PENGARUH DANA OBLIGASI SYARIAH TERHADAP PENDAPATAN BANK SYARIAH (Periode Tahun 2003-2008) (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia,Tbk)
Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)
Oleh : LU’LUAH MAHMUDAH NIM: 204046102938
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010M
PENGARUH DANA OBLIGASI SYARIAH TERHADAP PENDAPATAN BANK SYARIAH (Periode Tahun 2003-2008) (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia,Tbk)
Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Oleh : LU’LUAH MAHMUDAH NIM: 204046102938
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010M
PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi yang berjudul PENGARUH DANA OBLIGASI SYARIAH TERHADAP PENDAPATAN BANK SYARIAH (Periode Tahun 2003-2008). (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia,Tbk), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 17 Desember 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam). Jakarta, 17 Desember 2010 Mengesahkan, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM NIP. 195505051982031012
PANITIA UJIAN MUNAQASYAH Ketua
: Drs. Djawahir Hejazziey, SH., MA NIP. 195510151979031002
(.……................)
Sekretaris
: Drs. H. Ahmad Yani, MA. NIP. 196404121994031004
(……………….)
Pembimbing : Dr. Hasanudin, M.Ag. NIP. 196103041955031001
(……………….)
Penguji I
: Drs. Burhanuddin Yusuf, MM. NIP. 195406181981031005
(……………….)
Penguji II
: Drs. Heldi, M.Pd. NIP. 196304141993031002
(……………….)
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 17 Desember 2010
Lu’luah Mahmudah
ABSTRAKSI
Lu’luah Mahmudah Pengaruh Dana Obligasi Syariah terhadap Pendapatan Bank Syariah (Periode Tahun 2003-2008) ( Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia,Tbk )
Perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat menuntut adanya instrumeninstrumen syariah yang dapat mendukung kemajuan di bidang lembaga keuangan dan perbankan Indonesia. Salah satunya adalah obligasi syariah, pengertian obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Bank Muamalat Indonesia,Tbk menerbitkan obligasi syariah pada tanggal 15 Juli 2003 dengan nama Obligasi Syariah I Subordinasi Bank Muamalat Indonesia,Tbk. Penerbitan obligasi syariah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia,Tbk adalah untuk memperkuat struktur permodalan guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha perseroan. Obligasi syariah yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia,Tbk menggunakan akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dimana pemilik modal hanya menyediakan dana secara penuh dalam suatu kegiatan usaha sedangkan pengelola memberikan jasa yaitu mengelola harta secara penuh dan mandiri pada kegiatan usaha tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dana obligasi syariah terhadap pandapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk.
i
KATA PENGANTAR Bismillahirrahmaanirrahiim Alhamdulillah, tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain rasa syukur kehadirat Allah SWT. Dialah sumber tertinggi spirit, optimisme dan energi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai meskipun melalui proses yang tidak sebentar. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah berhasil mengentaskan kemiskinan umat, kemiskinan etika, moral serta norma-norma agama. Juga para sahabat, keluarganya serta tabiin yang telah memperjuangkan agama Allah SWT dalam berbagai gelombang kehidupan, hingga berakhir dengan kemenangan dan kejayaan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Walaupun tenaga, waktu dan pikiran telah diperjuangkan dengan segala keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, demi terselesaikannya skripsi ini agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat berterimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi Islam. Oleh karena itu, penulis menghaturkan ucapan banyak terima kasih kepada: 1. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda H.Nur Ali & Ibunda Hj. Marhumah yang selalu memberikan curahan kasih sayang serta Kakak-kakakku
ii
dan adikku yang selalu mendukung dan selalu mengingatkan, dan keponakankeponakanku yang lucu-lucu yang telah memberikan curahan cinta dan kasih
sayang sehingga penulis bisa seperti ini, semoga ananda bisa membalas jasa dan kasih sayang keduanya. Dan semoga Allah selalu menyertai kita semua dalam setiap langkah yang kita jalani. 2. Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Dr. Euis Amalia, M.Ag, AH Azharuddin Latif, M.Ag. Yang masing-masing sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Drs. Djawahir Hejazziey, SH, MA. dan Drs. H. Ahmad Yani, M.Ag. Ketua Koordinator dan Sekretaris Koordinator Program Non Reguler Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Dr. Hasanudin, M.Ag. Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini, semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amiin.
6. Drs. Burhanuddin Yusuf, MM. dan Drs. Heldi, M.Pd. Dosen penguji skripsi yang telah membantu penulis dalam melakukan sidang ujian skripsi sehingga penulis memperoleh kelulusan dan memperoleh gelar sarjana ekonomi syariah. Semoga Allah membalas kebaikan bapak dengan kebaikan balasan yang berlipat ganda. Amiin.
7. Bank Muamalat Indonesia,Tbk yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
iii
8. Para Dosen dan Staff bagian perpustakaan Syariah dan Utama yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 9. Teman-teman angkatan PS.D Leni, Nuni, Nia, Yesi, Teh’Anis, Nurhadi, Dona, Dini, Delfi , Dewi, Mella. Sahabat-sahabatku Umiyati dan Riana Dewi serta siapa saja yang membantu dalam penulisan skripsi ini dan
memberikan dukungan serta
semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
Akhirnya, hanya kepada Allah semua amal baik tersebut penulis kembalikan, semoga mendapat balasan yang berlipat ganda. Hanya kepada Allah penulis berserah diri dan memohon RidhoNya dalam menggapai masa depan yang cerah. Amin Demikian sedikit pengantar dan ucapan terima kasih dari penulis. Atas semua perhatian yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.
Jakarta, 17 Desember 2010 H 11 Muharram1432 M
Penulis
iv
DAFTAR ISI
ABSTRAKSI ……………………………………………………………………………. i KATA PENGANTAR …………………………………………………………………. ii DAFTAR ISI ………………………………………………………………………….... v DAFTAR TABEL …………………………………………………………………….. vii DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………… viii BAB I
PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah. ………………………………………………….. 1
B.
Pembatasan dan Perumusan Masalah. …………………………………….. 6
C.
Tujuan dan Manfaat Penelitian. .................................................................... 6
D.
Kajian Pustaka. ……………………………………………………………. 7
E.
Metode Penelitian. ………………………………………………………… 8
F.
Sistematika Penulisan. ………………………………………………….... 15
BAB II A.
TINJAUAN TEORITIS TENTANG OBLIGASI SYARIAH Obligasi Syariah. …………………………………………………………. 17 1. Pengertian Obligasi Syariah. …………………………………………. 17 2. Sumber Hukum Obligasi Syariah. ………………………………….... 20 3. Jenis-jenis Obligasi Syariah. …………………………………………. 23
B. BAB III
Obligasi Subordinasi. …………………………………………………….. 32 GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk.
A.
Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia,Tbk. ………………………… 35
B.
Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia,Tbk. …………………………... 38
v
C.
Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia,Tbk. ……………………. 38
D.
Kegiatan Usaha Bank Muamalat Indonesia,Tbk. ………………………... 42
BAB IV
PENGARUH
DANA
OBLIGASI
SYARIAH
TERHADAP
PENDAPATAN BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia,Tbk). A.
Obligasi
Syariah
Mudharabah
Subordinasi
Bank
Muamalat
Indonesia,Tbk……………………………………………………………... 53 B.
Peran obligasi syariah terhadap pengembangan dana Bank Muamalat Indonesia,Tbk. ……………………………………………………………. 55
C.
Pengaruh dana obligasi syariah terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk. ……………………………………………………………. 57
D.
Perbandingan pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk sebelum dan sesudah menerbitkan Obligasi Syariah. ………………………………….. 65
BAB V
PENUTUP
A.
Kesimpulan. ................................................................................................ 68
B.
Saran. .......................................................................................................... 71
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
vi
DAFTAR TABEL
1. Tabel 1.1
Kriteria Guilford
11
2. Tabel 2.1
Prinsip Dasar Pembagian Hak dan Kewajiban dalam
25
Obligasi Syariah Mudharabah 3. Tabel 2.2
Prinsip Dasar Pembagian Hak dan Kewajiban dalam
28
Obligasi Syariah Ijarah 4. Tabel 4.1
Pendapatan per Triwulan Bank Muamalat
57
Indonesia, Tbk dari Hasil Penerbitan Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi Tahun 2003-2008 5. Tabel 4.2
Pendapatan Per Triwulan Bank Muamalat
59
Indonesia,Tbk Tahun 2003 - 2008 6. Tabel 4.3
Output SPSS Model Summary
60
7. Tabel 4.4
Output SPSS Anova
60
8. Tabel 4.5
Output SPSS Coefficients
61
9. Tabel 4.6
Output SPSS Correlations
63
10. Tabel 4.7
Perbandingan Pendapatan Bank Muamalat
66
Indonesia,Tbk Sebelum dan Sesudah menerbitkan Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi
vii
DAFTAR GAMBAR
1. Gambar 1 Skema Sukuk Mudharabah
23
2. Gambar 2 Skema Sukuk Ijarah
27
3. Gambar 3 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia,Tbk
39
viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Krisis moneter yang dialami Indonesia beberapa tahun terakhir menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi yang berlandaskan asas keislaman. Sistem ekonomi yang tadinya tidak pernah diperhitungkan dan bahkan cenderung apriori untuk menyebutnya, sekarang merupakan sistem alternatif yang diharapkan sebagai sistem yang dapat menyembuhkan perkembangan ekonomi Indonesia yang sedang mengalami goncangan dalam krisis ekonomi dan moneter. Banyak pihak yang merasa terdorong termasuk para pelaku ekonomi untuk mengembangkan sistem keuangan syariah. 1 Dampak positif yang berkenaan langsung dengan sistem ekonomi Islam dari gejolak krisis ekonomi dan moneter yaitu menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syariah menjadi tinggi, hal itu dibuktikan dengan semakin banyaknya animo masyarakat dalam menyimpan dan menginvestasikan dananya pada lembaga keuangan syariah. Hal ini mengakibatkan para bankir tertarik untuk membuat atau membuka cabang baru yang bergerak di bidang syariah, didukung pula oleh UU perbankan Indonesia yang memberikan peluang untuk membuka bank dengan dual banking system yaitu berdirinya secara berdampingan antara bank berbasis bunga dan bagi hasil. Yang mengatur tentang sistem keuangan syariah secara komprehensif atau UU yang mengatur masing-masing lembaga keuangan syariah.
1
Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, ( Jakarta: Alvabet, 2000), Cet. ke-3 h.7.
1
2 Pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah, memberikan harapan bagi perkembangan pasar modal yang dilandasi prinsip-prinsip syariah. Ada keterkaitan yang erat dalam upaya pengembangan lembaga keuangan syariah dengan pasar modal syariah. Lembaga keuangan syariah membutuhkan penempatan portofolionya pada pasar modal syariah dengan saham yang halal dalam obligasi syariah.2 Perkembangan itupun tidak hanya pada bidang perbankan saja, tetapi di bidang lainpun mengalami perubahan yang signifikan sebagai proses simbolisasi kemajuan ekonomi yang berlandaskan syariah. Diantaranya adalah asuransi dan pasar modal juga menerapkan sistem syariah tersebut. Di dalam pasar modal ditandai dengan dimunculkannya instrumen keuangan syariah yang berupa obligasi syariah. Obligasi merupakan salah satu instrumen pasar modal syariah, disamping saham syariah dan reksadana syariah. Pada awalnya banyak kalangan yang meragukan keabsahan dari obligasi syariah. Mengingat obligasi merupakan surat bukti kepemilikan hutang, yang dalam Islam sendiri melakukan transaksi atas surat tersebut tidak diakui. Namun demikian, sebagaimana pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan prinsip syariah tetap menghimpun dan menyalurkan dana tetapi tidak dengan dasar bunga, demikian juga adanya pergeseran pengertian pada obligasi ketika ia menjadi obligasi syariah. Mulanya dikenal sebagai instrument fixed income karena memberikan kupon dengan bunga tetap (fixed). Kemudian dikembangkan juga obligasi dengan kupon bunga mengambang (floating) sehingga bunga yang diterima pemegang obligasi tidak lagi tetap. Dalam hal obligasi syariah, selain memiliki konsep baru (bukan lagi
2
Sofiniyah Ghufron, Konsep Dasar Obligasi Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005), h.12.
3 merupakan surat utang) tingkat pendapatan dalam obligasi syariah berdasarkan kepada bagi hasil atau margin atau fee. 3 Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil /margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.4 Pasar modal di Indonesia dimulai ketika pemerintahan Hindia Belanda mendirikan bursa efek di Jakarta pada akhir tahun 1912. Efek-efek yang diperdagangkan dalam bursa ini terdiri dari saham-saham dan obligasi yang diterbitkan perusahaan milik Belanda yang dioperasikan di Indonesia dan obligasi pemerintah Hindia dan efek-efek Belanda lain. Pendirian bursa efek di Jakarta tersebut diikuti dengan pendirian bursa efek di Semarang dan di Surabaya pada tahun 1925. Bursa efek tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat. Namun dalam perkembangan selanjutnya, aktivitas bursa efek tersebut terhenti akibat pecahnya perang dunia kedua. Selanjutnya pada masa kemerdekaan, bursa efek Indonesia kembali diaktifkan dengan memantapkan keberadaan bursa efek tersebut. Memasuki dekade 1970-an, pemerintah mulai kembali melakukan usaha pengaktifan pasar modal Indonesia sejak 10 Agustus 1977 dengan membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) yang kemudian sejak tahun 1991 berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. 5 Obligasi rupanya telah menjadi alternatif investasi yang semakin menarik dan prospektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan yang melakukan emisi obligasi. Dalam hubungan dengan bisnis investasi syariah, keberadaan 3
Sofiniyah Ghufron, Konsep Dasar Obligasi Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005), h.13. Ghufron, Konsep Dasar Obligasi Syariah, h.17. 5 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan , (Jakarta: LP-FEUI, 1999), h.197. 4
4 obligasi yang sesuai dengan prinsip syariah mutlak diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan berinvestasi para investor muslim khususnya dan investor lain pada umumnya. Obligasi syariah merupakan langkah kreatif untuk menghindari riba serta memanfaatkan potensi pasar investor muslim. Sebagai instrumen baru perlu adanya upaya sosialisasi bentuk, pola, dan mekanisme obligasi syariah dan bagaimana prospek obligasi syariah ke depan dalam bisnis permodalan di Indonesia. Agar obligasi syariah terhindar dari praktek-praktek spekulatif dan ribawi, maka perlu adanya nilai-nilai Islam sebagai pedoman bagi kaum muslim untuk menghadapi kenyataan saat ini. Dimana Islam dan umatnya dihadapkan pada abad modernisasi dan ilmu pengetahuan sehingga terjadi pergeseran nilai-nilai pada masyarakat. Untuk itulah para ilmuwan, para ulama serta peminat studi keislaman gigih mengerahkan kemampuan intelektualnya. Dengan menjawab kegelisahan para pelaku ekonomi muslim yang ingin berbisnis sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) merasa perlu mengeluarkan fatwa tentang obligasi syariah karena dalam Al-Qur’an ditegaskan bahwa riba itu adalah haram. Sedangkan obligasi yang ada pada saat itu hanya obligasi konvensional berbasis bunga yang ternyata tidak bisa memecahkan masalah dalam perekonomian. 6 Karena DSN merupakan badan yang memiliki tugas untuk menumbuhkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian dan juga bertugas mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah. DSN MUI mengeluarkan beberapa fatwa terkait dengan obligasi syariah tersebut antara lain Fatwa DSN MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002, Fatwa No.33/DSN-MUI/IX/2002 dan Fatwa No.41/DSN6
Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. ke-4, h.202.
5 MUI/III/2004. Tentunya para anggota DSN dalam merumuskan fatwa tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan, baik dalam hal penerapan maupun mekanisme, sumber hukum serta kemaslahatan obligasi syariah ini. Perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat menuntut adanya instrumeninstrumen syariah yang dapat mendukung kemajuan di bidang lembaga keuangan dan perbankan Indonesia. Salah satunya dengan menerbitkan obligasi syariah ke pasar modal. Seperti penerbitan obligasi syariah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Obligasi syariah yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia, Tbk menggunakan akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola, dimana pemilik modal hanya menyediakan dana secara penuh dalam suatu kegiatan usaha sedangkan pengelola memberikan jasa yaitu mengelola harta secara penuh dan mandiri pada kegiatan usaha tersebut. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dalam menerbitkan obligasi syariah ke pasar modal bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha perseroan. Selain itu, diharapkan memberikan keuntungan yang signifikan dan berdampak pada peningkatan pendapatan bagi Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul “PENGARUH DANA OBLIGASI SYARIAH TERHADAP PENDAPATAN BANK SYARIAH” (Periode Tahun 2003-2008) (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia,Tbk).
6 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Agar permasalahan dalam penelitian skripsi ini tidak meluas, maka dalam penulisan ini penulis memfokuskan dan membatasi permasalahan pada obligasi syariah mudharabah subordinasi muamalat tahun 2003-2008 dan menganalisis pengaruh pendapatan muamalat dari hasil penerbitan obligasi syariah. 2. Perumusan Masalah Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis merumuskan terlebih dahulu pada permasalahan kedalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 1. Apa peran obligasi syariah terhadap pengembangan dana Bank Muamalat Indonesia,Tbk? 2. Bagaimana pengaruh dana obligasi syariah terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui peran obligasi syariah terhadap pengembangan dana Bank Muamalat Indonesia,Tbk. 2. Untuk mengetahui pengaruh dana obligasi syariah terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk.
7 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Bagi Penulis, sebagai wadah untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah didapat penulis selama kuliah, serta untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. 2. Bagi Bank Muamalat Indonesia,Tbk diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang obligasi berprinsip syariah dan dapat mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai salah satu instrument pasar modal syariah yaitu obligasi syariah yang kurang dikenal oleh masyarakat serta memahami tentang peran Dewan Syariah Nasional terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia.
D. Kajian Pustaka 1. Judul skripsi “Obligasi Syariah: Studi Analisis Fatwa DSN-MUI” Oleh: Amelia Febriani, Nim: 101046122291. Pembahasan pada skripsi ini membahas tentang Bagaimana Dewan Syariah Nasional dalam merumuskan Fatwa tentang Obligasi Syariah dan yang akhirnya DSN-MUI mengeluarkan Fatwa tentang Obligasi Syariah yang ditetapkannya dalam Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002.7 2. Judul skripsi “Analisis Pengaruh Bid-Ask Spread Terhadap Premi Risiko Harga Obligasi Syariah Ijarah ” Oleh: Taofik Hidayat, Nim: 104046101600. Pembahasan pada skripsi ini membahas tentang seberapa besar pengaruh bid-ask spread terhadap harga obligasi syariah ijarah.8
7
Amelia Febriani, “Obligasi Syariah: Studi Analisis Fatwa DSN-MUI”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005). 8 Taofik Hidayat “ Analisis Pengaruh Bid-Ask Spread Terhadap Premi Risiko Harga Obligasi Syariah Ijarah ” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).
8 Dalam penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Dana Obligasi Syariah Terhadap Pendapatan Bank Syariah” (Periode Tahun 2003-2008) (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia,Tbk). Penulis tidak hanya membahas tentang pengaruh pendapatan muamalat dari hasil penerbitan obligasi syariah tetapi penulis juga membahas tentang peran obligasi syariah terhadap pengembangan dana muamalat dan perbandingan pendapatan muamalat sebelum dan sesudah menerbitkan obligasi syariah.
E. Metode Penelitian 1. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia,Tbk. 2. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang diperoleh peneliti dilapangan mengenai pengaruh dana obligasi syariah terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk dengan melakukan kajian terhadap data dan informasi yang diperoleh serta memberikan penilaian terhadap permasalahan tersebut. 3. Pendekatan Penelitian Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia,Tbk.
9 4. Sumber Data Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu: a. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan hasil penelitian. b. Data Sekunder Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini. 5. Teknik Pengumpulan Data a. Penelitian kepustakaan (library research),
dalam
hal
ini penulis
mengadakan penelitian terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, literatur ini berupa buku, majalah, surat kabar, artikel, internet dan lain sebagainya. Langkah dalam melaksanakan studi kepustakaan ini adalah dengan cara membaca, mengutip serta menganalisa dan merumuskan hal-hal yang dianggap perlu dalam memenuhi data dalam penelitian ini. b. Penelitian lapangan (field research), untuk mendapatkan data-data dan informasi, penulis langsung terjun ke obyek penelitian yaitu pada lembaga yang diteliti, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
10 1)
Interview : dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.
2)
Dokumentasi : mengumpulkan data berdasarkan laporan yang didapat dari perusahaan yang diteliti dan laporan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
6. Tekhnik Analisa Data Tekhnik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis Regresi Sederhana (Simple Regression Analysis) dengan bantuan sistem Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) v.17 for Windows dimana output dari penghitungan SPSS v.17 akan diinterpretasikan dalam bentuk kata-kata. Analisis regresi sederhana digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen y berdasarkan nilai variabel independen x. Analisis regresi juga dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen x terhadap variabel dependen y. Variabel independen x sering disebut sebagai variabel prediktor atau variabel bebas, sedangkan variabel dependen y sering disebut sebagai variabel respons atau variabel terikat.9 Dibawah ini paradigma penelitian pengaruh antara variabel independen x (dana obligasi syariah) terhadap variabel dependen y (pendapatan bank syariah). X Dana Obligasi Syariah
9
h.233.
Y Pendapatan Bank Syariah
Stanislaus S. Uyanto, Pedoman Analisis Data dengan SPSS (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009),
11 Untuk dapat membuat prediksi atau membuat persamaan garis regresi, haruslah ditempuh melalui berbagai perhitungan. Penghitungan-penghitungan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:10 a. Penghitungan korelasi antara variabel independen x dengan variabel dependen y
Dimana; r
: Korelasi antara variabel independen x terhadap variabel dependen y
x
: Dana obligasi syariah
y
: Pendapatan bank muamalat
n
: Jumlah sampel
Nilai koefisien korelasi yang diperoleh dapat ditentukan berdasarkan kriteria Guilford, sebagai berikut:11 Tabel 1.1 Kriteria Guilford
10
Nilai koefisien korelasi
Tingkat korelasi
Kurang dari 0,20
Tidak ada korelasi
0,20 - <0,40
Korelasi rendah
0,40 - <0,70
Korelasi sedang
0,70 - <0,90
Korelasi tinggi
0,90 - <1,00
Korelasi tinggi sekali
1,00
Korelasi sempurna
Burhan Nurgiyantoro, dkk, Statistiska Terapan Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), cet-3, h.275. 11 Ety Rochaety, dkk, Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS ( Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), h.48.
12 Berdasarkan kriteria Guilford diatas maka terlihat bahwa item yang baik adalah item yang mempunyai koefisien diatas 0,20. Nilai koefisien korelasi dapat menghasilkan angka positif (+) atau negatif (-). Jika korelasi menghasilkan angka positif maka hubungan kedua variabel bersifat searah. Artinya jika variabel independent x besar maka variabel dependen y juga besar. Jika korelasi menghasilkan angka negatif maka hubungan kedua variabel bersifat tidak searah. Artinya jika variabel independent x besar maka variabel dependen y kecil. Nilai korelasi berkisar antara -1 sampai dengan 1. Jika nilai korelasi mendekati 1 maka hubungan kedua variabel semakin kuat. Jika nilai korelasi sama dengan 0 maka kedua variabel tidak ada hubungan dan jika nilai korelasi -1 maka hubungan kedua variabel semakin lemah. 12 Keterangan : 1). Nilai r = -1 atau mendekati -1, maka korelasi antara variabel independent x terhadap variabel dependen y tersebut sempurna (kuat sekali) dan negatif. 2). Nilai r = 0 maka korelasi antara variabel independent x terhadap variabel dependen y tersebut adalah lemah (tidak ada hubungan). 3). Nilai r = +1 atau mendekati +1, maka korelasi antara variabel independent x terhadap variabel dependen y tersebut adalah sempurna (kuat sekali) dan positif.
12
Ety Rochaety, dkk, Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS ( Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), h.121.
13 b. Konsultasi tabel nilai-nilai r Product Moment Hasil penghitungan korelasi (r) antara variabel bebas x dan variabel
terikat y
kemudian akan di uji signifikansi dengan t-tabel. c. Penghitungan persamaan regresi linear sederhana, dengan rumus sebagai berikut:
Dimana; Y : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan. a : nilai konstanta b : Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik dan bila (-) maka terjadi penurunan. x : Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.13 Nilai a, dihitung dengan rumus:
Sedangkan nilai b, dihitung dengan rumus:
Untuk menguji apakah hal tersebut nyata atau tidak, dapat menggunakan uji t untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel independent x terhadap variabel dependen y secara individu dengan menggunakan tingkat signifikansi α = 0,05. 13
Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Jakarta: CV. Alfabeta, 1999), Cet-1 h. 204.
14 Hipotesis : Ho : β1 = 0, tidak ada pengaruh antara dana obligasi syariah (x) terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk (y). H1 : β1 ≠ 0, terdapat pengaruh antara dana obligasi syariah (x) terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk (y). Dengan mengambil keputusan : 1). Membandingkan statistik t-hitung dengan statistik t-tabel. Statistik t-hitung < statistik t-tabel, maka Ho diterima. Statistik t-hitung > statistik t-tabel, maka Ho ditolak. 2). Berdasarkan probabilitas : Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak. 14 7.
Teknik Penulisan Adapun teknik penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007”
14
Ety Rochaety, dkk, Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS ( Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), h.136.
15 F.
Sistematika Penulisan Untuk mempermudah penulisan ini, maka disusun sistematika penulisan yang
terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
BAB II
TINJAUAN
TEORITIS
TENTANG
OBLIGASI
SYARIAH
Membahas Tentang Pengertian Obligasi Syariah, Sumber Hukum Obligasi Syariah, Jenis-Jenis Obligasi Syariah dan Obligasi Subordinasi. BAB III
GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk. Pada bab ini menguraikan Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia,Tbk, Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia,Tbk, Struktur Organisasi Bank Muamalat
Indonesia,Tbk
dan
Kegiatan
Usaha
Bank
Muamalat
Indonesia,Tbk. BAB IV
PENGARUH
DANA
PENDAPATAN BANK
OBLIGASI
SYARIAH
TERHADAP
SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank
Muamalat Indonesia,Tbk). Bab ini berisikan tentang Obligasi Syariah I Subordinasi Mudharabah Bank Muamalat Indonesia,Tbk, Peran Obligasi Syariah Terhadap Pengembangan Dana Bank Muamalat Indonesia,Tbk, Pengaruh Dana Obligasi Syariah Terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk,
16 Perbandingan Pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk Sebelum dan Sesudah Menerbitkan Obligasi Syariah. BAB V
PENUTUP Berisikan kesimpulan dan saran.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG OBLIGASI SYARIAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI
A. Obligasi Syariah 1. Pengertian Obligasi Syariah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 32 / DSN-MUI / IX / 2002, “obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil / margin / fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.”1 Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa obligasi syariah merupakan surat pengakuan kerjasama yang memiliki ruang lingkup yang lebih beragam dibandingkan hanya sekedar surat pengakuan hutang. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai akad yang akan digunakan. Seperti akad mudharabah, murabahah, salam, istishna’ dan ijarah. Dalam fiqh muamalah, keberadaan akad-akad tersebut merupakan kategori tijarah yang menghendaki adanya kompensasi. Pemberian kompensasi dapat diwujudkan dalam bentuk bagi hasil pendapatan (revenue sharing) dari akad pertukaran dan atau bagi hasil keuntungan (profit sharing) dari akad persekutuan. Sedangkan qardh sendiri sebagai dasar akad pengakuan hutang, justru tidak termasuk akad yang digunakan dalam instrumen obligasi syariah. Karena hutang merupakan kategori tabarru yang tidak
1
Dr.M. Firdaus NH,dkk, Konsep Dasar Obligasi Syariah (Jakarta: Renaisan, 2005), Cet.1 h.17.
17
18 membolehkan adanya kompensasi. Kecuali kalau memang akad qardh sengaja diberlakukan oleh otoritas terkait, sebagai instrumen kebaikan di lembaga pasar modal. 2 Di dalam obligasi syariah terdapat beberapa pokok ketentuan obligasi syariah yaitu ketentuan umum dan ketentuan khusus. 1. Ketentuan Umum a. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. b. Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. c. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil / margin / fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. 2. Ketentuan Khusus a. Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain : 1) Mudharabah 2) Musyarakah 3) Murabahah 4) Salam 5) Istishna
2
h.59.
Burhanuddin Susanto, Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum), (Yogyakarta: UII Press,2008), Cet.1
19 6) Ijarah b. Jenis usaha yang dilakukan Emiten (Mudharib) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI No.20/DSNMUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah. c. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (Mudharib) kepada pemegang obligasi syariah mudharabah (shahibul maal) harus bersih dari unsur nonhalal. d. Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang obligasi syariah sesuai akad yang digunakan. e. Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan. 3 Obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penyerta dana (investasi) yang didasarkan pada prinsip bagi hasil jika menggunakan akad mudharabah. Transaksinya bukan akad utang piutang melainkan penyertaan. Obligasi sejenis ini lazim dinamakan mudharabah. Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emiten sebagai pengelola atau mudharib dan dibeli oleh investor atau shahibul maal. Sedangkan obligasi syariah yang menggunakan akad murabahah, salam, dan istishna memberikan return berupa margin dan obligasi syariah yang menggunakan akad ijarah memberikan return berupa fee. 4 Pada prinsipnya, sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasar suatu transaksi atau akad syariah yang
3
Adrian Sutedi,S.H., M.H., Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Ed.1 Cet.1 h.
96-97. 4
222.
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), Ed.ke-2 Cet.3, h.
20 melandasinya (underlying transaction), yang dapat berupa ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), musyarakah, atau yang lain. 5 Menurut penulis Obligasi syariah merupakan salah satu instrumen penambah modal bagi suatu perusahaan begitu juga dengan bank. Obligasi syariah adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang tujuannya untuk mendanai proyek yang akan dikerjakan atau memberikan tambahan modal dalam mengerjakan bisnis perusahaannya. Obligasi syariah berbeda dengan obligasi konvensional karena obligasi syariah dalam transaksinya memiliki underlying transaction dan memiliki underlying asset yang menjadi dasar atau objek transaksi dalam penerbitan obligasi syariah.
2. Sumber Hukum Obligasi Syariah Sumber hukum yang menaungi adanya obligasi syariah terdapat dalam Al-Quran dan Hadits juga kaidah fiqh diantaranya sebagai berikut: 1. Firman Allah SWT, QS.Al-Ma’idah (5): 1:
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” 6 5
Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed.Revisi. Cet.2 h. 139-140. 6 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Ed.ke-2, 2003, h.197.
21
Penjelasan QS.Al-Ma’idah (5): 1 merujuk pada keharusan untuk memenuhi komitmen dan isi perjanjian (akad) secara umum. Perjanjian yang terdapat dalam obligasi syariah, yakni emiten berjanji akan membayarkan pendapatan pada periode tertentu dan membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi haruslah dipenuhi, dan ia tidak diperbolehkan untuk mengingkarinya karena hal itu termasuk dalam keumuman nash ayat ini. 2. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:
Artinya:“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”7 Penjelasan Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW merujuk pada larangan untuk berbuat mudharat (bahaya, kesusahan) kepada orang lain. Dalam konteks obligasi syariah, pihak emiten harus menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh, jangan sampai lalai sehingga akan mendatangkan kerugian, dan pada akhirnya akan mendatangkan kesulitan bagi pemegang obligasi. Selain itu, emiten harus jujur dalam memberikan laporan tentang hasil usaha yang dijalankan sehingga tidak mendzalimi pihak lain. Pembagian keuntungan yang ditetapkan juga harus proporsional, sehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan.
7
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Ed.ke-2, 2003, h.198.
22 3. Kaidah Fiqih:
Artinya: “Kesulitan dapat menarik kemudahan.”8 Penjelasan kaidah fiqih merujuk pada ketentuan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh seorang muslim dapat menarik kemudahan. Artinya, jika memang seorang muslim mengalami kesulitan yang melampaui batas-batas kewajaran untuk melakukan suatu perintah, maka akan ada alternatif lain sehingga akan memudahkan persoalan yang dihadapinya. Terkait dengan obligasi syariah, jika memang dunia keuangan merasa berat dan kesulitan untuk mendapatkan fresh money tanpa adanya obligasi, maka hal itu diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma syariah. Adapun Fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai obligasi syariah antara lain sebagai berikut: 1. Fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah. 2. Fatwa No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah. 3. Fatwa No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah. Selain fatwa-fatwa diatas, Bapepam-LK telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur aspek-aspek syariah di pasar modal, diantaranya adalah: 1. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. 2. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah. 3. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES).9
8
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, h.199. 9 Ciptadana, “Definisi dan Peraturan Syariah” artikel diakses pada 30 november 2010 dari www.ciptadana.com
23 3. Jenis-jenis Obligasi Syariah Sukuk sebagai instrumen surat berharga syariah memiliki banyak bentuk dan akad. Hal tersebut dimaksudkan agar investor dan emiten dapat memilih akad apa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Adapun jenis-jenis sukuk tersebut antara lain: a) Sukuk Mudharabah Menurut Fatwa DSN No: 33 / DSN-MUI / IX / 2002 Sukuk mudharabah merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.10 Gambar 1 Skema Sukuk Mudharabah INVESTOR/ PEMODAL/ SHAHIBUL MAAL
Ketrampilan/ Operasional
Modal
EMITEN/ PERUSAHAAN/ MUDHARIB
KEGIATAN USAHA
Nisbah
Nisbah
BAGI HASIL PENDAPATAN Pengembalian Modal Pokok
MODAL (Sumber : Pelatihan Investasi)
10
Agus Edi S, ed., Pengertian Investasi : Pelatihan Investasi, 13 Januari 2007 (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h.20.
24 Menurut Iggi H. Achsien seperti yang dikutip oleh Heri Sudarsono, yaitu terdapat beberapa hal pokok mengenai sukuk mudharabah yang dapat diringkas dalam beberapa butir yaitu sebagai berikut: 1) Kontrak atau akad mudharabah dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan. 2) Rasio atau persentase bagi hasil (nisbah) dapat ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan (revenue) atau keuntungan (opening profit, EBIT atau EBITDA). 3) Nisbah ini dapat ditetapkan konstan meningkat ataupun menurun dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten tetapi sudah ditetapkan di awal kontrak. 4) Pendapatan bagi hasil berarti jumlah pendapatan yang dibagihasilkan yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh emiten kepada pemegang sukuk mudharabah dengan pendapatan atau keuntungan yang dibagihasilkan yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten. 5) Pembagian hasil pendapatan atau keuntungan ini dapat dilakukan secara periodik (bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan). 6) Karena besarnya pendapatan bagi hasil akan ditentukan oleh kinerja aktual emiten, maka sukuk mudharabah memberikan indicative return tertentu.11 Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan struktur obligasi syariah mudharabah, diantaranya: 1) Obligasi syariah mudharabah merupakan bentuk pendanaan yang paling sesuai untuk investasi dalam jumlah besar dan jangka waktu relatif panjang.
11
228.
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), Ed.ke-2 Cet.3, h.
25 2) Obligasi syariah mudharabah dapat digunakan untuk pendanaan umum (general financing) seperti pendanaan modal kerja ataupun capital expenditure. 3) Mudharabah merupakan pencampuran kerjasama antara modal dan jasa (kegiatan usaha), sehingga membuat strukturnya memungkinkan untuk tidak memerlukan jaminan (collateral) atas aset yang spesifik. 4) Telah memiliki pedoman khusus melalui pengesahan fatwa No: 33 / DSN-MUI / IX / 2002.12 Untuk mengetahui prinsip dasar pembagian hak dan kewajiban dalam obligasi syariah mudharabah adalah sebagai berikut:13 Tabel 2. 1 Prinsip Dasar Pembagian Hak dan Kewajiban dalam Obligasi Syariah Mudharabah INVESTOR EMITEN No. Hak Pemilik Modal Hak Pengelola Modal (Shahib al-Maal) (Mudharib) 1. Menerima bagian laba tertentu Menerima bagian laba tertentu sesuai sesuai yang disepakati dalam yang disepakati dalam mudharabah. mudharabah. 2. Meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila mudharib melakukan pelanggaran atas akad mudharabah. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan jaminan pribadi (personal guarantee). Kewajiban Pemilik Modal Kewajiban Pengelola Modal (Shahib al-Maal) (Mudharib) 1. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Mengelola kegiatan usaha untuk usaha yang dilakukan oleh tercapainya tujuan mudharabah tanpa mudharib. campur tangan shahib al-maal. 12 13
h.64.
Firdaus NH,dkk, Konsep Dasar Obligasi Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005), Cet.1, h. 29-30. Burhanuddin Susanto, Pasar Modal Syariah ( Tinjauan Hukum), (Yogyakarta: UII Press,2008), Cet.1
26 2.
3.
4.
5.
Menyediakan seluruh modal yang Mengelola modal yang telah diterima disepakati. dari shahib al-maal sesuai dengan kesepakatan dan memperhatikan syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku. Menanggung seluruh kerugian Menanggung seluruh kerugian usaha usaha yang tidak diakibatkan oleh yang diakibatkan oleh kelalaian, kelalaian, kesengajaan dan atau kesengajaan dan atau pelanggaran pelanggaran mudharib atas mudharib atas mudharabah. mudharabah. Menyatakan secara tertulis bahwa Menyatakan secara tertulis bahwa shahib al-maal menyerahkan mudharib telah menerima modal dari modal kepada mudharib untuk shahib al-maal dan berjanji untuk dikelola oleh mudharib sesuai mengelola modal tersebut sesuai dengan dengan kesepakatan (pernyataan kesepakatan (pernyataan qabul). ijab). Kesiapan mengelola dana secara amanah dan profesional sehingga mendatangkan keuntungan.
b) Sukuk Ijarah Ijarah menurut Muhammad Rawas Qal’aji yang dikutip oleh Syafi’i Antonio merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership milkiyyah) atas barang itu sendiri. 14 Menurut Fatwa DSN-MUI tentang Obligasi Syariah Ijarah No: 41 / DSN-MUI / III / 2004, sukuk ijarah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.15
14
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), Cet.1, h. 155. 15 Agus Edi S, ed., Pengertian Investasi : Pelatihan Investasi, 13 Januari 2007, h.22.
27 Gambar 2 Skema Sukuk Ijarah
Langkah I 1 INVESTOR/ PEMEGANG OBLIGASI
2
Wakalah
Sebagai Penyewa ( Musta’jir)
PT. ABC / EMITEN
Ijarah
PROPERTY OWNER
Sebagai yang Menyewakan (Mu’jir)
Sebagai Wakil Investor
Langkah II
PT. ABC / EMITEN
Menyewa (Ijarah)
Sebagai Penyewa ( Musta’jir)
INVESTOR/ PEMEGANG OBLIGASI
Sebagai yang Menyewakan (Mu’jir)
(Sumber: Majalah Modal No.18/II-April 2004)
Terdapat beberapa alasan sukuk ijarah sebagai alternatif investasi antara lain: 1) Bentuk pendanaan yang paling sesuai untuk emiten yang memiliki dasar transaksi sewa-menyewa. 2) Penggunaan dana relatif flexsibel. 3) Memberikan return yang tetap.
28 4) Telah memiliki pedoman khusus melalui pengesahan fatwa No: 41 / DSN-MUI / III / 2004.16 Untuk mengetahui prinsip dasar pembagian hak dan kewajiban dalam obligasi syariah ijarah adalah sebagai berikut:17 Tabel 2. 2 Prinsip Dasar Pembagian Hak dan Kewajiban dalam Obligasi Syariah Ijarah
INVESTOR
EMITEN
Hak Investor (Pihak yang Menyewakan / mu’jir) Menerima pembayaran harga sewa atau upah (ujrah) sesuai dengan yang disepakati dalam ijarah. Kewajiban Investor (Pihak yang Menyewakan / mu’jir) Menyediakan barang atau jasa yang disewakan.
Hak Emiten (Pihak Penyewa / musta’jir) Memanfaatkan barang dan atau jasa sesuai yang disepakati dalam ijarah.
No.
1.
1.
16 17
2.
Menanggung biaya pembiayaan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
3.
Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewa.
4.
Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa dalam penggunaan.
5.
Menyatakan secara tertulis bahwa mu’jir menyerahkan penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa yang disewakan (pernyataan ijab).
Kewajiban Emiten (Pihak Penyewa / musta’jir) Membayar harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam ijarah. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam ijarah. Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam ijarah. Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan yang diperbolehkan atau karena kelalaian penyewa. Menyatakan secara tertulis bahwa musta’jir menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki mu’jir (pernyataan qabul).
Agus Edi S, ed., Pengertian Investasi : Pelatihan Investasi, 13 Januari 2007, h.22. Burhanuddin S, Pasar Modal Syariah ( Tinjauan Hukum), h.68.
29 c) Sukuk Murabahah Murabahah menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd yang dikutip oleh Syafi’i Antonio dalam buku “Bank Syariah dari Teori ke Praktek“ merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.18 Sukuk murabahah lebih memungkinkan digunakan untuk hal yang berhubungan dengan pembelian barang untuk sektor publik. Dalam kasus pemerintah membutuhkan barang-barang dengan harga yang tinggi, maka dimungkinkan untuk membelinya melalui penjualan kredit dengan membayar angsuran. Penjual akan melakukan amortisasi biaya dan returnnya (margin keuntungan) untuk keseluruhan periode angsuran.19 d) Sukuk Istishna’ Istishna’ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. 20 Dalam aplikasi sukuk istishna’ digunakan untuk menghasilkan fasilitas pembiayaan pembuatan atau pembangunan rumah, pabrik, proyek, jembatan, jalan, dan jalan tol. Kontrak istishna’ yang paralel dengan subkontraktor, bank-bank Islam dapat melakukan pembangunan aset tertentu dan menjualnya untuk harga yang
18
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet.1, h.101. 19 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, h. 148. 20 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, h.113.
30 ditunda, dan melakukan subkontrak pembangunan aktual kepada perusahaan khusus.21 e) Sukuk Salam Salam menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, yang dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. 22 Maka salam merupakan kontrak dengan pembayaran di muka, yang dibuat untuk barang-barang dikemudian hari. Tidak diperbolehkan menjual komoditas yang diurus sebelum menerimanya. Untuk itu, penerima tidak boleh menjual kembali komoditas salam sebelum menerimanya, akan tetapi ia boleh menjual kembali komoditas tersebut dengan kontrak yang lain yang paralel dengan kontrak pertama. Kemungkinan untuk memiliki sertifikat salam yang dapat diperjualbelikan belum dapat diputuskan. Para pakar cenderung belum dapat menerimanya. Diperlukan analisis tentang penjualan kembali barang yang dibeli dengan menggunakan salam sebelum dimiliki oleh pembeli pertama, khususnya pada situasi di mana ia harus memelihara persediaan dari barang tersebut.23 Menurut penulis jenis-jenis obligasi syariah sebagai bentuk pendanaan dan sekaligus investasi memungkinkan beberapa bentuk atau struktur yang dapat ditawarkan untuk tetap berada dalam rambu-rambu syariah. Salah satunya adalah untuk menghindarkan segala jenis transaksi dari unsur riba. Berdasarkan alasan tersebut maka struktur obligasi syariah dapat berupa : 21
Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, h. 147. Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, h.108. 23 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, h. 147-148.
22
31 a) Bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Akad mudharabah atau musyarakah adalah akad kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan. Obligasi jenis ini akan memberikan return dengan penggunaan expected return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja yang dibagihasilkan. b) Margin/fee berdasarkan akad murabahah, salam, istishna dan ijarah. Dengan akad tersebut, obligasi jenis ini akan memberikan fixed return. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sukuk mempunyai berbagai bentuk, tergantung akad yang digunakan. Dari akad-akad yang akan digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya akad murabahah digunakan untuk membeli bahan untuk pembangunan, dan dibayar dengan cara mencicil, akad istishna’ digunakan untuk pemesanan bentuk pembangunan, sedangkan sukuk mudharabah dan ijarah untuk menghimpun dana agar proyek yang akan dikerjakan berjalan. Dari jenis-jenis sukuk yang sudah dipaparkan untuk saat ini di Indonesia baru dua jenis akad yang digunakan yaitu akad mudharabah dan ijarah. Kedua jenis obligasi syariah ini merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa DSN-MUI No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah mudharabah dan Fatwa DSN-MUI No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi syariah ijarah. Sementara sukuk yang menggunakan akad murabahah, istishna’, dan salam belum dapat diterapkan di Indonesia karena masih dalam tahap analisis yang dilakukan oleh para ilmuwan, para ulama dan peminat studi keislaman.
32 B. Obligasi Subordinasi Obligasi subordinasi diartikan bahwa obligasi tersebut dapat dimasukkan ke dalam komponen modal lapis kedua. Pemegang obligasi yang pembayarannya diutamakan adalah obligasi yang memiliki tanggal penerbitan paling awal yang disebut obligasi senior, setelah obligasi ini dilunasi maka barulah pembayaran pelunasan obligasi subordinasi dilakukan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia obligasi subordinasi ini minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun.24 Menurut Rahardjo dengan menerbitkan obligasi subordinasi dalam laporan keuangan bank tersebut obligasi ini akan dikelompokkan dalam modal pelengkap di struktur permodalan sehingga secara langsung akan dapat meningkatkan posisi penghitungan rasio kecukupan modalnya. 25 Menurut Syahruzad ada beberapa hal yang mendorong maraknya penerbitan obligasi subordinasi perbankan yaitu: 1. Faktor ketepatan waktu ( market timing ) yang merupakan argumen utama penerbitan obligasi subordinasi. 2. Penerbitan obligasi subordinasi adalah konsekuensi logis dari upaya perbankan untuk mengurangi maturity mismatch antara asset dan kewajibannya. Dengan memperpanjang tenor kewajiban maka risiko maturity mismatch akan berkurang. 3. Obligasi subordinasi termasuk dalam perhitungan modal bank sehingga penerbitan obligasi tersebut merupakan alternatif memperkuat rasio kecukupan modal bank.
24 25
Wawancara pribadi dengan Yudistia Brilliano, Divisi Head Treasury, Jakarta 8 Juni 2009. Sapto Rahardjo, Panduan Investasi Obligasi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2004), h.44.
33 4. Menciptakan disiplin pasar yang intinya menekankan pada pentingnya keterbukaan untuk mendorong terciptanya praktek pengelolaan bank yang prudent dan baik. 26 Obligasi subordinasi syariah dapat dikategorikan sebagai modal pada bank syariah dengan menggunakan prinsip mudharabah sehingga bisa digolongkan dalam sumber dana yang berasal dari kuasi ekuitas ( mudharabah account ) ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.33 / DSN.MUI / IX / 2002 tentang obligasi syariah mudharabah yaitu obligasi syariah yang berdasarkan akad mudharabah dengan memperlihatkan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan mudharabah. Jadi dana yang berasal dari penerbitan obligasi subordinasi syariah mudharabah itu dapat dikategorikan sebagai modal karena bersumber dari dana mudharabah. Sumber dana pada bank syariah itu sendiri terdiri dari : 1. Modal inti atau dana modal sendiri yaitu dana dari para pemegang saham bank yakni pemilik bank. 2. Kuasi ekuitas ( mudharabah account ), bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha ( mudharib ) untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan ( nisbah ) yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan prinsip ini, bank berkedudukan sebagai mudharib dan menyediakan jasa bagi investor. 3. Dana titipan ( wadi’ah ) yaitu dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa giro atau tabungan.27
26 27
Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk, h.25-26. Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk, h.111-112.
34 Dalam Peraturan Bank Indonesia No.7 / 13 / PBI / 2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, investasi subordinasi yang termasuk dalam modal pelengkap harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Berdasarkan prinsip mudharabah atau musyarakah. 2. Ada perjanjian tertulis antara bank dengan investor. 3. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali investasi subordinasi tersebut. 4. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh. 5. Minimal berjangka waktu 5 ( lima ) tahun. 6. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat. 7. Dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada.28 Pembeli obligasi subordinasi atau investor obligasi subordinasi adalah masyarakat yang memiliki dana untuk menginvestasikan dana mereka karena tujuan obligasi sendiri adalah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat berharga yang diterbitkan emiten yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasional perusahaan. Investor obligasi subordinasi dapat berupa masyarakat, perusahaan-perusahaan yang telah go public selain itu investor obligasi subordinasi dapat berupa Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang bersedia menginvestasikan dana mereka dan pihak pemberi pinjaman akan mendapatkan bunga (konvensional) atau bagi hasil (syariah). 28
Peraturan Bank Indonesia No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, h.7
BAB III GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk.
A. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia,Tbk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada tahun 1991 bertepatan 1412 H yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia memulai kegiatan operasinya pada bulan mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim pendiri Bank Muamalat juga menerima dukungan dari masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, memperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu tidak mempergunakan perangkat bunga, melainkan sistem bagi hasil. BMI menghindari penggunaan perangkat bunga karena masih sangat banyak kalangan umat Islam yang percaya bahwa tatacara penggunaannya dikhawatirkan mengandung unsur riba. Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter memporak porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen koperasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah yaitu
35
36 Rp. 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. Pada tanggal 27 Oktober 1994 hanya dua tahun setelah didirikan, bank muamalat berhasil menyandang predikat sebagai bank devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Dalam upaya memperkuat permodalannya, BMI mencari pemodal yang potensial dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat Indonesia. Oleh karenanya kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi BMI. Dalam kurun waktu tersebut, BMI berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Melalui masa-masa sulit ini, BMI berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dalam tubuh muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja 5 tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu apapun terhadap sumber daya insani yang ada dan dalam pemangkasan biaya tidak memotong hak kru muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru muamalat menjadi prioritas utama ditahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja muamalat menjadi agenda utama
37 ditahun kedua dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya. Saat ini Bank Mumalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debet. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).1
1
http:///www.muamalatbank.com/profit
38 B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia,Tbk. 1. Visi BMI adalah Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. 2. Misi BMI Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada stakeholder.2
C. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia,Tbk. Organisasi merupakan proses untuk merancang struktur format yang mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas diantara para anggota untuk mencapai tujuan. Dari pengertian ini perlu kita ketahui bentuk organisasi yang ada pada bank syariah. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi yang sangat membedakan dari bank syariah adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan landasan syariat yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas Nasional. Yang membedakan dari bank syariah adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan landasan syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar dibidang syariah muamalat yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional. Oleh karena itu struktur bank perlu disesuaikan.
2
Annual Report Bank Muamalat Indonesia,Tbk Tahun 2009 h. 1.
39
Gambar 3 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia, Tbk
40 1. Sha ria Su pervi so ry Boa rd ( Dewan Penga wa s Sya ri ah) Dewan Pengawas syariah (DPS) biasanya diletakkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS. Karena itu, penetapan anggota DPS biasanya dilakukan oleh RUPS, setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari DSN. 2. Boa rd of Com m ission ers ( Dewan K o mi sa ri s) Dewan komisaris bertugas sebagai penentu garis-garis besar kebijakan perusahaan, diantaranya adalah mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi dan melaksanakan tugastugas secara khusus yang diamanatkan dalam anggaran dasar. 3. Presi dent Di recto r (Dewan Di reksi) Dewan direksi sebagai pejabat pelaksanaan yang terlibat langsung dan bertanggung jawab atas kegiatan operasi bank mempunyai tugas-tugasnya adalah menghimpun dan mengurus Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan.
41 KEPENGURUSAN BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk Dewan Pengawas Syariah-Sharia Supervisory Board Ketua: KH. Ma’ruf Amin Anggota: Prof. Dr. H. Umar Shihab Prof. Dr. H. Muardi Chatib Dewan Komisaris-Board of Commissioners Komisaris Utama: Widigdo Sukarman Komisaris: Irfan Ahmed Akhtar Abdulla Saud Abdul Azis Al-Mulaifi Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf Andre Mirza Hartawan Emirsyah Satar Direksi-Board of Directors Direktur Utama: Arviyan Arifin Direktur: Andi Buchari Luluk Mahfudah Farouk Abdullah Alwyni Adrian Asharyanto Gunadi
42 D. Kegiatan Usaha Bank Muamalat Indonesia,Tbk. 1. Produk Penghimpunan Dana a. Shar-e Shar-e adalah tabungan instan Investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor layanan Bank Muamalat juga di Kantor Pos Online di seluruh Indonesia. Hanya dengan Rp. 125.000, langsung dapat diperoleh satu paket kartu Shar-e dengan saldo awal tabungan Rp. 100.000. Shar-e adalah sarana menabung dan berinvestasi di Bank Muamalat dan diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil kompetitif. Shar-e memiliki fasilitas Tarik Tunai bebas biaya di seluruh jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat (Phone banking 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi history transaksi, transfer antar rekening sampai dengan Rp 50 juta dan berbagai fitur pembayaran). Shar-e juga sudah terhubung dengan jaringan ATM Malaysia yang tergabung dalam MEPS (Malaysian Electronic Payment System) : Maybank, Hong Leong Bank, Affin Bank dan Southern Bank. Shar-e memiliki beberapa pengembangan produk bekerja sama dengan perusahaanperusahaan asuransi di Indonesia, yaitu : • Shar-e fulPROTEK, berkerja sama dengan PT.Asuransi Takaful Keluarga • Shar-e Sharia Mega Covers, bekerja sama dengan PT.Asuransi Jiwa Mega Life • Shar-e Taawun Card, bekerja sama dengan PT.Asuransi Bintang
43 • Shar-e Fitrah Card, bekerja sama dengan PT.Asuransi Jiwa Sinarmas b. Tabungan Ummat Merupakan investasi tabungan dengan akad Mudharabah di kantor layanan Bank Muamalat di seluruh Indonesia yang penarikannya dapat dilakukan secara bebas biaya di seluruh counter Bank Muamalat, ATM Muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan Kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA di seluruh Indonesia. Selain itu, nasabah tabungan Ummat akan memperoleh bagi hasil yang kompetitif perbulannya. c. TabunganKu Merupakan tabungan bebas biaya administrasi bulanan yang dapat diakses dengan mudah dan murah. Nasabah cukup menyediakan dana Rp 20.000 untuk dapat memiliki rekening TabunganKu. Nasabah TabunganKu dapat menyetor di seluruh kantor cabang dan menarik di kantor cabang Bank Muamalat secara bebas biaya. d. Tabungan Haji Arafah dan Arafah Plus Merupakan tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berencana untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa secara cumacuma nasabah akan mendapat penggantian sebesar selisih nilai biaya Ibadah Haji (BPIH) dengan saldo tabungan melalui ahli waris manakala meninggal dunia. Tabungan haji Arafah juga menjamin Nasabah untuk memperoleh porsi
44 keberangkatan karena Bank Muamalat telah terhubung on-line dengan Siskohat Departemen Agama. Tabungan Haji Arafah Plus diperuntukkan bagi nasabah premium yang memiliki perencanaan haji singkat. Dengan menjadi nasabah Tabungan Haji Arafah Plus, nasabah juga akan mendapat perlindungan cacat, rawat inap dan layanan darurat medis. e. Deposito Mudharabah Merupakan jenis investasi syariah bagi nasabah perorangan dan badan hukum yang memberikan bagi hasil yang optimal. Dana nasabah yang disimpan pada Deposito Mudharabah akan dikelola melalui pembiayaan kepada berbagai jenis usaha sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan pilihan mata uang dalam rupiah dan USD. Deposito Mudharabah dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over) dan juga dapat dijadikan jaminan pembiayaan di Bank Muamalat. f. Deposito Fulinves Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan. Deposito Fulinves memiliki keunggulan perlindungan asuransi jiwa secara cuma-cuma dan dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over) dan dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan di Bank Muamalat. Deposito Fulinves memberikan bagi hasil setiap bulan yang optimal.
45 g. Giro Wadi’ah Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan aplikasi pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha. Fasilitas khusus giro perorangan, nasabah akan mendapat kartu ATM dan Debit, tarik tunai bebas biaya di seluruh jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama serta akses di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA. h. Kas Kilat Muamalat kas kilat-i (mk2) adalah layanan pengiriman uang yang cepat, mudah, murah dan aman dari Malaysia ke keluarga di tanah air melalui rekening tabungan Shar-e. Layanan kas kilat bekerja sama dengan Bank Muamalat Malaysia Berhad membantu nasabah mengirimkan uang secepat kilat dari Malaysia ke Indonesia. i. Dana Pensiun Muamalat DPLK Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45- 65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp. 50.000 perbulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat atau dapat ditransfer dari bank lain. Peserta juga dapat mengikuti program WASIAT UMAT, dimana selama masa kepesertaan akan dilindungi asuransi jiwa sesuai ketentuan berlaku. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh
46 dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun. j. Obligasi syariah Merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil / margin / fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Bank Muamalat Indonesia,Tbk menerbitkan obligasi syariah pada tanggal 15 Juli 2003 dengan nama Obligasi Syariah I Subordinasi Bank Muamalat Indonesia Tahun 2003. Obligasi Syariah ini menggunakan akad mudharabah dimana Bank Muamalat Indonesia,Tbk (Emiten) memberikan pendapatan berupa bagi hasil kepada Pemegang Obligasi (Investor). Obligasi subordinasi diartikan bahwa obligasi tersebut dapat dimasukkan ke dalam komponen modal lapis kedua. Pemegang obligasi yang pembayarannya diutamakan adalah obligasi yang memiliki tanggal penerbitan paling awal yang disebut obligasi senior, setelah obligasi ini dilunasi maka barulah pembayaran pelunasan obligasi subordinasi dilakukan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia obligasi subordinasi ini minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun.
47 2. Produk Pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Muamalat dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan dapat digunakan untuk kebutuhan Modal Kerja, Investasi atau Konsumtif. Penyalurannya dapat dilakukan secara bilateral yaitu oleh satu bank syariah kepada satu pihak maupun secara multilateral/sindikasi yaitu oleh lebih dari satu bank syariah/unit usaha syariah/lembaga keuangan kepada satu pihak. a. Pembiayaan Jual Beli 1). Murabahah Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan Konsumtif. 2). Salam Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana pembayaran dilakukan dimuka secara tunai. Konsep Salam cocok untuk pembiayaan di bidang pertanian. 3). Istishna’ Adalah jual beli dimana produsen (shaani’) ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan (mustashni’). Istishna’ mirip dengan
48 Salam yaitu dari segi obyek pesanannya harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya, pembayaran Istishna’ dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan. Konsep Istishna’ cocok untuk pembiayaan pembangunan property dan penyediaan barang atau aset yang memiliki kriteria spesifik. b. Pembiayaan Bagi Hasil 1).Musyarakah Adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, pekerjaan atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja dan Investasi. 2). Musyarakah Mutanaqisah Adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Konsep ini dapat digunakan untuk pembelian rumah, melalui pengajuan pembiayaan Kongsi Pemilikan Rumah (KPR) Syariah Baiti Jannati. 3). Mudharabah Adalah kerja sama antara dua pihak dimana salah satu pihak (Bank) bertindak sebagai penyedia dana (shahibul maal), dan pihak lain (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib). Dalam hal ini, Bank menyerahkan modalnya kepada nasabah untuk dikelola. Pembiayaan
49 Mudharabah banyak digunakan untuk pembiayaan proyek atau usahausaha yang memiliki proyeksi dan pencatatan pendapatan dan biaya usaha yang definitif. Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja dan Investasi. c. Pembiayaan Sewa 1). Ijarah Adalah perjanjian antara Bank sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan nasabah selaku penyewa (musta’jir) atas suatu barang atau aset milik Bank. Bank mendapatkan imbalan jasa atas barang atau aset yang disewakannya. 2). Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) Adalah perjanjian antara Bank sebagai pemberi sewa (Mu’ajjir) dengan nasabah selaku penyewa (Musta’jir). Dengan konsep IMBT, nasabah (penyewa) setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut dari pemberi sewa. Pembiayaan Ijarah dan IMBT umumnya digunakan untuk pembiayaan investasi alat-alat berat. 3). Qardh Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qardh adalah pemberian pinjaman dari Bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk
50 pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Konsep ini dapat digunakan untuk Pembiayaan Dana Talangan Haji. 3. Produk Jasa a. Perwakilan (Wakalah) Berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis perbankan,
wakalah
adalah
akad
pemberian
wewenang/kuasa
dari
lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu.
Segala
hak
dan
kewajiban
yang
diemban
wakil
harus
mengatasnamakan yang memberikan kuasa. Prinsip wakalah biasa digunakan untuk layanan L/C collection, agency, dan arranger sindikasi pembiayaan. b. Penjaminan (Kafalah) Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Konsep kafalah biasa digunakan untuk layanan Bank Garansi. c. Penanggungan (Hawalah) Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, merupakan pemindahan
51 beban hutang dari pihak yang berutang (muhil) menjadi tanggungan pihak yang berkewajiban membayar hutang (muhal’alaih). d. Gadai (Rahn) Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, rahn adalah perikatan jaminan hutang atau gadai. 4. Jasa Layanan a. ATM Layanan ATM 24 jam yang memudahan Nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan, transfer antar Bank, pemeriksaan saldo, pembayaran Zakat-Infaq-Sedekah (ZIS), dan tagihan telepon. Untuk penarikan tunai, kartu ATM Muamalat dapat diakses di seluruh ATM Muamalat, ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, secara bebas biaya di seluruh Indonesia. Kartu ATM Muamalat juga dapat dipakai untuk bertransaksi di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA. b. SalaMuamalat Merupakan layanan phone banking 24 jam dan call center yang dapat diakses melalui nomor telepon (021) 2511616, dan 0807 1 MUAMALAT. SalaMuamalat memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk,
52 saldo dan informasi transaksi, pemindahbukuan antar rekening pembayaran, serta mengubah PIN. c. Pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Jasa yang memudahan Nasabah dalam membayar Zakat-Infaq-Sedekah (ZIS), melalui kantor dan ATM Bank Muamalat, baik ke lembaga pengelola ZIS Bank Muamalat maupun ke lembaga-lembaga ZIS lainnya yang bekerjasama dengan Bank Muamalat. Nasabah juga dapat membayar (ZIS), melalui layanan SalaMuamalat. d. Jasa-jasa lain Bank Muamalat juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas, seperti transfer, collection, standing instruction, bank draft, referensi bank.3
3
Annual Report Bank Muamalat Indonesia,Tbk Tahun 2009, h. 106-112.
BAB IV PENGARUH DANA OBLIGASI SYARIAH TERHADAP PENDAPATAN BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk. ( Periode Tahun 2003-2008 )
A. Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi Bank Muamalat Indonesia,Tbk. 1. Nama Obligasi Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah “Obligasi Syariah I Subordinasi Bank Muamalat Tahun 2003” 2. Jumlah Pokok Obligasi Seluruh
Jumlah
Pokok
Obligasi
diterbitkan
sebanyak-banyaknya
Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) dan ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi. 3. Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi ini akan jatuh tempo dan harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Sertifikat Jumbo Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, yaitu tanggal 15 Juli 2010 sejak Tanggal Emisi atau pada waktu yang lebih awal apabila Perseroan melaksanakan Opsi Beli yaitu tanggal 15 Juli 2008 sejak Tanggal Emisi dengan memperhatikan ketentuan tentang Pelunasan Awal. 4. Pendapatan Bagi Hasil Obligasi Obligasi ini ditawarkan dengan ketentuan Perseroan untuk membayar kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pendapatan Bagi Hasil pada Tanggal Pembayaran
53
54 Pendapatan Bagi Hasil dan membayar kembali dana Obligasi pada Tanggal Pembayaran Kembali Jumlah Pokok Obligasi. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 bulan. Besarnya Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak Pemegang Obligasi pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Obligasi dengan pendapatan yang diterima Perseroan dalam triwulan terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang akan dibagihasilkan dengan Pemegang Obligasi. Dimana Nisbah untuk Pemegang Obligasi sebesar 91% dan Nisbah untuk Bank Muamalat Indonesia,Tbk sebesar 9%. Pendapatan Bagi Hasil Obligasi dibayarkan oleh Agen Pembayaran setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Obligasi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Obligasi pertama kali akan dilakukan pada tanggal 15 Nopember 2003 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir akan dilakukan pada tanggal 15 Juli 2010 atau pada waktu lebih awal yaitu tanggal 15 Juli 2008 (ulang tahun ke-5 sejak Tanggal Emisi) jika Perseroan melaksanakan Opsi Beli. Pokok Obligasi akan Jatuh Tempo dan dilunasi pada tanggal 15 Juli 2010 atau pada waktu yang lebih awal yaitu tanggal 15 Juli 2008 jika Perseroan melaksanakan Opsi Beli. 5. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini yaitu sebesar Rp. 200.000.000.000,- ( dua ratus miliar rupiah ) akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha Perseroan juga digunakan untuk meningkatkan kinerja usaha secara berkelanjutan melalui perluasan
jaringan
55 pelayanan, mengembangkan berbagai inovasi produk serta peningkatan pembiayaan dengan tetap menjaga kehati-hatian, kesehatan bank dan reputasi sebagai bank pertama murni syariah di Indonesia.1
B. Peran Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi Terhadap Pengembangan Dana Bank Muamalat Indonesia,Tbk.
Dalam rangka memperkuat struktur modalnya pada bulan Juli 2003 Bank Muamalat Indonesia,Tbk menerbitkan obligasi subordinasi yang disebut Obligasi Syariah I Subordinasi Bank Muamalat Indonesia,Tbk tahun 2003. Berdasarkan keterangan wawancara dengan Bapak Yudistia Brilliano, Divisi Head Treasury di Bank Muamalat Indonesia,Tbk tanggal 8 Juni 2009, dana yang diperoleh dari hasil penawaran obligasi seluruhnya
akan
digunakan
untuk
memperkuat
struktur
permodalan
guna
mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha perseroan dan juga digunakan untuk meningkatkan kinerja usaha secara berkelanjutan melalui perluasan jaringan pelayanan, mengembangkan berbagai inovasi produk serta peningkatan pembiayaan dengan tetap menjaga kehati-hatian, kesehatan bank dan reputasi sebagai bank pertama murni syariah di Indonesia. Melalui penerbitan obligasi subordinasi ini, selain memperkuat permodalan Bank Muamalat Indonesia,Tbk dan meningkatkan kinerja usaha juga dapat terus meningkatkan pembiayaan dan melaksanakan fungsi intermediasinya dalam spirit perbankan syariah yang menjaga kemurnian transaksi kepada usaha-usaha yang halal, anti riba, dan anti penipuan. 1
PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk, Prospektus Obligasi I Syariah Bank Muamalat Indonesia,Tbk tahun 2003, h. x-xi
56 Sesuai prinsip bagi hasil dalam kaidah syariah, Bank Muamalat Indonesia,Tbk dapat menempuh dua pola bagi hasil yaitu revenue sharing atau profit sharing. Dalam hal ini, Bank Muamalat Indonesia,Tbk menempuh pola revenue sharing sehingga pemegang obligasi memperoleh bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Bagi pemegang obligasi, pilihan untuk memilih instrument investasi syariah setidaknya ditentukan oleh dua alasan utama yaitu pertimbangan bisnis rasional dan spiritual seiring faktor-faktor religius. Dalam perhitungan rasional, hasil investasi dari obligasi akan menjadi investasi pada obligasi syariah ini. Namun, alasan spiritual untuk memperoleh hasil investasi yang halal, bersih, tidak meragukan secara keyakinan, kemurnian niat ibadah, tentunya akan menjadi bagian dalam perhitungan. Dengan melihat kinerja Bank Muamalat Indonesia,Tbk dengan kinerja yang terus membaik, reputasi dan kemampuannya lolos dalam masa krisis moneter, rencana bisnis yang disiapkan, kecenderungan bagi hasil dari nisbah yang diajukan yaitu memberikan keyakinan bagi investor. Kedua motif investasi untuk membeli obligasi syariah mudharabah subordinasi dari Bank Muamalat Indonesia,Tbk yaitu rasional maupun spiritual tampaknya dapat diperoleh melalui obligasi syariah mudharabah ini. Hal itu mengingatkan secara rasional obligasi ini dapat memberi return yang besar. Sedangkan secara spiritual juga dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang mengharamkan bunga dan memberikan ketentraman karena terbebas dari pendapatan yang haram. 2
2
Wawancara Pribadi dengan Yudistia Brilliano, Divisi Head Treasury, Jakarta 8 Juni 2009.
57 C. Pengaruh Dana Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi Terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk. ( Periode Tahun 2003 – 2008 ). Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Laporan Bagi Hasil Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi Muamalat. Total pendapatan Bank Muamalat Indoensia Tbk, dari hasil penerbitan Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi Tahun 2003-2008 berjumlah Rp. 145,870,634,086.89. Pada Tabel 4.1 dibawah ini memberikan data tentang Pendapatan per Triwulan Bank Muamalat Indonesia,Tbk dari Hasil Penerbitan Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi Tahun 2003-2008, dimana pendapatan terbesar diperoleh pada awal penerbitan obligasi syariah yaitu pada Tahun 2003 Triwulan IV
sebesar
Rp.11.366.940.970,- sedangkan pendapatan terkecil pada Tahun 2008 Triwulan III sebesar Rp. 4.280.098.359,27,-. Tabel 4. 1 Pendapatan per Triwulan Bank Muamalat Indonesia, Tbk dari Hasil Penerbitan Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi Tahun 2003-2008 Pendapatan Bank Muamalat Indonesia, Tbk No.
Tahun
Triwulan
dari Hasil Penerbitan Obligasi Syariah (dalam Rupiah)
1.
2003
IV
11.366.940.970
2.
2004
I
8.607.414.995
II
8.539.851.637
III
8.176.139.964
IV
8.167.430.656
I
8.542.208.984
II
7.386.161.764,51
III
8.110.527.796,09
3.
2005
58
4.
5.
6.
2006
2007
2008
IV
8.003.433.086,68
I
8.088.252.430,74
II
7.072.322.701,07
III
8.591.897.565,44
IV
8.307.940.353,56
I
8.244.903.412,20
II
7.944.285.171,79
III
7.540.108.751,10
IV
6.777.728.231,29
I
7.085.327.676,88
II
6.404.600.550,27
III
4.280.098.359,27
(Sumber: Laporan Bagi Hasil Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi Muamalat)
Tabel 4.2 memperlihatkan informasi tentang Pendapatan per Triwulan Bank Muamalat Indonesia, Tbk Tahun 2003-2008 yang diperoleh dari Hasil Kegiatan Usaha Bank Muamalat Indonesia,Tbk. Pendapatan terbesar Bank Muamalat Indonesia,Tbk diperoleh pada Tahun 2008 Triwulan III sebesar Rp. 356.156.000.000,- sedangkan pendapatan terkecil diperoleh pada Tahun 2003 Triwulan IV sebesar Rp. 38.521.000.000,-
59 Tabel 4. 2 Pendapatan Per Triwulan Bank Muamalat Indonesia,Tbk Tahun 2003-2008 Pendapatan Per Triwulan Bank No.
Tahun
Triwulan
Bulan
Muamalat Indonesia,Tbk Tahun 2003-2008
1.
2003
IV
2.
2004
3.
4.
5.
6.
2005
2006
2007
2008
Desember
38.521.000.000
I
Maret
58.595.000.000
II
Juni
71.170.000.000
III
September
66.482.000.000
IV
Desember
70.285.000.000
I
Maret
135.765.000.000
II
Juni
108.829.000.000
III
September
158.362.000.000
IV
Desember
138.126.000.000
I
Maret
190.822.000.000
II
Juni
147.844.000.000
III
September
185.240.000.000
IV
Desember
161.152.000.000
I
Maret
230.687.000.000
II
Juni
208.276.000.000
III
September
238.234.000.000
IV
Desember
220.875.000.000
I
Maret
304.564.000.000
II
Juni
287.172.000.000
III
September
356.156.000.000
( Sumber: Laporan Laba Rugi Triwulan Bank Muamalat Indonesia,Tbk )
60
1. Analisa Regresi Linear Sederhana (Simple Regression Analysis) Tabel 4.3 Model Summary Adjusted R Model
R
R Square .750a
1 a.
Square
.562
Std. Error of the Estimate
.538
5.965E10
Predictors: (Constant), Pendapatan Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi
Sumber : data di olah
Hasil dari tabel 4.3 model summary pada bagian ini memberikan data untuk menentukan besarnya pengaruh pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia, maka digunakan angka R Square atau Koefisien Determinasi (KD). Besarnya agka R Square adalah 0,562 artinya 56,2% besarnya pengaruh pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia sedangkan sisanya 43,8% (100% - 56,2%) dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi. Tabel 4.4 ANOVAb Model
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
8.224E22
1
Residual
6.404E22
18
Total
1.463E23
19
F
Sig.
8.224E22 23.114
.000a
3.558E21
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi b. Dependent Variable: Pendapatan Bank Muamalat Indonesia Sumber : data di olah
Hasil dari tabel 4.4 anova pada bagian ini menampilkan nilai F hitung sebesar 23,114 dan F tabel untuk tingkat kesalahan 5% dimana dk pembilang = 1 (df regression) dan dk penyebut = 18 (df residual) sebesar 4,41. Karena nilai F hitung > F
61 tabel yaitu 23,114 > 4,41 maka H o ditolak dan menerima H1. Jadi, kesimpulannya adalah pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia berpengaruh signifikan. Tabel 4.5 Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model (Constant) Pendapatan Obligasi Syariah
B
Std. Error
5.634E11
8.314E10
-50.181
10.438
Coefficients Beta
t
-.750
Sig.
6.777
.000
-4.808
.000
Mudharabah Subordinasi a. Dependent Variable: Pendapatan Bank Muamalat Indonesia Sumber : data di olah
Hasil dari tabel 4.5 coefficients pada bagian ini ditampilkan untuk menentukan koefisien regresi. Bahwa persamaan regresi untuk pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia yaitu : Y = 5,634 + (-50,181 X) Angka konstanta sebesar 5,634 menyatakan bahwa jika tidak ada pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi, maka pendapatan bank muamalat Indonesia sebesar 5,634. Koefisien regresi -50,181 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 kali pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi maka akan menurunkan pendapatan bank muamalat Indonesia sebesar -50,181.
62 2. Uji T Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independent. Hipotesis : Ho : β1 = 0, pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia tidak berpengaruh signifikan. H1 : β1 ≠ 0, pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia berpengaruh signifikan. Berdasarkan probabilitas : 1. Jika probabilitas < 0,05 , maka Ho ditolak dan menerima H1. 2.
Jika probabilitas > 0,05 , maka Ho diterima dan menolak H1. Dari hasil perhitungan diketahui, bahwa nilai Sig. pendapatan obligasi syariah
mudharabah subordinasi sebesar 0,000. Nilai probabilitas 0,000 < 0,05 maka H o ditolak dan menerima H1, t hitung > t tabel yaitu yaitu - 4,808 > - 2,101 maka pengaruh pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia berpengaruh signifikan. Jadi, kesimpulannya menolak H o artinya ada pengaruh negatif yang signifikan antara pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi (x) terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia (y).
63 3. Korelasi Pearson Product Moment Tabel 4.6 Korelasi Pendapatan Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Correlations Pendapatan Obligasi Syariah Mudharabah
Pendapatan Bank
Subordinasi
Muamalat Indonesia
Pendapatan Obligasi Syariah Pearson Correlation Mudharabah Subordinasi
Sig. (2-tailed) N
Pendapatan Bank Muamalat Pearson Correlation Indonesia
1
Sig. (2-tailed) N
-.750** .000
20
20
-.750**
1
.000 20
20
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Sumber : data di olah
Hasil dari tabel 4.6 correlations pada bagian ini menampilkan nilai korelasi (pearson correlation) antara variabel pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia sebesar -0,750. Angka tersebut menunjukkan adanya korelasi negatif yang kuat dan tidak searah. Artinya semakin tinggi pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi maka pendapatan bank muamalat Indonesia yang diterima kecil. Untuk mengetahui apakah angka koefisien korelasi tersebut signifikan atau tidak, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah : a. Menentukan Hipotesis Ho : ρ = 0, hubungan antara variabel pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia tidak signifikan.
64 H1 : ρ ≠ 0, hubungan antara variabel pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia signifikan. Dasar pengambilan keputusan : 1. Jika probabilitas < 0,05 maka hubungan kedua variabel signifikan. 2. Jika probabilitas > 0,05 maka hubungan kedua variabel tidak signifikan. Dari hasil perhitungan diketahui, bahwa nilai Sig. (2-tailed) antara variabel pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi dan pendapatan bank muamalat Indonesia sebesar 0,000. Nilai probabilitas 0,000 < 0,05 sehingga hubungan kedua variabel tersebut signifikan. b. Pengujian hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 1. Jika probabilitas < 0,05 , maka Ho ditolak dan menerima H1. 2. Jika probabilitas > 0,05 , maka Ho diterima dan menolak H1. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa nilai probabilitas 0,000 < 0,05. Maka Ho ditolak dan menerima H1. Artinya terdapat hubungan antara variabel pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia. Kesimpulannya angka - 0,750 berada di daerah menolak Ho artinya ada hubungan negatif yang signifikan antara variabel pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi (x) dan pendapatan bank muamalat Indonesia (y) dan angka (r = - 0,750) adalah signifikan, kuat dan tidak searah.
65 D. Perbandingan Pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk Sebelum dan Sesudah Menerbitkan Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi. Setelah melewati masa-masa krisis di tahun 1998 dan 1999 serta kembali berhasil meraih laba usaha di tahun 2000, Bank Muamalat memasuki tahun 2001 dengan optimisme dan harapan yang tinggi. Sekalipun demikian Bank Muamalat menyadari bahwa sektor perbankan belum sepenuhnya pulih. Banyak Bank yang masih belum mampu mencapai tingkat kredit bermasalah ( NPL ) maksimum 5 % dari total aktiva produktifnya, sebagaimana ketentuan Bank Indonesia. Sebagai akibatnya kegiatan penyaluran kredit ke sektor riil tetap belum menunjukkan peningkatan, terkecuali penyaluran kredit konsumen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2001 memungkinkan sektor-sektor industri seperti konstruksi, pelayanan umum, perhubungan, perdagangan, pariwisata, manufaktur dan bahkan perbankan membukukan laju pertumbuhan antara 5% - 10%. Hal ini memungkinkan Bank Muamalat meningkatkan usaha perbankannya, baik dari segi pembiayaan, pendanaan maupun pencapaian profitabilitasnya. Pendapatan operasional Perseroan terutama berupa pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aktiva produktif lainnya, sementara biaya operasional Perseroan terutama berupa distribusi margin dan bagi hasil atas dana simpanan nasabah serta beban operasional lainnya yang terdiri dari beban tenaga kerja dan beban umum dan administrasi. 3 Berikut ini tabel perbandingan pendapatan Bank Muamalat sebelum dan sesudah menerbitkan Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi :
3
PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk, Laporan Manajemen Tahun 2001, h. 16-17.
66 Tabel 4.7 Perbandingan Pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk Sebelum dan Sesudah Menerbitkan Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi
No
Tahun
Pendapatan Bank Muamalat
Pendapatan Bank Muamalat
Indonesia,Tbk. Sebelum
Indonesia,Tbk. Sesudah
Menerbitkan Obligasi Syariah
Menerbitkan Obligasi Syariah
Mudharabah Subordinasi
Mudharabah Subordinasi
1.
2001
Rp. 43.326.467.033,-
2.
2002
Rp. 23.174.688.553,-
3.
2003
Rp. 23.170.617.000,-
4.
2004
Rp. 48.355.046.000,-
5.
2005
Rp. 106.664.272.000,-
6.
2006
Rp. 108.357.236.000,-
7.
2007
Rp. 145.324.930.000,-
8.
2008
Rp. 207.210.886.000,-
( Sumber: Laporan Laba Rugi Tahunan Bank Muamalat Indonesia,Tbk )
Bila dilihat dari tabel 4.7 di atas pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk sebelum dan sesudah menerbitkan obligasi syariah mudharabah ada yang mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 dan 2002 sebelum diterbitkan obligasi syariah mudharabah subordinasi pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2002 tercatat sebesar Rp. 23.174.688.553,- dibandingkan pendapatan tahun 2001 tercatat sebesar Rp. 43.326.467.033.-. Pada awal penerbitan obligasi syariah mudharabah subordinasi tahun 2003, pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk tercatat sebesar Rp. 23.170.617.000.-.
67 Sesudah diterbitkannya obligasi syariah mudharabah subordinasi, pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, terhitung sejak tahun 2004 s/d 2008. Kenaikan pendapatan terkecil Bank Muamalat Indonesia,Tbk terjadi pada tahun 2005 ke tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 1.692.964.000,sedangkan kenaikan pendapatan terbesar Bank Muamalat Indonesia,Tbk terjadi antara tahun 2007 ke tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 61.885.956.000.-. Hal ini memberikan dampak yang positif bagi Bank Muamalat Indonesia,Tbk dalam memperoleh keuntungan dari penerbitan obligasi syariah.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan dan hasil penelitian pada Bank Muamalat Indonesia,Tbk maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Berdasarkan keterangan wawancara dengan Bapak Yudistia Brilliano, Divisi Head Treasury di Bank Muamalat Indonesia,Tbk tanggal 8 Juni 2009, dana yang diperoleh dari hasil penawaran obligasi seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha perseroan dan juga digunakan untuk meningkatkan kinerja usaha secara berkelanjutan melalui perluasan jaringan pelayanan, mengembangkan berbagai inovasi produk serta peningkatan pembiayaan dengan tetap menjaga kehati-hatian, kesehatan bank dan reputasi sebagai bank pertama murni syariah di Indonesia. Melalui penerbitan obligasi subordinasi ini, selain memperkuat permodalan Bank Muamalat Indonesia,Tbk dan meningkatkan kinerja usaha juga dapat terus meningkatkan pembiayaan dan melaksanakan fungsi intermediasinya dalam spirit perbankan syariah yang menjaga kemurnian transaksi kepada usaha-usaha yang halal, anti riba, dan anti penipuan.
68
69
2. Pengaruh Dana Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi Terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk. ( Periode Tahun 2003 – 2008 ). a. Hasil dari tabel model summary, besarnya agka R Square adalah 0,562 artinya 56,2% besarnya pengaruh pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia sedangkan sisanya 43,8% (100% 56,2%) dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi. b. Hasil dari tabel anova pada bagian ini ditampilkan nilai F hitung sebesar 23,114 dan F tabel sebesar 4,41 karena nilai F hitung > F tabel yaitu 23,114 > 4,41 maka Ho ditolak dan menerima H1. Jadi, kesimpulannya adalah pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia berpengaruh signifikan. c. Hasil dari tabel coefficients pada bagian ini ditampilkan untuk menentukan koefisien regresi. Bahwa persamaan regresi untuk pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia yaitu Y = 5,634 + (-50,181 X). Dari hasil perhitungan diketahui, bahwa nilai Sig. pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi sebesar 0,000. Nilai probabilitas 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan menerima H1 dan t hitung > t tabel yaitu yaitu - 4,808 > - 2,101 maka pengaruh
pendapatan obligasi syariah
mudharabah subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia berpengaruh signifikan. Jadi, kesimpulannya menolak H o artinya ada pengaruh negatif yang signifikan antara pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi (x) terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia (y).
70 d. Hasil dari tabel correlations pada bagian ini ditampilkan nilai korelasi (pearson correlation) antara variabel pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi dengan pendapatan bank muamalat Indonesia menunjukkan angka – 0,750. Angka tersebut menunjukkan adanya korelasi negatif yang kuat dan tidak searah. Artinya semakin tinggi pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi maka pendapatan bank muamalat Indonesia yang diterima kecil. Kesimpulannya adalah jadi – 0,750 berada di daerah menolak Ho artinya ada hubungan negatif yang signifikan antara variabel pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi (x) dan pendapatan bank muamalat Indonesia (y) dan angka (r = – 0,750) adalah signifikan, kuat dan tidak searah. Dari hasil semua diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengaruh pendapatan
pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap bank
muamalat
Indonesia
berpengaruh
signifikan.
Jadi,
kesimpulannya menolak Ho artinya ada pengaruh negatif yang signifikan antara pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi (x) terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia (y).
71 B. Saran 1. Pihak bank perlu melakukan upaya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat luas dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang keberadaan obligasi syariah dengan melibatkan banyak pihak seperti praktisi, akademisi, dan ulama di bidang ekonomi syariah. 2. Pihak bank juga perlu melakukan upaya strategis dalam rangka menarik minat para investor terutama yang masih bersifat pragmatis yaitu mereka yang masih berorientasi pada keuntungan semata. 3. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, perseroan ( penerbit obligasi syariah ) harus meningkatkan profesionalitas, kualitas dan kapabilitas dalam kegiatan yang dilakukannya.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Karim dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia. Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Cet. Ke-1. . Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan. Jakarta: Tazkia Institute, 1999. Cet. Ke-1.
Arifin, Zainul. Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek. Jakarta: Alvabet, 2000. Cet. Ke-3.
Bank Muamalat Indonesia,Tbk. Laporan Manajemen Tahun 2001. Jakarta: BMI,Tbk, 2001. . Laporan Tahunan 2009 Annual Report. Jakarta: BMI,Tbk, 2009. . Prospektus Obligasi I Syariah Bank Muamalat Indonesia,Tbk tahun 2003. Jakarta: BMI,Tbk, 2003.
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Bank Indonesia (BI). Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2003. Ed. Ke-2.
Edi S, Agus ed. Pengertian Investasi : Pelatihan Investasi, 13 Januari 2007. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
Firdaus NH,M. dkk. Konsep Dasar Obligasi Syariah. Jakarta: Renaisan, 2005. Cet. Ke-1 Huda, Nurul dan Nasution, Mustafa Edwin. Investasi Pada Pasar Modal Syariah. Jakarta: Kencana, 2008. Ed.Revisi. Cet. Ke-2.
Nurgiyantoro, Burhan dkk, Statistiska Terapan Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004, Cet. Ke-3.
Rahardjo, Sapto. Panduan Investasi Obligasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2004.
Rochaety, Ety dkk. Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007. Siamat, Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: LP-FEUI, 1999.
Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia, 2005. Ed.Ke-2 Cet. Ke-3. Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: CV. Alfabeta, 1999. Cet. Ke-1. Sumitro, Warkum. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Cet. Ke-4. Susanto, Burhanuddin. Pasar Modal Syariah Tinjauan Hukum, Yogyakarta: UII Press,2008, Cet. Ke-4. Sutedi, Adrian. Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. S.Uyanto, Stanislaus. Pedoman Analisis Data dengan SPSS. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
