ffin ISSN
llaftar Isi
: 1978-9963
Pengantar Sambutan Dekan Fakultas Hukum Unwir
TAKTILf,AS HUKUM
1. Penegakan Hukum terhadap
Anggota Polri yang Melakulon Tindakan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
U}I IYERSITAS WIRALODRA IilDRAMAYU
Pelindung Dekan Fakultas Hukum Universitas Wiralodra lndramayu
1leh:
2.
Tatang
1djo Suardja
HakAsasi Manusia dan Pelaksanaan Tugas polri selaku Aparat Negara Penegak Hukum 1leh: SuhaendiSalidja
Penasihat & Konsultan Redaksi Tatang Odjo Suardja, S.H. Prof. Dr. Toto Tohir, S.H. Ujang Suratno, S.H., M.Si Didi Nursidi, S.H, M.Hum.
11
Kedudukan Hukum Hak Ulayat dan Penggunaannya untuk Kepentingan lnvestasi 0leh: Ujaqg Soentno .............-..
4.
18
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Cybercrime
di lndonesia
Pimpinan Umum Atoillah Karim, S.H. f,lewan Redaksi AdiKusyandi, S.H. SuhaendiSalidja, S.H. Syamsul Bahri Siregar, S.H.
Pimpinan Redaksi Saefullah Yamien, S.H.
1leh: Adi Kusyandi
5.
Hukum di lndonesia 1leh: H. Djadja Sudjana
6.
Sekretaris Redaksi Tinisumartini, S.H. Pimpinan Sirkulasi Murtiningsih Kartini, S.H.
Pimpinan Usaha Mansur, S.H.
Editor Kodral Alam, S;H.
Beberapa Kendala dalam Penegakan Hukum Lingkungan
37
1leh: Ace Setiadi
7.
Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan dan Asuransi di Kota BandunS 40
.................
1leh:Suherman
Wakil Pimpinan Redaksi Suhendar Abas, S.H.
26
Beberapa Kendala dalam Upaya penegakan
8.
Tindakan Hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Benda Wakaf Menurut UU. No.41 Tahun 2004 1leh: Atoillah Karim
,oRl{fir
YGSTiT!fi
mengundang Anda menuliskan pemikiran-pemikiran yang berkait-
an dengan ilmu hukum. Jumlah tulisan 10-15 halaman 44 spasi 2, dilengkapi
halarnan dengan daftar pustaka atau catatan belakang dan diiertai biodata singkat penulis.
Redaksi dapat menyingkat, mengubah, dan mengedit tulisan tanpa mengubah maksud dan isinya. Dianjulkan tulisan dikirim dalarn bentuk naskah dan file dalam'CD.
-1-
Vol. 1, No. 1 November 2007
BEBERAPA KENDAIA. DAIA}T PENEG^A,KKAN IIUKIIT{ LINGKUNGAN Oteh: Ace Setiadi K.
l'' --' r
A.
,
PERATURAN PERUNDANGAN LINGKUNGAN
peratoran
Perundangan yang mengatur tentang lingkungan hidup di lndonesia secara formal baru ada tahun L982, dengan
I
lahirnya Undang-Undang Lingkungan FIidup No. 4 tahun L982. Padahal pada zcrrnan pmjajahan Belanda banyak sekali
peraturan perundangan yang memiliki nuansa pengaturan lingkungan seperti Hinder Orilonantie (HO) yang mengatur perizinan gangguan lahir th 1926, Natuurmonumenten Ordonantie, yang mengatur cagar alam lahir tahun 19L5 dan banyak lagi,
peraturan lingkungan yang lebih menekan-
kan pada kelangsungan pemerintahan Hindia Belanda. Pada zaman penjaiahan |epang ter-
dapat peraturan larangan penebangan kayu a$ata, albasiah dan semdisebut OsamuS. Kanrei No. 5, terlihat sekali aturan tersebut
untuk kepentingan ]epang waktu itu
memerlukan bahan baku bagi pembuatan pesawat peluncur t6liders). Ternyata warisan penjajah dalam menetapkan peraturan perundangan bagi kepentingan tertentu atau kelompok tertentu masih diterapkan di bumi pertiwi ini walau sudah merdeka 62 tahun. Pada zaman kemerdekaan di dasawarsa 60an lahir Undang-Undang No. 5 tahun 1950 tentang pokokpokok Agraria, Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan, Undang-Undang No. 11
,,r
tahun 1967 tentdng Pertambangan dan banyak lagi peraturan perundangan yang sedikit banyak menyinggung atau mengatur tentang lingkungan hidup, puncaknya
lahir Undang-Undang No. 4 tahun
1982
Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
B.
AWALYANG BAIK SEBAGAI MODAL BAGI MENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN
Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi Lingkungan Hidup pada tahun 1978 di bentuk lembaga kementrian lingkunganhidup, setelah melahirkan UU No. 4 tahun L982, beberapa tahun kemudian lahir peraturan pemerintah seperti: - PP No.29 tahun 1986 tentangAMDAL , ymg selanjutnya diganti dengan PP No.5t tahun L993.
-
No.20 tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air. PP
Kepres No.23 tahun 1990 dan Kepres No. 77 tahun 1994 yang mendasari dibentuknya badan pengendalian dampak lingkungan pusat dan di Daerah.
Kelahiran UU No. 4 tahun
1982,
rnembuka wawasan bagi lahimya UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem nya, lahir UU No.5 tahun 1992 tentangperlindungan
-37
-
JURNALYOSTITIfi cagar budaya, Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang dan melahirkan beberapa peraturan pemerintah sebagai turunannya dari Undang-Undang
akhirnya tanggal 19 September 1997 Undang-Undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1997.
Dari pengalaman selama 15 tahun
tersebut.
C.
UPAYA PENEGAKAN FIUKUM LINGKUNGAN
Gerakan pemerintah di dalam menegakkan
hukum lingkungan, bukan sekedar membuat peraturan perundangan saja, tapi komitnerurya jelas tertuang dalam Repelita 5 tahun 1988-1993 sebagai tahun-tahun penegakkan hukum lingkungan, komitrnen
bersamapun dilakukan antara Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada bulanluni tahun 1991.
Keseriusan pemerintah RI dalarn mene-
gakkan hukum lingkungan, sebagai upaya
perlindungan terhadap ekosistem dan komitmen terhadap konsep pembangunan berkelanjutan, mengalami banyak kendala / kesulitan. Kendala utama di antaranya datang dari mentalitas aparatur penegak hukum, dan masyarakat pelaku dunia usaha yang hanya mementingkan keuntungan usahanya dan keuntungan diri sendiri. Kendala lain yang sering dihadapi adalah kemampuan aparatur penegak hukum dalam rangka pembuktian secara teknis apalagl aparatur di daerah selain kemampuan telrris, peralatan tel.rdsnya pun terbatas. Selain itu, pembuktian terjadinya pence[raran dan kerusakan lingkungan sangat dibatasi oleh waktu, sering para penyidik merrdapatkan bukti yang sudah kadaluarsa. Dengan banyaknya kendala dalam penegakan UU No. 4 tahun 1982, pada
-38-
menerapkan UU No. 4 tahun 1982, UndangUndang No.23 tahun 1997,lebih terinci dan terfokus pada persoalan-persoalan hukum
bagi para pelanggar aturan dan perusak lingkungan hidup. Saatini menielang 10 tahunatau 1 dasawarsa pernberlakuan UU No. 23 tahun 1992
persoalan lingkungan tidak pernah ada penyelesaian yang paripurna, semakin hari semakin bergeiolak, pelbagai kasus pelangBaran lingkungan sering kali tidak mendapat vonis yang semestinya, seringkali para pelaku pelanggaran begitu saja terbebas dari ierat hukum, paling tidak mereka diringankan hukumnya, padahal sudah jelas-jelas banyak mengorbankan masyarakat dan negara. Pada sisi lain penegakan hukum lingkungan hidup mesti dilakukan mengingat sudah begitu kritis kondisi alam yang kita tempati, sering banjir melanda berbagai kawasan karena hutan dihulunya habis ditebang, kekeringan pun melanda berbagai kawasan negeri ini. Semua akibat kita lalai dalam mengelola lingkungan hidup. Berbagai kendala yang di hadapi dalam menegakkan hukum lingkungary kian hari kian bervariasi, bagaimana para penegak hukum mengupayakan agar planet bumi tercinta llhususnya wilayah Nusantara dapat diselamatkan dari perusak lingkungan' Penegakan hukum lingkungan hiduP menurut Mas Ahmad Santosa secara garis besamya dapat ditempuh melalui empat pendekatan:
1. 2. 3.
Pendekatan Command &,Contract
PendekatanEkonomi PendekatanPerilaku (Behaabut)
VoL 1, No. 1 November 2007
4.
Pendekatan Pendayagunaan Tekanan
Fublik
(P
ublic Pressure)
Pendekatan Commanil & Contract disebut juga pendekatan penjeraan (deterrent approach), berupa ancarnan hukuman, tapi ternyata tidak juga membuat pelaku fer4 karena mungkin: - Kemampuan pendeteksian yang kuran&
-
Responsibilitas aparatur kurang cepa! sehingga sulit untuk pembuktian lebih
lanjut, bukti kadaluarsa, Mentalitas aparatur yang mudah dibeli Sanksi yang di berikan kurang membuat jera, terkadang ada kesanpengafuran sanksi Pengawdsan kurang.
Fendekatan ekonorni, pada dasamya
kalkulasi untung rugi dari penegakan hu. kum, biasanya para pelaku pelanggaran/ penangBunga jawab kegiatan yang merusak lingkungan akan menghitung sejauh mana penataan (compliance) atau melakukan pelanggaran ( violation ) mendatangkan kesecara ekonomis. Teori tersebut yangdipakai dasar bagi pengembangan instrumen ekonomi dalam pengendalian dampak lingkungan. Kele11rtrTlyu, tak semua variabel lingkungan bisa di konversi ke dalam skala elionomi.
Pendekatan perilaku, lebih didasarlqn pada behaoiour dart human motiaation, p* nekanannya pada pentingnya kerja sama anjara pihak yang dituntut dengan masyarakat yang terkena dampak. Kerja sama perundingan dilakukan sebagai upaya meyakinkan regulateil community tentangpentingnya penataan, pemberian, dukungan, bantuin teknis agar
masyarakat industri bersedia men$kuti program penataan. P ersonal relotbnship antara objek pengaturan dan aparat pemerintah sebagai sesuatu yang baik bagi mengkondisikan
ketaatan. Pendekatan tersebut eukup baik kalau ada tingkat kesadaran dari semua pihak yang terlibat bahwa pembangunan itu harus berkelanjutan, bagi kita sekarang dan anak
cucuhari mendatang Pendekatan Tekanan Publik (pubtic pressuye), merupakan jalan yang paling ampuh kalau jalur juridis normal sudah menemukan jalanbuntu. Penggunaan pendekatan tekanan publik menekankan pada pentingnya kefuatan masyarakat, termasuk malyaratcat korban (affatd corumunifjr) melalui berbagai seperti; unjuk rasa, kampanye, pem3ks_i boikotan/pemblokiran, media masa yang intinya agar perusak lingkungan melakukan upaya-u p ay a complietr ce. *!+
r+
Penoiptaa n eeribu huta n
dimulai dari aebutir biji,
- Rolph Waldo Emerson *
-39
-
JURNAL YUSf,lTlfi
PEN I N G
IGTAN TERTI B ADMI N ISTRASI KEPEN D U DU KAN DAN ASURANSI DI KOTA, BANDUNG Oleh: Suherman
A.
PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang
Melihat-makna pembangunan ekonomi dengan kacamata sempit, ada kekuatan unfuk mensinonimkan dengan "evolusi". Dari sudut pandang teori sosiologi murni, evolusi kemasyarakatan dramPu menimbulkan proses differensiasi struktural. Implikasi teori ini, akan menghasilkan suatu
fenomena yang struktur masyarakatnya relatif kompleks, akan lebih maju daripada masyarakat yang struktumya relatif sederhana. Begitul"h y"ng terjadi, baik di perkotaan maupun perdesaan. Kian pesatnya pertukaran di bidang perekonomian pada dekade terakhir ini, telah menimbulkan konsentrasi kekuatankekuatan. Konsentrasi ini tidak terbatas di bidang ekonomi sajA tetapi juga dibidang lain, seperti polifrk dan kebudayaan. Intervensi dari konsenhasi kekuatan ini populer dengan sebutan stratifikasi antarmasyarakat (int er so ciet al stratification). D afi pengalaman, masyarakat yang keluar sebagai pemenang, struktumya akan semakin kompleks, sedangkan yang kalah akan semakin sederhana. Kondisi ini memungkinkan terjadinya penghisapan parasitis, baik di bidang sumber daya manusia, permodalary dan teknologi dengan melahirkan dualisme yang klasik desa dengan kota. Pembangunan yang dilakukan dengan konsep Neo-Keynesian melalui "two gap model", yala:ri "resoutce gaP tttod.el" dengan "trade gap model" dapat meningkatkan Per-
-40-
tumbuhan yang tinggi. Politik pintu terbuka, menghmdaki tingginya investasi dari negara majw dengan berbagai kemudahan seperti, tax holiday, ataupun dalam hal penunjukan lokasi. Namun, model ekonomi seperti ini belum mamPu memberikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Sektor modem yang ada di perkotaan dan dimiliki oleh sedikit masyarakat telah tumbuh dmgan cepat me-ninggalkan sektor agraris yang cenderung terabaikan, serta menjadi sumber pekerja murahan. Studi yang dilakukan berbagai Pihak, apa yang disebut 'trickle down effect" atatt semacam hasil pembangunan unfuk orang miskin belumlah teruji. Karena penghubung antara sektor modern dengan sektor agraris dikuasai dan diatur oleh sektor modern untuk kepentingan sektor modern. (Sritua Atif ,lndonesia; Pertumbuhan Ekonomi Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan Massal). Untuk itu, tidaklah mengherankan apabila gelombang migrasi terus berdatangan ke kota-kota besar di trdonesia, salah satunya adalah Bandung. Dalam teori migrasi yang dikemukakanolehEverett. S. Lee (1981) terdapat beberapa alasan bagi setiap orang untuk melakukan migrasi. Faktor yang menonjol adalah faktor ekonomi dalam bentuk mencari pekerjaan di tempat yang baru atau pindah ke pekerjaan baru untuk meningkatkan sosial ekonominya. Setelah itu, alasan-alasan lain yang sering ditemukan adalah pendidikan mauPun ikut keluarga. Kota Bandung meruPakan ibukota |awa Barat dengan luas wilayah 16.729,55 ha berpenduduk sekitar 2,5 juta jiwa dengan
Vol. 1, No. 1 November 2007
laju pertumbuhandi atas rata-rata provinsi fawa Barat. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 145 jiwa/ha telah menempatkan Kota Bandung sebagai kota terpadat di ]awa
!ar_at, Idealnya, tingkat kepadatan penduduk adalah 50.{/0-^ jiwa/ha. Dilihat dari sisi ftrngsi kota, Kota Bandung teridentifikasi sarat dengan fungsi. Kota Bandung
dudukan melalui penerapan uang jaminan, dilihat dari sisi migran, 2.
Bagaimanakah kemungkinan diterapkannya asuransi jiwa pada masya"alsat Kota Bandung ditinjau secara teoretis?
sebagai pusat pemerintahan, pusat perda--
Bmgm, pusat industri, pusat pendidikan, serta pusat pariwisata dan kebudayaafl dengan tingkat pelayanan baik regional maupun nasional. Dari laju pertumbuhan tersebut kontribusi pertumbuhan peni"a* migra lebih tinggi bila dibanding-
3.
Tujuan Penelitian
t.
Untuk mengetahui respon dari responden mengenai tertib administrasi ke. pendudukan melalui penerapan uang jaminan dilihat dari sisi migran, penduduk asli dan aparat pemerintah-. Unluk mengetahui aspek-aspek yang terkait secara keseluruhan dengan rencana penerapan uang iaminan. Untuk mengetahui seberapa jauh kemungkinan penerapan asuransi jiwa kepada masyarakat Kota Bandung.
4.
Guna Hasil Penelitian
1.
Penelitian ini berguna bagi manajemen pemerintatnn Kota Bandung (eksekutif dan legislatif) sebagai bahan referensi dan pengambilan kebijakan terutama
kan dengan pertumbuhan penduduk secara alamiah (kelahiaan).
Menurut Supas (1995) sebanyak 50,gyo adalah migan taki-laki dan 49,2o/o perempuan, sedangkan dilihat dari daerah asal para migran tersebut 42,L/" berasal dari perkotaan, 52,4y" dari perdes aan dan 4,Soh
tidak teridentifikasi (Sri Sulastri: 1999). Tingginya tingkat migrasi tersebut menimbulkan masalah sosial, seperti kesempatan kerja, keamanan, ketertiban, dan kebersihan. Relevan dengan visi Kota Ban{ung "Kota Bandungsebagai kota jasayang -
Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat), diperlukan berbagai langkah shategis untuk menata masalah penduduk kota (tertib administrasi kependudukan) baik penduduk asli, maupun terhadap para migra.. IGjian-kajian dengan pendekatan akadernis merupakan upaya positif pemerintah Kota Bandung (Dinas Kependudukan) untuk mewujudkan visi kota Bandung tersebut sebagai kota jasa yang bermartabat.
2.
ldentifikasiMasalah
1.
Bagaimanakah respon dari responden
mengenai tertib administrasi kepen-
penduduk asli dan aparat pemerintah? Aspek-aspek apa saja yang terkait se. cara keselurulun derrgan rencana penerapanuang jaminan?
yang berkaitan dengan masalah kepen-
dudukan.
Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan apabila di kemudian hari pemerintah Kota Bandung ingin melakukan regulasi-regulasi teihadap penataan masalah tertib administrasi kependudukan di Kota Bandung. Penelitian ini sangat berguna bagi Dinas Kependudukan Kota Bandung, karena dapat menggamb artr,en
(aistig
condition) masalah kependudukan terutama migrasi di Kota Bandung.
-41
-
JURNAL YOSTITIF
B.
KERANGKA TEORETIS Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran
Bantlung
l6ta
Per€rintahan, Ferdagangen, lndrstsi, Pendidlkan. Pariwisata Kohrdayaan, dan PelEEnan Reglonal tlan tlasional
lntasalah So:dal Seperti:
lcmacetan htu finian pencenraran lirEkungen fnrrangnla fasfl itas dan utiliE6 por*otaan,
F[Il(lkifiankumuh, tah ruang. keterlban dan kebersihan, kdr{slftan dan pengangguran
C.
METODE PENELITAN
Penelitian tentang "Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan dan Asuransi Di Kota Bandung" dilakukan dengan meng-
gunakan metode non-eksperimental yaitu suatu metode yang bersifat analisis deskriptif (Nasu, 1983:63). Dalam konteks ini, pengertian analisis dimaksud sebagai suatu cara pengumpulan, penyusunan, pembatasan, dan kemudian diinterpretasikan. Sedangkan pengertian deskriptif dimaksudkan pemaparan/penggambaran tentang suatu objek, suafu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa yang telah berlalu dan sedang berlangsung pada saat penelitian.
-42-
sworANAusls
PENINGKATAT.I
TEFITIB
1. Kekuatan
e KeEmahan
ADMINISTBASI
3. Peluang 4. Ancaman
DAN ASI.'RANSI
ul(orA BANDUNG
Pengumpulan data, baik secara sekunder maupun primer. Data sekunder dipero-
leh dari terbitan-terbitan resmi dalam bentuk literatur, publikasi-publikasi lain atau perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan data primer diperoleh dari lapangan langsung durgan menggunakan teknik wawancara. Pengumpulan data, dengan cara wawancara dipandu daftar kuesioner. Setiap unit observasi didatangi oleh enumerator dengan dibekali pertanyaan yang standarbagisetiap unit observasi. Kuesioner dibuat dalam tiga bentuk:
r
Kuesioner Model A
:
Ditujukan kepada para migran, ymg memuat berbagai pertanyaan tentang tertib administrasi kependudukan (termasuk uang faminan).
Vol. 1, No. 1 November 2007
o
"
Kuesioner Model B: Ditujukan kepada para penduduk yang memuat berbagai pertanyaan tentang para migran dan kemungkinan diberlakukannya asuransi kependudukan.
KuesionerModel C: Ditujukan kepada para aparat (kecamatan, kelurahan) tentang kemungkinan-kemungkinan regulasi admini!tu'asi kependudukan.
Sampel penelitian ini diambil dari seluruh wilayah Kota Bandung, yakni Bandung Utara, Selatan, Barat, Timur, dan Tengah. Jumlah sampel untuk kuesioner ModelAadalah 75 orang, Model B 69 orang
Berbagai upaya penanggulangan masalah urbanisasi telah dilakukan diri berbagai aspek. Salah satunya adalah dari aspek idministrasi kependudukan dengan dikeluarkannya berbagai kebijaksanaan, antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam peida tersebut, substansi yang diatur nlenyangkut penangarum penduduk pendatang antara lain: a. Bagi penduduk pendatang diwajibkan memiliki KIDK sesuai peruntukannya geperti KK/ffp bagi pendatang yang !:r_klrnginan Bertempit T'rnggal-Tetap,
KIPEM dan KIK bagi penduaut
dan Model C sebanyak 21 orang.
Dari hasil survey lapangan, data-data tersebut ditabulasi dengan pr6ses komputer untuk kemudian dianalisis secara tajam Buna menghasilkan kesimpulan-kesimpulan. Penelitian ini iuga menggunakan rnodel analisis Semahfli oeypiiiat untuk memudahkan melihat respon responden terhadap kajian yang dilakukan. Selain kuesioner terbuka, ju$ design kuesioner dilakukan tertutup dengan skala jawaban menggunakan skala likert. penelitian ini juga menggunakan anifisis SWOT secara deskriptif. Kekuatan kelernahan banyak diwamai dari aspek internal, sedangican peluang dan ancarnan oleh aspek ekstemal.
D.
1.
HASIL PENELITIAN Flencana Perda Uang Jarninan
Sebagai kota terbuka, konsekuensi yang dih-adapi Kota Bandung di antarinyi adalah tingkat mobilisasi penduduk yang demikian cepat yang disebabkan olef, tingginya penduduk' pendatang dari luar wilayah Kota Bandung atau arus urbanisasi.
musiman dan KIDS bagi penduduk serhentara.
b. -
Bagi penduduk pendatang yang tidak memenuhi perafuran dan ketenfuan tersebut dapat dikernkan sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Hukumarurya berupa kurungan badan selamalamanya3 (tiga) bulanatau denda uang setinggi-tingginya Rp50.000,00 (pasa1 52 AyarT).
Namun, pada pelaksanaannya masih -banyak hambatan yang dihadapi dalam
upaya menerapkan secara tegas letentuan
administrasi kependudukan bagi penduduk pendatang. Hambatan tersebut, antara larl rendahnya tingkat kepahrtran pendu-
duk pendatang dalam melaksanakan kewajibannya di bidang administrasi kependudulen, seperti pelaporan identitas
diri, dan efektifitas penerapan sanksi bagi pen-duduk pendatang yang melanggir peraturan administrasi. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya pemikiran kembali mengenai penerapan administarsi kepen-
dudlkan agar tercapai kondisi yang aiinginkan dalam tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.
-43-
JURNALYOSTITIE Salah satu upaya yang akan dilaksana-
kan oleh Dinas KePendudukan Kota Bandung dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan
3.
Uang Jaminan
1.
Bagi penduduk pendatang yang telah memenuhi ketentuan tersebut di atas, akan diberikan SKTS bersamaan dengan menyetor uanB jaminan. Apabila dalam waktu 5 (enam) bulan
pengendalian penduduk pendatang di Kota Bandtmg adatah dengan menerapkan ber-
bagai kemungkinan, seperti aturan uang jaminan bagi penduduk pendatang yang belum/tidak memiliki pekerjaan atau yang akan melanjutkan pendidikan. Uang jaminan adalah uangyang disetorkan oleh penduduk pendatang kepada pejabat sebagai iaminan tinggal sementara di daerah. Adapun yang dimaksud derrgan perrduduk pendatang adalah setiap orangyang datang akibat mutasi kepindahan dari luar daerah dan luar wilayah Republik Indonesia dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oletr Walikota. Apabila kemungkinan itu teriadi, perlu diatur tentang tata cara PeneraPan uang iaminan bagi penduduk perrdatang. Beberapa hal mengenai peneraPan uangiaminan bagi penduduk pendatang di Kota Bandung antara lain:
2.
t.
Pendaftaran Penduduk Pendatang Bagi penduduk pendatang Warga Negara Indonesia yang berasal dari luar daerah, dan datang ke daerah untuk mencari pekeriaan diwajibkan metrapor kepada Dinas untuk mendapat Surat Keterangan Tinggal Semen-
penduduk tersebut telah mempunyai pekerjaan yang dibuktikan dengan menyerahkan Surat Keterangan Jaminan Bekerja dari pimpinan perusahaan
tempatnya bekerja, maka yang bersangkutan dapat diproses menjadi penduduk tetap dengan melalui Proses Surat Ijin Menetap (SIM) untuk mendapatkan KK dan KTP Kota Bandung dengan membawa surat pindah dari daerah asal. Dapat pula diproses menjadi penduduk musiman apabila yang bersangkutan tetap tinggal di daerah tetapi tidak bermaksud pindah. 3. Uang jaminan harus diambil kembali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah yang bersangkutan menjadi penduduk tetap atau menjadi penduduk musiman; 4. Apabila dalam jangkawaktu tersebut, tidak diambil maka uang jaminan menjadi milik daerah; Bagi penduduk pendatang yang dalam kurun 6 (enam) bulan belum mendapat pekerjaan, yang bersangkutan akan dipulangkan ke daerah asal dan uang iaminanrrya d ikembalikan.
tara (SKTS).
2.
Persyaratan penerbitan SKTS adalah sebagai berikut:
4.
Pengelolaan Uang Jaminan
1.
Uang jaminan pelaksanaarurya dikelola
a.
Surat Keterangan Pindah Semen-
oleh Dinas Kependudukan Kota
b. c.
tara (SKPS) dari daerah asal; FotoCopy KTP daerah asal; Surat Keterangan Tempat Ti.ggat Sementara dari RT /RW setemPat
Bandung.
-M-
2.
Prosedur penerimaan dan penyetoran uang jaminan dilakukan dengan prosedur tertentu;
Vol. 1, No. 1 November 2007
3.
Pers5raratan pengembalian uang jaminan adalah sebagai berikut
a. b. c.
Janninan Keberadaan *igan di Kota Bandung dapat dilihatdari dua sisi, yaitu sisi positif
Bagi yang menjadi penduduk musiman : KIpEM, surat bukti
mereka memiliki kontribusi yang cukup
setoran asli.
besar dalam proses pembangunan. ContolU
Bagiyangdipulangkan:SKTSasli dan surat bukti setoran asli.
Besamya uang jaminan harus memenuhi unsur-unsur : 1. Kewajaran; 2. M-empertimbangkan biaya pengelolaan; 3. Biaya relative tingg; Tidak termasuk atau di luar biaya kos pulang
/ ong-
Akibat diberlakuicannya penerapan
uang jaminan, perlu diadakan revisi dari peraturan yang berlaku saat ini (perda No 26 tahun 1998 dan Perda No25 tahun2001). fertimbanqan diterapkannya uang jaminan bagi penduduk pendatang di Kota fiandung antara lain:
a.
Mekanisme penerapan Uang
Bagi yang telah menjadi penduduk: KK, KTp (asli danfotocopy), surat bukti setoran asli.
5. Besarnya Uang Jarninan
4.
6.
Sebagai bentuk pengendalian te*radap
penduduk pendatang dalam men$atasi /menekan arus urbanisasi.
b.
Teridentifikasi jumlah penduduk pendatang ke Kota Bandung.
c.
Pengawasan dan monitoring terhadap penduduk di Kota Bandung dapat bei-
jalanoptimal.
d.
Menciptakan tertib administrasi kepen-
e.
Meningkatkan kesadaran hukum
dudukan. masyarakat, bagi para pendatang tentang implementasi Perda yang berlaku di Kota Bandung.
dan negatif. Dari sisi poiitif, kehidiran
para pengusaha sebagian besar dari kalangan penduduk pendafang, begitu pula tenaga keria mulai dari yang ahli 9*g* hingga buruh kasar adalah pendudu[pendatang. Sedangkan sisi negatif dapat timbul apabila penduduk pendatang teriebut tingkat pendidikannya rendah, tidak memitici keterampilan atau keahlian, hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak sosial, seperti; tingginya tingkat urbanisasi se|ingga timbul pemukiman padat dan f"*tr, terildi kemacetan terutama pada jamjam sibuk, berrnunculan FKL di tempat utuy dae_rah terlarang setringga _ -*gg"i ggu keindahan dan kenyamanan koti,lerta berpotensi terjadi konflik sosial antara penduduk asli dengan pendatang. Bcrbagai upaya untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah fotl gandung dalam hal ini Dinas Kependudukan dari aspek administrasi kependudukan telah dikeluarkan kebijaksanaan dalam bentuk Peraturan Daerah Tingkat II BandungNomor 25 tahun 1998 Tentangpenyelenggaraan Kependudukan dan Cataian Sipil. Dalam perda tersebut substansiyang diatur menyangkut penanganan pendudui< pendatang. Walaupun sebenarnya perda tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan penyelenggaraan pemerintahan, perkem!-a.Bao Leaaaan dan dinamika maiyarakat Kota Bandung saat ini sehingga perlu diadakan perubahan, agar pelaksanaan tertib administrasi kependudukan termasuk didalamnya pengendalian arus migrasi masuk dapat terlaksana sesuai aturan yang berlaku.
-45-
JURNALYOSf,ITIfi Salah satu upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengendalikan arus penduduk pendatang yaitu akan menerapkan aturan uang jaminan, yang dimaksud uang jaminan adalah uang yangwajib disediakan oleh penduduk pendatang tinggal sementara yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKfq. SKTS adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara di Kota Bandung selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih. Aturan tersebut ditujukan untuk penduduk pendatang yang belum atau tidak memiliki pekerjaan, pelaksanaannya aturan uang jaminan bagi penduduk pendatang akan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung. Pelaksanaan aturan tersebut akan berjalan bila disertai dengan mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Walikota Bandung sehingga secara yuridis PeneraPan uang jaminan
tersebut dapat dibenarkan. Dalam pelaksanaannya peraturan tersebut harus dilengkapi dengan petuniuk pelaksanaan rnaupun petunjuk teknis. Adapun mekanismenya dimulai dengan tahapan sebagai berikuU Tahap
pertama,bag Penduduk Penda-
tang warga negara Indonesia yang berasal dari luar daerah, dandatang ke daerah untuk mencari pekerjaan diwajibkan melapor kepada dinas untuk mendapat Surat Kete' rangan Tinggal Sementara (SKTS). Pada
ini penduduk
pendatang harus melapor terlebih dahulu ke RI di lingkung-
tahap
an tempat tinggal sementara, kemudian RI tersebut akan melaporkan ke RW yang akan
meneruskannya ke kelurahan, kemudian ke kecamatan. Guna penerbitan SKTS ada beberaPa
persyaratan yang harus dipenuhi oleh penduduk pendatang yaitu sebagai berikut: (a) Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS) dari daerah asal, (b) Foto copy KTP
Gambar 3.1
Atur Penebitan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)
ffir---\
Pendatang ) 'il,,w,rwaa
RT Setempat
Kelurahan
Dinas Kependudukan (Menerbitkan SKTS)
-46-
Kecamalan
Vol.1, No. I November2007
daerah asal, dan (c) Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara dari RT/RW di
yangbersangkutan menjadi penduduk
tetap atau rrtenjadi penduduk mu-
daerah. Tahap fudua,bagi
penduduk pendatang yang telah memenuhi ketentuan seperti tersebut pada tahap 1, akan diberikan Surat Keterangan Tinggal Sennentara bersamaan 99S11 menyetorkan uang jaminan. Apa-
sunan;
2.
3.
Surat Keterangan ]aminan Belierja dari
PTPTT" instansi/Perusahaan tempatnya
bekerja maka yang bersangkutan:
a.
b.
Dapat diproses menjadi penduduk tetap dengan rnelalui proses Surat Iiin Menetap (SIM) untuk mendapatkan (K dan KTP Kota Bandung setelah membawa surat pindah dari daerah asal;
Dapat diproses menjadi penduduk musiman apabila yang bersangkutan tetap tinggal di daerah tetapi tidak bermaksud pindah ke daerah.
. Selanjutnya, akan diatur pula menge. nai pengelolaan dan prosedur penerimaan uang jaminan rnulai dari tingkat RT hingga Dinas Keperrdudukan yaitu sebagai beri[rlt: 1. Pengelolaan Uang laminan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandunp
2.
berikut: a. Menerimapenyetoranuangiamin-
b. c. d.
kembali, setelah yang bersangliutan sudah menjadi p6nduduk tetap dan sudah mendapat pekerjaan. Apalila hingga batas waktu 6 bulan yang bersangkutan belum
berikut: 1. Uang jaminan harus diambil kembali paling larnbat 3 (tiga) bulan setelah
Prosedur penerimaan dan penyetoran
uan6 jaminan dilakukan sebagai
_ UangjaminanakandipungutolehRT/ RI karena dianggap palinB berhak untuk pgmungut uang jaminan, dengan alasan bahwa pertama kali pendatang lipor adalah ke RI dengan demikian Rfyang paling mengetahui keberadaan pendudulrrya. U*g jaminan tersebut dapat diambil
juga mendapat pekerjaan, maka uang jaminan dikembalikan dari Dinas Kepenl dudukan sebagai uang/ongkos prrtang te daerah asal. Adapun rencana mengenai ketenfuan ini akan diatur dalam rer,ca.,a tentang Perda Uang Jaminan sebagai
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diambii maka uang jaminan menjadi milik Daerah; Bagipendudukpenda kurun *::k;;6ffi8'm) -U"fun beium mendapat pekerjaan, yang bersangkutan akan dipulangkan ke daerah asal dan uang jaminanrrya dikembalikan;
e.
an sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
Membukukan uang jaminan ke dalam buku penerimaan uang
jaminary
Menyimpanuangjaminandibank; Membuat laporan penerimaan uang jaminan;
Menyimpan arsip surat tanda setoran dan laporan penerimaan
3.
t. .
uang jaminan;
Membuatrekapitulasipenerimaan uang jaminan.
Persyaratanpengembalian uangjaminan adalah sebagai berikut:
a.
bagiyangtelahmenjadipenduduk 1. KK dan KTp (foto copy dan asli); 2. Surat Tanda Bukti Setoran (asli);
-42 -
JURNALYUSTITIf,
b.
c.
bagiyangtelahmerriadipenduduk musiman 1. KIPEM (foto coPY dan asli); 2. Surat Tanda Bukti Setoran (asli); bagiyang diPulangkan 1. $(TS (asli) 2,. Surat Tanda Bukti Setoran
Dalam Perda tersebut akan ada PenieIasan, apabila selama kurun wakfu yang telahditentukan (rerrcananya 3 bulan) uang iaminan tidak diambil maka uang tersebut -ahn aigunalon oleh pemerintah kota' Maksud dari rencaru PeneraPan uang iaminan sebenamya merupakan salah satu 'U*rt"t atau cara dalam tertib administrasi kependudukan terutama untuk mengatasi migrasi masuk yang cenderung terus-me'
*ot. Dah lapangan merurriukanbahwa "it padla umunrnya masyarakat merryatakan ietulu dengan adanya tertib administrasi
kependuduton. Mereka beranggapan bahwi tertib administrasi adalah bertujuan agar purduduk di Kota Bandungdapat terta-ta dengan tertib. Namun demikian tidak berarti batrwa kedua tipe penduduk terutama penduduk Perdatang (migan) telah memitiki kartu identitas diri, Misalnya;
penduduk yang bertempat tinggal di iGb.rp"tu.t Bandung bekeria atau memiliki usahi di Kota Bandung sebagian besar
mereka tidak memilik Kartu Identitas Keria (KIK), sedangkan penduduk pendatang ma-
sih banyak yang tidak memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM), padahal ienis kartu identitas tersebut waiib
aimititci orcf, yang bersangkutan' Artinya, walaupun mereka setuju dengal-adanya tertib idministrasi tidak selalu diikuti dengan kesadaran untuk melengkapi dengan identitas kePendudtrkan.
7. ResPons MasYarakat tentang
Rencana Perda Uang Jaminan
Dari hasil resPon iawaban responden, tanpaknya ada keragu-raguan jaw3balt *"""k" ierrbng rencana P€neraPan Perda Uang |aminan. Berbagai Pertanyaan yang menyrangkut Perda Uang jaminan 9ry tign segmet (kelompok) responden ya$i qendan aparat memberikan moderatdan iawabanyang setuju. Sebelas aitem pertanyaan yang dikemukaan hanya satu pertanyaan sa;a yang diiawab melewati setuiu yalcri pemLerlikuan SKTS (Surat Keterangan Tlggal Sementara) bagi pendatang. jawaban itu diberikan oleh Penduduk. Jadi dari hasil fawaban responden tersebut, dapat diterjemahkan bahwa penduduk sebenarnya menginginkan teriadinya peningkatan penyelenggalaan tgtib adminstrai kependudukan di Kota Bandung' Hanfa persoalarnrya ketika simulasi pertanyaan mengarah kepada PeneraPan Perda Uang |aminan keragu-raguanPun muncul mewarnai jawabannya. Bahkan aparat pemerintah apabila di kemudian hari perda ini ailakanatcan juga merriberikan iawaban yant ratu-ragu. Hal ini dapat ierbaca dari iawaban yang berada pada ruang moderat dan setuiu yang sebenarnya
secaia psikologis ada kecenderungan jawaban moderat tersebut adalah tidak setuiu. |awaban tidak setuiu tetapi dikataican moderat sangat manusiawi, karena
tidak mau secara iuiur menyatakan penolakan terhadaP PertanYaan tersebut' Agak menonjol adalah PertanYaan tentang apabila uang iaminan sampai batas waktu-tertentu tidak diarnbil maka akan
menjadi milik Pemkot. Poin Pertanyaan inilahyang diiawab oleh responden sangat rendah, oteh ketiga segmen responden tersebut artinya responden masih belum dapat membayangkan ke mana uang jamin-
-4a-
Vol. 1, No. 1 November 2007
an tersebut akan disimpan. Hal ini dikaitkan bahwa dengan uang jaminan bukan bermaksud untuk peningkatan PAD tetapi hanlramerupakan salah satu alat mengatasi derasryra migran yang masuk ke perkotaan. Walaupun simulasi pertanyaan tentang uang jaminan tersebut sekedar memberi
gambaran bagaimana tanggapan responden
hasilnya sudah dapat terlihat bahwa itemitem pertanyaan yang dimunculkan dalam
hubungan dengan rencana Perda Uaog Jaminan ada kecenderungan ditolak oleh responderr.
Hasil dari pernyataan-pemyataan ini Pemerintah Kota Bandung perlu hati-hati dengan meninjau kembali rencana penerapan perda tersebut karena bisa saia terjadi
di kemudian hari
adanya penolakan-
penolakan. Pada sisi aparat pemerintahbe-
lum ada kesiapaan untuk melaksanakan peda tersebut. Sedangkan untuk migran masih memerlukan waktu yang lama melakukan sosialisasi tentang Perda Uang Jamirun Sosialisasi yang paniang dilaku-
kan guna membangun kepada para migran bahwa tertib administrasi keperrdudukan adalah sesuatu yang harus dilakukan. Wacarn pmerapan uang jaminan dari ketiga elemen cenderung tidak setuju. Dari sisi migran mereka merasa keberatan apabila diharuskan menyerahkan uang sebagai iaminan, alasannya selama ini pengelolaan uang jaminan tidak jelas dan transparan. Padahal harapan dari sebagian besar migran (30.7%) dengan adanya uangiaminan tersebut dapat dikelola secara transparan. Dilihat dari sisi aparat yang terkait penerapan wacana tersebut harus dilengkapi dengan iuklak dan julcfsnya. Selama ini iuklak juknis yang menjelaskan penerapan tentang uang jaminan belum ada, hal ini akan menyulitkan bagi aparat di lapangan.
Dilihat dari mekanisme penerapan uang jaminan terkesan terlalu birokrasi terutama pada saat proses pengambilan uang jaminan oleh migran. Mereka harus berurusan dengan aparat
di
tingkat
kelurahan hingga ke Dinas Kependudukan Proses birokrasi ini terlalu panjang sehingga merryebabkan migran merasa malas unfuk mengurus pengambilan uang tersebut.
Pengalaman di Kota Yoryakarta dan Batam dalam melaksanakan penerapan uang jaminan merremui kesuliian terutama, ketika uang tersebut harus dititipkan atau disimpan karena selama ini tidak ada peraturan yang mengatur tentang rekening uang jaminan, hingga kini uang jaminan yang tidak diambil oleh yang bersangkutan iumlahnya masihbesar, dan uang tersebut oleh dinas terkait tidak dapat dimanfaatkan. Dengan demikian uang tersebut meniadi dana abadi.
E.
PENUTUP
1.
Kesimpulan
1.
Laju pertumbuhan migrasi di Kota Bandung lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk secara alamiah. Tingginya tingkat migrasi tersebut menimbulkan berbagai masalah sosial antara lain kesempatan keria, keamanan, ketertiban, kebersihan, transportasi dan lainnya. Sebagai kota pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat industri, pusat pendidikan, serta pusat parawisata dan kebudayaan, laiunya pertumbuhan migrasi ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah kota yang didominasi pertumbuhannya dari sektor industri pengolahan, jasa dan perdagangan.
-49-
JURNALYOSTIT!6
2.
Salah satu upaya dari Penataan administrasi kependudukan di Kota
pendatang irga daPat menimbulkan terjadinYa
Bandung adalah dengan melakukan rcncana peneraPan uanB iaminan yang
Dari hasil kajian yang dilakukan
konflik.
meliputi : a. Aspekhukum
-
rnengemuka data-data yang memPer-
lihatkan bahwa ketiga kelomPok responden yang diteliti cenderung
Penerapan uang iaminan sudah pemah di lakukan di Kota Bandung, iramun Pelaksana-
annya tidak sesuai dehgan yang diharaPkan, hal ini dikarenakan PeneraPan uang tersebut tidak dilandasi dengan hukum yang beruPa
3.
Perda.
-
Para pendatang sebagian besar 70% tidak memiliki identitas kePendudukan Kota Bandung, hal ini mencermin-
kan kesadaran hukumnya masihrendah.
hukum yang masih kurang akan berdampak Pada kese-
teriangkau, dan bermanfaat.
diaan untuk memberikan uang jaminan
b.
Aspekekonomi Sebagian para pendatang bertuiu-
an untuk mencari Pekerjaan/
usaha atauiuga untuk melanjutkan
sekolah sehingga mereka merasa
keberatan bila harus dibebani dengan kewajiban menYerahkan
c.
uang sebagai jaminan. ^A.spek Sosiologis
-
-
-50-
Dengan banyaknYa Penduduk yang tidak terdaftar dapat menimbulkan Penduduk liar dan daPat bermunculan pemukiman-Pemukiman kumutu hal ini daPatmeniadi dumber kerawanan sosial' Latar belakang budaYa Yang berbeda antara Penduduk dan
ragu-ragu menerima Pemberlakuan uang jaminan. Bahkan beberapa item pertanyaan diiawab tidak setujuKemungkinan pelaksanaan Perda tentang asuransi perlindungan jiwa terhadap pemilik KTP Kota Bandung dalam bentuk pilot proiek 60% renponden mengatakan setuju bahkan &1% mengatakan sangat setuju. Dengan demikian apabila Perda tentang asuransi perlindungan jiwa ini dilakukan di Kota Bandung tidak banyak menuai konflik dan kritik. Dukqngan responden responden terhadaP kemungl kinan munculnya Perda tersebut dikarenakan premi asuransinya relatif
2. Rekomendasi 1.
Penertiban administrasi kependuduk-
an di Kota Bandung meruPakan sesuatu ha1 y"ang mendesak. Karena data base program pembangunan Kota Bandung diawali dari data kePen-
dudukan yang jelas dan akurat.
Dengan demikian penataan adminis-
trasi kependudukan meruPakan
se-
suatu yang mendesak. Dengan stratis-
nya data-data kePendudukan Yang valid dan segar/ Pemerintah Kota Bandung perlu menguPaYakan data base kependudukan agar dapat
dijadi
kan pedoman perencanaan Pembangunan. Pemahaman tentang penting-
nya data kependudukan sangat diperlukan bagi eksekutif dan legislatif.
Vol. 1, No.
Pelaksanaan uang jaminan bagi para migran perlu difikirkan kembali karena dari hasil penelitian sebagian besar responden cenderung ragu-ragu dan menolak. Suatu peraturan atau kebijakan yang akan dikeluarkan dan me-
Disduk di tingkat kecamatan
(operasional) secara kualitas SDM aparat perlu ditingkatkan Kerrdati SDM dapat digantikan oletr telnologi namun ada beberapa kegiatan
yang perlu ditangani langsung oleh manusia. PerringkaAn sosiali-
sasi akan berhadapan dengan minimnya dana. Namun apabila komitmen cukup baik perioalan dana dapat diselesaikan. Letak geografis Kota Bandung yang sudah given dapat diselesiikai melalui pembangunan kota-kota
ytelit
(tingLa.) Kota Bandung. Peluang merupakan sesuatu yang apabila diolah secara baik merrjadi
(asuransi KTP) di Kota Bindung,
potensi. Kesadaran masyarakat yang relatif positif akan lebih meningkat bila sosialisasi dan komunikasi tentang pentingnya administrasi kependudukan dilakukan. Aspek-aspek legal yang kait mengkait dapat mendukung tertibnya administrasi kepen-
separgang tidak memberatkan nrasyirakat layak unhrk dilaksanakan. Hatini sesuai dengan hasil penelitian dimana sebagian besar responden merryatakan
tidak keberatan. Tirjuan dari isuransi kependudukan tersebut selain tertib
administrasi kependudukan, juga
4.
November 2007
Dengan lebamya pekerjaan ap ar at
pralSkut langsung terhadap publik, berdampak luas kepada aspek-aspek psial, politi( ekonomi, budaya, -bisadan lainnya. Beberapa saran yang di kemukakan adalah perlunya sosialisasi yang panjang tentang kemungkinan terjadinya Perda uang jaminan. pada saat yang bersamaam Pemkot menata secara internal SDM nya agar siap apabila suatu ketika Perda tentang uang iaminan diterapkan di Kota Bandung. Jaminan asuransi perlindungan jiwa
kesejahteraan bagi penduduk ko-ta Baldung. Pemkot hanya perlu memikirkan efektivitas dari pelaksanaan asuransi jiwa tersebut dan menunjuk milra kerja (perusahaan asuransi) yang cukup bonafide. lari pemetaan (mapplzg) analisis SWOT maka yang perlu diperhatikan adalah: a. Komitrnen politik perlu ditingkatkan, dan ini merupakan cerminan dari kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Butir-butir kekuatan lainnya seperti nomenklatur, dana tertentu saja ke depan harus ditingkatkan, minimal dapat diper-
I
dudukan di Kota Bandung d.
Sebuah kota yang terus tumbuh
membuat Kota Bandung sulit untuk dibendung migrasinya. Dampaknya kepatuhan terhadap hukum, sekor informal merupakan ancaflun yang "inhern". pemda Kota Bandung perlu tegas dan arif mengatasi persoalan ini. Berbagai
simulasi dan kebijakan untuk menertibkan kota perlu didukung oleh semua pihak, tanpa merugikan masyarakat itu sendiri. -
tahankan.
-51 -
JURNALYOST[T!6 DAFTAR PI'STAKA Andang Furqon. 2007. Pengantar Hukum lndonesia. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat. 2W2. Arulisis Volume Keanilcrungan D an Karaktqbtik Migran Mas* Ke lawa Baral Tahun 2000. Bandung. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik jawa Barat. 2W2. Anntisis Volume lQcettdmtngan dan
Kamldrbtik Migrasi Mnzuk t'e I mna Bamt. Badan Pusat Statistik Kota Bandung. 2003.
Bandung Dalam Angka Tahun 2003. Bandung. Badan Pusat Statistik' 1997. Ptpindahan Fmduduk dan Urbanisasi di lndonreia, Hasil Survey Perrduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995 Seri: 54.
Badan Pusat Statistik. 1999. Dinamika P etumbuhan P enduduk Ttti uh Ibta Besar di lndonesia: Bandung dan Sekitartrya. Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2001. Pmduduk lawa
Barat : Hasil Sensus Pettduduk Tahun 20A0 Seril- 2.2. Bandung. Chatamarrasjida. 2000 - Menielang Tabir Perseroan Tqbatas. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hasan Djuhaendah . 1996. Lembaga I aminnn Kebendaan Bagi Tanah dan Bmda Lain yang MeleLat Pada Tanah dalam KonsEsi P aw ry an Ans P emi*lun Horirunt al. YT. Citra Aditya Bakti. Bandung. H.S. Kartadjoerrana" Substansi P'tianiian
GHft /WTO
dnn Melcnni.strrc P enyelesaian,
Smg?,eta Sistem lQlembagaan Prosedur lmplementasi dan Keyentingan N egara B*l,embang. UI Press. |akarta.
-5i2-
Midriel Otto. 2003. Kepa"stiantutfum di Negara Brkembang. Komisi Hukurin Nasional Republik Indonesia. |alorta. Mariam Darus Badrulzaman. 1994- Arulca Hukum B isnis. Alumni. B andung. Masri Singarimbun. 7996. Peniluiluk dan
Jan
Pqubahan.Pustaka Pelaiar, Yoryakarta, ss164.
Munir Fuadi. L999. Hulilm Pmt*hnan ilalam Paradigma Hukum Bisnis. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. Hu?atm Bisnis I. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999. Hukum Bisnis II. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. Hukum Bisnis III. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 20G5 tentang Rencana Pembangunan Ia.gka Menengah Nasional (RPIMIIQ. R. Aldoel Diamali' l9&4. Pmgantar Huhtm lndonesia. Raia Grafindo Persada. Jakarta. Roselyne Hutabarat. \992. kansaksi Eks?ort Imp ort. Erlangga' Jakarta Sjafri Sairin, Masri Singarimb :ur.'r. 1995. Liktliku Buruh Prempuan. Pustaka Pelaiar' Tim Komisi Hukum Nasional RI. 2ffi2-
P eta
Reformasi Huhtttt di Indonesia 79 99 -2N1 kansisi di B aw ah B ay ang'b ay ang N egar a Komisi Hukum Nasional. Iakarta. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistene Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang No. 32 Tbhun 20M tentang Pemerintah Daerah.
Undang Dasar L945 Setelah Arnandemen ke IV Tahun 20Or'* **
Vol. 1, No. 1 November 2007
TINDAKAN hIUKUM ATAS PENYALA}IGUNAAN BENDA WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2OO4 Oleh: Atoillah Karim, S.H.
A.
Pendahuluan
usia perundang-undangan ftfendatipun r.)J(r-ta yang mengatur tentang per_ wakafan sudah lebih dari satu-abad, kemanfaatannya dirasa belumlah representatif dan rnaksimal jika dibandingkan dengannegara-negara lain yang mayoiitas
penduduknya muslim seperii Milasia,
Turki, Tunisia, Pakistan, danMesir. padahal lembaga perwakafan merupakan salah safu
institusi atau pranata sosial Islam yang mgngandung nilai sosial ekonomi yang cukup ti^ggi. Lembaga perwakafan jugi Terypakan salah satu bentuk perwuiudan dari keadilan sosial dalam Islam.
Dikatakan oleh Juhaya (1992 :32lbahwa perwakafan di Indonesia selama ini dilalsanakan secara tradisional sesuai dengan
faham Syafi'iyyah dan adat kebiasain, secara resmi perwakafan di kita sudah
terpayungi dengan aturan yang di buat oleh Pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1905 berupa sirkulir dan dimuatdalam BS No. 6196 tanggal3l Juni.l) Namun, peraturan ini hanya berkaitan dengan iumahrumahsuci danmasjid. Kemudian, ada lagi beberapa peraturan serupa yang dikeluaikan oleh Pemeritah Hindia Belanda tentang perwakafan yang dikeluarkan pada tahun 1937,L9U, dan tahun 1935.
Produk hukum legislasi nasional pun belum cukup banya-k yang mengutr. tentang perwakafan, hanya satu ayafyang
ada dalam pasal4g UU No. 5 tahun 1960
tentang pokok-pokok agraria yang baru diatur setelah L7 tahun kemudian melalui PP 28 tahun 1977 t*tangperwakafan tanah milik. Baru muncul lagisltehh tahun 1991 melalui Inpres No.1 tahun 1991, yakni KHI. fgrwalgfan menjadi undang-undang baru tahun 2004. melalui UU. No. 41 tahun 2C[X. hanya saja yang menjadi bahan pertanyaan besar adalah apakah peraturan perundangun{a1San yang menjadi payung hukum wakaf di Indonesia cukup menjamin untuk mer$adikan wakaf sebagai institusi pranata sosial yang dapat memberikan manfaat unfuk kesejahteraan umat secara maksimal sebagaimana tujuan wakaf itu sendiri. Penataan kehidupan masyarakat sepatutnya dapat dikelola dengan baik dan {apat merrjamin kualitas kehidupan yang dapat mewujudkan martabat kemanuiiaan (al-karamah al-insaniyyah) melalui harta wakaf secara maksimal sebagai salah satu bagiln dari ajaran Islam. Wakaf pun menandakan adanya perhatian Islam yang sangat tingggi atas masalah-masalah kemasyarakatan dari kehidupan manusia di dunia sebagai subjek dari pemanfaat.
Di antara peermasalahan-permasalah-an
terpenting adalah perawatan, pengem-
bangan, pelestarian, pengelolaan, pingolahan, pemanfaatan pemerataan aan pengaturan yang baik dan adil untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjamin kesejahteraan umat dalarn batas-.batas pengendalian moral iman dan takwa 2)
-53-
JURNALYUSNNF
B.
Pemanfaatan BendaWakaf di lndonesia
Bentuk wakaf di Indonesia selain dari wakaf yang diberikan oleh Perseorangan, terdapat juga wakaf gotong-royong berupa masiih, madrasah, musala, panti asuhan, iembatan, dan sebagainya. Caranya adalah
dengu., membentuk panitia pengumpul dani. Setelah dana terkumpul, anggota masyarakat bergotong-royong men)rumUanftan tenagp untuk pembangunanwakaf yang dimaksud. Dalam Pembangunan irr+a atau rumah sakit, misalnya, harta yang diwakafkan itu terlihat pula pada i.r*Uar,gat bahan. Kalau berupa uanp oletr uang itu dibelikan bahan bangunan panitia -untuk membangun masiid atau runnah sakit yang dimaksud. Ada juga dengan cara mengalingi ruangan-ruangan bangunan terseLut untuk difadikanwakaf oleh orang menyedekahkan uang atau hartanya' yang -Budaya gotonS-royong masyalakat I1d9nesia mewarnai perwakafan di tanah air !ita. 3) Sayangnya, bentuk benda wakaf di lndonesia masih minim sekali yang berupa benda-benda produktif. Bentuk benda wakaf gotong ioyong yang disebutkan di atas Tel-uPakan bentuk perwakafan yEng bdrnilai konsumtif. Di daerah-daerah, menurut hukum adat (dahulu), hak milik Perseorangan atas tanah dibatasi oleh hak masyarakat hukum ada! seperti hak ulayat' Oleh karena harta yang diwakafkan itu pada umumnya adaiah bututtg-barang konsumtif, teriadilah masalah mengenai biaya penneliharaannya'
Untuk mrngatasi kesulitan itu, perlu dicari sumber dana tetap melalui wakaf produktif.a) Data wakaf di BWt menyebutkan bahwa di seluruh Indonesia terdapat 1.538.586 M2 tanah wakaf dan dari data tersebut masih ada sekitar 25 persen yang belum disertifikatkan. Sisi lain kesadaran masyarakat juga untuk mensertifikatkan
-s4--
tanah yang diwakafkannya masih sangat rerrda&, bahkan tidak sedikit warga yang melakukan perwalcafan difuiDah tangan dart s) tidak melapor ke PPAIW. Pemanfaatan benda wakaf di Indone' sia kalaupun bendanya bersifat produktif,
seperti areal tanah subur, tetapi pemanfaitanrrya masih bersifat lokalisti*., yaloi hanya dimanfaatkan untuk kepentin_gan sarana ibadah atau urnat di tempat tesebut' Hal ini karena Pemerintah - dalam hal ini adalah Departemen Agama - hanya sebatas melakukan pendataan- Alangkah lebih baiknya apabila dalam pengelolaan wakafwakaf produktif ini ditangani secara sentralislikatau paling tidak ada kewaiiban memberikan konstribusi presentasi yang ditangani oteh pemerintah untuk kemanfaatan umat yang lebih besar dan lebih luas
lag.
-
Pengelolaan wakaf yang ditangani oleh organisasi atau badan hukum, sebe' -narnya akan iauh lebih manfaat lagi'
tittgg di Indonesia yang berdiri di atas tanah
Sebagai contoh, beberapa Perguruan
wakaf mengalami kemaiuan yang cukup pesa! seperti BW-U[ Yogjakalta_yang berdiri semerrjak tahun 1945, BW-UMIyang berdiri tahun 1954 dan BW-Pondok Modern Gontor yang berdiri semoriak !|un 1.926 menjadicontoh yang layak dijadikan ruiukan. Sampai sekarang ketiga lembaga wakaf tersebut dapat menunjukan kemal-ua11ya yang sangat pesat dan dapat membgn$n iconstriUusi yang sangat berharga terhadap
dunia pendidikan Indonesia. Ketiganya telah berhasil menggalang keria sama mengadakan Pertukaran mahasiswa dengan Perguruan tinggi asing, seperti
I"p*S, Australia,Amerika,
'
dan Eropa.
q
Tidak sedikit juga perwakafan yang
dilakukan di bawah tangan, tetapi mempunyai peranan yang cukup signifikan {alam
Uiaang pendidikan, seperti lembagalembaga pendidikan pada Pesantren-
Vol. 1, No. 1 November 2007
pesantren NU dan madrasah-madrasah yang tersebar di seluruh nusantara.T) ?$* atau organisasi semacam itu dapat diberi surat keputusan oleh pemeriniah sebagai badan hukum yang mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan yang beihu-bungan langsung dengan keagamaan dan sosia].
C.
Ketentuan Pidana dalam Perwakafan di lndonesia
Keten{a1 pidana atas ffra nazhir yang menyalahgunakan haril benda wakal dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ini di sebutkandalam Bab D( pasal6T ayat (l), Q, d* (3) akan diancam dengan sanksisanksi Pidana paling lama 5 (liina irh.*) dan/atau denda setinggi-tingginya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiatrl. Hukuman ini akan dikenakan bagi pelanggar Undang-Undang Perwakafan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 40 tentang pelanggaran atas menjaminkan benda wakaf, menghibahkan benda wakaf, menjual benda wakaf, menukar benda wakaf, serta mengalihkan dengan bentuk yang lainnya. Pasal6T ayat (2) menegaskan dengan ancarnan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 tahun dan/atau pidani denda sebanyak-banyaknya Rpa00.000.000,00 (empat ratus iuta rupiah) bagr para nadzir yang mengubah peruntukan benda wakaf tanpa seizin BWI (BadanWakaf Indonesia) sebagaimana tercantum dalam pasal 44 Undang-Undang 41 tahun 20M ini. - Sedangkan dalam pasal 67 ayat ( 3) ditegaskan sanksi pidana atas pari ruhzir yang mengambil dan menggunakan fasilitas yang dihasilkan dari pengelolaan dan/ atau pengembangan harta wakaf melebihi 10% sebagaimana disebutkan dalam pasal T2, maka ia akan dikenakan sanksi piaana
penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling tinggr
[email protected],00.
. . -S:?hranksipidanasebagaimanayang $afr.{ifegagkan pada pasat sT ayat (i), 1Z\ dan (3) Undang-Undang Nomoi 41 tahun 2004 juga mengenakan sanksi administratif sebag:imana fertuang dalam pasal 6g ayat (1), Q), dan (3). Dalarn pasal ini ayat lf) menegaskan bahwa Menteri Agama dapat mengenakan sanksi administratif bigi yakaj yang tidak didaftarkan pada L(S (Lembaga Keuangan Syari,ah ain pfanrV ) (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). P^ersoalan ini juga disebutkan dalam pasal 30 dan 32. Sanksi administratif ini beiupa peringatan tertulis, penghentian, atiu pencabutan sementara atas izin kegiatan di bidang wakaf dan penghentian se-msrtara dari jabatan PPAIV sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan pemeiintah akan menuangkan sanksi administatif ini ke dalam peraturan pemerintah.
D. Analisis
Atas perundangUndangan Wakaf di lndonesia
H? Cermati perundang-undangan di 5d,"" lnoonesra yang mentatur tentang per_ wakafan belumlah akomodatif untutc mencapai sebuah tujuan dari wakaf yang ideal, dalam sistim perundang-"na#gu; wakaf kita, nadzir ataupengeloi"u p"r*ufofan yang disebutkan dalam pasal g adalah perwrangan, organisasi dan badan hukum. Dalam hal ini berimplikasi pada kurang maksimalnya pemanfiatan benda wakaf d'i Indonesia, dan memberikan celah untuk tercecernya kemanfaatan benda wakaf searalokal. . _ -D{am perundang-undangan kita juga tidak disebutkan secara jelas pada wat afwakaf produktif baik benda ying bergerak maupun benda yang tidak bergerak untuk memberikan konstribusi kepada BWI,
-55-
JURNALYOSTITIF misalnya selaku pengelola administrasi di tingkat pusat sebagaimana rnng iwadh pada setiap kasus perceraian. Hal ini kalau dilakukan akan meniadi sumber juga bagi
BWI yang hasilnya akan dimanfaatkan untuk daerah-daerah yang mungkin sumber wakafnya minim dan membufuhkan sirarnan dakwah Islam. Dalam Pasal 23 terkesan bahwa wakif dalam memperuntukkan harta wakafnya sebagaimana tercantum dalam pasal 22 lebih mirip sebagai sebuah transaksi prikatan Pqdata biasa yang sudah ada beberapa alternatifirya sebagaimana tercantum dalam pasal 22tersebut. Dalam hal ini negara hanya berfungsi sebagai fasilitator. Alangkah lebih baik apabila neg.ua mempunyai peranan yang lebih dominan lagi dalam mengelola, mengembangkan, serta mendistribusian harta wakaf ini. Persoalannya adalah bagaimana menghilangkan ego individu dan kelompoknya unhrk lebih mernperhatikan lagi kepentingan yang lebih luas umat [slam Indonesia Dalam Undang-undang 41 tahun 2004 ini ada kemajuanysngberarti, yaitu ketika peraturan-peraturan sebelumnya hanya memperbolehkan wakaf pada benda tidak 'bergerak saja, dalam Undang-undang ini diatur perwakafan berupa benda-benda bergerak juga sebagaimana tertuang dalam pasal 16. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Nasional yang dapat mempunyai perwakilan di daerahdaerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut rnerupakan badan independen yang melaksanakan tugasnya di bidang perwakafan, yaitu mengadakan pembinaan terhadap nadhi karerta selama ini praktik wakaf yang belum sepenuhnya tertib dan efesien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak dapat terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar bahkan berpindah tangan.
-56-
Dalam undang-undang ini juga pemanfaatan benda wakaf bukanhanya untuk
sarana ibadah dan pendidikan, tetapi diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewuiudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf dengan cara memasuki kegiatan ekonomi dalam arti luas sepaniang pengelolaannya masih dalam koridor prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana tertuang dalam pasal 15.
*** End Note
1) 2) 3) 4)
S, Pr$., Perwakafan ili lndonesin, hlm 1 Depag, Pdoman Pmgelolaan ilan Pmg*r'
]uhaya.
banganwakaf,hln.6S Muhammad DaudAli, SistimEkounilslatn : Wataf ilan Zalcat, hlm. 96
5)
rbid Depag, Pedoman Pengelolaan ilan Pmgem'
6)
banganWakaf,}{lrl.Tl, Depag, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Hlm. 71
7) Ibid,limsT
DAFTARPUSTAKA Ali, Muhammad Daud, Sistim Ekonomi lslatn: fukot daflWM,UIPress, ]akarta, 19E8 Usman, Suparman, Drs, SH., Hakum PerwMan di lndonesia, Daru] Ulum Press,Kudus, 1994 Praja, ]uhaya S. Perwakafan di Indonesia (SQmah
Penikiran Hukum dan Perkembanganny a), Yayasan Piara, Bandun g, 1997 DEPAG, P ed.o:rnan P m gelolaan dan P en gembangan Wakaf, A$enBimas Islam dan Urusan Haji,
]akarta, 2003
Kumpulan Makalah Hasil Workshop Internasional, P enberday aan Ekononi Unmat Melalui Pengelohan ankaf PrcdaHfl Wisma
Haji Batam 7 -8 Jamnti 2002
Anwar, M.KH., Persoalan Umnat Dalam Panilangan Umnq, Sinar Baru Algensindol9l0 lndonesia, Undang-Unilang No:41 tahun 2004 tentang Perutakafan tanah
DPR RI, ]akarta 2005
Milk, Sekretariat
