dengan pelaporan e-SPT masa PPN merupakan SPT PPN dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam SPT beserta lampirannya, memelihara data SPT beserta lampirannya, generate data SPT digital serta mencetak SPT dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak. menurut penelitian Tri Juwita (2007) yang berjudul “Analisis Pengaruh Sebelum dan Sesudah Adanya Program e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Peyampaian SPT Masa PPN” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyampaian SPT masa PPN secara manual PKP (Pengusaha Kena Pajak) cenderung tidak patuh, tapi setelah ada program e-filling PKP cenderung patuh dalam menyampaikan SPT masa PPN
Sedangkan peneliti Leli Agesti yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Modernisasi Kantor Pelayanan Pajak” yang hasilnya menyatakan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara jumlah SPT masa PPh Badan dan Orang Pribadi sebelum dan sesudah modernisasi Kantor Pelayanan Pajak, tetapi terdapat hubungan yang signifikan pada jumlah wajib pajak PPh Badan dan Orang Pribadi. peneliti Dian Purnama Sari yang berjudul “ Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2004, 2005 dan 2006” adapun hasil penelitiannya adalah menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan pajak tahun 2004, 2005 dan 2006 sebelum dan sesudah adanya penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Penelitian Ana Juniszariah Ramsi yang berjudul “Analisis Ketepatan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Sebelum dan Sesudah Penerapan e-SPT” hasil penelitian ini adalah adanya penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap tingkat ketepatan waktu wajib pajak badan dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, walaupun penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap tingkat ketepatan waktu wajib pajak badan dalam melaporkan SPT Tahunan PPh badan tetapi masih terdapat wajib pajak badan yang melaporkan e-SPT secara tepat waktu. Mengacu kepada penelitian sebelumnya, maka penulis mencoba untuk meneliti kembali mengenai program pemerintah yang ada kaitannya dengan modernisasi perpajakan yang berjudul
“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program e-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN” B. Perumusan Masalah Bertitik tolak pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 1. Apakah terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN 2. Seberapa besar perbedaan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk menganalisis perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pelaporan SPT sebelum dan sesudah Penerapan program e-SPT 2. Manfaat Penelitian a. Bagi Penulis Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dibidang ekonomi, dan perpajakan khususnya mengenai pengetahuan pelaporan SPT masa PPN sebelum dan sesudah Penerapan program e-SPT b. Bagi Wajib Pajak Diharapkan wajib pajak dapat mengetahui penerapan pelaporan e-SPT, melalui elektronik sehingga wajib pajak lebih fleksibel serta efisien dalam pembayaran dan pelaporan SPT masa PPN
c. Bagi Ilmu Pengetahuan Di harapkan dapat memberikan sumbangan berupa informasi yang berarti bagi masyarakat luas yang ada hubungannya dengan Pelaporan SPT Masa sesudah dan sebelum program e-SPT
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian, Fungsi, Penggolongan Pajak Secara Umum 1. Pengertian Pajak Secara Umum Apabila membahas penerimaan pajak banyak para ahli yang menyajikan definisi pajak, diantaranya adalah: a.
Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak memdapat timbal balik secara langsung. Dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat “
b.
Soeparman Soemahadjaja, dalam R. Santoso Brotodihardjo (2003:5) yaitu: “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”
c.
Rochmat Soemitro, dalam Achyar Rusli (2005:3) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”
Kemudian dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah: a.
Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
b.
Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
c.
Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
d.
Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment
e.
Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial
2. Fungsi Pajak Umum Pajak memiliki fungsi utama, diantaranya: a.
Fungsi Penerimaan (Budgetair) yaitu memasukkan uang sebanyakbanyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
b.
Fungsi Mengatur (Regulerend) yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.
c.
Fungsi Stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efesien.
d.
Fungsi Redistribusi Pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
3. Penggolongan Pajak dan Pembagiannya Berdasarkan dari masing-masing sifatnya pajak dapat digolongkan sebagai berikut : a.
Pajak Subjektif dan Pajak Objektif 1) Pajak Subjektif, adalah yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak. dalam menentukan pajaknya yang harus dicari lebih dulu atau ditentukan siapa yang akan membayar pajak (subjek), kemudian dicari atau ditentukan objek yang akan dikenakan pajak dengan memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak. 2) Pajak Objektif, adalah pertama-tama melihat kepada objeknya yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan
atau
peristiwa
yang
menyebabkan
timbulnya
kewajiban
membayar, kemudian barulah dicari subjeknya orang atau badan hukum yang bersangkutan langsung dengan tiada mempersoalkan apa subjek ini berkedudukan di Indonesia atau pun tidak. (Rusli Achyar, 2005:13) b.
Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung 1) Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam hal ini pajak penghasilan termasuk pengertian pajak langsung karena yang diwajibkan untuk membayar pajak adalah penanggung pajak. 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung. Dalam hal ini pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah termasuk pajak tidak langsung karena beban pajaknya dapat digeserkan dari produsen atau penjual ke pembeli atau konsumen
B. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak 1. Asas Pemungutan Pajak Pemerintah dapat memungut bermacam-macam pajak, asalkan berdasarkan undang-undang. Pemungutan pajak yang diambil oleh berbagai negara banyak didasari oleh asas-asas yang dikemukakan oleh
Adam Smith yang dikenal dengan nama, “ the four maxims”. Dengan uraian sebagai berikut: a.
Asas Equality (Asas Keseimbangan Dengan Kemampuan Atau Asas Keadilan), pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
b.
Asas Certainty (Asas Kepastian Hukum), semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
c.
Asas Convinience of Payment (Asas Pemungutan Pajak Yang Tepat Waktu Atau Asas Kesenangan), pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
d. Asas Economic of collections (Asas Efesien Atau Asas Ekonomis), biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. 2. Sistem Pemungutan Pajak Pada dasarnya terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku yaitu : a.
Official Assesment System, adalah sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung
dan ditetapkan oleh fiskus atau aparat pajak. jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus b.
Self Assesment System, adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka self assesment system sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materiil, artinya utang pajak timbul apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak.
c.
With holding System, adalah sistem pemungutan pajak yang dimana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud di sini antara lain pemberi kerja, dan bendaharawan pemerintah
C. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 1. Pengertian PPN (pajak Pertambahan Nilai) Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan (Suandy Erly, 59:2005)
2. Dasar Hukum PPN (Pajak Pertambahan Nilai) a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 lalu dirubah menjadi undangundang b.
Nomor 18 Tahun 2000 Tentang PPN dan PPnBM
Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-undang PPN Tahun 2000
c.
Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN
d.
Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor atau Penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak) Tertentu Yang Dibebaskan Dari PPN
3. Subjek dan Objek Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Subjek Pajak PPN adalah Pengusaha kena pajak (PKP), Pengusaha Kena Pajak (PKP) ialah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undangundang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil, yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan Objek Pajak PPN adalah sebagai berikut: a.
Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha kena pajak.
b.
Impor Barang Kena Pajak.
c.
Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh Pengusaha Kena Pajak.
d.
Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
e.
Pemanfaatan Jasa kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
f.
Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
g.
Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang baik hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.
h.
Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan. Jenis-jenis PPN Berdasarkan perlakuan terhadap perolehan barang modal, PPN dibedakan ke dalan tiga jenis, yaitu: a.
Consumption Type VAT (Value Added Tax)
b.
Net Income Type VAT (Value Added Tax)
c.
Gross Product Type VAT (Value Added Tax)
4. Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Kenakan PPN Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tidak dikenakan PPN, yaitu: a. Jenis Barang Tidak Kenakan PPN 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi : -
Minyak mentah
-
Gas bumi
-
Panas bumi
-
Pasir dan kerikil
-
Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara
-
Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak, serta bijih bauksit
2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: -
Beras
-
Gabah
-
Jagung
-
Sagu
-
Kedelai
-
Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya 4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga b. Jenis Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN 1) Jasa dibidang Pelayanan Kesehatan Medik 2) Jasa dibidang pelayanan sosial 3) Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko 4) Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna dengan hak opsi 5) Jasa dibidang keagamaan 6) Jasa dibidang pendidikan 7) Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan 8) Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan 9) Jasa dibidang angkutan umum didarat dan di air 10) Jasa dibidang tenaga kerja 11) Jasa dibidang perhotelan 12) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum
5. Sifat Pemungutan PPN Pajak Pertambahan Nilai mempunyai beberapa sifat pemungutan, yaitu: e. PPN sebagai pajak objek, artinya pemungutan PPN didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. f. PPN sebagai pajak tidak langsung, artinya secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. g. Pemungutan PPN Multi Stage Tax, artinya pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur yang menghasilkan nilai tambah dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer. h. PPN dipungut dengan menggunakan Faktur Pajak, artinya sebagai bukti pemungutan PPN pengusaha kena pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. i.
PPN bersifat netral, artinya Netralitas dapat dibentuk karena PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa dan PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan.
j.
PPN tidak menimbulkan pajak ganda, artinya pajak masukan dapat dikreditkan.
k. PPN dikenakan terhadap konsumsi dalam negeri berupa penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. (Suandy Erly, 272:2006) 6. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) a.
Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang
Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak. b.
Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak (Suandy Erly, 277:2006)
D. SPT (Surat Pemberitahuan) 1. Pengertian SPT (Pemberitahuan) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Mardiasmo (2001:17). Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. 2. Fungsi SPT (Surat Pmberitahuan) Adapun fungsi SPT (Surat Pembaritahuan) adalah sebagai berikut: a.
Sebagai
sarana
wajib
pajak
untuk
melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sederhana terutang. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
b.
Laporan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
c.
Merupakan sarana penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terutang yang dilaporkan oleh para wajib pajak (Marsyahrul Tony, 46:2005)
3. Jenis-Jenis SPT (Surat Pemberitahuan) Secara garis besar SPT (Surat Pemberitahuan) dibedakan menjadi dua, yaitu: a.
SPT Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.
b.
SPT Tahunan, adalah surat yang oleh digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.
4. Karakteristik Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) SPT (Surat Pemberitahuan) Manual memiliki karakteristik yang berbeda dengan SPT Digital atau e-SPT dalam pelaporan. karakteristik SPT manual ialah sebagai berikut: a.
Wajib pajak masih berhubungan langsung dengan petugas pajak
b.
Dibutuhkan waktu yang lama untuk merekam data SPT di KKP, khususnya data lampiran SPT
c.
Sering terjadi kesalahan pada saat perekaman data, sehingga data yang dituangkan WP dalam SPT tidak sama dengan yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak
d.
Perekaman data SPT masih membutuhkan sumber daya manusia yang banyak
e.
Pemborosan tempat untuk menyimpan dokumen SPT
f.
Pemborosan kertas
g.
Memperlambat pelanggan lainnya (Juwita Tri, 31:2007)
5. Prosedur Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Setiap WP diwajibkan untuk melaporkan serta mengisi surat pemberitahun (SPT) dengan jelas, benar, dan ditandatangani oleh WP atau kuasanya. Adapun prosedur pelaporan surat pemberitahuan adalah sebagai berikut: a.
Wajib pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada kantor pelayanan pajak setempat (dengan menunjukan NPWP)
b. SPT harus diisi dengan benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang
diberikan.
Pengisian formulir
SPT
yang tidak benar
mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar, dan akan dikenakan sanksi perpajakan c.
SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos
harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan d.
Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain: 1).
Untuk wajib pajak yang mangadakan pembukuan, laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keteranganketerangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
2).
Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan.
3). Wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan, perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.
6. Batas Waktu Penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) Adapun batas waktu penyampaian SPT diatur sebagai berikut: Tabel 2.1 Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Jenis Pajak
Yang menyampaikan
Batas Waktu penyampaian SPT Terakhir
SPT Tahunan PPh SPT Tahunan Pasal 21
Wajib Pajak
Paling lambat 3 bulan akhir tahun pajak Paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak
Pemotongan PPh Pasal 21
Tabel 2.2 Batas Waktu Penyampaian SPT Masa Jenis Pajak
Yang Menyampikan SPT
Batas Waktu Penyampaian SPT-masa
PPh Pasal 21
Pemotongan PPh Pasal 21 Wajib Pajak
Paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak paling lambat 20 bulan berikutnya setelah masa pajak
Direktorat Bea dan Cukai
Paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir
Bendaharawan
Paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir Paling lambat tanggal 20 hari setelah masa pajak berikutnya Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
PPh pasal 22 Impor PPN dan PPn BM atas Impor PPh pasal 22 Impor PPN dan PPn BM atas Impor (Dirjen Bea Cukai) PPh pasal 22 Bendaharawan PPh pasal 22 Bahan Bakar
Pertamina
PPh pasal 22 Pemungutan oleh badan tertentu PPh pasal 23
Pemungut Pajak
PPh pasal 25 PPh pasal 26 PPN dan PPn BM PPN dan PPn BM Bendaharawan PPN dan PPn BM selain Bendaharawan
Pemotongan PPh pasal 23
Bendaharawan Pemerintah
Paling lambat 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir Paling lambat 20 bulan setelah masa pajak berakhir Paling lambat 20 bulan setelah masa pajak berakhir Paling lambat 20 bulan setelah masa pajak berakhir Paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir
Selain Bendaharawan Pemerintah
Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
Wajib Pajak yang mempunyai NPWP Pemotongan PPh pasal 26 Pengusaha Kena Pajak
7. Batas Waktu Pembayaran (Penyetoran Pajak) Pembayaran pajak diatur dalam Pasal 9 KUP, juga dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 541/KMK04/2000 tanggal 22 desember 2000. Surat untuk membayar pajak ialah surat setoran pajak (SSP). Tempat pembayaran yang ada pada saat ini adalah kantor pos dan giro, serta bank-bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran. Dan untuk jangka waktu pembayaran sebagai berikut: a.
Untuk PPh, Pasal 21 harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
b.
Untuk PPh, Pasal 22 harus disetor paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya(Bukan Bea Cukai)
c.
Untuk PPh, Pasal 22 impor yang dipungut Bea Cukai harus disetor dalam jangka waktu satu hari setelah pemungutan.
d.
Untuk PPh, Pasal 23 dan 26 harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
e.
Untuk PPh, Pasal 25 harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
f.
Untuk SPT, SKPKB dan SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding, harus dibayar lunas paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Untuk SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding mengakibatkan pajajk yang harus dibayar bertambah. Tentang tanggal jatuh tempo pembayaran telah diubah dengan Kep.Men. Nomor 541/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000.
8. Sanksi Adminnistrasi SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda: a.
Apabila penyampaian surat pemberitahuan tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi berupa administrasi sebesar Rp 500.000,00 (SPT Masa PPN), Rp 100.000,00 (SPT Masa Lainnya), Rp 100.000,00 (SPT Tahunan PPh Orang Pribadi) dan Rp 1.000.000,00 (SPT Tahunan PPh Badan)
b.
Wajib pajak dikenakan sanksi berupa bunga 2% atau jumlah pajak yang kurang bayar. Pengenaan sanksi ini dilakukan hanya jika SPTnya telah disampaikan dibetulkan sendiri.
c.
Apabila
karena
kealpaannya
tidak
menyampaikan
Surat
Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan
yang
tidak
benar
sehingga
dapat
menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar (Pasal 38) d.
Apabila perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada pasl 39 yang dilakukan dengan sengaja maka yang bersangkutan akan dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang kurang atau tidak dibayar (Pasal 39 ayat 1)
e.
Melakukan percobaan untuk melakukan tindakan tindak pidana penyalahgunaan tanpa hak NPWP/NPPKP atau menyampikan SPT yang isinya tidak benar/lengkap dalam rangka pengajuan restitusi/ kompensasi, dipidana dengan penjara paling lama dua tahun dan denda paling tinggi 4 x (400%) jumlah restitusi yang dimohon atau dikompensasi wajib pajak.
E. e-SPT 1. Pengertian e-SPT Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 yang dimaksud dengan
e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk
elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi eSPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan Aplikasi e-SPT ialah aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk membuat e-SPT. 2. Dasar Hukum e-SPT a. Undang-undang KUP (Ketetapan Undang-undang Pajak) Tahun 2007 b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kep-756/PJ/2001 Tentang Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dalam Bentuk Media Elektronik c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per-145/PJ./2005 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
3. Tujuan Dibangunnya e-SPT Dengan latar belakang masalah yang telah ada, maka tujuan utama dibangunnya e-SPT adalah sebagai berikut: a.
Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar dapat diukur dan dipantau, mengingat sistem tradisional sangat sulit untuk dilakukan.
b.
Penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang meliputi modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi KPP dilingkungan Kanwil Dirjen Pajak Wajib Pajak Besar terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Dirjen Wajib Pajak Besar dapat di telaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan utama.
c.
Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Kanwil Dirjen Pajak Wajib Pajak Besar sebagai prototipe Kanwil dan KPP percontohan sehingga dapat mendorong digulirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh Ditjen Pajak yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada kantor-kantor pajak lainnya diseluruh Indonesia.
d.
Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi Direktorat Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak sebagai salah satu tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi perpajakan modern. e.
Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
f.
Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan secara khusus bermanfaat dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia (Wijayanti Riska)
4. Proses Utama Dalam e-SPT dan Tata Cara Pelaporan e-SPT Surat pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan media komputer (eSPT) adalah SPT beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer ke KPP dimana wajib pajak terdaftar. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh Ditjen Pajak kepada WP. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT wajib pajak merekam, memelihara, dan mengenerate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya. Dan untuk Tata Cara Pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut: a.
Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer
yang
digunakan
untuk
keperluan
administrasi
perpajakannya. b.
Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain :
1) Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatangan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan. 2) Bukti pemotongan/pemungutan PPN. 3) Faktur pajak. 4) Data perpajakan yang terkandung dalam SPT. 5) Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti : masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, NTPP, kode MAP/KJS dan jumlah pembayaran pajak. c.
Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/ perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
d.
Wajib pajak mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong.
e.
Wajib pajak mencetak formulir induk SPT masa PPh dan atau SPT masa PPn dan/SPT tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT.
f.
Wajib pajak menandatangani formulir induk SPT masa PPh dan atau SPT masa PPn dan atau SPT tahunan PPh hasil cetakan aplikasi eSPT.
g.
Wajib pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media komputer (disket, CD, dan sebagainya).
h.
Wajib pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa formulir induk SPT masa PPh dan atau SPT masa PPn dan atau SPT tahunan Ph hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
i.
Wajib pajak melaporkan SPT secara elektronik ke KPP dengan membawa formulir induk SPT masa PPh dan atau SPT masa PPn dana atau SPT tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dengan membawa berita acara serah terima informasi SPT yang dikirim secara elektronik sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.
5. Kegunaan Aplikasi e-SPT Sistem aplikasi e-SPT data digunakan untuk: a. Perekaman data SPT beserta lampirannya dan Pembetulan atau koreksi Sistem aplikasi e-SPT data digunakan untuk merekam data e-SPT beserta lampirannya dan
dapat malakukan perhitungan-perhitungan
secara otomatis pada saat perekaman. Dengan adanya sistem aplikasi ini, WP dapat secara langsung melakukan pembetulan atau koreksi pada SPT induk maupun lampiran SPT bila terdapat kesalahan
pemasukan data karena sistem aplikasi e-SPT memiliki fasilitas checking b. Pembuatan data digital SPT Sistem aplikasi e-SPT akan menghasilkan data SPT dalam bentuk digital dan data digital yang dihasilkan oleh program aplikasi e-SPT merupakan data yang akan dilaporkan kepada KPP dalam bentuk media penyimpanan seperti disket/CD c. Cetak SPT Sistem aplikasi e-SPT ini mempunyai fasilitas yang dapat mencetak SPT induk (Ramzi, 25:2007) Adapun untuk proses aplikasi e-SPT dapat dilihat pada gambar dibawa ini:
Gambar 2.1 Diagram Apliksai e-SPT
6. Karakteristik Pelaporan e-SPT a.
Wajib Pajak masih harus berhubungan langsung dengan petugas pajak
b.
Waktu lebih cepat untuk merekam data SPT, karena pada prinsipnya WP merekam SPT nya sendiri dan KPP hanya men”load” saja
c.
Kesalahan langsung terdeteksi pada saat proses “load” data yang dituangkan WP dalam e-SPT sama dengan data yang ada pada Dirjen Jenderal Pajak
d.
Pelaporan SPT melalui media komputer (disket-CD), kadangkala rusak sehingga menghambat proses “load” di KPP
e.
Proses “load” membutuhkan waktu yang lama karena jenis media yang digunakan (Juwita Tri, 38:2007)
7. Kelebihan e-SPT a.
Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.
b.
Data Perpajakan Terorganisasi dengan baik
c.
Sistem
aplikasi
perusahaan d.
e-SPT
mengorganisasikan
perpajakan
dengan baik dan sistematis
Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer
e.
data
Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak
f.
Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
g.
Menghindari pemborosan penggunaan kertas
h.
Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan
sumber
daya
yang
cukup
banyak.
(Anonim
http://www.kanwilpajakkhusus.depkeu.go.id)
F. Kepatuhan Wajib Pajak 1. Pengertian Kepatuhan Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “Suatu keadan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” (Nurmantu Safri, 148:2003). Kepatuhan dibagi menjadi dua macam yaitu: a.
Kepatuhan formal, yaitu adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
b. Kepatuhan material, yaitu yang meliputi kepatuhan formal yakni, wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan
(SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan ujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir (Nurmantu Safri, 148:2003). 2. Syarat-syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh Kepatuhan pajak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur berapa besar kinerja administrasi perpajakan oleh institusi pemungut pajak. Untuk itu, dengan adanya penerapan sistem apliksi eSPT ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Adapun syarat-syarat menjadi wajib patuh sebagai berikut: a.
Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
b.
Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
c.
SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya
d.
Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak: 1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak 2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir
e.
Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
G. Kerangka Pemikiran Sebelum Adanya Program e-SPT
Jumlah SPT Masa PPN yang diterima Kepatuhan Wajib Pajak Sesudah adanya Program e-SPT
Jumlah SPT Masa PPN yang diterima
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran H. Hipotesis Ho: Tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukannya program
e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak
Ha: Terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukannya program e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak
BAB III METODE PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Dalam penelitian skripsi ini, dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu yang berlokasi di JL. TB Simatupang Kav. 39, Jakarta Selatan 12510. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah seberapa besar perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT pada Kantor Palayanan Pajak Pratama Pasar Minggu. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, diantaranya meliputi: 1.
Profil kantor pelayanan pajak pratama pasar minggu yang mencakup a. Sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu b. Struktur organisasi yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu
2.
Data yang digunakan adalah data pada 12 bulan sebelum dan 12 bulan sesudah dilakukanya program e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu.
3.
Data yang diperoleh berasal dari data yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar minggu
B. Metode penentuan Sampel Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pengambilan data tertentu yang dianggap sesuai dan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, artinya data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan tema penulisan. Teknik purposive sampling digunakan untuk memudahkan pengolahan data, karena hanya mengambil data yang berkaitan dengan tema penulisan saja. Metode Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini antara lain: 1. Studi Lapangan a.
Observasi (pengamatan) Peneliti mengumpulkan bukti, catatan atau laporan histories yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. (Indriantoro, 2002:147)
b.
Interview (Wawancara) Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan judul skripsi dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, maka penulis perlu melakukan wawancara kepada pihak yang mewakili berbagai tingkatan dalam objek yang diteliti.
2. Studi Kepustakaan Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan memahami buku, literatur, catatan perkuliahan, artikel, data dari internet, ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang relevan dengan permasalahan.
C. Metode Analisis 1. Metode Analisis Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengelompokkan dan menyederhanakan data yang diperoleh agar tujuan pengisian kepatuhan ini dapat dianalisis dengan mudah Metode
analisis
dilakukan
dengan
pengujian
data
statistik
nonparametrik, yaitu pengujian statistik dengan kondisi penelitian tertentu berdasarkan informasi dan sample. Uji hipotesis diolah dan dianalisis dengan bantuan komputer program SPSS.V.12 (Santoso Singgih: 2004) Hipotesis yang dilakukan adalah jenis hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi. Uji hipotesis yang dilakukan adalah uji dua pihak hipotesis yang diajukan yaitu: Ho : Tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan program e-SPT terhadap kapatuhan wajib pajak Ha : Terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukannya program e-SPT terhadap kapatuhan wajib pajak
Uji hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan metode statistik nonparametrik yaitu: 1. Korelasi Sperman Rank Untuk mencapai hubungan antara variabel akan ditentukan dengan menghitung korelasinya. Korelasi merupakan angka yang menunjukan arah dan kuatnya hubungan antar variabel arah dinayatakan dalam bentuk positif atau negatif. Sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya (Sugiyono, 2007 : 210) Dalam penelitian ini, teknik statistik yang akan digunakan untuk menguji hubungan asosiatif antar variabel adalah metode korelasi sperman rank. Metode ini merupakan metode besar distribusi yang digunakan untuk data berbentuk ordinal atau berjenjang. a.
Dengan membandingkan nilai rho hitung dengan rho tabel, dengan nilai rho tabel pada taraf kesalahan 5% atau 1% dengan ketentuan: a. Jika hasil rho hitung > rho tabel Ho ditolak b. Jika hasil rho hitung < rho tabel Ho diterima Dengan menggunakan rumus:
1 − 6Σbi 2 n(n 2 − 1) Dimana: ρ = koefisien korelasi
ρ=
b. Uji signifikan yang lain dapat menggunakan rumus z : Zh =
ρ 1 n −1
Jika hasil z hitung > z tabel Ho ditolak Jika hasil z hitung < z tabel Ho diterima 2. Wilcoxon Match Pair test Teknik Wilcoxon Match Pair test digunakan pada data yang berbentuk ordinal sebagai penyempurnaan dan uji ganda (sign test) yang diperhitungkan selisih nilai positif dan negatif dalam pengujian dua sampel berpasangan (Sugiyono, 2007 : 131) Uji Wilcoxon Match Pair test dilakukan dengan menggunakan rumus:
Z=
Τ − µΤ
σΤ
Dimana: T = Jumlah jenjang/rangking yang lebih kecil
µΤ =
n( n + 1) 4
σΤ=
n( n + 1)( 2n + 1) 24
Dengan demikian
Z=
Τ − µΤ
σΤ
=
Τ − n(n + 1) 4 n (n + 1)(2n + 1) 24
Adapun dasar pengambilan keputusan: a. Dengan membandingkan nilai z hitung dengan z tabel, dengan nilai z tabel = -1.96 Jika hasil z hitung > z tabel, maka Ho ditolak Jika hasil z hitung < z tabel, maka Ho diterima
b. Dengan melihat nilai probabilitas 5%, dengan ketentuan: Probabilitas < 0.05 maka Ho ditolak Probabilitas > 0.05 maka Ho diterima Adapun rumus untuk mencari % (Persentase) Tingkat kepatuhan adalah sebagai berikut:
D. Operasional Variabel Penelitian
Untuk menguji kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah adanya program e-SPT dalam melaporkan SPT masa PPN pada kantor pelayanan pajak pasar minggu, ditetapkan beberapa variabel untuk diteliti yang terdiri dari: 1. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) adalah aplikasi (program komputer) yang dikembangkan oleh dirjen pajak yang digunakan untuk mengadministrasikan data SPT dan digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan. 3. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kepatuhan wajib pajak Pertambahan Nilai yaitu PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak (KPP) dalam melaporkan SPT Masa PPNnya dalam sifat patuh atau ketaatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Sejarah Singkat Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Minggu
KPP Jakarta Pasar Minggu mulai beroperasi sejak 29 Maret 1994 di bawah Kantor Wilayah Jakarta IV yang berlokasi di Komplek Pajak Kalibata Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata. Seiring dengan reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak, keberadaan KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu saat ini di bawah Kantor Wilayah DJP Jakarta III. Sejak tanggal 14 September 2004, KPP Jakarta Pasar Minggu menempati sebuah gedung di JL. TB Simatupang Kav. 32 Jakarta Selatan bersama dengan KPP Jakarta Cilandak. pada tanggal 09 Juni 2005 KPP Jakarta Pasar Minggu menempati gedung baru bersama Karikpa 7 di Jl. TB Simatupang Kav. 39 Jati Padang Poncol, Jakarta Selatan. Pada saat ini. Sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tentang Tahapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern DJP di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selain
Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, pada tanggal 12 Juni 2007 KPP Jakarta Pasar Minggu berubah nama menjadi KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. 2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu
a. Visi 1). Menjadi model pelayanan masyarakat yang merefleksikan cita-cita untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit-unit instansi pemerintah lainnya. 2). Berkelas dunia (World Class) yang mereflesikan cita-cita untuk mencapai tingkatan standar dunia atau internasional baik untuk kualitas aparatnya maupun kualitas kinerja dan hasil-hasilnya. 3). Dipercaya dan dibanggakan masyarakat, yang merefleksikan cita-cita untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat, mampu memenuhi harapan masyarakat serta memiliki citra yang baik dan bersih. b. Misi 1). Segala upaya dan kegiatan harus sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku 2). Jumlah penerimaan pajak
yang dihimpun harus mampu
memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah yaitu mendukung kemandirian pembiayaan pemerintah. 3). Pelaksanaannya harus dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi sehingga Cost of Collection dan Cost of Complience
dapat ditekan serendah mungkin serta mampu mencegah dan menangkal Tax Evasion dan tax Avoidance secara optimal. 4). Mampu mengantipasi dan beradaptasi dengan perubahanperubahan lingkungan serta aspirasi masyarakat dan membangun dirinya secara terus menerus sesuai dengan perkembangan teknologi dan administrasi perpajakan Mutakhir. 5). Melakukan upaya untuk meningkatkan secara terus menerus terhadap kualitas SDM, sarana, prasarana, organisasi, sistem dan sistem prosedur kerja
3. Kedudukan, dan Tugas Pokok
KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta III. Tugas pokok KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Jakarta Pasar Minggu
Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Minggu menyelenggarakan fungsi antara lain: a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan. b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. d. Penyuluhan perpajakan e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak. f. Pelaksanaan ekstensifikasi. g. Penatausahan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak. i.
Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
j.
pelaksanaan konsultasi perpajakan.
k. Pelaksanaan intensifikasi. l.
Pelaksanaan administrasi KPP Pratama.
5. Struktur Organisasi
Dalam penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, terdapat perubahan yang mendasar, diantaranya perubahan struktur organisasi di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu yaitu:
a. Bagian Umum Bagian Umum, mempunyai tugas: 1). Kepegawaian 2). Keuangan 3). Tata Usaha Rumah Tangga b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), mempunyai tugas: 1). Penatausahaan 2). Pemeliharaan dan Pengawasan Data 3). Pemeliharaan Bank Data 4). Pengelolaan akses dan keamanan sistem komputer 5). Pelayanan dukungan teknis komputer 6). Penyiapan pencetakan dan pengiriman laporan kerja c. Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan, mempunyai tugas: 1). Layanan Terpadu (Pelaporan Surat Masuk) 2). Pendaftaran Wajib Pajak (WP), Objek Pajak (OP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 3). Pengajuan usul penghapusan NPWP, NPPKP, dan NOP PBB 4). Perubahan identitas WP dan OP PBB 5). Perpindahan WP, Mutasi dan Balik Nama OP PBB 6). Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
d. Seksi Penagihan Seksi Penagihan, mempunyai tugas: 1). Penatausahan piutang pajak 2). Penundaan dan angsuran tunggakan pajak 3). Penerbitan dan penyampaian surat teguran, surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan 4). Pembuatan usulan pelelangan dan penghapusan piutang pajak 5). Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan e. Seksi Pemeriksaan Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan urusan: 1). Penyusunan rencana pemeriksaan, penerimaan dan perekaman serta penyaluran data/alat keterangan. 2). Pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan. 3). Penerbitan dan penyaluran surat perintah melakukan pemeriksaan pajak. f.
Seksi Ekstensifikasi Seksi Ekstensifikasi, mempunyai tugas: 1). Pelaksanaan penilaian individual objek pajak PBB 2). Pelaksanaan penilaian massal penyusunan ZNT dan NIR 3). Pembuatan daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) 4). Pendataan dan penatusahaan hasil pendataan
5). Pencarian data potensi perpajakan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi 6). Pencairan data pihak ketiga 7). Penyusuna monografi perpajakan 8). Penelitian oleh pejabat fungsional penilaian PBB dalam rangka penyelesaian keberatan atau pengurangan PBB 9). Penerbitan surat teguran pengembalian SPOP 10). Penerbitan surat penundaan pengembalian SPOP 11). Penyelesaian mutasi objek dan subjek pajak 12). Pendaftaran objek pajak baru 13). Permohonan surat keterangan NJOP 14). Pembatalan SPPT/SKP/STP 15). Penerbitan Daftar Nominatif untuk usulan 16). Tata cara penerbitan himbauan untuk ber-NPWP g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) Mempunyai tugas: 1). Pengawasan kepatuhan WP 2). Pemantaun proses administrasi perpajakan 3). Bimbingan atau himbauan kepada WP dan konsultasi teknis perpajakan bagi WP 4). Melakukan penerbitan, pembetulan dan penyimpangan produkproduk hukum 5). Rekonsiliasi data WP
Kantor Pelayanan Pajak
KPP PRATAMA
KEPALA KANTOR Subbagian Umum
Seksi Seksi Pengolahan Seksi Pelayanan Ekstensifikasi Data dan Informasi Perpajakan
Seksi Pengawasan Dan Konsultasi
Seksi Pemeriksaan
Seksi Penagihan
Kelompok Jabatan Fungsional
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Jakarta Pasar Minggu
B. Analisis dan Pembahasan
Dalam melaporkan SPT masa PPN secara manual Pengusaha Kena Pajak mencatat, menghitung, menyetor dan melaporkan seluruh hal yang terkait dengan kewajiban pajaknya kepada KPP sesuai dengan domisilinya secara langsung. Sedangkan untuk mekanisme pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN secara manual, antara Pengusaha Kena Pajak dengan Aparat Pajak (fiskus) berinteraksi secara langsung. Dan dalam pelaporan SPT harus disertai seluruh lampiran yang mendukung dalam pengisian SPT tersebut. Dan dalam melaporkan SPT Masa PPN lampiran pendukungnya berjumlah sangat banyak sehingga pelaporan SPT ini sedikit merepotkan. Pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik (e-SPT) yang merupakan fasilitas direktorat jenderal pajak diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN. Berikut ini disajikan data hasil olah dalam melaporkan SPT Masa PPN Tabel 4.1 Jumlah SPT Masa PPN Yang Diterima Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program E-SPT
Bulan
Sebelum (Manual)
Sesudah (e-SPT)
1 10 2 7 3 10 4 6 5 14 6 15 7 23 8 17 9 19 10 19 11 20 12 19 Sumber: KPP Pratama Pasar Minggu, diolah
23 25 27 29 36 34 25 18 30 21 18 23
Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak PPN Yang Terdaftar
Bulan
Jumlah Wajib Pajak PPN
1 33 2 32 3 37 4 35 5 50 6 49 7 48 8 35 9 49 10 40 11 38 12 42 Sumber: KPP Pratama Pasar Minggu, diolah Untuk mengukur tingkat kepatuhan digunakan rumus sebagai berikut:
Tabel 4.3 Tingkat Kepatuhan SPT Masa PPN Yang Diterima Sebelum dan Sesudah Penerapan Program e-SPT (dalam %)
Bulan
Sebelum (Manual)
Sesudah (e-SPT)
1 30.30 69.70 2 21.88 78.13 3 27.03 72.97 4 17.14 82.86 5 28.00 72.00 6 30.61 69.39 7 47.92 52.08 8 48.57 51.43 9 38.78 61.22 10 42.50 57.50 11 52.63 47.37 12 45.24 54.76 Sumber: KPP Pratama Pasar Minggu, diolah
Tabel 4.4 Hasil Uji Korelasi Spearman Rank Correlations
sebelum Spearman's rho
Sebelum
Correlation 1.000 Coefficient Sig. (2-tailed) . N 12 Sesudah Correlation 1.000(**) Coefficient Sig. (2-tailed) .000 N 12 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
sesudah 1.000(**) .000 12 1.000 . 12
Berdasarkan hasil uji korelasi spearman di atas menunjukan bahwa dengan sampel yang digunakan (N) berjumlah 12, koefisien korelasi yang dihasilkan sebesar 1.000. Tingkat signifikansi ini sesuai dengan tingkat signifikansi ditetapkan 0,01 yaitu, setelah ditetapkan taraf kesalahan sebesar 1% dan N = 12 maka harga tabel rho = 0.777. ternyata harga rho hitung > rho tabel (1.000 > 0,777), Maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima. Ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT. hubungan yang sangat kuat dan negatif antara data sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT disebabkan rangking yang saling berkebalikan antara keduanya. Jika suatu data memiliki tingkat yang tinggi, maka pasangan datanya memiliki peringkat yang rendah sebagai hasil yang didapat sangat signifikan.
Tabel 4.5 Hasil Uji Wilcoxon Match Pairs Test Ranks Mean N Rank Sesudah-Sebelum Negative Ranks 1(a) 3.00 Positive Ranks 11(b) 6.82 Ties 0(c) Total 12 a. Sesudah < Sebelum b. Sesudah > Sebelum c. Sesudah = Sebelum
Sum of Ranks 3.00 75.00
Tabel 4.6 Test Statistics(b) sesudah sebelum Z -2.824(a) Asymp. Sig. (2.005 tailed) a. Based on negative ranks. b. Wilcoxon Signed Ranks Test
Berdasarkan hasil diatas dapat di lihat bahwa uji wilcoxon match pairs test dua arah menunjukan nilai z hitung 2,824. Untuk tingkat kepercayaan 95% dan uji dua sisi, maka nilai z tabel 1,96. harga z hitung 2,824 ternyata lebih besar dari 1,96. Dengan demikian, maka Ha diterima. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan mengenai kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT . Dan ini berarti penerapan program e-SPT tersebut efektif bagi kepatuhan wajib pajak khususnya bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal
ini disebabkan karena, wajib pajak lebih suka melaporkan SPT Masa PPNnya dengan menggunakan program e-SPT dari pada manual. Fenomena semacam ini terjadi karena beberapa faktor yang melatar belakanginya diantaranya penyampaian SPT melalui sistem aplikasi e-SPT dilakukan secara cepat, mudah, dan aman. Karena lampirannya dalam bentuk media CD/disket, maka data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik. Di samping itu, sistem aplikasi e-SPT Memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pelaporan secara manual yaitu: selain dapat mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, penghitunganya pun dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer. Kelebihan lain dari sistem aplikasi e-SPT ini dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membuat laporan pajak, dan WP dapat secara langsung melakukan pembetulan atau koreksi pada SPT induk maupun lampiran SPT bila terdapat kesalahan pemasukan data karena sistem aplikasi e-SPT memiliki fasilitas checking.
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah diterapkannya program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data penerimaan jumlah data SPT Masa PPN sebelum dan sesudah program e-SPT. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik yang khusus digunakan untuk dua sampel yang berhubungan yaitu uji wilcoxon match pairs test dan korelasi spearman rank. Dari hasil pengujian data, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN yang diterima. Karena nilai signifikansinya dibawah 0,05 yaitu 0,005. Jadi penerapan program e-SPT sangat efektif bagi wajib pajak. Adapun perbedaan yang dimilikinya sebesar 2,824 2. Jumlah sampel (N) yang digunakan berjumlah 12 sampel (jumlah sebelum dan sesudah SPT Masa PPN yang diterima), dengan tingkat continuity corrected (kelanjutan koreksi) untuk melihat seberapa besar pengaruh e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak PPN Masa, dalam penelitian ini pengaruhnya sebesar 1,000.
B. Implikasi
Dari kesimpulan diatas dapat dituliskan beberapa implikasi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 1. Penerapan program e-SPT yang dilakukan KPP Pratama Pasar Minggu sebagai usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak ternyata mampu meningkatkan Pengusaha Kena Pajak hal ini dikarenakan KPP Pratama Pasar Minggu selalu meningkatkan mutu layanannya kepada masyarakat 2. Jaringan komunikasi perpajakan untuk menjaring data pemilik kan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan penyelesaian laporan perpajakan dan lain-lain semakin baik dan bisa dipercaya. C. SARAN
1. Dengan adanya peningkat kepatuhan wajib pajak setelah adanya program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN, maka diharapkan kinerja Direktorat Jenderal Pajak beserta kantor wilayahnya untuk dapat meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi kedepan, salah satunya dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu. Serta memberikan pelayanan terbaiknya khususnya Wajib Pajak 2. Dari penelitian ini diharapkan dapat memacu peningkatan penerimaan pajak mengingat pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah 3. Pemerintah harus mendukung program-program yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan pajak dan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
DAFTAR PUSTAKA
Agesti, Leli. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Modernisasi Kantor Pelayanan Pajak”, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007 Anomim. “Peran e-Registration, e-SPT, e-Filling dan e-Payment dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak,” artikel diakses tanggal 29 Maret 2008 dari http://www.ditjen.depkeu.go.id/TW0105_E-Registration.asp Anonim “Pelaporan SPT Masa PPN Elektronik (e-SPT Masa PPN),” artikel diakses tanggal 14 Mei 2008, dari http://www.kanwilpajakkhusus.depkeu. go.id/eSPT.asp Anonim http://www.pajak.go.id/index.php?view=category&id=105&option=com_co ntent&Itemid=41 Brotodihardjo, R., Santoso, S., H. “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”, Edisi Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2003 Darussalam, danny. Jumat, 28 Desember 2007. “Wajah Baru Pelayanan Prima Ditjen Pajak,” artikel diakses tanggal 29 Maret 2008, dari http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/art.php?artid=1240 Hamid, Abdul. “Panduan Penulisan Skripsi,” FEIS UIN Press, Jakarta, 2004 Indriantoro Nur, Bambang Supomo “Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen”, BPFE Yogyakarta, 2002. Juwita, Tri. “Analisis Pengaruh Sebelum dan Sesudah Adanya Program EFiling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Masa PPN”, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007 Masyahrul, Tony. “Pengantar Perpajakan”, Cetakan Kedua, PT Grasindo, Jakarta, 2005 Nurmantu, Safri, Drs., Msi. “Pengantar Perpajakan”. Jakarta, Kelompok Yayasan Obor, 2003. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undangundang PPN Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nonor 146 Tahun 2000 Tentang Impor atau Penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak) Tertentu yang Di Bebaskan dari PPN Ramsi Juniszariah, Ana. “Analisis Ketepatan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Sebelum dan Sesudah Penerapan eSPT”, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007 Rusjdi, Muhammad. “KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)”, Edisi Keempat, PT INDEKS, 2007 Rusli Achyar, ”Pengantar Perpajakan,” Dosen Fakultas Ekonomi UIN Jakarta, (Diktat) Santoso, Singgih. “Buku Latihan SPSS Statistik Nonparametrik”, Cetakan Ketiga,PT Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2004 Sari Purnama, Dian. “Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2004,2005,dan 2006”, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007 Sofa, S.IP, M.Pd. Selasa, 05 Februari 2008. “Pengertian Administrasi Perpajakan, Kepatuhan dan Pajak Internasioanal,” artikel diakses tanggal 25 Maret 2008, dari http://massofa.wordpress.com/2008/02/05/pengertianadministr asi-perpajakan- kepatuhan-dan-pajak-internasional/ Suandy, Erly. ”Perpajakan” Edisi Kedua, Salemba Empat, 2006 Sugiyono. “Statistik Untuk Penelitian”, Bandung, Alfabeta, 2007 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 dirubah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang PPN dan PPnBM Wijayanti Riska dkk. “Menuju Good Governance Melalui Modernisasi (e-SPT) Pajak,” artikel diakses dari 14 Mei 2008, dari http://uniblog.stiemce.ac.id/wpcontent/uploads/2007/01/bis0008.pdf
