Pengantar: Webinar & Workshop Pengembangan Semangat Kewirausahaan Calon Provider Kontrak dalam Kesehatan Masyarakat Oleh: Dwi Handono Sulistyo PKMK FK UGM
Pokok Bahasan • Perkembangan contracting out dan implementasinya di Indonesia • Alternatif Mekanisme Kontrak • Agenda Kegiatan
Pokok Bahasan 1:
PERKEMBANGAN CONTRACTING OUT DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
Perkembangan Contracting Out • Dari kontrak individual kontrak lembaga untuk paket layanan berbasis tim (Resolusi World Health Assembly pada pertemuannya yang ke-56 tahun 2003)
From Individual/Team-based Contracting Institution-based Contracting Individual-based Contracting
Keppres No. 37/1991; Keppres No. 23/1994; Permenkes No. 7/2013 DAK NON FISIK 2016 & 2017
Team-based Contracting
Permenkes No. 1231/2007; Permenkes No. 1235/2007; Permenkes No. 535/2008; Permenkes No. 538/2008
INOVASI
Permenkes No. 1199/2004 (X); SK Menkes No. 1086/2009; SK Menkes No. 156/2010 NUSANTARA SEHAT
Institution-based Contracting
Individu
Institution-based Contracting Tim SISTER HOSPITAL
KONTINUUM CONTRACTING: Kontrak Langsung SDM Kontrak Tidak Langsung SDM
Contracting SDM Yankes (individual)
Contracting SDM Manajemen (individual)
Contracting SDM Yankes (tim)
Contracting SDM Manajemen (tim)
Contracting Institusi Untuk Manajemen (incl: SDM)
Contracting Institusi Untuk Satu Jenis Pelayanan Kesehatan Tertentu (incl: SDM)
Contracting Institusi Untuk “Paket” Pelayanan Kesehatan (incl: SDM)
Resolusi World Health Assembly pada pertemuan nya yang ke-56 tahun 2003
Individual-based contracting • Dari Dokter PTT (Keppres No. 37/1991) hingga Permenkes No. 71/2016 (DAK Non Fisik Bidang Kesehatan): – Kontrak tenaga promosi kesehatan di puskesmas – Kontrak tenaga Fasilitator STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) kabupaten
Kelemahan kontrak individual • Rentang kendali terlalu lebar (Kemenkes mengawasi seluruh wilayah) sulit pengawasannya • terjadi moral hazard individu – Contoh: tidak masuk kerja atau bermalas-malasan karena tidak diawasi; bekerja tidak sepenuh hati
Kasus kontrak individu (BOK 2016) untuk tenaga promkes • Rentang kendali sempit (puskesmas mengawasi tenaga kontrak) pengawasan lebih baik • Kendala: daerah sulit/terpencil sulit mendapatkan tenaga promkes • Akibatnya: dana BOK 2016 untuk kontrak lebih dinikmati daerah maju
Pokok Bahasan 2:
ALTERNATIF MEKANISME KONTRAK
Alternatif mekanisme kontrak • Perlu dipertimbangkan sistem kontrak lembaga sebagai penyedia SDM promkes dan tenaga kesling • Perlu dikembangkan kontrak yang lebih komprehensif mulai dari tenaga ahli kesmas (S2-S3) di tingkat provinsi dan (S1-S2) di kab/kota, hingga tenaga madya (D3) di puskesmas melalui lembaga • kontrak 2 level
Kontrak 2 Level: Kontrak Lembaga Principal (Penyandang dana/pemegang program)
Kontrak Level (1) Agent Principal Provider Lembaga
Kontrak Level (2)
Agent Tim SDM
Kasus Kontrak Lembaga di Kab. Berau Kaltim (2008) • Tersedia anggaran Rp. 1,5 M untuk kontrak lembaga (penyediaan tim tenaga kesehatan) di puskesmas • Anggaran tak terserap karena tak ada provider untuk level kesehatan masyarakat yang siap (NOTE: Bandingkan dengan Sister Hospital NTT untuk pelayanan kuratif yang banyak providernya)
Implikasi • Perlu menyiapkan calon provider lembaga untuk kontrak pelayanan kesehatan masyarakat
Pokok Bahasan 3:
AGENDA KEGIATAN
Tujuan • Memahami kebijakan kontrak untuk kesehatan masyarakat • Memahami pentingnya semangat kewirausahaan bagi lembaga calon provider sistem kontrak • Memahami konsep dan teori kontrak • Memahami langkah-langkah dan strategi pemenangan kontrak • Memahami langkah-langkah dan strategi implementasi kontrak • Memahami manajemen risiko dalam kontrak • Menyusun Rencana Tindak Lanjut.
Agenda • Webinar 1: Jum’at 3 Februari 2017 (08.00 – 10.00 WIB) • Webinar 2: Jum’at 10 Februari 2017 • Webinar 3: Jum’at 17 Februari 2017 • Workshop: Kamis 23 Februari 2017
SELAMAT MENGIKUTI KEGIATAN TERIMA KASIH
