PENGARUH KAMPANYE NEGATIF DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) TANGERANG SELATAN (TANGSEL) 2011

PENGARUH KAMPANYE NEGATIF DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) TANGERANG SELATAN (TANGSEL) 2011

Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh : SOPIAN NIM : 104045201530

KONSENTRASI SIYASAH SYAR’IYYAH PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2011 M

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya hasil saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2.

Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan ssuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa hasil karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 15 Juni 2011

Sopian

KATA PENGANTAR

Dengan segala upaya dan usaha, penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga karya ilmiah ini dapat selesai. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan suri tauladan terbaik. Dengan ini pula, disampaikan terima kasih kepada seluruh dosen, rekan, serta sahabat karib, yang semuanya selalu memberikan masukan, saran, dan ilmu. Secara khusus penulis sampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, diantaranya kepada: 1.

Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2.

Dr. Asmawi, M.Ag selaku ketua Program Studi Jinayah Siyasah dan Bapak Afwan Faidzin, M.Ag selaku sekertaris Program Studi Siyasah syar’iyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian skripsi dan melengkapi persyaratan administrasi

3.

Fahmi Muhammad Ahmadi, M.Si dan Atep Abdurrofiq, M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, fikiran, dan tenaga untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

i

4.

Segenap pengurus Perpustakaan Utama, perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan fasilitasnya.

5.

Yang tercinta ayahanda H. Suhaeli dan ibunda Siti Romlah yang selalu memberikan

do’a

serta

dukungan

kepada

penulis

sehingga

dapat

terselesaikannya karya tulisan ini. 6.

Teruntuk kakanda, Drs. Samsudin Kohar, Saipul Anwar, SH. H. Muhammad, S. Pd. Bohari, S. Pd. Sukriyah. Safa’ah, SH. Soleha, S.Pd. Euis. yang telah member motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

7.

Yang penulis banggakan aliansi SS 2004. Othink SHI, yang mengangkat dirinya sendiri sebagai ketua eliansi tanpa sepengetahuan dari temantemannya sendiri, termasuk penulis tidak tahu. H. Asef, SHI. Yang selalu memberi semangat, serta dorongan, sehingga penulis sampai pada tujuan dan melangkah untuk tujuan selanjutnya. Embah Riduan, SHI, nyang lagi berusaha mengejar target, berjuang terus, gapai targetmu. Ba’uks, Armando, Pray, Aleks, yang lagi ngejar-ngejar gelar, kejar terus kawan sampai dapat. Jendol, SHI, yang solid kaga solid. Djaqye, yang selalu sibuk dengan bandnya. Koko, SHI, yang pinter membulak balikkan fakta, mulut adalah harimaumu, Ipung, SHI, dia yang lagi kerja sambil mengaji buat hati. Atul, SHI, yang badanya makin membesar, walaupun begitu dia sberhasil nyomot S2, Wawa, SHI, sikecil manja, yang lagi semangat ngejar-ngejar S2, Ririn, SHI, yang nyengir terus kalaw di foto. Putri, si bawel, yang kalaw sms kga nyambung. Dira, yang lagi

ii

membesarkan anaknya, dan lagi meneruskan kariernya, Baks, SHI, yang kalaw ngobrol seperti keong jalan, Thanks all. 8.

Yang penulis hormati kawan-kawan seperjuangan, Nurul el-Huda Baros Banten (Hamdi, Harun, Ombaks, Adit, maskur, berod, rikay, Aufa, Geveng, Nano, Satibi, Mohan, Jaenudin, Begeng, Hamdani, Idham) yang memberikan do’a nyang kaga putus-putus kepada penulis.

9.

IRMAS Lkw , 79 Club Motor, Sepeda Club cacink 79, Sepeda S2DL, team tafakurin, terima kasih untuk kebersamaannya.

10.

Malaikat penjaga kost san, bang Udin koeng, yang telah memfasilitasi penulis selama ada di kost san. Bang Tora, si penjaga Warnet, Rudi Copma, Oman, H. Suhad, Atin Tb, thanks dukunganya ok.

11.

Semua rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dorongannya, semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Jakarta: 22 Juni 2011 M

Penulis SOPIAN

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................

i

DAFTAR ISI......................................................................................................

iv

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...............................................................................

1

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah ............................................

8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................................

10

D. Metode Penelitian ..........................................................................

11

E. Tinjauan Pustaka ............................................................................

12

F. Sistematika Penulisan ....................................................................

14

TINJAUAN UMUM TENTANG KAMPANYE NEGATIF A. Definisi Kampanye Negatif ...........................................................

15

B. Makna Kampanye Negatif dalam Pemilihan Umum Di Negara

BAB III

Demokrasi ......................................................................................

21

C. Dinamika Transformasi Politik di Indonesia .................................

26

TINJAUAN YURIDIS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH A. Landasan Konstitusional Pemilihan Kepala Daerah ....................

37

B. Demografi Tangerang Selatan .......................................................

43

ii

BAB IV TINJAUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TANGERANG SELATAN A. Permasalahan dalam Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah .....

69

B. Kampanye dan Kemenangan Pemilu .............................................

84

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ....................................................................................

95

B. Saran-saran.....................................................................................

96

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................

98

LAMPIRAN

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Klimaks tuntutan demokratisasi pemilihan Kepala Daerah setelah berakhirnya era pemerintahan sentralistik adalah disahkannya Undang-udang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jika UU Pemerintahan Daerah sebelumnya, yakni UU Nomor 22 Tahun 1999, masih mengatur pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, UU Pemerintahan Daerah yang baru mengamanatkan Pilkada dilaksanakan secara langsung. Pengaturan Pilkada langsung menunjukkan respon atas tiga hal tuntutan yang mendasar dan saling terkait. Pertama, respon terhadap keinginan melaksanakan demokratisasi hingga ke tingkat lokal. Kedua,respons legal formal,kebutuhan untuk melakukan penyesuaian dengan ketentuan ketentuan baru. Ketiga, respons praktikal, keinginan menemukan model sistem pemilihan (Pemilu) kepala daerah yang mampu menjadi solusi praktis bagi kelemahan-kelemahan sistem pemilihan kepala daerah sebelumnya yang dipenuhi berbagai macam praktek kecurangan. Pelaksanaan Pilkada secara langsung ternyata menunjukkan dinamika yang tinggi. Selain kesuksesan menghadirkan pemimpin daerah, Pilkada secara langsung dibeberapa daerah dinodai oleh konflik sosial. Dinamika tersebut memunculkan penilaian kritis tentang makna Pilkada secara langsung dalam 1

2

penyelenggaraan pemerintahan. Respons terhadap perkembangan tersebut mendorong perlunya pencermatan terhadap aturan mengenai penyelenggaraan Pilkada. Pelbagai aspek perlu dikaji, mulai dari makna demokrasi yang bersifat filosofis sampai dengan hal-hal yang menyangkut teknis penyelenggaraan, seperti pendaftaran pemilih dan pencalonan. Studi tersebut disertai pula dengan telaah akademik mengenai dasardasar pelaksanaan pemerintahan dan melakukan komparasi dengan praktek pemerintahan daerah di negara lain. Setiap event demokrasi langsung baik Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, maupun Pemilihan Legislatif di sejumlah wilayah ditandai dengan kampanye negatif (negative campaign) dan kampanye hitam (black campaign) oleh kandidat. Masing-masing kandidat bukan hanya menonjolkan diri sendiri tetapi juga membuat citra negatif kandidat lawan. Kampanye negatif ini ada yang dilakukan secara terang-terangan lewat kampanye terbuka, tetapi ada juga yang dilakukan secara tersembunyi misalnya melalui selebaran atau percakapan dari mulut ke mulut. Kampanye negatif akhir-akhir ini kian populer dalam kosa kata politik di Indonesia. Kendati demikian pemahaman terhadap makna kampanye negatif nampak belum dilakukan secara maksimal selama masa demokrasi langsung pasca reformasi. Pertama, terkait pemahaman terhadap makna kampanye negatif. Baik publik, birokrasi, elit politik maupun para pelaku politik seringkali belum mampu memahami apa makna dari kampanye negatif yang sebenarnya. Pemahaman kampanye negatif seringkali dikaburkan atau disamakan dengan

3

kampanye hitam. Kedua istilah ini mirip tetapi pada dasarnya berbeda, tentu saja memiliki makna dan implikasi yang berbeda dalam perilaku dan budaya politik. Kedua, terkait dengan studi terhadap fenomena kampanye negatif juga nampak belum banyak dilakukan di Indonesia. Beberapa kajian yang berkembang dalam ilmu komunikasi politik selama ini nampak hanya sebatas melakukan analisis terhadap strategi dan taktik kampanye baik dalam Pilkada maupun Pemilu Presiden. Kampanye politik cenderung hanya dilihat sebagai salah satu instrument dalam kontestasi politik. Sedangkan studi yang fokus pada pembahasan kampanye negatif masih cenderung absen dalam bidang kajian ilmu politik maupun ilmu komunikasi politik. The

American

Heritage

Dictionary

of

the

English

Language

mendefinisikan kampanye negatif (negative campaign) sebagai sebuah kampanye yang berisi : “a statement or act indicating or expressing a contradiction, denial, or refusal”; a statement or act that is highly critical of another or of others. Kampanye negatif dalam hal ini dimaknai sebagai sebuah kampanye politik yang mengekspresikan, memuat atau di dalamnya terdapat negasi, atau penyangkalan terhadap kebenaran fakta.1 Cleveland Ferguson mendifinisikan kampanye negatif sebagai kampanye politik yang dilakukan oleh masing-masing kandidat dan partai politik untuk mendapatkan keuntuntungan dengan cara memberikan referensi atau mengalamatkan aspek-aspek negatif dari competitor baik kandidat

1

Cleveland Ferguson, The Politics of Ethics and Elections diakses dari http://www.law.fsu. edu/journals/lawreview/frames/ 242/fergfram.html

4

maupun partai. Aspek-aspek negative tersebut dapat berupa atribut, isu, atau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepentingan public. Aspek-aspek negatif tersebut disampaikan dengan cara yang beragam, mulai dengan membuat logika, hingga menyerang dan merusak karakter, personalitas dan kebijakankebijakan publik lawan dengan harapan mendapatkan keuntungan politik lebih. Fenomena dilapangan yang seringkali berkembang, kampanye negatif diwarnai dengan cara-cara dan trik yang kotor. Isu-isu negatif seringkali terus digunakan untuk mengundang daya tarik publikasi media. Bahkan kampanye negatif seringkali dilakukan dengan mengkobinasikan jaringan dan teknik dari kelompok-kelompok lobbying untuk melakukan serangan-serangan politik kepada lawan.2 Beberapa Pilkada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara marak dengan menunjukkan informasi negatif mengenai calon (misalnya dugaan korupsi, penghinaan agama, sejarah masa lalu dan sebagainya) sangat menentukan preferensi pemilih pada calon. Mereka yang percaya dengan informasi negatif mengenai calon, cenderung untuk tidak memilih calon tersebut dalam Pilkada. Sebaliknya mereka yang tidak mempercayai informasi negatif itu, cenderung untuk tetap memilih calon. Hal ini menunjukkan gambaran pemilih yang pasif, statis dan tidak rasional, tidak selamanya benar. Pemilih ternyata memeriksa isu-su yang ada di seputar kandidat. Kepercayaan mereka terhadap

2

Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia, Kampanye Negatif Dalam Pilkada, Edisi 11 Maret 2008, h. 1.

5

isu-isu itu sedikit banyak menentukan kandidat yang akan dipilih. Akan tetapi, besar kecilnya dampak dari informasi negatif calon itu sangat ditentukan oleh seberapa banyak orang yang tahu (pernah mendengar) mengenai informasi negatif. Jika informasi negatif mengenai calon itu hanya dikenal oleh sedikit pemilih, informasi itu hanya informasi elitis yang juga hanya berdampak pada sedikit pemilih saja.3 Cleveland Ferguson berpendapat bahwa iklan kampanye negatif (negative campaign advertising) telah lama berkembang dalam tradisi demokrasi di Amerika sejak masa kemenangan John Adams terhadap Thomas Jefferson dalam Pemilu presiden Amerika tahun 1796. Ada beberapa definisi yang berkembang terkait dengan iklan kampanye negatif. Namun dari beragam definisi yang ada, nampak belum ada kesepakatan yang tetap tentang makna dari iklan kampanye negatif. Yang menjadi kesamaan dari kecenderungan definisi dari iklan kampanye negatif yang muncul adalah kesamaan tujuan yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan pengaruh dan tingkat dukungan dalam arena pemilihan. Beberapa definisi tentang iklan kampanye negatif (negative campaign advertising) misalnya dikemukakan oleh Terry Cooper. Ia mendefinisikan iklan kampanye negatif sebagai serangkaian iklan yang berisi segala sesuatu yang bersifat persuasif untuk menyerang kekuatan lawan dengan menunjukkan berbagai kelemahannya berdasarkan data dan fakta yang ada.4

3

Terry Cooper, “Negative Image”, Campaigns & Elections, September 1991, hal. 21 Cleveland Ferguson, The Politics of Etics and Election: Can negative Campaign Advertising Be Regulated in Florida? 4

6

Fenomena menarik dalam proses Pemilukada Tangerang Selatan, dari aspek strategi komunikasi para kandidat. Pemilihan Langsung Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) yang berjalan dua putaran, pada 13 November 2010 dan 27 Februari 2011, telah meninggalkan fenomena menarik. Tidak hanya dari sudut kalkulasi kekuatan politik serta konstelasinya, tetapi juga aspek komunikasi yang merupakan bagian penting dari proses Pilkada tersebut. Pilkada yang diikuti oleh empat pasangan calon Yayat – Norodom, Rodhiyah – Sulaeman, Arsyid – Andre, dan Airin – Benyamin tersebut, masing-masing memiliki gaya kampanye (campaign) yang berbeda. Hal itu dipengaruhi oleh latar belakang si calon, pengalaman, sumber daya, serta strategi kampanye. Sengketa hasil pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi yang semula merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Pemindahan wewenang ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memasukkan pilkada dalam pengertian “pemilu”. Didalan pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Sehingga sejak pilkada dimasukkan dalam pengertian “pemilu”, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan Hasil pemilihan umum Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Pemilukada Tangerang Selatan, KPU Provinsi Tangerang Selatan

7

2011, melalui Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 44/Kpts/KPU Tangerang Selatan/XI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2011, memutuskan : 1. Pasangan calon walikota dan wakil walikota Pemilihan Kota Tangerang Selatan dengan Nomor urut 1 atas nama Drs. Yayat Sudrajat, MM,M.Si. dan H. Moch Norodom Sukarno, S.ip memperoleh sejumlah 22.640 suara 2. Pasangan calon walikota dan wakil walikota Pemilihan Kota Tangerang Selatan dengan Nomor urut 2 atas nama Hj.Rodhiyah Nasibah,S.Pd dan H.E Sulaiman Yasin memperoleh sejumlah 7518 suara 3. Pasangan calon walikota dan wakil walikota Pemilihan Kota Tangerang Selatan dengan Nomor urut 3 atas nama Drs. Arsid, M.Si. dan Andreas Taulany memperoleh sejumlah 187.778 suara 4. Pasangan calon walikota dan wakil walikota Pemilihan Kota Tangerang Selatan dengan Nomor urut 4 atas nama Hj. Airin Rachmy Diani,SH.MH dan Drs.H. Benyamin Davnie memperoleh sejumlah 188.893 suara Terhadap putusan KPUD tersebut di atas, pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 mengajukan permohonan keberatan. Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan dengan membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum keputusan KPU Tangerang Selatan tersebut. Pemohonan yang dikabulkan adalah permohonan yang terbukti beralasan. Selain itu MK juga mengabulkan pemohonan pemohon berupa pemungutan suara ulang. Hal yang

8

menarik dari putusan ini ialah terkait objek yang diperkarakan berupa pelanggaran yang bukan merupakan hasil dari pemilihan umum dan putusan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Dalam hal ini MK mendasarkan pada yurisprudensinya yang telah dibangun dalam memberikan pandangan hukumnya. Putusan MK ini menarik untuk dianalisis karena telah kesekian kalinya MK dapat mengesampingkan aturan formalnya. Proses beracara dalam perkara ini dapat dianalisis dalam perspektif hukum acara MK. Maka penulis mencoba melihat prespektif politik dalam lingkup kecamatan Serpong. Kecamatan Serpong merupakan suatu kawasan sub urban pingiran Jakarta yang masyarakatnya heterogen dan multi etnis di mana infra struktur politiknya sudah terbentuk secara matang dan tingkat kesadarannya cukup tinggi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kampanye negatif, sehinga penulis tertarik untuk menulis tugas akhir dengan judul “Pengaruh Kampanye Negatif dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) 2011”.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah 1.

Identifikasi Masalah a. Bagaiman pengaruh masyarakat terhadap Kampanye Negatif yang terjadi di Tangerang Selatan ? b. Bagaimana pengaturan Pemilukada langsung di daerah Tangerang

9

Selatan? c. Metode apasajakah yang diterapakan pada saat terjadi kampanye negatif di Tangerang Selatan? d. Bagaimana pengaruh Kampanye Negatif dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tangerang Selatan (Tangsel) 2011? e. Bagaiman Proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tangerang Selatan (Tangsel) 2011? 2.

Pembatasan Masalah Untuk membatasi permasalahan, maka pembahasan dalam penulisan ini dibatasi pada: a.

Kampanye negatif sebagai informasi negatif mengenai kandidat

b.

Sejauh mana pemilih mendengar dan percaya akan berbagai informasi negatif mengenai calon tersebut. Bagaimana pemilih menggunakan informasi negatif itu sebagai dasar untuk memilih kandidat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tangerang Selatan 2011.

3.

Perumusan Masalah Tulisan ini akan menyoroti sejauh mana Kampanye Negatif itu diketahui oleh pemilih pada umumnya, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: a. Bagaimana pengaruh Kampanye Negatif dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) Tangerang Selatan (Tangsel) 2011? b. Bagaimana proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah

10

(pemilukada) Tangerang Selatan (Tangsel) 2011?

C. Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan diantaranya : 1. Untuk mengetahui pengaruh Kampanye Negatif dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tanerang Selatan (Tangsel) 2011. 2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tangerang Selatan (Tangsel) 2011. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai barikut : 1. Berdasarkan pendekatan political science diharapkan dapat memperkaya penelitian di bidang politik khususnya pada Kampanye Negatif di Tangerang Selatan. 2. Kegunaan praktis dari penelitian kuantitatif ini untuk memberi informasi, masukan dan pertimbangan bagi stake holder untuk memahami persoalanpersoalan politik. 3. Diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kampanye negatif daerah Tangerang Selatan terutama dengan pendekatan religio-politik yang jarang dilakukan. 4. Diharapkan dapat mengungkap fenomena kampanye negatif di Tangerang Selatan.

11

D. Metodologi Penelitian 1.

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode untuk memahami fenomena sosial yang diteliti. Data yang diperoleh berupa data sistematis, faktual, dan akurat. Serta menunjukkan data yang otentik.5

2.

Teknik Pengumpulan Data Metode penghimpunan data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah dengan menggunakan: Studi Dokumentasi. Penulis mengumpulkan data-data yang akan digunakan untuk memperkaya skripsi diantaranya adalah bersumber dari buku, jurnal, dokumen hasil penelitian, literatur-literatur lain berupa, media elektronik.

3.

Teknik Analisis Data. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.6 Analisis deskriptif adalah untuk memperoleh gambaran tentang uraian dan informasi tentang Pengaruh Kampanye Negatif dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tangerang Selatan (Tangsel) 2011. Dengan kata lain analisis deskriptif7 adalah analisis untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta informasi tentang Pengaruh Kampanye Negatif dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah 5

Soerjono Soekamto dan Sri Mujdi, “Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 2006), hal. 24. 6

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Reserch dan Development, Bandung, Alfabeta, 2007, Cet. Ketiga, h. 8-9 7

Sumadi Suryabrta, Metode penelitian, Jakarta, Raja Gravindo Persada, 2000, Cet. Keduabelas, h. 1

12

(Pemilukada) Tangerang Selatan (Tangsel) 2011.

E. Tinjauan Pustaka Untuk mendukung penelitian ini, penulis berupaya untuk mencari berbagai informasi dan tinjauan pustaka yang mendukung penelitian ini. Berikut paparan tinjauan umum atas sebagian karya-karya peneliti tersebut : Clevelland Ferguson, 2000 dalam The Politics of Ethic and Election, Can Negativ, menjelaskan bahwa politik untuk mendapat keuntungan dengan cara memberikan refrensi atau menyelamatkan aspek-aspek negatif dari compotitor baik kandidat maupun partai melalui kampanye negatif. Aspek-aspek negatif tersbebut, dapat berupa atribut, isu atau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepentingan publik. Aspek-aspek negatif tersebut disampaikan dengan cara yang beragam mulai dengan membuat logika pembeda (contrast), hingga menyerang dan merusak karakter, personalitas dan kebijakan-kebijakan publik lawan dengan harapan mendapatkan keuntungan politik lebih. Fenomena di lapangan yang sering kali berkembang, kampanye negatif diwarnai dengan cara-cara dan trik yang kotor. Isu-isu negatif sering kali digunakan untuk mengundang daya tarik publikasi media. Bahkan kampanye negatif sering kali dilakukan dengan mengombinasikan jaringan dan teknik dari kelompok-kelompok lobbying untuk melakukan serangan-serangan politik kepada lawan.8

8

Cleveland Ferguson, The Politics of Etics and Election: Can negative Campaign Advertising Be Regulated in Florida?

13

Terry Cooper mndefinisikan iklan kampanye negatif sebagai serangkaian iklan yang berisi segala sesuatu yang bersifat persuasif untuk menyerang kekuatan lawan dengan menunjukan berbagai kelemahannya berdasarkan data dan fakta yang ada.9 Sedangkan Gina M. Garrmone mendefinisikan kampanye iklan negatif merupakan iklan politik yang berisi hal-hal yang bersifat menyerang (attacks) kepada personalitas kandidat lainnya atau partai politik dari kandidat tertentu dengan menggunakan isu tertentu.10 Bill Huey mendefinisikan iklan kampanye negatif sebagai sebuah iklan politik yang berisi segala sesuatu yang memuat informasi negatif untuk melemahkan kekuatan kandidat atau partai politik lainnya yang menjadi kompetitor.11 Data-data yang diperoleh di lapangan akan menjadi data primer dalam penulisan skripsi ini. Di samping itu, dalam penulisan ini penulis juga memuat tulisan-tulisan artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan sebagai data sekunder dan penunjang yang mendukung dalam fokus pembahasan yang dipilih. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada judul skripsi yang khusus mengkaji tentang Pengaruh Pemilihan Umum Kepala Daerah Respon Tangerang Selatan terhadap Fakta Kampanye Negatif Dalam Pilkada 2011 yang dibahas rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan Siyasah 9

Terry Cooper, Negative Image, Campaigns and Elections, 1991, h. 21.

10

Gina M. Garrmone, Voter Respons to Negative political ADS, Jurnalism Quarterly, 1984, h. 251-253. 11

Bill Huey, Where’s The Beef, Campaign and Elections, Juni, 1995, h. 67.

14

Syar’iyyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk itu penulis tertarik mengungkap dan mendeskrisikan Pengaruh Kampanye Negatif dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tangerang Selatan 2011.

F. Sistematika Penulisan BAB I Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. BAB II Menjelaskan konsep dasar atau teori Kampanye Negatif, Konsep Kampanye Negatif politik di negara demokrasi, Bentuk-bentuk Kampanye Negatif, Pengaruh Kampanye Negatif dalam Pemilihan Umum. BAB III Menguraikan tinjauan Yuridis Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tangerang Selatan. BAB IV Berusaha menganalisis permasalahan terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah, faktor yang Mempengaruhi Terhadap Kampanye Negatif Tangerang Selatan. BAB V Penutup akan menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang telah dituangkan dalam bab-bab sebelumnya dan mengajukan saran atau rekomendasi sebagai implikasi teoretis maupun praktis penelitian ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KAMPANYE NEGATIF

A. Definisi Kampanye Negatif Dalam terminology politik dan pemilu, ada yang disebut sebagai kampanye hitam atau black campaign. Istilah ini bukan berarti kampanye yang dilakukan malam hari, atau kampanye yang dilakukan oleh orang berkulit hitam. Black Campaign, memang istilah “prokem” atau istilah serapan dari bahasa asing (Inggris). Sebelum kita mengetahui apa definisi dari istilah black campaign atau kampanye hitam, secara sistematis kita harus mengetahui dahulu apa arti dari kampanye. Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang disebut sebagai kampanye adalah: kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Jadi berdasarkan pada definisi diatas, kampanye dalam perhelatan pemilu, apapun bentuk pemilu itu (Pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wapres, Bupati, Walikota, Kepala Desa, dan pemilihan lain dalam konteks pemberian suara oleh masyarakat), harus dilakukan dengan cara yang lurus, bersih dan terang.1

1

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hal 405

15

16

Artinya, kampanye adalah sebuah propose to something. Kampanye adalah suatu perilaku dari seorang calon atau dari orang-orang atau partai atau kelompok yang mendukungnya, untuk meyakinkan orang-orang agar mau memilihnya, dengan menunjukkan dan menawarkan atau menjanjikan apa yang akan diperbuat, apa yang akan dilakukan, apa yang akan diperjuangkan, apabila orang-orang memilih calon tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi kampanye menurut Undang-Undang 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah definisi yang positif. Kampanye Negatif merupakan salah satu fenomena politik yang seringkali muncul dalam berbagai peristiwa Pemilu di berbagai negara demokrasi. Bahkan hampir dipastikan kontestasi Pemilu dalam sistem yang demokrasi tidak lepas dari munculnya kampanye politik negatif. Oleh karena itu, fenomena kampanye politik negatif dianggap menjadi perhatian utama dari banyak kalangan. Sebab, kampanye politik negatif dalam hal ini berkembang tidak hanya pada arena panggung kampanye formal yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pemilu, namun juga dalam keseluruhan peristiwa Pemilu yang sedang berlangsung. Kampanye negatif di sini dapat berlangsung dalam media Televisi baik melalui pemberitaan dan iklan maupun di luar media dalam berbagai peristiwa politik yang bersifat terbuka yang dihadiri oleh publik.

17

Kampanye negative dalam hal ini dimaknai sebagai sebuah kampanye politik yang mengekspresikan, memuat atau di dalamnya terdapat negasi, atau penyangkalan terhadap kebenaran fakta.2 Cleveland Ferguson mendefinisikan kampanye negatif sebagai kampanye politik yang dilakukan oleh masing- masing kandidat dan partai politik untuk mendapatkan keuntuntungan dengan cara memberikan referensi atau mengalamatkan aspek-aspek negatif dari competitor baik kandidat maupun partai. Aspek-aspek negatif tersebut dapat berupa atribut, isu, atau kebijakankebijakan yang terkait dengan kepentingan publik. Aspek-aspek negatif tersebut disampaikan dengan cara yang beragam, mulai dengan membuat logika pembeda (contrast), hingga menyerang dan merusak karakter, personalitas dan kebijakankebijakan publik lawan dengan harapan mendapatkan keuntungan politik lebih. Fenomena di lapangan yang seringkali berkembang, kampanye negatif diwarnai dengan cara-cara dan trik yang kotor. Isu-isu negatif seringkali terus digunakan untuk mengundang daya tarik publikasi media. Bahkan kampanye negatif seringkali dilakukan dengan mengkobinasikan jaringan dan teknik dari kelompok-kelompok lobbying untuk melakukan serangan-serangan politik kepada lawan.3

2

3

Lihat The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition, 2000

Cleveland Ferguson, The Politics of Ethics and Elections : Can Negative Campaign Advertising Be Regulated in Florida?, diakses dari http://www.law.fsu.edu/journals/lawreview/ frames/ 242/fergfram.html.

18

Cleveland Ferguson berpendapat bahwa iklan kampanye negatif (negative campaign advertising) telah lama berkembang dalam tradisi demokrasi di Amerika sejak masa kemenangan John Adams terhadap Thomas Jefferson dalam Pemilu presiden Amerika tahun 1796. Ada beberapa definisi yang berkembang terkait dengan iklan kampanye negatif. Namun dari beragam definisi yang ada, nampak belum ada kesepakatan yang tetap tentang makna dari iklan kampanye negatif. Yang menjadi kesamaan dari kecenderungan definisi dari iklan kampanye negatif yang muncul adalah kesamaan tujuan yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan pengaruh dan tingkat dukungan dalam arena pemilihan. Beberapa definisi tentang iklan kampanye negatif (negative campaign advertising) misalnya dikemukakan oleh Terry Cooper. Ia mendeinisikan iklan kampanye negatif sebagai serangkaian iklan yang berisi segala sesuatu yang bersifat persuasif untuk menyerang kekuatan lawan dengan menunjukkan berbagai kelemahannya berdasarkan data dan fakta yang ada.4 Sedangkan Gina M. Garromone mendiinisikan kampanye iklan negatif merupakan iklan politik yang berisi hal-hal yang bersifat menyerang (attacks) kepada personalitas kandidat lainnya atau partai politik dari kandidat tertentu dengan menggunakan isu tertentu.5 Bill Huey mendeinisikan iklan kampanye negatif sebagai sebuah iklan politik yang berisi segala sesuatu yang memuat informasi negatif (negative

4

5

Terry Cooper, “Negative Image”, Campaigns & Elections, September 1991, hal. 21

Gina M. Garromone, “Voter Response to Negative Political Ads”, Journalism Quarterly, 1984, hal. 251- 253.

19

information) untuk melemahkan kekuatan kandidat atau partai politik lainnya yang menjadi kompetitor.6 Pakar lainnya, seperti Adam Goodman mendeisikan iklan kampanye negative sebagai sebuah iklan yang menggunakan metode pesan kampanye yang berisi pembeda (contrasting) terhadap kandidat dan parpol yang menjadi kompetitor dengan menggunakan pendekatan yang membangkitkan aspek-aspek emosi pemilih.7 Sedangkan Sharyne Merritt mendefinisikan iklan kampanye negatif adalah iklan politik yang memuat pesan-pesan politik yang dianggap mampu mendegradasi persepsi publik terhadap kandidat dan partai politik yang menjadi lawannya.8 Di Indonesia, adanya kampanye negatif termasuk iklan kampanye negatif dianggap akan meningkatkan rasionalitas pemilih berhadapan dengan elite politik. Kampanye negatif merupakan sarana efektif untuk menggeser paradigma masyarakat pemilih dalam kehidupan politik, yakni dari tendensi emosional menuju rasionalitas pemilih. Bangkitnya rasionalitas pemilih ditandai dengan semakin kritisnya mereka dalam menentukan siapa kandidat yang layak untuk menjadi pemimpin. Pilihan-pilihan itu terkait dengan penilaian visi dan misi, integritas kandidat, kualitas individu dan programnya, bukan pilihan-pilihan karena satu agama, satu suku, satu keluarga, dan satu kelompok. Melalui 6

Bill Huey, “Where’s the Beef?”, Campaigns & Elections, Juni 1995, hal. 67.

7

Adam Goodman, “Going Negative! Producing TV: A Survival Guide”, Campaigns and Elections, Juli 1995, hal. 22. 8

Sharyne Merritt, “Negative Political Advertising: Some Empirical Findings”, Journal of Advertising, No. 27.

20

kesadaran pemilih, sedikit demi sedikit para politikus korup yang selama ini memanfaatkan ikatan emosional masyarakat akan tergusur dari arena politik.9 Cleveland Ferguson membagi kampanye iklan (Negate Negatif Campaign Advertising) melalui media massa dalam tiga jenis. Pertama, Fair Negative Campaign Advertising. Kedua, False Negative Campaign Advertising Ketiga, Deceptive Negative Campaign Ddvertising. Pola pemilihan tema dan isi dari iklan kampanye negatif seringkali menggunakan salah satu atau beberapa strategi Pertama, Reinforcement Strategy. Kedua, Rationalization Strategy. Ketiga, Inducement Strategy. Keempat Confrontazion Strategy.10 Pilihan-pilihan strategi dalam menjalankan kampanye negatif juga terus mengalami modiikasi yang luar biasa karena kreatiitas masing-masing politisi dan konsultan politiknya. Di luar itu semua, teknik, metode dan strateg penggunaan kampanye negatif saat ini terus berkembang dengan pesar di berbagai negara demokrasi. Adakalanya kampanye negatif atau negative political advertising dapa dilakukan dengan cara dan tujuan yang etis dan positif, sesuai dengan derajat rasionalitas dan budaya politik masyarakat. Namun banyak juga yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak etis dan negatif. Kampanye Politik, Negative Campaign, dan Black Campaign. Dalam arena Pemilu, baik kandidat maupun partai politik setidaknya dapat melakukan 9

Adnan Topan Husodo, “Politisasi Korupsi dan Pemilihan Kepala Daerah”, Koran Tempo, 23 Februari 2005. 10

Paul R. Baines, “Voter Segmentation and Candidate Positioning”,dalam Bruce I Newman (eds), Handbook of Political Markerting,London, Sage Publications, 1999, hal. 407-408

21

tiga cara dalam proses kampanye politik.11 Pertama, dengan pola Public Relations, yaitu dengan serangkaian teknik dan metode Public Relations melalui daya dukung industri media masa cetak dan elektronik. Kedua, Personal Contact, yaitu melalui sejumlah kontak personal. Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan berbagai pertemuan langsung dalam kampanye politik, safari politik dan kegiatan interaksi langsung lainnya dengan pemilih. Ketiga, Advertisements, yaitu dengan menggunakan sejumlah iklan-iklan politik baik iklan politik dalam media massa cetak dan elektronik maupun iklan media ruang.

B. Makna Kampanye Negatif dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Negara Demokrasi Dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.12 Didalam Pasal 84 tersebut terdapat larangan terhadap kampanye pemilu yang tidak boleh dilakukan adalah: 1.

Kampanye tidak boleh mempersoalkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

2.

Kampanye tidak boleh dilakukan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11

Gunter Schweiger dan Michaela Adami, “The Nonverbal Image of Politicians and Political Parties”, dalam Bruce I Newman (eds), Handbook of Political Markerting, London, Sage Publications, hal. 355. 12

Paul R. Baines, “Voter Segmentation and Candidate Positioning”,dalam Bruce I Newman (eds), Handbook of Political Markerting, 407-408.

22

3.

Kampanye tidak boleh dilakukan dengan cara menghina seseorang, ras, suku, agama, golongan calon atau peserta pemilu yang lain.

4.

Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

5.

Mengganggu ketertiban umum.

6.

Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.

7.

Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Peserta Pemilu.

8.

Menggunakan fasilitas pemerintah,tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

9.

Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan.

10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Kesepuluh larangan kampanye tersebut itulah yang bisa dikategorikan sebagai kampanye negatif. Larangan kampanye yang pertama dan kedua adalah karena hal tersebut adalah bentuk kampanye yang inskonstitusional atau melanggar UUD 1945. Larangan kampanye yang ketiga dan keempat inilah yang disebut sebagai black campaign. Larangan kampanye yang kelima, keenam dan ketujuh adalah karena hal tersebut adalah bentuk kampanye yang anarkhis dan chaos atau yang rawan menimbulkan huru hara dan kerusuhan. Larangan kampanye yang kedelapan dan kesembilan adalah karena hal tersebut adalah bentuk kampanye terselubung. Larangan kampanye yang kesepuluh, adalah

23

karena hal tersebut adalah bentuk kampanye money politics atau kampanye menggunakan kekuasaan uang. Sehingga berdasarkan pada definisi Pasal 1 angka 26 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksud black campaign adalah suatu model atau perilaku atau cara berkampanye yang dilakukan dengan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang calon atau sekelompok orang atau partai politik atau pendukung seorang calon terhadap lawan atau calon lainnya. Kampanye terbuka untuk pemilu presiden baru dimulai 12 Juni 2009. Namun, perang kata-kata dan wacana di antara para kandidat dengan tim kampanyenya sudah dimulai berminggu- minggu lalu. Kampanye damai, etis, santun, dan tidak saling menyerang cuma ilusi? Nyatanya, ajakan untuk beretika dalam berpolitik selalu saja dibarengi dengan serangan-serangan terhadap para pesaing. Bahkan, ajakan tersebut merupakan bentuk serangan juga karena ada pesan implisit di baliknya yang ingin menunjukkan bahwa lawan politik tidak mengenal etika dan kesantunan dalam berpolitik. Ajakan ini sudah menjadi semacam mekanisme defensif dari para kandidat yang ”diserang”. Di satu sisi, memang rakyat menginginkan kampanye damai dan bebas dari kekerasan. Di sisi lain, rakyat juga membutuhkan dan menginginkan kampanye yang mendidik sehingga mereka dapat menentukan pilihannya secara

24

bijak pada hari pencontrengan. Kampanye yang sekadar damai adalah kampanye yang jauh dari memuaskan. Kampanye perlu disertai dengan keterbukaan dan kejujuran sehingga kampanye dapat menjadi bentuk pendidikan politik untuk rakyat.13 Kritik terbuka terhadap pesaing sering kali divonis sebagai bentuk kampanye negatif dan kampanye negatif sering kali diidentikkan dengan sesuatu yang buruk. Sulit dilupakan ketika salah seorang calon presiden setelah ”diserang” oleh pesaingnya mengatakan bahwa tidaklah elok menjelek-jelekkan, tidaklah baik dan santun di mata rakyat. Tunggu dulu. Justru kampanye yang melulu serba positif dapat menyebabkan pembodohan publik karena memberikan gambaran realitas yang tidak lengkap. Kenyataannya, kampanye negatif tidaklah selalu buruk. Bahkan kampanye negatif justru bisa dilihat sebagai bentuk pendidikan politik. Sangat salah kaprah jika kita menolak habis kampanye negatif, padahal lewat kampanye negatif rakyat bisa mengenal lebih jauh para kandidat yang berkompetisi. Kita semua ingin rakyat menentukan pilihannya pada hari pemilu bukan berdasarkan janji dan klaim sepihak. Tapi kita ingin rakyat memilih pemimpinnya untuk lima tahun mendatang dengan pengetahuan dan informasi yang selengkaplengkapnya. Sayangnya, memang dalam demokrasi, meski ada kebebasan media yang relatif cukup baik, informasi masih relatif mahal dan tidak mudah diakses

13

Harian Kompas, Selasa 16 Juni 2009, Sunny Tanuwidjaja, Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS; Kandidat Doktor Ilmu Politik di Northern Illinois University.

25

oleh kebanyakan rakyat jelata. Informasi yang tersedia, apalagi dalam musim kampanye, kebanyakan datang dari para elite politik yang bertarung. Jika kampanye serba normatif dan serba positif, akan sangat sulit bagi rakyat untuk mengenal para kandidatnya secara lengkap, mengingat informasi yang tersedia hanya yang baik-baik. Kampanye negatif memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memperoleh informasi tentang para kandidat yang lebih lengkap. Paling tidak, ada penyeimbang terhadap wacana maupun informasi sepihak yang serba baik dan positif seorang calon. Inilah indahnya demokrasi. Dalam demokrasi ada persaingan antarelite dan dalam persaingan antarelite inilah rakyat dapat meraup keuntungan yang optimal. Ketika ada kampanye negatif yang dilakukan para elite terhadap pesaingnya, rakyat sebagai pemilih dapat melihat sisi negatif para kandidat. Dengan kata lain, adanya kampanye negatif merupakan kesempatan bagi rakyat sebagai pemilih untuk bukan hanya tahu keunggulan dan keberhasilan para kandidat, tetapi juga kelemahan dan kegagalan mereka. Tulisan ini tidak bermaksud mengajak para calon kandidat untuk memfitnah. Fitnah penuh dengan ketidakjujuran. Justru tulisan ini mengajak para kandidat untuk berkampanye secara jujur dan terbuka agar kampanye tidak hanya menjadi kesempatan tebar pesona, tapi juga kesempatan untuk mendidik rakyat. Sepertinya perlu ada redefinisi kampanye negatif. Kampanye negatif janganlah diartikan sempit sebagai black campaign atau fitnah, melainkan

26

kampanye yang semata menunjukkan kelemahan lawan politik. Tentu ini sah-sah saja dalam berdemokrasi dan berkompetisi. Para kandidat dan tim kampanyenya hendaknya memaknai etika dan kesantunan politik secara lebih substansial dan mendalam, bukan sekadar wacana indah yang semu. Memang ada yang aneh dengan standar kesantunan dan etika kita. Sebenarnya kesantunan dan etika yang sejati adalah kejujuran dan keterbukaan, terhadap lawan maupun terhadap rakyat. Kesantunan dan etika politik yang sejati adalah ketika para elite politik yang bersaing dapat berjabat tangan serta bekerja sama membangun bangsa setelah bersaing dalam pemilu dan saling mengkritik secara jujur dan terbuka.

C. Dinamika Transformasi Politik di Indonesia Perilaku

elit

yang

berorientasi

kepada

kekuasaan

subyektif

mengakibatkan setelah lebih satu dasa warsa transformasi politik, masyarakat belum banyak mencapai kemajuan. Pada hal bangsa Indonesia memiliki semua persyaratan untuk berhasil.14 Selama lebih dari satu dekade bangsa Indonesia telah mengalami suatu proses perubahan politik yang sangatsubtansial. Suatu perubahan politik dari sistem otoritarian ke demokrasi yang kalau dilihat dari tingkat akselerasi perubahan dapat dikategorikan sebagai sebuah revolusi demokrasi. Sebuah peristiwa yang bisa disebut contradictio in terminis, karena demokrasi tidak dapat dilakukan secara revolusioner. Sementara itu bangsa 14

The country has all the ingredients for success: a stable democracy, a wealth of natural resources and a large consumer market. But Indonesia is not keeping pace with Asia’s booming economies”. (Majalah ”Time” edisi 12 September, 2008.)

27

Indonesia dalam waktu yang sangat singkat telah terjadi perubahan yang luar biasa, mulai dari perubahan UUD 1945, pemilihan presiden secara langsung, dibentuknya parlemen bikameral, pembentukan Mahkamah Konstitusi, pemilihan kepala daerah langsung, dan lain sebagainya. Karakter revolusioner itulah yang menyebabkan bangsa Indonesia tidak dapat menyusun konstitusi yang sempurna serta membangun lembaga dan kultur politik yang dapat segera menopang struktur kekuasaan demokrasi yang masih sangat muda. Oleh karena itu wajah perpolitikan di Indonesia selama lebih satu dasa warsa sepuluh tahun sarat dengan pertarungan politik dari para elit yang ingin berkuasa, mempertahankanm kekuasan atau mereka yang ingin lebih berkuasa. Kiblat politik yang sangat didorong oleh godaan nafsu berkuasa telah menyingkirkan arti politik sebagai perjuangan bersama mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Manuver politik didominasi oleh nafsu berkuasa sehingga jagad politik Indonesia sarat dengan intrik dan kompromi politik yang pragmatis dan oportunistik, politik uang, tebar pesona dan janji-jani sebagai alat merayu dukungan, perselingkuhan politik dan segala bentuk serta manifestasi keserakahan mengejar kenikmatan kekuasan. Bila disalahgunakan hal itu dapat menimbulkan konflik kekerasan, ataupun perang saudara yang sangat kejam.15 Selain beberapa faktor obyektif diatas, aspek utama yang menyebabkan transisi politik seakan–akan berjalan tanpa arah disebabkan pula oleh karena para elit politik tidak memahami konsep-konsep dasar politik dan tata negara untuk

15

Gunter Schweiger dan Michaela Adami, “The Nonverbal Image of Politicians and Political Parties”, dalam Bruce I Newman (eds), Handbook of Political Markerting, 356

28

menyusun tatatan kehidupan demokrasi kedepan. Sebagian besar elit lebih mengedepankan daftar keinginan subyektif yang dikemas secara retorik sekedar mendapatkan dukungan atau popularitas masyarakat. Kedangkalan memahami konsep adalah salah satu contoh yang dapat dilihat dalam merumuskan Indonesia sebagai negara kesatuan dan hubungan dengan desetralisasi atau otonomi daerah. Kalau semangat dan komitmen terhadap bentuk negara kesatuan akan dipertahankan, maka prinsipprinsip tersebut secara konsisten harus dijadikan pegangan dalam melakukan kebijakan desentralisasi. Salah satu prinsip yang penting adalah besaran urusan dan kewenangan yang didelegasikan ke daerah berasal dari pemerintah pusat.16 Konsekwensinya, bila daerah tidak dapat mengemban kewenangan yang diberikan maka tidak dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab atau terjadi krisis pemerintahan daerah, pemerintahan pusat harus mempunyai instrumen dan mekanisme menyelesaikan kemelut tersebut. Pemicu krisis di daerah yang paling potensial adalah tiadanya jaminan hubungan kekuasaan yang simetris di tataran politik lokal. Lebih-lebih kalau calon independen untuk pemilihan kepada daerah telah menjadi keputusan politik. Asimetris hubungan kekuasaan antara kepala daerah dan parlemen lokal menjadi potensi konflik didaerah yang berlarut-larut. Dalam hal intervensi pemerintah pusat terhadap krisis pemerintahan daerah, harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, seperti aturan yang jelas, supervisi, evaluasi yang obyektif serta bimbingan yang cukup. Tetapi 16

Martin Aleida, Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah, (Yogyakarta :Gramedia, 2003), hal .297

29

karena desentralisasi selama ini tidak dilakukan dengan pakem yang konsisten, banyak sekali terjadi konfllik antara kepala daerah dan perlemen lokal yang berlarur larut. Misalnya, mengenai Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD). Dalam mengantisipasi krisis, pemerintahan mungkin dapat mengambil pelajaran negara India. Meskipun bentuk negara India adalah quasi federal, namun bila terjadi krisis pemerintahan di negara bagian (state), Presiden mempunyai kewenangan diskresi, melalui pasal 356 Konstitusi, membubarkan parlemen di negara bagian dan memecat gubernur.17 Namun kewenangan tersebut dilakukan melalui persyaratan yang sangat ketat. Pertama, diskreasi harus merupakan jalan terakhir setelah segala upaya sebelumnya tidak dapat mengatasi

masalah tersebut.

Kedua,Presiden

harus harus mendapatkan

persetujuan kedua parlemen dan benar-benar memperhatikan laporan gubernur. Ketiga, pernyataan situasi dalam keadaan darurat oleh presiden dapat dilakukan judicial review kepada Mahkamah Agung. Bilamana Mahkamah Agung menolak, maka Gubernur dan Lembaga Perwakilan di daerah (state) dapat berfungsi kembali. Pengaturan yang rumit tersebut selain untuk mencegah agar presiden

tidak

sembarangan

atau

menyalahgunakan

kewenangan

yang

kontroversial tersebut. Oleh sebab itu kewenangan presiden tersebut tidak mutlak dan tetap dalam kerangka demokrasi. Pengalaman tersebut kiranya sangat berharga untuk dijadikan konsiderasi membuat regulasi yang komprehensif.

17

Grabow, Karsten dan Riek.E, Christian (eds); Parties and Democracy, page 110- 111; Konrad- Adenauer- Stiftung e.V; Klingenhoferstabe 23, D-10907 Berlin, Germany.

30

Dengan demikan munculnya calon independen tidak saja semakin membuka peluang tumbuhnya demokrasi, tetapi juga merupakan momentum untuk mewujudan kehidupan politik yang stabil, pemerintahan yang efektif serta sistem kepartaian yang multi partai. Makna penting yang dapat dipetik bahwa meskipun transisi politik dilakukan dengan sangat cepat, tetapi kontestasi politik yang dilakukan dalam skala yang masif dapat dilakukan dengan aman. Hal itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai peradaban yang cukup tinggi sebagai landasan untuk menjadi bangsa yang besar. Pertarungan politik yang rawan konflik komunal karena keragaman bangsa Indonesia disebabkan ikatan-ikatan primordial kesukuan, ras,bahasa, agama serta pengelompokkan ekskulif lainnya ternyata tidak membawa ekses yang destruktif dalam masyarakat. Oleh sebab itu banyak kalangan baik dalam negeri maupun luar negeri yang memberikan apresiasi terhadap keberhasilan pemilihan umum di Indonesia. Salah satunya adalah tajuk majalah The Ecomomist, tahun 2004.18 Naskah akademik ini ingin meletakkan RUU Pilkada dalam konteks makor politik dan perspektif politik politik Indonesia kedepan. Oleh sebab itu agenda perubahan sistem politik harus dilakukan pada tataran yang sangat 18 The Economist, edisi Bulan 10-16 Juli, 2004 : “But perhaps there is a lesson in Indonesia’s experience not just for Islamic countries, but for one of Asia’s other giants too. The party men who run China like to argue that democracy that democracy is unsuited to a poor, sprawling country that has no experience of it : chaos is what China’s leaders say the fearabove all. But it does now seem that Indonesia-a polyglot rag-bag of islands that emerged as anation only through the accident of having been collectively administered by the Dutch has given the world a powerful counter – example”. Selain itu artikel Prof Seth, S.P (Sydney), ; Indonesia as A Democraciy Model; The Jakarta Post, May 4,2009. When Soeharto, Indonesia’s long-serving dictator, fell in 1998 , the very integrity of the country seemedin doubt. In contrast, at present-day Indonsia seems almost a miracle. It is stable, largerly peaceful democracy with the resilient economy growing at a respectable lick. ( The Economist, 12th- 18th, 2009, p 16).

31

mendasar, yaitu amandemen Konstitusi yang kelima. Agar amandemen tidak dilakukan secara parsial maka sangat diperlukan proses yang disepakati bersama baik mengenai jadwal maupun substasi sehingnga akamendemen kelima menjadi amandemen yang dapat memperbaiki UUD 1945 secara komprehensif. Oleh sebab itu selain amandemen juga harus dilakukan berdasarkan paradigm yang jelas, harus dilakukan pula prinsip-prinsip konstitusionalisme, antara lain sebagai berikut : (1) pembatasan wilayah kekuasaan negara, (2) pengaturan cabangcabang kekuasaan yang seimbang, (3) jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, (4) prinsip-prinsip terkondiskannya suhu politik yang demokratis, (5) independensi lembaga peradilan, (6) kontrol sipil terhadap militer, (7) prinsip desentralisasi,

(8)

jaminan

melakukan

perubahan

konstitusi

serta

(9)

partisipasi/pelibatan masyarakat. Bebagai prinsip atau paradima tersebut harus dijabarkan lebih rinci melalui perdebatan yang mendalam, jernih dan komprehensif agar pasalpasal yang dituangkan dalam UUD yang baru.19 Sementara itu prosedur amandemen merupakan hal yang penting pula karena dimaksudkan agar proses amandemen tersebut dapat menghasilkan suatu kualitas perobahan sesuai dengan kehendak masyarakat. Beberapa tahapan yang mungkin dapat dipertimbangkan sebagai berikut: Pertama, MPR menetapkan Komisi Reformasi konstitusi yang yang bersifat independen dan diberi tugas untuk menyusun draft konstitusi dalam jangka waktu tertentu. Kedua, keanggotaan Komisi terdiri dari berbagai tokoh yang mempunyai berbagai 19

Visi Politk Indonesia 2030; Jakarta, Desember 2008, Makalah tidak diterbitkan.

32

keahlian terutama ahli tata negara, ilmu politik, pemerintahan, administrasi dan ahli perumus (drafting) konstitusi serta perwakilan dari tokoh-tokoh di daerah. Tugas masing-masing anggota Komisi dari provinsi adalah menampung aspirasi daerah mengenai hal-hal yang ingin dimasukkan dalam konstitusi, dan memperdebatkan rancangan konstitusi. Ketiga, sebelum menyusun rancangan Komisi terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan mendasar sesuai dengan paradigma yang telah disetujui bersama. Keempat, setelah Komisi berhasil menyusun draft konstitusi, konstitusi tersebut disosialisasikan dan masyarakat diberikan kesempatan untuk memperdebatkan rancangan konstitusi. Kelima, hasil perdebatan masyarakat tersebut kemudian diakomodasi dalam rancangan konstitusi. Keenam, Komisi Konstitusi melaporkan hasil kerja draft final konstitusi kepada MPR. Oleh sebab itu kalau situasi sudah lebih memungkinkan, amandeman perlu dilakukan, namun tidak hanya melayani kepentingan parsial dan sesaat. Namun diatas semua itu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana bangsa Indonesia segera mulai juga membangun kultur politik yang demokratis. Bagaimana kesetaraan, pluralisme, toleransi menjadi bagian dari proses pendidikan politik rakyat yang mulai diajarkan sedini mukin terhadap generasi muda Indonesia. Akhirnya, menyusun konstitusi yang ideal (meskipun penting) hanya merupakan satu bagian (meskipun penting) dari serangkaian agenda dan proses mewujudkan sistem politik yang kompleks dan rumit, tatanan dan tertib politik yang demokratis.

33

Sementara itu partai politik sebagai pilar demokrasi juga harus dilakukan reformasi. Pertama-tama adalah dengan melakukan pengakaderan partai politik. Pendidikan kader partai dimaksudkan untuk menghasilkan kader partai yang kapabel, akuntabel, mempunyai komitmen, kepakaan serta ketrampilan menterjemahkan ideologi kebijakan partai, disiplin terhadap keputusan partai sampai dengan ketrampilan-ketrampilan melakukan lobi, diskusi, meyakinkan lawan politiknya, berdebat, memimpin rapat, dan lain sebagainya. Dengan melakukan kaderisasai dan pendidikan poltik secara reguler maka kapasitas partai dalam menjalankan fungsi-fungsi pokoknya yakni sosialisasi dan pendidikan politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, partisipasi politik dll juga akan ditingkatkan. Melalui proses pendidikan politik yang semacam itulah partai akan didorong melakukan institusionalisasi agar menjadi pilar demokrasi yang kredibel. Kedua, mendorong kepemimpinan partai yang demokratis dengan melakukan seleksi kepemimpinan partai yang demokratis serta menegaskan kedaulatan anggota dan desentralisai kewenangan pengurus partai ditingkat pusat kedaerah sebagai upaya meningkatkan demokratisasi internal. Ketiga, memperkuat basis dan struktur kepartaian, memperkuat basis dan struktur partai, termasuk menyertakan 30% perempuan. Basis sosial yang jelas dan berakar pada masyarakat akan menjadikan partai lebih kuat, melembaga sehingga akan memermudah menyerap aspirasi masyarakat. Basis dan struktur partai tidak didasarkan atas sentimen primordial. Hal ini berkaitan dengan

34

ideolog kebijakan yang akan menjadi discourse dari partai politik. Perdebatan publik tidak lagi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan keungguluan identitas primordial tetapi mengenai dasar-dasar kebijakan yang ditujukan utnuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, mendorong penggabungan partai-partai kecil dan partaipartai yang gagal mendapatkan Electoral Thershold (ET) di dtingjkat local berdasarkan persamaan kepentingan maupun idelogi kepemihakan. Kelima, mendorong proses institusional partai dengan mempunyai sumberdaya yang independen. Keenam, larangan merangkap jabatan bagi pengurus partai yang terpilih menjadi pejabat publik. Hal itu untuk mencegah konflik kepentingan (conflict of interest) dari pejabat yang bersangkutan. Konsekwensinya akan lebih besar lagi kalau birokrasi kemudian menjadi ajang pertarungan politik dari partai politik. Birokrasi yang berfungsi sebagai pelayan publik, akan menjadi sekedar intrumen partai politik. Sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, selain pembenahan partai politik, perlu pula dilakukan beberapa penegasan dalam prinsip sehingga sistem Pemilu harus semakin mengarah untuk untuk meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat dengan pemilihnya. Oleh sebab itu prinsip one person, one vote, one value perlu diterapkan. Secara ideal, prinsip tersebut harus dilakukan dengan konsekwen, karena kesetaraan diantara warga negara adalah salah satu prinsip demokrasi. Kedua, demokratisasi mekanisme

35

pencalonan. Artinya pencalonan dilakukan dengan sistem dari bawah keatas (bottom-up). Artinya, setiap calon anggota lembaga perwakilan rakyat harus dipilih secara demokratis dan terbuka sehingga bobot pengaruh dan kualitas komitmen para anggota lembaga perwakilan rakyat diharapkan lebih baik bila dibandingkan dengan pemilihan calon yang dilakukan berdasarkan putusan pimpinan partainya. Ketiga, mempertegas sistem audit dan pengelolaan danadana politik yang digunakan dalam proses Pemilu. Selama ini tidak ada pengaturan dana politik yang menyangkut jenis sumbangan, batasan sumbangan, larangan menerima sumbangan dari sumber tertentu, pencatatan sumbangan, pelaporan, audit, akuntabilitas publik, dan sangsi apabilan melangggar. Dalam kaitan tersebut diperlukan penguatan dan penegasan peran lembaga-lembaga perwakilan, antara lain memperjelas fungsi MPR. Hal itu dapat dilalakukan dengan merubah lembaga pimpinan MPR permanen menjadi fungsional, yaitu memimpin sidang gabungan DPR-DPD. Selain itu memberikan kewenangan MPR membentuk Joint committee dan peraturan tentang sidang gabungan (joint session) serta membentuk komisi konstitusi membantu MPR menyiapkan bahan amandemen UUD 1945. Sehingga MPR kewenangannya tidak sebesar sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang saat ini berlaku. Mencermati perkembangan tersebut, proses transisi politik memberikan makna bahwa meskipun masa-masa kritikal telah dilewati, namun reformasi politik harus segera dibenahi. Legimasi politik prosedural harus segera

36

ditingkatkan menjadi legitimasi politik yang bermartabat mendesak untuk dilakukan. Membiarkan demokrasi prosedural dimanipulasi oleh elit politik hanya akan memberikan pembenaran bagi yang merasa mendapat mandat rakyat untuk merusak tatanan demokrasi. Membiarkan demokrasi prosedural dijadikan alat legitimasi juga akan mengakibatkan bayi demokrasi tumbuh menjadi demokrasi kunthet.20 Perpolitikan semacam itu jelas lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya bagi masyarakat. Reformasi masih jauh dari pembentukan sikap dan perilaku yang santun, yakni mengutamakan kepentingan umum serta berpolitik yang didasarkan atas komitmen lahir batin untuk mewujudkan kehidupan bersama yang sejahtera.

20

Kristiadi, J : Demokrasi dan Etika Bernegara; Seri Orasi Budaya; Penerbit Kanisius, 2008.

BAB III TINJAUAN YURIDIS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

A. Landasan Konstitusional Pemilihan Kepala Daerah Ketentuan yang menegaskan pemilihan kepala daerah dalam konstitusi terdapat pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.” Ketentuan tersebut menentukan syarat demokratis setiap pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Kata “demokratis” dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut juga harus dimaknai sebagai demokratisasi tahapan Pilkada secara keseluruhan. Semua proses Pilkada mulai dari penetapan daftar pemilih, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan hasil, bahkan terhadap perselisihan hasil semestinya dilaksanakan dalam kerangka demokratis yang diamanatkan oleh konstitusi. Pada proses pembahasan ketentuan ini di MPR dapat dicermati para pembentuk konstitusi memang sepakat bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota dilakukan dengan demokratis, namun juga terdapat keinginan dari pembentuk kontitusi untuk memberikan kesempatan bagi para pembentuk undang-undang untuk mengatur pemilihan kepala daerah lebih lanjut sesuai dengan kondisi keragaman daerah dan situasi serta kondisi asalkan tidak 37

38

bertentangan dengan prinsip demokratis.1 Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa dalam proses pembahasan perubahan UUD 1945 pilihan-pilihan mekanisme Pilkada juga telah diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR, baik pemilihan oleh rakyat secara langsung maupun pemilihan melalui mekanisme perwakilan oleh DPRD. Namun kedua mekanisme tersebut, secara eksplisit, tidak menjadi putusan MPR. Dengan memutuskan “dipilih secara demokratis” maka dimungkinkan pembentuk undang-undang mempertimbangkan mekanisme yang paling cocok untuk pemilihan kepala daerah. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 072/PUU-II/2004 juga dapat diketahui bahwa dalam pelaksanan Pemilu-Kada “secara demokratis” pembuat undang-undang harus memperhatikan penghargaan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat antar daerah yang berbeda-beda, sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.“ Selain mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) ini juga memberi pesan bahwa konstitusi hanya mengamanatkan Pemilihan Kepala Daerah saja tanpa menyebut jabatan 1

Pembahasan ketentuan tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat dilihat dalam Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid 2 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm, 168-182

39

wakil kepala daerah. Gubernur, Bupati dan Walikota adalah nama jabatan untuk kepala daerah baik untuk tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dengan demikian, pembentuk undang-undang memiliki keleluasaan untuk mengatur jabatan wakil kepala daerah. Artinya, bisa saja gubernur, bupati dan walikota dipilih dan memegang jabatan tanpa didampingi wakil, atau pengaturan mengenai pemilihan wakil kepala daerah dalam undang-undang dapat saja dilakukan berbeda dengan mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal lain yang juga penting untuk ditegaskan kembali dari ketentuan konstitusi mengenai pemerintahan daerah bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah, tetap dalam kerangka implementasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan UndangUndang.” Menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat hirarkhis dan vertikal.2 Seperti juga disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 naskah asli “oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat “staat” juga”.3 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 072/PUU-II/2004 yang merupakan pengujian terhadap UU No. 32 tahun 2004. 2

Lihat Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2002) hlm. 21 3 Penjelasan Pasal 18 angka I UUD 1945 naskah asli

40

Hal di atas perlu ditegaskan untuk mengingatkan bahwa pemerintahan daerah yang terbentuk hasil Pemilu-Kada langsung betapapun mendapat legitimasi langsung dari rakyat harus tetap menyadari kedudukannya sebagai daerah yang merupakan bawahan pemerintah pusat dan harus menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Agar Pemilu demokratis, regulasi harus mampu menjadi alat yang menjamin terlaksananya asa-asas Pemilu yang demokratis. (1). Langsung, (2). Umum, (3). Bebas, (4). Rahasia, (5) Jujur, dan (6). Adil. Sedangkan secara substantif, harus dijamin asas sebagai berikut : (1). Partisipatif, dan (2). Kompetitif. Elaborasi berikut mencoba mencermati regulasi Pemilu-Kada mewujudkan pelaksanaan asas-asas tersebut. Pemilhan Umum Kepala Daerah merupakan implemetasi konstitusi pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”.Pada tingkat regulasi yang lebih rendah, ditungkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Ketentuan pertama mengatur mengenai Pemilu-Kada langsung pasal 24 ayat (5) yang berbunyi “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”. Kemudian masih ada cukup banyak pasal dalam Undang-Undang ini yang secara khusus mengatur tentang Pemilu-Kada

41

langsung, mulai pasal 56 s/d pasal 119. Undang-Undang 32/2004 64 pasal yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah. Namun beberapa pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan peraturan yang lain maupun bertentangan dengan prinsip demokrasi. Kontroversi itu meliputi pasal-pasal yang dinilai tidak demokratis karena menghalangi akses partaipartai kecil untuk berpartisipasi dalam Pemilu-Kada. Akibatnya, muncul aspirasi dari perbagai pihak, misalnya 21 KPUD, organisasi masyarakat sipil, dan partai politik untuk mengajukan judicial review UndangUndang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. karena dianggap kontradiktif dengan regulasi lain. judicial review terhadap 5 pasal Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah25; 1.

Pasal 57 ayat (1) berbunyi : “Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan KPUD bertanggung jawab kepada DPRD.” Keputusan MK KPUD tidak bertanggungjawab kepada DPRD, sebab DPRD terdiri atas unsur-unsur parpol sebagai pelaku kompetisi sehingga dapat mempengaruhi independensi KPUD sebagai lembaga yang mandiri.

2.

Pasal 66 ayat (3) huruf berbunyi : “tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meminta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas KPUD”. putusan MK menetapkan bahwa

KPUD

bertanggungjawab

tidak kepada

bertanggungjawab publik.

Kepada

kepada

DPRD

tetapi

DPRD,

KPUD

hanya

berkewajiban untuk memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya.

42

3.

Pasal 67 ayat (1) Huruf e tentang kewajiban KPUD menyatakan bahwa KPUD mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD”. putusan MK adalah KPUD tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana Pemilu-Kada kepada DPRD, karena dana bukan berasal dari APBD tetapi APBN.

4.

Pasal 82 ayat (2) berbunyi “pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh DPRD”. Ketentuan ini mengakibatkan DPRD tidak dapat menjatuhkan sanksi pembatalan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

5.

59 ayat (1) yang berbunyi : “ partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD”. Serta ayat (2) yang berbunyi “Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan suara sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Untuk informasi lengkap mengenai putusan Mahkaman Konstitusi ini baca Putusan Perkara Nomor: 072- 073 /PUU-II/2004 58 DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. MK menyetujui permohonan judicial review terhadap pasal tersebut. Konsekuensinya, partai politik atau

43

gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD namun memiliki dukungan suara 15 persen dari akumulasi suara sah dalam Pemilu DPRD, boleh mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mahkamah Konsitusi juga mengabulkan calon-calon dari jalur independen memiliki kesempatan untuk bersaing dengan calon yang berasal dari partai politik.

B. Demografi Kotamadya Tangerang Selatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang menyetujui terbentuknya Kota Tangerang Selatan. Calon kota otonom ini terdiri atas tujuh kecamatan, yakni, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Cisauk, dan Setu. Wilayah ini berpenduduk sekitar 966.037 jiwa. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah ini masuk ke dalam Karesidenan Batavia dan mempertahankan karakteristik tiga etnis, yaitu Suku Sunda, Suku Betawi, dan Suku Tionghoa. Pada 22 Januari 2007, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Tangerang

menetapkan

Kecamatan

Ciputat

sebagai

pusat

pemerintahan Tangerang Selatan. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Endang Sujana, Ciputat dipilih secara aklamasi. Jumlah penduduk di wilayah ini lebih dari satu juta jiwa. Pamulang dihuni 236.000 jiwa, sedang Ciputat dihuni 260.187 jiwa. Dari dua kecamatan ini, jumlah penduduk 500.000 jiwa. Jika ditambah dengan penduduk Serpong, Pondok Aren, dan Cisauk akan berjumlah lebih dari satu juta jiwa. Sehingga, memenuhi syarat untuk suatu daerah otonom.

44

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten mulai membahas berkas usulan pembentukan Kota Tangerang mulai 23 Maret 2007. Pembahasan dilakukan setelah berkas usulan dan persyaratan pembentukan kota diserahkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ke Dewan pada 22 Maret 2007. Tangerang juga memiliki jumlah komunitas Tionghoa yang cukup signifikan, banyak dari mereka adalah campuran Cina Benteng. Mereka didatangkan sebagai buruh oleh kolonial Belanda pada abad ke 18 dan 19, dan kebanyakan dari mereka tetap berprofesi sebagai buruh dan petani. Budaya mereka berbeda dengan komunitas Tionghoa lainnya di Tangerang: ketika hampir tidak satupun dari mereka yang berbicara dengan aksen Mandarin, mereka adalah pemeluk Taoisme yang kuat dan tetap menjaga tempat-tempat ibadah dan pusat-pusat komunitas mereka. Secara etnis, mereka tercampur, namun menyebut diri mereka sebagai Tionghoa. Banyak makam Tionghoa yang berlokasi di Tangerang, kebanyakan sekarang telah dikembangkan menjadi kawasan sub-urban seperti Lippo Village. Kawasan pecinan Tangerang berlokasi di Pasar Lama, Benteng Makassar, Kapling dan Karawaci (bukan Lippo Village). Orang-orang dapat menemukan makanan dan barang-barang berkhas China. Lippo Village adalah lokasi permukiman baru. Kebanyakan penduduknya adalah pendatang, bukan asli Cina Benteng.4 Untuk mengungkapkan asal-usul tangerang sebagai kota "Benteng",

4

Suhadi Ahmad, Makalah untuk keperluan sejarah kota Tangerang yang diselenggarakan di kampus UNIS tangerang

45

diperlukan catatan yang menyangkut perjuangan. Menurut sari tulisan F. de Haan yang diambil dari arsip VOC,resolusi tanggal 1 Juni 1660 dilaporkan bahwa Sultan Banten telah membuat negeri besar yang terletak di sebelah barat sungai Untung Jawa, dan untuk mengisi negeri baru tersebut Sultan Banten telah memindahkan 5 sampai 6.000 penduduk. Kemudian dalam Dag Register tertanggal 20 Desember 1668 diberitakan bahwa Sultan Banten telah mengangkat Radin Sina Patij dan Keaij Daman sebagai penguasa di daerah baru tersebut. Karena dicurigai akan merebut kerajaan, Raden Sena Pati dan Kyai Demang dipecat Sultan. Sebagai gantinya diangkat Pangeran Dipati lainnya. Atas pemecatan tersebut Ki Demang sakit hati. Kemudian tindakan selanjutnya ia mengadu domba antara Banten dan VOC. Tetapi ia terbunuh di Kademangan. Dalam arsip VOC selanjutnya, yaitu dalam Dag Register tertanggal 4 Maret 1980 menjelaskan bahwa penguasa Tangerang pada waktu itu adalah Keaij Dipattij Soera Dielaga. Kyai Soeradilaga dan putranya Subraja minta perlindungan kompeni dengan diikuti 143 pengiring dan tentaranya (keterangan ini terdapat dalam Dag Register tanggal 2 Juli 1982). Ia dan pengiringnya ketika itu diberi tempat di sebelah timur sungai, berbatasan dengan pagar kompeni. Ketika bertempur dengan Banten, ia beserta ahli perangnya berhasil memukul mundur pasikan Banten. Atas jasa keunggulannya itu kemudian ia diberi gelar kehormatan Raden Aria Suryamanggala, sedangkan Pangerang

46

Subraja diberi gelar Kyai Dipati Soetadilaga. Selanjutnya Raden Aria Soetadilaga diangkat menjadi Bupati Tangerang I dengan wilayah meliputi antara sungai Angke dan Cisadane. Gelar yang digunakannya adalah Aria Soetidilaga I. Kemudian dengan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 17 April 1684, Tangerang menjadi kekuasaan kompeni, Banten tidak mempunyai hak untuk campur tangan dalam mengatur tata pemerintahan di Tangerang. Salah satu pasal dari perjanjian tersebut berbunyi: "Dan harus diketahui dengan pasti sejauh mana batas-batas daerah kekuasaan yang sejak masa lalu telah dimaklumi maka akan tetap ditentukan yaitu daerah yang dibatasi oleh sungai Untung Jawa atau Tangerang dari pantai Laut Jawa hingga pegunungan-pegunungan sejauh aliran sungai tersebut dengan kelokan-kelokannya dan kemudian menurut garis lurus dari daerah Selatan hingga utara sampai Laut Selatan. Bahwa semua tanah disepanjang Untung Jawa atau Tangerang akan menjadi milik atau ditempati kompeni. Dengan adanya perjanjian tersebut daerah kekuasaan bupati bertambah luas sampai sebelah barat sungai Tangerang. Untuk mengawasi Tangerang maka dipandang perlu menambah pos-pos penjagaan di sepanjang perbatasan sungai Tangerang, karena orang-orang Banten selalu menekan penyerangan secara tibatiba. Menurut peta yang dibuat tahun 1962, pos yang paling tua terletak di muara sungai Mookervaart, tepatnya disebelah utara Kampung Baru. Namun kemudian ketika didirikan pos yang baru, bergeserlah letaknya ke sebelah Selatan atau tepatnya di muara sungai Tangerang.

47

Gubernur Jenderal Zwaardeczon sangat menyetujui usulan tersbut, bahkan diinstruksikan untuk membuat pagar tembok mengelilingi bangunanbangunan dalam pos penjagaan. Hal ini dimaksudkan agar orang Banten tidak dapat melakukan penyerangan. Benteng baru yang akan dibangun untuk ditempati itu direncanakan punya ketebalan dinding 20 kaki atau lebih. Disana akan ditempatkan 30 orang Eropa dibawah pimpinan seorang Vandrig(Peltu) dan 28 orang Makasar yang akan tinggal diluar benteng. Bahan dasar benteng adalah batu bata yang diperoleh dari Bupati Tangerang Aria Soetadilaga I.5 Setelah benteng selesai dibangun personilnya menjadi 60 orang Eropa dan 30 orang hitam. Yang dikatakan orang hitam adalah orang-orang Makasar yang direkrut sebagai serdadu kompeni. Benteng ini kemudian menjadi basis kompeni dalam menghadapi pemberontakan dari Banten. Kemudian pada tahun 1801, diputuskan untuk memperbaiki dan memperkuat pos atau garnisun itu, dengan letak bangunan baru 60 roeden agak ke tenggara, tepatnya terletak disebelah timur Jalan Besar pal 17. Orang-orang pribumi pada waktu itu lebih mengenal bangunan ini dengan sebutan "Benteng". Sejak itu, Tangerang terkenal dengan sebutan Benteng. Benteng ini sejak tahun 1812 sudah tidak terawat lagi, bahkan menurut "Superintendant of Publik Building and Work" tanggal 6 Maret 1816 menyatakan: "...Benteng dan barak di Tangerang sekarang tidak terurus, tak seorangpun mau melihatnya lagi. Pintu dan jendela banyak yang rusak bahkan diambil orang untuk kepentingannya" 5

Arsip Gewone Resolutie Van hat Casteel Batavia tanggal 3 April 1705

48

Sebagian besar warga masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ciputat, Pamulang, Serpong, Cisauk, dan Pondok Aren menginginkan lepas dari Kabupaten Tangerang. Untuk mewujudkan keinginan itu, pada 19 November 2000, dibentuk Komite Persiapan Pembentukan Daerah Otonom (KPPDO) Kota Cipasera. Para aktivis KPPDO, pada 2002, pun melakukan kajian awal untuk mendata kelayakan wilayah Cipasera menjadi sebuah kota otonom setingkat kotamadya. Wilayah Cipasera yang memiliki luas 239.850 km persegi, kini telah menjadi daerah perkotaan yang ramai. Pada tahun 2000, jumlah penduduk yang tinggal di lima kecamatan itu hampir mencapai 942.194 ( Pagedangan diikutkan) atau setara dengan 34,5 persen penduduk Kabupaten Tangerang. Sayangnya, wilayah yang telah berkembang menjadi kota itu tidak dibarengi dengan penataan kota yang baik. Pertimbangan lainnya adalah aspek pelayanan masyarakat. Saat ini, dengan letak pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa sekitar 50 km dari Tangerang Selatan sangat tidak efektif. Dengan luas daerah dan jumlah penduduk yang tinggi, Tangerang Selatan membutuhkan konsentrasi pengelolaan yang lebih tinggi dibanding kecamatan di luar Tangerang Selatan. Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) enam kecamatan itu sangat besar, yaitu 309 Miliar pertahunnya atau 60% dari PAD seluruh daerah Kabupaten Tangerang. Berbagai kajian awal tentang peningkatan status wilayah Tangerang Selatan menjadi daerah otonom telah dilakukan. KPPDO Kota Cipasera (Tangerang Selatan) telah mengkajinya dari aspek hukum, sosial-ekonomi, sosial-budaya,

49

sosial-politik dan aspek pertahanan-keamanan. Potensi pendapatan daerah, ekonomi, sumber daya alam, lapangan kerja, lapangan usaha, pusat pendidikan dan teknologi juga telah dikaji. Namun pembentukan Kota Tangerang Selatan, rupanya masih panjang untuk sampai final. Ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa kota tersebut hanya akan terdiri atas tujuh kecamatan. Padahal DPRD Tangerang telah sepakat dan menyetujui kota otonom itu terdiri atas delapan kecamatan. Bupati Tangerang Ismet Iskandar tidak memasukkan Cisauk dalam draf wilayah Tangerang Selatan. Padahal penetapan delapan kecamatan yang terdiri dari Setu Ciputat, Cisauk, Ciputat Timur, Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren dan Pamulang, telah ada dasar kajian ilmiahnya. Akhirnya tanggal 29 Septemper 2008 keluar Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan melalui Sidang Paripurna DPR-RI, dengan cakupan wilayah Kec. Setu, Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Pamulang, Ciputat, dan Ciputat Timur bergabung dalam sebuah kota yang otonom bernama Kota Tangerang Selatan. Menteri Dalam Negeri Mardiyanto akhirnya meresmikan Kota Tangerang Selatan sekaligus melantik Penjabat Walikota Tangsel Ir.H.M. Shaleh, MT sebagai Walikota Tangerang Selatan. 1. Kondisi Geografis Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2009 tercatat 1.042.026 jiwa, yang terdiri dari 519.851 jiwa laki-laki dan 522.175 jiwa

50

perempuan. Jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Pondok Aren sebanyak 261.064 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu Kecamatan Setu sebanyak 54.839 jiwa. Tabel 1 Jumlah Penduduk di Kota Tangerang Selatan Luas Wilayah (KM2) 1 Pamulang 26,82 2 Serpong Utara 17,84 3 Pondok Aren 29,88 4 Setu 14,80 5 Ciputat 18,38 6 Ciputat Timur 15,43 7 Serpong 24,04 Jumlah 147,19 Sumber: Profil Kecamatan Tahun 2009 No

Kecamatan

Jumlah Penduduk (Jiwa) 217.466 490.625 261.064 54.839 150.509 160.971 106.552 1.042.026

Maka Kota Tangerang Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.042.026 jiwa termasuk dalam kategori kota besar dengan jumlah penduduk antara 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa. Dengan luas wilayah 147,19 km2, kepadatan penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2009 adalah sebanyak 7.079,46 jiwa/km2. Kecamatan Ciputat Timur adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 10.432,34 jiwa/km2, sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Setu yaitu 3.705,33 jiwa/km2. Kepadatan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya oleh berkembangnya

perumahan-perumahan,

adanya

Pergurua negeri,

dan

sebagainya. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Jakarta, Kota Tagerang Selatan menjadi limpahan penduduk Kota Jakarta.

51

2. Kondisi Sosial Ekonomi Pendidikan

merupakan

faktor

penting

dalam

pelaksanaan

pembangunan daerah, dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat memacu percepatan pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat mendudukung kemajuan Sektor pendidikan, hal ini didukung dengan beberapa diantaranya program peningkatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dan program pendidikan non formal. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Tangerang Selatan pada tiap-tiap kecamatan masih rendah terutama pada pendidikan tingkat menengah yang ditunjukan dengan APK 63,95 dan APM 48,72. Selain Karena tingkat partisipasi, rendahnya APK dan APM disebabkan banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah di luar Kota Tangerang Selatan seperti di Kota Tangerang dan DKI Jakarta. Keadaan penduduk Kota Tangerang Selatan berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2009 berdasarkan pada jenis pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2 Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 No 1 2 3 4 5

Jenis Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Belum Tamat SD/Sederajat Tamat SD/Sederajat SLTP/Sederajat SLTA/Sederajat

Jumlah jiwa 92.004 80.808 113.676 129.361 192.766

52

6 Diploma III/Akademik 7 Diploma IV/Strata 8 Strata II 9 Strata III Sumber: Profil Kecamatan Tahun 2009

52.321 I 47.369 11.957 6.410

Komposisi penduduk tahun 2009 dilihat dari tingkat pendidikan menunjukan bahwa jumlah tingkat pendidikan paling besar yaitu tingkat pendidikan SLTA/Sederajat 192.766 atau 26% dan disusul dengan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 129.362 atau 18% dan seterusnya (data dapat dilihat pada table dan grafik). Jumlah total unit sekolah di Kota Tangerang Selatan adalah sebanyak 667 unit dengan rincian 236 sekolah negeri, 5 madrasah negeri, 292 sekolah swasta dan 134 madrasah swasta. Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada APBD tahun 2009 mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi 9 SD dan 9 SMP. Tabel 3 Jumlah Sarana Pendidikan Kota Tagerang Selatan Tahun 2009 No

Sarana Pendidikan

1 SD 2 MI 3 SMP 4 MTS 5 SMA 6 MA 7 SMK Sumber: Profil Kecamatan Tahun 2009

Jumlah 207 109 1.169 1.198 2 76 12 158 17 104 390 770 143 10 276 11 33 312 255 215 896 25 1 46 5 624

53

Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Tangerang Selatan melaksanakan program dan kegiatan pada sektor pendidikan antara lain : 1) Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Program ini diarahkan untuk rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP dan menyediakan Batuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang SD dan SMP, peningkatan fasilitas sekolah, pelatihan kompetensi tenaga pendidik, pelatihan kompetensi siswa berprestasi, pelatihan penyusunan kurikulum, penambahan Ruang Kelas baru (RKB), penyediaan beasiswa, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, pembinaan minat, bakat dan kualitas siswa, akreditasi sekolah dan seleksi siswa. 2) Program pendidikan non formal Program ini diarahkan untuk membuat kelompok-kelompok belajar 3) Program pendidikan menengah Program ini diarahkan untuk pembangunan gedung sekolah (USB SMK), penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas sekolah, peningkatan fasilitas sekolah, peningkatan kerjasama dengan dunia usaha. 4) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program ini diarahkan untuk pemberdayaan kompetensi profesi penilik PLS, pelatihan guru SMK di P3G SMK, Workshop pengelolaan lab IPA, dan workshop model pembelajaran berbasis ICT. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan system penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik, pembinaan KKG, pelaksanaan sertifikasi

54

pendidik, seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi SD, SMP dan SMU/SMK. 5) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program ini diarahkan untuk pemberian perlengkapan dan peralatan laboran. 6) Program pendidikan anak usia dini Program ini diarahkan untuk terselenggaranya kegiatan pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD, terselenggaranya kegiatan pelatihan kompetensi tenaga pendidik, terselenggaranya pengadaan alat praktek dan alat peraga, dan terselenggaranya lomba kreativitas peserta didik PAUD non formal. 3. Kondisi Kesehatan Pembangunan kesehatan di Kota Tangerang Selatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan hidup sehat masyarakat Kota Tangerang Selatan sehinggga nantinya perilaku hidup sehat bukan karena paksaan melainkan karena kesadaran masyarakat. Upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan antara lain dengan akan dibangunnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010, pembangunan puskesmas rawat inap pada tiap kecamatan di Kota Tangerang Selatan, pengadaan puskesmas keliling roda empat 10 unit. Untuk meningkatkan mutu pelayanan

55

kesehatan,

pada

tahun

2009

Pemerintah

Kota

Tangerang

Selatan

melaksanakan berbagai program yaitu : 1) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyakit menular, pemerintah Kota Tangerang Selatan berkoordinasi dengan pihak terkait melaksanakan kegiatan fogging fokus DBD, Pencegahan penyebaran penyakit filariasis dengan melakukan pengobatan dan pencegahan penyakit filariasis secara gratis, dan penyuluhan pemberantasan penyakit flu burung. 2) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat dan pendistribusian obat oleh Dinas Kesehatan pada tiap Puskesmas dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan pada tingkat dasar dengan ketersediaan obat. 3) Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan RSUD Kota Tangerang Selatan direncanakan dibangun pada tahu 2010 dengan anggaran sharing antara pemerintah pusat, provinsi dan kota. 4) Perbaikan Gizi Masyarakat Penanganan perbaikan gizi mendapatkan perhatian yang besar, pada tahun 2009 telah dilakukan penanggulangan gizi buruk pada 300 orang balita. Pemberdayaan masyarakat pencapaian keluarga sadar gizi. 5) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Program ini diarahkan untuk pemberian makanan tambahan dan vitamin

56

serta pusat pelayanan kesehatan ibu di puskesmas. 6) Program Upaya Kesehatan masyarakat Program ini diarahkan untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas dan jaringannya. 7) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program ini diarahkan untuk pelatihan bagi bidan, sosialisasi kesehatan untuk kader PKK, pelayanan kesehatan ibu hamil, Wanita Usia Subur, nenatus, balita, pembentukan KK sehat, pembinaan wilayah dan penyuluhan kesehatan serta pembuatan profil kesehatan. Pembangunan kesehatan di Tangerang Selatan didukung dengan sarana dan pasarana kesehatan yang memadai, adapun sarana dan prasarana kesehatan di Kota Tangerang Selatan terdiri dari rumah sakit sebanyak 14 buah, puskesmas 11 buah, puskesmas pembantu 18 buah, klinik 140 buah, rumah bersalin 97 buah, dokter praktek 211 buah, bidan praktek 175 buah dan posyandu 913 buah yang semuanya tersebar pada 7 kecamatan di Kota Tangerang Selatan. Tabel 4 Sarana/Prasarana Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 No 1 2 3

Sarana/Prasarana Rumah Sakit Puskesmas Puskesmas Pembantu

Jumlah 14 11 18

57

4 5 6 7 8

Klinik Rumah Bersalin Dokter Praktek Bidan Praktek Posyandu

140 97 211 175 913

Jumlah tenaga medis di Kota Tangerang Selatan sebanyak 282 Dokter Umum, 68 Dokter Anak, 44 Dokter Kandungan, 92 Dokter Gigi, 56 Dokter Spesialis lainnya, 260 Bidan, 282 Perawat dan 88 Dukun bayi yang tersebar di 7 kecamatan. Tabel 5 Jumlah Tenaga Medis Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Tenaga Medis Dokter Umum Dokter Anak Dokter Kandungan Dokter Gigi Dokter Spesialis lainnya Bidan Perawat Dukun Bayi/Beranak

Jumlah 282 68 44 92 56 260 282 88

Selain hal tersebut diatas, sektor Kesehatan di Wilayah Kota Tangerang Selatan telah di dukung dengan adanya berbagai Rumah Sakit, diantaranya: a. Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah, b. Rumah Sakit Internasional Bintaro, c. Rumah Sakit Internasional OMNI,

58

d. Rumah Sakit Eka Hospital e. Rumah Sakit Ashobirin, f. Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Lestari, g. Rumah Sakit Bhineka Husada h. Rumah Sakit Medika, dan-lain. 4. Kondisi agama Selama tahun 2009 tercatat jumlah sarana peribadatan beberapa agama di Kota Tangerang Selatan sebanyak 497 Masjid 1.015 Mushola, 40 Gereja, 3 Pura, 6 Vihara,dan 2 Klenteng. Nuansa Islami memang lebih mewarnai kehidupan masyarakat Kota Tangerang Selatan, namun demikian kerukunan antar umat beragama tidak menjadi hambatan. Hal ini dapat dilihat pada kondisi hidup berdampingan yang tenang dan damai yang telah terjalin selama ini. Jumlah penduduk Tangerang Selatan berdasarkan agama yang dipeluk oleh masing-masing masyarakat yaitu Islam sebanyak 902.282 jiwa, Kristen sebanyak 58.237 jiwa, Katholik sebanyak 41.185, Hindu sebanyak 24.384 jiwa, Budha sebanyak 13.844 jiwa, Konghucu sebanyak 1.974 jiwa dan Aliran Kepercayaan sebanyak 120 jiwa. Dari jumlah tersebut mayoritas penduduk Kota Tangerang Selatan memeluk Agama Islam sebanyak 86,59 %.

59

Tabel 6 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 No

Agama

1 2 3 4 5 6 7

Jumlah

Islam Kristen Katholik Hindu Budha Konghucu Aliran kepercayaan

Persentase

902.282 58.237 41.185 24.384 13.844 1.974 120

86,59 5,59 3,95 2,34 1,32 0,19 0,01

5. Kondisi Ketenagakerjaan Pada sektor ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyusun

kebijakan,

strategi

dan

penyusunan

program

dibidang

ketenagakerjaan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.

Adapun

program

yang

dilaksanakan

oleh

pemerintah Kota Tangerang Selatan pada urusan tenaga kerja diantaranya: a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Program ini diarahkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan bago pencari kerja, peningkatan profesionalisme tenaga pelatih dan instruktur BLK, pengembangan system informasi manajemen ketenagakerjaan. b. Program peningkatan kesempatan kerja Program ini diarahkan untuk penyebarluasan informasi tenaga kerja dan penyiapan tenaga kerja siap pakai.

60

c. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Program ini diarahkan untuk penempatan OTJ di perusahaan, pengendalian

dan

pembinaan

lembaga

penyalur

tenaga

kerja,

pembentukan dewan pengawas tenaga kerja, peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hokum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. d. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Program ini diarahkan untuk pelatihan dan kursus dan pembinaan generasi muda di kecamatan. Penduduk Kota Tangerang Selatan banyak yang bekerja pada instansi BUMN/BUMD/Swasta dengan jumlah 521.192 orang atau 50,01% sedangkan yang bekerja pada sektor peternakan hanya berjumlah 210 orang atau 0,02 %. Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota dari 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, diresmikan sebagai daerah otonom pada tanggal 28 Oktober 2008 dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 51 tahun 2008. Kota Tangerang Selatan merupakan daerah strategis karena berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, berjarak ± 20 kilometer ke ibukota negara dan ± 20 menit dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Batas-batas wilayah administrasi Kota Tangerang Selatan menurut Undangundang 51 Tahun 2008.6 adalah sebagai berikut :

6

Undang-undang Republik Indonesia 51 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah

61

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pinang, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang b. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Depok dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.7 Secara administratif Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yakni : Pamulang, Ciputat, Ciputat Timur, Pondok Aren, Setu, Serpong dan Serpong Utara. Kota Tangerang Selatan memiliki luas wilayah 147,19 Km2. Secara umum Kota Tangerang Selatan merupakan dataran rendah dengan letak ketinggian dari permukaan laut ±44 m. 6. Kondisi Kepemerintahan Secara administratif Jumlah kecamatan, kelurahan dan desa di Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 kecamatan, 49 kelurahan dan 5 desa. Tabel berikut memperlihatkan jumlah kecamatan, kelurahan dan desa dengan luas wilayahnya.8 Nama-nama kelurahan dan desa di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

2011

7

http://www.repulika.co.id/. Di unduh pada hari kamis tanggal 26 Mei 2011 pada pukul 13.06

8

http://www.pemdatangerangselatan.blogspot.com di unduh pada hari kamis tanggal 26 Mei

62

TABEL 7. Nama Kelurahan dan Desa Kecamatan Kelurahan/Desa luas wilayah : 1. Pamulang No 1 2 3 4 5 6 7 8

Karakteristik Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan

Kelurahan Pondok Benda Pamulang barat Pamulang timur Pondok cabe udik Pondok cabe ilir Kedaung Bambu apus Benda baru

Luas Wilayah 386 416 259 483 396 256 220 266

2. Serpong Utara No 1 2 3 4 5 6 7

Karakteristik Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan

Kelurahan Lengkong Karya Jalupang Pondok jagung Pondok jagung timur Pakulonan Paku alam Paku jaya

Luas wilayah 210 126 209 225 279 281 454

3. Pondok Aren No Karakteristik 1 2 3 4 5

Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan

Kelurahan Perigi Baru Pondok kacang timur Pondok kacang barat Perigi lama Pondok pucung

Luas wilayah 310 252 252 389 362

63

6 7 8 9 10 11

Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan

Pondok jaya Pondok aren Jurang mangu barat Jurang mangu timur Pondok karya Pondok betung

233 217 253 258 271 191

4. Setu No

Krakteristik

1 2 3 4 5 6

Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan

Kelurahan Kranggan Muncul Setu Babakan Bakti jaya Kademangan

Luas wilayah 205 361 364 170 174 206

5. Ciputat No 1 2 3 4 5 6 7

Karakteristik Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan

Kelurahan Sarua Jombang Sawah baru Sarua indah Sawah Ciputat Cipayung

Luas 386 345 274 193 249 172 237

6. Ciputat Timur No 1 2

Krakteristik Kelurahan Kelurahan

Kelurahan Pisangan Cirendeu

Luas wilayah 391 308

64

3 4 5 6

Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan

Cempaka putih Pondok ranji Rengas Rempoa

227 246 165 206

7. Serpong No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Karakteristik Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan

Pemerintah

Kota

Kelurahan

Luas wilayah

Buaran Ciater Rawa mekar jaya Rawa buntu Serpong Cilenggang Lengkong gudang Lengkong gudang timur Lengkong wetan Jumlah

334 376 235 328 139 143 361 262 226 14,719

Tangerang

Selatan

berdasarkan

peraturan

melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, Urusan wajib yang menjadi urusan Pemerintah Kota tangerang Selatan meliputi : a. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan; b. Perencanan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Tata Ruang; c. Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat; d. Penyediaan Sarana dan prasarana umum; e. Penanganan bidang Kesehatan; f. Penyelenggaraan Pendidikan;

65

g. Penanggulangan masalah Sosial; h. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan; i. Fasilitasi Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; j. Pengendalian Lingkungan Hidup; k. Pelayanan Pertanahan; l. Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil; m. Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan; n. Pelayanan Administrasi Penanaman Modal; Sedangkan urusan pilihan yang ditetapkan menjadi urusan pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah : a. Pertanian; b. Kelautan dan Perikanan; c. Pariwisata; d. Perindustrian dan Perdagangan; e. Ketransmigrasian; f. Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral. Urusan tersebut dalam implemtasinya disusun melalui berbagai program dan kegiatan yang disusun dalam rangka mewujudkan agenda utama pembangunan Kota Tangerang Selatan.9 Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota 9

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2009

66

Tangerang Selatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2009

10

dan diubah oleh Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor

7 Tahun 2009 terdiri dari 3 Asisten, Sekretariat DPRD, 11 Dinas Daerah, 8 Lembaga Teknis Daerah dan 5 staf ahli yaitu : a. Sekretariat Daerah 1) Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan : a) Bagian Pemerintahan b) Bagian Kesejahteraan Sosial c) Bagian Pertanahan 2) Sistem Bidang Ekonomi dan Pembangunan a) Bagian Perekonomian b) Bagian Pembangunan c) Bagian Pengelola Teknologi Informasi 3) Asisten Administrasi Umum a) Bagian Hukum dan Organisasi b) Bagian Umum dan Perlengkapan c) Bagian Humas dan Protokol b. Staf Ahli 1) Staf Ahli Hukum dan Politik; 2) Staf Ahli Pemerintahan; 10

Ibid

67

3) Staf Ahli Pembangunan; 4) Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; 5) Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan. c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 1) Bagian Risalah dan Persidangan 2) Bagian Umum dan Keuangan d. Dinas 1) Dinas Pendidikan 2) Dinas Pekerjaan Umum 3) Dinas Pertanian dan Perikanan. 4) Dinas Kesehatan. 5) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman. 6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 7) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 8) Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 9) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 10) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata. 11) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah e. Badan 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 2) Badan Lingkungan Hidup

68

3) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 4) Badan Kepegawaian Daerah. 5) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. 6) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. f. Inspektorat Kota. g. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja h. Kecamatan. i. Kelurahan.

BAB IV TINJAUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KECAMATAN SERPONG

A. Permasalahan dalam Proses Pemilihan Pemilihan Umum Kepala Daerah diselenggarakan berdasarkan UndangUndang No. 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Energi politik di berbagai daerah tersedot dengan semakin banyaknya daerah yang melaksanakan Pilkada langsung sebagai pengalaman pertama suksesi kekuasaaan kepala daerah melalui Pemilu langsung.1 Sebuah harapan besar mengawali bergulirnya proses ini, salah satunya seperti deskripsi singkat tentang pelaksanaan Pilkada langsung di Kecamatan Serpong. Optimisme bagi terciptanya sebuah system pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis merebak pada awal pelaksanaanPilkada. Namun dalam perkembangannya optimisme keberhasilan Pilkada langsung sebagai sebuah proses elektoral yang berkualitas dan efisien, serta keberhasilan Pilkada langsung dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif menghadapi beberapa persoalan yang patut mendapatkan perhatian khusus. Beberapa persoalan yang mencolok pelaksanaan Pilkada langsung di antaranya adalah fenomena politik uang yang memiliki paling tidak tigamacam modus operandi, yaitu berbentuk vote buying (pembelian suara), candidacy buying (pembelian kandidat), dan bisa juga berbentuk seat buying (pembelian kursi). Selain politik uang, permasalahan yang kerap terjadi adalah perpecahan internal 1

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

69

70

partai yang pada tingkat permukaan biasanya berwujud fenomena pencalonan ganda, penolakan masyarakat terhadap hasil penghitungan suara baik karena alasan teknis seperti kecurigaan masyarakat terhadap proses penghitungan suara hingga penolakan yang berlatar belakang isu SARA misalnya seperti yang terjadi dalam Pilkada langsung yang dilaksanakan di Tangerang Selatan, Airin menggunakan jalur PNS Tangerang Selatan, sedangkan Arsid menggunakan PNS Kabupaten Tangerang yang merupakan induk kota Tangerang Selatan. Dan keduanya, telah kita ketahui bersama kedekatan Airin dengan Gubernur Banten dan Arsid dengan Bupati Tangerang. Implementasi Pilkada langsung juga diwarnai denganbeberapa kasus pembakaran atau pengrusakan gedung KPUD hingga kekerasan yangbersifat horisontal di antara kubu pendukung. Berikut ini ini overview mengenai berbagai persoalan fenomenal yang kerap muncul dalam pelaksanaan Pilkada langsung di berbagai daerah di Indonesia. Sejak awal proses elektoral Pilkada langsung memang telah memiliki beberapa bibit permasalahan. Permasalahan pada tataran regulatif hingga ketidaksiapan KPUD dalam menyelenggarakan Pilkada langsung menimbulkan beberapa persoalan dalam tahapan-tahapan proses Pemilu. Di antara persoalan-persoalantersebut terdapat beberapa hal yang mempengaruhi legitimasi hasil Pilkada, misalnya terkait dengan partisipasi masyarakat. Secara prosedural, proses pendaftaran pemilih merupakan fase yang sangat penting menjamin perwujudan hak rakyat berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah.

71

Diperlukan sebuah mekanisme pendataan pemilih yang dapat memastikan bahwa semua rakyat yang memiliki hak pilih dapat mengikuti pesta demokrasi ini. Namun dalam pelaksanaannya, proses awal yang menjadi titik tolak mekanisme penyaluran aspirasi rakyat ini di beberapa daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain persoalan pendataan pemilih yang kurang lengkap sehingga mengancam banyak rakyat daerah akan kehilangan hak pilihnya, juga muncul kasus pendataan ganda yang menyebabkan seorang pemilih di data lebih dari satu kali. Contoh kasus seperti ini terjadi di beberapa daerah misalnya kasus yang terjadi di Kota BSD, Dalam sketsa demokrasi formal-prosedural semacam ini, rakyat tidak lebih dari hanya pengumpul suara, yang berbondong-bondong ke TPS untuk memberikan suara dan pilihannya. Jarang kita menyaksikan bahwa setelah terpilihnya Bupati/walikota, proses pembuatan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan nasib rakyat, senantiasa melibatkan kelompok-kelompok yang terkena dampak kebijakan. Pemilukada langsung juga belum cukup signifikan membawa perubahanperubahan penting dalam kinerja dari birokrasi pemerintah. LSI (Lembaga Survey Indonesia) juga mencatat bahwa dalam Pilkada Kota Tangsel tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Tangsel untuk golput mencapai 44 persen dan ini adalah angka yang sangat miris karena Kota Tangsel adalah kota baru yang sarat dengan pemilih rasional dan modern serta relijius. Masyarakat kita sudah bosan dan jenuh malah cenderung terbiasa dengan pemilihan semacam ini, baik dalam ajang pemilihan serupa lima tahun yang lalu

72

maupun dalam dua kali pentas pemilihan presiden secara langsung. Karena perubahan ke arah yang lebih baik tidak kunjung datang, warga yang memiliki pendidikan tinggi dan professional menjadi frustasi sehingga banyaknya golput hingga 44 % tersebut di akibatkan masyarakat tidak akan ambil pusing untuk memberikan suaranya pada pemilukada Kota Tangsel 2010 ini. Partisipasi warga Kota Tangsel dalam pemilukada yang baru pertama kali diselenggarakan sejak memisahkan diri dari Kabupaten Tangerang tahun 2008 lalu, pada pemilukada Bupati yang lalu hanya mencapai sekitar 50 persen. Sangat naïf jika ada pihak yang optimis partisipasi warga dalam pemilukada mencapai angka 70 persen.2 Permasalahan cukup mencolok yang lain juga dalam proses kandidasi, terutama terkait dengan banyaknya kemunculan pencalonan ganda. Persoalan kandidasi yang tidak sehat seperti ini memunculkan resiko rendahnya kualitas kepala daerah terpilih juga yang tidak kalah penting persoalan legitimasi kandidat terpilih. Selain kuatnya politik uang dalam proses kandidasi seperti yang telah menjadi rahasia umum, proses kandidasi juga menyimpan polemik terkait dengan perpecahan internal partai politik. Fenomena Money Politics, Money in Politics, dan Buying Democracy Money is an essential part of this process and should be treated as an essentialresource for good politicalpractice.3Masalah pertama yang langsung terasa merebak pasca pergantian system pemilihan kepala daerah adalah justru 2

Budi Usman, aktivis Tangerang dan mantan wakil ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang di unduh dari http://www.politik.kompasiana.com pada tanggal 12 November 2010 3

International IDEA, Policy Options on Democratic Reform, 2005. Sweden: International IDEA.Halaman 16.

73

maraknya fenomena politik uang. Hal ini sangat memprihatinkan sebab tujuan awal implementasi Pemilu-Kada langsung adalah memutuskan mata rantai politik uang antara calon kepala daerah dengan partai politik maupun dengan anggota DPRD yang dalam Undang-Undang No 22 tahun 1999 menjadi otoritas yang berwenang melakukan pemilihan kepala daerah. Faktor yang menjadi penyebab munculnya fenomena ini bisa dilacak dari pengaruh perubahan sistem pemilihan yang digunakan terhadap posisi aktoraktor strategis yang terlibat langsung dalam Pemilu-Kada langsung. Perubahan pertama yang langsung berpengaruh terhadap posisi aktor-aktor strategis adalah perubahan pada mekanisme sistem pemilihan kepala daerah yang menggunakan sistem daftar terbuka dan dipilih langsung oleh rakyat di daerah.4 Perubahan sistem ini memiliki beberapa efek. Berkaitan dengan salah satu jenis money politics, yaitu yang berbentuk votebuying disebabkan oleh posisi calon kepala daerah menjadi sangat berkepentingan untuk „menjadi terkenal‟ di daerahnya. Jika dalam sistem sebelumnya para calon cukup„mendekati‟ elit-elit partai politik, maka dalam sistem yang baru mau tidak mau paracalon ini harus mendekati seluruh rakyat di daerah yang bersangkutan. Akibatnya, metode yang harus ditempuh oleh para calon untuk memenangkan bursa persaingan juga berbeda. Tahapan yang idealnya dilakukan oleh calon kepala daerah untuk memenangkan pemilihan yang dilakukan secara langsung dan menggunakan 4

Keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Tangerang Selatan nomor : 4/kpts/kputangsel/ii/2011 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (dpt) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (tps) Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2010

74

daftar terbuka di antaranya yang terpenting adalah membangun dan mengelola citra dalam kampanye sehingga kejelasan visi, misi, dan program menjadi hal yang utama. Selain itu untuk dapat melakukan kampnye yang efektif, usaha untuk membangun jaringan untukmemperkuat dukungan juga menjadi hal mendasar lain yang harus diperhatikan. Dengan cara ini rakyat akan mengenal siapa dan program seperti apa yang diusung oleh para calon kepala daerah sehingga mereka dapat memberikan suaranya untuk calon yang memiliki visi, misi, dan program yang paling sesuai dengan aspirasinya. Namun, kondisi ini sepertinya termentahkan untuk konteks Indonesia atau lebihtepatnya tidak untuk konteks Pilkada langsung. Maraknya kasus-kasus pembelian suara (vote buying) yang dilakukan oleh para calon kepala daerah ternyata mengalahkan efektifitas dan tentu saja efisiensi kampanye melalui pemaparan program kerja dansejenisnya.5 Biasanya metode ini diterapkan dengan menggunakan modus operandi kegiatan sosial, seperti pembagian sembako, bantuan-bantuan material untuk pembangunan ditingkat desa, kecamatan, RT, dan lain-lain hingga dengan membagi-bagikan uang tunai kemasyarakat dengan berbagai pembenarannya, yang berwujud pembelian suara atau votebuying. Masalah kedua yang adalah candidacy buying atau pembelian kandidasi yang menyebabkan biaya politik yang dikeluarkan oleh calon Kepala Daerah menjadi sangat tinggi.

5

Firmanzah, Marketing Politik antara Pemahaman dan Realitas(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) hal. 194

75

Hal ini erat kaitannya dengan ketentuan dalam undang-undang yang menyatakan calon kepala daerah harus menggunakan kendaraan partai politik untuk dapat mendaftar dalam bursa pencalonan. Partai rupanya menyadari posisinya sebagai satu-satunya kendaraan politik yang bisa digunakan oleh para kandidat untuk maju ke bursa pencalonan kepala daerah. Akibatnya, tidak sedikit partai politik yang jual mahal terhadap kandidat-kandidat kepala daerah yang bermaksud mencari kendaraan politik. Di sinilah rantai KKN yang menyebabkan berbagai patologi dalam pemerintahan mulai terangkai sebagai sebuah proses yanglebih panjang melalui kemunculan investor politik. Calon kepala daerah yang terpilih kelak akhirnya harus mengakomodir kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak yang telah menanamkan modalnya dalam proses pencalonannya. Dapat ditebak, jika ini benar-benar terjadi, kebijakan yang dibuat akan meminggirkan hak-hak rakyatsebab kebijakan tidak lagi dirancang secara objektif namun lebih disesuaikan dengan deal-deal yang tidak sehat. Dari berbagai temuan kasus ternyata ditemukan fakta yang mengecewakan. Pemilu-Kada langsung yang diharapkan dapat memotong rantai politik uang ternyatajustru sebaliknya. Praktek-praktek ini justru tumbuh lebih subur dalam sistem yang baru. Misalnya terlihat dari indikasi yang menunjukkan hampir 60 persen dari Calon Kepala Daerah ternyata terlibat korupsi.6

6

Sumber: http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/30/index.html

76

Begitu juga dengan temuan KPK yang memperkirakan bahwa selama pelaksanaan Pemilukada langsung politik uang meningkat hingga mencapai angka yang cukup fantastis, 200 persen.7 Kuatnya mekanisme-mekanisme yang tidak sehat seperti ini berakibat kesempatan calon-calon yang tidak memiliki modal finansial mencukupi dapat memenangkan perebutan kekuasaan melalui mekanisme yang sehat sangat kecil jika tidak bias dikatakan tidak ada sama sekali. Banyaknya uang yang beredar dalam proses Pemilu-Kada langsung ini ternyata memunculkan fenomena lain yang tidak kalah memprihatinkan. Rakyat di daerah, yangsecara umum memiliki kondisi perekonomian yang lemah, menjadi termanjakan olehbanyaknya kucuran uang yang disebarkan oleh kandidat-kandidat yang melakukan votebuying. Intensitas praktek vote buying yang cukup tinggi ini menjadi sebuah pendidikanpolitik negatif untuk rakyat pemilih.8 Rakyat memiliki kecenderungan untuk menggunakan logika-logika pragmatis jangka pendek dalam menentukan pilihan politiknya. Kandidat yang mampu memberikan mereka sejumlah uang atau sejumlah bantuan dalam bentuk materi yang lain cenderung menjadi calon yang dipilih. Akibat kemunculan pemilih-pemilih pragmatis ini, kualitas Pemilu-Kada langsung dan kualitas calon terpilih sendiri menjadi hal yang cukup diragukan. Hak memilih tidak lagi dipahami sebagai kesempatan untuk menyalurkan aspirasi demi terwujudnya 7

Sumber: http://www.mediaindo.co.id/ Rabu, 30 Maret 2005

8

Ibid hal. 79.

77

sebuah pemerintahan yang mampu mewujudkan aspirasi rakyat, namum hak memilih telah dipandang sebagai sebuah komoditas yang dijual sangat murah. Kelompok

pemilih

pragmatis

yang

hanya

mempertimbangkan

keuntungan materi jangka pendek ini juga menciptakan kerawanan lain dalam Pemilu-Kada langsung. Karena suara telah dianggap sebagai sebuah komoditas ekonomi, tidak mengherankan jika massa pemilih akhirnya sangat mudah dimobilisasi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk berbagai macam tujuan. Dengan kondisi yang seperti ini fungsi visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh kandidat-kandidat yang berkualitas namun tidak memiliki uang menjadi factor pertimbangan yang dikesampingkan oleh masyarakat pemilih. Pemilih pragmatis memunculkan kerawanan terpilihnya calon-calon yang sebenarnya memiliki latar belakang „hitam‟ namun mampu memberikan keuntungankeuntungan material jangka pendek pada rakyat pemilih. Penyelenggara Pemilu-Kada langsung sehingga mekanisme-mekanisme tidak sehat yang pernah muncul pada era Orde Baru akan kembali. Seharusnya KPUD mampu bersikap resisten terhadap intervensi apapun yang bersifat politis agar independensinyatetap terjaga sehingga sebuah proses electoral (pemilihan) yang akuntabel dan legitimate sebagai dasar terciptanya pemerintahan yang efektif benar-benar terwujud. Contoh kasus Mahkamah Kontitusi memerintahkan Pilkada ulang bagi Tangerang Selatan, pada kemenangan Pasangan Airin dan Benyamin 10 Desember 2010 lalu.9 9

http://www.monitorindonesia.com=Pilkada-Ulang-Tangsel di unduh pada 29 May 2011 pada pukul 14.30

78

Kampanye sebagaimana dipahami dalam ranah komunikasi massa, jauh lebih luas dari itu.Suatu aktifitas yang melalui rentetan pemikiran konsep, strategi, program sampai implementasinya dalam rangka pengenalan identitas dan pencitraan (building image) kandidat guna membangun kesadaran public mengenai perlunya memilih sang calon10. Kegiatannya meliputi: (1) disseminasi informasi melalui media (cetak dan elektronik, internet, media luar ruang, media bergerak) serta publikasi buku atau brosur; (2) pengemasan special event seperti temu kader, diskusi publik, seminar, konferensi pers, acara sosial, acara adat, kegiatan ibu-ibu PKK, acara perayaan, festival dan sebagainya; (3) menggalang opinion leader seperti tokoh masyarakat, ulama, artis atau selebritis dan lainnya. Satu dari yang terpenting dalam pemasaran politik yang dapat dipakai politisi untuk mengendalikan opini publik adalah citra mengenai dirinya. Di era televisi, di mana kesempatan menyampaikan pendapat hanya dalam hitungan detik, masyarakat menilai politisi dalam waktu yang singkat, sehingga kesan yang tertinggal dalam benak pemirsa lebih penting daripada pesan yang disampaikan. Dari lingkup kampanye yang diuraikan secara singkat di atas, hal utama adalah pesan kunci (key message).11 Dalam ilmu komunikasi key message atau sering dijabarkan sebagai „what to say’

haruslah jelas, singkat dan mudah

10

Burhanudin, Transisi menuju Demokrasi atau Otoritarianisme Baru, (jakarta: Serambi 2006), hal 73. 11

Saeful Muhtadi, Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktik, (Jakarta: Logos 1999), hal 97

79

dipahami target audiens (publik). Key message selanjutnya diuraikan lebih rinci dan jelas berupa “program kandidat”.Penjelasan dari key message haruslah jelas dan masuk akal serta mencerminkan jawaban atas situasi atau tuntutan masyarakat sesuai kekiniannya. Munculnya key message atau gampangnya disebut slogan, tidak boleh asal membolak-balik kalimat yang seolah-olah enak diucap, didengar dan diterima luas.12 Satu kalimat pendek pesan inti, idealnya lahir dari riset tentang kebutuhan dan tuntutan masyarakat itu sendiri.Apapun metode risetnya, haruslah mampu mengetahui dan mengidentifikasi kebutuhan dan tuntutan audiens. Jika tidak, maka key message sang calon hanya akan menjadi “slogan kosong”. Sebagamana telah dimaklumi, hasil pemilihan suara Pilkada Tangsel 13 November 2010 batal.13 Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPUTangerang Selatan/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilukada Tangsel tahun 2010 dalam sidang yang diketuai Mahfud MD, Jumat 10 Desember 2010. MK menerima gugatan pasangan calon Yayat-Norodom dan Arsid-Andre. Dengan batalnya rekapitulasi suara yang dilakukan KPUD Tangsel, penetapan walikota dan wakil walikota terpilih pun, Airin-Benyamin, dianulir.

12

Ibid.

13

Radar Banten, di unduh pada 16 November 2010 pada pukul 17.15

80

Sesuai aturan, tidak boleh ada lagi kegiatan kampanye. Hal menarik terjadi menjelang hari pemungutan suara ulang pada 27 Februari 2011 dengan munculnya kampanye negatif (negative campaign) yang tidak jelas berasal dari mana. Antara lain kertas suara „jadi-jadian‟ yang ditempel di sejumlah pom bensin. Paling keras adalah buku tipis setebal 16 halaman berjudul “Sebuah Catatan Tangan-Tangan Kekuasaan Keluarga Atut”.14 Pemilihan Kepala Daerah ulang yang dilakukan untuk wilayah Tangerang sudah selesai dilakukan.Banyak lembaga survey baik yang independent maupun tidak yang melakukan penghitungan suara secara online dan quick count. Walaupun KPU secara resmi baru akan mengumumkan hasil akhir pemilukada Tangerang selatan ini tanggal 2 maret mendatang, sudah banyak hasil quick Count yang memperjelas siapa yang akan menjadi pemenang dalam perebutan kursi ini. Berikut adalah Hasil Quick Count Pemilukada Tangsel 2011. Hasil survey yang dilakukan Puskaptis, pasangan Airin-Benyamin meraih suara sebanyak 51,67 persen. Sedangkan pesaing terdekatnya, pasangan ArsidAndre mendapat 46,22 persen.Sementara itu, Lingkaran Survei Indonesia, menetapkan pasangan Airin-Benyamin memperoleh 54,34 persen suara. Sementara pasangan Arsid-Andre, mendapat 43,20 persen suara.Tak berbeda jauh dengan hasil yang diperoleh Lingkaran Survei Indonesia, lembaga suvey independent lain, Lembaga Survey Indonesia, mempublikasikan pasangan Airin-

14

Ahmad Djarot, Resensi Buku Sebuah catatan Tangan-tangan Kekuasaan Keluarga Atut Banten http://www.facebook.com=id/facebook/banten/news 04 oktober 2010 pada pukul 02.33

81

Benyamin mendapat 54,31 persen suara. Sementara pasangan Arsid-Andre memperoleh 43,4 persen suara.15 Kubu pasangan nomor urut 3 pada Pemilukada Kota Tangsel, ArsidAndre Taulany, dan pasangan nomor urut 4, Airin Rachmi Diany-Benjamin Davnie, saling tuding kecurangan pada penghitungan suara pemilukada Tangsel (Tangerang Selatan). Kubu Arsid-Andre menuding kubu Airin-Benjamin menggelembungkan suara, sedangkan kubu Airin-Benjamin menuding kubu Arsid-Andre melakukan politik uang sebelum pencoblosan. Menurut Ketua Tim Pemenangan Arsid-Andre, Suryadi Niam, pihaknya menemukan berbagai indikasi kecurangan yang dilakukan oleh kubu AirinBenjamin.Indikasi itu diperkuat dengan bukti-bukti penggelembungan suara di bebeberapa kecamatan.“Kita temukan indikasi penggelembungan suara pasangan nomor urut 4 di Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur.16 Suryadi mencontohkan, ada sekelompok orang yang tidak dikenal dan nama-nama mereka tidak tercantum dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara) tapi tiba-tiba nama mereka itu tercantum di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Rt 10, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat Timur.Suryadi melanjutkan, contoh lainnya yaitu pihaknya menemukan 174 pemilih di Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat yang janggal dan diduga dimanipulasi. “Masih

15

http://hasilpemilukadatangsel2011.html. di unduh pada bulan Februari 2011

16

Republika, Tanggapan Suryadi kepada media, senin tanggal 15 November 2011.

82

banyak indikasi kecurangan lainnya yang dilakukan oleh pasangan AirinBenjamin lainnya”.17 Akibat banyak indikasi kecurangan itu, lanjut Suryadi, pihaknya hingga saat ini menolak menandatangani berkas acara penghitungan suara di KPUD Kota Tangsel. Menurutnya, pihaknya baru bersedia untuk menandatangani berkas acara itu jika kasus itu ditangani terlebih dulu oleh Panwaslu dan KPUD Kota Tangsel. Kubu Airin-Benjamin membantah tudingan-tudingan yang dilontarkan oleh kubu Arsid-Andre.Mereka justru menuding balik kubu pasangan nomor urut 3 itu yang melakukan beberapa pelanggaran. Very Muchlis, Ketua Tim Sukses Airin-Benjamin mengatakan, sejak tahapan dan proses pemilukada Kota Tangsel, pihaknya sama sekali tidak pernah melakukan tindak pelanggaran. Pasangan nomor urut 4 ini mengaku hanya melakukan kampanye dan meraih dukungan massa dengan cara yang sesuai dengan peraturan.18 Penulis melihat kampanye negatif itu, justru menaikkan simpati pada pasangan Airin-Benyamin. Serangan-serangan semacam itu menempatkan pasangan ini sebagai yang terdzalimi. Dalam etika komunikasi cara seperti itu tidaklah dibenarkan. Fenomena ini betapapun telah mewarnai Pilkada Tangsel yang pertama kali, sekaligus menjadi pelajaran berharga di kemudian hari.

17

Ibid

18

http://www.tangerangnews.com/4306=airin-benyamin 14 Februari 2011

83

Perhatian publik yang terkuras habis pada pemilu, apalagi pada pemilihan presiden, gubernur dan bupati/walikota, merupakan pola pikir yang sentralistik dan personalistik. Seakan-akan persoalan bangsa yang rumit ini bisa diselesaikan dalam tempo lima tahun oleh sosok pemimpin (presiden, gubernur, bupati/ walikota), yang memperoleh mandat dan legitimasi dari rakyat melalui pemilu. Publik selalu mencari sosok pemimpin yang hebat, yang diharapkan mampu segala-galanya, termasuk mampu mengatasi segala persoalan republik ini.19 Tetapi

harapan yang melambung tinggi itu berubah dengan cepat

menjadi kekecewaan dan kegelisahan yang luar biasa karena hadirnya pemimpin baru ternyata tidak membuahkan perubahan secara signifikan (jika tidak bisa disebut instan). Apakah ini karena harapan publik yang berlebihan, atau apakah karena memang pemimpin yang tidak becus berbuat memenuhi harapan rakyat? Yang jelas pola pikir sentralistik dan personalistik dalam jangka panjang tidak menguntungkan bagi proses konsolidasi demokrasi. Kelak, ketika Indonesia mampu tumbuh menjadi nation state yang dewasa dan melampui demokrasi (beyond democracy), mungkin sebagian besar publik tidak lagi tertarik pada pemilihan umum. Orang lebih berpikir mengembangkan kapasitas dirinya sendiri, menjalankan aktivitas sosial-ekonomi maupun mengurusi urusan publik di level komunitas, tanpa berpikir lagi secara serius tentang pemilihan umum. Bahkan di Amerika Serikat, fenomena beyond democracy telah membuat

19

http://www.tangerangnews.com

84

individu semakin kesepian, bermain bowling sendirian (bowling alone).20 Sebuah pralambang yang dikemukakan oleh Robert Putnam (1995, 2000) untuk menggambarkan erosi modal sosial di negeri itu.

B. Kampanye dan Kemenangan Pemilu Kepopuleran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dilator belakangi oleh berbagai keinginan mewujudkan sebuah sistem Pemilihan Kepala Daerah yang lebih demokratis dan sensitif terhadap aspirasi rakyat di tingkat daerah. Alasan mendasar pertama diimplementasikannya sistem Pilkada adalah keinginan melakukan penguatan demokratisasi (deepening democracy) hingga ke tingkat lokal salah satunya melalui pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah Wacana untuk melakukan penguatan demokratisasi tersebut menjadi wacana main stream di era desentralisasi pemerintahan. Demokrasi lokal menjadi terminologi yang populer sebab bentuk ini dianggap menjadi jalan keluar yang paling tepat untuk mengatasi persoalan-persoalan padatingkat daerah yang bersifat spesifik dan unik yang dipandang kurang tepatjika diselesaikan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. 40 Daerah dipandang menjadi entitas yang memiliki kapasitas serta pengetahuan yang paling lengkap dalam memahami dan mengatasi persoalanatau kebutuhan yang muncul ditingkat lokal. Sehingga usaha-usaha untuk „mendekatkan‟ pemerintah sedekat mungkin dengan rakyatnya menjadi sebuah keharusan di era desentralisasi. Seperti salah 20

Robert Putnam, Erosi Modal Sosial (London, 2000) hal. 128

85

satu argument yang mengilustrasikan pentingnya demokrasi lokal dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Dengan kata lain, inti dari pelaksanaan demokrasi lokal adalah konsep pemerintahan yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan karakter khusus di tingkat lokal, serta menyelenggarakan administrasi dan pelayanan pemerintahan sedekat mungkin dengan masyarakat di tingkat daerah. Harapannya, fungsi-fungsi pemerintahan dapat diselenggarakan dengan lebih efektif dan efisien sebab jalur pemerintahan maupun birokrasi yang semula sangat panjang karena harus dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dapat disederhanakan dan dilaksanakan langsung oleh daerah. Prinsip lain yang penting dalam penguatan demokrasi di tingkat lokal adalah penduduk di daerah memiliki kesempatan, hak, dan tanggung jawab yang lebih besar untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan public yang berkaitan dengan isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Pemilihan kepala daerah adalah Pemilu lokal yang diselenggarakanpada tingkat propinsi dan kabupaten/kota untuk memilih pejabat-pejabat eksekutif di wilayah yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah oleh sebab itu penegasan dan pemantapan kembali mengenai fungsi Pemilu dalam sebuah pemerintahan yang demokratis. Tak perlu diragukan lagi, Pemilu

86

merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Ada banyak tulisan yang mengelaborasi mengenai hal ini.21 Namun yang patut dicermati adalah tidak semua Pemilu bisa menjadi pilar demokrasi.Untuk dapatmenjadi sebuah pilar demokrasi Pemilu-dalam kerangka tulisan ini adalah Pemilu kepaladaerah-harus memenuhi beberapa persyaratan. Agar pemilihan dapat disebut sebagai Pemilu yang demoktratis, sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu demokratis, Pemilu-Kada harus mampu menjadi sebuah saluran sirkulasi kekuasaan secara damai yang kompetitif. Beberapa kata kunci dalam kalimat ini adalah sirkulasi kekuasaan, damai, dan kompetitif. Sirkulasi kekuasaan mengindikasikan terbukanya kesempatan untuk melakukan pergantian pejabat secara periodik, memberhentikan pejabat-pejabat yang dianggap tidak kapabel dan menggantikannya dengan kandidat-kandidat yang dipandang lebih mampu menggunakan priodesasi tertentu yang berjalan secara regular. Pemilu-Kada damai menunjukan terciptanya sebuah mekanisme yang memiliki aturan main tertentu yang ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat sehingga menjadi saluran perebutan kekuasaan maupun penyelesaian konflik yang kekerasan dan dijalankan dengan cara-cara damai yang sistemik. Kompetitif mensyaratkan pelaksanaan Pemilu baik kandidat maupun rakyat pemilih mendapatkan kesempatan dan hak yang sama untuk terlibat dan berparisipasi dalam perebutan kekuasaan.

21

Lihat Dahl, Robert On Democracy,Sidgwick and Jacson (London: 1963)

87

Prinsip ini menegaskan hak-hak istimewa yang dapat memarjinalkan kesempatan pihak lain mengikuti kompetisi perebutan jabatan secara fair, tidak dibenarkan. Sistem kompetitif mensyaratkan setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama di depan hukum. Secara konsepsual, prinsip-prinsip ini diimplementasikan dalam seluruh proses Pemilu (Electoral Proccess) Pilkada sehingga didapatkan proses Pemilu yang berkualitas dan efisien yang menjadi batu pijakan terwujudnya pemerintahan yang efektif. Melalui skema di atas terlihat bahwa desain awal sistem Pikada adalah melibatkan rakyat daerah dalam proses pemilihan kepala daerah melalui sebuah proses elektoral yang fair dan terbuka. Pelibatan rakyat daerah secara langsung ini sejalan dengan konsep pentingnya pelibatan masyarakat dalam usaha penguatan demokrasi di tingkat lokal serta untuk mewujudkan prinsip utama pelaksanaan demokrasi lokal, yaitu rakyat di daerahlah yang paling memahami jenis pemimpin seperti apa yang paling sesuai dengan karakter dan kebutuhan di daerahnya. Partisipasi masyarakat di daerah dapat diwujudkan dalam sebuah desain saluran sirkulasi kekuasaan yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, yaitu sebuah desain proses elektoral yang berkualitas dan efisien. Secara teoritik, proses elektoral dapat diartikan sebagai keseluruhan tahapan yang harus dilewati atau

dilaksanakan

dalam

sebuah

pemilihan

meliputi

pencalonan,

penyelenggaraan, dan pengawasan. Setiap unsurdalam proses elektoral tersebut memiliki fungsi krusial yang akan menentukan keberhasilannya secara keseluruhan sebagai sebuah proses elektoral yang berkualitas.

88

Sehingga secara garis besar skema di atas dapat dibaca sebagai berikut. Dengan didasari tujuan utama untuk mewujudkan penguatan demokrasi di tingkat lokal, dilaksanakanlah sebuah proses Pemilihan Kepala Daerah dalam bentuk Pilkada langsungyang melibatkan rakyat daerah sebagai pihak yang paling memahami karakter dan kebutuhan di daerahnya melalui sebuah elektoral proses yang demokratik dan efisien. Keterlibatan rakyat daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah, secara ideal akan memunculkan kepala daerah berkualitas hasil pilihan rakyatnya sendiri yang legitimate dan akuntabel yang akan menjadi batu pijakan awal bagi terciptanya effective government.22 Setelah memahami kerangka berpikir makro mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, persoalaan Pembahasan berikutnya menganai apakah konsep proses electoral yang berkualitas yang dimaksudkan dalam kerangka berpikir makro di atas. Proses elektoral secara sederhana dibayangkan terdiri dari tiga unsur utama, yaitu pencalonan, penyelenggaraan, dan pengawasan. Pencalonan meliputi mekanisme yang digunakan untuk mendapatkan kandidat-kandidat yang akan bertarung dalam bursa pemilihan. Penyelenggaraan meliputi penentuan sistem pemilihan, pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara hingga aturan main yang digunakan untuk menentukan siapakah kandidat yang akhirnya menang dalam pemilihan tersebut.

22

Sedangkan pengawasan merupakan

Nimatul Huda, Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi (Yogyakarta: UII Press, 2007) hal. 33.

89

mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa proses Pemilu berjalan sesuai dengan aturan main dan peraturan yang telah disepakati sebelumnya, serta melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang muncul selama proses pemilihan ini. Dalam Pemilu-Kada secara konsepsual keseluruhan proses Pemilu ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis sehingga secara keseluruhan menciptakan sebuah proses Pemilu yang berkualitas. Dalam sebuah proses elektoral yang berkualitas dan efisien, ketiga unsur tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Untuk menjadi sebuah sistem pencalonan yang demokratis, maka setiap kandidat yang ingin maju kebursa pencalonan harus memiliki kesempatan dan hak yang sama, dengan kata lain harus ada prinsip partisipasi, keterbukaan, dan kompetisi di dalam tahap pencalonan. Hal ini penting agar rakyat pemilih sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan Pemilu-Kada mendapatkan calon-calon kepala daerah yang benar-benar berkualitas. Tahap penyelenggaraan juga merupakan fase yang tidak kalah pentingnya. Beberapa unsur yang krusial dalam bagian ini antara lain adalah kesiapan administrative dalam mendukung pelaksanaan Pemilu hingga ke pemilihan aturan main, termasuk pilihan sistem Pemilu yang digunakan. Untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam tahapan penyelenggaraan ini, selain menyerahkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu pada lembaga independen yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), system Pemilu proporsional

90

daftar terbuka yang digunakan juga merupakan salah satu usaha untuk menciptakan sebuah proses Pemilu yang lebih berkualitas dan efisien. Selain usaha-usaha tersebut, masih terdapat proses pengawasan yang dilakukan oleh sebuah badan pengawas Pemilu yang dimaksudkan untuk mengimplementasikan nilai akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemilihan kepala daerah. Gabungan ketiga unsur ini diharapkan dapat menciptakan sebuah proses pemilihan yang berkalitas dan efisien seperti yang diharapkan pada kerangkan berpikir makro pelaksanaan Pilkda Langsung. Dengan argumen-argumen tersebutlah, Pilkada Langsung secara konsepsual diharapkan mampu menjadi wahana bagi ekspresi kedaulatan rakyat karena dirancang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilihan kepala daerah mengalami perubahan evolusioner di sepanjang zaman. Pada awalnya penguasa lokal ditentukan dengan sistem dinasti (keluarga) secara turun-temurun. Sistem ini secara formal sudah lama ditinggalkan, tetapi di banyak daerah sisa-sisa keturunan “darah biru” masih sangat mewarnai pemilihan kepala daerah.23 Orang-orang kuat masih bisa memaksakan jagonya berhasil menduduki penguasa lokal. Keturunan, kelas atau kasta sampai sekarang masih menjadi preferensi yang kuat untuk melihat social origin aktor-aktor politik dan sekaligus menentukan sosok kepala daerah. Di Tempat Pemungutan Suara 9 Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, tempat pencoblos. Berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat TPS yang 23

http://jptangsel.com/?p=323=news&id=5183

91

dilakukan Sabtu (13/11), dari 373 kertas suara yang dicoblos, 333 suara mencoblos pasangan itu. Proses perhitungan suara di TPS ini berjalan lancar dan aman disaksikan oleh puluhan warga yang ada disekitar lokasi. Dalam ajang pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Selatan Arsyid berpasangan dengan artis Andre Taulany dengan nomor urut 3. Sementara di urutan kedua, ditempati oleh pasangan nomor urut 4, Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie dengan perolehan 33 suara. Kandidat pasangan lainnya yaitu Yayat Sudrajat-Norodom Sukarno (nomor urut 1) mendapat 4 suara dan Rodiyah Najibah-Sulaiman Yasin (nomor urut 2) memperoleh dua suara. Suara yang tidak sah 5. Tingkat partisipasi pemilih di TPS ini mencapai 73 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 03 Kelurahan Lengkong Wetan, Pemilih yang berjumlah 491. Hingga TPS ditutup pukul 13.00 WIB, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya mencapai 373 suara. Menurut Ketua TPS 9, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangsel, Endang Ahmad, jumlah DPT di TPS itu sebanyak 360 orang. Sedangkan yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 201 orang. Hasil akhir penghitungan suara di TPS itu menyebutkan pasangan nomor urut 4, Airin Rachmi Diany-Benjamin Davnie keluar sebagai pemenang. Airin memperoleh suara sebanyak 101 suara. Sebagamana telah dimaklumi, hasil pemilihan suara Pilkada Tangsel 13 November 2010 batal. Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-

92

Tangerang Selatan/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilukada Tangsel tahun 2010 dalam sidang yang diketuai Mahfud MD, Jumat 10 Desember 2010. MK menerima gugatan pasangan calon Yayat-Norodom dan Arsid-Andre. Dengan batalnya rekapitulasi suara yang dilakukan KPUD Tangsel, penetapan walikota dan wakil walikota terpilih pun, Airin-Benyamin, dianulir. Sesuai aturan, tidak boleh ada lagi kegiatan kampanye. Hal menarik terjadi menjelang hari pemungutan suara ulang pada 27 Februari 2011 dengan munculnya kampanye negatif (black campaign) yang tidak jelas berasal dari mana.

Antara lain kertas suara „dadakan‟ yang ditempel di sejumlah pom

bensin. Paling keras adalah buku tipis setebal 16 halaman berjudul “Sebuah Catatan Tangan-Tangan Kekuasaan Keluarga Atut”. Buku tersebut isinya sangat emosional dan profokatif. Apakah kampanye itu mampu menggembosi suara Airin-Benyamin? Sampai naskah ini ditulis, pasangan ini terbukti unggul dan mengantungi suara 54.11%, meninggalkan pesaing utamanya Arsyid-Andre dengan suara 44,22%. Dibandingkan perolehan putaran pertama sebesar 46,43 %, Airin mengalami kenaikan tajam. Sementara suara Arsyid-Andre, salah satu pasangan yang menggugat hasil putaran pertama, malah merosot dari semula 46,15%.24

24

http://www.tangselraya.com/component/content/article/47-home/1043 hasil hitungan suara tangsel html= di unduh pada 1maret 2011 pada pukul 16.45

93

Masyarakat melihat kampanye negatif itu, justru menaikkan simpati pada pasangan Airin-Benyamin. Serangan-serangan semacam itu menempatkan pasangan ini sebagai yang terdzalimi. Dan dalam etika komunikasi cara seperti itu tidaklah dibenarkan. Fenomena ini betapapun telah mewarnai Pilkada Tangsel yang pertama kali, sekaligus menjadi pelajaran berharga di kemudian hari. Tidak dipungkiri bahwa Pilkada adalah suatu peristiwa politik, namun proses dan hasil Pilkada dapat pula dicapai melalui analisis mekanisme pasar dan pendekatan makro-mikro ekonomi. Mensukseskan Pilkada (KPUD) dan memenangkan Pilkada (kandidat Gubernur/Bupati/Walikota) membutuhkan analisis untung rugi dan kalkulasi ekonomi yang akurat yakni bagaimana mengurangi resiko-biaya sosio-ekonomi dan sosio-politik. Efisiensi penting dalam berbagai bidang baik dalam pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) maupun cara memenangkan Pilkada (kandidat/ koalisi/non koalisi partai pendukung).25 Tim sukses kandidat Pilkada seharusnya berpikir strategik-efisien bagaimana mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan/manfaat (to minimize risks and to maximizize profits). Hal ini diperlukan agar Pilkada dapat dilaksanakan secara efisien bukan sekedar efektif dengan mengurangi beban (economic burdens) dibandingkan dengan manfaat politik (political benefits). Dua kerugian dan kemubaziran yang timbul pertama pelaksanaan Pilkada tidak dijalankan dengan efisien dan yang kedua biaya ekonomi dan ongkos politik dari kandidat Walikota Tangerang Selatan, seperti 25

Fahrurrozi Amir, Political Marketing Strategi (Yogyakarta: FUSPAD, 2008), hal. 121.

94

anggaran yang dimiliki KPU Tangsel untuk pemungutan suara ulang Pilkada 27 Februari 2011, anggaran KPU Tangsel Rp 13 Miliar Rupiah. Jumlah pembengkakan biaya dan dana cetak yang berdampak pada anggaran pengadaan logistik.26

26

http://www.tangerangnews.com/=biayalogistikpilkadaTangsel 9 Februari 2011

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Pemilu maupun Pilkada sebagaimana dipahami dalam ranah Politik, jauh lebih luas dari itu. Suatu aktifitas yang melalui rentetan pemikiran konsep, strategi, program sampai implementasinya dalam rangka pengenalan identitas dan pencitraan kandidat guna membangun kesadaran publik mengenai perlunya memilih sang calon. Maka dari itu penulis menyimpulkan tentang pilkada kaitannya dengan kampanye negatif adalah : 1. Pilkada Tangsel sebagai suatu proses transaksi political trading dalam jangka panjang dapat dikategorikan sebagai political investment. Sehingga

tidak

terjadi kolaborasi kohesif-negatif antara pemilih dengan kandidat setelah kemenangan dicapai yang akan syarat dengan politik balas budi (rewarding politics) dan berpotensi KKN, dibutuhkan adanya accountable politics, yakni etika politik yang diinstitusionalisasikan dengan kekuatan hukum positif bersanksi (law enforcement). Jika tidak terbangun moral politik yang baik dan benar, sukses pilkada hanya dalam pelaksanaan pilkada (3 bulan) akan tetapi tidak menghasilkan pemimpin yang sukses membangung pasca pilkada (5 tahun). Jadi pilkada bukan ditujukan hanya mendukung kondusifnya iklim politik jangka pendek dengan melihat Pilkada berjalan dengan aman.

95

96

2. Pasca pilkada yang perlu dibangun adalah “memagari” wali kota Tangsel terpilih dengan pagar hukum sehingga arah pembangunan sesuai dengan koridor hukum positif dan tujuan moral sosial. Kandidat terpilih diharapkan mampu membangun hubungan dengan konstituen dalam jangka panjang dengan jaringan berskala translokal. Sangat memungkinkan apabila sukses (memimpin dengan baik, dan mengelola administrasi dengan benar), akan mempermudah membangun political marketing.

B. Saran-saran Paska Pilkada yang perlu dibangun adalah ”memagari” Walikota terpilih dengan pagar hukum sehingga arah pembangunan sesuai dengan koridor hukum positif dan tujuan moral sosial. Kandidat terpilih diharapkan mampu membangun hubungan dengan konstituan dalam jangka panjang dengan jaringan berskala trans-lokal. Sangat memungkinkan apabila sukses menjadi Walikota atas dukungan masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk mengabdi di tugas-tugas lebih besar. Seorang Walikota/Bupati yang sukses (memimpin dengan baik, dan mengelola administrasi dengan benar) maka akan mempermudah membangun political marketing untuk masuk ke bursa balon Gubernur bahkan menjadi Menteri. Ada kesan kuat bahwa demokrasi hanya terfokus pada pemilihan kepala daerah, sebuah perayaanakbar yang sarat dengan pesta, kompetisi, sensasi, mobilisasi, money politics, intrik, caci maki,perdukunan, dan seterusnya.

97

Sekarang, perhatian publik habis terkuras untuk pemilihan umum kepala daerah, mulai dari kampanye, sampai dengan teka-teki walikota yang bakal dipilih lan. Ujung perhatian itu adalah siapa yang bakal tampil menjadi walikota. Dengan berbagai cara (polling, forum diskusi, analisis, spekulasi, dan lain-lain) publik menaruh perhatian secara serius terhadap calon-calon walikota yang tengah sibuk memoles wajahnya. Kampanye Negatif adalah usaha memenangkan (pemilu) dengan mengedepankan aspek negatif dari lawan, bukan mengedepankan sisi positif dari dirinya sendiri. Dilihat secara lebih luas, ini bisa menyangkut kalimat kalimat retoris secara kontras, tapi juga termasuk usaha penghancuran karakter. Yang terpenting pada kampanye negatif adalah data dan fakta yang harus disampaikan haruslah akurat, bukan data-data fiktif. Black campaign adalah pernyataan yang tidak disertai bukti apapun untuk menjelaskan fakta yang dikemukakan, kalaupun ada, palsu dan direkayasa. Dalam karya ilmiah ini penulis menyampaikan kepada peneliti selanjutnya agar lebih baik lagi dalam mengkaji kajian kampanye negatif selanjutnya.

DAFTAR PUSRTAKA

Abdillah, Masykuri, Demokrasi di Persimpangan Makna : Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993), Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 1999, Cet. I. Adam Goodman, “Going Negative! Producing TV: A Survival Guide”, Campaigns and Elections, Juli 1995. Adnan Topan Husodo, Politisasi Korupsi dan Pemilihan Kepala Daerah, 2005. Almond, Gaabriel & G. Bingham Powell, Jr. Comparative politics: A Developmental Approach, Boston: Little, Brown & Co., 1966 Amir, Fahrurrozi, Political Marketing Strategi Yogyakarta: FUSPAD, 2008 Arbi Sanit, Sistim Politik Indonesia Penghampiran dan Lingkungan, Jakarta 1980 Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2004. Adnan Topan Husodo, “Politisasi Korupsi dan Pemilihan Kepala Daerah”, Koran Tempo, 23 Februari 2005 Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, Edisi revisi: Cet.1. Budiarjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT GRAMEDIA,1985 Burhanudin, Transisi menuju Demokrasi atau Otoritarianisme Baru, Jakarta Serambi 2006. Consuello G. Sevilla et. al. Pengantar Metodologi Penelitian Jakarta : UI Press, 1993).Lihat juga, Sri Sumantri (Ed.), Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 1990 Cooper, Terry, Negative Image, Campaigns and Elections, 1991. Djafar Assegaf, Jurnalistik Masa Kini , Jakarta : Lembaga Studi pembangunan 1985 Fatah, Eef Saaefullah , Masalah dan Prospek Demokrasi Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994

98

99

Ferguson, Cleveland, The Politics of Etics and Election: Can negative Campaign Advertising Be Regulated in Florida? Garromone, Gina M., “Voter Response to Negative Political Ads”, Journalism Quarterly, 1984 Huey, Bill, Where’s The Beef, Campaign and Elections, Juni, 1995. Indrayana, Denny, Amandemen UUD 1945; Antara Mitos Dan Pembongkaran, penerjemah: E. Setiyawati A Cet. 2, Jakarta: Mizan, 2007 MD, Mahfudz, Moh, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, Cet. 2. Merritt, Sharyne, “Negative Political Advertising: Some Empirical Findings”, Journal of Advertising. Muhtadi, Saeful, Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktik, Jakarta: Logos 1999 Mujani, Syaiful, Muslim Demokrat; Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi PolitikIndonesia Pasca Orde Baru Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007 Nata, Abuddin, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), cet. Ke-9 Nimo, Dann, Model-model Kampanye, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000 Nusantara, Abdul Hakim Garuda, Politik Hukum Indonesia, Jakarta: YLBHI, 1988. Paul R. Baines, “Voter Segmentation and Candidate Positioning”,dalam Bruce I Newman (eds), Handbook of Political Markerting,London, Sage Publications, 1999. Sasono, Adi, et. Al, Demitologisasi Politik Indonesia Mengusung Elitisise Dalam Orde Baru, Jakarta: CIDES, 1998 Schweiger, Gunter dan Michaela Adami, “The Nonverbal Image of Politicians and Political Parties”, dalam Bruce I Newman (eds), Handbook of Political Markerting, London, Sage Publications. Soekamto, Soerjono dan Sri Mujdi, “Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT Raja Grafindo 2006

100

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). Tanuwidjaja, Sunny, Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS; Kandidat Doktor Ilmu Politik di Northern Illinois University Sumber: Harian Suara Pembaruan, 8 Juli 2009 Camat Serpong, Memori Serah Terima Jabatan Camat Serpong Tahun 2008 Ubaidillah (et.al), Pendidikan Kewarganegaraan : Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Jakarta, IAIN Press, 2000, Cet. 1. Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia, Kampanye Negatif Dalam Pilkada, Edisi 11 Maret 2008

Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Citra Umbara, Bandung Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 4 tahun 2011

Sumber Internet http://www.tangselraya.com/component/content/article/47-home/1043-isu-dinastibanten-dinilai-tak-relevan.html http://www.tangerangnews.com http://jptangsel.com/?p=323=news&id=5183 http://www.tangselraya.com/component/content/article/47-home/1043 http://www.law.fsu.edu/journals/lawreview/ frames/ 242/fergfram.html http://www.marimenatatangsel.com/berita/tangerang-selatan.html?start=15