JURNAL ILMIAH RANGGAGADING Volume 12 No. 1, April 2012 : 15 - 19
ANALISIS KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN TAHUN 2010 Oleh Annaria M Marpaung dan Enjang Tachyan B Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor
ABSTRACT Tax is one of the largest sources of funding for a state. Tax emerges as an effort to cover all state expenditures and to finance a country’s development. Value added tax (VAT) is tax imposed on the delivery or import of taxable goods and services conducted by the taxable company and it can be imposed many times whenever the value added abides and it can be credited. The purpose of this study is to determine how to calculate the value added tax at PT Pilar Multi Sentosa as well as to determine the adherence stage of PT Pilar Multi Sentosa (the taxable company) in conveying SPT ofvalue added tax period after the change of VAT Law 2010. The result of this study shows that PT Pilar Multi Sentosa as one of taxable companies adheres in conveying SPT of value added tax period 2010 because it has paid and reported the tax on time. PT Pilar Multi Sentosa was established in 1999 and located in Baranang Siang Indah, Jalan telaga Warga I, Blok B 1 No. 17, RT/RW 04/05, Katulampa, East Bogor subdistrict. The company engages in the field of buildings developinng or popularly called cantractor. Its Taxpayer Identification Number (TIN) – Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) – is 02.740.584.4.404.000. Key words: value added tax; SPT period
PENDAHULUAN Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.
Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar bagi negara, Pajak timbul sebagai upaya untuk membiayai segala pengeluaran negara serta untuk membiayai pembangunan negara. Jenis pajak yang ada di negara ini sangatlah beragam jenisnya, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang-barang dan jasa. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang-barang dan jasa merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki beberapa karakteristik legal, antara lain pajak tidak langsung,
MARPAUNG dan TACHYAN, Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
dikenakan secara bertingkat, pajak konsumsi, bersifat netral, tidak menimbulkan pajak berganda, merupakan pajak objektif dan dalam pemungutannya menggunakan system faktur. Pihak yang “mempunyai kewajiban” dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban PKP dibidang PPN adalah memungut, menyetor dan melaporkan PPN. Sarana yang digunakan PKP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenernya terutang adalah Surat Pemberitahuan (SPT). SPT yang digunakan oleh PKP adalah untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat. Batas waktu PKP untuk menyampaikan SPT Masa PPN nya adalah setiap tanggal 20 bulan takwin setelah masa pajak berakhir yang kemudian berubah setelah UU PPN yang baru 1 April 2010 (PER14/PJ/2010) menetapkan batas waktu PKP untuk menyampaikan SPT Masa PPN nya adalah setiap akhir bulan tanggal 30 bulan takwin setelah masa pajak berakhir. Sehubungan dengan mulai berlakunya UU PPN yang baru 1 April 2010, maka Dirjen Pajak telah mengeluarkan aturan baru mengenai bentuk, isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yaitu dengan dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-146/Pj./2006 Tentang Bentuk, Isi Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), dan dengan Surat Edaran Nomor SE-43/PJ/2010. Berikut ini disampaikan hal-hal yang diatur oleh PER14/PJ/2010 dan SE- 43/PJ/2010 tersebut. Pada formulir SPT Masa PPN (Formulir 1107) tetap berlaku tanpa mengalami perubahan, namun beberapa bagian petunjuk pengisian dalam formulir tersebut diubah dan berlaku untuk pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak April 2010. Dari perubahan UU PPN yang baru 1 April 2010 (PER-14/PJ/2010 dan SE- 43/PJ/2010), akan memberikan dampak bagi kepatuhan PKP dalam menyampaikan SPT Masa PPN nya yang sangat mempengaruhi besarnya 16
penerimaan pajak yang diterima oleh Pemerintah, karena SPT Masa PPN adalah sebagai pertanggungjawaban PKP dalam melaporkan pajak yang terutang atau yang harus dibayarkan. Dengan memperhatikan uraian diatas maka menunjukkan bahwa Fiskus (Pemerintah) dihadapkan pada masalah bagaimana mengatur penerimaan SPT Masa PPN yang dapat mempengaruhi penerimaan Kas Negara khususnya dari pajak dan realisasi penerimaan Kas Negara yang dapat mencapai tingkat yang diinginkan.
METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dimana metode penelitian ini dapat memberikan gambaran / penjelasan yang lengkap mengenai kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN tahun 2010. Penelitian diawali dengan melakukan pengumpulan data. Data sendiri dapat dikelompokkan menjadi data primer dan Data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri melalui observasi dan wawancara sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari obyek yang diteliti. Dalam mencari data dan informasi berkaitan dengan penelitian ini maka data dan informasi dapat dikumpulkan melalui dua cara yaitu : (a) Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan (b) Wawancara
HASIL DAN PEMBAHASAN Tingkat Kepatuhan PT. Pilar Multi Sentosa Dalam Menyampaikan SPT Masa PPN Setelah Perubahan UU PPN tahun 2010 Kewajiban PT. Pilar Multi Sentosa dibidang PPN adalah memungut, menyetor dan melaporkan PPN. Sarana yang digunakan PT. Pilar Multi Sentosa untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang adalah Surat Pemberitahuan (SPT). SPT yang digunakan oleh PT. Pilar Muli Sentosa adalah untuk melaporkan perhitungan
Jurnal Ilmiah ranggagadingf, Vol. 12 No. 1, April 2012
dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat. Batas waktu PT. Pilar Multi Sentosa selaku PKP untuk menyampaikan SPT Masa PPN nya adalah setiap tanggal 20 bulan takwin setelah masa pajak berakhir yang kemudian berubah setelah UU PPN yang baru 1 April 2010 (PER-14/PJ/2010) menetapkan batas waktu PKP untuk menyampaikan SPT Masa PPN nya adalah setiap akhir bulan tanggal 30 bulan takwin setelah masa pajak berakhir. Sehubungan dengan mulai berlakunya UU PPN yang baru 1 April 2010, maka Dirjen Pajak telah mengeluarkan aturan baru mengenai bentuk, isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yaitu dengan dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-146/Pj./2006 Tentang Bentuk, Isi Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), dan dengan Surat Edaran Nomor SE-43/PJ/2010. Berikut ini disampaikan hal-hal yang diatur oleh PER14/PJ/2010 dan SE- 43/PJ/2010 tersebut. Pada formulir SPT Masa PPN (Formulir 1107) tetap berlaku tanpa mengalami perubahan, namun beberapa bagian petunjuk pengisian dalam formulir tersebut diubah dan berlaku untuk pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak April 2010. Pokok-pokok perubahan yang diakomodasi dalam Perdirjen Perubahan SPT Masa PPN, antara lain: 1. Adanya penambahan Pengusaha Kena Pajak yang dapat mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran Pajak Masukan. 2. Ketentuan yang mengatur mengenai Pengusaha Kena Pajak yang hanya dapat mengajukan restitusi pada akhir tahun buku. 3. Ketentuan yang mengatur mengenai penambahan objek baru yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu ekspor BKP Tidak Berwujud dan Ekspor JKP. 4. Ketentuan tentang pembatalan penyerahan JKP (sehubungan dengan Nota Pembatalan).
5.
6.
7. 8. 9.
Tata Cara pelaporan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. Ketentuan mengenai Faktur Pajak, seperti tidak adanya Faktur Pajak Sederhana, penomoran Faktur Pajak, pelaporan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, dan pelaporan Faktur Pajak atas penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri. Ketentuan mengenai penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN. Perubahan contoh-contoh untuk menyesuaikan dengan ketentuan baru UU PPN. Penambahan 1 (satu) lampiran baru berupa Daftar Rincian Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.
Dari perubahan UU PPN yang baru 1 April 2010 (PER-14/PJ/2010 dan SE- 43/PJ/2010), akan memberikan dampak bagi kepatuhan PKP dalam menyampaikan SPT Masa PPN nya yang sangat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak yang diterima oleh Pemerintah, karena SPT Masa PPN adalah sebagai pertanggungjawaban PKP dalam melaporkan pajak yang terutang atau yang harus dibayarkan. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan PT. Pilar Multi Sentosa dalam menyampaikan SPT Masa PPN setelah perubahan UU PPN tahun 2010 yaitu dengan cara pengisian pelaporan SPT Masa PPN, penyetoran pajak terutang PPN serta pelaporan yang tepat waktu dan lengkap. Pengisian SPT Masa PPN Pengisian SPT Masa PPN harus benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang ada pada formulir 1108 SPT Masa PPN. Untuk formulir SPT Masa PPN 1108 telah dibuat dikomputer yang didownload langsung ke website www.beacukai.go.id, jadi formulir tersebut telah tersedia dan PT. Pilar Multi Sentosa tidak perlu repot untuk mengambil formulirnya di Kantor Pelayanan Pajak, sehingga PT. Pilar Multi Sentosa hanya mengisi formulir 1108 SPT Masa PPN berdasarkan 17
MARPAUNG dan TACHYAN, Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
PPN Keluaran dan PPN Masukan pada masa yang bersangkutan. Penyetoran SPT Masa PPN Dalam pengisian SSP (Surat Setoran Pajak) haruslah dilihat/dicek kembali pengisian dan penulisannya sudah benar dan lengkap atau belum agar tidak ditolak pada saat penyetoran atau pembayaran pajak ditempat yang telah ditunjuk dapat menerima pembayaran pajak. Pelaporan SPT Masa PPN Adapun proses pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pilar Multi Sentosa adalah sebagai berikut : 1.
2.
3.
4.
5.
18
Bagian pajak menghitung PPN Masa Juni 2010 dan mengisi formulir SPT Masa PPN yang terutang selama bulan Juni 2010. Setelah SPT telah diisi oleh bagian pajak, lalu menyerahkan nya kepada Manajer untuk kemudian diperiksa apakah formulir telah terisi secara benar dan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku umum. Kemudian setelah diperiksa oleh Manajer, SPT tersebut diserahkan kepada Direktur perusahaan untuk diotorisasi yaitu dengan menandatangani dan memberikan cap perusahaan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sebelum dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak oleh bagian pajak. Setelah SPT Masa PPN diotorisasi oleh Direktur perusahaan kemudian SPT Masa PPN tersebut di copy sebanyak 1 kali. Karena SPT Masa PPN yang asli harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak sedangkan copian dari SPT Masa PPN tersebut untuk diarsip. Setelah diotorisasi dan dibuat copy atas SPT Masa PPN, kemudian bagian pajak melaporkan SPT Masa PPN tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak. Setelah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak tersebut akan memberikan bukti bahwa PT. Pilar Multi Sentosa telah melaporkan SPT Masa PPN kemudian bukti lapor tersebut di steples
beserta copian SPT Masa PPN yang telah dilaporkan sebelumnya. Adapun lampiran-lampiran yang harus dilampirkan bersamaan dengan SPT Masa PPN saat dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak oleh bagian pajak, yaitu : • Surat Setoran Pajak (jika lebih bayar tidak perlu melampirkan SSP). • Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yang sudah diisi lengkap. Tetapi mulai 1 Januari 2011, PT. Pilar Multi Sentosa harus menggunakan formulir SPT Masa PPN yang baru. Yang akan mulai diberlakukan untuk pelaporan PPN masa Januari 2011 dan diberi nama sebagai Formulir SPT Masa PPN 1111. (Peraturan Dirjen Pajak No. PER-44/PJ./2010 tanggal 6 Oktober 2010 Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-98/PJ./2010 tanggal 6 Oktober 2010)
KESIMPULAN 1.
Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pilar Multi Sentosa adalah suatu proses perhitungan manual dengan menggunakan komputer yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang sedang berlaku umum di Indonesia. Dikarenakan pelaporan dan pembayaran pajak pertambahan nilai akhir bulan, maka PT. Pilar Multi Sentosa melakukan perhitungan dan laporan pajak pertambahan nilai menjelang akhir bulan untuk menentukan besarnya pajak pertambahan nilainya setiap bulannya. Bagian pajak melaporkan formulir SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 30/31 atau akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, besarta formulir SSP (Surat Setoran Pajak) disetorkan jika PT. Pilar Multi Sentosa kurang bayar pada bulan bersangkutan. Adapun lampiran-lampiran yang harus dilampirkan bersamaan dengan SPT Masa PPN saat dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak oleh bagian pajak, yaitu : - Surat Setoran Pajak (jika lebih bayar tidak perlu melampirkan SSP).
Jurnal Ilmiah ranggagadingf, Vol. 12 No. 1, April 2012
-
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yang sudah diisi lengkap.
2.
PT. Pilar Multi Sentosa adalah salah satu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang patuh dalam menyampaikan SPT Masa PPN Tahun 2010 karena telah membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. PT. Pilar Multi Sentosa adalah pengusaha kena pajak dimana setiap bulannya perusahaan tersebut harus melaporkan SPT Masa PPN, jika kurang bayar perusahaan tersebut harus membayar sejumlah nilai yang telah dihitung. Setorannya menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak).
DAFTAR PUSTAKA Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep,Teori, dan Isu. Jakarta : Prenada Media Group. Direktur Jenderal Pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Koperasi Kismadanayasa. Jakarta. Direktur Jenderal Pajak.2008.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Koperasi Kismadanayasa. Jakarta. Ismawan Indra. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan 2000.Jakarta : PT Elex Media Komputindo. Judisseno Rimsky K.2004. Perpajakan. Edisi 5. Gramedia Pustaka Utama.Jakarta. Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Andi. Yogyakarta. Suandy Erly. 2008. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta. Taxation customs taxation/vat/how_vat_ works. http://ec.europa.eu (diakses 9 Desember 2010). Waluyo, IIlas, Wirawan B. 2003. Perpajakan Indonesia.Salemba Empat.Jakarta. www.infopajak.go.id www.pajak.go.id
19
