PENGARUH GUGATAN DEBITUR DAN PIHAK KETIGA TERHADAP PELAKSANAAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA MEDAN
TESIS
Oleh :
AHSEIN LUBIS NIM : 992105034 Program Studi : Ilmu Hukum
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2002 Ahsein Lubis : Pengaruh Gugatan Debitur dan Pihak Ketiga Terhadap Pelaksanaan Pengurusan…, 2002 USU Repository © 2007
PENGARUH GUGATAN DEBITUR DAN PIHAK KETIGA TERHADAP PELAKSANAAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA MEDAN Ahsein Lubis1 Mariam Darus Badrulzaman Mustafa Siregar 3 Sanwani Nasution 3
2
INTISARI
Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dan Pasal 21, 23 dan Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2001 menyebutkan bahwa Debitur dan Penanggung Hutang yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam pernyataan bersama atau penanggung hutang tidak memenuhi panggilan atau menolak menandatangani pernyataan bersama tanpa alasan yang sah atau tempat kediamannya tidak dikenal (menghilang), maka kepada debitur atau penanggung hutang akan dilakukan penagihan sekaligus dengan surat paksa, penyitaan dan pelelangan terhadap barang jaminan hutang atau harta kekayaan milik penanggung hutang. Oleh karena itu perlu dikaji faktor-faktor yang menyebabkan debitur dan pihak ketiga mengajukan gugatan terhadap KP3N, penanganan gugatan debitur dan pihak ketiga, dan hambatan yang timbul dengan adanya gugatan debitur dan pihak ketiga terhadap KP3N dan alternatif penanggulangannya. Untuk membahas hal-hal tersebut di atas, maka dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Lokasi penelitian di Kota Medan, sebagai sampel Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Panitia Urusan Piutang negara (PUPN) Cabang Medan, Pengadilan Negeri/TUN Medan. Responden ditetapkan secara purposive sampling sebanyak 30 orang debitur. Alat pengumpulan data primer adalah kuesioner, pedoman wawancara dan check list. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan debitur dan pihak ketiga mengajukan gugatan terhadap KP3N karena untuk mengulur-ulurkan atau menundanunda pembayaran hutang, dan untuk menghindari pelaksanaan pelelangan atas barang jaminan, sehingga sangat mempengaruhi proses pengurusan piutang negara macet akibat adanya penundaan dan pembatalan lelang dari pengadilan. Kemudian
1. 2. 3.
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
Ahsein Lubis : Pengaruh Gugatan Debitur dan Pihak Ketiga Terhadap Pelaksanaan Pengurusan…, 2002 USU Repository © 2007
dalam penanganan perkara gugatan diperlukan suatu kemampuan dari para penanganan perkara untuk dapat menyelesaikan perkara dengan baik, dan berkewajiban untuk menguasai dasar hukum dan peraturan perundangundangan yang digunakan dalam menangani suatu perkara. Sedangkan hambatan yang terjadi, khusus di bidang biaya, penundaan, pembatalan lelang dan belum membayar ongkos perkara. Solusinya adalah saling koordinasi, kerjasama dan saling mengerti dan selalu tukar informasi antar instansi terkait. Disarankan kepada debitur dan pihak ketiga supaya agunan harta bersama suami isteri harus bersama-sama menghadap notaris untuk menyatakan persetujuannya dan membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda setuju diagunkan. Kemudian juga disarankan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan supaya memperhatikan substansi dan muatan gugatan, agar tidak terjadi penundaan lelang PUPN/KP3N yang tetah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kata-kata kunci: - Pengaruh gugatan terhadap proses pengurusan kredit macet. - Faktor timbulnya gugatan dan penanganannya. - Solusinya saling koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait.
Ahsein Lubis : Pengaruh Gugatan Debitur dan Pihak Ketiga Terhadap Pelaksanaan Pengurusan…, 2002 USU Repository © 2007
THE DEBITOR ACCUSATION INFLUENCE AND THE THIRD PARTY TO THE FULFILMENT OF THE STATE CREDIT AFFAIRS IN SERVICE OFFICE OF THE STATE CREDIT AFFAIRS MEDAN Ahsein Lubis 1 Mariam Darus Badrulzaman Mustafa Siregar 3 Sanwani Nasution 3
2
ABSTRACT Based on Article 10 paragraph (3) of The Law Number 49 Prp of 1960 and Article 21, 23, and Article 27 of The Minister of Financial Decree Number 333/KMK.01/2001, said that the debitor and debit warrantor that did not fulfill their duties as ruled in the joint agreement or debit warrantor did not obey a calling or refuse to sign the joint agreement without any a legal reason or his domicile did not know (disappear), so to the debitor or debit warrantor will be done a recovery with a warrant all at once, confiscation and judicial sailing to the debt warranty or debt warrantor’s possession. Therefore it is necessary a study of the factors that caused the debitor and the third party to propose an accusation to the KP3N, the debitor and the third party accusation handling, and the obstacles that caused of the debitor and the third party accusation to the KP3N and an overcome alternative. A descriptive analytical research was done to study the cases mentioned above. The research location is in Medan, as samples are The Service Office of The State Credit Affairs (KP3N) and the Committee of The State Credit Affairs (PUPN) Branch of Medan, District Court/Administrative Court of Medan. Respondents are 30 debtors were chosen by purposive sampling. The primary data collectors are questionnaire, interview direction and check list. Then the data one analyzed by qualitative approach. The research result show that the factors which caused the debitor and the third party to propose an accusation to KP3N is to stretch or postpone debt payment, and to avoid judicial sailing action on a warranty, so it is very influence the handling process of unpaid state credit because there are postpone and judicial sale annulment from the court. Then it is necessary ability in accusation handling to give a good decide on a case, and they have duties to know the basic of the law and others laws which are used in handling a case. While the obstacles that happened are especially in cost, postponing, judicial sale annulment and law suit cost
1
Faculty of Law Indonesian Moslem University Makassar
2
Faculty of Law Gajah Mada University Yogyakarta. Faculty of Law North Sumatera University Medan
3
Ahsein Lubis : Pengaruh Gugatan Debitur dan Pihak Ketiga Terhadap Pelaksanaan Pengurusan…, 2002 USU Repository © 2007
does not be paid yet. The solution is coordination each others, join together, understanding each others and to exchange information’s between instances. It is suggested to the debitor and the third party that together possession warranty between husband and wife must come in front of the notary together to prove their agreement and to put signature as an agree prove to be a warranty. And it is suggested also to the District Court and Administrative Court must observe the substation and gist of accusation, so that is not occur judicial sale postponing by PUPN/KP3N that have to be done according to the valid rules.
Key words: - Accusation influence to the handling process of unpaid credit - The factor caused accusation and it handling - The solution is coordination and joins together each other among related instances.
Ahsein Lubis : Pengaruh Gugatan Debitur dan Pihak Ketiga Terhadap Pelaksanaan Pengurusan…, 2002 USU Repository © 2007
