PENGARUH KETERLAMBATAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PREMI TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM MENINGGAL DI AJB BUMIPUTERA 1912 KANTOR WILAYAH SYARIAH JAKARTA 1

PENGARUH KETERLAMBATAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PREMI TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM MENINGGAL DI AJB BUMIPUTERA 1912 KANTOR WILAYAH SYARIAH JAKARTA 1 Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)

Oleh: SITI INDAROH

KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2008 M/ 1429 H

PENGARUH KETERLAMBATAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PREMI TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM MENINGGAL DI AJB BUMIPUTERA 1912 KANTOR WILAYAH SYARIAH JAKARTA 1 Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)

Oleh: SITI INDAROH NIM. 103046228397

Di Bawah Bimbingan: Pembimbing I

Pembimbing II

H. Sugiyarno, SE, MM, AAAIJ

AM. Hasan Ali, MA NIP. 150 370 226

KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2008 M/ 1429 H

PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi yang berjudul ”PENGARUH KETERLAMBATAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PREMI TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM MENINGGAL DI AJB BUMIPUTERA 1912 KANTOR WILAYAH SYARIAH JAKARTA 1” telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tanggal 22 mei 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) pada Program Studi Muamalat. Jakarta, 22 mei 2008 Mengesahkan Dekan,

Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP. 150 210 422 PANITIA UJIAN Ketua

: Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP. 150 210 422

(…………....)

Sekretaris

: Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag NIP. 150 318 308

(…………….)

Pembimbing I : H. Sugiyarno, SE, MM, AAAIJ

(…………….)

Pembimbing II: AM. Hasan Ali, MA NIP. 150 370 226

(…………….)

Penguji I

: Drs. H. Husni Thoyyar, M.Ag NIP. 150 050 919

(……………..)

Penguji II

: Jaenal Aripin, M.Ag NIP. 150 289 202

(……………)

LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 2 Mei 2008

Siti Indaroh

ABSTRAKS PENGARUH KETERLAMBATAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PREMI TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM MENINGGAL DI AJB BUMIPUTERA 1912 KANTOR WILAYAH SYARIAH JAKARTA 1 Oleh Siti Indaroh Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh keterlambatan kewajiban membayar premi terhadap penyelesaian klaim meninggal di AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa jumlah premi dan klaim meninggal, sedangkan kualitatif berupa mekanisme pembayaran premi dan prosedur pengajuan klaim meninggal. Dan untuk metode analisa menggunakan Koefisien korelasi r-product moment dan Regresi linear sederhana. Hasil dari penghitungan secara manual diperoleh bahwa nilai r = 0,99 artinya terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara variabel x (jumlah premi) dengan variabel y (jumlah klaim meninggal dunia). Dengan persamaan regresi Y=0,733+0,09x, artinya setiap ada satu peningkatan jumlah premi sebesar 1 satuan miliar, maka akan mempengaruhi peningkatan pada jumlah klaim meninggal sebesar 0,09 satuan miliar Dengan kesimpulan pengaruh keterlambatan kewajiban membayar premi terhadap penyelesaian klaim meninggal dunia di AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 berdampak positif dengan r= 0,99 yang artinya hubungan yang sangat kuat. Berarti semakin tinggi jumlah premi yang diterima maka semakin tinggi juga jumlah klaim meninggal yang dibayarkan. Jadi ketika pemegang polis/peserta ditakdirkan meninggal dalam masa asuransi dan belum membayar premi pada saat pengajuan klaim meninggal maka santunan kematian yang akan diterima oleh ahli waris akan menurun/lebih kecil dari jumlah santunan kematian jika pemegang polis/peserta tersebut membayar premi pada waktunya Dan saran untuk Perusahaan asuransi harus lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dalam hal administrasi pembayaran premi dan proses klaim. Selain itu Perusahaan agar lebih memperhatikan sistem prosedur yang lebih mudah agar dapat dimengerti. Masyarakat yang berkenan membeli polis Asuransi Jiwa Syariah agar lebih mengetahui bahwa pentingnya pembayaran premi pada perjanjian asuransi, karena akan berpengaruh terhadap penyelesaian klaim meninggal. Kata kunci (Penulusuran Katalog): Premi atau klaim

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahim Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Rahman dan Rahim, segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT yang merajai hari akhir. Dan telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Hanya lafaz Alhamdulillah akhirnya skripsi yang berjudul “PENGARUH KETERLAMBATAN

KEWAJIBAN

MEMBAYAR

PREMI

TERHADAP

PENYELESAIAN KLAIM MENINGGAL DI AJB BUMIPUTERA 1912 KANTOR WILAYAH SYARIAH JAKARTA 1”selesai juga ditulis oleh penulis. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya kebenaran kepada keluarga, sahabat dan semoga kepada kita selaku umatnya. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, tuntunan, bantuan moril dan materil, dan segala bentuk bantuan yang sangat tinggi nilainya selama menempuh studi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA, MM Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Ketua Program Studi Muamalat Ibu Euis Amalia, M.Ag dan Sekretaris Program Studi Muamalat Bapak Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag

3. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepda penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga penulis dapat mengamalkan ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan. 4. Bapak H. Sugiyarno, SE, MM, AAAIJ dan Bapak AM. Hasan Ali, MA selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan waktu luang, tenaga serta pikiran untuk memberikan ilmu, pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah SWT mencatat amal kebaikannya. 5. Pimpinan dan segenap karyawan AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1, khususnya Mba Dini, Mba Fitri, dan Bapak Dudi yang telah banyak membantu memberikan informasi dan data dalam penyelesaian skripsi ini. 6. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam memenuhi studi pustaka. 7. Dua manusia yang paling berjasa kepada penulis, yaitu Ibunda Sukinah dan Ayahanda Rustam yang tidak terkira kasih sayangnya dan kesabaranya dalam membesarkan penulis. Rasanya mustahil jasa keduanya dapat terbalas. Hanya usaha memperbaiki diri dan doa yang tiada henti terputus yang dapat penulis persembahkan. Semoga Allah SWT senantiasa membentangkan ampunan rahmat kepada keduanya.

8. Kakak-kakakku dan keluarga barunya Mba Endang, Mba Wit, Akang Jo’ dan Adeku ‘iis’ tempat berkeluh kesah, ‘Iwan’ sindrom penyemangatku. Terima kasih selama ini telah memberikan motivasi dan bantuan materil kepada penulis, semoga kita dapat hidup dengan rahmat-Mu di dunia dan dapat berkumpul kembali di surga-Mu. Yaa Allah Amin… 9. Sahabatku Erie dan Ella yang telah memberikan support dan persahabatan yang indah ini. Terima kasih atas kehadiran kalian dalam hidup penulis. Buat ‘Qusayangimu’ kali ini tidak ada cinta dan terima kasih lagi untuk kamu. 10. Teman-temanku Vivi, Iez, Indi, Mba janah, Maul, Omi dkk, MalaNtheganknya, Q, V3, Edi km, Ozi, Nuni, Nursyamsiah, Rian dan semua teman-teman TKF 2003. Terima kasih atas semarak lima tahun bersama, Love U guyz… 11. Teman-teman hang out Yayah, Cipto, Neng yun, Neng Din, Bang Iben, Ipul, V3 ‘FEIS’, Ayu ‘FEIS’, dan Rini ‘UNAS’. Keep always our friendship… 12. Semua teman-teman kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terima kasih atas hari-hari yang menyenangkan dan menyebalkan. But you’re the best… 13. Ade sepupuku Yoyo buat komputer dan pengalaman dunia kerjanya. 14. Buat orang-orang yang meragukan penulis dalam menyelesaikan studi ini, terima kasih karena dengan hal itu membuat penulis lebih bersemangat lagi untuk menyelesaikan studi ini. 15. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini diberikan pahala yang berlimpah serta diliputi keberkahan dalam hidupnya. Demikian, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Jakarta, 2 Mei 2008 M 27 Rabiul akhir 1429 H

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………

vi

DAFTAR ISI……………………………………………………………..…

x

DAFTAR GAMBAR……………………………………………………….

xiii

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah……………………………………. …

1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah …………………………

5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………………………..

5

D. Review Studi Terdahulu ……………………………………….

6

E. Kerangka Teori ………………………………………………..

9

F. Metode Penelitian dan Tehnik Penulisan ……………………...

10

G. Sistematika Penulisan …………………………………………

17

BAB II PREMI DAN KLAIM DALAM ASURANSI JIWA SYARIAH A. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah ……………………………

19

B. Landasan Hukum Asuransi Syariah …………………………...

22

C. Pengertian Premi ………………………………………………

28

D. Pengertian Klaim ………………………………………………

31

E. Prinsip Dasar Asuransi Jiwa Syariah ………………………….

32

BAB III GAMBARAN UMUM AJB BUMIPUTERA 1912 SYARIAH A. Sejarah dan Perkembangannya…………………………………

37

B. Falsafah, Visi, dan Misi ………………………………………..

40

C. Produk-produk Syariah ………………………………………..

41

D. Struktur Organisasi …………………………………………….

51

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN A. Mekanisme Pembayaran Premi di AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1……………………………...

61

B. Mekanisme Pengajuan Klaim Meninggal di AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta ………………………..

65

C. Pertumbuhan Premi dan Klaim Meninggal AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 ……………………….

74

D. Kendala yang Dihadapi Dalam Pengurusan Klaim Meninggal Terhadap

Polis

yang

Preminya Terjadi

Keterlambatan

Membayar……………….... . …………………………………

79

E. Analisis Pengaruh Keterlambatan Kewajiban Membayar Premi Terhadap Penyelesaian Klaim Meninggal di AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1………………………..

84

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan……………………………………………………..

87

B. Saran-saran…………………………………………………......

88

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………….

90

LAMPIRAN-LAMPIRAN………………………………………………….

93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1

Struktur Organisasi……………………………………………… 51

Gambar 4.1

Ilustrasi pembayaran premi pertama tanpa pemeriksaan dokter (Non medical Insurance)……………………………………… ..

Gambar 4.2

62

Ilustrasi pembayaran premi pertama dengan pemeriksaan dokter (Medical Insurance)……………………………………............... 64

Gambar 4.3

Flow chart (alur) pengajuan klaim meninggal dunia pada tahun I dan tahun ke II……………………………………….................... 68

Gambar 4.4

Flow chart (alur) pengajuan klaim meninggal dunia pada tahun ke III dan seterusnya…………………………………………....... 71

Gambar 4.5

Grafik Jumlah premi AJB BumiPutera1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 tahun 2005-2007………………………............. 76

Gambar 4.6

Grafik Jumlah klaim meninggal AJB BumiPutera1912Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 tahun 2005-2007…………………..... 78

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Hidup dan mati seperti dua sisi mata uang. Ia tak dapat dipisahkan, karena setiap yang hidup pasti akan mati. Dan kematian merupakan suatu kepastian yang tidak pasti, tidak ada seorang pun yang bisa memprediksinya. Pada umumnya setiap manusia berkeinginan untuk mendapatkan kepastian dalam hidupnya atau terhindar dari risiko. Akan tetapi banyak risiko yang menghadang manusia seperti sakit, kebakaran, kecelakaan, kematian dan risiko-risiko lainnya. Bagi kebanyakan orang, sakit dan meninggal dunia merupakan kepastian yang tidak pasti. Namun, ketika peristiwa tersebut benarbenar terjadi, implikasi biaya yang dikeluarkan dapat sedemikian besar dan membebani kehidupan ekonomi rumah tangga. Salah satu cara mengatasi risiko dari ketidak pastian tersebut adalah dengan berasuransi. Sesuai dengan maksud dari asuransi itu sendiri adalah suatu persetujuan dimana penanggung berjanji kepada tertanggung untuk membayar sejumlah kerugian yang telah disepakati bila terjadi kerusakan, kerugian, atau kehilangan keuntungan itu, disebabkan oleh sesuatu peristiwa yang belum terjadi. 1

1

C.S.T Kansil dan Christine S.T.Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), cet-1, h.178

Asuransi itu sendiri merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memiliki tujuan untuk menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan uang yang disebut dengan premi, dalam usaha perasuransian faktor yang paling dominan adalah kepercayaan dan kepuasan. Masyarakat akan mendapatkan manfaat atas dana yang telah disetor kepada perusahaan asuransi dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam asuransi jiwa selain bersifat membagi risiko juga bersifat menabung. Hal ini karena apabila kematian lebih lama dari yang ditentukan dalam penutupan asuransi, berarti penanggung akan memberikan sejumlah uang sebagaimana sudah ditetapkan sebelumnya.2 Oleh sebab itu, setiap calon peserta asuransi jiwa yang berkeinginan membeli polis asuransi ada yang dipersyaratkan melalui pemeriksaan dokter (medical check up), dan jujur dalam memberikan informasi mengenai catatan medisnya. Agar perusahaan asuransi bisa lebih mudah untuk memproses klaim yang diajukan, tanpa adanya ketidakjujuran dalam catatan medis yang diberikan. Karena perusahaan asuransi bisa menolak klaim yang diajukan dengan alasan ragu atas keabsahan catatan medis tertanggung.3 Kepuasan nasabah dalam berasuransi lebih banyak ditentukan oleh bagaimana perusahaan asuransi memproses secara baik dan cepat klaim yang

2

Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, (Bandung: PT Alumni, 2004), cet-3, h. 65 3

Hartono Widjaja, “Pusing Ngurus Klaim”, Proteksi XXVIII, No 192 (Januari 2007), h. 30

diajukan pesertanya, maka kemudahan dalam proses penyelesaian klaim merupakan tindakan yang paling penting didalam perusahaan asuransi untuk dapat menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi tersebut. Perusahaan asuransi tidak dengan mudah mengeluarkan dan atau membayarkan klaim yang telah diajukan oleh Ahli waris walaupun klaim merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada ahli waris pada saat mengalami kerugian financial. Meskipun, klaim itu adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.4 Akan tetapi perusahaan asuransi harus dengan teliti memproses, menghitung apakah klaim tersebut memang layak dibayarkan atau tidak. Meskipun sebuah perusahaan Asuransi telah memberikan pelayanan klaim secara maksimal ada satu masalah yang cukup berdampak pada penyelesaian klaim yaitu keterlambatan kewajiban membayar premi yang harus dibayar oleh peserta atau pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Banyak para peserta lebih banyak menuntut haknya yaitu pembayaran klaim dengan secepatnya tanpa terlebih dahulu melaksanakan kewajibanya dengan membayar premi. Artinya, pembayaran premi sering dilalaikan oleh peserta. Dalam perusahaan asuransi, premi merupakan kewajiban pemegang polis untuk mendapatkan sejumlah manfaat. Sedangkan klaim merupakan salah satu manfaat yang disediakan

4

Tim Penulis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: Intermasa, 2003), Ed-2, h.136

perusahaan asuransi sebagai bentuk pembayaran santunan apabila tertanggung meninggal dunia. Dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul dalam sebuah perjanjian asuransi maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian apakah hubungan antara hak dan kewajiban antara tertanggung dan penanggung, yaitu dalam pembayaran premi dan penyelesaian klaim. Oleh sebab itu, penulis bermaksud untuk menjelaskan besarnya pengaruh keterlambatan kewajiban membayar premi terhadap penyelesaian klaim meninggal dunia di AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1. Pembayaran premi merupakan hal pokok yang sangat penting dalam kegiatan operasional perusahaan asuransi, yang bisa mempengaruhi kinerja keuangan. Dan kinerja keuangan yang baik berdampak pada proses pembayaran klaim yang lancar. Sedangkan penyelesaian klaim mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kepuasan nasabah, yang pada akhirnya berdampak pada reputasi sebuah perusahaan asuransi. Kedua pokok masalah tersebutlah yang kiranya ingin dijelaskan dalam penelitian ini untuk menganalisa dan mengkaji dengan permasalahanpermasalahan yang ada. Maka skripsi ini diberi judul “PENGARUH KETERLAMBATAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PREMI TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM MENINGGAL DI AJB BUMIPUTERA 1912 KANTOR WILAYAH SYARIAH JAKARTA 1”. Semoga penulisan skripsi ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi yang membacanya.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah Agar penelitian ini lebih fokus kepada permasalahannya, maka penulis membatasi penelitian ini hanya berkisar pada polis yang preminya mengalami keterlambatan membayar dan klaim meninggal dunia pada asuransi perorangan di AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1. Untuk

memudahkan

pembahasan

ini,

maka

akan

dirumuskan

permasalahan yang akan dibahas dalam beberapa pertanyaan berikut ini: 1. Bagaimana mekanisme Pembayaran Premi di AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1? 2. Bagaimana prosedur penyelesaian klaim meninggal dunia di AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1? 3. Apa pengaruh keterlambatan kewajiban membayar premi terhadap penyelesaian

klaim meninggal dunia di AJB BumiPutera 1912 Kantor

Wilayah Syariah Jakarta 1?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran premi di AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1. 2. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian klaim meninggal dunia di AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1.

3. Untuk mengetahui pengaruh keterlambatan kewajiban membayar premi terhadap penyelesaian klaim meninggal dunia di AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Bagi Penulis, menambah pengetahuan dan wawasan tentang proses klaim yang preminya mengalami keterlambatan. 2. Bagi Fakultas dan Jurusan, diharapkan

memperluas wawasan tentang

sebuah perusahaan asuransi, khususnya dalam penyelesaian klaim. 3. Bagi AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1, agar bisa menjadi acuan untuk lebih menghimbau para pesertanya untuk membayar premi pada waktunya. 4. Bagi masyarakat, menambah pengetahuan tentang proses klaim dan pentingnya membayar premi pada perusahaan asuransi jiwa tepat pada waktunya.

D. Review Studi Terdahulu Untuk menghindari adanya duplikasi dan penciplakan dengan penelitian sebelumnya. Maka penulis mengevaluasi kembali penelitian-penelitian yang membahas tema yang sama dengan judul penelitian yang akan dilakukan penulis. Diantaranya adalah: 1. Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang klaim yang dilakukan oleh Dian Fitriani, Mahasiswi S1 Jurusan Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2003 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Klaim pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Jakarta.” Dengan hasil penelitian banyaknya sengketa klaim yang terjadi pada sebuah perusahaan asuransi disebabkan oleh perjanjian yang sifatnya abstrak dan kurangnya pemahaman tertanggung pada isi polis itu sendiri. Aspek etika dan moral sangat diperlukan diantaranya keterbukaan dalam mengungkapkan semua fakta, itikad baik serta kejujuran harus dimiliki oleh kedua belah pihak. Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah jika terjadi sengketa klaim yang terjadi diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah dan pada saat tidak mendapat titik temu dari permasalahan yang ada maka sengketa klaim ini diselesaikan melalui lembaga arbitrase. 5 2.

Adapula penelitian yang berjudul “Hubungan Investigasi Klaim Meninggal Dunia dengan Realisasi Pembayaran Klaim (studi kasus pada AJB BumiPutera 1912 Syariah Jakarta)” oleh Ida Nurhidayah, Mahasiswi S1 Jurusan Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2005. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa hubungan investigasi klaim dengan pembayaran klaim sangat erat. Karena perusahaan asuransi tidak hanya menggunakan logika untuk melakukan pembayaran klaim, akan tetapi menggunakan fakta dan data yang didapat dari lapangan. Sedangkan besarnya klaim itu sudah ditentukan di awal, kecuali jika peserta dalam pembayaran ada penunggakkan pembayaran premi. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan fakta adalah dengan cara

5

Dian fitriani,” Penyelesaian Sengketa Klaim pada PT Asuransi Syariah Mubarokah Jakarta,” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), h.58

melayat, kunjungan, silaturahmi serta turut berbela sungkawa atas meninggalnya peserta asuransi.6 3. Dalam penelitian lain yang berjudul “Analisis Proses Pembayaran Klaim Terhadap Persepsi Pemegang Polis Asuransi Jiwa PT. AIG Lippo Karawaci” yang dilakukan oleh Devi Yanti, Mahasiswi S1 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007. Penelitian ini membahas tentang pengaruh pembayaran klaim terhadap persepsi pemegang polis asuransi jiwa, yang berdampak positif dengan r = 0,925 yang berarti hubungan yang sangat kuat. 7 Sementara itu dari segi teoritis ketiga penelitian ini tidak jauh berbeda. Dengan demikian dari penelitan tersebut, maka penulis mencoba mengembangkan dan menuangkan dalam sebuah penelitian yang tidak hanya fokus pada analisis pengaruh

(koefisien

korelasi)

tetapi

pada

prediksi

(regresi)

pengaruh

keterlambatan kewajiban membayar premi terhadap penyelesaian klaim meninggal dunia. Adapun metode yang digunakan adalah metode korelasi dan regresi linier sederhana dengan menggunakan penghitungan secara manual dengan alat bantu hitung.

6

Ida nurhidayah,” Hubungan Investigasi Klaim Meninggal Dunia dengan Realisasi Pembayaran Klaim,” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), h.56 7

Devi yanti,” Analisis Proses Pembayaran Klaim Terhadap Persepsi Pemegang Polis Asuransi Jiwa di PT. AIG Lippo Karawaci,” (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), h. 100

E. Kerangka Teori Premi adalah salah satu unsur penting dalam perusahaan asuransi jiwa karena merupakan kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Sebagai perjanjian timbal balik, asuransi bersifat konsensual, artinya sejak terjadi kesepakatan timbullah kewajiban dan hak kedua belah pihak. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dan membayarkan klaim jika terjadi peristiwa yang tidak pasti (meninggal dunia) yang sudah diperjanjikan dalam polis kepada ahli waris tertanggung, dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Hubungan antara premi dan klaim merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bahwa kadang-kadang terjadi hubungan antara dua variabel yang berbeda, yaitu variabel x dan variabel y. Teori yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah teori korelasi. Korelasi adalah teori yang digunakan untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam suatu populasi. Hubungan antara dua variabel tidak saja dalam bentuk sebab akibat, tetapi juga hubungan timbal balik antara dua variabel.8 Untuk pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan penghitungan secara manual dengan alat bantu hitung. Skala yang digunakan adalah skala

8

Subana, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), cet ke-2, h. 36

interval yang kemudian dianalisa dengan menggunakan Uji regresi dan Koefisien korelasi r-product moment.

F. Metode Penelitian dan Tehnik Penulisan 1. Jenis Penelitian Jenis penelitan ini adalah statistik inferensial, yaitu jenis penelitian digunakan untuk mendeskripsikan keadaan gejala sosial yang tampak dan melihat hubungan-hubungan kausalitas antara gejala-gejala tersebut.9 Dalam hal ini akan digunakan untuk meneliti keterlambatan kewajiban membayar premi terhadap penyelesaian klaim meninggal dunia. Selain itu juga penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, dimana penulis dalam melakukan pengumpulan data tidak hanya dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat atau gambar, tetapi juga dalam bentuk angka-angka 2. Pendekatan Penelitan Pendekatan Penelitian ini dilakukan dengan cara survei. Tujuan dari menggunakan pendekatan survei adalah untuk mengukur gejala-gejala yang ada tanpa menyelidiki kenapa gejala-gejala tersebut ada. Jenis survei yang digunakan adalah dengan survei sampel yang dilakukan hanya pada

9

Burhan bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana,2005), h. 171

sebagian kecil dari suatu populasi.10 Dalam hal ini hanya menganalisa besarnya premi dan klaim meninggal dunia saja. 3. Jenis dan Sumber Data a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan wawancara langsung kepada bagian yang menangani klaim dan premi pada AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1. b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan sebagai pendukung data primer. Dalam penelitian ini diperoleh melalui: 1) Company Profile 2) Laporan keuangan Tahun 2005 hingga 2007 AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 3) Majalah proteksi 4) Brosur-brosur 5) Buku-buku asuransi dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 4. Tehnik Pengumpulan Data a. Studi Pustaka (Library Research) yaitu kajian pustaka yang dilakukan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang konsep yang akan dikaji. Bahan yang digunakan adalah laporan tahunan, majalah, buku, dan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan kajian ini. 10

Subana,. Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, h.32

b. Untuk penelitian lapangan (Field Research) penulis mengumpulkan data secara langsung dari tempat penelitian ini. Dengan melalui dua cara, yaitu: 1) Observasi terstruktur yaitu penulis melakukan pengamatan langsung kelapangan dengan mendatangi nara sumber yaitu AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1. Hal ini guna untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi dilokasi penelitian yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran premi dan mekanisme pengajuan klaim meninggal dunia. 2) Wawancara yaitu penulis melakukan wawancara terstruktur dengan memberikan daftar pertanyaan yang telah ditentukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Untuk memperoleh informasi berkenaan dengan hal-hal dan data-data tentang klaim dan premi. Objek wawancara terbagi menjadi 2 yaitu: a) Ibu Dini: Bagian Kesekretariatan Untuk memperoleh informasi mengenai Company Profile AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 b) Ibu Fitri dan Bapak Dudi: Bagian Klaim Untuk memperoleh informasi hal-hal dan data-data mengenai premi dan klaim. 5. Subjek dan Objek Penelitian Subjek dari penelitian ini adalah AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No.

84-86 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170. Dan yang menjadi objeknya produk asuransi jiwa syariah (Mitra Iqra, Mitra Mabrur dan Mitra Sakinah). Sampel yang digunakan adalah jumlah premi dan klaim meninggal dunia tahun 2005-2007. Sedangkan tehnik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan tehnik purposif. Tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.11 Dalam penelitian ini akan dibahas pengaruh keterlambatan kewajiban membayar premi terhadap penyelesaian klaim meninggal, maka sampel yang digunakan hanya data-data tertentu saja yaitu mengenai premi yang diterima dan klaim meninggal yang dibayarkan. 6. Variabel Penelitian a. Jumlah Premi yang diterima oleh AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 tahun 2005-2007 (variabel x), adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas. b. Jumlah klaim meninggal dunia yang dibayarkan oleh AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 tahun 2005-2007 (variabel y), adalah variabel yang dipengaruhi atau varibel terikat.

11

Ed 1, h. 34

Ali mauludi, Statistika 1Penelitian Ekonomi dan Sosial, (Jakarta:Prima Heza Lestari,2006),

7. Paradigma Penelitian Paradigma dari penelitian ini adalah: x

y Klaim Meninggal Dunia

Premi

Menunjukkan hubungan antara satu variabel independent (x= premi) dengan satu variabel dependent (y= klaim meninggal dunia) 8. Teknik Analisa dan Interpretasi Data a. Editing Adalah

kegiatan

yang

dilaksanakan

setelah

penulis

selesai

menghimpun data di lapangan.12 Yaitu memeriksa kembali data-data yang sudah diperoleh dari lapangan dan pustaka, agar tidak terjadi kejanggalan-kejanggalan yang mengganggu pada instrumen dan data yang diperoleh. Untuk menghindari adanya data yang kurang atau terlewatkan. b. Tabulasi Setelah data diklasifikasi berdasarkan kebutuhan dalam penelitian, maka tahap selanjutnya yaitu tabulasi. Memasukkan data pada tabeltabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya.13

12

Burhan bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 165

13

Ibid., h. 168

c. Analisa dan Interpretasi Data 1) Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a) Metode Kualitatif, digunakan dalam penelitian ini karena dalam mekanisme pembayaran premi dan prosedur pengajuan klaim meninggal dunia diperoleh dari data yang dikumpulkan berupa kata, kalimat atau gambar. b) Metode Kuantitatif, mendeskripsikan data

dalam bentuk

angka-angka. Karena penelitian ini akan menganalisa jumlah premi dan klaim meninggal dunia. c) Metode Korelasi, dengan menganalisa hubungan antara dua variabel yaitu variabel x dan y. Untuk menganalisa hubungan antara keterlambatan kewajiban membayar premi terhadap penyelesaian klaim meninggal dunia. 2) Interpretasi Data a) Regresi linear sederhana Regresi adalah suatu analisis yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independent x (jumlah premi) terhadap variabel dependent y (jumlah klaim meninggal) pada AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1. Metode ini juga dapat dijadikan sebagai ramalan, sehingga dapat diperkirakan antara baik atau

buruknya suatu variabel terhadap naik turunnya suatu variabel y. Dengan rumus: Y= a+bx

Keterangan: Y: Nilai yang diukur pada variabel terikat a: Konstanta b: Koefisien regresi yang mengukur besarnya peningkatan atau penurunan variabel y yang didasarkan pada variabel x x : Nilai variabel bebas b) Koefisien korelasi r-product moment Digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan kekuatan antara variabel x (jumlah premi) dan variabel y (jumlah klaim meninggal). Dengan rumus sebagai berikut: n. ∑ x.y – (∑x) (∑y)

r=

√ {n. ∑x2 – (∑x)2 } {n. ∑ y2- (∑y)2}

Keterangan: r = Koefisien korelasi x = Jumlah premi yang diterima y = Jumlah klaim meninggal yang dibayarkan n = Jumlah sampel

Dan berikut ini adalah interpretasi hasil dari koefisien korelasi sederhana. Tabel 1.1 Interpretasi dari Koefisien korelasi r-product moment14 Nilai Koefisien 0.90 - 1.00 0.70 – 0.90 0.50 - 0.70 0.30 – 0.50 0.00 - 0.30 -0.00 – (-) 0.30 -0.30 – (-) 0.50 -0.50 – (-) 0.70 -0.70 – (-) 0.90 -0.90 – (-) 1.00

Keterangan Hubungan positif yang sangat kuat Hubungan positif yang kuat Hubungan positif yang sedang Hubungan positif yang lemah Hubungan positif yang sangat lemah Hubungan negatif yang sangat lemah Hubungan negatif yang lemah Hubungan negatif yang sedang Hubungan negatif yang kuat Hubungan negatif yang sangat kuat

9. Adapun tehnik penulisan dalam penelitian ini merujuk kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007” G. Sistematika Penulisan Secara sistematis, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab masingmasing bab terdiri dari sub bab yaitu: Bab I Pendahuluan Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Review Studi Terdahulu, 14

Boediono dan Wayan koster, Teori dan aplikasi Statistika dan Probabilitas, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), cet.ke-3, h.184-185

Kerangka Teori, Metode penelitian dan tehnik penulisan serta sistematika penulisan. Bab II Premi dan klaim dalam asuransi jiwa syariah Dalam bab ini akan dibahas antara lain, Pengertian Asuransi Jiwa Syariah, Landasan Hukum Asuransi Syariah, Pengertian Premi, Pengertian Klaim, Prinsip Dasar Asuransi Jiwa Syariah.. Bab III Gambaran umum AJB BumiPutera 1912 Syariah Dalam bab ini dibahas mengenai Sejarah dan perkembangannya, Falsafah, visi dan misi, Produk-produk Syariah, dan Struktur organisasi AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1. Bab IV Analisis dan pembahasan hasil penelitian Dalam bab ini akan dibahas antara lain Mekanisme pembayaran premi AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta1, mekanisme pengajuan klaim meninggal AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta1, pertumbuhan premi dan klaim meninggal AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta1 tahun 2005-2007, Kendala yang dihadapi dalam pengurusan klaim meninggal terhadap polis yang mengalami keterlambatan kewajiban membayar premi, Analisis pengaruh keterlambatan kewajiban membayar premi terhadap penyelesaian klaim meninggal AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta1 Bab V Penutup Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II PREMI DAN KLAIM DALAM ASURANSI JIWA SYARIAH

A. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia selain istilah asuransi juga dikenal pertanggungan. Dalam bahasa Inggris disebut Insurance yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin terjadi.15 Sedangkan dalam bahasa Belanda asuransi berarti Verzekering atau Assurantie yang berarti pertanggungan16 dimana terdapat dua pihak, yakni suatu pihak dapat menanggung atau menjamin dan pihak lain yang mendapat pergantian atau jaminan atas suatu kerugian yang mungkin diderita sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadi. Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui iuran tabarru’ untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.17 Sedangkan pada pasal 246 KUHD asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbal balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan

15

Kasmir, Bank dan Lembaga keuangan lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 276

16

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung Citra Aditiya, 1999), cet-2 h.6

17

Tim Penyusun Fatwa Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: Intermasa, 2003), Edisi ke-2, h.135

diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.18 Berdasarkan definisi tersebut maka dalam asuransi terkandung tiga unsur, yaitu: 1. Pihak tertanggung (Insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, secara sekaligus atau angsuran 2. Pihak penanggung (Insurer) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada tertanggung, apabila terjadi sesuatu risiko yang mengandung unsur ketidak pastian. 3. Suatu peristiwa (accident) yang tidak diketahui sebelumnya Dalam Undang-undang No 2 tahun 1992, dirumuskan definisi asuransi yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan rumusan yang terdapat dalam pasal 246 KUHD. Pengertian asuransi dalam UU No.2 Th.1992 ketentuan pasal 1 angka(1). Asuransi atau pertanggungan adalah: Perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin diderita 18

Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6, (Jakarta: Djambatan, 1996), cet-4, h. 1

tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.19 Pengertian asuransi jiwa menurut Abdul Kadir Muhammad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.20 Menurut Abbas Salim, yang dimaksud dengan asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. 21 Jadi secara garis besar asuransi Jiwa syariah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yakni pemegang polis dan perusahaan asuransi jiwa, dimana pemegang polis berkewajiban membayar premi yang telah disepakati sebelum adanya penutupan asuransi dan perusahaan asuransi jiwa berkewajiban membayarkan santunan kebajikan jika terjadi sesuatu yang tidak diketahui kapan terjadinya yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan yang pengoperasiannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

19

Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, (Bandung: PT Alumni, 2004), cet-3, h.165

h.25

20

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, h. 168

21

Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),

Risiko yang dihadapi oleh manusia yang paling besar hanya ada dua, yakni hidup yang terlalu lama dan kematian yang terlalu cepat. Asuransi sebagai sebuah mekanisme perlindungan merupakan langkah yang tepat bagi seseorang untuk membagi atau mengalihkan suatu risiko, karena asuransi dapat memberikan rasa aman bagi setiap orang yang diasuransikan.

Landasan Hukum Asuransi Syariah Landasan dasar asuransi adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.22 a. Al-Qur’an Surah al-Maidah ayat 2

  
  
  
 & !"#$%     
'(  %,-%⌧) )* ("
)* (٢ : / ‫ )ا ة‬/-  Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada 22

AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analis Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana , 2004), h. 104

Allah. Sesungguhnya Allah amat sangat besar siksa-Nya” (al-Maidah/5:2) Ayat ini memuat perintah tolong menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (Peserta asuransi) untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (tabarru’).23 Tabarru

berasal

dari

kata

tabarra’a-yatabarra’u-tabarru’an,

artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma.24 Niat tabarru ‘dana kebajikan’ dalam akad asuransi syariah adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara’ dalam melepas diri dari praktek gharar. Kata tabarru sendiri tidak ditemukan dalam alQur’an, akan tetapi kata tabarru dalam arti dana kebajikan terdapat pada kata al-birr ‘kebajikan’ dapat ditemukan dalam surah al-Maidah ayat 2 di atas. b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 21/DSNMUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah. 25

23

Ibid., h. 105

24

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), cet. 1, h.35 25

Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta:Kencana,2004), h. 128

c. Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah yaitu: 26 1) Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No

421/KMK.06/2003 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris perusahaan perasuransian. 2) Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No

422/KMK.06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. 3) Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No

423/KMK.06/2003 tentang pemeriksaan perusahaan perasuransian. 4) Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No

424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. 5) Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No

425/KMK.06/2003 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi. 6) Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No

426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

26

Ibid

7) Keputusan

Direktur

Kep.4499/LK/2000

Jenderal

tentang

jenis,

Lembaga penilaian

Keuangan

No

dan pembatasan

investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. a. Saling Meridhoi


9:; 567-8)*  01,234, @;#:A
< ='>?2  "A I !G-H4BF 'BC9EF OPL N KCL4M0-: 5J;
< =T  & Q@;R-S: "8⌧X )* (" & Q@;UV'WA Q@;F (٢٩ : ٤/ ‫ )ا ء‬Y☺[-\] Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesame kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu…” (an-Nisa/4:29) Tabarru’ merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. 27 Dana kebajikan yang kelak akan diterima oleh pemegang polis jika ia meninggal dunia sebelum masa asuransinya berakhir adalah dana yang halal yang dikeluarkan dengan dasar saling meridhoi. Karena dalam akad sudah dijelaskan bahwa setiap peserta harus mengikhlaskan

27

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, h.35

sebagian dananya untuk membantu sesama peserta apabila diantara mereka ada yang mengalami musibah. b. Bebas dari Praktek Maisir

_7-8)* M^5%234, L$☺,`  ☺3
<9:; H/UcTd ab[ ☺ $N-S: fg$h] @4eTd jN4Hklm !G ☺ Q@;p=  n-o$h? (٩. : / ‫" )ا ة‬=W Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar (arak), berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan: (al-Maidah/5:90) Maisir artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian.28 Dalam Asuransi konvensional jika seorang peserta dengan alasan tertentu ingin membatalkan kontraknya sebelum masa asuransi berakhir, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Dalam asuransi syariah jika seseorang menjadi peserta asuransi maka akan mendapatkan gambaran tentang berapa besar yang kelak akan diterima jika peserta mengalami kerugian. Karena dalam asuransi

28

Ibid., h. 175

syariah, akad yang digunakan sangat jelas dan juga penempatan dana terpisah antara dana peserta dengan dana milik perusahaan. d. Bebas dari Gharar

.*‫" و ﺱ‬,* ! ‫* ا‬+ ! ‫ رﺱ( ل ا‬%&‫ ﻥ‬: ‫ ل‬# " ! ‫ ا‬

‫ ا  ه  ة ر‬

(.*‫ ر ﻡ‬45 ‫ ا‬3‫ ا ر ) رو‬2 ‫ ا‬/,  ‫ة و‬01 ‫ ا‬/,  Artinya : ”Dari Abu Hurairah, dia berkata: ”Rasulullah SAW melarang jual beli hashat dan jual beli gharar(penipuan).” (HR. Bukhari Muslim) Gharar dalam pengertian bahasa adalah al-khida’ (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.29 Penipuan ini maksudnya suatu ketidakpastian yang terjadi pada asuransi konvensional masalah ini muncul karena perjanjian yang tidak pasti. Berbeda dengan asuransi syariah yang lebih transparan dalam operasionalnya, termasuk berapa yang akan dibayarkan, berapa lama harus membayar dan dari mana pembayaran manfaat diambil. e. Bebas dari Riba

qkn p* (G \A  (٢٧ : ٢/ ‫ة‬75 ‫&
)ا‬FsL rgL \ Artinya : “… dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (al-Baqarah/2:275) 29

AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analis Historis, Teoritis dan Praktis, h. 134

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan).30 Riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil yaitu seperti praktek bunga pada Asuransi konvensional. Yang berlaku pada asuransi syariah adalah sistem mudharabah dimana keuntungan dan kerugian dalam investasi pada asuransi syariah dibagi merata berdasarkan kesepakan dalam akad.

F. Pengertian Premi Dalam bahasa Inggris premi berarti premium yaitu uang angsuran kepada perusahaan asuransi.31 Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia premi adalah uang yang harus dibayarkan pada waktu tertentu oleh yang akan memperoleh ganti rugi.32 Seperti yang dikemukakan oleh Afzalur Rahman Premi adalah suatu harga yang ditetapkan perusahaan asuransi untuk mengambil alih risiko dan memikul beban kemungkinan risiko kerugian sebagaimana disepakati dalam kontrak asuransi.33

30

Ibid., h. 132

31

Salim’s Ninth Collegiate, English-Indonesian Dictionary, (Jakarta: Modern English Press), Edisi ke-1, h.1139

108

32

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,1989), cet-2, h.700

33

Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), jilid 4, h.

Muhammad Muslehudin berpendapat bahwa premi adalah upah asuransi atau harga yang dipungut oleh pihak penjamin agar dapat melaksanakan kewajibannya.34

Sedangkan Abdul Kadir Muhammad berpendapat premi itu

adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung. 35 Premi dalam pasal 246 KUHD, merupakan kewajiban tertanggung sebagai imbalan dari kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung. Premi ini biasanya dinyatakan dengan presentase dari jumlah pertanggungan, yang

menggambarkan

penilaian

penanggung

terhadap

risiko

yang

ditanggungnya.36 Premi menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001 adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi dengan kesepakatan dalam akad37. Dengan perincian bahwa : 1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru’. 2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi jiwa dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan 34

Muhammad Muslehudin, Menggugat Asuransi Modern: mengajukan Suatu Alternatif baru dalam perspektif hukum Islam, (Jakarta: Lentera 1999), h. 41 35

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, h. 172

36

Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6, h. 51

37

Tim Penyusun Fatwa Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional h. 138

tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan riba dalam penghitungannya. 3. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi hasilkan kepada peserta. 4. Premi yang berasal dari jenis akad tabarru’ dapat diinvestasikan Dengan demikian premi dalam asuransi jiwa adalah merupakan imbalan jasa atas jaminan perlindungan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang terhadap risiko hari tua atau kematian. Premi ini merupakan suatu hal yang sangat penting baik bagi perusahaan asuransi maupun pemegang polis, dan bahkan masalah premi pada umumnya menjadi salah satu pokok utama dalam melakukan penutupan polis. Karena dengan adanya premi perusahaan asuransi dapat membayar klaim yang diajukan oleh pemegang polis jika terjadi suatu kejadian yang diderita oleh salah satu atau beberapa peserta, maka pembayaran klaim diambil dari dana premi yang telah dikumpulkan. Apabila uang premi yang harus dibayarkan besar, maka jumlah klaim yang akan dibayarkan juga besar dan demikian sebaliknya. Tinggi rendahnya premi inilah yang menjadi pertimbangan pokok bagi masyarakat apakah ia akan mengasuransikan kepentingannya atau tidak. Pertimbangan lainnya adalah peran perusahaan asuransi dalam mengelola dananya dan membayarkan klaim.

Dalam pasal 20 peraturan pemerintah No 73 tahun 1992 ditentukan, premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif.38 Tingkat premi dinilai tidak mencukupi apabila: a. Sedemikian rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan. b. Penetapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan. c. Penetapan tingkat premi secara berkelanjutan akan dapat merusak iklim kompetisi yang sehat. Jadi premi dalam asuransi jiwa syariah adalah dana yang harus dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi jiwa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh perusahaan kepada peserta dengan menyediakan sejumlah uang terhadap risiko hari tua atau kematian sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam polis yang didasarkan pada prinsip syariah Islam.

Pengertian Klaim Klaim dalam bahasa Inggris berasal dari kata claims yang berarti tuntutan, tagihan atau hak39. Dalam kamus asuransi, klaim berarti permohonan atau

38

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, h. 36

39

Salim’s Ninth Collegiate, English-Indonesian Dictionary, h. 1139

tuntutan seorang pemilik polis 40 terhadap perusahaan asuransi untuk pembayaran santunan sesuai dengan pasal-pasal dari sebuah polis. Menurut Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001 Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.41 Dengan perincian bahwa klaim: 1. Klaim dapat dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian 2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan 3. Klaim atas akad tijaroh sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. 4. Klaim atas akad tabarru’ merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad Jadi Klaim dalam asuransi jiwa syariah adalah suatu tuntutan yang dilakukan oleh pemegang polis untuk mendapatkan haknya, ketika terjadi peristiwa yang dinyatakan dalam polis sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.

40

Hasymi Ali, dkk, Kamus Asuransi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), cet ke-2, h. 55

41

Tim Penyusun Fatwa Dewan Syariah Nasional , Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, h. 138

Prinsip Dasar Asuransi Jiwa Syariah Penutupan asuransi yang dilakukan oleh Perusahaan asuransi berpedoman pada ketentuan prinsip dasar, yaitu: 4. Prinsip Kepentingan Yang Diasuransikan (insurable Interest) Prinsip kepentingan menegaskan bahwa orang yang menutup asuransinya mempunyai kepentingan (interest) dengan ahli waris yang ditunjuk dalam polis (insurable). Pasal 250 KUHD “ Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila untuk orang lain, jika pada saat diadakan suatu pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu maka penanggung tidaklah diwajibkan untuk memberikan ganti rugi”.42 Apabila disimpulkan, maka ketentuan diatas mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi. Menurut ketentuan pasal 268 KUHD kriteria kepentingan itu harus: a. Ada pada setiap asuransi (pasal 250 KUHD) b. Dapat dinilai dengan uang c. Dapat diancam oleh bahaya

42

Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransia, h. 55

d. Tidak dikecualikan oleh Undang-Undang artinya, tidak dilarang Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum43. Pada pasal 268 KUHD tentang kriteria kepentingan yang dapat diasuransikan mempunyai pengertian yang sangat sempit karena harus dapat dinilai dengan uang, sedangkan ada kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang. Kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang misalnya hubungan keluarga, jiwa, anak, istri, dan lain-lain. 44 Kepentingan dalam asuransi jiwa tidak dapat dinilai dengan uang tetapi sejumlah uang dapat dijadikan ukuran pembayaran santunan jika terjadi peristiwa yang menjadi sebab kematian.45 2. Prinsip I’tikad Baik (Utmos Good Faith) Yaitu prinsip percaya mempercayai antara perusahaan asuransi jiwa dengan nasabah dalam melaksanakan kontrak perjanjian dalam penutupan asuransi. Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara perusahaan dan nasabah itu sangat penting. Perusahaan percaya bahwa nasabah akan memberikan segala keterangannya dengan benar. Sedangkan nasabah juga

43

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia h. 86

44

Man suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, h.56 45

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, h. 87

percaya bahwa kalau terjadi peristiwa yang diperjanjikan dalam polis maka perusahaan akan membayar ganti rugi. Prinsip ini mempunyai arti dan maksud yang lebih luas dari pada I’tikad baik saja, yang terpenting disini adalah bahwa pemegang polis harus memberi segala keterangan yang berhubungan dalam risiko agar perusahaan asuransi tidak membuat kesalahan dalam penerimaan risiko tersebut, jika pemegang polis secara sengaja memberi keterangan yang tidak sesuai dengan faktanya maka hal ini dinilai sebagai pelanggaran. 3. Prinsip Ganti Rugi (Idemnity) Asuransi

adalah

suatu

kontrak

“idemnitas”

yaitu

perjanjian

penggantian kerugian, dimana ganti rugi yang diberikan tidak boleh melebihi kerugian yang sebenarnya. Prinsip idemnity tidak dapat dilaksanakan dalam asuransi kematian. Karena pihak penanggung tidak dapat mengganti nyawa yang hilang atau anggota tubuh yang cacat atau hilang, karena idemnity berkaitan dengan ganti rugi finansial. Perusahaan menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita nasabah, dan tidak lebih besar daripada kerugian ini. Batas tertinggi kewajiban perusahaan berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan

kondisi nasabah pada ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian.46 4. Prinsip Subrogasi (Subrogation Principle) Prinsip ini bertujuan untuk mencegah nasabah memperoleh ganti kerugian melebihi hak yang sesungguhnya dan mencegah pihak ketiga membebaskan diri dari kewajibannya membayar ganti rugi.47 Pasal 284 KUHD “Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian kepada tertanggung”. Jadi prinsip subrogasi ini hanya dapat diberlakukan apabila ada dua faktor, yakni : a. Apabila

tertanggung

disamping

mempunyai

hak-hak

terhadap

penanggung, juga mempunyai hak terhadap pihak ketiga. b. Hak-hak itu muncul karena adanya kerugian.48

Dengan kata lain apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka penanggung setelah memberikan

46

AM. Hasan Ali Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analis Historis, Teoritis dan Praktis, h.80 47

48

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, h. 122

Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, h. 61

ganti rugi kepada tertanggung, akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. 49

49

AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analis Historis,

Teoritis dan Praktis h. 81

BAB III GAMBARAN UMUM AJB BUMIPUTERA 1912 SYARIAH

A. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya AJB BumiPutera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa nasional pertama dan tertua di Indonesia. Dilahirkan empat tahun setelah berdirinya Budi Oetomo, sebuah gerakan nasional yang merupakan sumber inspirasi para pelopor BumiPutera. Didirikan dikota Magelang Jawa Tengah, pada tanggal 12 Februari 1912 dengan nama Onderlinge Levensverzeking maatschaapij Persatuan Goeroe Hindia Belanda atau O.L.Mij.PGHB.50 Mas Ngabehi Dwidjosewojo, seorang guru sederhana yang menjadi sekretaris pertama pengurus besar Budi Oetomo mempelopori berdirinya organisasi yang kemudian menjadi AJB BumiPutera 1912 ini. Bersama dengan rekannya M.K.H. Soebarto dan M. Adimidjojo yang masing-masing menjabat sebagai Direktur dan Bendahara pada awal berdirinya perusahaan.51 Pada mulanya, perusahaan hanya melayani para guru sekolah Hindia Belanda. Kemudian perusahaan tersebut mengganti nama menjadi O.L.Mij. Boemi Poetra, dan yang sekarang dikenal sebagai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau disingkat AJB Bumiputera 1912. Dari Magelang,

50

AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1, Company profile, (Jakarta: AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1, 2007) h.1 51

Ibid

37

Bumiputera 1912 pindah ke Yogyakarta pada tahun 1921 dan pada tahun 1958 kantor pusatnya dipindahkan ke Jakarta. Dari Wisma Bumiputera yang belantai 21 di jalan Jend. Sudirman Jakarta, manajemen perusahaan mengatur usaha perusahaan diseluruh Indonesia dan melakukan hubungan Internasional dengan mitra usaha di negara lain seperti Jepang, Swiss, dan Fhilipina.52 Sekitar 2900 karyawan dan 22.400 agen tersebar di 605 kantor yang strategis terdapat diseluruh tanah air yang melayani 9 juta lebih pemegang polis atau peserta AJB Bumiputera 1912 dan masyarakat umum. Dengan

sistem

kebersamaan,

AJB

Bumiputera

1912

senantiasa

mengembangkan usaha atas dasar prinsip gotong-royong melalui pemberdayaan potensi diri, oleh dan untuk komunitas Bumiputera. Kepentingan bersama para pemegang polis untuk memiliki, mengendalikan dan mengarahkan nasib perusahaan, membuat Bumiputera 1912 yang berbentuk usaha bersama (mutual) unik dan berbeda dengan asuransi jiwa lainnya di Indonesia yang pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas. Sebagai

perusahaan

perjuangan,

AJB

Bumiputera

1912

tetap

mengedepankan profesionalisme dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, dan senantiasa menyesuaikan terhadap tuntutan lingkungan dengan menciptakan produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitasnya. AJB Bumiputera 1912 ingin tetap menjadi kebanggaan bangsa

52

Ibid., h.4

Indoensia dengan berupaya mewujudkan perusahaan yang berhasil baik secara ekonomi maupun sosial. Unit bisnis syariah AJB BumiPutera 1912 secara resmi terbentuk sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 286/KMK.6/2002 tanggal 7 November 2002 dalam bentuk cabang usaha Asuransi Jiwa Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/SDN-MUI/X/2001, tanggl 17 oktober 2001. Dalam rangka menjaga kemurnian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, maka berdasarkan keputusan Direksi No. SK.14/DIR/2002, tanggl 11 November 2002 dibentuk Divisi Asuransi Syariah dan kantor Cabang Asuransi Syariah Jakarta. Pada awal pembentukannya Divisi atau Cabang Asuransi Syariah memiliki sarana dan prasarana, SDM, perkantoran dan sistem yang sangat terbatas. Namun demikian Divisi Asuransi Syariah telah memulai operasinya, ditandai dengan dilimpahkannya pengelolaan Asuransi Kumpulan Perjalanan Haji dari Divisi Askum pada bulan Januari 2003, dan selanjutnya diluncurkannya produk Asuransi Perorangan Syariah Mitra mabrur dan Mitra Iqra pada pertengahan April 2003 dan Mitra Sakinah pada awal tahun 2004.

B. Falsafah, Visi dan Misi 1. Falsafah a. Idealisme Senantiasa memelihara nilai-nilai kejuangan dalam mengangkat martabat anak bangsa sesuai sejarah pendirian Bumiputera 1912 sebagai peursahaan perjuangan. b. Mutualisme (kebersamaan) Mengedepankan sistem kebersamaan dalam pengelolaan perusahaan dengan memberdayakan potensi komunitas Bumiputera dari oleh dan untuk komunitas Bumiputera sebagai manifestasi perusahaan rakyat. c. Profesionalisme Memiliki

komitmen

dalam

pengelolaan

perusahaan

dengan

mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan senantiasa berusaha menyesuaikan diri terhadap tuntutan perusahaan lingkungan. 53 2. Visi Visi dari Asuransi Syariah AJB Bumiputera 1912 adalah “Menjadi wahana untuk menjadikan Bumiputera sebagai Asuransinya bangsa Indonesia di segmen Asuransi Jiwa Syariah”

53

Ibid., h. 2

3. Misi Sedangkan Misi dari Asuransi Syariah AJB Bumiputera 1912 adalah “Menjadikan Bumiputera senantiasa berada dibenak dan dihati Bangsa Indonesia disegmen Asuransi Jiwa Syariah” dengan : a. Memelihara keberadaan Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan b. Mengembangkan korporasi dan kooperasi yang menerapkan prinsip dasar gotong-royong c. Menciptakan berbagai produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitas Bumiputera d. Mewujudkan perusahaan yang berhasil secara ekonomi dan sosial

C. Produk-produk AJB Bumiputera 1912 Syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah menawarkan beberapa jenis produk asuransi berupa Mitra Iqra, Mitra Mabrur dan Mitra Sakinah.54 Setiap produk memiliki manfaat dan ketentuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Masingmasing produk dirancang khusus untuk memproteksi musibah dari pemegang polis/peserta. Berikut ini akan dipaparkan jenis-jenis produk asuransi syariah AJB Bumiputera 1912 beserta definisi, manfaat dan ketentuan dari masing-masing produk tersebut. 54

AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1, Brosur-brosur produk Asuransi syariah ,(Jakarta: AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1, 2007) h.1

1. Mitra Iqra a. Definisi Asuransi jiwa syariah yang benefitnya dirancang untuk membantu menyediakan dana kelangsungan belajar pada setiap tahapan jenjang pendidikan anak, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, baik peserta masih hidup maupun meninggal dunia. b. Manfaat 1) Jika pemegang polis atau peserta hidup atau ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada pemegang polis atau ahli waris yang ditunjuk dibayarkan tahapan dana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 2 tahun atau kurang maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 4 tahun (TK) b) Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 3 tahun sampai dengan 4 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 6 tahun (SD) c) Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 5 tahun sampai dengan 10 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 12 tahun (SLTP)

d) Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 11 tahun sampai dengan 13 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 15 tahun (SLTA) e) Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 14 tahun sampai dengan 16 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 18 tahun (saat masuk Perguruan Tinggi) 2) Jika Polis habis kontrak dan peserta masih hidup maka kepada yang ditunjuk dibayarkan dana pendidikan sekaligus atau berkala. 3) Jika pemegang polis/peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka ahli waris menerima: a) Santunan Kebajikan b) Dana Tabungan c) Bagi Hasil (Mudharabah) 4) Jika pemegang polis/peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka pemegang polis/peserta akan mendapatkan: a) Dana tabungan yang telah disetor b) Bagi Hasil (Mudaharabah) 5) Jika anak yang ditunjuk ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi atau dalam masa pembayaran tahapan dana pendidikan. Pemegang polis/peserta dapat menunjuk pengganti (anak lain) untuk menerima tahapan dana pendidikan yang belum diberikan.

2. Mitra Mabrur a. Definisi Asuransi Jiwa Syariah yang dirancang untuk membantu pengelola dana guna membiayai perjalanan ibadah haji. Produk ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan unsur mudharabah (tolong menolong dalam menanggulangi musibah) jika peserta ditakdirkan meninggal dunia. b. Manfaat 1) Jika peserta hidup sampai masa perjanjian asuransi berakhir maka peserta akan mendapatkan : a) Dana tabungan yang telah disetor b) Bagian keuntungan (Mudharabah) atas hasil investasi dana tabungan c) Bagian keuntungan atas dana khusus (Tabarru’) yang ditentukan oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah, jika ada. 2) Jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian asuransi berakhir maka peserta akan mendapatkan : a) Dana tabungan yang disetor b) Bagian keuntungan (Maudharabah) atas hasil investasi dana tabungan 3) Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi maka ahli waris akan mendapatkan : a) Dana tabungan yang telah disetor

b) Bagian keuntungan (Mudharabah) atas hasil investasi dana tabungan c) Santuanan kebajikan 3. Mitra Sakinah a. Definisi Asuransi Jiwa Syariah yang merupakan gabungan antara unsur tabungan dan unsur mudharabah, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya dana masa depan keluarga. Dengan masa pembayaran premi 3 tahun lebih pendek dari masa pertanggungan, manfaat asuransi secara bertahap dapat dinikmati sejak masa pembayaran premi berakhir hingga masa asuransi berakhir. b. Manfaat 1) Jika peserta hidup sampai masa perjanjian asuransi berakhir, maka pemegang polis akan mendapatkan: a) Pada akhir masa pembayaran premi, sebesar 50% manfaat awal, dibayar pada akhir tahun b) Akhir tahun 1 setelah masa pembayaran premi, sebesar 30% sisa nilai tunai c) Akhir tahun 2 setelah masa pembayarn premi, sebesar 50% sisa nilai tunai d) Akhir tahun 3 setelah masa pembayaran premi, sebesar 100% sisa nilai tunai

2) Jika pemegang polis/peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian asuransi berakhir, maka pemegang polis akan memperoleh nilai tunai. 3) Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi, maka yang ditunjuk/penerima manfaat akan mendapatkan: a) Nilai tunai b) Santunan kebajikan sebesar selisih dari manfaat awal dengan premi tabungan yang sudah dibayar, dan asuransinya berakhir. 4) Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi setelah MPP (Masa Pembayaran Premi) berkahir, maka yang ditunjuk/penerima manfaat akan mendapatkan: a) Sisa nilai tunai b) Santunan kebajikan sebesar manfaat awal

4. Produk Asuransi Kumpulan a. Definisi Asuransi kumpulan adalah asuransi jiwa syariah yang diperuntukkan bagi karyawan/pekerja suatu perusahaan/ instansi, anggota suatu organisasi/ lembaga, debitur atau peserta suatu kegiatan/ event tertentu yang pelaksanaannya diatur secara kumpulan atau grup. Sebagai

Pemegang

polis

askum

adalah

pimpinan

instansi/perusahaan, pimpinan organisasi/ lembaga, kreditur/ penanggung jawab kegiatan/ event tertentu. Dan sebagai Tertanggung (disebut juga

peserta) dalam polis Askum adalah karyawan/ pekerja suatu perusahaan/ instansi, anggota suatu organisasi/ lembaga, debitur atau peserta suatu kegiatan/ event tertentu. Yang ditunjuk untuk menerima manfaat Askum adalah pemegang polis Askum untuk diteruskan kepada peserta atau ahli waris peserta. b.

Jenis-jenis produk Asuransi kumpulan adalah: 1) Produk Mitra Ta’awun Pembiayaan Jenis produk asuransi ini merupakan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian. Produk ini diperuntukkan bagi nasabah peminjam suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa pembiayaan. a) Jenis Pertanggungan Produk Mitra Ta’awun Pembiayaan 1) Pertanggungan dengan Manfaat Tetap Pertanggungan yang diberikan dengan besar manfaat yang tetap selama masa asuransi. 2) Pertanggungan dengan Manfaat Menurun Proporsional Pertanggungan yang diberikan dengan manfaat sebesar sisa pokok pembiayaan yang menurun secara proporsional. 3) Pertanggungan dengan Manfaat Menurun Majemuk Pertanggungan yang diberikan dengan manfaat sebesar sisa pokok pembiayaan yang menurun secara majemuk.

2) Produk Mitra Barokah Jenis produk asuransi ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian. Produk ini tidak dapat dijual dengan tambahan Asuransi Kecelakaan Diri (Rider). 3) Produk Mitra Maslahat Jenis produk asuransi ini merupakan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian. Produk ini dapat dijual dengan tambahan Asuransi Kecelakaan Diri (Rider). 4) Produk Mitra Eka Warsa Bersifat non saving, masa asuransi 1 tahun, memberikan benefit berupa uang pertanggungan kepada pemegang polis apabila peserta meninggal dunia. 5) Produk Mitra Kecelakaan Diri Jenis produk asuransi ini merupakan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian Tahapan yang dilakukan AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah berkenaan dengan proses pengembangan produk asuransi kumpulan tidak sama dengan pengembangan asuransi perorangan antara lain; a. Permintaan calon nasabah terhadap produk Tahapan ini merupakan sebuah proses awal terhadap pembuatan/ pengembangan produk. Dari kriteria kebutuhan dan permintaan

calon tersebut, nantinya ditampung seperti apa kebutuhannya dan kemudian bagaimana sebuah gagasan tentang produk tersebut dipandang dari sudut pandang syariahnya. b. Pembuatan konsep rancangan produk dan perhitungan aktuarianya. 1) Setelah penampungan ide dari kriteria yang dipinta tentang suatu produk, tahapan selanjutnya adalah menyesuaikan calon produk tersebut dengan misi dan sasaran yang hendak dituju oleh perusahaan yang tertuang dalam perumusan konsep. Pada tahap ini, aktuaria merumuskan spesifikasi desain produk yang akan dikembangkan atau dibuat ke dalam bentuk profil jenis produk: yaitu pengelompokan produk yang akan diterbitkan asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan DJLK yang berlaku tentang asuransi kumpulan. 2) Manfaat dan risiko yang melekat pada produk; yaitu potensi keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh atau manfaat dan risiko yang melekat pada produk yang akan diperoleh atau ditanggung

oleh

nasabah dan perusahaan

selama

masa

pertanggungan. 3) Biaya-biaya yang melekat pada produk; yaitu beban finansial yang

harus

dibayar

nasabah

sehubungan

dengan

pemanfaatannya, antara lain tarif premi, biaya administrasi dan lain-lain. Ini merupakan tahapan dimana AJB Bumiputera 1912

Divisi Syariah mulai melakukan penilaian produk dari sudut pandang pendapatan, dan biaya serta risiko. 4) Perhitungan bagi hasil dan margin keuntungan, adalah cara-cara perhitungan yang digunakan oleh AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah

untuk

menetapkan

besarnya

bagi

hasil

dan

margin/keuntungan asuransi yang harus dibayar perusahaan dan atau besarnya bagi hasil yang akan diterima nasabah. Informasi mengenai perhitungan bagi hasil dan margin/keuntungan meliputi seluruh premi yang pernah diterima perusahaan dibandingkan dengan: a. Total biaya pengelolaan asuransi syariah dan b. Beban klaim yang terjadi.

D. Struktur Organisasi AJB BumiPutera 1912 Syariah Gambar 3.1 Struktur Organisasi

Komisaris

Dewan Pengawas Syariah

Direksi

Divisi Asuransi Syariah

Wakil Kadiv Bidang operasioanl

Bagian Pemasaran

Bagian Pemberdayaan SDM

Wakil Kadiv Adm, Inv, Keu & Umum

Bagian Teknik & Undw

Bagian pelayanan PP

Bagian Akunt & Umum

Kantor Wilayah

K. Cab Luar Jakarta

K. Cab Jakarta

Kantor Cabang

Kantor cabang

Kantor cabang

Kantor cabang

Bagian Keu & Investasi

Deskripsi Jabatan AJB BumiPutera 1912 Syariah 1. Dewan Komisaris Melakukan pengawasan umum terhadap jalannya perusahaan yang dikelola oleh Direksi. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sektretaris Dewan Komisaris yang merangkap sebagai Sekretaris BPA (Badan Perwakilan Rakyat) 2. Dewan Pengawas Syariah Lembaga Independen dibawah naungan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang tugas utamanya adalah mengawasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Untuk mengkaji dan menentukan keabsahan setiap jenis produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat. Sesuai Surat Majelis Ulama Indonesi No. U-218/DSN-MUI/IX/2006 tanggal 15 September 2006 susunan Dewan Pengawas Syariah AJB BumiPutera 1912 adalah sebagai berikut: 1. K.H.M.A. Sahal Mahfudh (Ketua) 2. Prof. Dr. H. Qodri Azizi, MA (Anggota) 3. Drs. H.A Fattah Wibisono, MS (Anggota) 3. Direksi Bertanggung jawab penuh sebagai pengurus harian dan merupakan penanggung jawab tertinggi atas pengelolaan perusahaan. Yang dipimpin oleh

Direktur Utama, dan bertugas melaksanakan pokok-pokok kebijakan perusahaan yang diterapkan oleh sidang BPA. 4. Divisi Asuransi Syariah Mengelola kegiatan pemasaran Asuransi Jiwa dan Investasi berbasis syariah serta tanggung jawab kepada Direktur pemasaran atas peningkatan pangsa pasar asuransi jiwa syariah dan pencapaian surpuls operasional. Tugas dan Kewajiban Divisi Asuransi Syariah a. Uraian Tugas (1) Merumuskan strategi Perusahaan yang meliputi semua aspek pemasaran syariah (2) Membangun dan membina organisasi Divisi Asuransi Jiwa Syariah dalam upaya efektivitas dan efisien implementasi strategi usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan dominasi pangsa pasar pada seluruh lingkup pasar (3) Mengelola investasi dipasar uang, pasar modal dan penyertaan syariah dengan upaya memaksimalkan keuntungan hasil operasional untuk mencapai profitabilitas usaha dengan mempertimbangkan ketentuan regulasi dan batas-batas risiko yang dapat dipertanggung jawabkan di syariah. (4) Menghitung premi dan mengevaluasi produk asuransi jiwa syariah, melakukan valuasi cadangan premi, membaut analisa surplus operasional, dan hal-hal lain yang terkait dengan perhitungan aktuarial.

(5) Mengelola dan mengendalikan sistem administrasi keuangan serta menyusun laporan keuangan Divisi Asuransi Jiwa Syariah dan Kantor wilayah syariah (6) Melaksanakan

kegiatan

administrasi

keuangan,

kebendaharaan,

pengendalian sirkulasi dana dan pengendalian anggaran. (7) Membangun dan membina kehumasan dalam menciptakan kepuasan pelanggan. b. Kewajiban (1) Bertanggung jawab atas tersusunnya strategi usaha asuransi jiwa syariah (2) Bertanggung jawab dalam mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar (3) Bertanggung jawab atas tercapainya tingkat pertumbuhan dan kualitas serta keuntungan hasil usaha Divisi Asuransi Jiwa Syariah (4) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya tertib administrasi dan keuangan syariah (5) Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan Divisi Asuransi Jiwa Syariah (6) Bertanggung jawab terhadap terciptanya iklim kerja yang kondusif (7) Bertanggung jawab atas terpeliharanya citra baik perusahaan. 5. Wakil Kepala Divisi Bidang Operasional Merancang dan menyusun pengelolaan kegiatan operasional pemasaran, dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

Tugas dan Kewajian Wakil Kepala Divisi Bidang Operasional : a. Uraian Tugas (1) Merancang dan menyusun strategi pengembangan produk dan underwriting asuransi jiwa syariah (2) Melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja AJB BumiPutera 1912 dan grup usaha perusahaan. (3) Melakukan pembinaan SDM pemasaran dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi strategi. (4) Melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja dan lini bisnis lain yang ada di AJB BumiPutera 1912 b. Kewajiban (1) Bertanggung jawab atas tercapainya sasaran, tingkat pertumbuhan, kualitas dan keuntungan hasil usaha. (2) Bertanggung jawab mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar asuransi jiwa (3) Bertanggung jawab terhadap produktifitas SDM pemasaran (4) Bertanggung jawab atas pemenuhan sasaran dan prasarana 6. Wakil Kepala Divisi Administrasi, Investasi, Keuangan dan Umum Merancang dan menyusun pengelolaan kegiatan pelayanan kepada peserta, administrasi keuangan dan investasi Tugas dan kewajiban Wakil Kepala Divisi Administrasi, Investasi Keuangan dan Umum :

a. Uraian Tugas 1) Menjabarkan strategi bisnis asuransi jiwa syariah, meliputi seluruh aspek pemasaran, administrasi, keuangan dan investasi. 2) Membangun dan membina kehumasan dalam menciptakan kepuasan pelanggan. 3) Menjabarkan strategi penempatan dan pengembangan dana investasi. 4) Melaksanakan

pembinaan

dan

pengawasan

internal

pemasaran,

administrasi, keuangan dan investasi. b. Kewajiban (1) Bertanggung jawab terhadap tercapainya optimalisasi keuntungan dari hasil usaha. (2) Bertanggung jawab atas tertib administrasi dan keuangan. (3) Bertanggun jawab terhadap tercapainya kepuasan pelanggan. (4) Bertanggung jawab terhasap terpeliharanya citra perusahaan. 7. Kepala Bagian pemasaran Merancang dan menyusun program pemasaran asuransi berbasis syariah, baik asuransi perorangan maupun asuransi kumpulan, serta melakukan evaluasi atas implementasinya. Tugas dan Kewajiban Kepala Bagian Pemasaran : a. Uraian tugas (1) Melaksanakan penelitian dan perencanaan pasar.

(2) Merencanakan pengembangan produk dan disain sarana penjualan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar (3) Evaluasi implementasi program kerja dan hasil kegiatan pemasaran (4) Melakukan koordinasi antar bagian dan unit kerja lainnya. (5) Melakukan kegiatan kehumasan. b. Kewajiban (1) Bertanggung jawab atas tercapainya market share di pasar asuransi syariah (2) Bertanggung jawab atas terlaksananya evaluasi program kerja dan hasil kegiatan pemasaran (3) Bertanggung jawab terhadap kebenaran data/informasi dan rekomendasi yang disampaikan kepada Wakil Kepala Divisi. (4) Bertanggung jawab terhadap tertib pelaksanaan dan mekanisme kerja di unit kerjanya. (5) Bertanggung jawab atas tersedianya disain produk baru sesuai dengan perkembangan tuntutan pasar. 8. Kepala Bagian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Merancang dan menyusun program pemberdayaan dan pengembangan SDM, baik dinas dalam maupun dinas luar, serta melakukan evaluasi atas implementasinya. Tugas dan Kewajiban Kepala Bagian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia:

a. Uraian Tugas (1) Merencanakan dan melaksanakan program pemberdayaan sumber daya pemasaran dan keagenan. (2) Merumuskan dan melaksanakan sistem dan prosedur serta mekanisme operasional SDM pemasaran dan keagenan. (3) Membangun dan membina sinergi antar lini bisnis dan grup usaha perusahaan. (4) Melakukan pembinaan dan supervisi di unit kerjanya. (5) Melakukan koordinasi antar bagian dan unit kerja lainnya. b. Kewajiban (1) Bertanggung jawab terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerja di unit kerjanya. (2) Bertanggung jawab atas terciptanya produktivitas kerja yang tinggi bagi SDM pemasaran dan keagenan. (3) Bertanggung jawab terhadap kebenaran data/informasi dan rekomendasi yang disampaikan kepada Wakil Kepala Divisi (4) Bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas SDM di unit kerjanya. (5) Bertanggung jawab terpeliharanya citra baik perusahaan. 9. Kepala Bagian Pelayanan pemegang Polis Merancang dan menyusun program pelayanan kepada peserta asuransi perorangan maupun asuransi kumpulan, pengembangan produk dan underwriting, serta melakukan evaluasi atas implementasinya.

Tugas dan Kewajiban Kepala Bagian Pelayanan pemegang Polis: a. Uraian Tugas (1) Merumuskan dan melaksanakan program pembinaan hubungan dengan pemegang polis/peserta (2) Merumuskan

dan

melaksanakan

sistem

pemeliharaan

portofolio,

konservasi dan administrasi klaim. (3) Melaksanakan pengembangan sinergi operasional dengan lini bisnis lain dan grup usaha perusahaan. (4) Merumuskan dan melaksanakan sistem pelayanan dan administrasi klaim. (5) Merancang, menyusun dan melaksanakan strategi pengembangan produk dan underwriting. b. Kewajiban (1) terciptanya hubungan yang harmonis dengan pemegang polis/peserta. (2) Terselenggaranya administrasi portofolio yang tertib (3) Terselenggaranya administrasi premi dan klaim yang tertib (4) Terlayaninya permintaan pembayaran klaim dengan baik (5) Terlaksananya perhitungan premi, evaluasi produk asuransi jiwa syariah, valuasi cadangan premi, analisa suplus operasional, dan hal-hal lain yang terkait dengan perhitungan aktuarial. 10. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Merancang dan menyusun program adminsitrasi keuangan, melaksanakan kegiatan akuntansi serta melakukan evaluasi atas implementasinya.

Tugas dan Kewajiban Kepala Bagian Administrasi Keuangan: a. Uraian Tugas (1) Menghimpun dan menyusun rencana kerja, anggaran penerimaan dan pengeluaran Divisi. (2) Melakukan evaluasi realisasi terhadap anggaran. (3) Menjabarkan strategi Divisi kedalam implentasi administrasi keuangan dan akuntansi (4) Menyusun dan melaksanakan sistem administrasi keuangan dan akuntansi (5) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain serta melakukan kehumasan. 11. Kepala Wilayah Membina

dan

mengendalikan

implementasi

kegiatan

operasional

pemasaran dan pusat pelayanan bagi kantor cabang di wilayah pengawasannya. 12. Kepala Cabang Membina

dan

mengendalikan

implementasi

kegiatan

operasional

pemasaran asuransi jiwa syariah pada daerah dan tempat pelayanan didaerahdaerah tempat kantor cabang berada.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Pembayaran Premi AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 Premi menurut AJB BumiPutera 1912 Syariah dalam syarat-syarat umum polis Asuransi Jiwa Syariah adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis yang terdiri dari : Premi Tabungan (khusus untuk produk yang mempunyai unsur tabungan), Premi Tabarru’ (derma atau dana kebajikan untuk tujuan kerja sama tolong menolong dan saling menanggung diantara para peserta bila terjadi klaim), dan Premi Biaya. Cara pembayaran premi yang berlaku di AJB BumiPutera 1912 Syariah yaitu dapat dibayarkan secara berkala seperti (tahunan, setengah tahunan dan triwulan), maupun secara tunggal (sekaligus). Pembayaran premi bisa dengan tunai atau mendebit dari rekening pemegang polis. Premi yang dibayarkan pertama kali disebut premi pertama sedangkan premi setelah pembayaran premi pertama disebut dengan premi lanjutan tahun pertama dan premi lanjutan. Tempat pembayaran premi dapat dilakukan melalui penagihan ke rumah, melalui kantor tempat pemegang polis terdaftar, atau melalui bank yang telah ditetapkan oleh AJB BumiPutera 1912 Syariah. Cara dan tempat pembayaran

premi ditentukan berdasarkan keinginan dan kesanggupan dari pemegang polis yang juga disepakati oleh perusahaan asuransi. Berikut ini adalah ilustrasi pembayaran premi pertama di AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1: Gambar 4.1 Ilustrasi pembayaran premi pertama tanpa pemeriksaan dokter (Non medical insurance) sampai terbit polis Calon peserta

Agen

____ Kasir ____ Pengembalian premi ______

Underwriting

Tidak

SPAJ Disetujui

Ya

Penerbitan polis

Keterangan:

1. Calon peserta mengisi SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah), membayar premi pertama dengan melengkapi dokumendokumen yang diminta Perusahan Asuransi. 2. Agen memeriksa dan membawa SPAJ, beserta kelengkapan dokumen-dokumen dan premi pertama ke kantor cabang untuk disetorkan ke kasir. 3. Bagian Underwriting memeriksa SPAJ dan dokumen-dokumen pendukung, kemudian memberikan keputusan: a. Jika permintaannya dapat disetujui dengan kondisi standar atau diterima bagian Underwriting akan menerbitkan polis atas nama calon peserta dan resmi menjadi peserta Asuransi Jiwa Syariah. Jika diterima dengan syarat/substandart maka peserta harus membayar ekstra premi (premi tambahan). b. Jika permintaannya tidak dapat disetujui/ditolak, kasir akan mengembalikan semua premi yang telah dibayarkan oleh calon peserta tanpa potongan.

Gambar 4.2 Ilustrasi pembayaran premi pertama dengan pemeriksaan dokter (Medical insurance) sampai terbit polis Calon peserta

Medical check up

Agen

____ Kasir ________ ____ Pengembalian premi ______

Underwriting

Tidak

SPAJ Disetujui

Ya

Penerbitan polis

Keterangan: 1. Calon peserta melakukan medical check up terlebih dahulu untuk mendapatkan laporan medis mengenai riwayat kesehatan atau penyakit yang pernah diderita calon peserta. Kemudian mengisi SPAJ

(Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah), melengkapi dokumendokumen yamg diperlukan dan membawa hasil medical check up serta membayar premi pertama melalui agen. 2. Agen memeriksa dan membawa SPAJ, beserta kelengkapan dokumen-dokumen termasuk hasil medical check up dan premi pertama ke kantor cabang untuk disetorkan ke kasir. 3. Bagian Underwriting memeriksa SPAJ dan dokumen-dokumen pendukung, kemudian memberikan keputusan: b. Jika permintaannya dapat disetujui dengan kondisi standar atau diterima bagian Underwriting akan menerbitkan polis atas nama calon peserta dan resmi menjadi peserta Asuransi Jiwa Syariah. Jika diterima dengan syarat/substandart maka peserta harus membayar ekstra premi (premi tambahan). b. Jika permintaannya tidak dapat disetujui/ditolak, kasir akan mengembalikan semua premi yang telah dibayarkan oleh calon peserta tanpa potongan Sedangkan untuk pembayaran premi lanjutan Perusahaan Asuransi akan mengirimkan nota tagihan premi lanjutan kepada Pemegang polis dengan mencantumkan tanggal jatuh tempo.

B. Mekanisme Pengajuan Klaim Meninggal Dunia di AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1

Klaim dalam asuransi jiwa ada berbagai macam, tetapi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah klaim meninggal dunia, baik meninggal dunia biasa atau karena kecelakaan. Biasanya orang yang mengajukan klaim adalah Pemegang polis atau ahli waris peserta yang ditunjuk. Orang ini bisa sebagai pemegang polis atau Ahli waris atau seseorang yang bertindak atas nama Pemegang polis atau yang dikuasakan. Dalam Asuransi perorangan yang mengajukan klaim bisa Ahli waris bisa juga pemegang polis jika tertanggung beda dengan pemegang polis. Ahli waris memberitahu Perusahaan Asuransi bahwa tertanggung telah meninggal, dengan mengisi formulir pengajuan klaim meninggal dan melampirkan dokumen-dokumen yang disyaratkan Perusahaan Asuransi, yaitu:

1. Surat pengajuan klaim 2. Polis asli/ polis pengganti 3. Kuitansi asli pembayaran premi terakhir yang sah 4. Foto copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Pasport) peserta, pemegang polis, yang ditunjuk, dan kartu keluarga yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya. 5. Surat keterangan pemakaman setempat/ijin makam 6. Surat keterangan meninggal dari lurah yang dilegalisir oleh camat atau akte kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika

tertanggung

meninggal

dalam

perawatan

Dokter/Rumah

Sakit/Puskesmas, maka Ahli waris harus menyertakan dokumen tambahan selain dokumen-dokumen di atas dari instansi terkait yang menangani tertanggung sebelum meninggal, yaitu: 1. Surat keterangan meninggal dari dokter, dalam hal peserta meninggal dunia dalam perawatan dokter/rumah sakit/puskesmas 2. Surat kuasa yang bermaterai cukup dari ahli waris yang menyatakan tidak keberatan jika Badan (Perusahaan Asuransi) meminta riwayat perawatan

dan/atau medical record peserta dari dokter atau rumah sakit/puskesmas yang merawat peserta sebelum meninggal dunia. Sedangkan jika tertanggung meninggal akibat kecelakaan maka dokumen tambahan yang harus disertakan adalah: 1. Surat keterangan proses verbal kecelakaan dari kepolisian setempat. 2. Surat visum et-repertum dari Rumah Sakit. Biasanya pihak instansi yang merawat peserta sebelum meninggal menolak memberikan laporan medis ke Perusahaan asuransi karena dianggap melanggar kode etik kedokteran. Tetapi dengan adanya surat kuasa bermaterai dari Ahli waris maka Perusahaan asuransi akan sedikit lebih mudah mendapatkan laporan medis tersebut untuk kepentingan memproses klaim meninggal. Pada AJB BumiPutera 1912 Syariah Jakarta terdapat perbedaan prosedur pengajuan klaim meninggal pada tahun pertama sebagai berikut:

Gambar 4.3 Flow chart (alur) pengajuan klaim meninggal dunia pada tahun I dan tahun ke II

__ waris Ahli Mengajukan klaim

______ Kantor Cabang

Kantor Wilayah

Kantor Divisi Syariah Tidak disetujui

disetujui

Kantor Pusat Departemen klaim

Investigasi ke lapangan

Keterangan: 1. Ahli waris memberitahu Perusahaan asuransi bahwa tertanggung telah meninggal dunia. Dengan mengisi formulir pengajuan klaim serta melampirkan dokumen-dokumen persyaratan klaim. 2. Kantor cabang menerima, memeriksa kelengkapan berkas klaim dan kondisi polis dan data diri tertanggung serta mencatat tanggal penerimaan berkas klaim. 3. Apakah dokumen klaim lengkap?

a. Jika dokumen klaim lengkap, kantor cabang akan meneruskan ke Kantor wilayah dan Kantor Divisi Syariah. Dari Kantor Divisi Syariah akan dilanjutkan ke Kantor pusat melalui Departemen klaim untuk melakukan investigasi ke lapangan. b. Jika

dokumen klaim tidak lengkap. Kantor cabang membuat dan

mengirimkan surat permintaan kelengkapan dokumen tambahan kepada Ahli waris. Selanjutnya Ahli waris melengkapi dokumen tambahan, jika Ahli waris tidak melengkapinya maka klaim ditunda atau berhenti diproses dan diarsip sampai dokumen lengkap. 4. Setelah investigasi (penyelidikan klaim) selesai dilakukan, maka Kantor pusat melalui Departemen klaim akan memberikan keputusan: a. Jika klaim disetujui Maka Ahli waris menandatangani kuitansi pembayaran klaim dan mendapatkan sejumlah uang, bisa dalam bentuk uang tunai maupun selembar cek melalui kasir kantor cabang syariah. b. Jika klaim ditolak Kantor pusat melalui Departemen klaim mengirimkan surat penolakan klaim dengan memberikan alasan penolakan klaim. Surat penolakan klaim ditanda tangani oleh Direksi yang sebelumnya dikoordinasikan ke Departemen hukum. Jika tertanggung meninggal pada tahun pertama kantor wilayah akan melanjutkan ke kantor pusat, dengan terlebih dahulu dilakukan investigasi ke

lapangan untuk menyelidiki penyebab klaim. Untuk klaim tahun pertama karena kecelakaan, dengan nilai klaim setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) kepala wilayah berwenang memutuskan klaim dan berkewajiban membuat laporan ke kantor pusat. Dan Kepala Departemen klaim juga berwenang memutuskan klaim meninggal pada tahun pertama atau tahun kedua bukan karena kecelakaan dengan nilai diatas Rp 100.000.000- Rp 250.000.000 Sedangkan untuk seluruh klaim dengan nilai di atas Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi kewenangan Direksi melalui Departemen klaim untuk memberikan keputusan klaim. Gambat 4.4 Flow chart (alur) pengajuan klaim meninggal dunia pada tahun III dan seterusnya __ Ahli waris Mengajukan klaim

______ Kantor cabang

tidak disetujui disetujui Kantor wilayah

Investigasi ke lapangan

Keterangan: 1. Ahli waris memberitahu Perusahaan asuransi bahwa tertanggung telah meninggal dunia. Dengan mengisi formulir pengajuan klaim serta melampirkan dokumen-dokumen persyaratan klaim. 2. Kantor cabang menerima, memeriksa kelengkapan berkas klaim dan kondisi polis dan data diri tertanggung serta mencatat tanggal penerimaan berkas klaim.

3. Apakah dokumen klaim lengkap? a. Jika dokumen klaim lengkap. Kantor cabang akan melanjutkan ke Kantor wilayah untuk melakukan investigasi ke lapangan. b. Jika

dokumen klaim tidak lengkap. Kantor cabang membuat dan

mengirimkan surat permintaan kelengkapan dokumen tambahan kepada Ahli waris. Selanjutnya Ahli waris melengkapi dokumen tambahan, jika Ahli waris tidak melengkapinya maka klaim ditunda atau berhenti diproses dan diarsip sampai dokumen lengkap. 4. Setelah investigasi (penyelidikan klaim) selesai dilakukan, maka Kantor wilayah akan memberikan keputusan: a. Jika klaim disetujui

Maka Ahli waris menandatangani kuitansi pembayaran klaim dan mendapatkan sejumlah uang, bisa dalam bentuk uang tunai maupun selembar cek melalui kasir kantor cabang syariah. b. Jika klaim ditolak Kantor wilayah membuat dan mengirimkan surat penolakan klaim dengan memberikan alasan penolakan klaim. Surat penolakan klaim ditandatangani oleh pimpinan kepala wilayah yang sebelumnya dikoordinasikan ke Departemen Hukum. Jika tertanggung meninggal pada tahun ketiga dan seterusnya maka hanya sampai di kantor wilayah saja. Untuk polis yang berumur lebih dari dua tahun dengan nilai klaim setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) kepala wilayah berwenang memberikan keputusan. Apabila selama dalam proses klaim dilakukan Perusahaan Asuransi menemukan informasi yang menyimpang atau tidak sesuai dengan data-data yang ada didalam SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah) pada saat pengisiannya, misalnya calon peserta tidak menjawab secara benar pertanyaanpertanyaan tentang keterangan pribadi terutama riwayat penyakit selama 5 tahun terakhir, maka dengan alasan tersebut Perusahaan Asuransi mempunyai kewenangan untuk menolak klaimnya, karena klaim tersebut tidak layak untuk dibayarkan. Pada bab sebelumnya (BAB II) telah dijelaskan bahwa dalam perjanjian asuransi syariah terdapat prinsip dasar asuransi jiwa syariah yang salah satunya

adalah prinsip I’tikad baik. Calon peserta harus memberi segala keterangan yang berhubungan dalam risiko agar perusahaan asuransi tidak membuat kesalahan dalam penerimaan risiko tersebut, jika pemegang polis secara sengaja memberi keterangan yang tidak sesuai dengan faktanya maka hal ini dinilai sebagai pelanggaran. Pada prakteknya prosedur pengajuan klaim meninggal pada AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 sudah terlaksana dengan baik dan benar, tetapi kadang-kadang Ahli waris kurang memahami prosedur klaim tersebut sehingga Perusahaan asuransi berupaya memberikan petunjuk berupa surat-surat atau dokumen-dokumen yang diperlukan secara lengkap. Semua berkas klaim beserta formulir pengajuan klaim yang telah dilengkapi dikirimkan ke Perusahaan Asuransi. Bila klaim memenuhi syarat akan langsung dihitung dan dibayarkan kepada Pemegang polis. Bila klaim tidak memenuhi syarat, maka Pemegang polis diminta untuk melengkapi persyaratan tersebut. Tetapi jika klaim ditolak maka Perusahaan Asuransi akan mengirimkan surat penolakan dengan mencantumkan alasan penolakannya.

C. Pertumbuhan Premi dan Klaim Meninggal AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 Premi sangat berpengaruh dalam pendapatan suatu perusahaan asuransi. Karena semakin besar premi yang diterima maka semakin bertambah pendapatan perusahaan asuransi. Dan dari pendapatan premi pula perusahaan

asuransi membayarkan klaim yang diajukan oleh Ahli waris. Dalam asuransi syariah Premi yang disetorkan oleh pemegang polis/peserta dibagi menjadi tiga yaitu premi tabungan, tabarru’ dan premi biaya. Premi biaya merupakan salah satu sumber pendapatan Perusahaan Asuransi selain dari hasil-hasil investasi dan bagi hasil. Sedangkan klaim merupakan salah satu kewajiban suatu perusahaan asuransi. Ketika klaim diajukan, disinilah janji-janji Perusahaan Asuransi dipertanyakan. Dan pada saat inilah AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 berusaha memenuhi janjinya dengan bukti, dan terus meningkatkan pelayanan terutama dengan penertiban administrasi. Karena cara pelayanan dalam memproses klaim dan pembayarannya merupakan faktor penting yang bisa mempengaruhi citra Perusahaan Asuransi. Berikut ini akan dianalisa pertumbuhan jumlah premi dan klaim meninggal AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 tahun 2005-2007: Tabel 4.1 Pertumbuhan Jumlah premi dan jumlah tertanggung tahun 2005-2007 Tahun

Premi

Tertanggung

(rupiah)

(orang)

2005

18.322.623.007

215.743

2006

36.072.092.033

424.795

2007

46.885.594.062

552.234

Sumber: AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1

Tabel 4.1 menunjukan bahwa pertumbuhan jumlah premi dan jumlah tertanggung selama periode 2005-2007 bergerak secara stabil dari tahun ke tahun. Untuk memberikan pemahaman terhadap pertumbuhan jumlah premi maka akan dipaparkan dalam bentuk grafik berikut ini:

Gambar 4.5 Grafik Jumlah premi tahun 2005-2007 (dalam miliar rupiah)

Premi 45000000000

30000000000

15000000000

0

2005

2006

2007

Sumber: AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1

Dari tabel 4.1 dan gambar 4.5 menunjukan bahwa pertumbuhan jumlah premi yang diterima AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 tahun 2005-2007 mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2005 jumlah premi yang diterima AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 sebesar Rp 18.322.623.007 dengan jumlah tertanggung 215.743 orang dan kemudian tahun 2006 meningkat mencapai Rp 36.072.092.033 dengan jumlah tertanggung 424.795 yang mengalami peningkatan sebesar 96,9%. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2007 hingga 30% mencapai Rp 46.885.594.062 dengan jumlah tertanggung 552.234 orang.

Tabel 4.2 Pertumbuhan Jumlah klaim meninggal dan jumlah tertanggung yang meninggal tahun 2005-2007 Tahun

Klaim meninggal

Tertanggung

(rupiah)

(orang)

2005

1.085.381.468

2.147

2006

2.303.751.993

4.555

2007

3.672.806.734

7.261

Sumber: AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1

Tabel 4.2 menunjukan bahwa pertumbuhan jumlah klaim meninggal dan jumlah tertanggung yang mengajukan klaim meninggal selama periode 2005-2007 bergerak secara stabil dari tahun ke tahun. Untuk memberikan pemahaman terhadap pertumbuhan jumlah klaim meninggal maka akan dipaparkan dalam bentuk grafik berikut ini:

Gambar 4.6 Grafik Jumlah klaim meninggal tahun 2005-2007 (dalam miliar rupiah)

Klaim Meninggal Dunia 4000000000 3000000000 2000000000 1000000000 0 2005

2006

2007

Sumber: AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta

Sedangkan dari tabel 4.2 dan gambar 4.6 untuk klaim meninggal yang dibayarkan AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 pada tahun 2005 mencapai Rp 1.085.381.468 dengan jumlah tertanggung 2.147 yang meningkat 112,2% pada tahun 2006 menjadi Rp 2.303.751.993 dengan jumlah tertanggung 4.555 orang. Kemudian di tahun 2007 juga mengalami peningkatan mencapai 59,4% yakni sebesar Rp 3.672.806.734 dengan jumlah tertanggung 7.261 orang. Maka dapat diketahui bahwa jumlah premi yang diterima AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 mengalami peningkatan yang stabil demikian juga yang terjadi pada pembayaran klaim meninggal dari tahun 2005-2007.

D. Kendala yang Dihadapi Dalam Pengurusan Klaim Meninggal Terhadap Polis Yang Preminya Terjadi Keterlambatan Membayar. Untuk pembayaran premi lanjutan AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 memberikan masa leluasa (grace periode) bagi pemegang polis atau tertanggung yang mengikuti produk unsur tabungan untuk membayar premi lanjutan yaitu selama 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo pembayaran premi.

Jika sampai akhir masa leluasa premi belum dibayar sesuai dengan syaratsyarat umum polis asuransi jiwa syariah pasal 6 maka pemegang polis dapat menentukan salah satu pilihan sebagai berikut:

1. Memperoleh nilai tunai, yaitu jumlah premi tabungan ditambah dengan bagian

keuntungan

atas

hasil

investasi

(Mudharabah).

Dengan

menyerahkan polis dan kuitansi pembayaran premi terakhir kepada perusahaan asuransi dan dengan demikian perjanjian asuransi berakhir. 2. Membayar tunggakan premi. 3. Apabila premi tidak dibayar sampai akhir masa leluasa dan peserta tidak secara aktif menyatakan pilihan atas ketentuan pasal 6 ayat 1 dan 2, maka Perusahaan asuransi secara otomatis akan memberlakukan pasal 6 ayat 2. 4. Apabila jumlah premi tabungan telah habis untuk membayar premi tabarru’ maka secara otomatis perjanjian asuransi berakhir dan polis sudah tidak berlaku. Apabila dalam masa leluasa peserta ditakdirkan meninggal dunia maka sesuai dengan pasal 5 ayat 2 syarat-syarat umum polis Asuransi Jiwa syariah kepada yang ditunjuk (Ahli waris) akan dibayarkan manfaat santunan kebajikan ditambah nilai tunai dengan ketentuan yang berlaku. Dan agar lebih memperjelas ilustrasi tersebut akan dipaparkan dalam bentuk tabel pengembangan dana pada produk Mitra Iqra. Berikut adalah ilustrasinya: Jenis Asuransi

: Program pendidikan Mitra Iqra

Nama Peserta

: Tuan Bumi

Usia Peserta

: 33 tahun

Usia Anak

: 4 tahun

Tabarru’

: 6,30%

Mulai Asuransi

: Januari 2008

Premi disetahunkan

: Rp 1.200.000

Masa Asuransi

: 14 tahun

Manfaat Awal

: Rp 16.800.000

Asumsi Hasil Investasi

: 11%

Bagian Hasil Investasi

: 70% Peserta 30% Perusahaan asuransi

Dengan rumus penghitungan sebagai berikut: __ • Klaim meninggal •

: Santunan kebajikan + Nilai tunai

Santunan kebajikan : Manfaat awal – Premi tahunan yang sudah dibayar

•

Nilai tunai

: Tabungan + Mudharabah (bagi hasil)

Manfaat Asuransi: 1. Bila Peserta dikarunia panjang umur sampai perjanjian asuransi berakhir, maka kepada anak yang dibeasiswakan menerima Tahapan Dana Pendidikan sesuai Tabel Pengembangan Dana (tabel 4.3), sejak umur 4 tahun sampai di perguruan tinggi. 2. Bila anak sebagai penerima hibah ditakdirkan meninggal dunia sebelum seluruh dana pendidikannya diterima, maka Tahapan Dana Pendidikan yang belum diterimanya akan dibayarkan kepada Ahli Waris Bapak/Ibu/Sdr yang lain.

3. Bila Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam Masa asuransi, misal dalam tahun ke 5 maka Ahli waris yang ditunjuk akan menerima dana:

• Dana tabungan yang terkumpul • Bagian keuntungan Hasil Investasi • Santunan kebajikan

3.006.000 832.469 10.800.000 14.638469

4. Bila Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka tahapan yang berlaku untuk tahun ke 2 di Perguruan tinggi dan seterusnya adalah:

(2) PT (15% MA) (3) PT (20% MA) (4) PT (20% MA) (5) PT (25% MA)

2.520.000 3.360.000 3.360.000 4.200.000 13.440.000

5. Bila Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, misal dalam tahun ke-5 premi belum dibayarkan dan pada tahun yang sama peserta ditakdirkan meninggal, maka Ahli waris yang ditunjuk akan menerima santunan sebagai berikut: Diketahui : Nilai tunai tahun ke 4 = Rp 2.499.638 Premi biaya tahun ke 5 = Rp 936.000 Tahapan dana yang telah dibayarkan : Rp 1.680.000

Ditanya

: Jumlah santunan yang diterima Ahli waris, jika Peserta belum membayar premi pada tahun peserta meninggal (tahun ke-5)?

Jawab

:

a. Menghitung premi tabarru’ tahun ke-5 Premi tabarru’ : Nilai tunai x Tabarru’ (6,30%) : Rp 2.499.477 x 6,30% : Rp 157.477 b. Menghitung Nilai tunai tahun ke-5 Nilai tunai : Nilai tunai tahun ke-4 – premi tabarru’ – premi biaya – Tahapan dana yang telah dibayarkan : (Rp2.499.638) – (Rp157.477) – (Rp936.000) – (Rp1.680.000) : - 273.839 c. Santunan kebajikan tahun ke-5 sama dengan tahun ke-4, karena premi tahun ke-5 tidak dibayarkan sehingga jumlah santunan kebajikan untuk tahun ke-5 sama besarnya dengan tahun ke-4. d. Yang akan diterima oleh Ahli waris adalah: •

Nilai tunai tahun ke-5 : Rp

•

Santunan kebajikan

-273.839

: Rp 12.000.000 Rp 10.526.161

Jadi pada dasarnya tidak ada kendala yang dihadapi oleh perusahaan asuransi dalam penyelesaian klaim meninggal dunia terhadap polis yang

preminya terjadi keterlambatan membayar. Selama jumlah nilai tunai masih ada tetapi jika nilai tunai sudah habis maka tidak ada klaim yang dibayarkan. Karena ketika Pemegang polis tidak membayarkan premi maka secara otomatis nilai tunai yang ada akan dipotong untuk membayar premi tabarru (dana kebajikan/tolong menolong).

E. Analisis Pengaruh Keterlambatan Kewajiban Membayar Premi terhadap Penyelesaian Klaim Meninggal di AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 Pembayaran premi merupakan hal pokok yang sangat penting dalam kegiatan operasional Perusahaan Asuransi, yang bisa mempengaruhi kinerja keuangan. Dan kinerja keuangan yang baik berdampak pada proses pembayaran klaim yang lancar. Jika Pemegang polis terlambat membayar premi, apakah keterlambatan itu akan mempengaruhi proses penyelesaian klaim meninggal. Karena ketika Pemegang polis tidak membayarkan premi yang juga melewati masa leluasa yang diberikan Perusahaan asuransi dan pada saat yang sama Ahli waris mengajukan klaim meninggal. Berikut ini akan di analisa dengan menggunakan penghitungan secara manual dengan alat bantu hitung (Lihat di lampiran):

1. Regresi Linear Sederhana Persamaan regresi digunakan untuk melakukan forecasting (ramalan) atau prediksi apabila nilai dari variabel x di ketahui. Dari hasil penghitungan secara manual diperoleh a= -0,733 dan b= 0,09. Y= a+bx Y=-0,733+0,09x

Interpretasi dari hasil uji regresi adalah sebagai berikut : a = -0,733 menunjukan bahwa apabila x=0 pada persamaan regresi Y=0,733+0,09(0), maka berarti jika tidak ada peningkatan pada jumlah premi yang diterima maka jumlah klaim meninggal bernilai –0,733 satuan miliar. b = 0,09 menunjukkan bahwa setiap ada satu peningkatan jumlah premi sebesar 1 satuan miliar, maka akan mempengaruhi peningkatan pada jumlah klaim meninggal sebesar 0,09 satuan miliar. Y=-0,733+0,09(1) Adapun tanda (+) positif pada persamaan regresi 0,09 tersebut menyatakan adanya hubungan yang kuat dan searah, antara jumlah premi yang diterima dan klaim meninggal yang dibayarkan di AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1. 2. Koefisien Korelasi r-product moment Korelasi r-product moment adalah nilai koefisien yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan keterlambatan kewajiban

membayar premi tehadap penyelesaian klaim meninggal di AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1. Dari hasil penghitungan secara manual diperoleh r = 0,99. Interpretasi dari hasil uji korelasi r-product moment diperoleh nilai r sebesar 0,99. Karena r = 0,99 ada di antara nilai 0,90 – 1,00 (lihat tabel 1.1 pada BAB 1), maka artinya terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara jumlah premi yang diterima terhadap jumlah klaim meninggal yang dibayarkan. Dengan demikian maka keseluruhan variabel x yaitu jumlah premi yang diterima ternyata berpengaruh terhadap variabel y yaitu jumlah klaim meninggal yang dibayarkan. Berarti semakin tinggi jumlah premi yang diterima maka semakin tinggi juga jumlah klaim meninggal yang dibayarkan. Jadi ketika pemegang polis/peserta ditakdirkan meninggal dalam masa asuransi dan belum membayar premi pada saat pengajuan klaim meninggal maka santunan kematian yang akan diterima oleh ahli waris akan menurun dari jumlah santunan kematian jika pemegang polis/peserta tersebut membayar premi pada waktunya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan ini adalah sebagai berikut: 1. Mekanisme pembayaran premi yang berlaku di AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 dapat dibayarkan secara berkala seperti (tahunan, setengah tahunan, dan triwulan) maupun secara tunggal (sekaligus). Sedangkan tempat pembayaran dapat dilakukan melalui penagihan ke rumah, melalui kantor tempat pemegang polis terdaftar, atau melalui bank yang telah ditetapkan oleh AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1. 2. Prosedur pengajuan klaim meninggal di AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 jika tertanggung meninggal pada tahun ke III dan seterusnya maka hanya sampai di Kantor wilayah saja pemrosesannya. Tetapi jika tertanggung meninggal pada tahun ke I dan II maka kantor wilayah akan melanjutkan pemrosesannya ke Kantor pusat c.q Departemen klaim. 3. Pengaruh keterlambatan kewajiban membayar premi terhadap penyelesaian klaim meninggal yang berdampak positif dengan r = 0,99 yang berarti hubungan yang sangat kuat antara keterlambatan kewajiban membayar premi terhadap penyelesaian klaim meninggal. Jadi ketika pemegang polis/peserta

ditakdirkan meninggal dalam masa asuransi dan belum membayar premi pada saat pengajuan klaim meninggal maka santunan kematian yang akan diterima oleh ahli waris akan menurun/lebih kecil dari jumlah santunan kematian jika pemegang polis/peserta tersebut membayar premi pada waktunya. 4. Tidak ada kendala yang dihadapi AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 dalam pengurusan klaim meninggal terhadap polis yang preminya terjadi keterlambatan membayar, selama jumlah nilai tunai masih ada untuk membayar premi tabarru’ (dana kebajikan). 5. Pertumbuhan jumlah premi yang diterima dan klaim meninggal yang dibayarkan AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 tahun 2005-2007 mengalami peningkatan secara signifikan.

B. Saran-saran Untuk saran dari penulis mengenai permasalahan ini adalah: 1. Perusahaan asuransi harus lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dalam hal administrasi pembayaran premi dan proses klaim. Selain itu Perusahaan agar lebih memperhatikan sistem prosedur yang lebih mudah agar dapat dimengerti. 2. Perusahaan asuransi agar lebih menghimbau pesertanya agar membayar premi pada waktu yang telah disepakati di awal kontrak.

3. Masyarakat yang berkenan membeli polis Asuransi Jiwa Syariah agar lebih mengetahui bahwa pentingnya pembayaran premi pada perjanjian asuransi, karena akan berpengaruh terhadap penyelesaian klaim meninggal. 4. Perusahaan asuransi agar lebih selektif dalam menerima calon peserta baru, terutama untuk agen yang berhubungan langsung dengan calon peserta. 5. AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 agar lebih meningkatkan kemampuan SDM yang sudah ada mengingat banyaknya perusahaan asuransi yang berbasis syariah terus bermunculan. Demikian kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis kemukakan, dengan harapan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang membacanya sekecil apapun manfaat itu.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur’an Karim dan Terjemahnya Ali, A.M Hasan. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis. Jakarta:Kencana,2004 Ali, Hasymi.dkk. Kamus Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara, 2002, cet.ke-2 Boediono dan Koster, Wayan. Teori dan Aplikasi Statistika Probabilitas. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, cet. Ke-3 Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana,2005. Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Dewi, Gemala. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia. Jakarta:Kencana, 2004 Fitriani, Dian “Penyelesaian Sengketa Klaim pada PT. Asuransi Syariah Mubarakah.” Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003 Huggins, Kenneth dan D. Land, Robert. Operasi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Kesehatan. Penerjemah Yayasan Dharma BumiPutera. Jakarta: Yayasan Dharma BumiPutera, 1996 Kansil dan Kansil, Christine. Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika, 2002, cet. Ke-1 Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998 Laporan Tahunan Asuransi Jiwa Bersama BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 Mauludi, Ali. Statistika 1 Penelitian Ekonomi Islam dan Sosial. Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006, cet. Ke-1 Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: Citra Aditya, 1999

Muslehudin, Muhammad. Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan Suatu Alternatif baru dalam perspektif hukum islam. Jakarta: Lentera, 1999 Ninth Collegiate, Salim’s. English-Indonesian Dictionary. Jakarta: Modern English Press, t.th., Edisi. ke-1 Nurhidayah, Ida.”Hubungan Investigasi Klaim Meninggal Dunia dengan Realisasi Pembayaran Klaim pada AJB BumiPutera 1912 Syariah Jakarta.” Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005 Purwosutjipto. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6. Jakarta: Djambatan, 1996, cet. ke-4 Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996, jilid 4 Salim, Abbas. Asuransi dan Manajemen Resiko. Jakrata: PT. Raja Grafindo Persada,2003, cet. Ke-7 Sastrawidjaja, Man Suparman dan Endang. Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian. Bandung: PT. Almni, 2004 Subana. Dasar-dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka Setia, 2005 Tim Penulis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta: Intermasa, 2003, Edisi. ke-2 Sukandarrumidi. Metodologi Penelitian: Petunjuk praktis untuk peneliti pemula. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004 Syakir Sula, Muhammad. Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani Press, 2004. cet. ke-1 Wawancara Pribadi dengan Ibu Fitri, Jakarta. 27 Juli 2007 Widjaja, Hartono. “Pusing Ngurus Klaim.” Proteksi XXVIII. No. 192 (Januari 2007): h. 30

Yanti, Devi.”Analisis Pengaruh Proses Pembayaran Klaim Terhadap Persepsi Pemegang Polis Asuransi Jiwa di PT. AIG Lippo Karawaci.” Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007

LAMPIRAN-LAMPIRAN Pedoman wawancara

Nara sumber

: Ibu Fitri

Jabatan

: Bagian Klaim

Tempat

: AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1

Pertanyaan-pertanyaan: 1. Company profile AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1? 2. Berapa jumlah premi dan klaim meninggal dunia tahun 2005-2007? 3. Berapa

masa

leluasa

yang

diberikan

Perusahaan

asuransi

jika

peserta/pemegang polis belum bisa membayar premi tepat tanggal jatuh tempo? 4. Dokumen-dokumen apa saja yang harus dilengkapi dalam pengajuan klaim meninggal dunia? 5. Adakah kendala yang dihadapi oleh Perusahaan asuransi dalam proses klaim meninggal untuk polis yang terlambat membayar premi? 6. Struktur Dewan Pengawas Syariah AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 tahun 2007?

Hasil wawancara

Nara sumber

: Ibu Fitri

Jabatan

: Bagian Klaim

Tanggal

: Jumat, 27 Juli 2007

Waktu

: 11.00 (WIB) - selesai

Tempat

: AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1

1. Tanya : Berapa jumlah premi dan klaim meninggal tahun 2005-2007? Jawab : Tahun

Premi

Klaim Meninggal

2005

18,322,623,007

1,085,381,468

2006

36,072,092,033

2,303,751,993

2007

46,885,594,062

3,672,806,734

2. Tanya: Berapa masa leluasa yang diberikan Perusahaan asuransi jika peserta/pemegang polis belum bisa membayar premi tepat tanggal jatuh tempo? Jawab : Masa yang diberikan 30 hari setelah jatuh tempo. Ehm… karena kita berbasis syariah maka tidak ada denda yang diberikan. 3. Tanya: Dokumen-dokumen apa saja yang harus dilengkapi dalam pengajuan klaim meninggal dunia? Jawab: a. Polis asli b. Kuitansi premi terakhir c. Surat pengajuan klaim dari ahli waris d. Penjelasan riwayat perawatan e. Surat keterangan kematian dari instansi terkait f. Surat keterangan pemeriksaan mayat

g. Surat keterangan pemakaman h. Foto copy identitas diri (Kartu Keluarga/KTP/SIM) Peserta, Pemegang polis, atau yang ditunjuk dalam polis(Ahli waris). 4. Tanya: Adakah kendala yang dihadapi oleh Perusahaan asuransi dalam proses klaim meninggal untuk polis yang terlambat membayar premi? Jawab: Ga ada kendala. Selama jumlah nilai tunai masih ada untuk membayar premi tabarru’ 5. Tanya: Struktur Dewan Pengawas Syariah AJB BumiPutera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1 tahun 2007? Jawab: Sesuai Surat Majelis Ulama Indonesi No. U-218/DSN-MUI/IX/2006 tanggal 15 September 2006 susunan Dewan Pengawas Syariah AJB BumiPutera 1912 adalah sebagai berikut: 4. K.H.M.A. Sahal Mahfudh (Ketua) 5. Prof. Dr. H. Qodri Azizi, MA (Anggota) 6. Drs. H.A Fattah Wibisono, MS (Anggota)

Tabel

Hasil penghitungan jumlah premi dan klaim meninggal secara manual (dalam miliar rupiah) Tahun (n)

Premi (x)

x2

y2

x.y

18,3

Klaim Meninggal (y) 1,0

2005

334,89

1

18,3

2006

36,0

2,3

1,296

5,29

82,8

2007

46,8

3,6

2,190,24

12,96

168,48

∑n= 3

∑x= 101,1

∑y =6,9

∑x2= 3.821,13

Sumber: Data diolah

Dari tabel di peroleh: ∑n= 3

∑x2= 3.821,13

∑x= 101,1

∑y2= 19,25

∑y = 6,9

∑x.y= 269,58

3. Regresi Linear Sederhana y = a+bx b = n. (∑x.y)-( ∑x)( ∑y) n. ∑x2 – (∑x)2 = 3. (269,58) – (101,1) (6,9) 3. (3.821,13) – (101,1)2 =

808,74 – 697,59 11.463.39 – 10.221,21 = 111,15 1.242,18 = 0,089 (dibulatkan menjadi 0,09)

∑y2= 19,25

∑x.y= 269,58

a = ∑ y – b ∑x n n = 6,9 – (0,09) 101,1 3 3 = 2,3 – (0,09) (33,7) = 2,3 – 3,033 = - 0,733

4. Koefisien Korelasi r-product moment n. ∑ x.y – (∑x) (∑y)

r=

√ {n. ∑x2 – (∑x)2 } {n. ∑ y2- (∑y)2}

=

3 (269,58) – (101,1). (6,9)

√ {3 (3.821,13)- (101,1)2} {3 (19,25) – (6,9)2}

=

800,74 – 697,59

√ {(11.463,39) – (10.221,21)} {(57,75) – (47,61)}

=

111,15

√(1.242,18).(10,14)

=

111,15

= 111,15

√12.595,7052

112,2

= 0,99