PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO Oleh ARIF SUMA NIM: 921409030 JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kapasitas Sumber Daya (SDM) Manusia terhadap implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo. Adapun yang terpilih menjadi sampel penelitian berdasarkan metode pengambilan sampel purposive sebanyak 18 pegawai/responden. Analisis data penelitian dengan menggunakan analisis regresi ordinal. Hasil penelitian menunjukan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif tidak signifikan terhadap implementasi sistem akuntansi instansi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. Ini terlihat dari koefisien regresi yang positif. Menunjukkan jika kapasitas SDM yang dimiliki meningkat maka implementasi SAI juga akan semakin baik. koeifisien determinasi dari kapasitas sumber daya manusia terhadap implementasi SAI sebesar 0,093. Ini menunjukkan 9,3% keberhasilan implementasi sistem akuntansi instansi dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang ada di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sedangkan sisanya sebesar 91,7% dipengaruhi oleh variabel lain.
Kata Kunci : Kapasitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Akuntansi Instansi
PENDAHULUAN Tata kelolah penyelenggaraan keuangan yang baik dalam suatu Negara merupakan kebutuhan yang tak terelakan. Dalam rangka mewujudkan tata kelolah yang baik (good governance), pemerintah sangat berperan dalam melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolahan keuangan Negara. Usaha-usaha tersebut mencakup bidang peraturan perundangundangan kelembagaan, system dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
Badan Pembinaan Akuntansi lnstansi adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk menjamin kualitas penyajian laporan keuangan pada Lembaga/Badan pemerintahan, diperlukan suatu sistem informasi akuntansi yang mampu menciptakan transparansi dan akuntabilitas serta mengacu pada Standar Akuntansi keuangan (SAK) terhadap penggunaan setiap sumber keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan baik dari aspek penggunaan dana sendiri maupun aspek penanggung jawab pengguna dana tersebut.
Dalam pelaksanaanya, penyusunan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Akuntansi Instansi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak-pihak di luar eksekutif. Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria/persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Bagi auditor, khususnya eksternal auditor, standar akuntansi digunakan sebagai kriteria dalam menilai informasi yang disajikan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dengan demikian SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.
Dengan adanya pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan, diharapkan sistem dan prosedur pengelolaan pembukuan keuangan mengalami perubahan dengan tersedianya kebijakan akuntansi, kode rekening, sistem dan prosedur akuntansi, dokumen dan formulir serta catatan akuntansi yang pada akhirnya diharapkan pemerintah dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pemgembangan secara berkelanjutan terhadap sistem yang diterapkan disetiap instansi pemerintah.
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan salah satu sistem yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga dalam memproses transaksi keuangan baik arus uang maupun barang. Untuk dapat melaksanakan sistem tersebut, instansi-instansi membentuk unit-unit akuntansi sesuai dengan hirarki organisasi yang disebut dengan satuan kerja (Satker). Sistem akuntansi instansi merupakan bagian dari sistem akuntansi pemerintah pusat yang bertujuan untuk menghasilkan laporan
keuangan pemerintah pusat. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011, SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di tingkat kantor pusat instansi maupun di daerah. Sesuai dengan tujuan dari penerapan sistem akuntansi instansi perlu diukur efektifitas penerapan sistem informasi yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai umpan balik dalam desain, penerapan dan pengawasan atas jalannya sistem informasi. (Jalil. 2008)
Dalam
menerapkan
suatu
sistem,
diperlukan
suatu
perencanaan
dan
pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap
sistem
yang
dikembangkan.
Suatu
keberhasilan
implementasi
sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada kinerja Sistem
Informasi
Akuntansi,
antara
lain
keterlibatan
pemakai
dalam
pengembangan sistem, kemampuan teknik, personal SI, ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan SI, program pelatihan dan pendidikan pemakai (Soegiharto 2001). Penelitian tentang sistem akuntansi instansi yang dilakukan oleh Rahmi (2009) menunjukkan bahwa kesalahan yang timbul dari pelaksanaan SAI biasanya dikarenakan oleh Human Eror (kesalahan manusia). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian sistem baru, perlu dipertimbangkan faktor-faktor seperti komitmen dari sumber daya yang terlibat, karna secara keseluruhan kemampuan seseorang pada hakikatnya terdiri dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Dalam pekerjaan terkait kegiatan administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual tentu lebih dominan. Kemampuan intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya.(Robins 2006: 52)
Penelitian ini untuk menguji pengaruh kapasitas Sumber daya manusia terhadap implementasi sistem akuntansi instansi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
METODE PENELITIAN Tempat penelitian yang dijadikan lokasi penilitian adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo yang beralamat di jalan Tinaloga nomor 24 desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2013.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kausal, menurut Sugiyono (2011) deskriptif analisis adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, sedangkan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat untuk mengetahui hubungan antara variabel X terhadap Y. Dengan metode yang dipergunakan adalah metode kuantitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementrian negara/lembaga. Dengan diterapkannya Sistem Akuntansi Instansi ini pemerintah mengharapkan penerapan sistem akuntansi instansi dari setiap lembaga pemerintah akan sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Selain itu dengan adanya sistem akuntansi instansi ini akan membantu setiap permasalahan yang biasanya terjadi dan tidak ada lagi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan maupun kesalahan dalam pengimputan data serta akan membantu mempermudah administrator yang tidak berlatar belakang akuntansi dalam memahami dan menguasai sistem akuntansi instansi pada saat mengoperasikannya.
Dalam menerapkan suatu
sistem, diperlukan
suatu perencanaan dan
pengimplementasian yang hati-hati,untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan
pada
penguasaan
teknis
belaka,
namun banyak penelitian
menunjukkan terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada kinerja Sistem Informasi Akuntansi,antara lain keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem, kemampuan teknik, personal SI, ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan SI, program pelatihan dan pendidikan pemakai
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagai salah satu lembaga negara yang telah lama menerapkan sistem akuntansi instansi dalam menyusun laporan keuangannya. Meskipun telah sejak lama menerapkan sistem akuntansi instansi, dirasakan masih sering menghadapi berbagai kendala di lapangan. Salah satunya adalah ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan sistem tersebut
diantaranya
masih
terbatasnya
SDM
yang
berlatar
belakang
ekonomi/akuntansi atau teknik informasi. Keterbatasan SDM ini merupakan salah satu kendala yang sering berdampak pada terlambatnya penyampaian laporan keuangan di KPPN, serta penyusunan laporan keuangan berdasarkan sistem akuntasi instansi baik secara bulanan, triwulan, dan tahunan yang akhirnya sering terjadi
kesalahan-kesalahan
dalam
penginputan
data.
Sehingga
dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo khususnya pada sub bagian keuangan, umum dan logistik masih merasakan adanya kekurangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Negara.
Kenyataan ini didukung oleh hasil analisis koeifisien regresi variabel kapasitas sumber daya manusia yang bertanda positif. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dari kapasitas sumber daya manusia terhadap implementasi sistem akuntansi instansi. Dengan kata lain jika kapasitas sumber daya manusia semakin baik maka implementasi sistem akuntansi instansi yang dihasilkan akan lebih baik
pula. Namun berdasarkan hasil analisis statistik yang diperoleh dengan pengujian secara model menunjukan nilai Chi Square-hitung sebesar 1,769 lebih kecil dari pada nilai Chi Square-tabel yaitu sebesar 3,841. Serta pengujian secara signifikan menunjukan nilai Wald sebesar 1,480 lebih kecil dibandingkan dengan nilai chi square-tabel yaitu sebesar 3,841 menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari kapasitas sumber daya manusia terhadap implementasi sistem akuntansi instansi di KPU Provinsi Gorontalo. Dari hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang meliputi deskripsi jabatan, pendidikan dan pelatihan, keterampilan, pengetahuan serta kemampuan, selama ini memberikan dampak terhadap implementasi sistem akuntansi instansi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
Adapun besar koeifisien determinasi dari kapasitas sumber daya manusia terhadap implementasi SAI sebesar
0,093. Ini menunjukkan 9,3% keberhasilan
implementasi sistem akuntansi instansi dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang ada di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sedangkan sisanya sebesar 91,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah tersebut masih belum memadai. Kapasitas sumber daya manusia yang masih minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan serta pengembangan sistem akuntansi dilingkungan instansi pemerintahan, karena dengan minimnya pengetahuan SDM, akan berdampak pada kurangnya pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan.
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Desi dan Ertambang (2009), apabila sistem akuntansi yang dibangun sudah baik tetapi sumber daya manusianya tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi bisa jadi kualitasnya buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai. Dengan kata lain bahwa memang pada dasarnya kapasitas sumber
daya manusia merupakan salah satu asset berharga bagi organisasi yang positif dapat mempengaruhi dalam pengimplementasian sistem akuntansi instansi.
Selanjutnya, sama halnya dengan penelitian terdahulu sebagaimana yang diteliti oleh Rahmi (2009) dengan judul Penerapan sistem akuntansi instansi pada satuan kerja pengembangan kinerja pengelolaaan penyehatan lingkungan pemukiman sumatera utara (studi kasus pada satuan kerja pengembangan kinerja pengelolaan penyehatan lingkungan pemukiman sumatera utara) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa Pelaksanaan SAI pada satuan kerja pengembangan kinerja pengelolaan penyehatan lingkungan pemukimana sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kesalahan yang timbul dari pelaksanaan SAI biasanya dikarenakan oleh Human Eror( kesalahan manusia) yaitu kesalahan dalam perekaman data SPM dan SP2D, kesalahan yang terjadi misalnya, dalam pengetikan
kode SPM dan SP2D, sehingga pada saat melakukan proses
rekonsiliasi dengan KPPN akan memunculkan status tidak sama.
SIMPULAN Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa simpulan yang dapat disebutkan sebagai berikut: 1. Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Instansi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. Terlihat dari besar koeifisien determinasi dari kapasitas sumber daya manusia terhadap
implementasi SAI sebesar
0,093.
Ini menunjukkan
9,3%
keberhasilan implementasi sistem akuntansi instansi dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang ada di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sedangkan sisanya sebesar 91,7% dipengaruhi oleh variabel lain. 2. Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Instansi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan pengujian secara model menunjukan nilai Chi Square-hitung sebesar 1,769 lebih kecil dari pada nilai Chi-Square tabel yaitu sebesar 3,841. Serta pengujian secara signifikan menunjukan nilai
Wald sebesar 1,480 lebih kecil dibandingkan dengan nilai chi square yaitu sebesar 3,841.
SARAN Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut. 1. Komisi Pemilihan Umum perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang tegnologi informasi, walaupun hasil penelitian menunjukan tidak adanya pengaruh signifikan antara sumber daya manusia terhadap sistem akuntansi, namun secara positif keberhasilan suatu sistem ditentukan oleh sumber daya yang menjalankannya. Oleh karena itu diharapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo perlu lebih meningkatkan sosialisasi dan pendidikan serta pelatihan mengenai sistem akuntansi di lingkungan organisasi. Sehingga dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dapat meminimalisasi setiap masalah yang berhubungan dengan sistem akuntansi. 2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperhatikan serta mengkaji beberapa variabel lain selain kapasitas sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi implementasi sistem akuntansi instansi diantaranya dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan sistem, ukuran organisasi dan program pelatihan dan pendidikan pemakai. Sehingga dapat memperluas lagi ruang lingkup penelitian tentang sistem akuntansi instansi.
DAFTAR PUSTAKA
Desi, Indriasari. Ertambang, Nahartyo. 2009. Pengaruh kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi pada Pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. Jurnal Akuntansi. Jalil, Abdul 2008 Studi empiris tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna Akhir atas Aplikasi Sistem akuntansi instansi dan Sistem Akuntansi Aset Tetap Pada jajaran kanwil departemen agama
Provinsi jawa tengah. Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. Peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan Nomor PER 55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Rahmi, Desi. 2009. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Robbins, Stephen P. 2006. Perilaku Organisasi. Edisi Ke-10. Terjemahan Drs. Benyamin Molan. Jakarta: PT Indeks Wijayanti, Ririn. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (Survey Pada Kementerian Sosial RI).” Soegiharto. 2001. “Influence Factors Affecting The Performance Of Accounting Information System”. Gajah Mada International Journal of Business Volume III No. 2. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta Bandung.
