PENGARUH DANA PERIMBANGAN DESA TERDADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KECAI\-li\TAN (STUDI DI KABUPATEN SUl\lEDANGPERIOOE TAHUN 2002-2006)
The Impact of Village Intergovernmental Transfer on Tiu Gross Regional Domestic Product (GRJ)P) of Kecamatan (Study in Sumedang Regency on 1001-1006 Periode)
Oleh: RINI KOl'tlALA :\'Pl\1. 120720070020
TESlS Diajokan gona memperoleh gclar Mogister Ekonoml pada ProgTam Magi~ter Ekonomi Terapaa l'astaurjan Fakultas Ekonomi Lninnitu Patljadjaran Spesilllisasi /Peminatan
: Ekonomi Pembangunae dan Peren~aoaan
PROGRAM l\ilAGlSTER EKONOW TERA PAN PASCASARJANA FAKULTAS KKONOMI UNJVERSITAS PADJA.DJARAN TIAN DUNG 2008
PENGARUH DANA PERJMBANGAN DESA TERllADAP PRODUK DOMESTIK.REGIONAL BRUTO (PDRB) KECAMATAN (STUD] DI KABUPATEN smtEDANG PERJODE TAHUN 2002-2006)
The Impact of Village Intergovernmental Transfer 011 T/1e Gross RegiM111/ Domestic Product (GRDP) of Kecamatan (St1u~v in S11111etl1111!( Rege11cy 011 2002 - 2006 Periode)
Olch: RINI KOMALA NPM. 120720070020
·n~SIS Olajukan l\U••a memperuleh Rclar Magilttr Ekonomi padu Prograrn Magister Ekonomi Ternpan Pascasarjana Fakullas Ekonoml Univcrsltas
l'adj•tljar11n
Spulallsasi I Pe111l1111tan: likonomi 1•e111ba11uuno11 can Perencanaa»
Telah dlsetujui olch Pen1bimbi11g ~nll111~1111g11I
scperu y:111u rertera di bawah lni. llondung,
. .~Jlf
Nopcmber 2008
25
Im ., ••
- -1j/:U).~ / ( Prur. Or. Yu •un Wirasasmita ~\.) NIP. 130 109 459
Kodro/Wjbo ·o. SIL f>l1.I) NIP. 132 149 238
Kctua Program Magister Ekonnml Terapnn
l'ror.or.Hi T•li Suhartali Joesron. SE. MS 'llP IJ0437 052
ii
PERNYATAAN
Dcngan ini saya menyatakan bahwa : I.
Karya tulis saya, icsis ini, adalah asli dan be!um pcmah diajukan untuk mendaparkan gelar akademik (sarjana, magister, dan atau doktor), baik di Universitas Padjadjaran maupun di pcrguruan tinggi lain.
2.
Karya tulis ini adalah mumi gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, '8np:i :•a".'.:;::n pihak l:oi:::. kecoali arahan Pcmbimbing.
3.
Dal am karya rulis ini tidak terdapat karya atau pcndapal yang ielah dirulis atau dipublikasikan orang lain. kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dcngan disebutkan nama pengarang dan dicamumkan dalam dafiar pustaka.
4.
Pernyataan ini saya buat dcngan sesungguhnya dan apabila di kcmudian hari terdapat penyirnpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bcrsedia rnenerima sanksi akademik berupa pencabutan gclar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.
Bandung, 25 Nopember 2008
Yang membuat pemyataan,
RINI KOMALA N M. 12onoo10020
iii
ABSfRAK
Pengaruh Dana Perimbangan Desa rerhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan (Studi di Kabupaten Sumedang Periode Tahon 2002 - 2006)
Pcnelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan desa yang diterirna dalan suatu kecamaian pada tahun sebclumnya tcrhndap produk domcstik regional hruto daerah khusnsnya di tingkat kecamaran, selama kurun waktu tahun 2002- 2006. Ada tidnknya pengaruh dana perimbangan desa terhadap pertumbuhan ekonorni di tingkat kecamaran scna seberapa besar pengaruh tersebut dibuktikan dengan menggunakan data sclmnder yang diperoleh dari beberapa instansi scpcrti BPD Propinsi Jawa Barnt, Anclan Keuangan Dacrah Kabupatcn Sumedang dan Dinas Sosial dan Pernberdayaan Masyarakat Desa Kabuparen Sumedang Pcnclitian ini menggunaksn Model Penyesuaian Parsial yang diolah dengan rnetode analisis Genera/ired teas: Square (GLS) model Fixed Effec! terhadap 26
Kecamatan di Kabupatcn Sumedang pada tahun 2002 - 2006 dcngan mcnggunakan data panel .
Musil analisis mcnunjukkan bahwa kondisi kecilnya kontribusi dana perimbangan desa terhadap PORD kecamatan dan dibutuhkannya waktu penyesuaian yang cukup lama menggambarkan kurang efoktifuya pemberian dana pcrimbangan dcsa yang teluh dialukasikan oleh Pemerintah Kabupatcn Sumedang selama ini. Kata kanci :
Produk Uomestlk ltegio•al Brute, Uana l'erimbangan OC$a, GLS Fixed Effect, Model Penyesuaian Parsial
iv
r1BSTRACT The Impact of Village Intergovernmental Transfer 011 The Gross Regional Domestic Product of Kecamatan (Study i11 Sumedang Regency 1111 2002 - 2006 Periode}
The purpose of this research is lo analyze the influence of village iruergovemmentaltransfer (Dana Pcrimbangan Desa) that is received by certain Kecamatan on its gross regional domestic product, spanning the year 2002 2006 The influence ol vii/axe intergovemmenuil transfer received by certain Kecamatan on its Gross Regional Domestic Product and how powerfull its influence, is proved by using secondary data which are obtained from Central Bureau of Statistic of West Java Province publication, Finance Bureau of Sumedang Regency, and Social and Communisy Empowerment Bureau of Sumedang Regency. The model that used in this research is Partial Adjuatment Model, and the data are analyzed by using Generalized Leas/ Square (GLS) with Fixed Effect method on pooled data of twenty six Kecamatan in Sumedang Regency during 2002 2006 periode. The result shows that the village intergovernmental transfer received by certain Kecamatan on its Gross Regional Domestic Product is too small and takes too long to adjust the transfer. The conclusion of this research is that the village intergovernmental transfer, which is allocated by Government of Sumedang Regency, is ineffect i ve. Keywords :
Gross Regional DomesticProduct, Village lntergovernmentai Transfer, GLS Fixed Bffea, Partial Adjustment Model
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapai rnenyelesaikan tesis dengan judul
"Pcngaruh Dana Perimbangan Desa terhadap Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Kecamatan (Studi di Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2002 - 2006)". Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan terwujud taripa dukungan, arahan, pctunjuk yang sangat berharga dari para dosen pembirnbing. Dengan ketulusan bati yang paling dalam, pcnulis mengucapkan tcrima kasih kcpada yang tcrhormat :
Bapak Prof. Dr. Yuyun Wirasasmita Bapak Kodrar Wibowo. SE., Ph.D. alas keikhlusan dan dukungannys untuk mcluangkan waktu, tcnaga dan pikiran disclu kcsibukan dalam membcrikan bimbingan akadcmik, arahan sorta nasehai,
Pada kesempatan ini pula.. penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih clan penghargaan yang sctinggi-tingginya kepada semus pihak yang telah banyak
mernbanru, autara tain : I.
Thu Prof. Dr. Uj. Tati Soehartati Joesron, SE, .'vlS, selaku Kctua Program .lan seluruh dosen pada Program Magister Ekonomi Tcrapan yang tclah
v.
2.
Ibu Prof. Dr. Hj. Tali Soebartati Jocsron, SE, MS dan Bapak Jr. Bagdja Muljariadi, SE., MS. yang telah membcrikan koreksi dan masukan pada saat Sidang Ujian Tcsis sehingga pcnulisan tesis ini dapat dilanjutkan sampai
sclesai. 3.
Kepala DSPMD Kabupaten Sumedang. Kepala Bidang Pcrckonomian DSPMO dan staff yang senanuasa memberikan dukungan kepada penulis dalam mcnyclcsaikan pcndidikan ini.
4.
Suami aku, thanks foryour support.
5.
B11pa aku, kakak-kakak aku dan adik-adik aku tcrcinta sorta keponakankeponakan aku tersayang, rnakasih atas dorongan moril dan doa-doa yang tulus kepada ponulis,
6.
Kcluarga besar rnertua, tcrimakasih ala" dukungannya.
7.
Sahabat-sahabatku, Dadang, Aa, Mas /\gus. Abang, Bu Rahmah, Arif, Teddy, dan Farida, makasih untuk selalu mcrnbantuku mengaiasi masalahmasalahku,
8.
Encng, Ela, Mimi, Emit Mba Peni, Dewi. Mas Eko, Mas Fatkhur, Mas
lmam, Tito, Aluq, Mas Bambang, Mas Kenda, Mas Hasan. Mas Dhodik, Mas Edi, Mas Heri. Vias Arifin, Kang Ade, Mas Slamet, Pa Acu, Pa Sumanang dan Putu, tcrima kasih atas bantuan kalian baik material dan
immaterial. Scmoga kita semua selalu sukses dalam karir dan kehidupan. Scuiogu Allah mcmbalas kebaikan terscbut dcngan kebaikan dan kemuliaan di uunia dan akhirat.
vii
Akhir kata, meskipun penulis telah berusaha secara maksimal dalam mcnyusun tesis ini, namun karcna ketcrbatasan kemampuan, maka dalam tulisan ini masih terdapat kekurangan. Olch karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya mernbangun. Semoga tesis ini dapat bermanfaat
bagi kita semua.
Bandung, 25 Nopember 2008
Penulis,
viii
DAFTARISI
ii
LEMBAR PERSETUJUAN PERNYATAAN
-----------------------------------------·····-iii
ABSTRAK ABSTRACT
------·----------·-----·---·--··---·-----------··------------
KATA PF.NGANTAR
DAFTAR IS!
-----·---------------·-····--·-·····--···
,, vi
---------------------------···-····-·····--·- ix
DAl·TAR '!'ABEL
-----------------------------------·-····-·····
xii
DAPTAR GRAF!K
------------------------------··-·-·· xiii
Di\r"f AR GAMBAR
---------------·--·-·-·------··············- xiv
DAFTAR LAMPIRAN RAR I
BAB II
--·--------------···-·--·--·················-· xv
PF.NOAHIJLUA 1.1
Latar Belakang------------·-··----···-····-··········
1.2
lc.Jentifik.asi dan Rwnusan Ma<;alnh
1.3
Maksud dan Tujuan Penetitian
1.4
Kegunaan Penclitian
9 --········--·····-···--
--------··-·----·-·-··
I0 11
KA.TIAN PUST AKA, K•;RANGKA PEMJKIRAN l>AN HIPOTESIS
------------------------ 12
2. l
Kajian Pustaka
------------------------------ 12
2.1. I
Pcrrumbuhan Ekonomi
-----------------···--·-·· 12
2. 1.1. l l'cngcrtion dan Tcori-teori Pcrtumbuhun
-------------
12
2. Ll.2 PORD Scbagai lndikator Perturnbuhan Ekonomi Daerah - IS 2.1.2
Perun Pernerintah dalam Pembangunan P.konomi Dacrah
2.1.J
Transfer Antar Pcmcrintah --------------------- 22
2.1.4
Dana Perimbangan
-----------------------------------
ix
16
24
--------------
2.1.4
Studi Ernpiris
2.2
Kerangka Pemikiran
2 .3
Hipotesis
32
------------------------- 5 I ----------- 56
BAB ill OBJEK DAN METODE PENELITIAN
---------------- 58
3.1
Model dan Disain Penelitian --------------- 58
3.1. l
Model Penelitian
3.1.2
Operasonal Variabel
3, 1.3
Disain Penelitian
3.2
Metode Estimasi
--------------------- 61
3 .2.1
Metode Analisis
------------------------------- 61
3.2.2
Pengujian Model
-------------------------- 67
3.3
Sumber dan Jenis Data
------------------ 58 --------------------------------- 59
-----------------------------
------------------------- 69
BAB IV BASIL PfN£LlTIAN DAN PEl\fBAHASAN ----------4.1
Analisis Deskriptif
4.Ll
Gambaran Umwn Kabupaten Sumedang
---------------------
4. l .2 PDRB KabupatenSumedang 4.1.'l
60
-------
71 71 71
-------------------- 72
Perkembangan Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Sumedang
---·---
--------- &3
4.2
Model Penelitian
--------------------------------- 86
4.3
Hasil Estimasi
4.4
Analisis Kuantitatif ----------------------------- 96
4.4.1
Uji t-statistik
-------------------------------------
96
4.4.2
!Jji F-staiistik ------- ------------------------
9&
--------------
x
---------
90
100
4.4.3
Penaksiran Koefisien Determinasi (R2)
4.5
Analisis Ekonomi dan Pembahasan ···------------------- l 00
4.5.1
Pcngaruh Dana Perimbangan Desa terhadap PDRB ---- I 00
4.52
Pcngaruh PDRA Tahun Sebelurnnya Terhadap PDRB Tahunlni
4.5.3
---------·-·-----
-----102
Kemampuan Pemerintah Dcsa Dalam Suaiu Wilayah Kecamatan Dalam Merealisasikan Dana Yang Diterirna Untuk Dapat Meningkatkan PnRR Di Tingkat Kecamatan ---- 104
4.5.4 Tingkat Kcterlambatan Pemerintah Desa Dalam Suatu Wilayah Kecamatau Dalam Mcrealisasikan Dana Yang Ditcrima 4.6 BAB V
--------·------------
Jmplikasi Kebijakan -
106
------------------·· I 07
KESIMPULAN DAN REKOMENDASl KEBIJAKAN -·-·-·- 114 5.1
Kesimpulan
--------·-·--·-·------- l l 4
5.2
Rekomendasi Kebijakan --------------·-·····----- 115
DAFT AR PUSTAKA
------·----- 117
LA;VIPIR.Al\
----------·--------- 123
xi
DAFfAR TABEL
Tabcl I. I
Dana Perimbangan Desa dan APBD Kabupaten Surnedang Tahun 2002 - 2006
Tabel 1.2
5
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Surnedang Atas Dasar Harga Konsta.n Tahun 2000 Tahun 2002- 2006
Tabel 2.1
•••••••••••••···
7
Ringkasan Hasil Estimasi Pengaruh Transfer Pemerintah Provinsi Terhadap Pengeluaran Pcmerintah Lokal
-···-··-···-·-·--···-·
34
Tabel 2.2
Roadmap Penelitian
-····-·········-·-······-··-·-········-······
48
Tabel 3.1
Opcrasionalisasi Variabel ······------···-·····-·-----------
60
Tabel 4.J
J1u11Jah Desa/Kclurahan dun Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Sumedang T ahun 2006
Tabel 4.2
72
Dana Perimbangan Desa dan APR[) Kabupatcn Sumedang Tahun 2002- 2006
Tabel 4.3
·-·-··········--············-·
-·-·-·····--····-·······-----------····
84
Perscntase Share Dana Perimbangan Desa per Kecarnatan terhadap
APBD Kabupaten Sumedang T ahun 2002 - 2006
··--·-···· 85
Tabel 4.4
Ilasil Estirnasi
··-··············-········-····-·····-·······-·--···-
Tabel 4.5
Nilai Koefisien Penyesuaian (S) masing-masing Kecamatan di
90
Kabupaten Sumedang Tahun 2002 - 2006 ----------·
94
Tabel 4.6
Perbendingan Nilai t-statistik -----------········-··--·················
97
Tabcl 4.7
Tanggal Peneiapan Keputusan dan Peraurran Bupati Surnedang
Mengcnai Penetapan dan Pcdornan Dana Pcrimbangan Dcsa Tahun 2002 - 2006 ········-···-····-······-··-·---·-··--·····----------·
xii
112
DAFT AR GRAFIK
Grafik I. I
Share Dana Perimbangan Desa per Kecamatan terhadap APBD Kabupatcn Sumcdang Tahun 2002- 2006
Grafik 4.1
6
Laju Pertumbuhan Produk Domesiik Regional Bruto Kabupalen Sumedang Arns na.~r Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2002 2006
Oram. 4.2
-----·-------------·--··--···-··--··-·--··· 74
Kontribusi Sektor-sektor Lapangan Usaha Dominan Terhadap PDRB Kabuparcn Sumcdang Tahun 2002 - 2006
Grafik 4.3
-·······-···-··
Kecamatan
Tahun 2002
···----·-·----·-----·
79
Share PDRD Atas Dasar Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan mcnurut Kccarnatan Tahun 2004
Grafik 4.7
78
Share PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Laju Pcrtumbuhan menurut Kecamatan Tahun 2003 ---····--·····------·---------
Grafik 4.6
76
Share PDRB Alas Dasar Harga Konstan dan Laju Pcrtumbuhan menurut
Grafik 4.5
75
Kontribusi Sektor scktor Lupungun Usahu Tidak Dominan Tcrhadap PDRB Kabupatcn Sumcdang Tahun 2002- 2006
Grafik 4.4
·-·············
-----------··-·-·· 80
Share PDRB Alas Dasar Hargu Konstan dan Laju Penumbuhan
menurut Kecarnatan Tahun 2005 --··-·----·-·······-·-·-·· 81 Grafik 4.R
Share PORA Alas Dasar Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan menurut Kecamatan Tahun 2006
xiii
----·-··-·-···---·-
82
DAFTAR GAMBAR
(Jam bar 2. I Perpotongan Keynesian Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
-------------------------------
I7
-------------------------
56
xiv
DAFT AR LAMPTRAN
Lampiran I Produk Oomestik Regional Bmto Per Kecamatan di Kahupaten Sumcdang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2002 2006
---·-·-·---·········--------------------------------·-·-····· 123
Lampiran 2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Brute Per Kccamaran di Kabupaten Sumcdang Atas Dasar Harga Konsran Tahun 2000 'l'ahun 2002 - 2006
···-··-----······-··-·--------- 124
Lampirun 3 Perbundingan Penman PDRB Tahun 2002 - 2006 Scuap Kccamatan di Kabupatcn Sumedang Alas Dasar I Iarga Konstan Tahun 2000---···------·-········------------------······-·····--·-·l 25 Lampiran 4 Dana Perimbangan Dcsa p1.;r
Kccamatun
Sumedang Tahun 2002 - 2006
dun APBD Kabupatcn
--·-···-····----·--········-····· 126
Lampi ran 5 Hasil Pengolahan Data Dengan Menggunakan Software Eviews 3.0
-··--·---·-·-·····-·······-························-···
127
Lampuan 6 Persurnaan Regresi untuk 26 Kecamatan di Kabupaten Surnedang
---·-······-········-············--·········--·---------· 129
xv
BAB
I
PENOAHUl,lJAN
1.1 LATAR BELAKA~G Pembangunan
adalah
usaha
untuk
menciprakan
kemakmuran
dan
kesejahtcraan, oleh karena iru hasil pembangunan barns dapat dinikmati oleb seluruh rakyat. Sasaran Pombangunan Indonesia rlianraranya adalah rncmperbaiki stabilitas perekonomian dan mcningkatkan aktlviras perekonomiun yting ditandai
oleh pcrtumbuhan ckonomi dengan mcucapai sasaran y;mg lebih tinggi dari yang telah dicapai pada saat ini. Pernbangunan daerah merupakan bagian
integral dari pembangunan
nasional yang diluksanukan melalui otonomi dacrah dan pcngaturan sumber daya
nasional, dengan tujuan untuk mcnlngkatkan kesejabreraan masyarakat mcnuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan ncpotisrne.
Pcrubahan sistem pernerintahan dari paradigms yang bcrorientasi pada sentralisasi menjadi desentralisasi
ditandai dengan dibcrlakukannya Undang-
undung Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pcmerimahan Dacrah yang kernudian diperbaharui
dengan
Undang-undang
Pemerintahan Daerah. l'erubahan ini pada sistern tata pemcrintahan
Nomor
mernberikan
32 Tahun
2004
tentang
konsekuensi yang sangat luas
dacrah di Indonesia, yailu diirnplernentasikannya
otonomi lokal dcngan memberikan otonomi daerah kepada kabupateu dan otonomi desa kepada desa. Selain ilu, pernberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 rnembawa imphkasi
mendasar dalam sistcm pcmcrintahan di Indonesia. Salah saru institusi yang 1
2
mengalami
dampak rnendasar adalah kecamatan.
mcnjadi perangkat daerah kabupaten/kota
Status kecamatan berubah
yang setara dengan dinas/lernbaga
tcknis dacrah sehagaimana dinyatakan pada pasal 120 ayat (2) UU 32/2004 bahwa "pcrangkat daerah kabupatcn/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah. lembaga tcknis daerah, kecamatan, dan kelurahan''. Sclanjulnya, ada wacana untuk menghapuskan keberadaan kecamatan dari
rantai pemerintahan di lndonesia. Kecarnatan dipandang tidak diperlukan dalam era otonomi daerah, karcna keberadaan kecamatan hanya memperpanjang rantai birokrasi pelayanan kepada masyarakat. Di Jain pihak, kcberadaan kecamatan, menurut Rilus A. Kinscng (2008),
rnasih sangat diperlukan
dengan
alasan
misalnya
terbatasnya
kcmampuan
kabupaten unruk rnenangani permasalahan dan rnengawasi desa yang jumlahnya begitu banyak, perlunya penajaman pembangunan bcrbasis wilayah, kemampuan desa yang terbatas.dan alasan historis.
Sementara rneuurut Dharmawan dan Mar
dari
kinerja
perekonornian
setiap
kecamatan,
Masing-masing
kecamatan yang tcrdapat di suatu wilayah kabupaten/koia iersebut rnemi liki karakteristik pereknnomian yang berbeda-bcda. Perbcdaan sumbcr daya alam dan
faktor produksi yang tersedia pada masing-masing kecamatan menjadi penyebab
utama pcrkembangan antara satu wilayah kecamatan dengan kecamatan lainnya akan berbeda sehiugga aktifitas yang tcrjadi dalam suatu wilayah kecarnatan akan
mernbentuk strukrur perekonomian di wilayah tersebut. Penyelenggaraan
pemerintahan
dan pcmbangunan, pada sernua jenjang
pcmcrintahan rncmcrlukan tcrsedianya sumber dana, oleh karcna itu dengan adanya
perubahan sistcm pcmcrintahan
harus diikuti dcngan
pelirnpahan
kewenangan, yang selama ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, yaitu kebutuhan fiskal daerah. Reformasi pengelolaun
keuangan dacrah mcrupakan benruk
runruran
sebagian masyarakat dan dacrah uruuk menghilangkan scgala bentuk distorsi kcbijakan yang sentralistik,
Hal ini berarti bahwa daerah diberi peluang
pengelolaan fiskal scrnakin bcsar dan kendali pernerintah pusat akan semakin bcrkurang, Dengan kaia lain, porsi dacrah dalam mengelola kewenangan dan tanggungjawab terhadap surnber-surnber kcuangan sernakin hesar.
Penyediaan sumbcr kcuangan harus sebanding dcngan banynknya kegiuian pelayanan perucriruahan di daerah. Besar kecilnya jumlah dana yang diperlukan sangat tergantung pada hills wilayah, kcadaan gcografi, jurnlah penduduk, kcpadatan penduduk,
kompleksitas
kebutuhan pcnduduk serta hal-hal lainnya
yang sanga: mempengaruhi pert um buhan sosial ekonomi daerah. Dengan kata Jain makin bcsar wilayab
suatu daerah, jumlah
penduduk serta meningkatnya
kcbutuhan masyarakatnya, maka semakin besar pula dana-dana yang dipcrlukan
untuk membiayai
kcgiatan pemcrintahan
dalam penyediaan
barang publik.
Berdasarkun uraian tersebut, maka dalam merumuskan arah dan kcbijaksanaan
4
ckonorni serta keuangan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa saja yang b.endak dicapai dan dengan cara serta kebijaksanaan apa yang harus dilaksanaken
dalam rangka merringkatkan kesejahteraan masyarakai
dan memenuhi pelayanan publik kepada masyarakat. Masalah kcuangan daerah timbul karena kctcrbatasan dana yang dapat
dihirnpun oleh pemerintah daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah untuk rnemenuhi kebutuhan-kehutuhan dalam rangka membangun daerahnya, sehingga diperlukan sumber penerimaan daerah yang lain, dan salah satunya adalah bantuan dari pemerintah pusat. (Kuncoro, 2004) Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun
membcrdayakan
dan
meningkatkan
kemampuan
2004 adalah upaya
perekonornian
daerah,
rnenciptakan sistcm pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional. transparan, partisipatif, hertanggungjawab dan pasti dan mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang baik aatara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Dacrah.
Penerapan dana perimbangan antara pusat dan daerah dirindaklaniuri oleh Pernerintah Kabupatcn Sumedang dengan menerapkan kebijakan daerah tentang dana perimbangan kabupaten ke desa melalui Peraturan Daerah Nomor SJ T ahun
2001 tentang Dana Perimbangan DcS3 di Kabupatcn Sumcdang, dengan asumsi bahwa perguliran uang yang lcbih bcsar di Lingkat dcsa diharapkan akan dapat mendorong kemandirian pemerimah desa dau diturnbuhkembangkan
bcrbagai
kegiatan yang memberikan kesernpatan kepada masyarakar desa unruk terlibat aktrf
dalam
mcndukung
kelangsungan
penyelenggaraan
pernerintahan,
pcmbangunan
dan pcmbinaan
kcmasyarakatan
scna
mcnumbuhkan
kembali
potensi dan kreativitas masyarakat dcsa dalam membangun desanya sendiri. Kebijakan dcscntralisasi
Pcmcrintah keuangan
Kabupaten
kepada
Sumedang
Pemerintuh
dengan
Desa selaras
memberikan
dcngan
pcndapat
Musgrave (J 989) yairu fungsi distribusi dari kebijakan fiskal rnempunyai rujuan
untuk menyeimbangkan dan mcnyesuaikan pendapatan dan kesejahtcraan masyarakat. Scsuai dcngan Pcrda No. SI Tahun 200 I. Dana Perirnbangan Desa adalah dana yang berasal dari pcncrimaan APBD yang bcrsumbcr dari pajak daerah, rcstribusi daerah tertentu dan pcrimbangan keuangan pusat dan daerah serta bagi
hasil pajak provinsi. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah rnengalokasikan Dana Perimbangan Desa dalam Anggaran Pencrimaan dan Belanja Uacrah dimulai pada tahun anggaran 2002 dcngan menggunakan fonuulasi yang merupakan basil perhitungan dan kesepakatan dengan scluruh stakeholdersdi Kabupatcn Sumcdang. Tahel 1.1
Dana Pcrimbangan Desa dan APBD Kabupaten Sumedang Tahuo 2002-2006 Tabun
Dana Perirnbangan LJesa
APBO
%
2002
S,J 16.901,905.70
334.45).034.893,54
1.59
2003
9.758.700.000.UO
478.008.959.098.22
2.04
2004
9. 758. 700.000.00
498.041.369.408.39
l.96
2005
11.849.600.000.00
568.577.439.240.97
2.08
2006
l 8.768.980.0UO,UO
732.757.187.4 75,00
2.56
Surnbcr :
-
DSP:VID "'1bupa<en Sum
--
6
Gr.tiil• I.I Share Dana Perimbangan Desa per Kecamatan lerhadap APRO Kabupaten Sumedang Tahon 2002 - 2006 Kecamatan Suri&'l Cis.lNil
Sukasari fatil'll•t'lt.f!al Garea1
CO!tJ Tanjungmt'dt1r
Ubugel 8uahdua
T<11nju,_k.irt..1
2006
Clinalak11
•2005 Co nee.can&
2004
Ujunc;avd
•2003
Tomo
2002
Jollg
wae e
Sumcd;.in15 S<:kilJn R
r..njun@3o
0.000
0.050
0.100
0.150 Share DPD
Alokasi olch pcmcrintah kcpada pcmerintab daerah menurut Kenneth Davey {1988). mengandung tujuan diantaranya mendorong upaya oleh pemerintah daerah untuk program-program pcmbangunan dan pelayanan yang scjalan dengan kebijakan nasional
7
Dengan dernikian, adanya bantuan dari Pemerintah Dacrah diharapkan dapat rncndorong perturnbuhan ekonomi desa mclalui alokasi belanja pemerintah yang bcrsifar investasi dan konsumsi yang tepat sehingga akan meningkatkan pendapatan per kapita, Pcrtumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pcmbangunan ekonomi di suaru daerah pada periode tcrtentu, Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu rlaerah dalam pcriode tertcntu, salah satu indikatornya ditunjukkan olch Produk Dornestik Regional Brute (PORA). POR 0 didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan olch seluruh unit usaha dalam suatu daerah. atau mcrupakan jumlah keseluruhan
nilai harang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh scluruh unit ekonomi di suatu wilayuh. Sebagai salah satu wujud kcbijakan fiskal Kabupaten Sumedang, rcalisasi Dana Pcrirnbangan Desa diharapkan akan meningkatkan PDRB Kabupaten Sumedang.
Tabet 1.2
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumedang 1\ tas Dasar Harga Konstan T uhun 2000 Tahun 2002-2006
Tahun
PIJRD
Laju
{dalam jutaan rupiah)
Pcrturnbuhan PDRB
2002
3.979.480.63
3,98
2003
4.133.002,92
3,86
2004 2005
4311.330,91
4.31
4.506.200,56
4,52
2006
4.694.276,21
4.J 7
. Sumbct . BPS Prnvu1s1 Juwa Oar.at
-
8
Selama tahun 2002-2006, rata-rata PDRB Kabupaten Sumedang mengalami pertumbuhan fluktuatif dengan kisaran sebcsar 4%. Pcrtumbuhan yang positif seperti ini, memberikan garnbaran bahwa kebijakan makro perekonomian daerah telah cukup efektif dalam mencapai target-terger pembangunan perekonomian daerah. Perubahan Produk Domcstik Regional Brute akibat perubahan besaran Dana
Perimbangan Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabuparen Sumedang rnemerlukan waktu dalam merealisasikan dana tersebut untuk dapat menghasilkan perubahan dalarn pembangunan daerah. Kemarnpuan desa-desa dalam suatu wilayah kecamatan dalam mercalisasikan dana tcrscbut tcntu saja berbeda-beda,
sehingga dengan dana yang diterirna maka perubahan Produk Domcstik Regional Bruto yang dicapai olch masing-masing kecamatan akan berbeda pula, Sementara itu, ada banyak faktor yang dapat rnempengaruhi kemampuan desa-desa dalam suatu kccamatan dalam merealisusikan Dana Perimbangan Desa,
diantaranya; pcrencanaan dan perumusan kegiatan, ketepatan waktu pencairan dana, kesiapan administrasi, pelaksanaan kcgiatan. kemampuan sumber daya manusia, dan sebagainya, Hal ini rnernpengaruhi pencapaian lujuan pernbangunan
yang telah direncanakan. Dalarn perencanaan, pcncairan dana dan pclaksanaan kcgiatan, dcsa masih bauyak bergantung pada kesiapan lingkal kecamatan. schingga hal tersebut akan
rnempengaruhi pemerintah desa dalam rnelaksanakan kegiaian perencanaan dan pelaksanaan pcmbangunan serta pembinaan kemasyarakatan di desa,
Kecamata.n mempunyai tungsi dalam membina dan mengkoordinasikan Musrenbang
Desa dalam wilayah kecamatan;
menginformasikan
kebijakan-
9
kebijakan tingkat kabupaten; mernberikan pembinaan tcntang pcngclolaan dan pcrtanggungjawaban keuangan desa; menginvcntarisasi reneana penggunaan dana untuk dicek silang dengan program pernerintah agar iidak terjadi tumpang tindih; melakukan pemeriksaan pekcrjaan dan pernantauan/pcngcndalian proses kcdiatan di desa dan mcmfasilitasi upaya pemecahan rnasalah; serta melaporkan kcmajuan kegiatan dan keuungan kepada ti ngkat kabupaten, Dcngan mcmperhatikan pcntingnya peran kecamaran di Kabupaten Surnedang dalam mcroaliasasi Dana Pcrimbangan Desa, maka kiranya pcrlu dilakukan pcnclitian mengenai Pengaruh Dana Perimbangan Tcrhada» Produk Domestik Regional Bruto Kccamatan (Studi di Kabupaten Sumedang Pcriode
Tahun 2002- 2001\).
l.2
IDEl'iTlFIKASl DAN RUMUSAN MASALAll Pada dasarnya sumbcr pertumbuhan ekonomi bisa diidemifikasikan
dnri
berbagai macarn faktor, alum tetapi secara umum dapat dibedakan bahwa sumbersumbcr utamn bagi pertumbuhan ckouorni adalah adanya investasi yang mumpu rucmperhaiki kualitas rnodal/sumbcr daya manusia dan fisik yang sclanjutnya
berhasil meningkatkan kuantitas somber daya tersebut. Salah satu bentuk investasi yang diterima oleh daerah adalah investasi pemcrintah dalam bentuk drum perimbangan. Dengan
mempcrhatikan
identifikasi
tersebut,
penelitiun
ini
rnembatasi
variabcl-variabel yang akan ditcliti yaitu Dana Perirnbangan Desa dengan mclihat jumlah yang diterima per kecamatan, kemampuan dan kesiapan adrninistrasi tingkat kecamatan dalam mcrealisasikan Dana Perimbangan Desa yang diterirna
10
serta PDRB kecamatan, maka dirumuskan masalah yang berkaitan dengan pengaruh pengalokasian Dana Perimbangau Desa oleh Pemerintah Dacrah Kabupaten Sumcdang terhadap PDRB Dacrah khususnya di tingkat kccarnatan, yaitu : I)
Bagaimana dampak Dana Pcrirnbangan Desa terhadap PDRB di tingkat kccamatan?
2)
Dapatkah diidcntifikasi kernampuan kecamatan
dalam
merealisasikan
rncningkatkan penumbuhan
3)
pemcrintah desa dalam suatu wilayah dana
perimbangan
desa
dalarn
eko110111i di lin~kaL kecarnatan?
Dapatkah diidcntilikasi tingkat keterlambatan pemerintah desa dalam suatu wilayah kecamaian dalam merealisasikan dana perimbangan dcsa?
1.3
~AKSUO DAN TU.JUAN PF.NELlTIAN
Maksud dari pcnclitian ini adalah untuk mcngetahui dan rncngevaluusi kebijakan Dana Penrnbangan Desa yllllg digulirkan oleh Pcmcrintah Kabupaten Sumcdang tcrhadap PDRB Dacrah. Tujuandari penclitian ini adalah : I)
Mengelahui dampak Dana Perimbangan Desa terhadap l'DRB di tingkat kecamatan.
2)
Mengetahui kemampuan pcmcrintah dcsa dalam suatu wilayah kecamatan
dalam merealisasikan dana pcrimbangan desa dalam meuingkatkan perrumbuhan ckonorni di tingkat kecamatan. 3)
Mengetahui tiugkat ketcrlambaian pemerintah desa daJam suatu wilayah kecamatan dalam merealisasikan dana perimbangau desa,
I .
11
J.4
KEGl'NAAN PEl'."ELITIAN
I.
Kegunaan akademis Secara akademis, basil penelitian ini diharapkan dapat membuka sekaligus menemukan wawasan pengetahuan serta informasi tcntang
bagaimana kebijakan Dana Pcrimbangan Desa digulirkan dun dampak yang diharapkan di tingkat pemerintahan terrendah yaitu pemcrintahan desa. Selanjutnya dapat mcnjadi sumbangan khususnya di bidang kajian keuangan daerah
Sumedang untuk Pemerintah Desa serta meningkatkan peranan desa dalam meningkatkan PDRB di daerah.
2.
Kcgunaan praktis Secara praktis, basil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan yang dapal dipertirnbangkan oleh Pemcrintah
Kabupaten
S umedang dalam mcrumuskan kebijakan-kebijakan terutama kebijakan yang bcrkaitan dengan pengalokasian bantuan pemerintah dacrah agar dapat
lebih menyentuh kebutuhan riil
masyarakat,
yaitu
meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, tcrcapainya pemerataan hasil-hasil pembangunan
dan stabilitas ekonomi yang mantap dengan rneningkatkan peran sektor publik.
BAB II
KAJlAN PUST AKA, KERA.NGK.A PEMlKIRAN DAN HIPOTESlS
z.i
KAJIAN PUSTAKA
2.1.l Pertumbuhan Ekooomi 2.1.1.l Peogertiao dan Teori Pertumbuhan Perencanaan
pembangunan
ekonomi
suatu
negara pada dasamya
berorientasi pada pcrtumbuhan (growth). Kurangnya modal merupakan kendala utama dalam pembangunan di negara-negara berkembang, Proses pernbangunan di negara-negara berkembang akan lebih cepat meocapai sasarannya, apabila
masalab iui dapat teratasi. Pertumbuhan ekonomi suani negara atau daerah merupakan salah satu indikator keberbasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pernbangunan nasional atau daerah, Teori
pertumbuhan
Rostow,
yang dikenal
dcngan
nama
Model
Pembangunan Tahapan Pertumbuhan istage-of-growth model of development),
membagi pertumbuhan ekonomi dalam lirna tahapan yaitu tahapan masyarakat tradisional, penyusunan
kerangka dasar tahapan ringgal
landas
menuju
pertumbuhan bcrkesinambungan, tahapan tinggal landas, tahapan rnenuju
kematangan ekonomi clan tahapan konsumsi rnassal yang tinggi (Todaro, 2002). Menurut teori ini, negara-negara yang sedang berkembang, pada wnumnya bcrada pada tahapan rnasyarakat tradisional atau pada tahapan penyusunaa kerangka dasar tahapan tinggal landas. l>alam rangka mcncapai tahapan tinggal landas maka dibutuhkan srrategi pembangunan berupa pengerahan arau mobilisasi
12
13
dana tabungan guna mcnciptakan bckal investasi dalam jumlah yang mcrnadai untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Mekanismc perekonomian dengan mengandalkan pcningkatan investasi demi percepatan pertumbuhan ekonomi kemudian dikernbangkan olch Harrod-Domar. Harro
pertumbuhan ckonomi yang sederhana sebagai berikut :
-=y k tiY
............•.....................................
(2. l)
dimana y merupakan tingkai pcrubahan atau tingkat pertumbuhan GNP, yaitu angka persentase perubahan GNP.
14
Persamaan
(2.1)
yang merupakan
persamaan
dari tcori pcrtumbuhan
ckonorni Harrod-Demar yang mcnyatakun bahwa umuk dapat rumbuh dengan pesat, maka setiap pcrekonomian barns mcnabung dan rnenginvestasikan sebanyak rnungkin bagian dari GNP-nya. Semakin banyak yang ditabung dun
kernudian diinvestasikan maka laju pertumbuhan perekonomian akan sernakin
cepat, (Todaro, 2002) Pertumbuhan ekonorni, mcnurut Todaro (2002), merupakan suatu proses yang mantap dirnunu kupasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat
sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat Pendaparan Nasional yung semakin besar, Faktor utama dalam pcrturnbuhan ekonomi sctian ncgara adalah sebagai
berikut : I.
Akumulasi
modal, termasuk semua investasi baru yilng berwujud 1101ah
(lahan), peralatan fiskal, dan modal atau sumbcr daya rnanusia (human resources).
Akumulasi
modal terjadi apabila scbagiau
dari pendapatan
ditabung dan diinvestasikan unruk memperbesar output dan pcndapatan di kemudian hari. lnvestasi yaug produktif dan langsung ini dilengkapi dcngan
investasi penunjang. lnvestasi ini bisa juga bersifat tidak langsung dengan menginvestasikannya
pada sumber daya manusia yang mempunyai pengaruh
yang sama atau mungkin lebih baik terhadap peningkatan produksi. 2.
Pcrturnbuhan pcnduduk,
yang pada akhirnya akan rneningkatkan jwnlah
angkalan kerja. Jurnlah angkatan kerja yang lcbih besar berani jumlah tenaga kcrja produktif yang lebih besar, sedangkan pertumbuhan pcnduduk yang Iebih besar berarti mempcrluas potcnsi
riasar domestik.
15
3.
Kemajuan teknologi merupakan sumber pcrtumbuhan ckonomi yang paling pcnting. Terdapat tiga klasifikasi kemajuan tcknologi yairu : kemajuan reknologi yang bersifat netral, kemajuan teknologi yang hernat tenaga kcrja, dan kemajuan teknologi yang hemat modal.
Pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dikemukakan oleh Kuznets (Todaro, 2002), a
PORB scb:igai lndikator Pertumbuban Ekonomi Dacrab
2.1.1.2
Puda dasarnya struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari nilai tambah yang diciptakan
dalam pcmbemukan pendapatan
dacrah
secara
keseluruhan atau biasa disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB selain berguna sebagai indikator untuk melihat kegiaian ekonomi yang tcrjadi di wilayah domestik, juga scbagai dasar atau Jandasan dalarn perencanaan scrta kebijakan yang akan diamhil dalam rangka merumuskan pembangunan suatu daerah.
Dcngan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur pcrturnbuhan atau kinerja ekonomi suaiu Daerah, salah satunya dapat dilihat
dari lndikator
perkernbangan PDRB. PDRD mcrupakan niJai produksi barang-barang dan jasa-
jasa yang diciptakan dalam suatu kegiatan ckonomi dalam kurun waktn sarn tahun dalam suatu wilayah tertcntu,
16
PDRB dengan berbagai indikator ckonomi diharapkan mcnjadi bahan pcnimbangan bagi pemerintah daerah dalam mclaksanakan langkah straiegis pcrnbangunan ckonomi sektoral, sehingga dapal memudahkan sasimin sesuai dcngan yang ditargctkan.
2.J.2 Peran Pemerintah dalam Pembangunan •~konomi Daerah
Dalam upaya mcnciptakan dipandang
pertumbuhan ckonomi, peran pemerintah
penting pade saat mckanismc
pasar sebagai motor pcnggcrak
rnengalami kegagalan. Keynes mcrekcmcndasikan agar perckonomian
tidak
diserahkun begitu s11ja kcpada mekanismc pasar, Hinggn hatns tertcntu. peran pcmerintah justru diperlukan,
salah satunya adelah dengan kebijekan fiskal,
Dengan
pemerintah
kebijakan
fiskal,
dapat
mempengaruhi
jalannya
perckonomian. Langkah ini dilukukan diantaranya dcngan rnenyurxikkan dana untuk proyck-proyek yang mampu menyerap tenaga kcrja. Kebijakan ini sangat ampuh dalam meningkatkan output dan memberantas pcngangguran, tcrutama pada situasi saat sumber-sumbcr dayu bclurn dirnanfaalkansccara penuh. Adanya tambahan daua akan mcnciptakan kenaikan belania pcmcrintah.
Karena belanja
pemerintah merupakan salah satu komponcu dnri pengeluaran, maka bclauja pemerintah yang lebih tinggi akan mengakibatkun pengeluarun yang dircncanakan mcnjadi lcbih tinggi untuk sernua tingkat pendapatan. Jika belrutja pemerintah
naik sebesur 60. maka kurva pcngcluaran yang direncanakan, scpcrti pada Gambar 2.1, akan hergeser ke atas sebesar L'.U. Lkuilibriurn
akan bergerak dari titik Ake titik 8.
perekonomian pun
17
Gambar
ini
menunjukkan
bahwa
kenaikan
helanja
pemerintah
akan
rncndorong kenaikan pada pcndapatan !!. Y yang lcbih besar, !:> Y akan lebih bcsar daripada 6(.i. Rasio l:iY/D.G disebut pengganda belanja pemerintah (g(lvernmentpurchases multiplier). Implikasi dari perpotongan Keynesian adalah pengganda belunju pernerintah lebih bcsar dari 1. (Mankiw. 2003)
Gambar2.I Pcrpotongan Keynesian
Pengeluaran
r.
L,=Y,
A
E.=Y,
Peran
pemerintah
dalam
pcrrumbuhan
t:! = \11
ekonomi.
Pendlpatan, output,Y
menurut
Musgrave
(1993:6) mempunyai fungsi-fungsi utama: I.
Penycdia barang publik, man proses pembagian kescluruhan sumbcr daya untuk digunakan sebagai barang pribadi dan barang publik dan bagaimana
kornposisi bamng publik ditemukan. Penyediaan ini dapat disebut sebagai fungsi alokasi dari kebijakan anggaran. Kebijakan pcngaturan yang juga
_I
18
dipertirnbangkan sebagai suatu bagian dari fungsi alokasi, tidak dimasukkan di sini karena tidak terlalu mcrupakan rnasalah kebijakan anggaran. 2.
Penyesuaian tcrhadap distribusi pendaparan dan kekayaan untuk menjamin terpenuhinya apa yang dianggap oleh masyarakat scbagai suatu keadaan distribusi ynng merata dan adil yang disini disebut sebagai fungsi distribusi,
3.
Pcnggunaan kebijakan anggarnn sebagai suatu alat untuk mernpertahankan tingka; kesempatan kerja yang tinggi. tingkut stahilisasi
yang semcstinya
dan laju perturnbuhan ekonomi yang tepat, dengan mernperhitungkan segala akibet terhadap pcrdagangan chin ncraca pembayarau. Kita uienycbut sernua tujuan inl sebagai fungsi srabitisasl. Menurut Guritno (200 I), perkembaugan peran pernerintah yang lei ah dikcmbangkan olch Rostow Jun M usgravc, model pcmbangunan pad a tahup a will perkernbangan ekunomi, persentasc invcstasl pemerintab terhadap total invesrasi cukup besar, karena pernerintah harus mcnycdiakan
prasarana. Pada tabap
mencngah. invcstasi pemerintah leliiJ) dibutuhkan, narnun p<jr:\.tiM investasi swasta scmakin bcsur. Peranan swasta yang semakin besar sering mcnimbulkan kegagalan pusar, sehingga pemeriutah tctap harus menyediakan barang publik dalam jumlah yang lcbih banyak dim kualitas
yang lebih baik. Perkcmbangan
tahap ini mcnyebabkan hubungan antar sektor yang lcbih kompleks. Pada tingkat
lebih lanjut. Rostrow mcngatakan bahwa aktivitas pemerintuh beralih duri pcnycdiaan
prasarana menjadi
pengeluaran
untuk aktivitas sosial sepcrti
kesejahteraan hari tua, program pclayanan kcschatan masyarakai, dan sebagainya.
19
Ditcngah scmakin mengemukanya peranan swasra, pcran pemerintah, sebagaimana dikemukakan Faisal Basri (2002: 139), semakin penting dan strategis, namun terjadi perubahan arah, dari yang sebelumnya sangat berperan besar secara langsung dalam proses produksi rncnjadi pencipta i.klim yang kondusif bagi pengoptimalan fungsi clan penman aktor-aktor lainnya, serta perijarnin bagi terwujudnya kcadilan, Menurut Samuelson & Nordhaus (1989:61), ada tiga fungsi pokok ekonorni yang diernban olch pernerintah, yaitu efisiensi, keadilan dan stabilitas. Tindakan pemerintah yang menyangkut efisicnsi berupa segala upaya untuk memperbaiki
kegagalan pasar, Program pemerintah untuk mcningkatkan kcadilan diantaranya pemerataan pendapatan agar mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat, termasuk golongan miskin dan tertindas. Kebijakan stabilisasi bcrusaha mengikis f:lu.ktuasi tajam dari siklus ekonomi (husiness cyr.le) clengan cara rnenekan angka pengangguran dan inflasi serta mempcrcepat laju pertumbuhan ekonomi.
Dalam ekonomi industri modem, tidak ada bagian dari kcgiatan ekonomi yang tidak
terscnruh peran pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh
Samuelson & Nordhaus (2005:319) : Three major instruments or tools that government uses to influenceprivate economicactivity: I. Taxes on incomes and goods and services. These reduce private income. thereby reducing private expendituresand providing resourcesfor public expenditures.The taxsystem also serves to discouragecertain activities by taring them more heavily while encouraging other activities by taring them lightlyor even subsidizingthem. 2. Expenditures on certain goods or services, along with transferpayments that provide resourcesJo individuals. 3. Regulation or controls that direct people to perform or refrainfrom certain economic activities.
20
Sektor publik (pemcrintah), harus dialcui dan dipercaya untuk memikul pcranan yang lebih besar dan lebih rnenentukan didalam upaya pengelolaan pertumbuhan ekonorni nasional/daerah. Pemerintah Daerah selaku pcngambil kebijakan di daerah sclanjutnya akan lebih mcmilih mengadopsi kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik potcnsi daerah itu sendiri, tcntunyo tuntutan pcngenalan potensi dacrah dapat dijadikan pcnggerak pertumbuhan ekonomi bagi pembangunan daerahnya (Todaro. 2002) Schubungan
dengan pcntingnya campur tangan
pemcrinlah dalarn
pembangunan ckonomi, Jhinghan (1996) rncngcmukakan bahwa untuk mengatasi kondisi stagnasi dalam pembangunan ekonomi. dipcrlukan odanya pernbaharuan ekonomi sccara tepat, Pada fase awal pembangunan, investasi harus dilakukan pada bidang-bidang yang mcningkalkan ekonorni, yaitu yang mengurah kepada pcnciptaan overhead social and economi seperti sarana transponasi. pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Pcrusahaan swasta tidak akan tertarik melaksanakan
kcgiatan-kegiatan tersebut karena bcrcsiko bcsar dan keuntungan yang kccil. Berungkat dari sini timbul k.cbutuhan untuk menyeimbangkan pertumbuhan berbagai sektor perekonorniao, schingga penawaran sesuai deugan penniruaan. Oleh karena itu pcngawasan dan pengaturun (intervensi) oleh pemcrintah mcnjadi lebih penting dalam rangka mencapai kcscimbangan pertumbuhan khususnya produksi, disrribusi dan komoditi, Menurut Arsyad (2002). ada cmpat peran yang dapat diambil oleh pernerintah dalam
proses
pembangunan ekonomi daerah yaitu scbagai
entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulato. oagi lahirnya inisiatif-inisiati f
21
pembangunan daerah, Sebagai entrepreneur, aset-aset pemerintah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis mengunrungkan. Scbagai koordinator, pemerintah menetapkan kebiiakan dan stratcgibagi pembangunan di
daerahnya dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, lcmbaga-lembaga pemerintah lainnya, dan dunia usaha, Sebagai fasilitator, pemerintah dapat mempercepat pembangunan rnelalui perbaikan lingkungan attitudinal (pcrilaku dan budaya masyarakat) di dacrabnya Pemerimah dapat rnenstimulasi penciptaan
dan pengembangan usaha untuk mengundang investor. Sementara menurul Dumairy (1996). peranan pemerintah dapat dipilah dan ditelaah menjadi cmpat rnacam kelompok peran yaitu : l.
Perun alokatif, yakni peranan pemeriruah
ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bias optimal dan rnendukung efisiensi produksi. 2. Pecan dlstributit, yakni peranan pemcrintah dalam mendistribusikan sumbcr daya kesernpatan dan hasil-hasil ckonomi secara adil dan wajar.
3. Peran stabilisatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonornian dan memulihkannya jika bcrada dalam keadaan disequilibrium. 4. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalarn menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat rumbuh, bcrkembang dan maj u. Dalam lingkup pembangunan ekonomi dacrah, sudah teutu pecan pemerintah dacrah tidaklah scluasperan pemerintah pusat, tetapi pada prinsipnya tidak [auh berbeda dan ha! ini sangat tcrgantung pada kewenangan-kewenangan
yang diberikan kepada pemerintah daerah itu sendiri, ?emerintah dacrah melalui
22
kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam APBD-nya tetap berperan scbagai pelopor dan stimulator dalam proses pembangunan ekonomi daerah.
2.13 Transfer Antar Pemerintab Transfer pemerintah rnerupakan sumbcr pcncrimaan yang paling penting bagi pemerintah daerah, Menurut Rosen, dalam bukunya Public Finance (2008), transfer pemerintah terdiri dari transfer dengan syarat (conditional grants) dan transfer tanpa syarat (unconditional grants). Transfer dcngan syarat, sering juga discbut categorical grants, dapar dikelompokkan dalam tiga jenis, yakni : (I) transfer pengimbang (matchinK grants); (2) transfer pengimbang terbatas (matching closed-ended wants); dan (3) transfer bukan pengimbang (nonmatchinggranls). Transfer pengimbang yaitu transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menurupi seluruh kebutuhan biaya suaru jcnis urusan tertentu. Pemerintah daerah telah rnengalokasikan sejumlah dana yang bersurnber dari Pendapatan Asli Daerah-nya untuk urusan tersebut, ietapi tidak
mencukupi untuk menjarnin terseleaggaranya urusan tersebut dengan baik. Transfer pcmcrintah hanya berfungsi untuk membantu daerah mengatasi kekurungan biaya tersebut, Transfer pengirnbang terbatas, mirip dengan transfer pengimbang tetapi
transfer yang diberikan olch pemerintah pusat kepada pemerintah dacrah dibatasi dalam jumlah terrentu sehingga hanya dapat menutupi sebagian dari kebutuhan biaya.
23
Sementara itu, transfer bukan pengimbang yairu transfer yang diberikan olch pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mcnambah dana penyelenggaraan suatu jenis urusan tertentu tanpa memperhatikan apakah
pamerintah daerah telah mcngalokasikan sejwnlah dana yang bersumber dari PAD-nya untuk urusan rersebut, karena penyelenggaraan urusan tersebut memberikan manfaat
yang
besar bagi dacrah. Transfer ini bertujuan untuk
memotlvasi pemerimah daerah agar tetap mengalokasikan P AD-nya untu.k penyelenggaraan urusan terscbut. Transfertanpa syarat ditujukan untuk pemerataari dalarn kemampuan lokal antar daerah, sehingga pemerintah daerah dapat mclaksanakan urusan rumah tangganya pada tingkar yang layak. Pemeriniah daerah memiliki keleluasaan penuh dalam mcrnanfaatkan dana tersebut sesuai dcngan prioritas kebutuhannya,
Berdasarkan UU
o. 33 Tahun 2004, transfer pemerintah pusat kepada
pcmerintah daerah berupa dana perirobangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan dacrah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana
pcrimbangan ini terdiri dari bagi basil pajak (dari Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB) dan bukan pajak (pencrimaan dari sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (OAK).
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dcngan tujuan pcmcrataankernampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengcluarannya dalam rangka pelaksanaan deseruralisasi. Pcnggunaan DAU dan Ragi Hasil Pajak dan Bukan Paja~ ditetapkan olch
24
pemerintah daerah. Besamya
IJAU dihitung dengan mempertirnbangkan
kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalab dana yang bera.sal dari APBN yang
dialokasi.kan kepada daerah untuk membantu kebutuban khusus, yaitu kebutuhan yang tidak dapal diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum dan atau kcbutuhan yang merupakan kornitrnen atau prioritas nasional, Sektor kegiatan yang dibiayai oleh DAK ditcntukan oleh pemerintah pusat. Pengalokasian danaini ke daerah berdasarkan usulan pcmerintah daerah yang
telah clisetujui oleh pernerintah pusat. Dengan demikian maka di rnasa otonomi daerah ini. Dana Alokasi Umum dan Bagi I lasil Pajak dan Dukan Pajak merupakan bentuk transfer tidak bersyarat dari pemeriniah pusar kepada pemerintah daerah sedaiigkar\ Dana Alokasl Khusus merupakan hentuk transferbersyarat,
2.1.4 Dana Perimbangao Desa
Dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. diatur bahwa sumber-sumber penerimaan atau peodapatan dacrah adalab terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan Iain-lain penerimaan yang sah, Selanjutnya dalarn pasal IO Undaog-Undang Nomor 33 tahun 2004 diatur bahwa dana perimbangan terdiri dari: (I) dana bagi hasil; (2) dana alokasi wnum: (3) dana alokasi khusus. Dalam
pasal 1 Peraturan Pernerintah Nomor 55 rahun 2005 tentang Dana f>erimbangan dikatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumbcr dari pcndapatan
25
APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah
dalam rangka pelaksanaan Dcscntralisasi. Sebelum adanya Dana Perimbaagan Desa di Kabupaten Surnedang, seluruh desa di Jawa Barai terrnasuk desa-desa di Kabupaten Sumedang mcndapat
bantuan dari pemerintah scbcsar Rp. 10.000.000.- per desa setiap tahun secara merata tanpa melihat potensi ataupun kekurangan desa-desa tcrsebut dengan sebutan Dana Pembangunan [)e$a.l.Kelurahao (DPD!K). Hal ini berjalan sampai dengan tahun 200 I.
Penerapan Dana Perimbangan di Kabupaten Surnedang dirnulai sejak tahun 2002 dengan nama Dana Perimbangan Uesa sebagairnana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan Desa dengan menggunakan formulasi yang mcrupakan basil perhirungan dan kesepakatan seluruh stakehorders di Kabupaten Sumedang. Dalam pasal l
Kcputusan Rupati Sumedang Nomor
14 Tahun 2002 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Dana Perimbanga.n Desa di Kabupaten Sumedang disebutkan blihwa Dana Perimbangan Desa adalah daua yang berasal dari penerimaau APBD yang
bersumber dari pajak daerah, restribusi dacrah tcrtentu dan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta bagi basil pajak provinsi. Latar belakang dan proses tirnbulnya ide Dana Pcrimbangan Desa dan tcrbitnya Pcraturan Daerah Nomor 51 Tahun 200 I adalah (1) bahwa dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
guna
meiiuujaug
kcllil1g~uuglin
pemcrintahannya perlu didukung dcngan sarana dan prasarana serta potensi termasuk pendapatan desa; (2) bahwa pendapatan yang diperoleh desa dapat
26
bersumber dari kckayaan dan dana perimbangan Kabupaten yang pembagiannya dapat dilaksanakan secara proporsional dan adil. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumcdang dalam rnemberikan Dana Perirnbangan Desa bcrdasarkan Keputusan Bupati Sumcdang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Sumedang adalah untuk (I) meningkatkan penyelenggaraan pernerintahan desa dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat; (2) meningkatkan kemampuan kelembagaan di tingkat desa baik lembaga pernerintahan maupun lembaga
kemasyarakatan
untuk
mengelola
proses
penyaluran
aspirasi,
musyawarah dalam pengambilan keputusan. serta pemberdayaan masyarakat dalam
rangka
kemasyarakatan
pendayagunaan
lern baga
pemerintahan
dan
lcm baga
secara optimal; (3) mendorong peningkatan swadaya gotong
roynng rnasyarakat. Dana Pcrimbangan Desa berasal dari Anggarao Pcndapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang yang diberikan kepada 269 Desa/Kelurahan secara proporsional dan adiL Sebagai gamharan, untuk mcnctapkan alokasi DPD tahun 2004, maka sumber data yang digunakan adalah sebagian data realisasi penerimaan s/d 30 Oktobcr 2002 dan data rcalisasi tahun 2003, dengan perhitungan sebagai berikut:
27
I.
PAJAK DAERAH
• •
• • • i
•
•
Rp.
Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Reklame Pajak Hiburan Pajak Galian Gol. C Pajak Rumah Sewa Realisasi PP J 2003 Realisasi PBBSKB Th. 2003
2. PAJAK PROVINS]
3.
217.367.449,23 464.006.349,55 96.799.261,25 20.639.895,00 191.329.913,75 I 00.803.632,50 l.090.946.501,2R ..... 1) 11.202.400.000,00 ..... 2) 3.525.592.803,61 ..... 3)
• •
PBBKB PKB/BBNK
•
AB"f/AP
Rp. 3. 700.000.000,00 5.435.217.000,00 857.500.000,00 9.992.717.000,00 ..... 4)
131\Gl H:\Sll PAJAK DAN Bt;KAN PAJAK Rp.
•
• • •
• • •
BPHTB Penerimaan PPh PSlJH Juran EKSP/EKPL Hasil Perikanan Minyak Bumi Oas Alam
•
Target DAU Gaji Pegawai DAU Bagiaa Dlisa
•
PBll {3P)
1.964.436.000,00 3.283.926.673,00 0.00 168.419.000,00 659.435.000,00 1.795.000.000,00 2.552.000.000,00 12.423.216.673,00 ..... 5) 291.220.000.000,00 235.172.662.667 ,00 56.047.337.333,00 6) 3.304.800.000,7)
Jumlah I) s/d 7)= Rp. 97.5&7.010.110,88 Total Dana Perimbangan Desa yang dialokasikan untuk Dcsa adalah I 0% dari
Rp. 97.587.010.310,88
yaitu scbcsar Rp. 9.758.701.031,00
Dengan demikian alokasi untuk.
1.
Rumus kcadilan dan pcmcrataan 70"/o - Rp. 6.831.090.721,00
28
2.
Rumus Pcrkcmbangan Desa atau disebut untuk penyeimbang 30% Rp, 2.927.610.309,00
Pcrhitungan Dana Perimbangan Desa untuk rnasing-masing desa dilakukan dengan menggunakan formula/rumus yang rnempertimbangkan faktor pemerataan dan potcnsi dcsa, yaitu sebagai berikut: Forrnula/Rumus DPD 2004 DPD1
= /PD;+ = 100
Rumus DPDi(Pemerataan dan Keadllan) KM1 +PD,+ ED1
3
(2.2)
+ Humu.~ DPD1(Pem.erata.an dan Keadilan)
(30%)
(70%)
Formula/Rumus Dana Perimbangan Desa 2004 (70%) (Pcmeratann dan Keadilan) Dl'D: •
l{(D!IU - Gu}/ P..y.)x10%)
+ [BHI' /IJP x10%) + [PDxl0%xSO%) ·HPBB SK8xl0%xSO%JJ 269
I ((PDx10%x50%)xlJ11bot l'D) .. {(P/Jll SK0xl0%x50%)x8oboc J'BBI + ((IJflPPxl0%)x/Joboc De.ta} ·t f(PP}xl0%),<8obor Rumah 'fangga)
dirnana :
Dana Pcrimbangan Desa ke-i
DP D1
-
IPD1
= Indcks Pcmbangunan Desa pada Desa/Kelurahan ke-i
KM1
= lndeks Kesehatan Masyarakat pada Desa/Kelurahan ke-i
PD1
=
ED1
= lndeks Ekonomi Desa pada Desa/Kelurahan ke-i
DAU fJ HP/BP
PD
lndcks Pcndidikan Dcsa pada Dcsa/Kclurahan ke-i
Dana Alokasi Umum = Bagi
rrasil
Paj ak/Bukan Pajak
Pt\iak Dacrah
(2.3)
29
PBB SKB = Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan BHPP
= Bagi Hasil Pajak Provinsi
PP]
- Pajak Penerangan Jalan = Nama Desa/Kelurahan ke-i (i = I.2, .... 269)
Penyaluran dan penyediaan Dana Perimbangan Desa dilaksanakan sesuai dengan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) yang diberik.an dalam dua tahap berdasarkan Surat Kcputusan Otolisator (SKO) yang ditetapkan oleh Bupati. Dana Perimbangan Oesa disalurkan melalui Bagian Keuangan dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang dicairkan melalui transfer dana dari rekening Bank Jabar Cabang Surnedang sclaku Bendahara Kas Daerah ke Rekening Pemegang Kas Desa di Bank yang dirunjuk. Pengelolaan Dana Perimbangan Desa dilaksanakan dengan prinsip hcmat, terarah dan terkendali. Dana perimbangan disalurkan ke Desa yang selanj utnya dicatat dalam Anggaran Pcndapatan dan Belanja Desa. Rencana kegiaran desa harus dilakukan secara transparan dan terbuka pada masyarakat, dimana semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupnn administrarif Kegiatan dilaksanakan dan dlkembangkan oleh pemerintah dan masyurakat desa melalui penggalian potensi swadaya gotong royong masyarakat. Dana Perimbangan Desa digunakan untuk kegiatan rutin pcrnerintahan desa seperti opcrasional pemerintah desa dan BPD; pcngadaan alai tulis kantor; penyediaan
iliita-daT:i:
dan
sarana/prasarana; pemberdayaan
kegiatan pcmbangunan
seperti pembangunan
usaha ekonomi masyarakat dan pemberuukan
Bumdes serta lainnya scsuai kcbutuhan.
30
Pelaporan dalarn rnngka pengcndalian dana perimbangan dilakukan secara iusidentil dan periodik. Mekanismc pclaporan sebagai bahan pembinaan dan pengendalian penggunaan Dana Perimbangan Desa dilakukan secara berjenjang. Surat pertanggungjawaban (SPJ) serta realisasi perkembangan fisik dan keuangan Dana Perimbangan Desa sebagai bahan pembinaan dilaporkan kepada kecamatan setiap tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, Rekapitulasi realisasi perkembangan kegiatan fisik dan keuangan desa/kelurahan dilaporkan olch Tim Pembina Tingkat Kecamatan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten secara periodik setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya, Rekapitulasi realisasi pcrkcmbangan Iisik dan keuangan (RFK) Rekapitulasi realisasi perkembangan kegiatan fisik dan keuangan dan jumlah Rekapitulasi rcalisasi perkembangan kegiatan fisik dan keuangan yang disalurkan masing-masing kecamatan dilaporkan olch Tim Pembina Tingkat Kabupaten kepada Hupati secara periodik seriap tanggal I 0 (sepuluh) bulan berikurnya. Dalam Keputusan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Sumedang, pcnggunaan Dana Perimbangan Desa ditetapkan dengan prosentase untuk kegiatan pembangunan sekurang-kurangnya 60% (enam pu)uh persea) dan untuk kegiatan rutin sebesarbesarnya 40% (empat puJuh persen), Dana Pcrimbangan Desa Tahuo 2005, sesuai dengan Kcputusan Bupati Surnedang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Pcrimbangan Desa di Kabupaten Sumedang ditctapkan bahwa Dana Alokasi Minimum merupakan bagian dari Dana Perimbangan Dess yang digunakan
31
sebagai pcnghasilan
tetap Aparatur Desa berdasurkan Peraturan Dacrah
Kabupatcn Sumedaug Nomor 37 Tahun 2001) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2003. Prosentase penggunaan Dana Perimbangan Desa ditetapkan sctclah dikurangi Dana Alokasi Minimum dengan JJn.>scril~c untuk kegiatan pernbangunan sekurang-kurangnya 60% (enam
puluh persen) dan untuk kegiatan rutin sebesar-besarnya 40% (empat puluh persen). Pada tahun 2006, istilah Dana Perimbangan Dcsa berubah menjadi Dana Alokasi Desa Umum, dengan memperhatikan Pcraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tcntang Desa. Dalam Keputusan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pendayagunaan Dana Alokasi Desa Umuni di Kabupaten Sumedang disebutkan bahwa Dana Alokasi Desa Umum adalah dana yang berasal dari penerimaan APBD yang bersumber dari paiak daerah, restribusi daerab tertentu dan perimbangan kcuangan pusat dan daerah serta bagi ha~i I pajak provinsi. Sernentara itu tujuan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalarn rnemberikan Dana Alokasi Desa Unium berdasarkan Kcputusan Bupati Surnedang Nomor IO
Tahun 2006 Tentang Pcdoman Pendayagunaan Dana Alokasi Desa lJmum di Kabupaten Sumedang mengalami pcrubahan yaitu untuk (I) rneningkatkan pcnyclcnggaraan pernerinlahan desa dalarn rangka melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; (2) mcningkatkan kernampuan kelembagaan di tingkat desa baik lembaga pemerintahan maupun lcmbaga kcmasyarakatan untuk
32
merencanakan, mengelola pcngambilan
kcputusan,
proses pcnyaluran aspirasi, musyawarah dalam serta
pemberdayaan
masyarakat
dalam
rangka
pcndayagunaan lembaga pemcrintahan dan lembaga kemasyarakatan secara optimal; (3) meningkatkan kapasiias keberdayaan rnasyarakat di desa; dan (4) mendorong peningkatan swadaya gotong royong rnasyarakat. Penggunaan Dana Alokasi Dcsa Urnurn Tahun 2006, proscntascnya setelah dikurangi Dana Alokasi Minimwn adalah untuk belanja publik
sekurang-
kurangnya 60% (enam puluh pcrscn) dan untuk bclanja aparatur sebesar-besarnya 40% (empai puluh perscn). Untuk belanja publik, sekurang-kurangnya 60% (enam puluh person) dialokasikan untuk kegiatan yang bcrsifat fisik dan sebesar-
bcsarnya 40% (empat puluh pcrsen) uniuk kegiatan yang bersifat non fisik,
2.1.5 Studi Empiris Minimnya penelitian mengenai pengaruh penerimaan pemcrintah, dalam ha! ini pcmcrintah daerah, terhadap pertum buhan ekonorni dikarcnakan
dari
penerimaan pcmcrintah barns melalui pengeluaran pemerintahbaru kcmudian dapat dilihat pengaruhnya pada pertumbuhan ekonorni. Oleh karena itu, studi
cmpiris dalam pcnelitian ini lebih banyak rnelihat penelitian mengenai pengaruh pengeluaran
pemerintah
tcrhadap
penumbuhan
ekonomi,
dan
diantaranya penelitian mengenai penggunaan partial adjustment model.
beberapa
33
1)
Penelitian Enid Slack, I 9HO : Local Fiscal Response to Intergovernmental
Transfer Penelitian ini bertujuan untuk rnenganalisa darnpak dari dana transfer pemerintah provinsi pada pengeluaran pernerinrah lokal di Ontario, dengan mcnggunakan data pooled cross sec/ion dari kota-kota pada tahun 1973 dun1974. Dana transfer ini dibagi menjadi dua kategori yaitu transfer bersyarat pcnyeimbang iconditionat matching grants) dan transfer tidak bersyarat bukan penyeimbang (unconditional non-matching grants). Untuk mengetahui darnpak diui transfer pcrnerintah provinsi tcrhadap total pcngeluaran pemerintah lokal digunakan model sebagai bcrikut : E = f(POP, RTB, DUM, TS, Y, OR, GRU. PR. GRC) dirnana : E
= Total pengeluaran pcmcrintah lokal
POP
= populasi pcnduduk
RT B
= beban pajak. perumahan
DU M
= variabel dummy untuk kota yang terletak di Ontario Bagian Utara
TS
pajak sekolah
y
= pcndapatan
OR
= pcndapatan lainnya
GRU
= transfer tidak bersyarat
PR
- harga
GRC
= trausfer bersyarat
(2.4)
34
Metode estimasi yang digunakan adalah metode nonlinear three-stage least-
squares (3SLS). Hasil estimasi dari model tersebutadalah scbagai berikut : Tare! 2.1
Ringkasan Hasil Estimasi Pengaruh Transfer Pemerintah Provinsi Terhadap Pengeluaran Pemerintah Lokal Variabcl
Koefisisen
POP
0,077 -143,645 1830,57
RTB DUM
TS
1,288
y
0,014
OR
0,014 0,0i 4
GRU
PR GRC
I
-88286,3
t-statistik 4,14 -2,08 l,22
7,19 4,25 4,25
4,25 -6,35
228
Dari Tabel 2.l, tampak bahwa semua variabel signifikan kecuali variabel dummy. Kenaikan transfer tidak bersyarat sebesar $J ,00 akan meningkatkan
pengeluaran peruerintah lokal sebesar SO,O I. artinya hanya SO.O I dana transfer yang teralokasikan pada pengeluaran pcmecintah lokal, sedangkan $0,99 sisanya dipcrgunakan untuk mengurangi pajal:: property. Hal ini adalah contoh dari
'subtitusi',
dimana dana transfer yang diberikan pcmerintah provinsi akan
dialokesikan kc dalam pengeluaran pemerintah lokal dalam jumlah yang lebih
kecil, sesuai dengan tujuan pernerintah provinsi yang mcnggunakan dana rransfer tidak bersyarat untuk mengurangi pajak property. Kenaikan transfer bersyarat
sebesar $1.00 akan meningkatkan pengcluaran pcmerintah lokal lebih dari $2,00, yang mengindikasikanadanya cujuan stimulasi pada pembcrian transfer bersyarat ini.
35
2)
Penelitian Hamid Davoodi dan Ileng-fu Zou, 199& : Fiscal Decentralization and Economic Growth:A Cross-C ountry Study
Penelitian ini bertujuan untuk mcngctahui hubungan antara descntralisasi fiskal dcngan perturnhuhan ekonomi dengan menggunakan data panel dari 46 ncgara selama periode tnhun 1970 - 1989. Tingkat desentralisasi fiskal didcfinisikan dengan belanja pemerintah daerah scbagai bagian dari belanja pemcrinrah pusar, Pertumbuhan
ekonomi diestimasi dcngan
rncnggunakan teknik
ordinary
data
least squares (OLS).
panel cross-country Pcrsamaan
regresi
pcrtumbuhan ekonomi adalah scbagai bcrikut :
01r = 61
+ 6i91, + 03T11 + 6~D1 + 6~N, + 6~;1 + e,,
dimnna : •
l~2 .... ,I ju1nlah
N
-
1.2 .... ,N
-
j umlah periode waktu
6t.liz, dan li3 •
64, 05, dan
11t:~ar4
o;, =
parameter scalar
parameter vcktor
!Ju
=
tingkat rata-rata perturnbuhan
(}it
=
ukuran desentralisasi fiskal
'C1t
tingkat pajak
Di
vektor dari fixed-effect ncgara I - I
Ni
=
vcktor dari tixed-ellectwaktuN - I
(2.5)
36
Penelitian ini bekerja dcngan data rata-rata waktu karena kcuntungan dari descntralisasi tiskal tidak diharapkan untuk mempengaruhi flukruasi penumbuhan ekonomi dari tahun ke :ahun. Karena penelitian ini difokuskan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, regresi perturnbuhan ini dicstimasi untuk data ruta-rata periode lcbih dari lima tahun dan periode sepuluh tahun.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (I) tidak terdapat hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di negars maju; (2) tcrdapat hubungan negatif antara descntralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi khusus di sampcl ucgar.i berkernbang, yang narnpaknya a.kan sama hasilnya dengan sampel dunia. Pcnjclasan mengapa terdapat hubungan ncgatif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi khusus di sarnpcl negara berkembang adalah :
Pertama, ukuran desentralisasi dalam penclitian ini tida.k dapat menggambarkan apa yang dibclanja.kan oleh pemerintah daerah; ini tidak dapat mcmbcdakan antara belanja langsung (sepcrti upah dan gaji) dan belanja modal; juga tidak membedakan
belanja
kescjahtcraan dan keamanan
sosial
dari
belanja
infrastruklur. Kedua, penumbuhan ekonomi yang lebih rendah dapat dihasilkan dari penyerahan penerimaan yang salah antara tingkal pemeriniahan yang bcrbcda. Kettga, tambahan efisiensi dari desentralisasi fiskal, untuk kepentiugan nrgumen yang paling kuat, tidak tcrwujud untuk ncgara bcrkcmbang karcna kuinpulan peuerimaan dau kcputusan pengcluaran oleh pcrnerintah lokal rnasih
dibatasi oleh pemerintah pusat. Keempat, pada prakreknya, pcmcrintah daerah tidak dapat merespon keinginan dan kebutuhan penduduk lokal.
37
Penelitian sederhana
yang
ini rnemberikan mcnunjukkan
sebuah
model
bagaimana
pertumbuhan
dcrajat
endogenous
desentralisasi
fiskal
mempeugaruhi tingkai pertumbuhan ekonomi.
3)
Pcnelitian Richard K Vedder dan Lowell E. Gallaway, 1998 : Government
Size and Economic Growth Penelitian ini dilakukan di Amerika Serikat, Kanada dan bcberapa negara Eropa seperti Denmark, Italia, Swedia, dan Inggris, pada beberapa pcriode waktu yang berbeda-beda, Model yang digunakan adalah sebagai berikut ;
= ao + a1Gt+ a2G[ + a3T, + a'IUt +er
Or
-(2.6)
dirnana : 0
=
output total yang diukur oleh PDB
C
= rasio pengeluaran pemerimah tcrhadap PDB
G2
= rasio pcngeluaran pemerimah tcrhadap
T
= time trend
U
- jumlah pcngangguran
r
= waktu
PbB
Hasil penelitian di Amcrika dan Erupa tersebut mencmukan bahwa pada awal periodc pcmbangunan, rasio pengeluaran
pcmerimah akan berpengaruh
posilif terhadap perrumbuhan ekonomi, Hasil ini menduknog pandangan yang mcnyatakan bahwa kenaikan pengcluaran pcmcriniah akan mcningkatkan output. l.lal ini disebabkan karena pemerintah melaksanakan beberapa fungsinya dcngan
baik tennasuk di bidang perekonomian, Pcngcluaran pemerimah yang salab
38
satunya dipergunakan untuk pcnegakan hukum dan hak kepemilikan (property righ1) akan memperbaiki iklim invcstasi daa mengurangi transaction cost. Tapi pada periode waktu penelitian yang lain dimana pengeluaran pemerintah naik dengan sangat cepat yang disebabkan o!eh kenaikan pengeluaran transfer akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikuatkan oleh temuan yang sama di pcmcrintih tingkat negara bagian, pemeriutah lokal dun bcberapa negara lain. Pencmuan ini menyarankan unruk rnembatasi pengcluaran pcmerintah di bawah tingkat output dengan cara membatasi pengeluaran transfer akan bcrpengaruh positif terhadap pcrtumbuhan ekonomi.
4)
Penelitian Oscar Bajo-Rubio, Carmen Diaz Roldan dan Dolores Montavez
Garces, 1999 : Fiscal Policy and Growth Revisited : The Case of The ,S]ianish Regions Penelitian ini dilakukan untuk rnengestimasi pengaruh dari kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, yang difokuskan beberapa daerah di Spanyol
sejak tahun
pada pengeluaran publik, di 196 7 sampai
derigan
tahun
1991.Penelitian
ini menggunakan instrument kcbijakan fiskal yang diperkirakan
mcmpengaruhi
proses produksi, misalnya investasi pemerintah dan transfer
pcmcrintah. Kedua instrument tcrscbut dirnasukkan dalam fungsi produksi sebagai berikut : ....................................... (2. 7) dimana :
y
output
39
A
faktor pertambahan tenaga kerja
K.
=
modal swasta untuk infrastruktur
h
=
modal manusia
KG
=
modal pemcrintah untuk infrastruktur
"II{
=
transfer
Metode estimasi yang digunakan adalah Generalized Methodof' Moments, dan hasil cstimasinya menunjukkan bahwa secara umum peran pcnling dari ketersediaan investasi pemerintah dan transfer yang herdampak posirif clan signifikan icrhadap pertumbuhan ekonomi.
5)
Penelitian Josaphat P. Kweka dan Oliver Morrissey, 2000
Government
Spendingand Economic Growth in Tanzania, 1965· [996 Tujuan peuelilian
adalah untuk mengctahui pengaruh dari pengcluaran
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mcnggunakan data runtun
wakru di Tanzania selama 32 tahuo dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1996. Model dari pcnolitian ini mengguriakan model pcnclitian
yang membagi
pengeluaran pcmorintah rnenjadi pengeluaran iuvestasi (Iisik), pengeluaran
iovcstasi sumber daya manusia dan pcngcluaran konsumsi, Model tersebut diformulasikan sebagai herikut : Y = bo + b, (;)
+ bz (1;) + b3 (H:) + b1 (:)
dimana Tp/Y
rasio invcstasi swasta dcngan GDP
Jg/Y
rasio pengeluaran investasi pcrucriutah dengan GDP
Cg/Y
=
rasio pengeluaran konsumsi pemerintah dengan GDP
(2.8)
40
Hg/Y = rasio pengeluaran investasi pemerintah di bidang sumbcr daya manusia dengan GDP g
=
pertumbuhan ekonomi
Pengeluaran
konsumsi
pemerintah diukur
oleh
pcngcluaran
rutin
pemerintah, tidak tcrmasuk pengeluarau di bidang keschatan dan pendidikan,
investasi
pemerintah diukur
oleh total pengcluaran
pemerintah
untuk
pernbangunan, pengeluaran investasi pernerintah di bidang somber daya manusia diukur oleh total pengcluaran pcmcrintah di bidang pendidikan dan kesehaian baik bersifat rutin maupun dalam rangka pembcntukan modal, investasi swasta diukur oleh formasi modal. Semua variabel dalam bcatuk konstan tahun 191!5. Hasil penelitian ini mcnunjukkan bahwa pengeluarsn invcstasi pemerintah berpengaruh ncgatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh I) pengeluaran investasi pcmcrintah digunakan untuk berinvesiasi pada scktor yang kurang produktif, 2) adanya kernungkinan incfisicnsi pada pengeluarun investasi pcmcrintnh di Tanzania, 3) kondisi makrockonomi di Tanzania yang kuraag kondusif bcrpengaruh pada produktifitas dari investasi yang dilakukan olch pcmerintah. Sedangkan variabel konsumsi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan variabel invesiasi swasia berpenguruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pcrtumbuhan ekonomi. Hal terakhir ini muugkin discbabkan oleh kondisi rnakroekonomi Tanzania yang kurang kondusif pada saat periode penelitian,
41
6)
Penelitian Jing Jin dan Heng-fu Zou, 2002 : Fiscal Decentralization and Economic Growth in China Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak desentralisasi fiskal baik
penerimaan maupun belanja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dengan menggunakan data panel dari 30 provirisi di China dalam dua periode waktu
dcscntralisasi Iiskal di China yaitu tahun 1973 - 1993 saat dibcrlakukannya sistem perjanjian fiskal dan tahun 1994 - 1999 saat diberlakukannya sistem penetapan pajak.
Desentralisasi
fiskal
diuku.r dengan
memperhatikan
desentralisasi
pencrimaan dan dcscntralisasi belanja. Alat ukur untuk desentralisasi penerimaan
share
adalah share anggaran penerimaan provinsi dan
anggaran penerimaan
tambahan provinsi, sernentara ala! ukur untuk desentralisasi bclanja adalah share anggaran belanja provinsi dan share anggaran belaoja tarnbahan provinsi. Cfif'fl"•w
+ azTAX;, -
+
a3N)l/1'lCAlir u4i:ONT1Wl1t +tu
......... (2.9)
dimana GDP9rowchu adalah tingkal pcrtumbuhan GDP provinsi ke i pada waktu I,
FD;t adalah vcktor dari ukuran desenrralisasi fiskal baik desentralisasi fiskal maupaun desentralisasi penerimaan dan transfer pemerintah kctika diterapkan pada pcriodc tahun 1994 - 1999.
T AX1, adalab vektor dari ukuran efek
penyimpangan paiak baik di ringkat pusat maupun di tingkat provinsi. t.:ONTUUl;, adalah
variabcl
control
untuk
investasi
provinsi,
iingkat
perturnbuhun angkatan kerja, tingkat kctcrbukaan clan inflasi provinsi. Pada pcriode pertama diperoleh hasil bahwa pcrrumbuhan ekonorni provinsi berhubungan
ncgatif dcngan dcscntralisasi
belanja
dan berhubungan
positif
42
dengan desenrralisasi penerimaan. Sementara pada periode kcdua, iingkat pcrtumbuhan ekonomi provinsi menunjukan tidak signifikan secara statistik dengan descntralisasi belanja dan bcrhubungan negatif dcngan desentralisasi penerimaan. Teori mcnunjukkan bahwa desentralisasi fiskal, dirnana pada tingkat provinsi, rata-rata penerimaan hamplr Sarna dengan kcbutuhan belanja, akan meuingkatkan efisiensi alokasi dan penumbuhan ekonomi. Konvergensi dari penetapan penerimaan dan belanja pads tingkat provinsi seharusuya positif berpcngaruh pada pertumbuban ckouorni. Hasil penelitian
inl menunjukkan
bahwa pada kcdua periods, desentralisasi helanja dan penerimaan divcrgcn terhadap perlum buhan ckonomi provinsi,
7)
Pcnclitian Priyo Hari Adi, 2006 : ltubungan Amara I'ertumbuhan Ekonomi
Daerah, /Je/a11j(1 Pembangunan dan Pcndapatan A.1·/i Daerah (.'%1tli pada Kabupaten don Kofa so Jawa - Bali) Penelitian ini bertujuan untuk rncngetahui dampak belanja pcrnbangunan terhadap pertumbuhan ckonomi dan peningkatan kcmandirian
daerah dim
mengctahui dampak perturnbuhan ekonorni terhadap kemandirian daerah dengan menggunakan data panel yaitu data PDRB, pendapatan perkapita dan t\l'BD rcalisasi pcmcrintah kabupatcn dan kota se Jawa - Dali dari tahun 1998 sampai deugan tahun 2003. Uutuk kcpcntingan unalisis, data dikelornpokkan menjadi data
scbclum dan data sesudah pelaksanaan desentralisasi, yaitu tahun 1998 - 2000 dan tahun 200 I - 2004.
43
Alar analisis dalam pcnelitian ini adalah (I) analisis deskriptif yang ditujukan untuk memberikau gambaran awal alokasi bclaoja pembanguuan rnaupun tingkat pcncrimaan P.A.D. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan formulasi berikut : Pertumbuhan Ekonomt (Rog)= ~ ·
(PnRR,-Pt>RB,_1) PDRBc-1
xlUO%
(2.10)
dimana :
PDRB,
=
Produk Domcstik Regional !311.1to tahun
t
PDR0,.1 = Produk Domcstik Regional Bruto satu tahun scbelum tahun
t
(2) analisis jalur digunakan untuk mengu]] peugaruh simultan (efek langsung maupun tidak langsung) sebuah variabel tcrhadap variabel-variabcl lain. Dari haxil pengujian diperoleh (1) bclanja pcmbangunan daerah mcmpunyai dampak yang positi f dan signiflkan terhadup pertumbuhan ckonorni, (2) belanja pembungunan daerah 111e111pw1yai dampuk yang positif dan signifikun terhadap
penerimaan PAD, (3) pertumbuhan ekonomi mcmpunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PAD. Kesirnpulan yang didupat dari pcnclitian tcrscbut adalah desentralisasi mernberikan dampak ya11g ~angat beruni bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pcncrimaan PAD.
44
8)
Penelitian Noriko Ishikawa dan Mototsugu Fukushige, 2006 : Impact of Tourism and Fiscal Expenditure on Remote Islands in Japan : A Panel Data Analysis Penelitian ini bertujuan umuk mengetahui dampak dari belanja fiskal dan
jumlah income kena pajak per kapita turis di pulau terpencil dcngan rnenggunakan analisis data panel dan dua j enis d;i.tli yaitu data dasar kotamadya ( ukuran populasi, belanja liskal dan income kena paiak) dan data dasar pulau (jurnlah turis). Penelirian menggunakan model rcgrcsi linier, dirnana income kena pajak
dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabcl dcpcndcn yaitu belanj a fiskal per kapita, jumlah turis per kapita dan ukuran populasi, Penelitian ini juga niencatat bahwa income kena pajak dan belanja fiskal diturunkan dengan indcks harga konsumen nasional. Penelitian ini meuggunakan data yang dipcrolch dari 124 pulau dengan
menggunakan semua data yang mungkin dengan mengernbangkan analisis data panel selama 26 tahun dari tahun 1975 sampai dengan tahun 200 I. Ishikawa
mengadopsi Partial Adjustment Model dan modifikasinya untuk menganalisis data dengan model scbagai berikut :
Yu= (1fJtf>M ,G;,
Bt/J0!l.Tu
M 11
fJ)Y;t-1
+ ea + fJ{JGu + B<J>oG;t + fJ¢1G;1-1 + ... +
+ llyTit + 81/106T1c + B!/J1!1T;1-1 + "' + OlflM-1/J,.TiL-M+l +
+ OliN11 + 0{0t.N1, + 8(1.!1Nrr-i + ... + BsM-1LlN;r-M+! + u;1
dimana
Y
income kena pajak per kapita
.....
(2.11)
45
8
= koefisien penyesuaian
G
belanja fiskal per kapita
T
= jumlah ruris per kapita
N
= ukuran populasi
Dengan mencrapkan model ini ke data panel, rnaka konstanta intersep
a
dapat ditentukan olch tiga komponen terpisah, yaitu : ..................................................
(2.12)
dirnana µ adalah konstanta semua waktu dan pulau, 77 adalah variabel yang
tergantung hanya pada individual pulau i, r adalah variabel yang tergantung hanya pada waktu
I.
Pcnelitian ini menggunakandua model dari analisis data panel, yaitu fixed effect model yang mcmpcrlakukan 11 dan r sebagai variabel nonstokastik dan random effectmodel yang mcngasurnsikan bahwa kedua TJ dan r adalah variabel acak.dcngan rata-rata nol, Dengan data tahunan selama 26 tahun dari 124 daerah, lima tahun pertama digunakan sebagai variahel explanatory unruk rncngcstimasi panjang lag, maka penclitian ini mernpunyai 2.604 observasi (2.604-124 x (26-5)). Hasil pengujian mcnunjukkan bahwa baik belanja fiskal rnaupun ukuran populasi mcmpunyai dampak signifikan positif terhadap income kena pajak per kapita, sedangkan jnmlah mris tidak berdampak signifikan secara statistik. Jmplikasi polilis dari hasil ini adalah (I) income kena pajuk di pulau-pulcu terpencil
akan bcrkurang
pcmcrintah
jika bantuan
lokal herkurang,
keuangan dari pemerintah
(2) pembangunan
pariwisata
pusat
kc
yang di harapkan
46
rncnjadi ukuran dari pembangunan ekooomi tidak akan berjalan sebagai pengganti untuk bantuan keuangan dari pemerintah, Ada kemungkinan bahwa pengurangan lcbih lanjut dari income kena pajak akan berhasil jika penurunim ukuran populasi clan belanja pcmcrintah
dipcrhitungkan, walaupun
pcnelitian ini tidak
mcnganalisis dampak dari variabel tersebut,
9)
Penclitian Rachmat llendayana. 2006 : Penggunaan "Partial Adjustment Model" sebaga! Alternatif Alai Analisis Daya Saing Komoditas Pertanian dalam Perdagangan lmernational Pcnclitian ini, dcngan mcnggunakan model "Partial Adjustment Model",
bertujuan untuk mengctahui daya saing perdagaagan Jada dunia dcngan mcnggunakan data lime series sel:una 15 tahun, sejak tahun 1981 sampai dengan tahun l 996, meliputi data produksi, data ekspor dan perkembangan harga lada dunla. Negara yang dikaii pcrsaingannya ada!ah Indonesia. Malaysia. Thailand. India dan Brazil. Partial Adjustment Model yang digunakan odulah sebagai berikut : 111P£KSLiCc)=1115
u0
+(1 - 8)ln PF!KSL(t-t)
+ o u11n HLDOMcc) + o a2ln
(NHLDOM;/HLDUN)cr)
+ o a3 In T
dimana:
negara produsen Jada ke i (i = 1,2, ... ,5)
PE KSLi (r)
-
paugsa ekspor dari
H LDOM1
-
tingkat harga Jada di negara produsen lada ke i
H LD UN
: tingkat harga Jada dunia
(2.13)
47
T
= periode waktu berlangsungnya kegiatan ekspor Jada (series) yang
akan menunjukkan trend (kecenderungau) kegiatan ekspor 0
= koefisicn pcnycsuaian
&a2
= clastisitas harga pada perrnintaan Jada jangka pcndek
a2
= elastisitas harga pada pcrmintaan Jada jangka panjang
OU}
=
koefisien kecenderungan
Pangsa pasar ekspor Jada (PEKSL) diperlakukan schagai peubah tidak bebas yang dalam hal ini dikaji hubungannya dcngan peubah bebas, meliputi tingkat harga Jada dornestik (HLDO.M), rasio (uisbah) harga lada di pasar latla dunia (HLDOMIHLDUN), dan pangsa pasar ckspor lada tahun scbclumnya yang merupakan "lag variable" (PEKSL(1 JJ}· Pcnyelesaian persamaan (2.13) dilakukan mclalui tcknik rcgrcsi l<)garitriia dan Iinier. I lasil regresi mcnunjukkan bahwa perdagangan Jada Indonesia dan Malaysia hanya dipengaruhi oleh pcubah lag, yang menunjukkan bahwa ekspor lada tahun sebelumnya mernpengaruhi ekspor ladu tahun berikutnya baik secaru logaritrna maupun sccara tinier; kocfisicn antara pangsa ekspor Jada Thailand dengan rasio harga Jada dunia dan harga lada domestik rnasing-masi ng bertanda ncgati f dan positif; padu perdagangan Jada Brazil, balk antara pangsa pasar Jada dengan rasio harga lada dunia maupun dengan rasio harga lacla dornestik rnernpunyai koefisien yang positif, sementara di India, koefisicn antara pangsa pasar lada dcngan rasio
harga Jada dunia negatif, tctapi kocfisicn antara pm1gsa pusar lada dengan rasio harga lada dornestik positi f.
48
I nterpretasi tentang daya saing dalam "Partial Adjusment Model" dilakukan melalui tinjauan terhadap nilai koefisicn elasrisitas pangsa pasar dan koefesien peuyesuaian (Ii) dari pendckatan regresi yang dipergunakan. Koefisieo elastisitas yang pcnting unruk melihat daya saing adahlb elastisitas pangsa pasar terhadap perubahan rasio harga harga lada dunia. Kemampuan daya saing lada dari masingmasing negara produsen akan tcrccrmin dari besar kecilnya nilai koefesicn elasiisitas tersebur, Koefisien penyesuaian (adj11smen1) pada persamaan Indonesia adalah 0,52 lebih tinggi dari koefisien penyesuaian yang clihasilkan persamaan Malaysia (0,37). Hal terscbut menunjukkan bahwa respon pasar Indonesia untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan harga lada dunia lebih cepat dari pada yang Oleh karena percepatan penyesuaian tersebut j uga
dilakukan Malaysia.
merupakan indikator efisiensi mekanisme pasar, maka dapat dikatakan bahwa di antara produsen lada tersebut perdagangan lada Indonesia tcrmasuk paling efisien dari pada yang ditemukan pada perdagangan Jada Malaysia. Tabel22 Roadmap Penelitian NO I
P6NULIS Eni
Jlll)lll.
PENELITIAN loco/ Fiscal
TIJJUAN METOO~ Uruuk mcaganalisa dampak dID
Ht$po1at
clana
to
llflergtH ur~ mi!nci:J 1
1Tt~rufor
tta.1Sfer
pr()\cj_osi
pada
poro.:rinlab
pc:ug;lullra!I
rernenn!llh ln
men~
dota
poolr:d cross seaio« dmi k01a~ada1arun 1973 d3nl9N.
"°"' Meio
dig;mlkan 11(»:/i"('(;r
estimasi yang adaJall mttodc 1/w•-•"'8" teon-
"I"""" (3SLS)
11,\SIL Dana rransfer yang diberikaa provinsi pemcrinlitli dialokasjkan ke dalam J)
49
2
Hamid Fiscal Davoodi dan Deoentra !i:a11'
untuk
1 leng-fu Zou
dengan penumbuhan ·:.:konl>mi
aru,'
011
an.lat:t
-
rnengetahui huhuneJ'n descntralisasi fisko:I
El'()lfQJtliC
dengan
Growth: A Cross: Co1uJ11)' .Srud,~
panel dari 46 negara setama penode 11'lmn 1970 ~ 1989. mcnggunakau rekuik onlinary least squares (OLS).
menggunakan
(I) 1idA< le
data
sampel negara berkembeng yang nampaknya nkan sama hasiln~a denean
3
Richw:d
K.
Vedder
d:in
Lowell
E.
(lnllB\\fRy
Govrtrn1Mn; .l'/u and ficonoml~ Grow/It
~3.11v·11•I dunia,
Ptnelilian iui diluk.uk.un Ji Amerika Serikat, Kanada dnn beb<:ropo negara Eron& scpcni Denmark, Italia, Swcdia, dim lnggris, pada bcbcrapa pcrit>dc woktu yong berbeda-beda, untuk mcn~etnhui pengaruh gnvernmtnt size; yang diukur
Pada ""111 periedc pcmbangunan, rasto pengeluaran pemerintah aken be)l)engaruh posi1if tcrhndap pcrtumbuhan ekonomi. Tapi pada periode waklu penelitian yrui11 lllJn dhMna pengeluaran pcmerintah nalk dengan s:uiga1 cep111 y11ng
dengnn
discbebkan
msio
ponsclunn•n
pemcriruah terhadap Pl)IJ lcmadap pel111111bu~ru1ekonoml,
pcngcluarnn.
olch
vru1srer
kcnalknn
akan
bcrnengaruh ncgarif terhndop rernunhuhan ekonomi HHI ini dikua1kon nleh temuan yang
I
sunu Ji pc1ncrint.Wt tingkut nc'ltOta bogliu1. pemerlntllll loklll dun bebcrapa nelJ,1.J'U lain. Penemuan irli mcnyot:lnk:ln Ul\tuk fl\¢0)b&l'QSi fK'llSClua.au pemcrinm.h di bnwoh tin~kal ou1pu1 deng1rn cara membotasi pcngclu11t1111 rrunsfcr :ik0J1 lx!rpcngaruh J)<)>ltlf tomtuJup pertumbuban ekouornl,
4
Osen1 Rublo,
najn- 1:·1·:u:ul l'nlit:;y
Carmen Dl"1. lloldnn dan Oolores Montavcz Garces
l.lnluk rni;:ngcsUnl:isi
pcn,grtruh
d:11I keb1jakn11 fi'4
CrO\flh
1ncnggunakan
instrun1ellt
kebijakan Iiskal yang dipcrkfmkan mcmpengaruhl proses pirn!ukSi, 111l~1Jnya
investasi
pemenmah
transfer pcmcrintah. Mctode e!'.tirna.-:-i
tlan
yang
djguoa.kan adUJ1th (ieru:ralized ,\·l~thod (!{ A1u.·neuts
hasil esll1na.~inyo 1nc.nunjuk.knn b-.id1w1' secern umum peren pcnling dnri kCICl'S
so
5
Josaphar
P. dan
Kwcka
Oliver Morrissey
Government .Cipending and Economic Gru)fth in
Tomama. 1965·1996
'-
6
Jing Jin dan
Beng·fu Zou
lintuk mengetahui pengaruh dari pcngeluaran pcrncrintah terhndnp pertnrnbcban ckonon>i
Hasil penclitian ini n1enunjukka11 bahwa pengeluaran invcstasi pcmcrintah berpcngaruh negatif dcngan menggunexan data signifikan terhadap pcrrumbuhan rumun waktu di Tanzania ekonomi. Sedangkan variabel selama 32 tahun dari tahun knnsumsi pemarintah 1965 sampai dengan tahun berpengaruh positif signifikan 1996. tc(hadap pertombuhan ck.onomi Model dari pcneliuan ini dan variabcl mvestast swasta menggunakan model pcnclitian berpengaruh positif tetapi tidak yang membagi pengeluaran signifikan terhadap pertambuhan pernerintah rnenjodi ekoncrni. Ha] tcrakhir i"ni 1>eogclu&1:aiJ investusi {li~ik). mungl
fl.real
Umuk ruenge1ahui dampak Decentralizati desentralisasi Jiskal baik on and pcnerimaan maupun belanjn Economic terhadap pertumbuhan ckonorni Growi). in provinsi dcngan fOCO£guoilka.11 China data panel dari JO provinsi di China dalam dua periode waktu
Pada perinde penama diperuleh hasil bahwa pertumbuhen ekonomi provinsi bcrhubungan negatif dengan desenlratisnsi bc:l~j._
desen1rali~i tiskal di China
periode kedua, LngkeL pertumbuhan ckcnomi provinsi
yaitu tahun 19i3 dibcrhik.ukcamya
7
Priyo Adi
Hai
1993
SQ.'lt
sisrem
penerimaan.
menunjukan
Scrnentara
1idak
pada
si&nifikna
ptati'1ik dcngan - 1999 saat diberlakukannya. descntralisasi belanja dan sistcm penerapan pajak. berhubuog:m negatif dengaa descerralisasi ncuerimaan, Hubungan Uhllik 1nccigCta.litii danipak (I J bclalija pem~angunan daernli .4ntara bdanja pemban~unan telhadap mempunyai damfXlk: yang positif Pertumbuhan permmbnhsn ekonomi dan dan signifikan 1erha;lap Ekono mi peningkatan kemandirian pcrtumoohan ckonomi, (2) Doerah: Ja..:1al1 dau 1neugt:lahui dampak bclanja pcmhangunan daernh Belonja pertumbuhan ckonomi terhadap mempuny~i dampak yMg positil' Pembangunan kemandirian daerab dengan dan signifikan 1ernadap dnn mcnggunakan data pane) yairu penerirru.an PAO. (3) Pendapamn data PllRB, pendaputan pcnumbuhan ek<>1~omi ./fsll DaE:ruh pcrkapi1a dan APBD realisasi mcmpunyai dampak yang pl)Sitif (~1udl ;xu/(1 pemerintah kabupatcn dan kora dan signifikan lerba.tap Kabupcten se Jnwa = IJali dari tahun 1998 pcncr.maan P,\D. da11 Kota .1:~ ...ampAi dcnganrabun 2003. Kcsimpulan yang didapat dari ltr4'a-Bali.J AJat aaalisis dalam penelitian peJlelitinn Ler$l!but uduluh ini adalalt (J) analisls- Jeslrip1ir dc:s~uirdli~::;i niemb(rikao yang ditujukan untuk dampak yang =gar berart1 bagi rnernbcrikan gambaran awal penumbuhao ~konomi dacntb aJnka.si helanj3 r:ernhang~uum tlan peniogkatan pcocrimaan 1n:.n1pun t:nJ;kat penerimaan PAT>. PAD. (2} an
un1ok
lang.suug
simultan maupun
hinf...son.g}
scb\.1ah
mmguji
(efck
tidal: vari.1bel
1crbadao variabcl·'\o·ariabcl lain.
52
atau pcrtumbuhan
ekonomi
masyarakat, meningkatnya
ringkai
pcndidikan
masyarakat, bcrkurangnya tingkat pengangguran, berkurangnya angka kemiskinan dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perkernbangan Produk
Domestik Regional Brute (POR.B) dari tahun ke tahun, Dengan adanya Dana Perimbangan Desa maka diharapkan pembaagunan di dacrah akan berjalan sehingga perekonomian masyarakat akan tumbuh deugan baik yang pada akhimya akan meaingkatkan perekonomian daerah, dalam ha! ini akan meningkatkan PDRB daerah, akan tetapi Dana Perimhangan Desa tidal: dapat langsung dirasakan manfaatnya pad:i !ahun tersebut, Hasil pcmbangunan baru
dapat
terasa
manfaatnya
pada tahun bcrikutnya
terutama
apabila
pembangunan baru dapat dilaksanakao pada akhir tahun anggaran. Penelitian
ini akan
mencliti
mengenai
pengaruh
pemberian
Dana
Perimbangan Desa dengan melihat jumlah yang ditcrima per kecamaran terhadap pertumbuhan ekonomi dacrah di tingkat kccamatan, disamping itu masih banyak faktor-faktor yang rnernpengaruhi tercapainya pertumbuhan ekonomi di daerah diantaranya adalah kemampuan daerah, dalam hal ini Pcmcrintah Desa, dalam
merealisasikan Dana Perimbangan Desa yang diterimanya untuk meningkatkan perekonomian di daerahnya serta kesiapan administrasi daerah tersebut sehingga marnpu dengan cepat melaksanakan
kegiatan-kegiatan
pembangunan
yang
direncanakan. Perrumbuhan PDRB yang diharapkan dengan pemberian Dana Perimbangan Desa terscbut tidak dapat diamati sccara langsung karcna masih merupakan target.
....................................
(2.14)
53
dimana :
PDRBit
=
DPDit-i
= jumlah Dana Perirnbangan Desa unruk Kccamatan ke i dan tahun
PDRB yang diharapkan untuk Kccamatan ke i dan tahun ke L
ke t-1 = koefisien regresi =
error term
Untuk mengatasi masalah tcrscbut digunakan Model Penyesuaian Parsial (Partial
Adjustment
yang dikembangkan oleh Nerlove
Model)
(1958)
(Koutsoyiannis, 1977 clan Gujarati, 2004), scbagai bcrikut: ...............
(2.15)
dimana 6 adalah kocfisicn pcnyesuaian tcoefficient of odJus/ment) dcngan nilai 0 < /) 5 1, PDRB;1- PDRBit-i
adalah pcrubahan akrual dari PDRB dan
PDRBic - PDRB;c-i adalah perubahan yang diharapkan dari PDRB. Dari persamaan
(2.15),
akan diperolch suatu
koefisien penyesuaian.
Perubahan aktual dalam PDRB dalam suatu waktu tertentu adalah suatu fraksi
kocfisien pcnycsuaian dari pcrubahan yang diharapkan pada periode itu. Apabila nilai koefisien penyesuaiannya satu (o = I) maka PDRB uktual
same deugan PDR.B yang diharapkan, hal ini berarti bahwa PDRB aktual dapat mencapai PDRB yang diharapkan dalarn periode tahun yang sama. Tetapi, apabila koefislen penyesuaiannya nol (o = 0) maka tidak terjadi perubahan dalam l'VlIB karena PDRB aktual sama dengan PDRB pada periode tahun scbclumnya. Oleh karena itu, koefisien pcnyesuaian diharapkan terletak diantara kedua ekstrim
54
tersebut, karena untuk meneapai PDRD yang diharapkan akan tidak scmpurna
karena dibutuhkannya wakru unruk bcreaksi dari penggunaan Dana Perimbangan Desa tcrhadap peningkatan PDRB. Persamaan (2.15) dapat ditulis scbagai bcrikut:
PDRB11 menunjukkan
= 8 PDRBj1 + (1 -
o) PDRB;c-i
+ v1,
.... ' .. '
bahwa pertumbuhan PDRB pada pcriodc
t
(2.16)
adalah rata-rata
tertimbang dari pcrtumbuhan PDR A yang diharapkan pada periode itu dan pertumbuhnn PDRB uktual pada pcriodc scbclumnya, dcngan S dan I - 6 scbagai bobotnya, Dcngan mcnsubtiiusikan persamaan (2.14) ke dalam (2.16) maim dipcrolch :
PDRB1r = 6(a0 +al DPD;c-1 + µ1t) PJJRB,,
= liao + oa
1
UPU;c-1
+ (1 -
+ (1-
o) PDRB;i-l +lift
8) PDRB:c-i
+ oµ;,v,,
(2.17)
model ini disebut Partial Adj11s1111e111 Model. Dcngan dikctahuinya (I - o) mnka no dan a 1 dapat diketahui. Koef sien penyesuaian yang dipcroleh dari persamaan di atas akan bcrbedabeda untuk setiap dacrahnya, sehingga kocfisicn ini dapat dijadikan acuan untuk menunjukkan
kemampuan pernerintah desa dalam
merealisasikan
Dana
Perimbangan Desa yang diterimanya agar dapat rneningkatkan penyelenggaraan
pcmcrintahan dcsa dalam rangka mclaksanakan pclayanan kcpada masyarakat, meningkatkan
kernampuan
kelembagaan
di lingkat desa dan rneningkatkun
pembangunan baik fisik maupun oon fisik yang bennanfaat bagi masyarakat desa sehingga kegiatan perekonomian desa akan berjalan dengan baik dan
55
meningkatkan PDRB dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,
Dari kocfisien penyesuaiaa ini juga dapat dihitung tingkat keterlambatan pemerintah desa dalarn rnerealisasikan dana pcrimbangan desa yang diterirnanya, yang mungkiri terjadi karena keterlambatan pencairan dana, keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan scbagainya, yairu dengan menghituug 1 -
o/ o untuk
masing-masing kecamatan. Partial Adjustment Model di aL'L~ akan diolah dengan metode fixed Effect Model, agar perbedaan karakteristik antar cross section dapat terlihat. Dougan mengasumsikan, bahwa interscp adalah berbeda antar individu, sedangkan slopenya untuk Dana Perirnbangan Dcsa sama antar individu tempi slope untuk PDRB berbeda antar individu. Dalam estanasi dengan FEM, dimana intcrsep berbeda antar individu, maka digunakan
teknik variabel dummy. Model estimasi ini
seringkali disebut dengan Leas/ Square Dummy Variable (LSDV). Dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian iui adalah :
PDRBrt = Sa
+op DPD;,-1 + (1- o) PDRB1t
1
.....................
(2.18)
dimana
PDRB;t
=
PDRB dalam harga konstan tahun 2000 untuk Kecamatan kc i dan tahun ke t
DPDu_1
jumlah Dana Perimbangan
ke t-1 a,p,y,µ
koetisien regresi
Dcsa uniuk Kecamatan ke i dan tahun
56
IJ
= koefisien penyesuaian
PDRBit-i = PDRB dalam harga konstan iahun 2000 untuk Kecamatan ke i clan tahun kc t-1 D1
= variabel dummy kccamatan ke i
uit
= error term
Gambar2.2 Kerangka pemikiran
Kcbij:ikan liskal Pemerintah Daerah I l
I
Penerimaan Pemerintah lhlmh
l
l
r nclAnj~ Pcmerintah Daerah
1
I
J. Belanja t .angsung
J. Belanja Tidak Langsung
l OanB Perirnbangan Desa
l Kemampuan Oc:sa mcrcalisasikan dana
l PDIW
Kecamatan
2.3. HJPOTESlS Dari kerangka pemikiran di alas dan berdasarkan tinjauan tcori serta penelitian sebelumnya. dibangun hipotesis sebagai berikut:
57
I. Penerimaan daerah berupa Dana Perimbangan Desa bcrpengaruh positif rerhadap produk domestik regional bruto daerah di tingkat Kecamatan. 2. Kemampuan pernerintah desa dalam suatu wilayah kecarnatan dalam merealisasikan
dana
yang
diterima
untuk.
dapat
meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di tingkat Kecamatan dapat diidentifikasi dcngan koefisien penyesuaian. 3. Tingkat keterlambatan pemcrintah dcsa dalam suatu wilayah kecamatan dalam merealisasikan dana yang diterima dapat diidentifikasi dengan koefisien penyesuaian.
RAR
nr
METODOLOGI PENELJTIAN
3.1
MOD.EL DAN DISArN PENELITIAN
3. I. I
Model Penelitian Mcmpcrhatikan latar belakang dnn kcrangka pcmikiran pada bab
sebelurnnyu, rnaka dalam pcnclitian ini dikembangkan model penelitian unruk melihat
pengaruh
Dana
dari
Perimbangan
Dcsa terhadap produk dornestik
regional bruto kccamatan. Variabel-variabel yang diteliti adalah jumlah Dana Perimbengan Desa di setiap Kecamatan dan produk domcsrik regional bruto tingkat Kccarnatan dcngen menggunil)<.an regresi data panel dan Model Penyesuaian Parsial (Partin/ Adjustment A-lode!). Persamaan model regresi untuk mcngcstimasi pcngaruh dana perirnbangun desa ierhadap PORO cdalah : PDR81i = Sa
+ 8(1 DPD1t-1 + (1
+ r}!1r,o,
o) PDRB1c-J
+ r.~-2 r.r;, µ,PDRB1t-1 o, + sui
(3.1)
dimana PDRB;t
0
rDRB dalamharga konstan tahun 2000 untuk Kecarnatan kc i dan tahun ke t
DPDn-i
"' jumlah Dana Perimbangan Dcsa untuk Kccamatan kc i dan tahun kc 1-1
a, /i, y,µ 6
=
kocfisicn regrcsi
koefisien penyesuaian
58
59
PDRBic-i
=
PDRB dalam harga konsran tahun 2000 untuk Kecamatan ke i dan tahun kc t - I
D1
= variabel dummy kecamatan ke i
Utt
=
3.1.2
error 1er111
Operasjonat Variabcl
Yang rncnjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah PDRB yang bersumber dari distribusi
pendapatan sembilan sektor yang mernpengaruhi
pertumbuhan ckonomi dacrah, Scdn.ogkan variabcl indepcndcn yang bcrasal dari jumlah Dana Pcrimbangan Desa yang diterima olch dcsa-desa dalam suatu Kecarnatan.
Untuk menghindari pengaburan pengcrtian dari masing-masing variabel, berikut dikemukaknn definisi
konsep dari masing-masing
variabel tcrsebut
sebagai berikut :
Prcduk Domestik Regional Bruto Produk Dorncslik Regional Brulo (PDRl3) rncrupakan pcnjumlahan dari
basil produktivitas sektor-sektor ekonomi
suatu dacrah bcrdasarkan pangsa
masing-masing sektor daerah di suatu daerah pada tahun tertenlu. Saluan Produk
Domestik Regional Brulo alas dasar Harga Konstan Tahun 2000 adalah rupiah.
60
Dana Perimbangan Desa Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten unluk Desa yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kcpada Desa dengan tujuan untuk rneningkatkan kinerja pemerintah desa dan pemberdayaan rnasyarakat dcsa Satuan Dana Perirnbangan Desa adalah jumlah Dana Perirnbangan Desa yang ditcrima olch desa-desa dalam suatu
Kecamatan. Tabel 3.1
Operas ion al isasi V ariabcl No I
Variabel PDRB
kecamatan Dana
2
Perimbangan
Desa
Definisi Variabel
Simbol
Saluan
Skala
Sumber
PDRB Kecamatan se-Kabupaten Sumedaiig
PDRB
Rupiah
Rasio
llPS Provinsi
Dl'D
Rupiah
Dana Perimbangan Desa per Kecamatan •·
Variabel 3
dummy per kccamatan di Kabupaten
Jawa Barat Rasio
DSPMD Kab.
Sumedang
-
I = kccamatan ke-i
0 = kecamatan
(},
.
.
.
lainnya
Sumedang
3. 1.3
Disain Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran dan hipotesis yang ielah dirumuskan terhadap pcrmasalahan yang akan diteliti, maka penclitian ini merupakan penelitian exploratif yaitu me.nemukan sesuatu yang baru dalrun bidang tertentu. Penelitian ini menggunakan
mcrupakan gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data sllang tcmpat
61
(cross-section) dari 26 Kecamatan di Kabupatcn Sumedang selama periode tabun
2002 - 2006. Model ckonomctrik yang digunakan adalab rcgrcsi data panel deugan rnenggunakan Model Koyck yang telah dirasionalisasikan oleb Nerlove dan dikenal dengan nama Partial Adjustment ModPI.
3.2
METODE ESTIMAST
3.2.1
Metode Anali1is Analisis yang digunakan dalam pcnclitian ini adalah metode analisis
cxploratif yaini mcncmukan scsuaru yang bani dalam bidang tertentu dengan mcnggunukan perhitungan matematis dan statistis. Tcrdapat dua rneiode yang digunakan dalam penelitian ini.
Pertama, dcngan mcngguaakan metode penelitian kualitatif, data-dam yang bcrkcnaan dcngan dana perimbangan desa disajikan dalam bentuk label atau grafik yang disertai dengan peniclasannya, sehingga dapat rnemberi garnbaran seberapa besar dana perimbangan desa yang dialokasikan
dalarn
APBD
Kabupaten Sumedang dun bagaimana daerah rncrcalisasikan daria tersebut agar dapat meningkatkan perekonomian daerah, Kedua, disusun model cnnpirik untuk rnengestimasi pengaruh dana pcrirnbangan desa sebagai variabel independen terhadap PDRB sebagai variabel dependen, Dengan demikian, dapat diketahui seberapa besar pengaruh variabel indepeoden terhadap variabel dependen. Unluk rnembuktikan ada atau tidaknyo hubungan antara variabel indepcndcn dcngan
variabel
dependen, maka mctodc estimasi yang digunakan adalah metode
Generalized Leas/ Square (GlS) Fixed £jfect Model (rf;M). Metode ini
62
digunakan dengan asumsi OLS dianggap kurang sesuai untuk melakukan estimasi, dan metode ini juga digunakan untuk mengestimasi model yang mengandung gejala autokorelasi sehingga dengan metode GLS ini tidak pcrlu lagi dilakukan uji autokorelasi, GLS juga dipakai umuk menghilangkan masalah heteroskedastisitas di dalam suatu model regresi. l Jntuk itu uji gejala heteroskedastisitas juga tidak perlu dilakukan.
Regresi Data Panel Data panel (pooled data), yairn gabungan antara data runtut waktu (iime series} dan data silang tempat (cross section). Pemilihan data panel dalam penelitian ini sangat berkaitan dengan tujuan penelitian yang ingin rnengcsrimasi
26 Kccarnatan di Kabupaten Surnedang selama periode tahun 2002 - 2006. Untuk menentukan metode Fixed Fjfect Model atau Random Fffecl Model. sebagaimana yang dikemukakan oleb Gujarati (2004) adalah dengan mengikuti kriteria scbagai bcrikut : 1.
Jika l (jumlah lime series) lebih banyak dari i (jumlah cross section), kemungkinan terdapat perbedaan kecil pada nilai parameter yang diestimasi
dengan FEM dan REM Daiam kasus ini, Fl::.M~ nienjadi pilihan yang lebih baik.
2.
Jika i (jumlah cross sec1ion) lcbih baoyak dari
t
(jumlah time series),
esrimasi dengan FEM dan REM dapat berbeda secara signifikan. Pada kasus
mi, tergantung data cross see/ion yang diteliti sebagai sampel. Jika individu atau cross section dari suatu sampel yang besar tidak dipilih secara random.
63
maka FEM lebih sesuai untuk kasus ini. Jika individu atau cross section dari sarnpel dipilih sccara random, maka REM akan lebih sesuai. J.
Jika kornponen kcsalahan individu
dan saru atau lcbih regresor
&;
berhubungan .. maka estimator REM menjadi bias. dimana estimator yang diperoleh dari FEM tidak bias.
4.
Jika i (jurnlah cross section) lebih banyak dari
t
(jumlah time seriess, dan
jika asumsi berdasarkan REM (dirnana data diambil secara random dari populasi yang besar), muka estimator REM lcbih efisien dari estimator
FEM. Data
cross section
yang diikutsenakan
dalam
estimasi model
pmh1
penelitian ini adalah seluruh kecamatan yang ada di Kabupatcn Sumedang, Artinyu, cross section tidak dipilih secura random, tetapi rnclibatkan seluruh
unggota populasl. Berdasarkan uraian terscbut, maka penggunaan Fixed Effect Model dalam penelitian ini adalah sesuai dengan kriteria kedua dari Gujarati (2004). Regresi data panel dilakukan dcngan Fixed Effect Model (fl2M) yaitu
penggabungan data time series clan data cross section. Dengan rncngasumsikan, bahwa intcrsep adalah berbeda antar kecamatan, scdangkan slope untuk Dana Perimbangan Desa sarna antar kecamatan tetapi slope untuk PDRB berbeda antar kccamatan. Dalam cstimasi dcngan PEM,
dimana intersep berbeda antar
kecaruatan, rnaka digunakan teknik variabel dummy. Model cstirnasi ini seringkali
disebut dengan Least Square Dummy Variable (LSDV).
64
Persamaan model regresi unmk mengestimasi pengaruh dana perimbangan dcsa terhadap PDRB adalah :
PDRBit =
sa +op
DPD;c-1 + (1 -
o) PDRBit-t
+ l.¥~1 YiDi + l.~2 .Ef!1 µ;PDRB;c-i D; + Su,
(3.2)
dimana PDRB,,
=
PDRB dalam barga konstan tahun 2000 unruk Kecamatan ke i dan tahun ke t
DPD;c-1
= jumlah Dana Perimbangan Dcsa untuk Kecamatan ke i dan tahun
ke t-1
a, {J, y, µ
=
o
= koefisien penyesuaian
PD RB;c-
i
koefisicn regresi
= PDRB dalam harga konstan tahun 2000 untuk Kecamatan ke i dan tahun ke t-1
variabel dummy kecamatan ke i
D;
=
U;c
= error term
Model Penyesuaian Parsial (Partial Adjustment Mode!) Sementara itu untuk mengukur kemampuan daerah merealisasikan Dana Pcrimbangan
Dcsa digunakan
model yang pada dasamya
rncrupakan bcntuk
rasionalisasi Model Koyck yang kemudian dikembangkan oleh Mark Nerlove pada tahun 1958 yaitu model pcnyesuaian parsiaL
65
Pariial Adjustment Model adalah metoda scdcrhana yang digunakan dalam mcngcstimasi hubungan variabel dependen PDRB dengan variabel indcpenden dana perimbangan desa yang dalam persamaannya mengakomodasi variabel beda kala (lag) (Koutsoyiannis, 1977: Gujarati, 2004). Dalarn analisis yang melibatkan data runtun waktu, jika model regresi memasukkan tidak hanya nilai variabel yang rnenjelaskan saat ini tetapi juga nilai masa lolu (lagged), maka model itu discbut model lagged yang didistribusikan (dtstributed-tag model). Dalam ilmu ekonomi, ketergantungan suatu variabel dependen Y atas variabel independen X jarang bersifat sekerika. Sering terjadi. Y bereaksi terhadap X dcngan selang wakru yang disebut lag. Ada tiga alasan mengapa lag terjadi, yaitu (I) alasan psikologis yang disebabkan oleh kebiasaan (kelembaman), (2) alasan yang bersifat teknologi, dan (3) alasan kelembagaan. Model Uri berasumsi bahwa variabel dependen (Y) yang diharapkan dala.m
periode
t
(ditulis Yt) tidak dapat diobscrvasi secara langsung. Variabel Yt' akan
tergantung kepada variabel independen {X;) yang aktual. Forrnulasi rnatematisnya dituliskan sebagai berikut: ....................................................
(3.3)
di man a;
Y;;
= variabel dependen yang diharapkan .
X;,
=
flit
variabel independen aktual
}''111£
diduga akan mempengaruhi Yi
error term Karena nilai Y( yang diharapkan tidak dapat diobservasi secara langsung,
Nerlove ( l 958) mengembangkan foanulasi berikur:
66
.................. (3.4) dimana :
Y;c
= variabel dependen aktual
X;,
variabel indcpcnden ak:rual
Y;c- i
-
o
variabcl dcpenden aktual yang di-/ag-kan koefisien penyesuaian (coefficten: of adjustment) O<
~o. ~ 1
= kocfisien regresi
u11
= error term Dengan diketahuinya (I -
nilai
o=
oS I
o) maka n.ilai o, Po dan ~I dapa; diketahui,
Jika
I. berarti nilai Y aktual sama dengan nilai Y yang diharapkan. Hal itu
berarri nilai Y aktual meoyesuaikan tcrhadap nilai Y yang diharapkan dengan segera dnlam periodc yang sarna. Jika nilai S • 0. berarti tidak terjadi perubahan, karenn nilai Y yang scbenarnya pada saat scbclumnya, Nilai
ij
1
sama scperti yang diamati pada tahun
diharapkan untuk terletak di antara kedn:i ekstrim tersebut,
karena penyesuaian tcrhaclap nilai Y yang diharapkan oampaknya akan tidak scmpurna karcna kekakuan, kelambanan dan sebagainya, Oleh karena itu model ini dinarnakan model penycsuaian parsial (Partial Adjustment Model). Nilai koefisicn pcnyesuaian (I\) dihitung dari koefisien regrcsi dari variabel PDRB tahun sebelumnya, dengan formula scbagai bcrikut :
o=
1- (1-
o)
....................................................
dirnana : =
(I -o) =
koefisien penyesuaian kocfisicn PDRB lahun sebelwnnya
(3.6)
67
Dalam penelitian ini, nilai S akan berbeda unruk masing-masing Kecamatan, ha! ini dapat diartikan sebagai kemampuan dcsa-dcsa di Kecamatan tersebut untuk merealisasikan dana perimbangan desa yang diterima agar dapat meningkalkan PDRB di Kecamatannya. Dengan mengestimasi kcmampuan desa-desa di rnasing-masing Kecamatan tcrsebut, maka tingkat keterlambatan pemerimah desa dalam sualu wilayah kecarnatan dalam mcrealisasikan dana yang ditcrima dapat dihitung yairu (1- 8)/8. (Wirasasmita, 1994)
3.2.2
Pengujlan Model
Sebelum dilakukan analisis statistik dan analisis ekonomi, rerlcbih dahulu dilakukan uji signifikansi yang meliputi :
I) Uji t-Statistik
Uji t-staiisrik dilakukan untuk mcngukur signifikansi secara partial antara variabel indcpenden terhadap variabel dependen dimana variabcl Jain dianggap konstan, Uji ini rnembandingkan antara I label dengan t hitung. dcngan uji dua arah pada derajat kebebasan (df) dan signifikansi tertcntu (a). Hipotesis dalam I
pengojian ini adalah: Bo:
13n -O.
masing-masing variabcl indcpcndcn tidak berpengaruh terhadap variabel dependen
H1 : ~n >' 0.
masing-masing
variabel
terhadap varibel dependen.
independen
bcrpcngaruh
68
dengan ketentuan sebagai berikut : Jika t hitung lebih besar dari t tabel, maka
Ho ditolak, yang berani
bahwa
variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabcl depcnden
Jika t hitung lebih kecil dari t tabcL maka Ho diterima, yang berani bahwa variabel indepeuden tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen
2)
Uji F-Stati~tik I lji F statistik dilakukan untuk mengetahui apakah variabcl independen
sccara keseluruhan berani secara statistik dalarn mcmpcngaruhi variabel dependeunya. Uji ini membandingkan antara F label dengan f hirung, pada derajat kebebasan (df"' k-I, n-k) dan signifikansi tertentu (a). Hipotesis dalam
pengnj ian iai adalah: variabel independeu sccara keseluruhan ridak
bcrpcngamh
terhadap
variabel
depend en H1
setidaknya terdapat satu
lln
'#
0, variabel independen secara
kcscluruhan berpengaruh terhadap variabel dcpcndcn dcngan kctcntuan sebagai berikut :
69
Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka
Ho ditolak,
yang berarti bahwa
variabel independen secara keseluruhan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen,
Jika F hitung lebih kccil dari f tabel, maka Ho diterima, yang berarti babwa variabel independen secara keseluruban ridak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dcpcnden.
3)
Penaksiran Koefisien Derermtnasl Koefisien determinasi
adalah
(R2)
besamya
pengaruh
perubahan
variabel
independen terhadap perubahan variabel dependen secara bersarna-sama, unruk mcngukur kcbcnaran dan kebaikan hubungan antara variabel dalam model yang
dimana jika nilai koefisien merulekati I, maka model tersebut
dikatakan baik karena variasi variabel dcpenden yang dapat dijelaskan oleh variabcl independen semakin ringgi.
3.3
SUl\'IBER DAN JENTS DAT A Jenis data yang dibutuhkan dalam pelalcsanaan penelitian ini adalah data
sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, dengan rnenelaah berbagai literatur seperti buku-buku ilmiah, jumal, makalah, pedornan dana pcrimbangau desa di Kabupaten Sumedang, realisasi pencrimaan dan pcngeluaran Kabupaten Surnedang dan PDRB di Kabupatcn Sumedang.
70
Prosedur dan pengumpulan data dilakukan sesuai dengan sumber data dan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, selanjutnya dilakukan studi dokumentasi data slatistik pada instansi tcrkait dcngan cam perekarnan data (fotocopi) yang scsuai dcngan kcbutuhan statistik. Data-data tersebut bcrsumber dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Surnedang • Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sumedang, Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang dan BPS Provinsi Jawa Baral.
BAB IV BASIL PENELITIAN OAN PEMBAHASAN
4. I
Analisis Oeskrlptir
4.l.l Gambaran Umum Kabupatcn Sumedang Kabupaten Sumedang adalah kabupaten yang terletak di sebelah timur Provinsi
Jawa Barat. Kabupaten
Sumcdang
bcrbatasan dcngan Kabupaten
Indramayu dan Subang di scbelah Utara, Kabupaten Majalengka di sebelah Timur dan Kabupaten (farm di sebelah Tenggara serta Kabupaten Bandung di sebelah Baral dan Selatan. Berjarak rempuh dari Ibukota Provinsi Jawa Baral, yakni Kota
Bandung kurang lebih 45 km. Kabupaten Sumedang merniliki luas wilayah 152.219,95
Hu yang terdiri
dari 26 Kecamatan dan 269 Desa/Kelurahan pada tahun 2006. Pada tahun 200& ini, beberapa desa telah mengalami pemekaran, sehingga jumlahnya menjadi 279
Desa/Kelurahan.
Ditinjau
dari pcrunrukannya,
wilayah Kabupaten Sumcdang
terbagi alas areal hutan seluas 31, 79 persen, areal perkebunan seluas 30, 7S persen dan areal persawahan seluas 24, 14 persen, Jurnlah penduduk Kabupaten Snrnedang pada tahun 2006 tercatat sebanyak 1.089.889 jiwa dengan sex ratio sebesar 98,7 dia.rtikan bahwa penduduk Kabupaten Surnedarig lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan atau dari
I 00 pcnduduk perempuan terdapat 98,7 pcnduduk laki-laki, Diperoleh pula bahwa jumlah penduduk yang bertambah diikuti pula dengan penarnbahun jumlah rurnah
71
72
tangga dimana untuk tahun 2006 dipcroleh 326. 922 rumah tangga, dengan ratarata jumlah jiwa per rumah tangga sebesar 3,33 jiwa,
Tabel 4.1
Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Per Kecarnatan di Kabuparcn Sumedang Tahun 2006 NO
J ?
3 4 5 6
7 8 9 JO JI 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21
22
;n 24 25
26
KF.CAMATAN Jatinaneor C.iWllP""u.ng.
Taniungsari Rancakalong Sumedanz Selatan Sumedanz Utara
Suurain Darmaraia Wado Jatiaede
Tomo Ujungjaya
Conzzeana Pase.h
CimaJaka Tanjun~kcna
Buahdua Cibugel Taniungmcdar
Ci situ Pamulihan Ganeas Ja(ini.ui<'oaJ Snkasari Cisarua
Surian
Jl)MLAll
LUAS WILAYAH
1)6SNKELURAl:IAN 12 JO 12 10 ·-·12 13
(Km2)
26 20
4Q.7.2 35,62 52,28
12 10 14 11 lJ 6 8 10
J7,37 28,26 54,03 54,94 76,42 111,97 66;26 80,56 J05.Jl 34,37 41.61 40,14 131,)7 48,80 65,J4 53.31
11
57,85
7 9
21,36 61,49 47,12 18,92
[&
15 JJ 12 9 9
-r
'
7 5
Jumlah 269* Surnber : Bagian Pemermtahan Setda Kabupaien Swnedang C.atatan : • 262 l)<>,<;;i rlnn 7 Kelurahan
50,74 522,20
4.1.2 PORB Kabupaten Sumedang Perkembangan Produk Domestik Regional Brute (PDRB) merupakan salah satu indikator keberhusilan pemerintah dalarn mcnyclcnggarakan pcmbangunan,
73
dan merupakan salah satu indikator untuk mcngukur perturnbuhan atau kinerja ekonomi suatu daerah. Data yang paling relevau uruuk menilai kinerja tersebut adalah PDRB Riil yaitu produk dorncstik yang dihitung menurut tahun dasar tertentu yang dischut
harga konstan. PIJRll riil mcngukur pcrubahan output fisik dalam perekonomian diantara pcriodc waktu yang bcrbeda dcngan menilai semua barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi dalam periode waktu tersebut pada harga yang sarna. PDRB Riil mcmbcrikan ukuran kcmakmuran ekonornl ynng lebih baik dibandingkan dengan
PDRB Nominal. Sementara, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) atau Economic Growth merupakan indeks berantai dari masing-rnasing kcgiatan ekonomi. Angka indeks yang dihasilkan bisa didasarkan alas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Pada umumnya yang sering digunakan atau dianalisis oleh para ekonom adalah LPF. harga konsian,
karcna menggambarkan
pcrnunbuhan
produksi
riil dari
rnasing-masing sektor.
Laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan cara membagi sclisih nilai PDRB scktor/sub sektor tahun bcrjalan dan tahun sebelumnya dengan PDRB sektor/sub sektor tahun sebelumnya, dikulikan I 00. Pertumbuhan
ckonomi
Kabupatcn
Sumedang
Tahun 2006, Grafik 4. l
mcnunjukkan kondisi baik walaupun sedikit melambat bilu dibandingkan dcngan tahun sebclumnya,
Pada lahun 2006 laju pertumbuhan
ekonomi
Kabupatcn
74
Sumedang tumbuh sebesar 4, 17 pcrscn sctelah tahun sebclumnya rnampu tumbuh
sebesar 4,52 persen. (irafik 4.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruro Kabupatcn Sumedang
Alas Dasar 1 larga Konstan Tahun 2000 Tal1u11 2002-2006 % 4.,52
4.G 4.4
4.17 4.2
4
3.8 3.6
3.4 2002
2003
2004
2005
2006
Tahun
-+--Laju Pertumbuhan PDRB Sumber : BPS Provinsi Jawa Baral
Kontribusi sckror-sektor lapangan usaha dorninan dan tidak dominan terhadap PDRB Kabupatcn Sumcdang dari tabun 2002 - 2006 dapat dilihat pada Grafik 4.2 dan Grafik 4.3 di bawah ini, narnpak bahwa pada tahun 2006, sektor pertanian rnasih membcrikan sumbangan terbesar bagi PDRB yaitu 27,22%,
disusul oleb sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 26,59% dan sekior industri pcngolahan 25.81%.
Sektor-sektor yang tidak dominan yaitu yang
kontribusinya kurang dari 10% mcliputi sektor jasa-jasa sebesar 7,85%, scktor kcuangan, persewaan dan jasa keuangan 4,10%, sektor pengangkuian dan
76
Grafik 4.3 Kontribusi Sektor-sektor Lapangan Usaha Tidak Dominan terhadap PDRB Kabupaten Sumcdang Tahun 2002- 2006 % 10.00 9.00 8.00
1.00
. -·
._...Pcrtamcangan dan Galian
•
-r.-Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan/Konstruksl
6.00 5.00
-Pengangkutan dan
4.00
Komunikasi
3.00
Keuangan, Persewaan
2.00
dan Jas.J Kcuangan
Jasa-jasa
1.00
Tahun 2002
2003
2004
2005
2006
Sumbcr: BPS Provinsi Jawa Baral
Pada Grafik 4.3. kontribusi sektor jasa-jasa sempat mcngalami pcningkatan pada tahun 2004 sebesar 8.78% clan kemudian turun kembali menjadi sebesar 7 .81 % pada tahun 2005. Sementara untuk sek:tor keuangan, persewaan dan jasa keuangan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik, gas dan air bersih, scktor bangunan/konstruksi dan sekior pertambangan dan galian mcuunjukkan trend yang sedikit mcningkat pada seriap tahunnya, Perturn buhan perekonornian di Kabupaten Sumedang tersebut ridak terlepas dari pcranan di setiap wilayah kecamatan dalam rnobilitas ckonominya dcngan karakteristik
yang berbeda untuk setiap kecamatan dan dapat diamati rnclalui
indikator-indikaior ekonomi makro seriap kccamatan, Kincrja perckonomian Kabupaten Sumedang sangat tcrgantung dari kinerja perekonomian setiap kecarnatan.
Masing-masing kecamatan yang terdapat di
77
Kabupatcn Sumedang tersebut mcmiliki
karakteristik
perekonomian
yang
bcrbcda-beda. Perbedaan sumber daya alam dan [aktor produksi yang tersedia pada masing-masing kccamatan menjadi penyebab utama pcrkernbangan antara saru wilayah kecamatan dengan kecamatan lainnya akan berbeda sehingga aktifuas yang terjadi dalam suaru wilayah kecamatan akan membentuk struktur perekonornian di wilayah tcrsebut. PDRB
Kecamatan
rnenggarnbarkun
kcmumpunn
kccarnatan
dalam
rncngclola sumber daya alarn dun sumber daya manusia yang dimilikinya Scmenlara
share
PORn
Kecamatan
mcnunjukkan
perolehan nilai tambah PDRB Kabupaten. Grufik-grafik
kontribusinya
tcrhadap
berikut menggambarkan
share PDRB Kccamatan tcrhadap PDRil Kabupaten dan laju pertumbuhan PDRB
masing-rnasing
Kecarnatan
dibandingkan
dengnn
laju pertumbuhan PlJR.13
Kabupaten Sumedang. Dalam grafik-grafik tcrsebut, share PDRFI Kecamatan dari tahun 2002 sampai dcngan tahun 2006, scbagian besar PDRB Kccamatan di Kabupatcn Sumedang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten kurang dari 5 %, sementara untuk PDRB Kecarnatun Jatinangor, Kecnmatan Sumedang Utara, Kecarnatan Cimanggung, Kecamatan Sumedang Selatan, Kecarnatan Tanjungsari dan Kccamatan Cimalaka mcmbcrikan kontribusi di atas 5% tcrhadap PDRB Kabupaten.
Semenlara itu, PDRB Kecamatun Surian dan Kecamatan Tanjungmedar memberikan kontribusi kurang dari 1% terhadap PDRB Kabupaten.
78
Grafik 4.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2002. laju perturnbuhan PIJR.B untuk Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, Kccamatan Tanjungsari, Kecamatan Sumedang Selatan dan Kecamatan Sumedang Utara lebih tinggi daripada laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Surnedang sebesar 3,98%. Laju perrurnbuhan PORB terrendah adalah Kccamatan Buahdua, Kecamatan Jatigcdc dan Kccamman Siruraja dcngan laju pcrlumbuhan Pl)RB lcbih rcndah dari 2,50%. Grafik 4.4
Share· J'URB Alas Dasar Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan menurut Kecamatan Tahun 2002 (Jucaan Rupiah) La.ju Pertumbuhan
-+-- Jatinangor
PORO
__._,Cin~nggung
5.00
Tanjun~ari -Ranc.:ikJlor.g
-s.um~angSelatan
4.50
Su'Tledang Sel t ,rumedang
aa
.
Sumedane Utara
.
Utara • Jatinaogor . rcimanggung
Taniungsan
4.00
-PameUha..-.,.._,...,...
Sukasari .
_
Cirnalaka Tanjungmedar
KABUPATEN
--
........-J..ititci.lc lo n10 Ujuni:;j
Ci;,oru"'ase h 1To mo 3.5Qanjur1gke1t<1 Jatirunsgal Ganeas
3.00 CibugeJ
- Darrnaraja
--CO.:lggi?-.illg
--Pasch
Co~ggeang C1s1tu
Clml)I;.~
--
Suriari· Rancakalong Wada
Ujunejaya
Z.50
r an1ungl<erta Buahdua Gil:·ugcl ranjuogmcdar Ci~tu ramulih;in Gane;is JatinunRRal Suk::i!;.:lri
Situraja • Jatigede
2.00
Sit\lr\!Ji'I
--oarmai'aja w a do
Buahdua
Cb
Sbfi~"' -
l.SO 5.00
Sumber : OPS Provinsi Jawa Barnt
10.00
-KAIJUPArf:N
15.00 Share PDRB Kecamatan
"l" f
79
I
Gratik 45 menunjukkan bahwa pada tahun 2003, laju pertumbuhan PDRB untuk Kecamatan Jatinaagor, .Krcamatan Cimanggung, Kecamatan Tanjungsari,
Kecamatan Sumeda.ng Selatan, Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Cimalaka lebih tinggi daripada laju pertumbuha.n PDRB Kabupaten Sumedaag
sebesar 3,8
Urafik 4.5 Share PDRB At>s Dssar Hatga Kon.""811 dao Laju Pceumbuaan menurut Kccamatao Tahun 2003 (J1113aA R11piah)
~Ja.tlnane::ir
laju hrtumbtJhan POR8
5.00
-C•mal'lgung -e-: ·TanJbngsa ri
···-
......... Rl'oubloc1g --'It-
Tonju~ari Sumed;mg
4.SO
--·-._
~ - - • lalina!lgor • Sumedang Ul.a1 a y '-< Cimalaka • Omanggung ----. KASUPATEN
'
. - .. . .: TanjC400 ··suisari m . ke~ { P(£\.'~ng • •
X 'Ranca'Hlong
Cisa a
-·· 1atinunggal·-- Ganeas Wad o - Darmaraja
3.So
Surlan
C1bugel 2.50
+
+
~srw~a -
Darmana1a Wado ~ .at'@ede
·---To mo . ~ -Conggeong ~-?aseh -""-" Omalaka ..:lAJoJt'I~\~~
Cl5itu ~ Situr.ija
3.00
Surnedarag Seim n
_...... Sumed~"8uura
-eu~hduil C•bugei
Buahdua
C1~1tu
Jatigede
l"ilomul1han
Ganeas Jat1nungal Su~san C1sanu
2.00
Su-r en
1.50
-- -·t:AWPATEN
5.00 Sutnbcr : BPS Pm;iOS! Jawa Rarat
.
~.'.•·,.
,
10.00
15.00
Share PORB Kecamortan
80
Grafik4.6 rnenunjukkan bahwa pada tahun 2004, laju pertumbuhan PDRH untuk masing-masing Kecamatan rnengalarni peningkatan.
l.aju pertumbuhan
PDRB bcrada pada kisaran 3% dan 5%. Kecamaian Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Tanjungsari. Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Surnedang Utara, Kecamaran Pnmulihan dan Kccamatan Buahdua lebih tinggi daripada laju pcrturnbuhan l'DRB Kabupatcn Sumcdang scbcsar 4,31 %.
Laju pertumbuhan PDRB terrendah pada tahun 2004 adalah Kecamaian Sitnraja, Kccamatan Torno dan Keca111111an Jatinunggal. Gralik 4.6 Share l'l)Rl3 Atas uasar Marga Konstan dan Laju Pcnumbuhan rncnurut Kecamaran Tnh1111 2004 (Jutuun Rupiah) IJlju Pertumbuh1n
-+-li1llnant1or
~.so PORO
.... c1mons~••8 1 anJunssarl
--Raneakalons S11M\"cfJln4 Utara
5.00
Cimansgunt ranju ng~art Pamulihan
4.50
Buahdua
1
SurnedanB seratan
Jatinan~or
o
U')n~earg
Darmartila SuMedang Utara W•d• --+-l,1tl5ede 1 o mo UJunKJ11vi Po >
Tanjungmed\v a d 0 Ci~~~~~nc~k~lv11K · :: Cisarl1J~ ~ e~flJUn&Kerta Gttnt:!a!> C• • Darmaraja Surian • Conreeane Sukas~ri Ujungjaya
-
4 DO Clsitu
Ositv Pacnulih&'l .Jo
u
Torno 3.00
-
~.OD
6.00
Sumbcr : llPS Proviusi Jawa llarat
GC!nl:ici\
Jatloungg.al SutasJn
stcuraja
2.0D
r ;njoneken> Ouahdua Ti111ju11f!.111cJ.:11
• Jatigede
Jatlnunggal
S<1ur>J•
KABUPATEN
Cima I aka
3.50
.
8.00
10.00
12.C
fuarue1 S11ri~n
-KAQVPArEN
14.00 Share PORB Kecamatan
81
Grafi.k 4.7 menunjukkan bahwa pada tahun 2005, lalu penumbuhan PDRB untuk masiag-masing Keeamataa meningkat yaitu di atas 3,:>%. Kecamatan Jarinangor, T<ecamatan CimRTiggung, Kecamatan
Tanjungsari, Kecamatan
Swnedang Selatan, Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Cimalaka lebih tinggi daripada laju ~rtumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang sebesar 4.52%.
Laju pcrtumbuhan PDRB tcm:Ddah pada tahun 2005 adalllh Kecamatan Surian, Kccamatan Iatinunggal dan Kecematen Jatigede. Grafik 4.7 Share PDRB Atas Dasar Harga K.onstan dan Laju Pertumbuhan menurut Kecamatan Tahon 2005 (Jutaan .Rupiah) r---
....
-
lllju IWtu~uhan PPR9
~h1t1nan,gor
s.so . ..
~Cimangguq:;
· .-. · · nn1ur11s.at1 ~Rant:ak.tlo11c
~si.im«lal16 Sefa1an --+-·S...,t'd•ne llt>n -iltUta>a
s. Tanjung&ari
S.00
>
• Jatinangor --Dermare1•
Sumedang Selotan
Clmalaka
w
• Sumedaog Utara
• Cimanggung
d • •
.... ~Tomo
· · · '°" · · UJUngja'tl -~~nit ~Paseh
KAl\UPATEN Cllnalata -+-T>njungl(erta
4SO Pamuliha~ Buahdua
· -Buahdua
o""sot Ganeas Sukasari 1_ 4.~rua -i:
~~e ••
Janjungma.far Ositu
Wado
1
R}~=ng
Pan1ul1h)n ~ ••
Tanjungm12dar ~~~ Torno ·
Su~11
Sllur ~jdl
+ Jatigede
CtSifVf
Cl J<1:1nunggal
J.
Ganefs Jatlt1:tonpl
Sunan
Sunan
· IWIUMTEl'4
3.SO
Share PDRB IKecam,tan 2.00
4.00
6.00
Sumber : BPS l'n)vinsi Jawa Baral
8.00
10.00 12.00 14.00
82
Laju pertumbuhan PDRB Kabapaten Sumedang pada tahun 2006 meoga1ami perwrunan dibandingkan lahan 2005
Gzafik 4.8 Share PDRB Am D:uar H31!)11 Konstan dan Laju Pertumbuhan menurut Keeamataa Tabun 2006 (lutttn Rupilh) -.-
J.Jl'llWRfOr
-.....c.m1nauia1 • ....··•T*"J•At~·1 ......... Ranakalong •
....... .a..Jan;urn
s.oo
Jatin:.ngnr -e-
Sumedang Se~ 4.SO
-----
••·· --
...-
W.ado
-4-Jltfc«tf! ·-e--Tomo
·-----·---·--
Omalalca
-·n-UJll'WJ'f1
KABUPAT£rr-"Co•111.. •s _..,_.,•set\
x Pil,eh .
4.00 1
•
" Pamuliban
'
· · • •"&llilhdUI
Tome
Gane;as • 3.SO ' . Sulunefl
C1mt11•1 -+-T1nj1Jngttrt1
Tanjunamedar
I
~11MHl::if\Q.COll'bbft
~ Su~a!'gUtaJa
- (ibufel
,. Jat~~al • n~kalong II .asa~ua C01188f!ane · Cis1tu _ d Jatigede w• ~ ..
Tll\t"ngmtdar Os!W
~'""'!~ft • Gant.as. n J111n11nca•I
~~ffi\af9JI
i:t;jan A. • __ •. . . ~--~~/b!IW! .. CibuE6JlljungkeAv.ohduo
Sukll)lli
.. ~'"' Sur.an
--KA6UPATl:l\I
2.50 2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14,00
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat
Grafik 4.8 menunjukkan bahwa pu
83
pcrtumbuhan PORR yang lebih tinggi daripada laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang. Laju perturnbuhan PDRB rerrendah pada tahun 2006 adalah Kecamatan Ujungjaya, Kecamatan Buahdua dan Kecarnatan Tanjungkerta. Dari grafik-grafik tersebut di atas, nampak bahwa Jaju perturnbuhan PORB Kecarnatan Jatinangor, Kecamulan Cimanggung,
Kccamatan Tanjungsari,
Kecamatan Sumedang Selatan dan Kcceamatan Sumedang Utara senantiasa berada di atas laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang selama tahun penelitian. Kecamatan
Cimalaka,
laju pertumbuhan
PDRB-nya meningkat dan dalam
beberapa tahun bcrada di alas laju pertumbuhan PDRB Kabupaten yaiiu pada
tahun 2003, tahun 2005 dan tahun 2006. Kecarnatan Buahdua dan Kecamatan
Pamulihan pada tahun 2004, laju permmbuhan PDRB-nya bcrada di atas Jaju pertumbuhan PORR Kahupaien. Kecamatan-kecamatan yang laju pertumbuhan PDRB-riya
sering
berada
pada posisi paling rendah adalah Kecamatan Jatigedc, Kecamatan Sirureja,
Kecarnaian Buahdua, Kecamatan Ujungjaya, Kecamaian Cibugel dan Kecamatan Surian. Namun tampak bahwa posisi laju pertumbuhan PDRB tidak konsisten. Kccarnatan Buahdua pada tahun 2003 sernpat berada di atas laju pertumbuhan
PDRB Kabupaten tetapi pada tahun 2006 berada di posisi paling rendah.
4.1.3 Pcrkcmbangan Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Sumcdang Dana Perimbangan mulai diberlakukan di Kabupaten Sumedang sejak tahun 2002 dengan narna Dana Perimbangan Desa. Dana Perimbangan Desa adalah dana
84
yang berasal dari penerimaan APBD yang bersumber dari pajak daerah, restribusi daerab tertentu dan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta bagi hasil pajak provinsi, Besaran Dana Perimbangan Desa yang dialokasikan oleh Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2004, besaran Dami Perirnbangan Desa tidak mengalami perubahan dikarenakan pada tahun tersebut anggaran daerah dikoosentrasi.kan unruk pelaksanaan pemilihan omum yang memakan biaya yang cukup besar, Sehingga persentase DPD
terhadap APBD pada tahun tersebut mengalami penurunan, Pada tahun 2006, Dana Perimbangan Desa dialokasikan sebesar 2,,56 persen dari APBD Kabupaten Sumedang. Hal ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya scbcsar 2,08 persen. Tabef 4.2 Dana Perimbangan Desa dan APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2002-2006 Tahun
Dana Perirnbangan Desa
APBD
%
2002
5.316.901.905,70
334.453.034.893,54
l,59
2003
9.758.700.000,00
478.008.959.098,22
2,04
2004
9158.100.000,00
498.041 .369.408,39
l.96
2005
11.849.600.000.00
568.577.4 39 240,97
2,08
2006 Sumhcr :
18.768.980.000.00 OS?~m Ksbepaten Swncd.ulg
732.757.187.475.00
2.56
85
Untuk tingkat Kecamatan, besaran Dana Perirnbangan Desa yang diterima masing-rnasing Kccamatan, selain berdasarkan bcsaran Dana Perimbangan Desa untuk rnasing-masing desa, j uga bergantung pada jum lah
desa
y
Kecamatan tersehut. Tabet 4.3 Persentase Share Dana Perimbangan Desa per Kecamatan Tcrhadap APBD Kabupatcn Sumedang Tahun 2002 - 2006
NO
KECAMATAN
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jatinangor Cimanggung Tanjungsari Rancakalong Surnedang Selaran Sumedang Utara Simraja Dartnarnja
1I
12 13
14 1
s
16
Wado
Jatigede Torno Ujungjaya Conggeang Paseh Cimalaka
Tanjungkerta
17 Buahdua 18 Cibugel 19 Tanjungmedar 20 Cisitu 21 Pamulihan 22 Ganeas 23 Jntinunggal 24 Sukasari 25 Cisarua 26 Suri an Jumlah
.
Sumber :
2002 0,105 0,072 0,072 0,058 0,047 0,058 0,072 0;.077 0,063 0,065 0,050 0,053 0,067 0,056 0,082 0.059 (),073 0,034 0,046 0,051 0,066 0,037 0,054 0,041 0.037 0,028 1,590
2003 0,111 0,081 0,093 0,078 0,096 0,100 0,099 0;105 0,086 0,092 0,068 0,070 0,086 0,071 0,101 I 0,075 0,098 0,048 I 0,063 0,072 0,085 0,050 0,072
2004 0,107 0,078 0,089 0,074 0,092 0,096 0,095 0;101 0,082 0,088 0.066 0,067 0,083 0,068 0,097 0,072 0,094 0,046 0,060 0,069
0,054
0,050 0,038 2,040
DSPMD Kabupaien Swnedaug Badan Kcuangan Dacrah Kabupaten Sumedang
0,082
0,048 (),069 0.052 0.()48
O,O:l6 L,960
2005 0,115 0,083 0,095 0,079 0,092 0,097 0,102 0;108 0,087 0,09'.l 0,070 0,071 0,090 0,074 0,105 0.078 0,101 0,048 0,064 0,074 0,087 0,051 0,073 0,056 0.051 0,039 2,080
2006 0, 134 0,101 O, I I 7 0,097 0.114 0,120 0,128 0,135 0,108 0.116 0,086 0,087 0,110 0,092 0,127 0,096 0,124 0,060 0,079 0,092 0,107 0,064 0,089 0,068 0.064 0,04& 2,560
86
Pada tahun 2002, Kecamatan Jatinangor merupakan penerima DPD paling besar, yaitu sebesar O. l05% dari APRD Kabupaten, disusul Kecamatan Sumedang Sclatan sebesar 0,086% dan Kecamatan Sumcdang Utara sebesar 0,84%.,
sedangkan Kecamatan Surian yang memiliki jumlah desa paling sedikit yaitu 5 Desa merupakan penerirna DPD paling kecil yaitu sebesar 0.028%. Scmenlara itu, pada tahun 2006, Kccamatan Dannaraja dengan jwnlah desa terbanyak, menerima DPD paling besar yaitu 0,135 persen dari APBD Kabupaten, disusul Kecamatan Jatinangor sebesar 0, 134 persen dan Kecamatan Situraja sebcsar 0, 128%, dan yang paling kecil menerirna DPD adalah Kccamatan Surian sebesar 0,048 persen dari APBD Kabupaten.
Dcsa-desa di Kecarnatan Jatinangor merupakan desa-desa yang menerima DPD cukup besar karcna pajak daerah dan restribusi daerah yang ditcrima dari desa-desa di kecamatan ini besar, perkembangan desa-desa di Kecamatan Jatinangor sciring dengan daerah ini sebagai kawasan pendidikan di Propinsi Jawa Barnt. Desa yang menecima IJl'U paling besar pada tahun 2002 adalah Desa Cintarnulya Kccamatan Jatinangor, yaitu sebesar Rp. 42.676.495,18 dan pada
tahun 2006 adalah Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor sebesar Rp. 98.450.000,-. Sementara desa yang menerima DPD paling kccil pada tahun 2002 adalah Desa Jatibungur Kecaruatan Oarmaraja, yairu sebesar Rp. 15.888.603,31,
dan pada
tahun 2006 adalah Desa Conggeang Wetan Kecamatan Conggeang sebesar Rp. 61.000.000.-.
87
4.2
Model Penelitian Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, untuk menguji hipotesis
adanya pengaruh positif penerimaan daerah berupa Dana Perimbangan Desa terhadap
perrumbuhan
menggunakan
ekonomi
daerah
data Dana Perimbangan
di tingkat
Kecamatan.
pcnulis
Desa per Kecamatari dan PDRB
Kecamatan di Kabupatcn Sumedang, dengan metode panel data, yaitu data gabungan antara data time series dan data cross section. Dalam penelitian ini, metode estimasi yang digunakan adalah mctode Generalized Least Square (GLS) Fixed Effec1 Model (FEM). Metode ini digunakan dengan asumsi OLS dianggap kurang sesuai untuk melakukan estimasi, dan metode ini juga digunakan untuk mengestimasi model yang mengandung
gejala autokorelasi sehingga dcngan meiode GLS ini tidak perlu lagi dilakukan uji autokorelasi. Untuk menentukan metode FixedEffectModel atau Random EffectModel,
sebagaimana yang dikcmukakan oleh Gujarati (2004) adalah dcngan mengikuti kriteria sebagai berikut : I.
Ji.ka I (jumlah time series) lehih banyak dari i (jumlah
CJOSS
set/ion),
kemungkinan terdapat perbedaan kecil pada nilai parameter yang diesrirnasi dengan f'EM. dan REM. Dalam kasus ini, FEM menjadi pilihan yang lebih baik. 2.
Jika i (jumlah cross sections lcbih banyak dari t (jumlah lime series), estimasi dengan FEM dan REM dapat berbcda secara signifikan. Pada kasus
ini, tergantung data cross section yang diieliti sebagai sampel, Jika individu
88
atau cross section dari suatu sampel yang besar tidak dipilih secara random, maka FEM lebih sesuai untuk kasus ini, Jika individu atau cross sec/ion
dari sampcl dipilih secara random, maka !{EM akan lebih sesuai. 3.
Jika komponcn kesalahan individu
E;
dan satu atau lcbih
regresor
berhubungan, maka estimator REM rnenjadi bias, dimana estimator yang diperoleh dari PP.M tidak bias. 4.
Jika i (jumlah cross sec/ion) lcbih banynk dari t (jumlah time .1·cries), dun jika asumsi berdasarkan REM (dimaua data diarnbil secara random dari populasi yang besar), maka estimator l{l.:M lcbih cflsicn dari estimator
fEM. Data cross section yang diikutsertakan
dalam estimasi model pada
penelirtan ini adalah seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sumcdang, Artinya, cross seciinn tidak dipilih secaru random, tellipi melibatkan seluruh anggota populasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penggunaan Fixed Efj'acl Model dnlam penelitian ini adalah sesuai dengan kriteria kedua dari Gujarati (2004).
Untuk
menguji
hipotesis rnengenai adanya pengaruh positif antara
pcnenmaan daerah berupa Dana Pcrimbangan Desa dcngan pertumbuhan ckonomi dacrah di tingkat kccarnatan di Kabupaten Sumcdang digunakan data konkrit. Data dalam penelitian ini rnerupakan data sekunder berupa data panel dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 untuk 26 kecarnatan yang ada di
Kabupaten Sumedang, yang diperoleh dari Iembaga terkait diantaranya Vinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumedang, Badan
89
Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang, Bagian Pemerintahan Serda Kabupaten Sumedang dan BPS Propinsi Jawa Baral. Pengaruh antara penerimaan daerah berupa Dana Pcrimbangan Desa dcngan pertumhuhan ekonomi dacrah di tingkat kecamatan di Kabupaten Sumcdang selama periode tahun 2002 - 2006 diestimasi dengan mcngguna.kan model regresi bcrganda. Perbedaan karakterisrik antar cross section dalam hal ini adalah kecamatan, dcngan metode Fixed Effect Model, dapat terlihat. Dengan rnengasurnsikan, bahwu intcrscp adalah berbeda aritar kecamatan. sedangkan slope-ivy» untuk Dana Pcrimbangan Dcsa sarna antar kecamatan tetapi slope untuk PDRil bcrbcda antar kecamatan.
Dalam cstimasi dengan FEM, dimana intersep berbeda antar
kecamalan, maka digunakan teknik variabel dummy. Model estimasi ini seringkuli disebut dengan Least Square Dummy Variable (LSDV). Adapun model dalam penelitian ini adalah scbagai berikut : PDRB11
= 6a + 6{J DPD1t-1 + (1-
6) PDH/Jit-1
+ Lf~1 r1Di + L~-2 rJ!1P1PDRBr1 ~ D; + OU1
(4.1)
dimana PDRBu
~
PDRB dalam harga konstan tahun 2000 untuk Kccamatan ke i dan tahun ke t
DPD;1_1
-
jumlah Dana Perimbangan Desa untuk Kecamaran kc i dan rahun ke t-I
a, fl, y, µ - koelisien regresi IS
= koetisien penycsuaian
90
PDRBit-t = PDRB dalam harga konstan tahun 2000 untuk Kecamatan ke i dan
tahun ke t-1 D1
-
variabel dummy kecarnatan ke i
U;r
=
error term
4.3 Ilasil Estimasi Pengaruh variabel Dana Perimbangan Desa yang diterima desa-desa dalam satu kecamatan pada tahun sebelumnya dan variabcl PDRB tahun sebelumnya
terhadap variabel PDRB tahun ini di Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari basil estirnasi persamaan (4.1} dcngan mengguriakari bantuan software Eviews 3.0,
dalam Tabel 4.4. Memperhatikan hasil estimasi tersebut, dapat dilihat bahwa DPD tahun sebelumnya mempunyai pengaruh yang posit if dan sigrii fikan terhadap PDRB pada o, scbcsar I%. Dcmikian pula bahwa PDRB tahun sebelumnya mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan tcrhadap PDRB pada (l sebesar I%. Dari Tabel 4.4 berikut, dapat dilihat bahwa nilai intersep berbeda untuk setiap Kecamatan, slope untuk Dana Perimbangan Desa sama antar Kecamatan
tctapi slope untuk PDRB berbeda untuk setiap Kccamatan.
•
91
Tabet 4.4
Hasil Estimasi V AlllM!l;I. DPD?(-1) J>DH0?(-1) PDRB'l(-1)•011 PlllUl'!(· I )•02'1 l'l>R 1)'!(-1 )•03? PDRB'l(· I j•D4'1 PDRfl?(-1 )•D5'l l'DR 11'/( ·I )'T){)'I PDRll?('I )' U7'1 PDRfl?(-1)'08? PDRll?(-1)•09? PDRB?(-1)'010? PORB?(-1)'01 I? PDRCl?!·l)'Dl2? l'DIW?(-1 )'l)l3'1 PDRO?(·l)'Dl4? PORtl?(·I )'015? Pl)~R'i(·l)'Dl6? PORll?(·I )'DI 7? POR.B?(·l)'IJ18? Pl)RU?(-1)'i'JI9? PORll'l(·I )'1)20? PORD?(·I )'OZI? Vf)RH'/(·I )'0221 PORB?(·I )' i'J23? Pl)JU:l'l(·I )'024? Pl)Rll'/(-1 )'1)2S'I
KOEFISlllN
--
1-STATISTIK
3.\HE-06
I0.11792
0.879566 0.l•JMM%
6l.Rl40
0.200726 0.18<>485 0.089055 0.202134 0.203225 0.112870
9.264583
15.77292 ~.928929 15.13262 14.83283 2.155156 1.816150 1.421931 J.875077 3.794431 1,,,2!)()3
0.074434 0.098021 0.098860 0.097(>12 0.1299?? 0.\111.S M02 0.16.11'7
-
5.269960 7.818126 8.262433
0 . .,9372 0.057702 0.120156 CJ.105837
0.037096 0.059575 O.W~)l(•2
0.!01189 0.059o60 0.03%23 0.0.10-103
PROflAUILI l'AS 0.0000
·3.0000 0.0000 0.0000 O.O(JOO 0.0000 0.()()00
0.0000 D.0335
0.0723 0.1581
0.0002. 0.0003 0.12.\S 0.0000
0.0000
U51862 0.405222 2.139890 7.328765
0.0000 0.1238 0.6862 0.03•17 O.<X><Xl
3.360359
0.0011
X.220842 11.75186
0.0000
4.047312 3.068<129
0.0001 0.0028 0.0000
S.592071
0.0000
Pixed Effects (Cross)
c
_JTNGR _CMGG--C _TJGSRl-C RCKLG-C _SSLTN-C SlfTR-C _STRJ-.C: DRMRJ--C WADO--C
-5508.85?
PASEll··C _CMLK--C TJGKRT-C
7502.618 -12510.73
-DHDUA-·C CB(JL--C
-1600 l.27 -1596"20
-17150.94
-
5945.657 I 1'233.13
_JTGDE--C
8861.021 2821>.1'25
TOMO-C
6030.108
-
-
_UJGJY-C
2410.255
_CONGG-·C
9479.290
-1200.328
·303.2876 12629.13
5323.272 2753.873
TJGMnR-C
•I0?.5.~07
CISITU-·C PMUIN--C
4940.812
-GANEAS--C
4168.101
.
1844.901
-JTNNGAJ..-C
4%0.005
_SKSARl··C
- CSRUA--C SUHIA>l-C
5003.574 4322.323 3277.846
92
Rvsquared
0.999994
F-statisnc
306180.9
Prob(F-statistic)
0.000000
Nilai interscp untuk masing-masing kacamatan menunjukknn bahwa dcngan
asumsi tidak rerjadi perubahan pada variabel Dana Pcrimbangan Desa yang diterirna desa-dcsa dalam satu kecamatan pada tahun sebelumnya dan variabcl PDRB tahun scbclumnya, maka pada periode pcnelitian tahun 2002 - 2006, PDRD tahun ini yang tcrtinggi adalah PDRB Kecamatan Tanjungkerta, sedangkan yang terreudah adalah PDRll Kccamatan Sumcdang Utara, Sementara slope PDRR 111h11n scbelumnya yang tertinggi adalah Kccamatan Sumcdang Utara dun yang terrendah adalah Kecemetan Surian, Scbagai cootoh diambil persamaan untuk Ke1:a1m1la11 Rancakalong, sebagui berikut : PORO Rcklg .. 7.502,610
+ 0,00000304DPDt-iRcklg + 0,960621PDRB,_1Rcklg (10,11792)
R-squareu
(4.2)
(62.81406)
0.999994
Dari hasil estimasi model pcnelitian ini dapal dikatakan bahwa : a.
I lasil regresi persarnaan di atas menunjukkao bahwa pada pcriode penclitian
tahun 2002 - 2006. variabel Dana Perimbangan Desa Kccarnatan Rancakalong tahun lalu mcmiliki pcngaruh yang positif terhadap PDRB
Kecamatan Rancakalong tahun ini yang ditandai dcogan nilai koetisien sebesar 0,00000304. Koefisien ini didukung oleb nilai t-statistik sebesar
2,t\87005 yang sccara staiistik signifikan pada taraf 1% karenanya Dana Perimbangan Desa Kecamatan Rancakalong tahun lalu berpengaruh positif
93
dan signifikan tcrhadap variabel PDRB Kecamatan Rancakalong tahun ini pada tingkat keyakinan 9<)0/0. Hal ini berarti bahwa peningkatau pcnerimaan
Dana Perimbangan Desa Kecamatan Rancakalong tahun sebelumnya sebesar
Rp.
l,-,
akan menyebahkan peningkatan
PDRB
Kecamatan
Rancakalong tahun ini sebesar Rp. 3.04 ceteris paribus. b,
Hasi I regresi persamaan di atas juga mcnunjukkan bahwa pada periode
pcnelitian tahun 2002 - 2006, variabel PDRB Kecamatan Rancakalong tabun lalu memiliki pengaruh yr.ng positif terhadap PDRB Kecamatan Raricakalong tahun ini yang ditaodai dengan nilai koefisicn scbcsar
0,968621. Koefisien ini didukung oleh nilai t-staiistik sebesar l l,99745
yang secara statisti.k signifikan pada taraf I% karenanya PDRB Kecamatan RancakaJong lahun lalu berpengamh positif
PDRB Kecamatan Rancakalong tahun ini pada tingkat keyakinan 99%. Hal ini berarti bahwa pcningkatan PDRD Kecamatan
Rancakalong
tahun
sebehuunya sebesar Rp. 1,-, akan menyebabkan
peningkatan
PDRB
Kecarnatan Rancakalong tahun ini sebesar Rp, 0,968621,- ceterisparibus. c.
Dengan melihat Rvsquared yang dihasilkan adalah sebesar 0,999994, bcrarti bahwa sebesar 99,9994% pcrubahan PDRB Kabupaten Sumcdang sclama periode penelitian tahun 2002 - 2006 dapat diteraegkan olch variabel Dana Perunbangan
Dt:lMI
tahun
sebelwnnya
clan variabel
PDRD
tahun
sebelurnnya. Sedangkan sisanya sebesar 0,0006% dipcngaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti,
94
Untuk
mcngetahui
kemampuan
masing-rnasing
Kccarnatan
dalam
mercalisasikan Dana Perimbangau Desa dapat dilihat dari nilai koefisien penyesuaian (o) yang diperoleh dari hasil regresi persamaan (4.1). Nilai kocfisien penyesuaian (I\), akan menjadi petunjuk kemampuan desa-dcsa dalam suatu kecamatan untuk mcrcalisasikan Dana Perimbangao Desa yang diterima oleh desa-desa di kecamatan tersebut. Nilai koefisren penyesuaian (o) dihitung dari koefisicn regresi dari variabel PDRB tahun sebelumnya. dengan formula sebagai berikut :
o=
1-(1
-o)
....................................................
(4.3)
dimana :
0
=
()-&)=
koefisien penyesuaian koefisien PDRB tahun sebelumnya
Tabel 4.5 rnenampilkan nilai koefisien penyesuaian (o) setiap Kecamatan dan dirangking berdasarkan urutan dari Kccarnatan yang memiliki nilai koefisien penyesuaian terbesar. Koefision penyesuaian (o) terletak antara 0 dan 1 (O :5 o < 1) dan harus signifikan secara statistik dengan tanda koelisien adalah positi f. Pada tabel 4 .S, tampak
bahwa
nilai koefisien
penyesuaian
unruk
kecamatan-kecamatan
di
Kabupaten Sumedang cukup kecil yaitu beradu untara 0.007564 dnn 0.120434. Nilai koefisien penyesuaian yang semakin kecil menunjukkan scrnakin rendahnya kemampuan desa-desa dalarn merealisasikan dana yang diterimanya,
95
Tabet 45 Nilai Koefisien Penyesuaian (6) masing-rnasing Kecamatan Di Kabupateu Sumedang Tahun 2002 - 2006
,_
No
Kecamatan
l 2
Surian
J 4
lJjungjaya
5 6
7
a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Wado
Tanj ungkerta Buahdua Tanjungmedar Sukasari Cisarua Jatinunggal Cisitu Darmaraja
_ C.::On&$.ean.g Rancakalong Torno Jatigede Pamulihan Ganeas Cibugel Sirura]a Cimalaka
Paseh Tanj ungsari Jatinang
Surnedang Utara
I I
Kemampuan 0.120434 0.120434 0.120434 0.120434 0.120434 0.08IB8 0.080811 0.070031 0.061374 0.060859 0.046000 0.034632 0.031379 0.022802 0.021574 0.021472 0.019245 0014597 0.007564 -0.038938 -0.042723 -0.066051 -0.078462 -0.0802.92 -0.081700 -0.0827')1
Tingkat Keterlrunbatan 7.3033031 7.3033031 7.3033031 7.3033031 7.3033031 10.9993280 11.3745530 13.2793906 15.2935445 15.4314235 20,7391304 27.8750289 30 8684471 42.8558021 45.3520905 45.5722802 50.9615485 67.5072275 131.205] 824 -26.6818532 -24.4065960 -16.1398162 -13.7450231 -13.4545409 • 13 .2399021 -13.0786076
96
Dengan mengestimasi kemampuan masing-masing Kecamatan dalam rnerealisasikan Dana Perirnbangan Desa, maka tingkat keterlambatan pcmcrintah desa dalarn suatu wilayah kecarnatan dalam merealisasikan dana yang diterima, nilainya berada diantara 7.3033031
dan 131.2051824. .
-
Nilai vane . makin besar
rnenunjukkan tingkat kcterlambatan yang lebib besar. Sebagai contoh, untuk Kecamatan Surian, nilai koefisien penyesuaian sebesar 0, 120434 berarti bahwa kemampuan desa-desa di Kecamatan Surian untuk merealisasikan dana perimbangan desa yang diterimanya berada pada tingkat kcrnampuan sebcsar 0.120434. Sementara tingkat keterlarnbatan desa-desa di Kecamatan Surian adalah sebesar 7 .3033031. Dari Label 4,5 tampak bahwa tcrdapat 5 kccarnatan yang tingkat kernampuan desa-desanya untuk mercalisasikan dana perirnbangan desa c.li atas 0,10 yaitu Kecamatan Surian, Kecarnatan Wado, Kecamatan Ujungjaya. Kecamatan Tanjungkerta dan Kecamatan Buahdua, yaitu masing-masing sebesar O,l.20434. Kemudian 5 kecarnatan yang tillgkrit kemampuannyaJi alas 0,05 yaitu Kecamatan Tanjungmedar scbesar 0,083338,
Kecamatan Sukasari
sebesar 0,080811,
Kecamatan Cisarua sebesar 0,070031, Kecamatan Jatinunggal sebesar 0,061374 dan Kecarnatan Cisitu sebesar 0,060859. Sembilan kecamatan rnempunyai tingkat kcmampuan di atas 0,01 scdangkan 7 kecamatan mempunyai tingkat kemampuan negatif, ySl)g kcmudian penulis kccualikan pembahasannya. Lebih laniut, analisis ckonorni dari hasil cstimasi pcrsamaan (4.1) tersebut
akan diuraikan pada sub bab - sub bab selanjumya
97
4.4
Analisis Kuantitatif
Pcngujian Statistik Scielah uji asumsi k.lasik maka kemudian dilakukan uji signifikansi yairu uji parsial (I-test). uji keseluruhan (f-test) dan besarnya koefisien determinasi (R2).
4.4.1 Uji t-statistik Uji t-statistik dilakukan untuk mengukur signifikansi secara partial antara variabcl indcpenden terhadap variabel dcpcndcn dimana variabel lain dianggap konstan. Uji ini mcmbandingkan antara
t
tabel dengan t hitung, dengan uji dua
arah pada der.tjat kebcbasan (df) dan signifikansi iertentu (a). Hipotesis dalarn penguj ian ini adalah: I le:
Pn - 0.
masing-rnasing variabcl indcpcndcn Lidak bcrpcngaruh terhadap variabel dependen
H1: ~o;eO,
masing-rnasing
variabel
independen
berpengaruh
terbadap varibcl depcnden.
dengan ketentuan sebagai berikut : -
Jika t hirung Jebih besar dari t tabel, maka Ho ditolak, yang berurti bahwa variabel iodepcndcn bcrpcngaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Jika I hi lung lebih kecil dari I tabel, rnaka Ho ditcrima, yang berarti bahwa variabel indepcndcn tidak berpcngaruh secara signifikan lcrhadap variabel dependen
98
Tabel berikut menunjukkan perbandingan untuk pengunan t-statistik, masing-rnasing pada tingkat kcporcayaan 99% (
Degreeof
·-·
Vanabel indepcndcn
freedom (n-k)
ct
DPD,.1 PDRB .. ·
51 51
1% 1% 1%
PDRB1•1 x dummy
51
5%
l label (a, n-k)
10%
hitung
Kesimpulan
2,660
10,11792
2.660
62 Xl40R
Sianifikan S i im I ti kan
2,660
0,405222
2,000 1,671
15,7~2921
l
I
Hubungan antara variabel indcpendcu dan variabcl dependen, berdasarkan tabcl di aras, sccara statistik dapat dijelaskan sebagai berikut : I.
Pada periode penclitian yahun 2002
2006, Dana Perirribangan Desa yang
diterima oleh Desu-desa dulam satu Kccamatan pada tahun scbclumnya berpengaruh positif dan signifikan
(pada a = I%) tcrhadap PDRB
Kecamatan bcrsangkutan pada tahun ini.
2.
Pada periode penelitiun yahun 2002 - 2006. PDRD suatu Kccamatan pada tahun sebelurnnya bcrpcugaruh positif dan signifikan (pada
(l
-
I%)
terhadap PDR.B Kecamatun l.J~rs&igkutiut padu tahun ini. J.
Scmcntara untuk variabel indepcnden PDRB,.1 x dummy seluruh kecamatan, pada periode penelitian yahun 2002- 2006, hasil masing-masing kecamatan berbcda.
Kccarnatan
Wado,
Kecamatan
Uiungjaya,
Kecarnatan
Tunjungkerta dan Kecnmatan Buahdun tidak bcrpcngaruh signifikan terhadap PDRB Kecamatan bcrsangkutan pada tahun ini. Hal ini berarti
99
hahwa koefisien
koefisien
untuk kecamatan-kecamatan
PDRB,.1.
Kecamatan
Darmaraja
tersebut
sama
berpengnruh
dengan
positif
dan
signifikun (pada u - 10"/o) lerhadap PORB Kccamatan bersangkutan pada tahun ini. Kecamatan Situraja dan Kecamatan Cibugel herpengaruh positif dan signifikan (pada a
= 5%) terhadap
PDRD Kecamatan bersangkutan pada
tahun ini. Sementara kecamatan-kccamatan lainnya berpengaruh positif dan signifikan (pada a = I%) tcrhadap PORB Kecarnatan bcrsangkuran pada tnhun ini. Kcndari masing-masing kecamatan mempunyai pcngaruh yang bcrbeda, namun variabel ini tctap akan dilihat kocfisicn rcgresinya untuk membedakan
slope masing-rnasing
Kecamatan
dalam
pcnghtnmgan
kocfisien pcnyesuaiannya.
4.4.2' Uji F-statistik Uji P statistik
secara kescluruhan
dilakukan untuk mengctahui apakah variabel independen
berarti secara statistik dalam mcmpcngaruhi
variahel
dependennya, Uji ini membandingkan antara F tabel dengan F hitung, pada derajat kebebasan (df'= k-1, n-k) dan signifikansi tertcntu (a). Hipotcsis dalam pengujian
i ni adalah: variabel tidak
independen berpengaruh
dependen
secara ierhadap
kescluruhan variabel
100
H1
setidaknya tcrdapat satu
Pn *
0. variabel independcn sccara
keseluruhan berpengaruh terhadap variabel
depcndcn dengan ketentuan sebagai berikur : Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka ~ ditolak, yang berarti bahwa variabel independen secara keseluruhan berpengaruh secara signifikan
terbadap variabel dependen, Jika F hitung lcbih kecil dari F label, maka Ho diterima, yang berarti bahwa variabel independen secara keseluruhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dari basil pengolahao data deogan bantuan software Eviews 3.0 didapatkan nilai F hitung sebesar l 5'.!.090,4. Dengan derajal kebebasan pembilang (k-I =531 =52) dan kebebasan penyebut (n-k = l 04 - 53 = 51) maka didapat nilai F tabel sebesar 1,88 pada tingkat kepcrcayaan 99%. Sehingga F hituug lebih besar dari F label, maka dapat disimpulkan bahwa variabel DPD tahun sebelumnya dan variabel PDRF\ tahun sebelumnya, adanya dummy unmk membedakan intersep dan slope PDRB tahun sebelumnya secara bcrsama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB iahun ini.
4.4.3 Penaksiran Koeflsien Dererminasi {R2) Koelisien
determinasi adalah besarnya pengaruh
peruhahan variahel
indepcndcn rcrhadap perubahan variabel dependen secara bcrsama-sama, unruk mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antara variabel dalam model yang
101
digunakan, Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara 0 hingga I (O
independen semakin tinggi, Dari hasil pengolahan didapat R2 scbesar 0,999994, ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sebesur 99,9994% sedangkan sisanya sebesar 0,0006% diterangkan olch variabcl diluar model.
4.S
Analisis Ekonomi dan Pembahasan
4.5.1 Pengaruh Dana Perimbangan Dcsa terhadap PDRB
Dari basil analisis starisuk di atas diketahui bahwa di Kabupaten Sumcdang pada periode penelitian tahun 2002 - 2006. Dana Perimbangan Desa yang diterima desa-desa dalam satu kecarnatan pada tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB kecamatan yang bersangkutan tahun ini. Hal ini disebabkan oleh karena setiap perubahan dalam pcncrimaan DPD akan menimbulkan
perubahan
dalarn penerimaan
regional.
Perubahan
dalam
penerirnaan regional, dalam ha! ini desa-desa di masing-masing kecamatan, akan
menimbulkan perubahan dalam belaeja desa, yang bcrarti akan mcningkatkan pengeluaran dcsa, Jika pcngcluaran desa bertarnbah akan berakibat pada tingkat kcgiatan
ekonomi di desa tersebut
pertumbuhan
pengcluaran
yang bertambah tinggi, Disarnping
itu
pcmerinrah desa akao barang
mcnirnbulkan efek berantai dirnana pengeluaran pcmcriutah desa juga akan
102
rnendorong permintaan elekrif yaitu pcnnintaan yang disertai kemampuan nntuk rnernbayar oleb sektor rurnah tangga terhadap barang dan jasa yang diproduksi
sektorswasta. Dertambah besamya permintaan efektif dalam suatu pcrckonomian akan mendorong kegiatan ekoaomi sehingga akan bertambah pula tingkat produksi sektor swasta. Hal tersebut dengan sendirinya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di desa tersebut. Hasil ini sesuai dengan pandangan Keynes tentang pentingnya peranan pemerintah dalarn menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Hal ini juga sesuai dengan basil penelitian yang dilakukan Vedder
( 1998) untuk kasus Amerika Scrikat dan bebcrapa negara Eropa pada awal periode pembangunan. Dana Perimbangan Desa diberikan olch Pemerintah Kabupaten Surnedaog sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, untuk rnemberikan keleluasaan kepada pemerintah desa dalam mengelola kcuangan desanya, sehingga bcban Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mernberikan peleyanan
kepada masyarakat dapat berkurang, Daua Perimbangan Desa tel ah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedaog sejak tahun 2002, dan setiap tahunnya rnengalami peningkatan dalam jnmlah manpun perscntascnya dibandingkan
dengan APBD Kabupaten Sumedang. Pcmbcrian kcwcnangan ini diharapkan dapat lcbih clcktif dan efisien meudorong pertumbuhan ekonomi di desa karena desa dipandaug mampu melihat kebutuhan desanya, Pertumbuhan ekonomi di !ingkat desa selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat kccamatan,
103
Dana Perimbangan Desa yang diterima desa-desa dalam suaru kecamatan pada tahun sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ckonomi kecamatan tersebut pada tahun ini melalui pengeluaran pemerintah desa baik yang bersifat konsumsi maupun yang bersifat investasi. Akan tetapi pencairan Dana Pcrimbangan Desa yang dilakukan dalam dua tahap baru dapat di laksanakan pada pertengahan dan akhir anggaran, sehingga kcgiatan yang tel ah direncanakan akan didanai dari Dana Perimbangao Desa baru mulai dilaksanakan pertengahan tahun, sehingga dampaknya tcrhadap pertumbuhan ekonomi di desa dan selanjutnya di tingkat kecamatan baru dapat dirasakan pada tahun berikutnya. Hal ini discbabkan karcna scbagian bcsar sumbcr dana yang digunakan pemerintah desa untuk membiayai kegiatannya adalah bcrsumbcr dari Dana
Perimbangan Desa.
4.5.2 Pengaruh PDRB Tahun Sehelumnya Terhadap I'DRB Tahun Joi Tingkat perrumbuhan dari perekonomian adalah tingkat dimana produk domestik regional bruto meningkat, Secara rata-rata, kcbanyakan pcrekonornian tumbuh beberapa poin perscntasc pcrtahun selama beberapa periodc yang panjang (Dornbusch,
2004).
Perubahan
pada PDRB
diantaranya
dipengaruhi
oleh
tersedianya scjumlah sumber daya yaitu modal dan tenaga kerja sejalan dengan
perubahan perekonomiau, Berdasarkan hasil analisis statistik diketahui bahwa di Kabupaten Sumedang pada periode
penelitian tahun 2002 - 2006. PDRB kecamatan pada tahun
104
sebelumnya berpcngaruh positif clan signifikan terhadap PDRB kecamatan yang bersangkutan tahun ini. Dalam pcrturnbuhan ekonomi, untuk mencapai PDRB yang cukup tinggi, sangat bergantung pada pertumbuhan sektor-sektor lapangan usaha Scharusnya sektor-sektor yang dipacu pcrrumbuhannya adalah sektor yang paling dominan dalarn
pcmbcntukan PDRD Tahun-tahun
sebclumnya. Terjadinya
proses
transformasi antarsektoral dalam perekonornian, dimana scktor-sektor yang tadinya dominan mulai kehilangan keunggulan komparatifnya, sehingga akan rncnycbabkan rcndahnya pcrtumbuhan PORR. Di lain pihak, sektor-sektor yang tadinya kecil peranannya terbadap PDRil Tahun-tahun scbclumnya, mulai menunjukkan perkembangannya, PDRB masing-masing kecamalan di Kabupaten Sumedang selama pcriodc pcnelitian selalu mengalami peningkatan dengan laju pcnumbuhan sckitar 3% 5%. Laju pcrrumbuhan ekonomi seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang yang bemilai positif tersebut
menunjukkan adanya peningkatan kincrja scktor
pcrckonomian di kccamatan seiring dengan meningkatnya perekonomian Kabupatcn Sumedang secara kescluruhan.
4.5.3 Kemampuan Pemerintah Dalam
Merealisasikan
Desa Dalam Suatu Wilay11h Kecamatan Dana
Yang
Oiterima
Untuk
Dapal
Meningkatkan PDRB Di Tingkat Kecamatan Kinerja perekonomian Kahupaten Sumedang sangat rergantung dari kinerja pcrekonomian setiap kccamatan, Masing-masing kecamatan yang tcrdapat di
105
Kabupaten Surnedang memiliki karakteristik perekonomian yang berbeda-beda. Pcrbedaan sumber daya alam dan faktor produksi yung tcrscdia pada masing-
masing kecamatan ruenjadi penyebab utama pcrkcmbangan antara saru wilayah kecamatan dengan kecarnatan lainnya akan berbcda sehingga aktifitas yang tcrjadi dalarn suatu wilayah kccamatan akan membcntuk struktur perekonomian di wi layah terse but Salah satu cara untuk rnengctahui kcmampuan masing-rnasing kccamatan dalam rncrcalisasikan dana perirnbangan desa dapat dilihat dari nilai kocfisicn penyesuaian (15) yang dipcroleh dari husil regresi pcrsamnan (4.1). Nilai Kocfisien pcuyesuaian (15). akan menjadi petunjuk kcmampuan desa-desa dalam suatu
kecamatan unruk mercalisasikan Dana Perimbangan Dcsa yang diterima oleh desa-desa di kecamatan tersebut. Pada tabcl 4.5, tampak bahwa nilai koefisien penyesuaian untuk kccamatankecarnatun di Kabupaten Sumedang sangatlah kecll yaitu berada antara 0.007564 dan 0.120434. Akan telapi untuk beberapa kecamatan yaitu Kccarnatan Cimalaka, Kecamatan Paseh, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sumedang Selatan, dan Kecamatan Sumedang Utara mempunyai koefisien pcnycsuaian (Ii) yang negati [. Memperhatikan
basil
penelitian ini, sementara laju perturnbuhan PDRB untuk kecamatan-kccamatan ini selalu berada di alas laju pertumbuhan PDRB kabupaten dan kontribusinya lerhadap PDRB kabupaten juga selalu baik, rnaka hasil ncgatif ini menunjukkun bahwa terjadi perccpatan pembangunan di kccamatan-kecamatan tersebut dibandingkan pembangunan di kecaruaran-kecamatan lainnya.
106
Nilai
kocfisien
penyesuaian terbesar yairu sebesar 0, 120434
Kecamatan Surian, Kecamatan Wado, Kecamatan Ujungjaya,
yaitu
Kccamatan
Tanjungkerta dan Kecamatan Buahdua, dan yang tcrkecil yaitu sebesar 0.007564 adalah Kecamatan Situraja. Nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan dcsa-desa unruk merealisasikan dana pcrimbangan desa yang diterimanya sangat rcndah. Nilai kocfisicn pcnycsuaian yang semakin kccil mcnunjukkan semakln rendahnya kemampuan dcsa-desa daJam merealisasikan dana yang duerirnanya. Rendahnya kemarnpuan desa-desa dalam mcrealisasikan dana perimbangan
desa dapat dilihal dari pcnggunaan dana tersebut yang scbagian bcsar rncrupakan pengeluaran
rutin
desa.
Sernentara
pcngcluaran
pembangunan
mengandalkan bantuan program-program pembangunan pcmcrintah
masih
kebupaten,
propinsi dan pusat, serta swadaya masyarakat. Terdapat bcbcrapa faktor yang dapat mcnjadi alasan mengapa nilai kocfisien pcnyesuaian untuk kecarnatan-kecarnatan tcrscbut sangat rendah, Pelaksanaan kegiatan di desa-desa yang didanai dari dana perimbangan desa, selain dialokaslkan
lebih
besar
pada
pengcluaran
rutin
desa,
pengeluaran
pcmbangunannya diserahkan kepada unit yang Jcbih kccil dalam hal iui diserahkan kepada masing-masing RW. Dcngan jumlah dana untuk pelaksanaan
kegiatau pembangunan yang terbagi dalam setiap RW, maka jumlah dana yaJtg diterima oleh setiap RW sangat kccil schingga hanya dapat dipergunakan untuk kcgiatan pernbangunan dalam skala kecil dan adakalanya dipergunakun hanya untuk mcmbiayai
operasional perangkat R W. Alokasi dana yang dlperuntukkan
107
untuk peningkatan ekonomi di desa sangat kecil sehingga kegiatan terschut kurang mampu meningkatkan kegiatan ekonorni di desa tersebut.
4.5.4 Tingkat Keterlambatan Pemerintah
Oesa Dalam Suatu Wilayab
Kecamatan Dalam l\lerealisasikan Dana Yang Diterima
Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan desa-desa dalam suatu kecamatan dalam merealisasikan Dana Pcrimbangan Desa, diantaranya: perencanaari dan perumusan kegiatan, ketepatan waktu pencairan dana, kesiapan administrasi, pelaksanaan kegiatan, kcmampuan sumbcr daya
manusia, dan sebagainya, Hal ini mempengaruni pencapaian rujuan pembangunan yang telah direncanakan. Dalam perencanoan, pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan, desa masih banyak berganiung pada kesiapan tingkar kecamatan, sehingga hal tersebut akaa mempengaruhi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pernbangunan serta pembinaan kemasyarakatan di desa. Tabcl 4.6 mcnunjukkan tingkat keterlambatan pemerintah desa dalam suatu
wilayah kccarnatau dalam inerealisasikan keterlambatan
dana
yang diterirnanya, Tingkat
terbesar adalah kccamatan-kecamatan
yang dalam kemampuan
merealisasikan dananya rendah. Ban yak hal yang mungkin mcmpengaruhi kcterlambatan perealisasian dana pcrirnbangan desa, diantaranya adalah keterlambatan peneairan dana dari tingkat kabupatcn
dan
schubungan
dengan
mata
pencabarian
masyarakat
desa di
Kabupaten Sumedang yang sebagian besar adalah peiani, maka waktu
108
pelaksanaan
kegiatan
harus
mcnunggu
warga menyelcsaikan
kegiatan
pertaniannya,
4.6
Jmplikasi Kebijakan Dana Perimbangan Dcsa mcrupakan salah satu bentuk invcstasi Pernerintah
Daerah Kabuparen Sumedang sebngai modal fisik, modal manusia, dan modal sosial, diharapkan dapat mcmberikan manfaat jangka panjang yang lebih Jama dan lebih besar bagi perekonomian dacrah, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupatcn Sumedang datum penernpan Dana Perimbangan Desa mempunyai tujuan unruk (l) meningkatkan penyelcnggaruan pernerintahan desa dalam rangka mclaksanakan pclayanan dun pernberdayaan mnsyarakat; (2) mcningkatknn kemampuan kelembagaan di tingkat desa baik lcmbagu pemerintahnn maupun lcmbaga kcmasyarakatan untuk mcrencanakan, mengelola
proses
periyaluran aspirasl, musyawarah
kcputusan. serta pemberdayaan masyarakat
dalam
pengambilan
dalam rangka pcndayagunaan
lembaga pemerintahan clan lembaga kemasyarakatan secara optimal; (3) mcningkatkan kapasitas kcbcrdayaan rnasyarakat di dcsa; clan (4) rnendorong pcningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, jelaslah bahwa yang menjadi rujuan utama dari pcm bcrian Dana Pcrirnbangan Desa adalah mernberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola
keuangannya dalam polaksanaan
kcgiatan pemcrintahan dan
pcmbangunan di dcsa, Dcngan meningkatnya kinerja pemerintah desa dalam
rnelaksanakan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pcmbangunun di
109
desa, maim diharapkan rnasyarakat desa dapat melaksanakan kegiatannya, terutama kegiatan ekonominya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sehiugga akan rnenggerakkan perekonornian masyarakat di dcsa terscbut, yang kemudian akan menggerakkan pcrckonomian di tingkat kecamatan dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kccamatan. Data-data selama periode penelitian. rnenunjukkan bahwa alokasi Dana Perimbangan
Dcsa untuk sctiap kccamatan rnengalarni peningkatan
tahunnya, dcmikian pula deugan PDRB kccamatan
setiap
yang setiap tahunnya
rnengalami peningkatan, llasil pcnclitian mcnuojukkan bahwa dana pcrimbangan dcsa bcrpcngaruh posirif yang sacga; kecil dau signifikan terhadap Produk Domesrik Regional Brute
Kecamatan Dengan adanya penerimaan dana perirnbangan desa ternyata belum mampu meningkatkan PDR.B kecamatan, muka dibutuhkan penambahan dana perimbangan dcsa yang cukup bcsar agar dapat mcndorong pcningkatan PDRB di kecarnatan. Hasil pcnclitian ini rnenunjukkan bahwa ada faktor lain yang lebih cfektif dalarn mendorong peningkatan PDRR kecamatan.
Hasil penelitian ini mengisyaratkan irnplikasi penting terkait kcbijakan pernbcriun
dana pcrimbangun
dcsa saat iui. Kebijakau pemberian transfer
diindikasikan tidak mendorong desa untuk mcningkatkan kapasitas kcuangannya, tetapi justru scbaliknya,
kctcrgantungan
pemerinrah
desa pada transfer clari
pcrnerintah kabupaten dalam hal ini dana perirnbangan desa semakin rncmbesar. lrnplikasinya,
apabila transfer dari pcmcrinrah kabuparcn kurang bisa diprcdiksi
110
jumlah dao saar pencairannya, maka yang akan mengurangi kernampuan keuangan dcsa. Demikian pula dengan oilai koefisien penycsuaian (o) yang dalarn penelitian mi diidentifikasikan sebagai kemarnpuan desa-desa untuk merealisasikan dana pcrimbangan desa yang diterirnanya, yang berarti bahwa desa-desa mernerlukan waktu penyesnaian yang cukup lama unluk merealisasikan dana pcrimbangan desa. Lamanya waktu pcnycsuaian pemerintah desa dalam mcrcalisasikan dana perimbangan desa antara lain disebabkan karena pemerintah desa lebih banyak mengaloksaikan dana perimbangan dcsa untuk kegiatan-kegiaum rutinn ya. Semcntara olch banyak kalangan, kegiatan-kegiatan rutin ini dinilai tidak efisiensi dalam pemanfaatannya. Dari kcdua kondisi tcrscbut, yaitu kecilnya kontribusi dana perimbangan desa terhadap PDRB kecamatan dan dibutuhkannya waktu pcnyesuaian yang cukup lama, dapat disimpulkan bahwa pemberian dana perimbangan dcsa yang telah dialokasikan oleh Pcmcrintah Kabupaten Sumcdang selama ini kurang efektif Sebagai coruoh, dalarn Keputusan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Perimbangan Desa di Kabupatcn Sumcdang diatur bahwa penggunaan dana untuk belanja publik sekurang-kurangnya 60% dan
untuk belanja aparatur sebcsar-bcsarnya 40%. Bclanja aparatur dan bclanja publik dalam rcncana kcgiat.an desa-desa di beberapa kecamatan pada tahun 2004 mcnunjukkan bahwa walaupun tclah diarur
111
persentase penggunaan dana untuk bclanja publik dan belanja aparatur, desa-desa di sebagian besar kecarnatan masih banyak yang mengalokasikan sebagian besar dananya untuk belunja aparatur. Dari jurnlah dana perirnbangan desa sebesar Rp. 9.758.700,- yang dialokasikan ke dcsa-desa pada tahun 2004, hanya 3,23 % yaitu sebesar Rp. 3 .15.454.000,- yang dialokasikan oleh dcsa untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di dcsa yaitu untuk kcgiatan usaha ekonomi desa-simpan pinjam, modal UP2K. pernbangunan pasar desa, lumbung desa, dan pcnambahan modal koperasi. Selain itu dalam alokasi belanja publik, kegiatan pernbangunan sarana dan prasarana yang benar-benar ditujukan untuk penunjang kegiatan ekonomi hanya scbesar 25,60 % yaitu sebesar Rp, 2.498.502.050,-, yang digunakan untuk kegiaiari pembangunan dan perbaikan jalan, jernbatan, saluran irigasi, saluran air
bersih, goroug-goroug, MCK dan sarana pendidikan, Sementara sebagian besar alokasi ini digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana kcrja pemeri ntahan dcsa seperti pembangunan dan perbaikan kantor desa,
pengadaan rnebeulair, pcngadaan komputer, pengadaau seragam perangkai desa, BPD dan LPM, kegiatan PKK, perjalanan dinas kepala desa, pelatihan dan pembinaan perangkat desa, operasional RPO, I.PM. Hansip, RT, R\V. Sebagian
dari kcgiatan tcrscbut merupakan dijumlahkan
kegiatan
belanja
aparatur,
Apabila
maka kegiatan belanja aparalur dan penunjangnya adalab sebesar
Rp. 6.944.743.950,- yaitu 71,16% Hal lain yang dihasilkan dari pcnclitian ini dan memcrluknn perhatian yang
cukup serius adalah masih tingginya tingkat keterlambatan pemerintah desa datum
112
rnerealisasikan dana perimbangan desa, Tiogkat keterlambatan ini disebabkan oleh keterlambatan perencanaan, pclaksanaan pcncairan dana, pelaksanaan
kegiatan disetiap tingkatan pernerintahan. Tabel 4.7 Tanggal Penetapan Kepurusan clan Peraturan Bupati Sumedang Mengenai Penetapan dan Pedoman Dana Perimbangan Desa Tahun 2002 - 2006 No I
l
2
3
4
5
Peraturan dan Perundang-unclangan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2002 lentang Penetapan Dana Perirnbangan Desa Tahun Anezaran 2002 Keputusan Bupati Sumedang Nomor 14 Talmo 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Perirnbangan Desa di Kabupalen Sumedanz Keputusan l:lupati Sumedang Nomor 6 Tahun ?003 Tentaog Penetapan _Dana PeriJDbangan Desa Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Sumedaog Keputusan Bupati Swnedang Nomor 7 Tahun 2003 Teotaog Pelaksanaan Dana Perimbangan Desa di Kabunaten Sumedanz Keputusan Bupati Surnedang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Perimbangan Desa di Kabupaten
T anggal ditctapkan l Mei 2002
I Mei 2002
3 Pebruari 2002
3 Pcbruari 2002
29 Maret 2004
Sumedana
Bupati Sumedang Nomor 11 Tahun 2004 T entang Penetapan Dana Pcrimbangan Desa T ahun Anggaran 2004 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Perimbangan Dess di Kabupatcn Sumedang Peraturan Bupati Sumedang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Psngalokasian Dana Perimbaogan Desa Talmo Anggaran 2005 Peraruran Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pcodayagunaan Dana Alokasi Desa Umum Keputusan
6 7 8
9
di Kabuparen Sumedana Peraturan Bupati Sumedang Nomor I : Tabon 2006 Tentang Penetapao Dana
29 Maret 2004 14 April 2005 14 April 2005
6 Maret 2006
-
10
Alokasi Dcsa llmuru Tahuo Anaearan 2006
6 Maret2006
-
-=
lB
Di lingkat kabupaten, penetapan besaran jurnlah dana perimbangan dcsa dan pedoman pelaksanaan dana perimbangan desa setiap tahunnya. rata-rata baru
dapat ditetapkan pada bulan Maret, sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.7. Setelah penetapan bcsaran dana dan pedoman pelaksanaan barulah di tingkat kecarnatan clan desa dilaksanaan
penyusunan daftar rencana kegiatan dan
pcrsyaratan-pcrsyaratan pencairan yang harus diajukan kc tingkat kabupaten, yang tentu saja merncrlukan wakru,
Pemerintah Kabupaten Sumcdang secara terus menerus pernbenahan dalam
melakukan
penyusunan tata laksana pcncairan dann, pelaksanuan
kcgiatan, Jan pcrranggungjawabannya. Dengan dernikian tingkat keterlarnbatan desa-desa dalam merealisaslkan dana pcrimbangan dcsa dapat dikurangi.
V
BAB
KESIMPULAN DAN REKOJ\-IENDASI KEDIJAKAN
5.l
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pcmbahasan mengenai pengaruh Dana
Perimbangan Dcsa terhadap PDRB Tingkat Kecamatan diperoleh beberapa kcsirnpu Ian scbagai berikut :
I.
Dalam pcriodc tahun 2002 - 2006, dana perimbangan desa yang diterima dcsa-dcsa dalarn satu kccamatnn pada tahun scbolumnya dalam pcriodc
penelitian secara parsial memiliki pengaruh yang positif yang sangai kecil dan signi fikan terhadap peningkatan PDI~ H kecamatan hersangkutan puda tahua ini, Hal ini rnenunjukkan
bahwa dibutuhkan penambahan dana
perimbangan desa yang cukup besar agar dapat mendorong peningkatau PDRB di kecarnatan. Dari hasil penelitian ini, dapat dililiat bahwa ada taktor
lain yang lebih efektif dalam mendorong peningkatan PORR kecamatan. 2.
Hasil perhitungan nilai koefisien penyesuaian (o) dari dana pcrimbangan desa rnenunjukkan
banwa
desa-dcsa di scbagian bcsar kccarnatan
membutuhkan waktu penyesuaian yang cukup Jama. 3.
Kondisi kecilnya kontribusi dana pcrimbangan desa rerhadap PORR kecamatan dan dibutuhkannya waktu penyesuaian yang cukup lama mcnggambarkan kurang cfcktifnya pcmberian dona perimbangnn desa yang
telah dialokasikan oleh Pemerintah Kabupatcn Sumcdang sclama ini.
114
115
5.2
Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan hasil pcnelitian ini, penulis dapat rnenyampaikan rekomendasi sebagai implikasi kebijakan yang pcrlu diambil olch Pcmcrintah Kabupaten Sumedang, yairu :
I.
Besaran dana perimbangan desa secara nominal bukan satu-satunya yang menentukan besamya pengaruh dana perimbangan desa terhadap PDRB tetapi juga tcrgantung pada alokasi dan penggunaan dari dana tersebut,
sehingga diperlukan adanya proses pcrcncanaan yang obyektif untuk menetapkan pengalokasian anggaran, dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diperlukan adanya
upaya pcngcndeliea/pcngawasan dari pcngguriaannya. Salah saru upaya dalam ha! terscbut adalah dengan lcbih mengarahkan penggunaan dana
perimbangan desa untuk menggali sumber-sumber potensi desa/kelurahan di dalam merigarahkan perekonomiari dan menciptakan kondisi kondusif bagi dunia usnha. Untuk diperlukan pengawasan unruk mencermati pola penggunaan dana perimbangan desa, apakah berkaitan Iangsung dengan peningkatan pclayanan publik atau pada kcgiatan-kcgiatan rutin yang sclama
ini oleh hanyak kalangan dinilai terjadi inefisiensi dalam pcmanfaatannya. 2.
Kebijakan Dana Perimbangan Dcsa perlu dikaji unruk rnencari format.
pendistribusian yang lcbih baik. Perlu dilakukan pembenahan lebih lanjut dalam penyustu1an tata laksana pencairan dana. pclaksanaan kcgiatan, dan pertangguugjawabannya. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dacrah
agar meningkatkan kualitas sumber daya rnanusia balk di tingkat desa
116
maupun di tingkat kecamatan melalui pelatihan-pelatihan serta melakukan pembenahan dalam penyusunan prosedur pencairan dana, 3.
l'cnclitian ini tidak memasukkan variabel lain khususnya variabel-variabel
karakteristik sosial ekonomi masyarakat dan juga variabel spasial untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perturnbuhan ckonomi di tingkat kecamatan. Oleh karena itu karni sarankan kepada perieliti bcrikutnya, yang bcrminar untuk rneneliti topik yang sama, agar rnemasukkan variabelvariabel tersebut scbagai variabel pengendali dalam penclitian.
Kami
sarankan pula untuk melakukan penelitian dengan periodc pcnClitian yang lcbih panjang schingga didapatkan hasil yang lebih optimal.
DAFTAR PIJSTAKA
A.
Buku Literatur
Audrie K. Warduna, (2005). "Evaluasi Terhodap Dana Perimbangan Desa di
Kabupaten Sumedang, Suatu Studt tentang Dana Perimbangan Desa di KecamtranJatinangor Kabupaten Sumedang", Tcsis Program Pascasarjana Sckolah Tinggi Pemenntahan Dafam Negeri, tidak dipublikasiknn. BaJo-Rubio, Oscar, Carmen Diaz Roldan dan Dolores Montavcz Garces, (1999), "Fiscal Policy and Growth Revisited: The Case of The Spainsh Regions", Congress of the European Regional Science Assosuulon, Dublin, August. Davoodi, l lamid dan llcng-fu Zou. (1998). "Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross= Country Study". Journal of Urban Economics.
Dornbusch, Fisher, Stanley Fischer don Richard Startz, (2004). "Makroekonomi", PT. Media Global Edukasi, Jakarta. Dumairy, ( 1996), "Perekonomtan Indonesia ", Cetakan Kelima, Penerbit Hrlangga, Jakarta. Faisal
Basri, (2002),
"Perekonontian Indonesia, Tantangnn dan Hampon bag!
Kebongkitan Ekonomi Indonesia '", Penerbit Erlangga, Jakarta. Fredian Tonny Nasdian, (2008), "Posisi Kccamatan : S11at11 Analisi« dari Perspektif Kelembagaan", Project Working Paper Series No. 02, Pusat Studi
117
118
Pembangunan Pertanian
LPPM-lPB dan Democratic Reform Support
Program lJSAID, Bogor. Gujarati, Demodar, (2004) ... Basic Econometric ... Fourth Edition, The McGraw-Hill Companies. Hadi Sasana, (2006}. "Analisis Dampak Transfer Pamcrtntah Terhadap Kinerja Fis/cal di Kabupaten/Kota Propinsi Jawu Tengah d11/11m Peluksanaan Desentraltsasi Fiskal", J11rnaT Ekonomi Pembungunan Volume 7 Nomor 2,
Desernber. Haryo Kuncoro, (2007). "Fenomena Flypaper Effec! pada Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kota
01111
Kabupoten di Indonesia", Si111posiu111
Nasional Akuntansl X, lJnhas Makasar, 26- 28 Juli. Ishikawa, Noriko dan Mototsugu Fukushige, (2006). "impact of Tourism and Fiscal Expenditure on Remote Islands in Japan : A Panel Data Analysis",
Discussion Papers in Economics and Business, Japan, Juli. Jhingan, MI,,, (2004), "Ekonomi i'embangunan dan Perencanaan ", penerjemah D.
Guritno Edisi Penama Cetskan kcsepuluh, PT. Raja Grafindo Pcrsada, Jakarta. Jin, Jing dan Heng-fu Zou. (2002)... Fiscal Decentralization and Economic Growth in China", The World Bank.
119
Koursoyiannis, A. (1977). "Theory of Econometrics, An Introductory Exposition of Econometric Methods", Second Edition,
The Macmillan
Press LTD.
London.
Lincolin Arsyad, (2004), "Ekonomi Pembangunan ", Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Sckolah Tinggi llmu Ekonorni YPIO\ Yogyakarta.
Lincolin Arsyad,
(2005),
"Pengantar Perencanaan
Pemb1111g1111011
Ekonomi
Daerah", Edisi Kedua, Cetakan Pertama, OPf'E liGM Yogyakarta. Kweka, Josaphat P. dan Oliver Morrissey, (2000). "Oovemment Spr:11di11g and Economtc Growth in Tanzania, 1965-1996", Credit Research Papers, United Kingdom. May. Mudrajat
Kuncoro. (2004). "Otonoml don Pembangunan Daerah, Reformasi, Porcncanaan, Strategi don Peluang ··, Pcnerbit Erlangga, Jakarta.
Musgrave, Richard A. dan Peggy D. Musgrave. ( 1989). "Public Finance in Theory 011d Prac11,·11··,McGraw - Hill Book Company, Singapore.
Priyo I lari Adi, (2006). "IlubunganAntara Pertumbuhan Ekonomi Uaerah. Belanja Pembangunan don Pendapatan Asli
Daerah",
Simposium
Nasional
Akuntansi 9 Padang, 23 - 26 Agustus,
Rach mat Hendayana, (2006). "Penggunaan "Partial Adjustment Mode!" sebagai Alternatlf Alai
Analisis
Daya Suing Komoditas Pertanian dalam
Perdagangan International", Balai Teknol.ogi l'ertanian Begor.
f>engkajian dan
Pengembangan
120
Sadono Sukimo, (19RS). "Ekonomi Pembangunan", Jakarta, LPFE-Ul Sadono Sukirno, (2006), "Ekonoml Pembangunan, Proses, Masalah. dan Dasar Kebijakan, Edisi Kedua", Cetakan Kesatu, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta Samuelson,
Paul A. dan William D. Nordhaus, (2005, "Economics ", Edisi
McC.raw-Hill
18
lnternstional Edition, New York.
Slack, Enid, ( 1980). "local Fiscal Response lo Intergovernmental Transfers",nre
Review of Economics and Statistics, Volume 62, No. 3, Agustus .. Silver, Christhoper, I wan J. Azis, dan Larry Schoeder. (200 I). "Intergovernmental
Transfers and Decentralization in lndoncsio", Bulletin of Indonesian Economic Studie« Volume :17 No. 3. Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2002). "Pembangunan Ekonoml di Dunia
Ketiga", Edisi Kedelupon, Ji lid Saru, Pcncrbit i;rlangga, Jakarta Vedder, Richard
K. dan Lowell
E. Gallaway, (1998).
"Government Size and
Economic Growth .., Joint Economic Committee. Yuyun Wirasasmita. ( l 994). "Analisis Keluyakan dan Dampak Makro R.APBN 199411995", Jarinangor, tidak dipublikasikan.
121
B.
Peraturan dan Perundang-undangan
Keputusan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Penetapan Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2002 Kepurusan Bupari Surnedang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pclaksanaan Dana Pcrimbangan Desa di Kabupatcn Sumcdang Keputusan Bupati Sumedang 1'/nmnr 6 Tahun 2003 Tentang Penetapan Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Sumcdang Kcputusan Bupati Sumedong Nomor 7 Tahun 2003 Tcntang Pelaksanaan Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Sumedang Keputusan Bupati Sumcdang Nornor 10 Tahun 2004 Tentang Pcdornan Pclaksanaan
Dana Perirnbangan Dcsa di Kabupatcn Sumedang Kcputusan Bupati Sumedang N<>mor 11 Tahun 2004 Tentang Penetapan Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2004 Pcraturan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2005 Tmtang Pedornan Pelaksanaan
Dana Perimbangan Desa di Kabupaien Surnedang Pcraturan Bupati Sumedang Nomor 8 fahun 2005 Tentang Pengalokasian Dana Perirnbangan Desa Tahun Anggaran 2005 Peraturan
Bupati
Sumedang
Nomor
10 Tahun 2006
Tentang Pedornan
Pendayagunaan Dana Alokasi Dcsa Umum di Kabupaten Surnedang Pcraurran Bupaii Surncdang Nomor 11 Tahun 2006 Tenlang Penetapan Dana A lokasi Desa tJmum Tahun Anggaran 2006
122
Peraturan Bupati Surnedang Nomor 15 Tahun 2007 Tcntang Dana Alokasi Desa Um.um di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2007 Peraruran Daerah Kabupaten Sumcdang Nornor 5 l Tahun 2001 Tentang Dana Perimbangan Desa Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 72 Tahun 2005 Tentang Desa,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
123
l.arnpiran
PRODUK DOMESTIK RE(HONAI. BRUTO PER KECAMATAN DI KABUPATEN SUMED,'\.NG ATAS [)ASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 TAHUN 2002 - 2006 NO
I
KLCAMATAN
2002
2003
2004
2oos•
2006••
I
Jatinangor
464,906.64
486,025.00
510,223.65
536,189.01
563,913.18
2
Cimanggung
415,501.30
432,952.13
453,824.74
475,605.00
498,935.38
3
Tanjungsari
221, 122.66
230,998.13
241,875.95
254,000.77
266,780.41
4
Rancakaloug
116,879.26
121,125.54
126.001.82
IJl,087.90
135,566.95
5
Sumedang Selatan
360, 117.75
313,182.7.S
327,247.93
34J,i42.39
360,314.27
6
Sumedang Utara
432,373.22
4~1,449.30
473,006.40
496,734.28
521.869.88
7
Situraja
170,253.25
175,457.84
181,246.24
188,251.10
194,019.87
8
Dsrmaraja
146,822.7 I
151,777.10
157,606.84
163,850.52
168,933.64
9
Wudo
159,057.26
164,409.21
171,205.05
I 78.328.05
184,062.29
10
Jatigcde
72,996.59
77,302.59
80,181.53
~2,656.45
II
To mo
111,253.87
I 15,512.KJ
119,357.26
123,943.44
128,356.81
12
Ujungjaya
134.573.38
138,214.52
143,:n~.79
148,932.16
153.416.00
13
Conggeang
140,727.80
145,956.12
151.478.06
157,437.61
162,766.67
14
Pnseh
130,009.31
134,854.59
140,261.19
146,651.23
152,709.4~
IS
Cimalak«
207,717.39
216,352.25
225,551.46
236.212.38
246,600.55
16
Ta1\ju11gkc1fo
129, 745.33
134,554.92
139.912.00
145,489.78
149,897.73
17
Buahdua
172,091.86
176,599.85
184,414.YJ
IY'l,WY.77
198,514.45
18
Cibugel
65,317.32
67.J08.20
69.838.08
72.674.81
74,891.33
Tanjungmedar Cisitu
37,459.61
38,867.07
40,487.06
42,113.70
43,723.37
57,788.13
59,609.99
62,013.85
64,525.06
66,631. I 9
21
Pamulihan
78,422.68
81,437.26
85.161.50
89.001.88
92,587.02
22
Gancas
42,586.45
43,947.74
45,651.76
47,509.68
49,235.56
23 24
Jatinunggat Sukasari
58.507.24
60,562.01
62,583.29
64.872.14
67, 116.92
45,775.35
47,577.04.
49.305.41
51.318.52
53,0~4.96
44.058. 10
45,643.01
47,449.97
49,352.47
51,008.25
23,356.17
24,093.19
24.992.60
25,895.40
26,6R3 ..59
J9
I
20
I
25
Cisarua 26 Suri an Kctcrangan :
Angka dipcrbaiki • *) Angka sementara Sumber : BPS Propinsi Jawa Baral *)
H,735.32
..
124
Lampiran 2 LAJU PERlUMBIJMAN PORO PER KECAMAI AN DI KAJ3UPATEN SUMEDANG ATAS Di\SAR HARGAKONSTAN TAJ ruN 2000 TA HUN 2002-2006
NO
-
KECAMATAN
2002
2003
2004
2005*
2006**
-
I
Jatinungor
4.42
4.54
4.98
5.09
5.17
2
Cimanggung
4.27
4.20
4.82
4.80
4.91
3
Tanjungsari
4.17
4.47
4.71
5.01
5.0J
4
Rancakalong
3.11
3.63
4.03
4.04
J.42
5
Sumedang Sclatan
4.29
4.49
4.92
4.94
6
Sumcitang Utara
4.33
4.33 4.41
4.78
5.02
5.06
7
Si1uraja
2.42
3.06
3.30
3.86
3.06
8
Dnrmnruja
3.56
3.37
3.84
3.96
3.10
9
Wado
2.76
3.36
4.13
4.16
3.22
10
Jatigcdc
2.31
2.38
3.44
3.72
3.09
11
Torno
3.72
3.83
3.33
3.84
3.56
12
Ujungjaya
2.66
2.71
3.71
3.90
3.01
13
Conggeang
3.54
3.72
:l.91
1J8
14
Paseh
3.65
3.73
3.7R 4.01
4.56
4.13
15
Ciomlaka
4.16
4.25
4.73
4.40
16
Tanjungkerta
-3.92 3.57
3.71
3.98
J.03
17
Buahdua
2.03
2.62
4.43
3.99 4.49
18
2.68
2.74
4.07
4.06
19
Ci bugel ·1 'anjungmedar
3.79
J.76
4.17
20
Cisitu
3.27
3.15
4.03
4.02 4.05
21
Pamulihan
3.87
J.84
4.57
4.5 I
3.26 4.0J
22
Gane As
3. 15
3.20
3.88
4.07
3.63
23
Jatinunggat
3.28
3.34
3.66
3.46
2•1
Sukasari
3.90
3 63
4.08
3.44
25
Cisaruu
3.70
3.51 3.94 J.60
J.96
3.36
26
Surian
J.06
J.16
J.73
4.01 3.61
3.86
4.31
4.52
4.17
SUMED/\NU 3.98 .. Kcterangan : •) Angka dlperbaiki **) Angka scmcntara
Sumber : BPS Proplnsi Jawa Barnt
3.02 3.05 J.82
3.04
125
Lampiran 3 PERBANDlNGAN PERANAN PDRB T AHUN 2002- 2006 SETIAP KECAMATAN Dl KABUPATEN SUMEDANG ATAS DASAR KONSTAJ'l'2000(PERSEN)
NO
SHARE I' UIUl
KECAMATAN
2002
2003
2004
2005*
2006**
I
l
Jarinangor
I l.68
11.76
11.83
I J.90
2
Cimanggung
I0.44
!OAS
10.53
1058
10.63
~"
Tanjungsari
556
5.59
5.61
5.64
5.68
4
Rancakalong
2.94
2.93
2.92
2.91
2.89
5
Sumedang Selatan
754
1 ..58
7.59
7.62
7.68
6
Sumcdang Utara
10.87
10.92
10.97
11.02
7
Situraja
4.28
4.25
4.20
4.18
4.13
8
Uarmaraja
3.69
).67
3.66
3.64
1.60
9
Wado
4.00
3.98
3.97
3.96
3.92
10
Jatigede
1.83
1.81
1.79 I
1.78
1.76
11
Tomo
2.80
2.79
2.77
2.75
2.73
12
L'jungjaya
338
3.34
3.32
3.31
3.27
13
Conggcang
3.54
3.53
351
3.49
3.47
14
Pase h
3.27
3.26
325
3.25
3.25
15
Cimalaka
5.i2
5.23
5.23
5.24
5.25
16
Tanjungkerra
3.26
3.26
325
3.23
3.19
17 18
Buahdua
4.32
4.27
4.28
4.28
Cibugcl
1.64
1.62
1.62
l.61
4.23 1.60
19
Tanjungmedar
0.94
0.94
0.94
0.93
0.93
20
Ci situ
1.45
1.44
1.44
1.43
1.42
21
Pamulihan
1.971
1.97
l.98
1.98
22
Ganeas
J.07
1.06
1.06
23
Jatinunggal
1.47
1.47
1.45
24
Sukasari
1.15
1.15
25
Cisarua
I. II
26
Suri an
0.59
-
Keterangan :
I
I .. diperbaiki
*) Angka .. ) Angka sementara
Sumber : 13PS Propinsi Jawa Harat
12.01
-
11.12
-
I
l.97
1.05
1.05
1.44
1.43
1.14
J.14
1.13
I.II
1.10
1.10
1.09
0.59
0.58
0.57
0.57
-
126
Lampiran 4 UANA PER.IM.BANGAN DESA PER KF.CAMATAN DAN APBD KABUPATEN SUMEDANG T AHUN 2002 - 2006 r
I NO_
KECAMA'J'AN
2002
200}
J3lln1111gor
I 2
"'·™-"'"'
Slt,K.\OM,00
Cu"""Uuns
!AOo4S4J.f2.lt
3",)?t,00000
I
Taaj:mpui
2.J2.J.t1.6f1.1..
4
R1uuoahl-0ns
'93,H0,.226.66
s
Suone
6
l
20!,S
lOC•
2006
""'"""'°"·°'
6~.S?Ottl00.00
979.650,00000
lt6,Cl4,D()0.00
4;-1,690,000.00
7)6,&SO,000 00
4t.l.Wll*)M
if{,\Ii 1/V'IO 00
~)l,.tl(),000.(l(I
U4,6..0,000(Kl
310.1IOJ*)OO
''°·?II& 000 00
«•.•I0,00000
'I l,J:il>,000 00
m.80l.1160S
4!0.~JtJ)OO.«I
100,6}6,D()O 00
Sll,ll0,000 00
832.2l0.000.DO
Sumooang Uwa
?ti, l l.3,.9Jl.ft.)
•nlil'PIOIO
•11 ,6!J.OOO..OO
llO,l'0,00000
180.010,000 DO
7
SiNfljl
Z40J'2.411.).l
•114,IJ(,CJOO.to
4M,3$0,000..00
SI0,110,000 DO
'J.t,)10,ooouc•
8 p
l)armo.nva
l'6.fll.J.-IJ 6l
$-)),JJC..000.(0
SOl,110.00000
61),490,(1(1(),00
'881"80,000.00
Wia:i(I
l1~161~734,.6l
4:>9.~l.000.(0
@.801,000.00
19',ISO,OOO,OO
'*'·"0.000.00
10
Jati~..de
l16.671,o.lUJ
4\IJll.lMIO
m
l31,0l0,CIOO 00
ft41,1~),tlll(Hl(I
II
Tomo
16l,J4l.)3),11
JM,641,IMOO
.115.617,D()O 00
;9',)S0,000,00
63),720,00000
12
UJU~I)'·
116.4,.,.,,.ln
))?)'11,000 00
J IU'll JIOO 00
404.ll00.00000
6'0,010,000.00
IJ
Ccittggcns
21.lJ•t.JU tA
•1),1"9,0(0 00
4 lJ,149.,()0I 00
~ltl,1(1(),(00.00
lli)l,IUla,000.00
14
p tl.:ICI h
18"111,36119
)'9,91..0COOO
»9.91<,l)()t,OO
•22.0!-0,(l()()OO
mm.ooo.CIO
IS
CinUllaka
~74.J.U,561SO
.at:s.lf..t.00000
191,?00.toOOO
m,161,1,0DODO
16
'l'oaj W\aJcCrta
191.~. 7)111
ll6JOl,O(O 00
)l6,.IOl,ll)(i 00
U I 111) fOO 00
iO,, ~1)1,ll()O
17
l\u"'1duo
l<S I lt,31HS
4'7,I06.000 00
•67.0lli.000.00
l7I ,l.'0.(00 DO
IOS,9l(t,l)()l),D0
18
l:abu,cl
lll.lll,4:U II
221.m,00000
?"1'.ll(l('OO
!7•,9!0,COO 00
•37,940,0',)(),00
19
Tanj11ni;m«111
Ill llUl?Jl
!01.l.ll.OOOIO
JC)t ,OJ111)1..1
Oii
Jet}.}'0,1.0000
m.~l?.<JOO.oo
20
CDitu
11,,&ll.a:19n
"4l)ll).OOOOO
J4l.nll.:tOC•.Clt
424.4!!0,CiOO.OO
674,l~t>.000 0<1
21
Pam11liti:.ri
J 19..l9-•.0t.l.13
"tun.ooo.oi
1Cll,2'1:.•·00
•9,,8f!O.«JOOO
.,._,_, 10.000.Xl
n
0"'1CllS
12.. 7'2.IT.l.67
2.19..00000
239.416.)0(.00
?9l,!llO,OOO00
JM.4~1)000 00
23
Ja1inanu>1
trl,OJ>.050.!6
:Mt.m.000.00
:Mt,lll.lOOoo
!l!J.00.000.00
6'1.4'0.000.00
:Z.4
!Su.kasan
137,ISS,6&1 '6
2.0J~0.000.00
2<0.n<J:)O(Ill
Jli,1-40.COO.OO
SOI ,700,000 •JO
2l
Cis.arua
llJ.197.616.44
lltJll.{1()1).00
m)r1pw.w
1}11,J XI ,000$JO
4i'OhUll.UOU.OO
26
Swuin
?2,261,Ql.7'
111,JSJ.ODOO)
111.}S),OOO 00
?21.).'4>.000.00
)llJ00,000.00
"i,ll~.w.tl,91)\ 10
'-'~.'1(1Q,O()) 00
~.?SJ.1'>0.00C.00
I l,"9~.600.000.00
t•,761,9 ... 000.00
MPll.)69,,aQI:W
~.$11,419.2'0 97
1~2.1.s1.1 tn.4?5Jlo
3
Jund:th
Arno Sumber :
314. 4:SJ.OJ.J,l?l...>4
...
USPMT> Kabupaten Sumedang lladan Keuangan Daerah Kabupatcn Sumedang
.ll 1 JIOO oo
00
127
Larnpiran 5 HASTL PENCiOl.AllAN DATA UENGAN Mt::NUUUNAKAN SOFTW.4RE EVTEWS3.0 Dependent Variable: l'DRB? Method: GLS (Cross Section Weights) Dai~: 11/1.3108 Time: 13: 17 Sample: 2003 2006 Included observations: 4 Total panel observations I 01 White HeterQskcdastici~-Consistenc Standard Errors & Covariance Variable Coefficient Std. Error t-Statistic DPD?(-1) 3.04F.-06 3.0 I !!-07 10.11792 PDRB?(-1) 0.879566 0.014003 62.81406 PORB?(-J)•DI? 0.198896 0.014(132 13.59360 PDRB?( -1 )*02? 0.200726 0.021666 9.264583 PORB?(-1)'03? 0.1364K5 0.011823 15.7?292 PORB?(-1 )*D•I'? 0.089055 0.018068 4.92892? PDRB?(-1 )•D5? 0.202134 0.013357 15.13262 PDRB?(· I )'06? 0.203225 0.013683 14.85283 PORB?(· I )•07? 0.112870 IJ.0523 72 2.155156 'PDRB?(-1 )•US'? 0.074434 0.040984 1.816150 PORO?(· I )•09? 0.098021 0.068\135 1.42193 J POR0?(-1)*O10'1 0.098860 0.025512 J.875077 PORS?(-l)•DI I? 0.097632 0.025730 3.794431 PDRB?(-l)•Dl2? 0.129999 0.083714 l.552903 PDRB?(-l)•Dl37 0.08S802 0.0lb2lSI 5.2699<>0 PDRB?(-i)•DJ4? 0.163157 0.020869 7.818126 PDRB?(-l)•Dl57 o. 159372 o.u I lJ2tS9 8.262433 PDRB?(-i)•Dl6'1 0.057702 0.037182 1.551862 PDRB?(-1)*D17? 0.120156 0.296519 0.405222 PDRB?(-1 )•DI &'I 0.105837 0.049459 2.139890 l'IJK W?(·1)•IJ19'! 0.037096 0.005062 7,328765 PDR B?( -1)*020? 0.0595i5 0.017729 3.360359 POR.B'l(·I )•021·1 0.098962 0.012038 8.220842 PDR!l'I( -1)*022? 0.101189 0.008610 ll.75186 PDR.B?(-1 )*D23'! 0.059060 0.014592 4.047312 PDRB?(-1)*024? 0.039623 0.012913 3.068~29 PDRB'I( ·I )*025'1 0.050403 0.009013 5.592071 F.ixed Effects
JC'NOR--C CMOCi--C
TJGSRl--C _RCKLG--C SSLTN--C
- SUTR--C
STRJ-C _]RMKJ-·C
-( 6001.27 -1596 l.20 -5508.859 7502.6 (8 -12510.?J -1735().94 5945.657
11233.13
Prob. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0335 0.0723 0.1581 0.0002 0.0003 0.1235 0.0000 0.0000 0.0000 0.1238 0.6862 0.0347
o.ouoo 0.0011 0.0000 0.0000 0.0001 0.0028 0.0000
128
WADO--C
_JTGDE-G: _TOMO-C _UJGJY-C CONGG--C _PASEH--C _CMLK--C
_TJGKRT--C
_DHDUA-C _CllGL--C
_TJGl'vIDR--C _CISITU-C _PMLHN--C
_GANEAS--C _JTNNGAL--C _ SKSARl--C
_CSRUA--C SURJAN-·C
Wcigllted Statistics R-sqtilircxl AdjUStcd R-squarcd
S.E. of regression F-srntistic Prob(f·statistic) Unweighted Starislic~ R-squarcd Adj usted R - squa retl S.E. of regression Durbin- Watson stat
8861.021 2826.125 6030.108 2410.255 9479.290 -1200.328 -3032876 12629.13 5323.272 2753.873 4025.507 4940.812 416X.IOI 1844.901 4960.005 5003.574 4122.123 3277.846 0.999994 0.999Q87 583.3766 106180.9 0.000000
Mean dependent var s.n dependent var Sum squared rcsid Durliin-Watson stat
220528.4 162183.8 17356740 3.334900
0.999990
Mean dependcm var S.D. dependent var Sum squared resid
169661.7 137871.5 19974677
0.999979 625.8277 ;.012678
129
Lampiran 6
PERSAMAAN REGRESI lJNTUK 26 KECAMATAN 111 KABUPATEN SUMEDANG
rnRn _Jl'NGR PDRB
-
PDRB _TJG!:RI PDRll _RCKl.C
PDRll _SSL"f'N PDRB
-
SUTR
POR.B _STRJ PURR _ORMRJ PDRJJ
WADO
PDRB
JTC1DF.
POKll _l'UMO l'DRtl _UJGJY PORS
·16001.262
CMGG
CON CC
PORI) _P/\SEI I
-
-
--
-
OJ)OOOOJ04 DPD(:· n
-ll'IGR
·15961.192 + 0.000003!}1 Ul'll(:· I)
<.:MOO
·5508.859 + 0.00000304 OPD(H)
TJGSRI
I
-
7502.618 + O.OOOOOJ04 OPD(t·I) _RCKLC -12510.7'.12 + 0 00100304 DP0(1-I) _SSL'l'N -17350.932 + 0.00000304 OPll(1- I) _SLTR '?45.6'7 - 0.0000031).1 OPD(1-I) _STRJ
-
I .078462PDRll(1-I)
_.TNC1R
1.080292 PDRll(1-I)
CMOG
1.0l>(-.()51 PDRB(l-I)
_TIGSRI
0.968621 rDRB(H)
-RCKLO
l.081700PDRll{1-I) : .082791 J>ORll{1-I)
+
U.W2436PORB(1·l)
_STRJ
!-
-
0.9S4000PDRB\1· l)
-Dl\MRJ \V,\!)0
+
0.9784261'LlRll(1·I)
-
-
2826.12.S + 0.00000.11).1 01'0(1- I)
WAI)() -Jl'GOF.:
•
6(130.109 + 0.0000000.t DPD(l· ll
TOMO
•
0.977198 PDR.B(1·1)
TOMO
-
2~10.m • 0.00000304 OPD(t-11 9479.290 I 0.00000304 DPD(i-1)
_UJGJY
'
0.879S66PDRB(l·I)
!
0.96S368PDR13(t-1)
-1200.328 + 0 00000304 DPD(i-1)
-CMLK
+
lJJGJY -C'ONOO -
l.0127231'DlUl(t· I) _l'/\Sl\M
-
0.0000031).1 DPD(1·I)
_DR.\1RJ
8861.021 - O.OOOOOJOI DPD(1 11
·303.287 + 0.00000304 UP0(1-t l
_C
.. .
0.879S66PDRD(1·l)
I .03R93R l'ORll(1· I)
-
1262Y.12~
I
$)23.272
I
--
402.1.507 • 0.0000031).1 DPO(t· 1 l _TJCMOR + 4940.81) I 0.00000304 OPD(1-I) CISITU t
0.9166621'DRll(t·I) 0.978S281'DRJl(t-1)
PDRB SK SARI = PDRll CSRUA = rORO _SURIAN
U.UOOOOJl).I OPO(t-1) _PMUfN + 1844.902 - 0.000003().t OPD(l· I) _OANEAS • 4%0.006. 0.000003().t OPD(t·l i _J ll>INCJAL + SCOJ.574 + 0.00000304 OPD(l·ll _SKSAIO 4322.323 t 0.000003().t DPD(l-1) _a.RUA +
•
3277.8-16 ~ 0.00000304 Dl'O(.l· 11
Q.879S66POIUl(t· 1)
110Rll .)'JC.Ml1ll
VORll CISllU roR.S • PMLHN
_SlJrR
112)3.129
~ PORO _CMLK PORJ) TJCKRT POR.B _ llHOU/\ PDR.ll _CllGL
-SSl:rN
l'DRD _CANE:/\S PDR.B _ITNNOAl.=
ll.000003().t 0PD(1· I l _TJGKRT 0.00000304 DPO(t·I) _lllit>UA
2753.874 + 0.00000304 l)P0(1· I)
416X.IUI
_JTGDE
_CMLK
0.879S661'DRJl(t· ll
TJGKRT
0.879S661'0RB(t· I/ _fJHUU/\ 0.985403 PDR.B(t·I) _CB(ll,
('U(;l,
t
SURIAN
-
+
_'fJ(;Mf)I{
0.939141 l't)R!J(l·I) _CISl1'lJ l'MLHN
-
0.9807SSPDRlJ(l· I) C.MNEAS 0.938626PDRB(1-I) Jll>INCAL 0.9191891'DRJl(l·I) -SKSARJ 0. YZW6Y l'lll{IJ{t· I) CSRUA
-SURl/\N
