PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya maka LAKIP Direktorat Bina Program Tahun 2013 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya. LAKIP ini disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Direktorat Bina Program dalam kurun waktu tahun 2013. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Hal-hal yang kami sajikan dalam bentuk laporan ini, telah kami upayakan semaksimal mungkin, namun kami yakin masih terdapat berbagai kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Untuk itu kami sangat mengharapkan adanya kritik, sumbang saran serta masukan untuk penyempurnaannya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap Unit Eselon III dan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Bina Program yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan terutama dalam rangka penyelesaian LAKIP ini. Akhir kata kami berharap bahwa laporan ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Direktorat Bina Program Tahun 2013 yang merupakan sebagian dari tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Jakarta, Januari 2014 Direktur Bina Program
Ir. Antonius Budiono MCM NIP. 110025418
|i - 1
DAFTAR ISI PENGANTAR
i–1
DAFTAR ISI
ii – 1
DAFTAR TABEL
ii – 2
DAFTAR DIAGRAM
ii – 3
DAFTAR LAMPIRAN
ii – 4
RINGKASAN EKSEKUTIF
iii – 5
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
I-1
1.2. KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN
I - 15
1.3. RENCANA STRATEGIS
I - 16
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2.1. RENCANA KINERJA TAHUNAN
II - 1
2.2. PERJANJIAN KINERJA
II - 2
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. PENGELOLAAN KINERJA DIREKTORAT BINA PROGRAM
III - 1
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
III - 2
3.3. EVALUASI DAN ANALISIS ANGGARAN
III - 20
3.4. HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA BAB IV PENUTUP
III - 23 IV - 1
LAMPIRAN
|ii - 1
DAFTAR TABEL Tabel 2.1.
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Bina Program Tahun 2013
2–1
Tabel 2.2.
Penetapan Kinerja Direktorat Bina Program Tahun 2013
2–2
Tabel 3.1.
Kategorisasi Kinerja
3–1
Tabel 3.2.
Realisasi Rencana Aksi Penetapan Kinerja Direktorat Bina Program Tahun 2013
3–2
Tabel 3.3.
Penilaian Kinerja Direktorat Bina Program Tahun 2013
3–3
Tabel 3.4.
Tren Pencapaian Sasaran (Outcome)
3–5
Tabel 3.5.
Pelaksanaan Aspek TURBINWAS di Direktorat Bina Progam Tahun 3 – 6 2013
Tabel 3.6.
Pencapaian Kinerja Output Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman
3–8
Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja Output Program dan Anggaran Bidang Permukiman
3–9
Tabel 3.8.
Penerima Manfaat Output Program dan Anggaran
3 – 10
Tabel 3.9.
Pencapaian Kinerja Output Kegiatan Kerjasama Luar Negeri
3 – 11
Tabel 3.10.
Dokumen Perjanjian Kerjasama Luar Negeri Bidang Cipta Karya
3 – 14
Tabel 3.11.
Pencapaian Kinerja Output Data dan Informasi Bidang Permukiman
3 – 16
Tabel 3.12.
Pencapaian Kinerja Output Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman
3 – 17
Tabel 3.13.
Pencapaian Kinerja Output Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman
3 – 19
Tabel 3.14.
Realisasi Penyerapan Anggaran Per Output
3 – 21
Tabel 3.15.
Tren Realisasi Anggaran Per Outcome
3 – 22
|ii - 2
DAFTAR DIAGRAM Diagram 1.1.
Bagan Struktur Organisasi
I–3
Diagram 1.2.
Hubungan Kerja Antar Direktorat
I – 13
Diagram 1.3.
Keragaman PNS Berdasarkan Golongan
I – 13
Diagram 1.4.
Keragaman PNS Berdasarkan Jabatan
I – 13
Diagram 1.5.
Keragaman SDM Berdasarkan Pendidikan
I – 14
Diagram 1.6.
Keragaman SDM Berdasarkan Jenis Kelamin
I – 15
Diagram 1.7.
Keragaman SDM Berdasarkan PNS dan Non PNS
I – 15
Diagram 1.8.
Keragaman SDM Berdasarkan Jafung dan Diperbantukan
I – 15
Diagram 3.1.
Kesesuan RPIJM sector dengan RKAKL Tahun 2013
3–4
|ii - 3
DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN I
RENCANA KINERJA TAHUNAN
iv – 1
LAMPIRAN II
PENETAPAN KINERJA
iv – 2
LAMPIRAN III
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
iv – 4
LAMPIRAN IV
PIAGAM PENGHARGAAN
iv – 5
LAMPIRAN V
PENGHITUNGAN KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN PMK 249/2011
iv – 6
LAMPIRAN VI
DAFTAR KEGIATAN PINJAMAN LUAR NEGERI
iv – 8
LAMPIRAN VII
DOKUMENTASI KEGIATAN
iv – 9
|ii - 4
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Direktorat Bina Program Tahun 2013 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 20102014 dan Rencana Kinerja Tahunan 2013 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2013. Penyusunan LAKIP Direktorat Bina Program Tahun 2013 pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan. Dalam upaya merealisasikan good governance, Direktorat Bina Program telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran serta mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam RENSTRA. Adapun visi dan misi Direktorat Bina Program sejalan dengan visi dan misi Ditjen Cipta Karya dengan sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman Pencapaian sasaran ini tahun 2013 telah tercapai sejumlah 159 Dokumen atau telah 103,25% melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2013 sebanyak 154 Dokumen. Pencapaian ini diperoleh dari akumulasi pencapaian 6 (enam) output utama Direktorat Bina Program. Capaian kinerja sasaran Direktorat Bina Program tahun 2013 yang tercermin dari pencapaian outputoutput utamanya diuraikan sebagai berikut: 1.
Jumlah dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman yang tercapai sebanyak 11 laporan atau 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 11 laporan. Serangkaian kegiatan Subdit Kebijakan dan Strategi bidang permukiman di tahun 2013 merupakan bagian dari upaya penajaman kebijakan dan strategi terutama dalam hal penguatan kelembagaan dan pendanaan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Cipta Karya dan perwujudan visi Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya 2010-2014 yaitu “Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan”. Kegiatan tersebut diarahkan untuk menajamkan konsep keterpaduan pembangunan bidang Cipta Karya di kabupaten/kota yang memiliki fungsi strategis nasional serta telah memiliki Perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung.
2.
Jumlah dokumen Program dan Anggaran Bidang Permukiman yang tercapai sebanyak 33 laporan atau 97,06% dari target yang ditetapkan sebanyak 34 laporan Salah satu output utama yang dilakukan subdit Program dan anggaran di tahun 2013 ini adalah sinkronisasi penyusunan program dan anggaran tahun 2013. Kegiatan tersebut merupakan Sinkronisasi program-program pembangunan Bidang Cipta Karya, terutama program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah dengan berlandaskan pada kebijakan dan agenda pembangunan nasional.
|iii - 1
3.
Jumlah dokumen Kerjasama Luar Negeri Bidang Permukiman yang tercapai sebanyak 12 laporan atau 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 laporan Salah satu hasil dari keluaran kegiatan kerjasama luar negeri bidang permukiman di tahun 2013 adalah terkait dengan pendanaan yang bersumber dari CSR perusahaan. Seperti diketahui, salah satu sumber pendanaan alternatif selain APBN dan APBD yang saat ini sedang optimalkan untuk pendanaan bidang permukiman adalah pemanfaatan melalui dana CSR. Direktorat Bina Program melalui Subdirektorat Kerjasama Luar Negeri berupaya memfasilitasi kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan untuk menggali potensi dana CSR.
4.
Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman yang tercapai sebanyak 13 laporan atau 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 13 laporan Salah satu hasil dari output evaluasi kinerja bidang permukiman di tahun 2013, adalah terkait pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja (SMK). Sistem ini merupakan amanat dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berperan dalam mengukur kinerja organisasi DJCK dan unit-unit dibawahnya hingga unit kerja Eselon IV. Di dalam pedoman yang disusun ini terdapat acuan untuk melakukan penjabaran sebuah sasaran strategis dan indikator kinerja utama organisasi ke dalam indikator kinerja unit kerja terkecil (eselon IV). Selain itu juga menjembatani antara sasaran organisasi dengan sasaran individu di dalamnya. Sistem ini sangat penting untuk mendukung mencapai peningkatan dalam: [1] penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; [2] kualitas pelayanan publik; [3] kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; [4] profesionalisme SDM aparatur.
5.
Jumlah dokumen Data dan Informasi Bidang Permukiman yang tercapai sebanyak 16 laporan atau 160% dari target yang ditetapkan sebanyak 10 laporan Subdit Data dan Informasi sebagai unit kerja yang memiliki peran strategis dalam menyediakan data dan informasi seluruh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2013, penambahan alokasi dana digunakan untuk kegiatan pemantauan dan publikasi kegiatan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) dan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (P4-SPAM).
6.
Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Bidang Permukiman yang tercapai sebanyak 74 laporan atau 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 74 laporan Satker perencanaan dan pengendalian memiliki tugas dalam mengawal pelaksanaan dan realisasi RPIJM kabupaten/kota. Satker perencanaan dan pengendalian memiliki peran strategis dalam mewujudkan hal tersebut melalui penyusunan laporan perencanaan dan pengendalian.
|iii - 2
Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran telah tercapai sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Walaupun demikian masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan, antara lain: A. PERENCANAAN Kegiatan Direktorat Bina Program mendukung seluruh kegiatan yang ada di direktorat jenderal cipta karya. Demikian pula kegiatan perencanaan, masih terdapat kendala dalam mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Adapun kendala tersebut terlihat pada: - Total usulan kegiatan RPIJM TA 2013 yang terakomodasi oleh APBN TA 2013 baru mencapai 77% (menurun dari pelaksanaan tahun 2012 yang sebesar 77,6%) - Dokumen RPIJM dan Memorandum Program sebagai dasar perencanaan Bidang Cipta Karya di Kab/Kota belum menggambarkan sinkronisasi antar sektor (RISPAM, SSK, RTBL dan SPPIP/RPKPP) serta belum dilakukan updating secara berkala setiap tahunnya. - Masih terdapat usulan kegiatan tidak sesuai dengan Dokumen RPIJM, serta keterlibatan sektor dalam proses penyusunan RPIJM dan MP di daerah masih belum optimal. - Indikator kinerja Direktorat Bina Program belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan kinerja direktorat. B. PELAKSANAAN Direktorat Bina Program memiliki peran strategis dalam memantau pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan ditemukan kendala sebagai berikut: -
-
-
Masih banyak ditemukan realisasi penarikan anggaran yang belum sesuai dengan perencanaan (kurva S). Hal tersebut menyebabkan nilai konsistensi yang rendah pada penyerapan anggaran. Masih banyak pembangunan infrastruktur belum responsive gender yang ditandai dengan masih banyaknya kebijakan & kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan & permasalahan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Masih adanya kendala terkait penetapan perangkat Inti Satker yang terlambat, sehingga mengganggu proses persiapan awal kegiatan Ketersediaan SDM yang masih kurang terlebih dengan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Realisasi DDUB sebagai Matching Fund terhadap APBN Reguler 2013, masih sangat rendah, yaitu 55,19% (APBD Kab/Kota). Untuk sektor Air Minum, realisasi DDUB sebesar 54%, sektor PLP sebesar 41%, sektor Bangkim sebesar 69%, dan sektor PBL sebesar 56%.
|iii - 3
C. PASKA PELAKSANAAN -
Belum adanya mekanisme evaluasi pelaksanaan CSR Kualitas data kinerja pasca pelaksanaan yang masih diragukan tingkat validitasnya Belum ada standar monitoring kinerja dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan sektor sebagai acuan internal DJCK yang diakui bersama
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi tersebut, beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai perbaikan kedepan antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mengembangkan indikator kinerja outcome yang dapat menggambarkan kinerja Direktorat Bina Program Meningkatkan koordinasi dalam upaya meningkatkan kualitas data kinerja Pengembangan standar monitoring kinerja dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan sektor sebagai acuan internal Ditjen Cipta Karya yang diakui bersama. Struktur organisasi yang dibentuk pada Inti Satker harus sesuai dengan kebutuhan serta tugas dan fungsi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan tugas dengan latar belakang pendidikan sesuai kebutuhkan serta job deskripsi yang tepat. Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif untuk merangsang Pemda Kab/Kota untuk merealisasikan DDUBnya.
Melalui LAKIP Direktorat Bina Program Tahun 2013 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Direktorat Bina Program Tahun 2010-2014.
|iii - 4
BAB I PENDAHULUAN Direktorat Bina Program melaksanakan sasaran meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010-2014. Dalam Renstra tersebut, visi Direktorat Bina Program mengacu pada visi Ditjen Cipta Karya yaitu “Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan”, dengan misi “Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional, serta pengembangan NSPM, dengan menerapkan prinsip good governance”. Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Bina Program melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen. PSDKP sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. Maksud penyusunan LAKIP Direktorat Bina Program tahun 2013 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Bina Program dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Direktorat Bina Program. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Direktorat Bina Program. 1.1
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Direktorat Bina Program merupakan unit kerja eselon II dibawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Direktorat Bina Program mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program di bidang Cipta Karya. Direktorat
|1 - 1
Bina Program mengolah berbagai Program yang digariskan untuk mendukung kebijakan pembangunan bidang keciptakaryaan. 1.1.1.
TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Bina Program adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh Direktur Bina Program yang strukturnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Cipta Karya. Direktorat Bina Program mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, menyusun rencana, program dan anggaran termasuk sumber pembiayaan, pengelolaan data, dokumentasi, publikasi, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program (Pasal 560). Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Bina Program menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.1.2.
Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan, baik diperkotaan maupun di pedesaan Penyusunan program dan anggaran penyediaan prasarana dan sarana Pengembangan kerjsasama dan penyiapan administrasi pinjaman/hibah luar negeri serta pengembangan program investasi Evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan program Pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik, dan Pelaksanaan tata usaha Direktorat.
STRUKTUR ORGANISASI Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Bina Program terdiri atas 5 (lima) Sub Direktorat, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional (sesuai dengan Pasal 562), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu didukung oleh 3 (tiga) Satuan Kerja, sebagaimana terlihat pada bagan berikut ini:
|1 - 2
DIREKTORAT BINA PROGRAM SATKER - Randal PIP Pusat & Prop - P3SD Perkotaan - P3SD Perdesaan
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB DIREKTORAT KEBIJAKAN DAN STRATEGI
SUB DIREKTORAT PROGRAM DAN ANGGARAN
SUB DIREKTORAT KERJASAMA LUAR NEGERI
SUB DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI
SEKSI RENCANA DAN KEBIJAKAN
SEKSI PROGRAM AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
SEKSI MULTILATERAL
PENGELOLAAN DATA DAN DOKUMENTASI
SEKSI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
SEKSI PROGRAM TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
SEKSI BILATERAL
SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SEKSI TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
SEKSI RENCANA JANGKA MENENGAH
SEKSI
SUB DIREKTORAT EVALUASI KINERJA
Diagram 1.1 Bagan Struktur Organisasi
A.
SUB DIREKTORAT KEBIJAKAN DAN STRATEGI Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (pasal 563), Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang dan menengah. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut (Pasal 564): a. b. c. d.
Analisis dan evaluasi kebijakan dan rencana pengembangan prasarana dan sarana permukiman. Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana permukiman Penyusunan rencana jangka panjang dan menengah. Penyusunan pedoman dan manual rencana pengembangan investasi jangka menengah.
Sub Direktorat Kebijakan & Strategi dalam melaksanakan fungsinya dan tugasnya terdiri atas dua seksi yaitu sebagai berikut:
|1 - 3
B.
a.
Seksi Rencana dan Kebijakan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi kebijakan dan rencana pengembangan, serta penyusunan rencana jangka panjang pengembangan prasarana dan sarana permukiman
b.
Seksi Rencana Jangka Menengah Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana jangka menengah, serta penyusunan pedoman dan manual rencana pengembangan Investasi Jangka Menengah prasarana dan sarana permukiman
SUB DIREKTORAT PROGRAM DAN ANGGARAN Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 567, Sub Direktorat Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran. Dalam melaksanakan tugas Pasal 567, Sub Direktorat Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi (pasal 568) sebagai berikut: a. b. c. d.
Pengumpulan dan pengolahan data rencana dan program tahunan. Analisis dan evaluasi pemrograman, penganggaran serta data dan rencana tahunan. Penyusunan pedoman penyiapan program dan anggaran tahunan, dan Penyusunan program dan anggaran tahunan bidang air minum, air limbah, drainase, persampahan, penataan bangunan dan lingkungan, serta pengembangan permukiman.
Sub Direktorat Program dan Anggaran dalam melaksanakan fungsinya dan tugasnya (Pasal 570) terdiri atas dua seksi (pasal 569) yaitu sebagai berikut: a.
Seksi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data rencana, analisis dan evaluasi data dan rencana tahunan, penyusunan pedoman rencana program dan anggaran tahunan, serta penyusunan program dan anggaran bidang air minum, air limbah, persampahan dan drainase.
b.
Seksi Program Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data rencana, analisis, evaluasi data dan rencana tahunan dan anggaran, penyusunan pedoman rencana program dan anggaran tahunan, penyusunan program bidang penataan bangunan dan lingkungan, serta pengembangan permukiman.
|1 - 4
C.
SUB DIREKTORAT KERJASAMA LUAR NEGERI Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (pasal 571), Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kerjasama dan penyiapan administrasi pinjaman/hibah luar negeri, serta pengembangan program investasi. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsinya (Pasal 572) sebagai berikut: a. Identifikasi sumber pendanaan luar negeri untuk pembiayaan pembangunan b. Pengembangan kerjasama luar negeri untu pembiayaan pembangunan. c. Penyiapan administrasi pinjaman/hibah luar negeri. d. Identifikasi sumber dana investasi lainnya dalam pembiayaan pembangunan, dan e. Penyusunan rencana dan program investasi. Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri dalam melaksanakan fungsinya dan tugasnya (pasal 574) dibagi kepada dua seksi (pasal 573) yaitu:
D.
a.
Seksi Multilateral Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi sumber pendanaan luar negeri, pengembangan kerjasama luar negeri, serta penyiapan administrasi pinjaman/ hibah luar negeri dengan sumber pendanaan dari lembaga multilateral.
b.
Seksi Bilateral Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi sumber pendanaan, pengembangan kerjasama luar negeri, administrasi pinjaman/ hibah luar negeri dengan sumber pendanaan dari lembaga bilateral, serta penyiapan program investasi dari sumber dana lainnya.
SUB DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 575, Sub Direktorat Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengembangan, dan pengelolaan data dan informasi, pelaporan kemajuan pembangunan, dokumentasi serta komunikasi publik. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsinya (pasal 576) sebagai berikut: a. Pengembangan dan pengelolaan data dan sistem informasi. b. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan. c. Penyusunan dan pengelolaan dokumen dan informasi publik, dan d. Pengelolaan dan pelayanan komunikasi publik.
|1 - 5
Sub Direktorat Data dan Informasi dalam melaksanakan fungsinya terdiri atas dua seksi (pasal 577) dengan tugasnya (pasal 578) sebagai berikut: a.
b.
E.
Seksi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem data dan pengelolaan dokumen, serta penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan informasi serta pelayanan komunikasi.
SUB DIREKTORAT EVALUASI KINERJA Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 579, Sub Direktorat Evaluasi dan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Evaluasi dan Kinerja menyelenggarakan fungsinya (pasal 580) sebagai berikut: a. b. c. d. e.
Penyiapan pedoman dan kriteria evaluasi. Pengumpulan dan pengolahan data kinerja tahunan. Monitoring dan evaluasi kinerja serta fungsi dan manfaat program. Evaluasi kinerja program pinjaman/hibah luar negeri, dan Pelaporan kinerja pelaksanaan program.
Sub Direktorat Evaluasi Kinerja dalam melaksanakan fungsinya terdiri atas dua seksi (pasal 581) dan tugasnya (pasal 582) yaitu: a.
Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, serta evaluasi kinerja pelaksanaan program pembangunan termasuk evaluasi kinerja pinjaman/hibah luar negeri bidang air minum dan penyehatan lingkungan permukiman.
b.
Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, serta evaluasi kinerja pelaksanaan program pembangunan termasuk evaluasi kinerja pinjaman/hibah luar negeri bidang penataan bangunan dan lingkungan serta pengembangan permukiman.
|1 - 6
F.
SUB BAGIAN TATA USAHA Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 583, Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi baranga milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.
G.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 680, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya (pasal 681 ayat 1) dimana masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. Jumlah tenaga fungsional pada kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional yang dibutuhkan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
H.
SATUAN KERJA DI BAWAH BINAAN DIREKTORAT BINA PROGRAM Selain tugas pokok dan fungsi Direktorat Bina Program sesuai dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum yang terdapat pada tiap sub direktorat di lingkungan Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya, sebagaimana diuraikan pada bagian Tugas & Fungsi, Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas khusus yang berfungsi dalam mendukung visi dan misi DJCK sesuai dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 22/KPTS/M/2013 tentang Pengangkatan atas atasan langsung Kepala Satuan Kerja tanggal 20 Januari 2013. Penjelasan rinci untuk Satuan Kerja dalam pembinaan oleh Direktorat Bina Program DJCK diuraikan dibawah ini, dalam sub bab persatuan kerja sebagai berikut: 1) SATUAN KERJA DIREKTORAT BINA PROGRAM CIPTA KARYA Satuan Kerja Direktorat Bina Program Cipta Karya merupakan Satuan Kerja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin di Direktorat Bina Program. Dalam hal ini masing-masing kegiatan terdapat di tiap Sub Direktorat di lingkungan Direktorat Bina Program.
|1 - 7
Uraian tugas dan tanggung jawab tiap unit dilingkungan Satker Direktorat Bina Program adalah: a.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); antara lain bertugas menandatangani kontrak/SPK atas program atau kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelaksana program dan bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang disiimpulkan dari kontrak/SPK tersebut serta bertanggung jawab kepada Kepala Satker Pengguna Anggaran.
b.
Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran; antara lain bertugas menguji keabsahan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), serta menandatangani dan menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM).
c.
Bendahara Pengeluaran; antara lain bertugas menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan Satker pada Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu, serta buku tambahan lainnya.
d.
Unit Akuntansi; terdiri dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
e.
Pembantu Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran adalah staf yang ditunjuk oleh Kepala Satker Direktorat Bina Program yang membantu menyiapkan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Membayar (SPM) dan bertanggungjawab kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.
f.
Pembantu Bendahara I dan II membantu menyelenggarakan pembukuan, menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), melakukan pengamanan kas serta surat-surat berharga, menguji kebenaran penagihan pembayaran uang muka persediaan sesuai dengan MAK, DIPA dan peraturan yang berlaku, yang meliputi pembayaran atas belanja dan bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
g.
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA); bertugas menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyusun Neraca Satuan Kerja sesuai dengan SAI yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
h.
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB); bertugas menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Laporan Kendali Barang (LKB) Satker Direktorat Bina Program sesuai dengan SAI.
i.
Pelaksana Kegiatan bertugas membantu dan bertanggungjawab terhadap kelancaran persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan suatu program atau kegiatan.
j.
Asisten Perencanaan Kegiatan; bertugas menyiapkan Rencana Kerja Kegiatan, menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), menyiapkan usulan kegiatan Satker
|1 - 8
berikutnya, menyiapkan dokumen Revisi/RKAKL, menyiapkan jadwal pelelangan, dst. k.
Asisten Pelaksana Kegiatan; bertugas melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kontraktual dan swakelola, melaksanakan evaluasi progres pelaksanaan, menyiapkam Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa, dst.
l.
Kepala Urusan Umum Kegiatan; bertugas menyiapkan Rencana Kerja Kegiatan penunjang seperti pengadaan barang, perjalanan dinas, menyiapkan dokumen yang diperlukan, memproses surat-menyurat, dst.
m.
Kepala Urusan Keuangan Kegiatan; bertugas menyiapkan Rencana Operasional Kerja (ROK), SPP, menyiapkan Laporan Progres Keuangan, dst.
Untuk selanjutnya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Program untuk Direktorat Bina Program Ditjen Cipta Karya dapat dilihat pada Bab. IV (Rencana Kerja Dit. Bina Program), pada masing-masing Sub Direktorat. 2) SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PUSAT DAN PROPINSI
PROGRAM
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan kewenangan dan kewajiban yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mengelola pembangunan di daerahnya, khususnya untuk bidang infrastruktur permukiman. Dengan kewenangan yang dimiliki diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Namun tidak jarang permasalahan yang dihadapi tersebut tidak dapat diatasi sendiri oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga memerlukan kerjasama dengan pemerintah pusat, propinsi, serta kabupaten/kota tetangga, maupun pihak swasta dan masyarakat. Perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari empat (4) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Sedangkan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut. Untuk mendorong kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan prasarana dan sarananya, khususnya bidang keciptakaryaan melalui proses yang terpadu/terintegrasi, partisipatif, dan terkendali, diperlukan adanya kerjasama pusat dan daerah. Dengan demikian, pembangunan prasarana dan sarana tidak dilaksanakan secara sepotongsepotong, baik secara fisik maupun pendanaannya, serta mampu memberikan manfaat
|1 - 9
yang optimal bagi masyarakat. Pemerintah Pusat berkepentingan dalam melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas manajemen pembangunan daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pemberdayaan perencanaan program investasi infrastruktur yang terstruktur dan terprogram. Selain itu juga diharapkan dapat mewujudkan pembagian sumberdaya bersama melalui kemitraan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat. Pembentukan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program (Randal) di masing-masing Propinsi memegang peranan yang sangat vital dalam memperpendek jangkauan koordinasi Pemerintah kepada pemerintah Kabupaten/Kota demi terwujudnya pembangunan bidang Cipta Karya. Penguatan peran satker randal merupakan salah satu strategi peningkatan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu, untuk memperkuat pusat dan daerah, pembagian tugas antara pemerintah dan pemda sebagai penanggung jawab komponen output tertentu akan disepakati secara lebih jelas, baik anggaran, waktu, maupun personil. Untuk mendukungnya, perancangan distribusi pegawai yang diperbantukan ke daerah akan diperbanyak, seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran dan beban kerja. Dengan demikian peran dan fungsi Pemerintah Propinsi sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diwujudkan secara nyata. Untuk merealisasikan hal tersebut, Ditjen Cipta Karya mengalokasikan dana/kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya. Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat Propinsi dan teralokasi pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Propinsi. 3) SATUAN KERJA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PERKOTAAN Sebagai upaya pengembangan dan pemantapan ekonomi daerah, salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah pusat dalam membantu pembangunan adalah dengan mengalihkan dan mengintegrasikan dana/kegiatan sektoral yang urusannya telah diserahkan kepada pemerintah daerah ke dalam bantuan pembangunan daerah (Kabupaten/Kota). Hal ini berarti memberikan kesempatan yang luas kepada aparatur dan masyarakat di daerah untuk mengelola dan memanfaatkan bantuan pembangunan tersebut sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di daerah. PP No.38 Tahun 2007 menyatakan bahwa air minum dan sanitasi merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Walaupun demikian, pada dasarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem air minum dan sanitasi untuk menjamin hak setiap orang bagi kebutuhan pokok minimal seseuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karenanya, pemerintah pusat hingga saat ini masih mengalokasikan sebagian dari anggarannya untuk pembangunan air minum dan sanitasi, terutama bagi kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan serta sebagian pembangunan (terutama bagi penyediaan air
|1 - 10
baku untuk air minum dan sebagian jaringan perpipaan untuk pengelolaan air limbah terpusat skala kota). Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan (sanitasi) tidak hanya terkait pada satu bidang tertentu tetapi merupakan suatu kesatuan dari beberapa aspek, yaitu aspek teknis kelembagaan, pembiayaan, sosial dan lingkungan hidup. Berdasarkan pemahaman itulah maka dibentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL), yang terdiri dari kementerian-kementerian yang memiliki tupoksi terkait, diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup serta dikoordinasikan oleh Bappenas. Salah satu pencapaian penting dari Keberadaan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan adalah tersusunnya Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Bebasis Lembaga. Kebijakan Nasional AMPL BM terdiri dari 11 prinsip pembangunan AMPL BM yang lima tahun terakhir telah dioperasionalisasikan dan di terapkan melalui berbagai program/proyek AMPL yang ada di Indonesia. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan adalah merupakan salah satu kegiatan dari Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Bidang Keciptakaryaan yang bertujuan untuk mengendalikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan program/kegiatan khususnya program/kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi di daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat permukiman di perkotaan. Penyelenggaraan Bintek dan Wastek merupakan kegiatan utama dari Satuan Kerja Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan dalam rangka mendukung tugas tim Pembina Pusat DPKK dalam pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis kepada Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. 4) SATUAN KERJA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PERDESAAN Satuan Kerja Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam mengantisipasi akan kebutuhan sarana pengolahan air minum dan Sanitasi, tetapi pola Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi bukan hanya tanggung jawab Pemerintah saja, masyarakat juga dilibatkan dalam pembangunan tersebut, hal ini untuk menjaga kesinambungan dari Prasarana dan Sarana Sanitasi yang terbangun. Adapun yang menjadi Tugas Pokok Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan Untuk melaksanakan tugas di atas, Satuan Kerja Pembinaan dan
|1 - 11
Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut : • • •
Melakukan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan pembagian tugas masing-masing pihak; Melakukan koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan; dan Meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan prasarana dasar permukiman di perdesaan.
Untuk melaksanakan tugas di atas, Satuan Kerja Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut : • Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana dasar Perdesaan Bidang Infrastruktur ; • Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan; • Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan Bidang Kelembagaan; • Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan Berbasis pada Masyarakat; • Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan Bidang Penyehatan Lingkungan 5) HUBUNGAN KERJA ANTAR SUB DIREKTORAT Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tiap Sub Direktorat pada Direktorat Bina Program memiliki hubungan kerja dan keterkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu tiap Sub Direktorat memiliki peran yang penting untuk saling mendukung dalam melaksanakan kegiatan di Sub Direktorat lain di lingkungan Direktorat Bina Program. Untuk selanjutnya Hubungan Kerja antar Sub Direktorat dilingkungan Direktorat Bina Program dapat dilihat pada diagram dibawah ini :
|1 - 12
Konsolidasi Kebijakan -Strategi, dan Kerjasama Investasi Kebijakan dan Strategi Penetapan target dan sasaran kinerja Rencana Jangka Panjang dan Menengah Rencana Program Inventasi Jangka Menengah Kerjasama Investasi Swasta Kerjasama Luar Negeri
HUBUNGAN ANTAR UNIT KERJA Subdit Kebijakan dan Strategi Subdit KLN dan Investasi
•Kebijakan dan Strategi •Pengembangan Kerjasama dan Investasi Swasta Siklus Penetapan Kebijakan dan Strategi
Penetapan Kebijakan dan Strategi Analisis lingkungan strategis Analisis Pencapaian Kinerja
• Tantangan yang dihadapi Peluang yang ada
SD. Program dan Anggaran
• Penetapan Program dan Anggaran Penetapan Program dan Anggaran Penetapan Program dan Anggaran Rencana Pencapaian Tahunan
Siklus Implementasi Program dan Anggaran
Rencana Kerja Tahunan termasuk perubahannya
Subdit Evaluasi Kinerja Subdit Data dan Informasi
Konsolidasi Strategi Pelaksanaan Program dan Anggaran Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Potensi Masalah
Sumberdaya (Dana, SDM)
• •
Evaluasi Kinerja Konsolidasi Data dan Informasi
Direktorat Sektor dan Satker
Review Pencapaian Tahunan Pelaporan Informasi Data Output: Produk Pengaturan Infrastruktur Terbangun
Diagram 1.2. Hubungan Kerja Antar Direktorat
|1 - 13
1.1.3.
KERAGAMAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Dalam pelaksanaan tugasnya, di tahun 2013 Direktorat Bina Program didukung oleh SDM sejumlah 197 orang yang terdiri dari 155 orang PNS dan 42 orang Non PNS, dari 155 orang PNS tersebut 3 orang PNS pegawai jafung dan 12 orang PNS diperbantukan di Provinsi. Berdasarkan golongan/pangkat, SDM terbanyak dari unsur PNS didominasi oleh golongan III sejumlah 117 Orang (lihat diagram). Jumlah PNS Berdasarkan Gol/Kepangkatan 117 1
22
Gol I.
Gol II.
15 Gol III.
Gol IV.
Diagram 1.3. Keragaman PNS Berdasarkan Golongan
Kemudian berdasarkan jabatan, PNS terbanyak berada pada level staf sebanyak 138 orang, berdasarkan pendidikan, PNS terbanyak berada pada jenjang pendidikan S1. Sementara berdasarkan jenis kelamin paling banyak adalah laki-laki dengan jumlah 95 orang. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Kepangkatan 138 1
5
11
Es II.
Es III.
Es Iv.
Staf
Diagram 1.4. Keragaman PNS Berdasarkan Jabatan Pegawai Berdasarkan Pendidikan 78 41 29 6 1
Diagram 1.5. Keragaman PNS Berdasarkan Pendidikan
|1 - 14
Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 95
Pegawai Berdasarkan Posisi Tugas
Pegawai Berdasarkan Posisi Tugas 12
155 60
42 Laki-laki
Pegawai Jafung
Perempuan
Pegawai PNS
Diagram 1.6. Keragaman SDM Berdasarkan Jenis Kelamin
1.2.
3
Pegawai Non PNS
Diagram 1.7. Keragaman SDM Berdasarkan PNS dan Non PNS
Pegawai diperbantukan
Diagram 1.8. Keragaman SDM Berdasarkan Jafung dan Diperbantukan
KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bina Program dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik eksternal (lingkungan di luar Direktorat Bina Program) maupun internal (lingkungan di dalam Direktorat Bina Program), antara lain: 1. 2.
3.
4.
5.
6.
Mempertegas peran Direktorat Jenderal Cipta Karya selaku pembina sektorsektor Bidang Cipta Karya sesuai dengan azas desentralisasi. Meningkatkan peran pemerintah propinsi dalam pembinaan perencanaan dan pemrograman pembangunan perkotaan dan perdesaan khususnya Bidang Cipta Karya melalui proses pendampingan dalam penyusunan strategi pengembangan kabupaten/kota dan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota. Pengembangan kebijakan dan strategi, menentukan prioritas strategi nasional, dan menghindari tumpang tindih penganggaran melalui pemrograman dan penganggaran yang SMART (systemic, manageable, accountable, realistic, and time bound). Penguasaan teknologi, data dan informasi, peraturan perundangan, Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) untuk menjawab tantangan pembangunan ke-Cipta Karya-an baik secara sektoral maupun lintas sektoral secara mendalam dan menyeluruh (holistik), serta dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat. Membangun network, aliansi strategis, dan meningkatkan hubungan dan kerjasama lintas sektoral, instansi, serta mengkomunikasikan program-program pembangunan Bidang Cipta Karya baik di lingkungan pusat/ daerah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder Direktorat Bina Program
|1 - 15
1.3.
RENCANA STRATEGIS Rencana strategis Direktorat Bina Program disusun dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Bina Program. Secara rinci, rencana strategis Direktorat Bina Program dapat dilihat pada Lampiran RKT 2013.
1.3.1.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Direktorat Bina Program memiliki peran pendukung, maka rumusan visi dan misi Direktorat Bina Program mengacu pada visi Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu : Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan. Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah sebagai berikut :
Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) permukiman di perkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, aman, tenteram, dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan wilayah. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya. Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal, serta air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air. Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman dan penanggulangan darurat akibat bencana alam dan kerusuhan sosial. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional, serta pengembangan NSPM, dengan menerapkan prinsip good governance.
Tidak seluruh misi Direktorat Jenderal Cipta Karya diacu menjadi misi Direktorat Bina Program, hanya misi nomor enam yang menjadi misi Direktorat Bina Program mengingat tugas Direktorat Bina Program yang merupakan back office dari Ditjen Cipta Karya. Adapun misi Direktoat Bina Program adalah:
|1 - 16
Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional, serta pengembangan NSPM, dengan menerapkan prinsip good governance Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam Periode 2010-2014, yaitu : Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur permukiman. Sasaran strategis Direktorat Bina Program yang akan dicapai berdasarkan tujuan tersebut di atas adalah: Tersusunnya kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri dan pola investasi, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman. Berdasarkan Tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas, ditetapkan hasil/outcome jangka menengah yang akan dicapai oleh Direktorat Bina Program dalam periode 20102014 yaitu ketersediaan dokumen Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman. 1.3.2.
KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan yang digunakan oleh Direktorat Bina Program dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan daerah otonom dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman, Meningkatnya pembiayaan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur permukiman, Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran air minum, air limbah, persampahan, dan drainase, Percepatan pembangunan perdesaan, Pengembangan kajian, strategi, dan kebijakan pengembangan kawasan, Penerapan prinsip-prinsip Good Governance. Peningkatan publikasi dalam berbagai media informasi serta pengembangan teknologi informasi.
Direktorat Bina Program merupakan unit kerja eselon 2 dibawah Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sehingga pelaksanaan program Direktorat Bina Program sepenuhnya mengacu pada program Direktorat Jenderal Cipta Karya, dimana pada TA 2013 memiliki satu program, yaitu Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman.
|1 - 17
Dalam mendukung program tersebut, Direktorat Bina Program menuangkannya dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing eselon 3. Kegiatan tersebut adalah merumuskan kebijakan dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program di bidang Cipta Karya. Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: a. b. c. d. e. f. g.
Layanan Perkantoran. Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman. Program dan Anggaran Bidang Permukiman. Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral. Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman. Data dan Informasi Bidang Permukiman. Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman.
Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.02/2012 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, maka terdapat output tambahan sebagai berikut : a. b. c. d. 1.3.3.
Kendaraan bermotor Peralatan perkatoran Perangkat data dan informasi Bangunan/gedung
KEBIJAKAN BARU Di tahun 2013, terdapat beberapa kebijakan baru yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya khususnya Direktorat Bina Program yaitu Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan (P4) Infrastruktur Permukiman. Peran Direktorat Bina Program dalam mendukung kebijakan ini adalah melalui monitoring pelaksanaan P4-IP di Direktorat Jenderal Cipta Karya.
|1 - 18
BAB 2 PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN Rencana Kinerja Tahunan adalah penetapan rencana capaian atau target indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis/sasaran program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Direktorat Bina Program sebagai instansi pelaksana tingkat eselon II yang melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang diturunkan dari Renstra Ditjen Cipta Karya 2010-2014. Sedangkan secara ringkas, Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Bina Program adalah sebagai berikut: Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Bina Program Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS (OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
TARGET VOLUME SATUAN
1
2
3
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman Jumlah Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman
122
Laporan
Terselenggaranya layanan perkantoran
Layanan Perkantoran
12
Bulan
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman Tersusunnya Program dan Anggaran Bidang Permukiman Tersusunnya Kerjasama Luar Negeri dan pola investasi bidang permukiman Tersusunnya Evaluasi dan Kinerja Bidang Permukiman Tersusunnya Data dan Informasi Bidang Permukiman Tersusunnya Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman Laporan Penyelenggaraan PNPM Mandiri
Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman Program dan Anggaran Bidang Permukiman Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman Data dan Informasi Bidang Permukiman Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman Jumlah Laporan Penyelenggaraan PNPM Mandiri
11 21 12 9 2 66 1
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Sumber data : Dokumen RKT Direktorat Bina Program Tahun 2013
Dalam rencana strategis 2010-2014, Direktorat Bina Program berupaya memenuhi pencapaian sasaran “meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur permukiman” dimana indikator keberhasilannya ditandai oleh jumlah dokumen kebijakan dan strategi, kerjasama luar negeri, program dan anggaran, data dan informasi, serta evaluasi kinerja yang dihasilkan selama kurun lima tahun tersebut. Berdasarkan renstra tersebut pula, yang kemudian diturunkan dalam rencana kinerja tahunan (RKT), di tahun 2013, Direktorat Bina Program berupaya memenuhi pencapaian sasaran tersebut diatas melalui penyusunan 122 dokumen laporan. Adapun dalam pelaksanaannya, unit kerja yang berperan dalam keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah seluruh unit Eselon III dan satuan kerja yang ada di lingkungan Direktorat Bina Program. Unit kerja tersebut adalah adalah 1) Subdit Kebijakan dan Strategis; 2)Subdit Program dan Anggaran, 3)Subdit Kerjasama Luar Negeri, 4)Subdit Data dan Informasi, 5)Subdit Evaluasi Kinerja, 6) satuan kerja P3SD
|2 - 1
Perkotaan; 7) satuan kerja P3SD Perdesaan; dan 8) satuan kerja perencanaan dan pengendalian program bidang permukiman. Selain itu terdapat pula unit subbag tata usaha yang mendukung pelaksanaan kegiatan dari unit kerja lainnya di Direktorat Bina Program. Kontribusi dari masing-masing unit kerja tersebut tergambar jelas dalam output yang direncanakan dalam RKT. Sebagai contoh, untuk output dokumen kebijakan dan strategi dihasilkan dari unit kerja Subdit Kebijakan dan Strategi, begitu juga dengan output laporan data dan informasi yang dihasilkan dari unit kerja Subdit Data dan informasi. Namun untuk satker P3SD Perkotaan dan Satker P3SD Perdesaan, output unit kerja ini adalah dokumen program dan anggaran. Khusus untuk output penyelenggaraan PNPM Mandiri, sejak tahun 2011 sudah tidak lagi memberikan kontribusinya dalam pencapaian sasaran Direktorat Bina Program. Namun demikian, nomenklatur ini tetap muncul dalam Renstra Ditjen Cipta Karya 2010-2014. 2.2
PENETAPAN KINERJA Setelah RKAKL/DIPA 2013 ditetapkan, Direktorat Bina Program menandatangani perjanjian kinerja dengan Direktur Jenderal Cipta Karya. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut Direktorat Bina Program berkomitmen mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil melalui penyelenggaraan program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. Kontribusi utama Direktorat Bina Program adalah melalui penyusunan dokumen Kebijakan dan Strategis, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman. Lebih detail terkait perjanjian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut ini: Tabel 2.2. Penetapan Kinerja Direktorat Bina Program Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS (OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
1
2
TARGET SATUAN
VOLUME
TOTAL
3
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman
Jumlah Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman
162
Laporan
T erselenggaranya layanan perkantoran
Layanan Perkantoran
12/8
Bulan/laporan
13.037.608
T ersusunnya Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman
Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman
11
Laporan
13.160.077
T ersusunnya Program dan Anggaran Bidang Permukiman T ersusunnya Kerjasama Luar Negeri dan pola investasi bidang permukiman
Program dan Anggaran Bidang Permukiman
34
Laporan
48.143.690
Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral
12
Laporan
13.247.779
T ersusunnya Evaluasi dan Kinerja Bidang Permukiman
Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman
13
Laporan
13.176.694
T ersusunnya Data dan Informasi Bidang Permukiman T ersusunnya Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman
Data dan Informasi Bidang Permukiman Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman Output Tambahan Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
10
Laporan
14.624.494
74
Laporan
134.923.311
18 402 38
unit unit unit
Jumlah Anggaran Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi dan Evaluasi Kinerja
864.000 3.120.650 2.466.150
256.764.453
Sumber: Dokumen PK Direktorat Bina Program Tahun 2013
|2 - 2
Di tahun 2013, dalam pencapaian sasaran ‘meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman’, Direktorat Bina Program didukung oleh pendanaan sebesar Rp 256.764.453.000,-. Anggaran ini dipergunakan untuk menghasilkan 154 dokumen kebijakan dan strategi, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data dan informasi, serta evaluasi kinerja. Selain output utama berupa 154 dokumen laporan, anggaran tersebut digunakan Direktorat Bina Program untuk menghasilkan output tambahan lainnya seperti misalnya kendaraan bermotor sebanyak 18 unit, perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 402 unit, serta peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 38 unit. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pelaksanaan penetapan kinerja ini didukung oleh unit kerja Eselon III dan satuan kerja lainnya. Jika disandingkan antara RKT dan PK, dapat disampaikan adanya perbedaan target di kedua dokumen tersebut. Hal ini disebabkan karena RKT merupakan penjabaran tahunan dari Renstra yang perencanaannya sudah dilakukan di awal tahun 2010 dengan anggaran yang masih diprediksi. Sementara pada PK, perencanaan yang ditetapkan sudah memperhatikan isu penganggaran dan isu terkini yang muncul di tahun 2013 (seperti misalnya adanya output tambahan). Perbedaan mendasar lainnya antara dokumen RKT dan PK adalah bahwa PK tidak memasukkan output laporan penyelenggaraan PNPM. Kemudian, jika dirinci lebih lanjut kontribusi dari masing-masing unit kerja tersebut terhadap Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut: 1.
2.
3.
4. 5. 6.
Subag Tata Usaha dengan anggaran sebesar Rp 19.488.408,- dengan rencana output berupa 12 bulan layanan perkantoran, perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 402 unit, serta peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 38 unit. Subdit Kebijakan dan Strategi dengan anggaran sebesar Rp 13.160.170.000,dengan rencana output sebanyak 8 laporan kebijakan dan strategi bidang permukiman Subdit Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp 23.802.670.000,dengan rencana output sebanyak 9 laporan program dan anggaran bidang permukiman Satker P3SD perkotaan dengan anggaran sebesar Rp 11.000.000.000,- dengan rencana output berupa 19 laporan program dan anggaran bidang permukiman Satker P3SD perdesaan dengan anggaran sebesar Rp 9.000.000.000,- dengan rencana output berupa 6 Laporan program dan anggaran bidang permukiman Subdit Kerjasama Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp 13.247.779.000,dengan rencana output berupa 12 Laporan kerjasama luar negeri bidang permukiman
|2 - 3
7. 8. 9.
Subdit Evaluasi Kinerja dengan anggaran sebesar Rp 13.176.694.000,- dengan rencana output berupa 13 Laporan evaluasi kinerja bidang permukiman Subdit Data dan Informasi dengan anggaran sebesar Rp 14.624.494.000,- dengan rencana output berupa 10 Laporan data dan informasi bidang permukiman Satker Perencanaan dan Pengendalian program bidang permukiman dengan anggaran sebesar Rp 134.923.311.000.000,- dengan rencana output sebanyak 74 laporan perencanaan dan pengendalian bidang permukiman
|2 - 4
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Setelah penetapan kinerja disusun, kemudian dilakukan pemantauan terhadap kinerja yang dilaksanakan di tahun 2013. Dengan menggunakan bantuan dokumen Rencana Aksi Penetapan Kinerja, Direktorat Bina Program melalukan pengelolaan kinerja di tahun ini. 3.1
PENGELOLAAN KINERJA DIREKTORAT BINA PROGRAM Direktorat Bina Program melaksanakan secara berkala pemantauan kinerja sasaran setiap triwulan yang mengacu kepada dokumen Rencana Aksi Penetapan Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk memonitor, mengukur serta mengevaluasi pelaksanaan sasaran di tahun 2013 dalam rangka memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran di akhir tahun anggaran. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja, dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang telah disepakati yaitu: Tabel 3.1. Kategorisasi Kinerja NO
NILAI KINERJA
KRITERIA KINERJA
INTEPRETASI
1
>85 – 100
AA
Memuaskan
2
>75 – 85
A
Sangat Baik
3
>65 – 75
B
Baik, Perlu sedikit perbaikan
4
>50 – 65
CC
Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5
>30 – 50
C
Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6
0 – 30
D
Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
Sumber: Pusat Kebijakan Strategi, Kementerian PU, 2013
Dengan menggunakan kategorisasi kinerja tersebut, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap rencana aksi Penetapan Kinerja Direktorat Bina Program Tahun 2013 sebagai berikut:
|3 - 1
Tabel 3.2. Realisasi Rencana Aksi Penetapan Kinerja Direktorat Bina Program Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS (OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
SATUAN
TARGET 2013
3
4
La p
162
7,61
38,28
58,09
100
7,7
25,91
56,18
96,47
La p
11
4,43
28,5
69,47
100
4,31
34,05
71,06
99,51
La p
34
10,03
35,38
53,04
100
7,09
17,54
43,17
91,42
La p
12
1,9
34,21
50,63
100
3,14
15,92
55,29
92,07
La p
13
4,88
39,28
71,78
100
3,51
35,52
58,49
97,96
La p
10
16,45
48,26
29,46
100
14,18
12,94
42,86
99,14
La p
74
8,02
44,06
74,21
100
13,99
39,53
66,21
98,76
TARGET (%) TR I
1 2 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman Juml a h Kebi ja ka n, Progra m Da n Angga ra n, Kerja s a ma Lua r Negeri , Da ta Informa s i Serta Eva l ua s i Ki nerja Infra s truktur Bi da ng Permuki ma n
Kebi ja ka n da n Stra tegi Bi da ng Permuki ma n Progra m da n Angga ra n Bi da ng Permuki ma n Kerja s a ma Lua r Negeri Bi l a tera l da n Mul til a tera l Eva l ua s i Ki nerja Bi da ng Permuki ma n Da ta da n Informa s i Bi da ng Permuki ma n Perenca na a n da n Pengenda l i a n Progra m Bi da ng Permuki ma n
TR II
TR III
REALISASI (%) TR IV
TR I
TR II
5
TR III
TR IV
6
Sumber: Dokumen Rencana Aksi Penetapan Kinerja Direktorat Bina Program Tahun 2013
Dari tabel diatas, terlihat perkembangan kinerja Direktorat Bina Program setiap triwulannya. Dari 6 output utama yang dihasilkan Direktorat Bina Program, terdapat beberapa output yang progresnya naik turun di beberapa triwulan. Output kebijakan dan strategi bidang permukiman serta perencanaan dan pengendalian program bidang permukiman adalah output yang pengelolaan kinerjanya sepanjang tahun 2013 berpredikat AA atau memuaskan, hal ini dikarenakan kinerjanya selalu diatas 85%. Sementara output lainnya bervariasi kinerjanya, namun pada umumnya diakhir tahun mendapat predikat memuaskan juga. Turunnya kinerja beberapa output di beberapa periode triwulan disebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Lebih detail terkait pengelolaan kinerja Direktorat Bina Program secara periodik di tahun 2013 dapat dilihat dalam Laporan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Direktorat Bina Program Tahun 2013. 3.2
EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Berdasarkan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Bina Program Tahun 2013, pengukuran kinerja kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut (LAMPIRAN III – Formulir Penilaian Kinerja):
|3 - 2
Tabel 3.3. Penilaian Kinerja Direktorat Bina Program Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS (OUTCOME) 1 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
SATUAN
TARGET
REALISASI
PROPORSI (%)
2
3
4
5
6
La p
154
159
103,25%
Bul a n
100%
Juml a h Kebi ja ka n, Progra m Da n Angga ra n, Kerja s a ma Lua r Negeri , Da ta Informa s i Serta Eva l ua s i Ki nerja Infra s truktur Bi da ng Permuki ma n Ters el engga ra nya l a ya na n perka ntora n
La ya na n Perka ntora n
12
12
Ters us unnya Kebi ja ka n da n Stra tegi Bi da ng Permuki ma n Ters us unnya Progra m da n Angga ra n Bi da ng Permuki ma n Ters us unnya Kerja s a ma Lua r Negeri da n pol a i nves tas i bi da ng permuki ma n
Kebi ja ka n da n Stra tegi La pora n Bi da ng Permuki ma n Progra m da n Angga ra n La pora n Bi da ng Permuki ma n Kerja s a ma Lua r Negeri La pora n Bi l a tera l da n Mul til a tera l
11
11
34
33
12
12
Ters us unnya Eva l ua s i da n Ki nerja Bi da ng Permuki ma n Ters us unnya Da ta da n Informa s i Bi da ng Permuki ma n Ters us unnya Perenca na a n da n Pengenda l i a n Progra m Bi da ng Permuki ma n
Eva l ua s i Ki nerja Bi da ng Permuki ma n Da ta da n Informa s i Bi da ng Permuki ma n Perenca na a n da n Pengenda l i a n Progra m Bi da ng Permuki ma n Output Tambahan
La pora n
13
13
10
16
74
74
Kenda ra a n Bermotor
uni t
Pera ngka t Pengol a h Da ta da n Komuni ka s i Pera l a tan da n Fa s i l i tas Perka ntora n
uni t
Gedung/Ba nguna n Sumber: Formulir Penilaian Kinerja Dit Bina Program Tahun 2013
La pora n
100,00% 97,06% 100,00% 100,00% 160,00%
La pora n 100,00% 18
18
402
402
uni t
38
38
M2
-
50
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Pencapaian sasaran meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman di Tahun 2013 ditandai dengan indicator keberhasilan (outcome) berupa ketersediaan dokumen Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman yang direncanakan sebanyak 154 Laporan. Indicator ini didukung oleh pencapaian output (1) Layanan Perkantoran selama 12 Bulan, (2) Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman sebanyak 11 Laporan, (3) Program dan Anggaran Bidang Permukiman sebanyak 34 laporan, (4) Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral sebanyak 12 laporan, (5) Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman sebanyak 13 laporan, (6) Data dan Informasi Bidang Permukiman sebanyak 10 laporan dan, (7) Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman sebanyak 74 laporan. Di akhir tahun 2013, realisasi indicator outcome Direktorat Bina Program adalah sebesar
|3 - 3
159 laporan (103,25%), dimana kontribusi terbesar berasal dari output data dan informasi bidang permukiman (160%) dan terendah berasal dari output program dan anggaran bidang permukiman (97,06%). Tidak optimalnya pencapaian output program dan anggaran dikarenakan terdapat beberapa kegiatan swakelola pada subdit program dan anggaran tidak terealisasi dan dijadikan dana cadangan. Dalam perkembangan selanjutnya, di pertengahan tahun 2013, indikator kinerja outcome yang ada saat ini dipandang kurang mewakili kinerja riil dari Direktorat Bina Program. Oleh karena itu, dalam LAKIP ini, Direktorat Bina Program menambahkan satu indikator kinerja outcome yang selaras dengan Quick Wins Direktorat Bina Program yaitu ‘kesesuaian program dan kegiatan Cipta Karya dari RKAK/L terhadap RPIJM kab/kota’ dengan target di tahun 2013 adalah sebesar 100%. Adapun realisasi dari outcome ini di tahun 2013 adalah sebesar77%. Kemudian jika dirinci lebih detail lagi, realisasi outcome ini per sector adalah sebagai berikut :
SEKTOR PBL
SEKTOR BANGKIM Sesuai 35%
65%
Tidak sesuai
SEKTOR AM
12%
Sesuai Tidak sesuai
88%
SEKTOR PLP 16% Sesuai
25%
Sesuai 84%
75%
Tidak sesuai
Tidak sesuai
Diagram 3.1. Kesesuan RPIJM sector dengan RKAKL Tahun 2013 Dari diagram diatas, dapat dilihat, sector PBL memiliki tingkat kesesuaian paling tinggi yaitu sebesar 88%, sementara sector Bangkim memiliki tingkat kesesuaian paling rendah sebesar 65%. Jika tingkat kesesuaian dokumen RPIJM dengan RKAK/L tinggi, dapat
|3 - 4
dikatakan bahwa program/kegiatan keciptakaryaan yang dilakukan dalam tahun berjalan sebagian besar sudah sesuai dengan kebutuhan kab/kota yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat kesesuaiannya berbanding lurus dengan tingkat keberhasilan/keberlanjutan sebuah program/kegiatan. Dengan demikian secara tidak langsung, Direktorat Bina Program telah mendukung sasaran Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya pencapaian outcome 1 dan 2 dalam mendukung tercapainya sasaran Ditjen Cipta Karya sudah cukup baik, namun demikian jika dibandingkan dengan capaian outcome tahun-tahun sebelumnya terlihat bahwa untuk outcome 1, pencapaian outcome ini telah melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra (Tabel 3.4.). Tabel 3.4. Tren Pencapaian Sasaran (Outcome) NO
INDIKATOR OUTCOME
SATUAN
2010
2011
2012
2013
1
ketersediaan dokumen Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman
Laporan
94
215
162
159
2
kesesuaian program dan kegiatan Cipta Karya dari RKAK/L terhadap RPIJM kab/kota
%
-
89,9
77,6
77
Sumber: LAKIP DIT BINA PROGRAM 2010-2012
Sesuai dengan target total renstra 2010-2014 terhadap sasaran meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman yaitu sebanyak 170 dokumen laporan, maka pencapaian hingga 2012 adalah sebanyak 471 dokumen laporan atau 277,05% dari target Renstra. Pencapaian ini tentunya jika ditambahkan dengan realisasi 2013 telah melebihi 370,58% dari target renstra. Sehingga pada akhir tahun 2014, diprediksi pencapaian total renstra 2010-2014 akan menunjukkan sinyal yang sangat memuaskan. Besarnya realisasi ini dikarenakan dukungan pendanaan yang cenderung membesar setiap tahunnya, terlebih dengan adanya satker perencanaan dan pengendalian yang tersebar di 33 propinsi. Kemudian terkait capaian RPIJM, harus diakui bahwa realisasi kesesuaian program dan kegiatan cipta karya antara RPIJM dan RKAKL tidak sepenuhinya sesuai harapan (100% sesuai). Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tidak optimalnya nilai kesesuaian ini, diantaranya adalah: -
Adanya kebijakan baru yang seringnya muncul di pertengahan tahun anggaran (seperti APBN P, IP4-IP dan sebagainya), yang tidak terakomodasi dalam dokumen
|3 - 5
RPIJM maupun Memorandum Program -
Keterlibatan sektor dalam proses penyusunan RPIJM dan MP di daerah masih belum optimal.
-
RPIJM dan Memorandum Program belum menggambarkan sinkronisasi antar sektor (RISPAM, SSK, RTBL dan SPPIP/RPKPP) serta belum dilakukan updating secara berkala setiap tahunnya
-
SK Satgas Kab/Kota sebagai penyusun RPIJM yang belum seluruhnya ada. Dari hasil pantauan Satker Randal Pusat, diketahui bahwa hingga akhir tahun 2013, baru terdapat 125 Kab/Kota yang memiliki SK Satgas Kab/Kota.
Terhadap pelaksanaan aspek TurBinWas, walaupun berfungsi sebagai back office dari Ditjen Cipta Karya, namun demikian, Direktorat Bina Program juga menghasilkan produk-produk TurBinWas di tahun 2013 sesuai tugas dan fungsi. Secara detail terkait pelaksanaan peran TurBinWas di Direktorat Bina Program dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.5. Pelaksanaan Aspek TURBINWAS di Direktorat Bina Progam Tahun 2013 ASPEK Pengaturan
Pembinaan
HASIL -
-
Pengawasan -
Petunjuk Monev Gender Pedoman Penyusunan Sistem Manajemen Kinerja di Lingkungan Di Lingkungan Ditjen Cipta Karya Sistem Manajemen Mutu di Lingkungan Direktorat Bina Program Review Jakstra Air Limbah Permukiman Juknis Penyiapan PHLN Juknis Pengendalian Program dan Anggaran Tahunan Pembinaan output program dan anggaran sebanyak 2.080 orang Pembinaan output evaluasi kinerja sebanyak 420 orang Pembinaan output data dan informasi terhadap 2.319 orang, 34 Propinsi, 150.000 pengunjung situs web, 20.000 pengunjung pameran, 150.000 pengunjung videotron Pembinaan output kerjasama luar negeri berupa fasilitasi penyiapan PHLN di 32 prop dan fasilitasi penyiapan pendanaan lainnya di 14 propinsi Pembinaan perencanaan dan pengendalian di 32 propinsi (Randal) Pembinaan kinerja pejabat dan pegawai di lingkungan Dit Bina Program (32 prop dan 187 pegawai) Pengawasan output data dan informasi terhadap 2.369 peserta Pengawasan output evaluasi kinerja 7 kegiatan Pengawasan perencanaan dan pengendalian di 32 propinsi (Randal) Pengawasan P3SDPerkotaan dan Perdesaan 1 kegiatan
Sumber: Eselon III di Lingkungan Bina Program
|3 - 6
Pada aspek pengaturan, hasil dari aspek ini belum sepenuhnya berwujud NSPK, masih dibutuhkan proses untuk menjadikannya legal. Untuk aspek pembinaan, telah dilakukan pula pembinaan terhadap pelaksanaan aspek pengaturan tersebut, dimana selama tahun 2013 telah dilakukan pembinaan terhadap kurang lebih 2.500 orang. Terakhir, pada aspek pengawasan, telah pula dilakukan pengawasan secara menyeluruh dari pelaksanaan aspek pengaturan dan pembinaan melalui 11 kegiatan. Untuk mengetahui kinerja dari output-output mana saja yang berkontribusi besar terhadap kesuksesan pencapaian outcome di tahun 2013, maka selanjutnya dijabarkan secara detail, kinerja dari output-output pendukung yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Direktorat Bina Program. 3.2.1. LAYANAN PERKANTORAN Terhadap pencapaian sasaran, dukungan layanan perkantoran diberikan melalui penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, penggajian pegawai dan administrasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Bina Program. Adapun realisasi layanan perkantoran adalah 100% sebanyak 12 bulan layanan. Dalam pelaksanaannya, layanan perkantoran dilakukan oleh unit kerja Tata Usaha yang setara dengan Eselon IV dan dipimpin oleh seorang Kasubbag. Terkait pelaksanaan administrasi kepegawaian, di tahun 2013, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) telah diujicobakan di lingkungan Direktorat Bina Program. Tercatat terdapat sekitar 144 nama jabatan yang dapat digunakan oleh 155 staf dengan kelas jabatan yang berbeda-beda. Namun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaan SKP ini, diantaranya adalah terkait tidak adanya job description yang jelas dari setiap nama jabatan, menjadikan setiap unit kerja sulit untuk menentukan nama jabatan yang sekiranya sesuai dengan tusi dari masing-masing unit kerja. 3.2.2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PERMUKIMAN Di tahun 2013, Direktorat Bina Program telah menghasilkan kebijakan dan strategi bidang permukiman sebanyak 11 dokumen laporan (100%). Jika dibandingkan dengan target Renstra 2010-2014, maka produk kebijakan dan strategi bidang permukiman hingga tahun 2013 telah berkontribusi sebanyak 90%. Adapun tren realisasi output kebijakan dan strategi yang dihasilkan selama kurun waktu 2010-2013 dapat dilihat pada tabel 3.6. berikut ini.
|3 - 7
Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja Output Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman Indikator Output
Target Renstra
Capaian 2010-2012
Capaian 2013
% s/d 2013 Terhadap Total
Jumlah laporan kebijakan dan strategi bidang permukiman
40
25
11
90%
Sumber: PERMEN PU NO 20/PRT/M/2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN PU NO 02/PRT/M/2010 TENTANG RESNTRA KEMEN PU 2010-2014
Dalam pelaksanaannya, unit kerja yang berperan penting dalam menghasilkan output ini adalah Subdit Kebijakan dan Strategi. Unit ini mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya. Untuk merumuskan sebuah kebijakan dan strategi bidang Cipta Karya, Subdit Kebijakan dan Strategi (Jakstra) ini melakukan perencanaan jangka menengah dan perencanaan kebijakan. Pada tahun 2013, Subdit Jakstra melakukan beberapa kegiatan kontraktual yang meliputi 1) Review Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP) Permen PU No. 16/PRT/M/2008; 2) Penyusunan Masukan Teknis Blue Print Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya 2015-2019; 3) Penyusunan Masukan Teknis Kelembagaan dan Pendanaan dalam rangka Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 4) Penyusunan Masukan Teknis Aspek Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Kebijakan dan Strategi Bidang Cipta Karya; 5) Pengembangan Strategi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Cipta Karya; dan 6) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur Perkotaan Bidang Cipta Karya. Serangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penajaman kebijakan dan strategi terutama dalam hal penguatan kelembagaan dan pendanaan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Cipta Karya dan perwujudan visi Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya 2010-2014 yaitu “Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan”. Berdasarkan arahan Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya, maka kegiatan tersebut diarahkan untuk menajamkan konsep keterpaduan pembangunan bidang Cipta Karya di kabupaten/kota yang memiliki fungsi strategis nasional serta telah memiliki Perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung. Keterpaduan Pembangunan Cipta Karya berupaya memadukan kegiatan non-fisik maupun pembangunan fisik yang dilaksanakan direktorat sektor pada kawasan strategis kabupaten/kota dengan berbasis pada penataan ruang. Hal ini merupakan inovasi desain program untuk memaksimalkan dampak pembangunan pada setiap entitas wilayah dari skala regional, kabupaten/kota, kawasan, hingga entitas
|3 - 8
lingkungan/komunitas. Berdasarkan analisis telah teridentifikasi 94 kabupaten/kota yang termasuk kluster A yaitu Kabupaten/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yang memiliki Perda RTRW dan Perda BG, Ibukota Propinsi yg telah memiliki Perda RTRW; serta Kab/kota Prioritas Pusat. Di samping itu, ada 82 kabupaten/kota yang termasuk kluster B, yaitu Kabupaten/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yang hanya memiliki Perda RTRW. Selain kedua kluster program tersebut, pembangunan Ditjen Cipta Karya difokuskan pada upaya pemenuhan standar pelayanan minimal (klaster C), pemberdayaan masyarakat (klaster D), dan program inovatif daerah (kluster E). 3.2.3. PROGRAM DAN ANGGARAN BIDANG PERMUKIMAN Pelaksanaan output program dan anggaran bidang permukiman di tahun 2013 telah merealisasikan sebanyak 33 (97,05%) dokumen laporan program dan anggaran bidang permukiman. Pencapaian ini masih dibawah target yang telah ditentukan dalam PK 2013 yaitu sebanyak 34 laporan. Tidak optimalnya pencapaian ini dikarenakan terdapat 6 paket kontraktual tidak dapat dilaksanakan dan dijadikan dana cadangan. Dalam pelaksanaannya, unit kerja yang terlibat dalam pelaksanaan output ini adalah subdirektorat program dan anggaran (setingkat Es III) serta satuan kerja P3SD perkotaan dan satuan kerja P3SD perdesaan. Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja Output Program dan Anggaran Bidang Permukiman Indikator Output
Jumlah laporan program dan anggaran bidang permukiman
Target Renstra 76
Capaian 2010-2012 33
Capaian 2013
% s/d 2013 Terhadap Total
33
86,84%
Sumber: PERMEN PU NO 20/PRT/M/2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN PU NO 02/PRT/M/2010 TENTANG RESNTRA KEMEN PU 2010-2014
Jika diperhatikan tren pencapaian output ini sebagaimana tergambar dalam tabel diatas, menunjukkan bahwa hingga 2013, capaian output ini secara total adalah 86,84%. Selanjutnya, selama tahun 2013 telah dihasilkan pembinaan terhadap 2.080 orang melalui kegiatan-kegiatan program dan anggaran sebagai berikut:
|3 - 9
Tabel 3.8. Penerima Manfaat Output Program dan Anggaran NO
KEGIATAN
JUMLAH
1
Sosialisasi PMK Tentang Penyusunan dan Penelaahan RKAKL Bidang Cipta Karya WILAYAH BARAT
180 orang
2
Sosialisasi PMK Tentang Penyusunan dan Penelaahan RKAKL Bidang Cipta Karya WILAYAH TMUR
192 orang
3
Sosialisasi Proses Penelitian RKAKL Ditjen Cipta Karya Tahun 2014 Pra Konsultasi Program Penggunaan DAK Bidang Air Minum dan Sanitasi Ditjen Cipta Karya Tahun 2014 WILAYAH TENGAH Pra Konsultasi Program Penggunaan DAK Bidang Air Minum dan Sanitasi Ditjen Cipta Karya Tahun 2014 WILAYAH BARAT Pra Konsultasi Program Penggunaan DAK Bidang Air Minum dan Sanitasi Ditjen Cipta Karya Tahun 2014 WILAYAH TIMUR Penajaman Program Bidang Cipta Karya dalam mendukung Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum 2013 Region 2 Penajaman Program Bidang Cipta Karya dalam mendukung Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum 2013 Region 3
100 orang
4
5
6
7
8
148 Kabupaten/ 364 orang 133 Kabupaten/ 347 orang 170 Kabupaten/ 439 orang 210 orang
248 orang
Sumber: Subdit PA
3.2.4. KERJASAMA LUAR NEGERI BILATERAL DAN MULTILATERAL Dalam upaya percepatan pencapaian sasaran Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010 – 2014 dan percepatan pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2015, Direktorat Jenderal Cipta Karya (Ditjen Cipta Karya) membutuhkan investasi dan pendanaan yang cukup tinggi sehingga diperlukan sumber pembiayaan yang tidak hanya mengedepankan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD, tetapi juga memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif lainnya seperti Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber pendanaan lainnya seperti Corporate Social Responsbility (CSR), Kerjasama Pemerintah – Swasta (KPS), dan sumber dana lainnya. Subdirektorat Kerjasama Luar Negeri merupakan unit kerja di Dit. Bina Program, Ditjen Cipta Karya yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam fasilitasi penyiapan PHLN melalui lembaga multilateral dan bilateral, serta mengupayakan sumber pendanaan lainnya.
|3 - 10
Pada Tahun Anggaran 2013, Subdit Kerjasama Luar Negeri telah merealisasikan keluaran kegiatan sebanyak 12 dokumen laporan dari target yang telah direncanakan sebanyak 12 dokumen laporan (capaian 100%). Tabel 3.9. Pencapaian Kinerja Output Kegiatan Kerjasama Luar Negeri Indikator Output Jumlah laporan kegiatan kerjasama luar negeri
Target Renstra
Capaian 2010-2012
Capaian 2013
% s/d 2013 Terhadap Total
53
31
12
79,24%
Sumber: PERMEN PU NO 20/PRT/M/2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN PU NO 02/PRT/M/2010 TENTANG RENSTRA KEMEN PU 2010-2014
Terkait dengan tren pencapaian output ini selama periode Renstra 2010-2014, dapat disampaikan bahwa hingga tahun 2013, capaian keluaran kegiatan kerjasama luar negeri sebanyak 42 dokumen laporan. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2010 – 2014, capaian realisasi kegiatan kerjasama luar negeri hingga tahun 2013 adalah 76,36% dari sebanyak 55 laporan yang telah ditargetkan dalam Renstra 2010 – 2014. Pada akhir periode Renstra tahun 2014, diharapkan seluruh target Renstra ini dapat tercapai. Salah satu hasil dari keluaran kegiatan kerjasama luar negeri bidang permukiman di tahun 2013 adalah terkait dengan pendanaan yang bersumber dari CSR perusahaan. Seperti diketahui, salah satu sumber pendanaan alternatif selain APBN dan APBD yang saat ini sedang optimalkan untuk pendanaan bidang permukiman adalah pemanfaatan melalui dana CSR. Direktorat Bina Program melalui Subdirektorat Kerjasama Luar Negeri berupaya memfasilitasi kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan untuk menggali potensi dana CSR. Hingga akhir tahun 2013, terdapat beberapa pencapaian kerjasama melalui pendanaan CSR perusahaan yang telah difasilitasi oleh Ditjen Cipta Karya yaitu: 1.
CSR PT. PERTAMINA untuk penyediaan infrastruktur bidang Cipta Karya (air minum pedesaan) di 10 desa Kabupaten Ende, Provinsi NTT sebesar Rp. 3,4 miliar. Adapun target dari program ini di tahun 2013 adalah peningkatan pelayanan air minum sebanyak 1.956 KK.
2.
CSR PT BERAU COAL untuk penyediaan infrastruktur drainase dan air minum perdesaan di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun target dari program ini di tahun 2013 adalah pengurangan luasan genangan seluas 60 Ha melalui pembuatan saluran drainase sekunder serta pembangunan system penyediaan air minum perdesaan sebanyak 590 SR untuk melayani 2.950 jiwa.
3.
CSR PT ADARO untuk penyediaan infrastruktur bidang Cipta Karya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini merupakan lanjutan
|3 - 11
dari tahun sebelumnya, dimana target untuk tahun 2013 adalah penataan dan revitalisasi kawasan di 1 kawasan kec. Amuntai Tengah serta penanganan kawasan kumuh di 1 kawasan kec. Amuntai Tengah. 4.
CSR PT ADARO untuk penyediaan infrastruktur bidang Cipta Karya di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, dimana target untuk tahun 2013 adalah pengadaan dan pemasangan SR di kec. Paringin sebanyak 200 unit, pembangunan 1 SEL sanitary landfill di kec. Lamphong, dukungan sarana dan prasarana RTH di 2 kawasan, penyediaan PSD pada 1 kawasan RSH.
5.
CSR PT ADARO untuk penyediaan infrastruktur bidang Cipta Karya di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, dimana target untuk tahun 2013 adalah survey geolistrik untuk mencari sumber air baku di 4 kecamatan, pembangunan jaringan drainase kawasan dan lingkungan di 2 lokasi, pembangunan prasarana penunjang TPA Tanjung, pengadaan mobil pemadam kebakaran, penyediaan unit hunian bagi relokasi kawasan permukiman Ujung Murung untuk 500 KK, percontohan RTH: dukungan PS RTH Taman Buaya, dan permukiman perdesaan: dukungan PSD Kawasan Minapolitan Kambitin.
6.
CSR PT BUKIT ASAM untuk penyediaan infrastruktur bidang Cipta Karya di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan selama 2 (dua) tahun pelaksanaan. Program kerjasama yang ditawarkan meliputi: Program penyediaan air minum (intake, instalasi, jaringan perpipaan, dan sambungan) dengan sasaran untuk meningkatkan akses air minum jaringan perpipaan kepada 1.680 KK; Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dengan sasaran untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi berbasis masyarakat kepada 978 KK; Program penyehatan lingkungan dengan sasaran untuk penyediaan lingkungan yang bersih dan sehat kepada 14.786 KK; Program penanganan kawasan kumuh (stimulant, penanganan infrastruktur permukiman) dengan sasaran untuk penyediaan lingkungan yang bersih dan sehat kepada 14.786 KK; dan Program penataan kawasan (ruang terbuka hijau) dengan sasaran untuk penyediaan kawasan hijau dan sehat kepada 14.786 KK.
Namun demikian dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang muncul terkait kerjasama melalui dana CSR perusahaan, antara lain: 1.
Perusahaan tidak menggunakan RPIJM Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten/Kota sebagai dasar perencanaan dan pemrograman dalam pemanfaatan dana CSR yang dimilikinya.
2.
Perusahaan belum memiliki kejelasan mengenai kewenangan dan alur koordinasi kerja antara Ditjen Cipta Karya, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Perusahaan biasa
|3 - 12
melibatkan stakeholders (seperti masyarakat, LSM, perseroan terbatas, dan informal leader) dalam pelaksanaannya. 3.
Tidak semua perusahaan memiliki program CSR berupa pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana bidang Cipta Karya.
4.
Perbedaan mekanisme dan waktu pengajuan anggaran antara pemerintah dan perusahaan menyebabkan pelaksanaan program yang kurang terpadu.
5.
Keterbatasan perusahaan dalam mendapatkan panduan teknis.
6.
Belum ada mekanisme untuk mengevaluasi pelaksanaan CSR
kemampuan
teknis/kesulitan
dalam
Alternatif pendanaan selain APBN dan APBD dalam pembangunan infrastruktur adalah melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan Daftar Rencana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (DRPHLN)/Blue Book sebanyak 2 kali yaitu DRPHLN/Blue Book 2011-2014 pada tahun 2011 dan revisi dalam Blue Book 2011-2014 pada tahun 2012. Berdasarkan kesiapan dokumen yang akan digunakan untuk proses administrasi pinjaman, Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan Daftar Rencana Pinjaman Prioritas Luar Negeri (DRPPLN)/Green Book sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013. Beberapa pencapaian kegiatan penyiapan kerjasama luar negeri Ditjen Cipta Karya sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1.
Terdapat 1 kegiatan penyiapan kerjasama luar negeri Ditjen Cipta Karya yang telah diproses readiness criterianya dan dapat diterbitkan dalam Green Book 2011. Pinjaman ini telah dinegosiasikan dan telah efektif pada tahun 2011.
2.
Terdapat 1 kegiatan penyiapan kerjasama luar negeri Ditjen Cipta Karya yang telah diproses readiness criterianya dan dapat diterbitkan dalam Green Book 2011. Pinjaman telah ini dinegosiasikan dan telah efektif pada tahun 2012.
3.
Terdapat 3 kegiatan penyiapan kerjasama luar negeri Ditjen Cipta Karya yang telah diproses readiness criterianya dan dapat diterbitkan dalam Green Book 2012. Pinjaman ini telah dinegosiasikan dan talah efektif pada tahun 2013.
4.
Terdapat 1 kegiatan penyiapan kerjasama luar negeri Ditjen Cipta Karya yang telah diproses readiness criterianya dan dapat diterbitkan dalam Green Book
|3 - 13
2012. Pinjaman ini diperkirakan akan efektif pada tahun 2014. 5.
Terdapat 1 kegiatan penyiapan kerjasama luar negeri Ditjen Cipta Karya yang telah diproses readiness criterianya dan dapat diterbitkan dalam Green Book 2013. Pinjaman ini telah dinegosiasikan dan telah efektif pada tahun 2013.
6.
Terdapat 3 kegiatan penyiapan kerjasama luar negeri Ditjen Cipta Karya yang sedang disiapkan Readiness Criterianya yang kemudian akan diusulkan untuk masuk Green Book 2014.
Penjelasan rinci dapat dilihat pada tabel dalam lampiran. Terkait kegiatan fasilitasi kerjasama luar negeri, Ditjen Cipta Karya bersama Biro Perencanaan dan KLN, Setjen Kementerian PU telah melakukan fasilitasi kerjasama bilateral untuk pembangunan infrastruktur permukiman. Kesepakatan yang telah difasilitasi sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 3.10. Dokumen Perjanjian Kerjasama Luar Negeri Bidang Cipta Karya No.
Perjanjian
Negara
Tahun
Lingkup Kerjasama
1.
Cooperation on Public Works Infrastructure
Timor Leste
2011
2.
Cooperation in the Field of Tunneling and Underground Technology
Norwegian
2012
Tunnel for the purpose of water resources, highways, human settlement, spatial planning and social economics Tunnel as a solution and alternative to Bridge, if it is a sub-seas tunnel to be used Tunnel-up against open cut A direct distance between two points Tunnel as a solution for stability and protection of areas Tunnel as a solution for improvement of environmental aspects Water supply for areas Cleaning facilities, storage of fresh water Communication with linking different areas together, under the surface Sewage distribution to be handled and led protected
Roads and Bridges Water Supply and Sanitation Housing and Settlements Water Resources Spatial Planning
|3 - 14
No.
Perjanjian
Negara
Tahun
Lingkup Kerjasama
3.
Infrastructure Development Cooperation
Japan
2012
Integrated Water Resources Management, Flood management and Sabo Water Supply, sanitation and urban drainage Road and bridges Building Spatial planning Disaster Management related to these fields
4.
Cooperation in the Field of Water Management
Netherlands
2012
Water safety, flood management, integrated water resources management, and urban drainage management Water security, water supply and sanitation Water for food and ecosystems Water and climate Water Governance and Capacity Building Other areas within this context jointly consented upon by the Signatories
5.
Perjanjian kerjasama mengenai Hibah Bantuan Teknis Untuk “Program Pengurangan Emisi di Perkotaan Pengelolaan Sampah”
Swiss
2013
Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pengelolaan persampahan pada tingkat nasional dan daerah agar dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan fasilitas persampahan.
6.
Cooperation in the Field of Sustainable Urban Development
Swedia
2013
Dialogue and interaction between the Parties on sustainable urban development issues, in line with the Swedish SymbioCity concept an the Indonesian Green City concept Capacity Building, joint research and development
7.
Cooperation on Public Works Infrastructure (Urban Development and Housinng)
Fiji
2013
Urban and Regional Planning Development Green Initiatives Housing and Building Human Resources Development
Sumber: Subdit KLN
|3 - 15
Dengan adanya sumber pendanaan lainnya dan manfaat kerjasama bilateral antar kedua negara diharapkan dapat meningkatkan capaian pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana permukiman dalam memenuhi sasaran Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2010 – 2014 dan percepatan pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2015. 3.2.5. DATA DAN INFORMASI BIDANG PERMUKIMAN Di tahun 2013, output ini menghasilkan kinerja berupa laporan penyusunan data dan informasi bidang permukiman dengan realisasi sebanyak 16 laporan atau 160% dari target yang telah ditetapkan. Meningkatnya realisasi dikarenakan adanya penambahan anggaran di output ini terkait pelaksanaan monitoring IP4-IP yang berakibat meningkatnya jumlah laporan yang dihasilkan. Dalam pelaksanaannya, output ini dilaksanakan oleh Sub Direktorat Data dan Informasi yang merupakan unit eselon III yang dipimpin oleh seorang Kasubdit. Unit ini mempunyai tugas utama pengembangan dan pengelolaan data dan system informasi; penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan; penyusunan dan pengelolaan dokumen dan informasi publik; serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kegiatan Cipta Karya yang dimaksud termasuk kegiatan reguler maupun program pemberdayaan. Tabel 3.11. Pencapaian Kinerja Output Data dan Informasi Bidang Permukiman Indikator Output
Target Renstra
Capaian 2010-2012
Capaian 2013
% s/d 2013 Terhadap Total
Jumlah laporan penyusunan data dan informasi bidang permukiman
43
31
16
109,30%
Sumber: PERMEN PU NO 20/PRT/M/2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN PU NO 02/PRT/M/2010 TENTANG RESNTRA KEMEN PU 2010-2014
Pelaksanaan kegiatan tahun 2013, berdasarkan DIPA awal 2013 output ini menghasilkan kinerja berupa 10 laporan, kemudian mengalami penambahan output menjadi 16 laporan dengan terbitnya DIPA Revisi APBN-P tanggal 14 November 2013. Penambahan alokasi dana tersebut untuk kegiatan pemantauan dan publikasi kegiatan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) dan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (P4-SPAM). Jika dikaitkan dengan target Renstra, maka pencapaian output ini hingga tahun 2013 telah melebihi target sebesar 134,28%. Salah satu hasil dari output data dan informasi bidang permukiman di tahun 2013, adalah terkait pelaksanaan monitoring P4-IP dan P4-
|3 - 16
SPAM, dimana hasilnya menunjukkan pelaksanaan kegiatan tersebut mencapai penyerapan yang cukup tinggi. Untuk kegiatan P4-IP yang terdiri dari P2KP dan PPIP masing-masing menyerap 100% dan 99,76%. Sedangkan untuk P4-SPAM menyerap fisik 97,49% keuangan 91,30%. Pelaksanaan kegiatan P4-IP dan P4-SPAM juga telah dipublikasikan mulai proses sosialisasi, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan infrastrukturnya kepada masyarakat. Publikasi yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik (televisi dan radio) serta website. Diharapkan masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan program yang merupakan pengalihan kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kesejahteraan masyarakat. 3.2.6. EVALUASI KINERJA BIDANG PERMUKIMAN Dalam mendukung pencapaian sasaran, pada akhir tahun 2013, Direktorat Bina Program telah merealisasikan sebanyak 13 kegiatan evaluasi kinerja bidang permukiman (100%). Kegiatan ini didukung oleh unit kerja Sub Direktorat Evaluasi Kinerja setingkat unit eselon 3 (tiga). Unit ini mempunyai tugas utama yaitu mengevaluasi dan memberikan masukan (berdasarkan hasil evaluasi) terhadap kinerja seluruh Direktorat Teknis di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dengan realisasi kinerja sebesar 100%, dapat dikatakan bahwa output Evaluasi Kinerja memiliki kinerja yang sangat optimal selama tahun 2013. Jika disandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, maka target Renstra 2010-2014 telah direalisasikan sebanyak 88,88% dokumen evaluasi kinerja bidang permukiman (Tabel 3.9.). Ini membawa konsekuensi di tahun 2014 Direktorat Bina Program harus menyelesaikan sisa target Renstra tersebut. Tabel 3.12. Pencapaian Kinerja Output Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman Indikator Output
Target Renstra
Capaian 20102012
Capaian 2013
% s/d 2013 Terhadap Total
Jumlah laporan penyusunan evaluasi kinerja bidang permukiman
45
27
13
88,88%
Sumber: PERMEN PU NO 20/PRT/M/2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN PU NO 02/PRT/M/2010 TENTANG RESNTRA KEMEN PU 2010-2014
Salah satu hasil dari output evaluasi kinerja bidang permukiman di tahun 2013, adalah terkait pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja (SMK). Sistem ini merupakan amanat dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berperan dalam mengukur kinerja organisasi DJCK dan unit-unit dibawahnya hingga unit kerja Eselon IV. Di dalam pedoman yang disusun ini terdapat acuan untuk melakukan penjabaran sebuah sasaran strategis dan
|3 - 17
indikator kinerja utama organisasi ke dalam indikator kinerja unit kerja terkecil (eselon IV). Selain itu juga menjembatani antara sasaran organisasi dengan sasaran individu di dalamnya. Sistem ini sangat penting untuk mendukung mencapai peningkatan dalam: [1] penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; [2] kualitas pelayanan publik; [3] kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; [4] profesionalisme SDM aparatur. Selain itu, hasil lainnya adalah terkait penyusunan panduan monev PUG Bidang Cipta Karya yang dilatarbelakangi adanya Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program Pembangunan Nasional. Melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 ini, telah diinstruksikan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga serta para Gubernur, Bupati/Walikota untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam setiap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi penerima manfaat. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam proses pengambilan keputusan/ kebijakan selalu memperhatikan adanya kelompok yang terlibat dan penerima manfaat (kelompok sasaran) yang berbeda. Dalam Pelaksanaan Inpres tersebut diatas, Ditjen Cipta Karya telah berkomitmen untuk meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang sejak tahun 2010 telah mengaplikasikan beberapa program/kegiatan dalam mekanisme Anggaran yang Responsif Gender (ARG). Beberapa kegiatan infrastruktur bidang Cipta Karya yang responsif gender telah dilaksanakan dalam 4 tahun terakhir tahun 2010-2013 yaitu: (PNPM-P2KP Perkotaan, PPIP, PAMSIMAS, RISE/PISEW). Namun hasil pencapaian kinerja kegiatan bidang Cipta Karya yang responsif gender di setiap output/kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dapat terukur, oleh karena itu disusunlah Panduan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang Responsif Gender Bidang Cipta Karya. Dengan adanya panduan ini, diharapkan adanya acuan dasar pemantau dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang responsif gender di lingkungan Direktorat Jendral Cipta Karya serta di daerah, untuk mengetahui apakah suatu kegiatan/sub kegiatan sudah mengimplementasikan pengarusutamaan gender. Diharapkan di tahun 2014 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang Responsif Gender Bidang Cipta Karya dapat diproses serta ditindak lanjuti untuk mendapat kekuatan hukum atau di legalisisasi agar bisa berlaku di internal Direktorat Jenderal Cipta Karya baik di tingkat pusat maupun daerah. Diluar pencapaian kinerja diatas, dalam pelaksanaan output Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman dihadapkan pada kendala terkait kualitas data kinerja yang dihasilkan, terlebih data kinerja pasca pelaksanaan. Salah satu tugas pokok subdit Evaluasi Kinerja adalah melakukan monitoring dan pengumpulan data kinerja. Selama tahun 2013,
|3 - 18
subdit Evaluasi Kinerja telah melakukan pengumpulan data kinerja kebermanfaatan. Pengumpulan ini dibantu oleh konsultan individu propinsi yang ada di satker Randal Propinsi. Namun demikian, belum seluruh data kinerja terkumpul dari seluruh kab/kota dan tervalidasi dengan baik. Selanjutnya data ini kemudian akan menjadi salah satu input SIM EK sehingga akan meningkatkan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Program. Terhadap pelaksanaan DDUB sebagai Matching Fund terhadap APBN Reguler 2013, dapat disampaikan bahwa realisasinya masih sangat rendah, yaitu 55,19% (APBD Kab/Kota). Untuk sektor Air Minum, realisasi DDUB sebesar 54%, sektor PLP sebesar 41%, sektor Bangkim sebesar 69%, dan sektor PBL sebesar 56%. Tidak adanya mekanisme insentif maupun disinsentif menjadikan rendahnya realisasi komitmen ini. 3.2.7. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM BIDANG PERMUKIMAN Selama tahun 2013, output perencanaan dan pengendalian ditargetkan untuk menghasilkan 74 dokumen laporan perencanaan dan pengendalian program bidang permukiman dengan dukungan dana sebesar Rp 134.923.311.000,-. Di akhir tahun, output ini telah merealisasikan sebanyak 83 dokumen laporan (112,16%). Dalam pelaksanaannya, output ini dilaksanakan oleh unit kerja Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya Pusat dan Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya Propinsi yang tersebar di 32 propinsi. Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya merupakan kepanjangan tangan Ditjen Cipta Karya untuk memperpendek jangkauan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Tabel 3.13 Pencapaian Kinerja Output Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman Indikator Output
Target Renstra
Capaian 20102012
Capaian 2013
% s/d 2013 Terhadap Total
Jumlah laporan perencanaan dan pengendalian program bidang permukiman
319
187
74
81,81%
Sumber: PERMEN PU NO 20/PRT/M/2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN PU NO 02/PRT/M/2010 TENTANG RESNTRA KEMEN PU 2010-2014
Kemudian, jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian output ini hingga 2013 telah terealisasi sebanyak 81,81%. Tentunya jika dibandingkan dengan target Renstra, maka pencapaian hingga 2013 masih menyisakan target yang harus dipenuhi sebanyak 58 laporan. Menyadari bahwa penyusunan rencana, program dan anggaran infrastruktur dapat mendukung secara nyata pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan secara
|3 - 19
terpadu, maka kementerian pekerjaan umum khususnya direktorat jenderal ipta karya mengambil inisiatif untuk mendukung provinsi, kabupaten/kota agar dapat menyiapkan perencanaan program bidang cipta karya sebagai embrio terwujudnya perencanaan program infrastruktur yang lebih luas. Satker perencanaan dan pengendalian memiliki peran strategis dalam mewujudkan hal tersebut melalui penyusunan laporan perencanaan dan pengendalian. Terkait peran perencanaan dan pengendalian, Satker Randal selama tahun 2013 telah diarahkan untuk mendukung pencapaian outcome yang diantaranya:
3.3
-
Optimalisasi pemanfaatan gedung PIP2B sebagai pusat informasi
-
Dukungan untuk mengawasi pelaksanaan NSPK oleh satker-satker sektor propinsi
-
Serta optimalisasi dukungan data terkait kebermanfaatan pembangunan bidang CIpta Karya
EVALUASI DAN ANALISIS ANGGARAN Untuk memudahkan analisis terhadap pelaksanana anggaran, maka dalam subbab ini digunakan pendekatan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negeri/Lembaga. Berdasarkan peraturan ini, evaluasi dan analisis anggaran dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek implementasi yang meliputi penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran dan efisiensi; serta aspek manfaat. Dari hasil analisa menggunakan PMK tersebut, didapat nilai hasil evaluasi sebesar 91,83 dengan intepretasi sangat baik. Nilai tersebut diperoleh dari pencapaian beberapa indikator diantaranya (detail perhitungan, lihat lampiran):
3.3.1. Penyerapan anggaran Terhadap pelaksanaan anggaran Tahun 2013 dapat disampaikan bahwa dari rencana semula Rp 256.764.453.000 (PK) direvisi menjadi Rp 263.879.585.000,- (efisiensi) telah terealisasi sebesar Rp 252.163.331.000,- (95,56%). Jika dibandingkan dengan tahun lalu, penyerapan anggaran tahun ini relatif lebih baik karena meningkat dari 94,15% (2012). Penyerapan anggaran tahun 2013 didominasi oleh penyerapan output kebijakan dan strategi bidang permukiman sebesar 99,51%, sementara output program dan anggaran bidang permukiman menyerap anggaran lebih kecil (89,53%).
|3 - 20
Tabel 3.14. Realisasi Penyerapan Anggaran Per Output No
Output
Pagu Awal (PK)
Pagu Perubahan (Efisiensi)
Realisasi
Proporsi
1
Layanan Perkantoran
17.378.628
17.081.410
16.012.109
93,74%
2
Kebijakan dan Strategi Bidang Permukiman
13.160.077
12.103.477
12.044.014
99,51%
3
Program dan Anggaran Bidang Permukiman
47.495.893
38.048.160
34.065.376
89,53%
4
Kerjasama Luar Negeri Bilateral dan Multilateral
13.247.779
11.845.675
11.050.672
93,29%
5
Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman
13.176.694
11.898.866
11.666.181
98,04%
6
Data dan Informasi Bidang Permukiman
14.624.494
34.789.342
34.490.035
99,14%
7
Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman
134.923.311
128.202.760
121.640.301
94,88%
Sumber: E-Mon status 23 Januari 2014
Pada kegiatan program dan anggaran, realisasi 89,53% disebabkan beberapa hal sebagai berikut: a. Kegiatan dalam rangka mendukung Operasional CPMU Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur PU-CK tidak dapat dilaksanakan seluruhnya dikarenakan terbatasnya waktu penyelenggaraan. Disamping itu jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan sosialiasi tidak maksimal. b. Kegiatan Penyelenggaraan Sayembara Penyelenggaraan Gagasan Perancangan Arsitektur pada awalnya direncanakan untuk perancangan kelok 9 dan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan dilaksanakan secara kontraktual. Setelah dilakukan koordinasi dengan Dit. PBL maka kegiatan tersebut dilaksanakan hanya untuk perancangan kelok 9, dan dilaksanakan secara swakelola dengan nilai yang telah disesuaikan dengan kebutuhan. Jika diperhatikan lebih jauh lagi, pada setiap output terjadi perubahan anggaran pertengahan tahun dikarenakan kebijakan efisiensi dalam rangka pelaksanaan monitoring P4-IP. Setiap output kecuali output Data dan Informasi Bidang Permukiman, melakukan penghematan yang umumnya dipotong dari belanja perjalanan lainnya dan
|3 - 21
belanja barang non operasional lainnya. Penambahan anggaran ini di output Data dan Informasi pada akhirnya menambah jumlah output yang dihasilkan yaitu dari semula 10 dokumen laporan menjadi 16 dokumen laporan. 3.3.2. Konsistensi Antara Perencanaan dan Implementasi Terkait tingkat konsistensi antara perencanaan dan implementasi, Direktorat Bina Program mendapatkan nilai konsistensi sebesar 66,95. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja Direktorat Bina Program telah cukup baik dalam mengimplementasikan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan (kurva S). 3.3.3. Efisiensi Terhadap penggunaan anggaran dalam menghasilkan output, berdasarkan perhitungan yang dilakukan, dapat disampaikan bahwa tingkat efisiensi Direktorat Bina Program adalah sebesar 72,59. Ini menunjukkan bahwa selama tahun 2013, dengan anggaran yang tidak terlalu jauh berubah, tapi Direktorat Bina Program mampu menghasilkan tambahan output dari 154 output menjadi 156 output di akhir tahun. 3.3.4. Aspek Manfaat Pada pencapaian kinerja sasaran di tahun 2013, tercapai sebanyak 154 dokumen laporan. Capaian ini telah melebihi target sebesar 101,23% dari target semula 156 laporan. Jika dilihat berdasarkan realisasi anggaran, maka akan didapat tren yang menggambarkan penggunaan anggaran dalam menghasilkan 1 dokumen laporan selama periode 2010-2013 sebagai berikut: Tabel 3.15. Tren Realisasi Anggaran Per Outcome Tahun
Realisasi Anggaran (dalam ribu rp)
Realisasi Outcome
Realisasi Anggaran Per Outcome
2010
136.299.161
94
1.449.991
2011
194.564.748
200
972.824
2012
217.673.248
162
1.343.662
2013
247.347.660
156
1.508.217
Sumber: LAKIP Dit Bina Program Tahun 2010, 2011, 2012
Kemudian, jika dibandingkan antara tahun 2010-2013, dengan menggunakan asumsi outcome berupa dokumen/laporan, terlihat bahwa realisasi anggaran per outcome cenderung bervariasi namun menunjukkan tren meningkat dimana pada tahun 2013, realisasi angggaran per outcome adalah Rp 1.508.217.000,-. Nilai ini selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran anggaran Direktorat Bina Program di tahun-tahun berikutnya.
|3 - 22
3.4
HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA Pada dasarnya kegiatan Direktorat Bina Program Tahun Anggaran 2013 dinilai tidak mengalami hambatan. Hal tersebut dapat terlihat dari penyerapan keuangan rata-rata di Direktorat Bina Program mencapai 95,56%. Namun demikian terdapat beberapa hal yang teridentifikasi seiring dengan waktu berjalannya kegiatan dari masing-masing output di tahun 2013, dimana jika hal-hal tersebut diperhatikan maka dapat berkontribusi untuk meningkatkan kinerja Direktorat Bina Program di tahun mendatang. Hal-hal tersebut antara lain : 1.
Terkait Indikator Kinerja yang digunakan di Direktorat Bina Program Sejauh ini, indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan kinerja Direktorat Bina Program bersumber dari Renstra Ditjen Cipta Karya Tahun 20102014. Namun demikian, indicator kinerja yang ada belum sepenuhnya menggambarkan kinerja yang sesungguhnya dari Direktorat Bina Program. Ada baiknya, untuk tahun anggaran berikutnya, dapat ditambahkan kinerja outcome lainnya yang dapat menggambarkan kinerja sesungguhnya. Salah satu yang dapat dijadikan indicator kinerja outcome Direktorat Bina Program adalah quick wins, dan ini sudah diimplementasikan dalam penyusunan LAKIP tahun 2013.
2.
Terkait tingkat kesesuaian RKA-KL dengan RPIJM Tidak optimalnya nilai kesesuaian RPIJM dengan dokumen RKA-KL menunjukkan bahwa tidak seluruh daftar kegiatan dalam RPIJM dapat difasilitasi dalam dokumen RKA-KL. Dit. Sektor dan Satker Sektoral Propinsi perlu memberikan perhatian dalam penyusunan/review RPIJM dan MP yang diselenggarakan oleh Randal Propinsi.
3.
4.
Terkait pendataan data kinerja -
Pada pelaksanaan Renstra tahun keempat, adalah penting untuk mengetahui sejauhmana kemanfaatan dari output yang telah dibangun khususnya pada periode 2010-2014. Namun demikian, data ini sangat sulit sekali diperoleh, dikarenakan data kinerja ini berada di pemerintah daerah baik provinsi maupun kab/kota. Selain itu, permasalahan lainnya adalah terkait kualitas data kinerja tersebut, karena itu dibutuhkan mekanisme kunjungan lapangan untuk dapat memvalidasi data kebermanfaatan.
-
Diperlukan standar monitoring kinerja dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan sektor sebagai acuan internal Ditjen Cipta Karya yang diakui bersama.
Terkait pelaksanaan satker Randal -
Perlunya meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan bagi
|3 - 23
pelaksana pekerjaan termasuk sumber daya manusia di lingkungan Satker Perencanaan dan Pengendalian untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan penataan ruang di masa mendatang.
5.
-
Perlu penajaman Sekretariat Randal
-
Meningkatnya kinerja konsultan, melalui pengawasan yang lebih ketat, agar dihasilkan kualitas produk sesuai dengan yang diharapkan.
-
Meningkatkan kompetensi dan kemampuan Perencanaan dan Pengendalian PIP.
staf
profesional
Satker
Sumber Daya Manusia Masalah SDM masih menjadi salah satu kendala yang menghambat pelaksanaan kinerja Direktorat Bina Program. Dengan jumlah pegawai yang hanya 155 orang (diluar satker Randal Propinsi), dirasa belum optimal dalam menyelesaikan pekerjaan terlebih terdapat 26,45% pegawai memiliki tingkat pendidikan setara SD/SMP/SMA. Karena itu perlu adanya upaya peningkatan kompetensi SDM yang berlangsung secara konsisten misalnya melalui diklat
6.
3.5
Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif untuk merangsang Pemda Kab/Kota untuk merealisasikan DDUBnya
PENGHARGAAN PIHAK KE-3 KEPADA DIREKTORAT BINA PROGRAM Selama pelaksanaan kegiatan 2013, kinerja Direktorat Bina Program telah diakui oleh pihak-pihak ketiga, yang ditindaklanjuti melalui pemberian penghargaan kepada Direktorat Bina Program. Salah satu penghargaan tersebut adalah terkait Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Expo 2013. Pada ajang expo tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum diwakili oleh Direktorat Bina Program-Ditjen Cipta Karya menjadi Juara I Stand Terbaik Kategori Kementerian. Penghargaan ini merupakan yang ketiga kalinya berturut-turut diperoleh oleh Ditjen Cipta Karya.
|3 - 24
BAB IV PENUTUP 4.1.
KESIMPULAN 1. Direktorat Bina Program merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan perumusan kebijakan, menyusun rencana, program dan anggaran termasuk sumber pembiayaan, pengelolaan data, dokumentasi, publikasi, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program tercantum dalam Peraturan Menteri PU No 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum 2. Perwujudan tugas dan fungsi tersebut ditujukan untuk Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim). 3. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman. 4. Dari target sebanyak 154 laporan kebijakan dan strategi, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data dan informasi, serta evaluasi kinerja bidang permukiman, telah terealisasi sebanyak 159 laporan (103,25%). Sementara realisasi anggaran dalam mencapai sasaran tersebut adalah Rp 252.163.331.000,- (95,56%) dari target sebesar Rp 263.879.585.000,5. Beberapa kendala/permasalahan yang muncul dalam upaya pencapaian sasaran adalah sebagai berikut: A. PERENCANAAN Kegiatan Direktorat Bina Program mendukung seluruh kegiatan yang ada di direktorat jenderal cipta karya. Demikian pula kegiatan perencanaan, masih terdapat kendala dalam mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Adapun kendala tersebut terlihat pada: - Total usulan kegiatan RPIJM TA 2013 yang terakomodasi oleh APBN TA 2013 baru mencapai 77% (menurun dari pelaksanaan tahun 2012 yang sebesar 77,6%) - Dokumen RPIJM dan Memorandum Program sebagai dasar perencanaan Bidang Cipta Karya di Kab/Kota belum menggambarkan sinkronisasi antar sektor (RISPAM, SSK, RTBL dan SPPIP/RPKPP) serta belum dilakukan updating secara berkala setiap tahunnya.
|4 - 1
-
-
Masih terdapat usulan kegiatan tidak sesuai dengan Dokumen RPIJM, serta keterlibatan sektor dalam proses penyusunan RPIJM dan MP di daerah masih belum optimal. Indikator kinerja Direktorat Bina Program belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan kinerja direktorat.
B. PELAKSANAAN Direktorat Bina Program memiliki peran strategis dalam memantau pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan ditemukan kendala sebagai berikut: - Masih banyak ditemukan realisasi penarikan anggaran yang belum sesuai dengan perencanaan (kurva S). Hal tersebut menyebabkan nilai konsistensi yang rendah pada penyerapan anggaran. - Masih banyak pembangunan infrastruktur belum responsive gender yang ditandai dengan masih banyaknya kebijakan & kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan & permasalahan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. - Masih adanya kendala terkait penetapan perangkat Inti Satker yang terlambat, sehingga mengganggu proses persiapan awal kegiatan - Ketersediaan SDM yang masih kurang terlebih dengan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan - Realisasi DDUB sebagai Matching Fund terhadap APBN Reguler 2013, masih sangat rendah, yaitu 55,19% (APBD Kab/Kota). Untuk sektor Air Minum, realisasi DDUB sebesar 54%, sektor PLP sebesar 41%, sektor Bangkim sebesar 69%, dan sektor PBL sebesar 56%. C. PASKA PELAKSANAAN -
4.2.
Belum adanya mekanisme evaluasi pelaksanaan CSR Kualitas data kinerja pasca pelaksanaan yang masih diragukan tingkat validitasnya Belum ada standar monitoring kinerja dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan sektor sebagai acuan internal DJCK yang diakui bersama
SARAN Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut: 1. 2.
Mengembangkan indikator kinerja outcome yang dapat menggambarkan kinerja Direktorat Bina Program Meningkatkan koordinasi dalam upaya meningkatkan kualitas data kinerja
|4 - 2
3.
4.
5. 6.
Pengembangan standar monitoring kinerja dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan sektor sebagai acuan internal Ditjen Cipta Karya yang diakui bersama. Struktur organisasi yang dibentuk pada Inti Satker harus sesuai dengan kebutuhan serta tugas dan fungsi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan tugas dengan latar belakang pendidikan sesuai kebutuhkan serta job deskripsi yang tepat. Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif untuk merangsang Pemda Kab/Kota untuk merealisasikan DDUBnya.
|4 - 3
iv - i
iv - 2
iv - 3
iv - 4
|iv - 5
|iv - 6
|iv - 7
|iv - 8
|iv - 9
|iv - 10
|iv - 11
|iv - 12
|iv - 13
|iv - 14
|iv - 15
|iv - 16
|iv - 17
iv - 16
PERHITUNGAN KINERJA ANGGARAN BERDASARKAN PMK NO 249 TAHUN 2011 1
PENYERAPAN ANGGARAN (P) Direktorat
Akumulasi realisasi anggaran (RA)
Akumulasi pagu anggaran penghematan (PA)
Penyerapan Anggaran (P)
Bina program
252.163.331
263.879.585
95,56
2. KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI (K) Bulan
Januari Februari Maret April Mei juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 3.
Rencana Penyerapan Dana (RPD)
Rencana Penyerapan Dana kumulatif (RPDK)
Realisasi Anggaran (RA)
Realisasi Anggaran Kumulatif (RAK)
Tingkat penyerap an tiap bulan
3.548
3.548
-
-
0,00
14.684
18.231
8.157
8.157
44,74
31.040
49.271
23.030
31.187
63,30
54.838
104.109
38.107
69.294
66,56
76.247
180.356
60.116
129.410
71,75
103.293
283.649
80.428
209.837
73,98
114.297
397.946
96.083
305.920
76,87
142.085
540.031
112.848
418.768
77,55
173.378
713.409
145.134
563.902
79,04
210.379
923.788
172.110
736.012
79,67
213.799
1.137.586
214.020
950.032
83,51
253.519
1.391.106
252.161
1.202.193
86,42
Konsistensi antara perencanaan dan implementasi (K)
66.95
PENCAPAIAN KELUARAN (output) Indikator kinerja keluaran (output) target output IKK (TKK)
Realisasi output (RKK)
RKK / TKK
Pencapaian keluaran 100,00
Kebijakan Dan Strategi Bidang Permukiman
11
11
1,00
Program Dan Anggaran Bidang Permukiman Kerjasama Luar Negeri Bilateral Dan Multilateral
34
34
1,00
12
12
1,00
iv - 17
Indikator kinerja keluaran (output) target output IKK (TKK) Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman Data Dan Informasi Bidang Permukiman Laporan Perencanaan Dan Pengendalian Program Bidang Permukiman Layanan Perkantoran
Realisasi output (RKK)
RKK / TKK
13 10
13 10
1,00 1,00
74
74
1,00
12
12
1,00
Pencapaian keluaran
4. EFISIENSI Volume
Anggaran
ta rg et (T V K)
realis asi (RVK)
Pagu per Outout (PAK)
Realisasi per Output (RAK)
Jakstra
11
11
12.103.477
11.947.342
1086122,013
1.100.316
0,9871
1,29
PA
34
34
42.838.876
37.899.554
1114692,753
1.259.967
0,8847
11,53
KLN
12
12
11.845.675
10.825.762
902146,865
987.140
0,9139
8,61
EK
13
13
11.898.866
11.601.394
892414,95
915.297
0,975
2,50
DI
10
10
34.789.342
34.486.675
3448667,472
3.478.934
0,9913
0,87
Randal Layanan kantor
74
74
117.102.650
112.477.095
1519960,748
1.582.468
0,9605
3,95
12
12
22.597.412
20.534.268
1711189,024
1.883.118
0,9087
9,13
Keluaran
RAK/RVK
(RAK/RVK)/(P AK/TVK)
PAK/TVK
[ 1(RAK/RVK)/( PAK/TVK) ]*100
EFISIENSI
NILAI EFISIENSI
5,41
63,53
5. ASPEK MANFAAT (CH) Direktorat
Outcome
Bina program
target outcome
Jastra PA KLN EK DI Randal
realisasi outcome
11 34 12 13 10 74
11 34 12 13 10 74
realisasi / target
capaian hasil
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
100,00
6. PENILAIAN ASPEK EVALUASI Direktorat
Bina Program
ASPEK IMPLEMENTASI P
K
PK
NE
ASPEK MANFAAT CH
95,56
66,95
100,00
63,53
100,00
NILAI ASPEK IMPLEMENTASI (I)
NILAI ASPEK EVALUASI ( NK )
83,12
94,38
Sangat Baik
iv - 18
iv - 19
SUBDIT JAKSTRA KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN KUALITAS RPIJM
Cipta Karya Undang 174 Kabupaten/Kota Pemilik RTRW Sebanyak 174 kabupaten/kota yang memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah diundang Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dalam sosialisasi kebijakan perencanaan dan pemrograman bidang Cipta Karya TA 2014, Kamis (17/10), di Jakarta. Dari jumlah itu, 84 kabupaten/kota yang juga memiliki Peraturan Daerah (Perda) Bangunan Gedung ditetapkan menjadi Klaster I prioritas pembangunan bidang Cipta Karya. Sedangkan sisanya sebanyak 90 kabupaten/kota yang hanya memiliki RTRW dimasukkan dalam Klaster II. Selanjutnya, Klaster I akan dikelola oleh Pusat, sedangkan Klaster II akan dikelola Provinsi. “Secara konsep, perencanaan dan pelaksanaan, pembangunan bidang Cipta Karya tahun 2014 adalah upaya melakukan re-focussing dalam memenuhi amanat di dalam peraturan perundangan, kebijakan pemerintah dan agenda internasional yang terkait bidang Cipta Karya,” kata Antonius Budiono, Direktur Bina Program dalam paparannya. Workshop ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi terhadap kebijakan perencanaan dan pemrograman bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2014. Antonius mengungkapkan, bagi pemerintah kabupaten / kota yang tidak termasuk dalam Klaster I maupun Klaster II akan tetap mendapatkan fasilitasi pembangunan Cipta Karya sebagai upaya untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. “Pemilihan Kabupaten/Kota yang masuk dalam kelompok prioritas penanganan Cipta Karya tahun 2014 didasarkan pada Kabupaten/Kota yang dikategorikan sebagai strategis nasional sesuai dengan RTRWN ditambah dengan keberadaan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Perda tentang Bangunan Gedung,” jelas Antonius. Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan diskusi peserta Workshop yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota seputar persiapan pemrograman bidang Cipta Karya Tahun 2014. Tindak lanjut paska workshop ini adalah penandatanganan MoU antara Ditjen Cipta Karya dan pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk komitmen bersama dalam penanganan kawasan melalui pendekatan entitas wilayah. (ctr/bcr)
iv - 20
SUBDIT PROGRAM DAN ANGGARAN DIREKTORAT BINA PROGRAM TAHUN 2013
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum mentargetkan penyerapan 96 persen dari total pagu APBN sebesar Rp 22 Triliun. Hingga berita ini diturunkan, seperti dilaporkan melalui e-monitoring status progress penyerapan baru 72 persen, atau masih menyisakan deviasi 9 persen dari pelaporan manual yang mencapai 81 persen. Direktur Bina Program Antonius Budiono mengakui pencapaian tersebut terutama diakibatkan pelaksanaan program kompensasi BBM yang dijalankan melalui program percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP). Pelaksanaan P4IP baru dimulai efektif November 2013. “Menteri PU sudah paham dengan yang terjadi dengan penyerapan Ditjen Cipta Karya. Namun kita harus jujur dan optimistis memasang prognosis saat Bapak Dirjen Cipta Karya memberi laporan kepada Bapak Menteri di Rakertas nanti,” ujar Antonius saat memberikan arahan kepada peserta Konsolidasi Data P4IP di Ruang Pendopo Kantor Kementerian PU (06/12). Dengan target tersebut, Anotonius mengingatkan masih ada sisa 24 persen yang harus dikejar dalam waktu kurang dari setengah bulan ini. Maka dengan konsolidasi yang diikuti oleh semua Satker Randal dan Satker PIP kabupaten/kota ini diharapkan disepakati langkag-langkah percepatan. Pada kesempatan yang sama, Antonius menyinggung DIPA 2014 yang akan diserahkan ke Kementerian PU pada 10 Desember 2013. Dengan keluarnya DIPA 2014 tersebut, jajaran Ditjen Cipta Karya harus siap-siap mengikuti instruksi Menteri untuk melakukan pelelangan awal. “Kita harus siap bagaimana memasukkan paket kegiatan dalam e-procurement dan kapan akan dilelangkan. Semua akan dilaporkan kepada Bapak Menteri PU di Rakertas nanti,” tutupnya. (bcr)
iv - 21
SUBDIT KERJASAMA LUAR NEGERI SOSIALISASI PROGRAM HIBAH sAIIG
Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum mulai mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi dibiayai melalui Pinjaman Hibah dan Luar Negeri (PHLN) untuk diusulkan masuk dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri (DPRN)/Blue Book periode 2015-2019 dalam Rakor PHLN Ditjen Cipta Karya di Semarang, Selasa (2/7). Rakor PHLN ini dihadiri oleh para Kasatker Randal Provinsi seluruh Indonesia, Kepala PMU/CPMU di lingkungan Ditjen Cipta Karya, perwakilan lembaga donor, para pejabat eselon di lingkungan Ditjen Cipta Karya serta mengundang narasumber dari Bappenas. Mewakili Dirjen Cipta Karya, Direktur Bina Program Antonius Budiono mengatakan, saat ini pemerintah dihadapkan kepada kebutuhan investasi yang sangat besar untuk pembangunan infrastuktur khususnya Bidang Cipta Karya. Penyediaan infrastruktur Bidang Cipta Karya merupakan tanggung jawab pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, memenuhi kebutuhan dasar, dan menurunkan angka kemiskinan. Ia menambahkan, dengan adanya himbauan untuk pembatasan Pinjaman Luar Negeri melalui surat edaran Sekretaris Kabinet dan dengan masih diperlukannya pendanaan yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur ke-Cipta Karya-an, maka kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri harus lebih selektif dan diarahkan untuk pencapaian target pembangunan jangka panjang antara lain Kota Tanpa Permukiman Kumuh 2020, akses air minum aman 100 persen pada 2025 serta pencapaian target lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth), penciptaan lapangan pekerjaan (pro job), penurunan kemiskinan secara nyata dan terukur (pro poor), dan mendukung kesinambungan pembangunan yang berwawasan lingkungan (pro environment).“PHLN dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, monitoring, evaluasi dan pengawasan. Saat ini, kegiatan pembangunan yang dibiayai dari sumber PHLN masih memerlukan penajaman dalam mengelolaannya, khususnya pada proses perencanaan dan penyiapan,” kata Bapak Antonius. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas Tuti Riyati mengatakan, untuk tahun 2014 ini kebijakan PHLN masih menggunakan dasar hukum yaitu PP No.10 Tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan hibah dan Peraturan Menterii PPN/Kepala Bappenas No.4 Tahun 2011 tentang tata cara perencanaan dan pengajuan. Ia menambahkan, untuk PHLN 2014 masih diprioritaskan untuk kebutuhan energi dan infrastruktur, terutama proyek yang menjadi pengungkit investasi. sekaligus Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Dwityo A Soeranto mengatakan, selain untuk mengidentifikasi usulan untuk blue book 2015-2019, acara rakor ini juga untuk mengidentifikasi dan membahas kesiapan usulan kegiatan prioritas PHLN 2014 dan memantau kegiatan yang tengah berjalan.“ kegiatan yang dibiayai melalui PHLN,” kata Dwityo. (dvt)
iv - 22
SUBDIT EVALUASI KINERJA SOSIALISASI LAKIP DAN PK TAHUN 2013
Direktorat Bina Program melalui Sub direktorat Evaluasi Kinerja menggelar kegiatan Sosialisasi Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Di Lingkungan Ditjen Cipta Karya Tahun 2013 di Denpasar pada tanggal 30 – 31 Mei 2013. Dalam sambutannya, Direktur Bina Program Antonius Budiono mengatakan, dokumen LAKIP dan PK merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana SAKIP tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada publik. Sistem tersebut telah mengenalkan suatu siklus perencanaan publik dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja melalui sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate. Lebih lanjut menurutnya, Untuk menunjang terjaganya kualitas penyusunan LAKIP, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan beberapa peraturan diantaranya: Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor PER/29/M.PAN/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Melalui peraturan-peraturan tersebut instansi pemerintah didorong untuk dapat menyusun LAKIP dan Penetapan Kinerja (PK) dengan baik dan benar berdasarkan Renstra masing-masing institusi. Selain mengatur cara penyusunan LAKIP dan PK di lingkungan instansi pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor PER/29/M.PAN/2010 ini juga membawa paradigma baru dalam hal instansi penyusun LAKIP dan PK. Pada pedoman terbaru ini, penyusunan LAKIP dan PK tidak hanya terbatas pada tingkat Kementerian, Satminkal Eselon I dan Unit Kerja Eselon II saja, tetapi juga meliputi Unit Kerja Mandiri (UKM). Berdasarkan pedoman ini, UKM didefinisikan sebagai unit kerja yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit kerja yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Dengan masuknya UKM sebagai unit kerja yang juga wajib menyusun LAKIP dan PK, menyebabkan setiap instansi pemerintah hingga tingkat terkecil yang dibentuk dan dibiayai dari anggaran negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan. Dalam lingkup Kementerian Pekerjaan Umum, pedoman ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Kepala Balai Eselon III dan Kepala SNVT.
iv - 23
SUBDIT EVALUASI KINERJA SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2013
Dengan dilatarbelakangi adanya Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program Pembangunan Nasional. Melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 ini, telah diinstruksikan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga serta para Gubernur, Bupati/Walikota untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam setiap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi penerima manfaat. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam proses pengambilan keputusan/ kebijakan selalu memperhatikan adanya kelompok yang terlibat dan penerima manfaat (kelompok sasaran) yang berbeda. Dalam Pelaksanaan Inpres tersebut diatas, Ditjen Cipta Karya telah berkomitmen untuk meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang sejak tahun 2010 telah mengaplikasikan beberapa program/kegiatan dalam mekanisme Anggaran yang Responsif Gender (ARG). Beberapa kegiatan infrastruktur bidang Cipta Karya yang responsif gender telah dilaksanakan dalam 4 tahun terakhir tahun 2010-2013 yaitu: (PNPM-P2KP Perkotaan, PPIP, PAMSIMAS, RISE/PISEW). Namun hasil pencapaian kinerja kegiatan bidang Cipta Karya yang responsif gender di setiap output/kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dapat terukur, oleh karena itu disusunlah Panduan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang Responsif Gender Bidang Cipta Karya. Dengan adanya panduan ini, diharapkan adanya acuan dasar pemantau dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang responsif gender di lingkungan Direktorat Jendral Cipta Karya serta di daerah, untuk mengetahui apakah suatu kegiatan/sub kegiatan sudah mengimplementasikan pengarusutamaan gender. Diharapkan di tahun 2014 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang Responsif Gender Bidang Cipta Karya dapat diproses serta ditindak lanjuti untuk mendapat kekuatan hukum atau di legalisisasi agar bisa berlaku di internal Direktorat Jenderal Cipta Karya baik di tingkat pusat maupun daerah.
iv - 24
SUBDIT DATA DAN INFORMASI WORKSHOP E-MONITORING DAK
Tahun 2013 ini, sistem e-Monitoring dan e-Procurement (sistem pengadaan barang dan jasa) Kementerian PU disatukan atau diintegrasikan. Dengan integrasi ini, data-data paket yang akan dilelangkan dapat mengambil dari data yang diisikan dalam eMonitoring sehingga tidak perlu dilakukan dua kali penginputan data.Hal tersebut disampaikan oleh Kasubdit Data dan Informasi Ditjen Cipta Karya Sri Murni Edi saat membuka acara Konsolidasi Pelaporan TA. 2012 dan Pemantapan Pelaporan Kegiatan TA.2013 di Jakarta, Senin (4/2). Konsolidasi ini dihadiri oleh perwakilan randal dan juga satker-satker Cipta Karya di Wilayah Timur.Sri Murni menjelaskan, dalam sistem sebelumnya, paket pekerjaan diisi masing-masing oleh petugas e-monitoring maupun e-Procurement. Hal ini menyebabkan seringnya terjadinya perbedaan data antara eMonitoring dan e-Procurement di akhir tahun. Dengan sistem baru ini, petugas e-Procurement harus mengisi data yang berasal dari eMonitoring. “Dengan integrasi ini diharapkan semakin mempermudah pelaporan pelaksanaan kegiatan oleh satker-satker di daerah. Sehingga data yang terlaporkan dalam sistem e-Monitoring maupun eProcurement semakin berkualitas. ,” kata Sri Murni. Dalam kesempataan tersebut, Sri Murni kembali mengingatkan berbagai permasalahan pelaporan di 2012 yang harus diperbaiki dan dilengkapi di tahun 2013. Diantaranya; data tenaga kerja TA (Tahun Anggaran) 2012 belum terinput, titik koordinat dan foto pelaksanaan TA 2012, verifikasi output TA 2012 dalam e-Monitoring belum sesuai, kurang dan sebagainya.Terkait dengan data tenaga kerja TA 2012, ia meminta kepada seluruh satker agar segera melengkapinya. ”Saat ini Wamen Kementerian PU ditunjuk sebagai ketua koordinator data tenaga kerja, dengan wakilnya Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM dan Kemenpera. Oleh karena itu masalah data pegawai ini harus jelas betul,” kata Sri Murni.Sementara itu, Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi Biro Perencanaan Kemen PU Nicodemus Daud dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kinerja pelaporan Ditjen Citpa Karya. Menurutnya, penyerapan Ditjen Cipta Karya merupakan yang terbaik dibandingkan dengan satminkal lain di Kemen PU tahun 2012 ini yaitu 93% lebih . Selain itu, jumlah dana blokir Kemen PU juga yang paling sedikit dibanding satminkal lainnya.Meskipun demikian, ia mengimbau kepada semua satker untuk segera melengkapi dan mengisi laporan e-monitoring 2012. Menurutnya, BPK menggunakan data e-Monitoring sebagai data utama dalam mengaudit maupun memeriksa. “Data yang akan dibawa oleh BPK ke lapangan yaitu data dari eMonitoring. Untuk itu data tersebut harus lengkap,” kata Nico. (dvt)
iv - 25
SUBAG. TATA USAHA DIREKTORAT BINA PROGRAM TAHUN 2013
Ditjen Cipta Karya Terus Bina Pengolah Arsip Profesionalnit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya semakin ditantang untuk melakukan pengolahan arsip yang tertib dan profesional. Saat ini kondisi arsip masih tidak tertata dan terdata. Kondisi yang memprihatinkan tersebut menjadi tanggung jawab setiap Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Arsiparis, dan Fungsional Umum. Demikian ditegaskan Direktur Bina Program dalam sambutan yang dibawakan Kasubdit Data dan Informasi, Sri Murni Edi K., pada pembukaan Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik, di Bogor (8/10). Sosialisasi dihadiri oleh 39 peserta dari unit kerja di lingkungan Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya.“Dalam pasal 29 dan 30 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dinyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab pengolahan arsip dinamis, yang mencakup arsip aktif, vital, dan inaktif, harus dilakukan oleh setiap unit eselon dua di kementerian/lembaga,” ungkap Direktur Bina Program. Dikatakan, arsip akan sulit dicari fisik dan informasinya jika mengabaikan fungsi dan nilai guna, ruang penyimpanan arsip menjadi tidak layak, penggunaan dan pemeliharaan arsip menjadi sangat sulit, terlantar, mudah dimakan rayap, dan pada akhirnya akan hilang sama sekali.Lebih lanjut dia mengingatkan tantangan pengolahan arsip ke depan, diantaranya dengan meningkatnya anggaran secara signifikan belum disertai dengan peningkatan volume arsip yang berkualitas, terdata, dan tertata sesuai kaidah arsip.“Saya mengharapkan para pengelola arsip untuk tetap konsisten meningkatkan profesionalitas melalui kegiatan pengolahan naskah dinas dan arsipnya masing-masing secara tertib, baik, dan benar setiap tahun sesuai kaidah dan peraturan kearsipan yang berlaku,” himbaunya. Sementara itu Ketua Panitia, Wardhiana Suryaningrum menambahkan, salah satu tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha melakukan tata persuratan dan kearsipan. Tidak menutup kemungkinan terdapat objek vital yang harus selalu dipelihara keberadaannya, seperti dokumen hasil pembangunan, dokumen rumah Negara, dokumen DIPA, dan sebagainya. (bcr)
iv - 26
SATKER RANDAL Rapat Koordinasi
Satker Randal Lakukan Koordinasi Untuk 2013Awal tahun 2013 ini, Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian (Randal) Ditjen Cipta Karya melakukan koordinasi untuk mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan kegiatan bidang Cipta Karya 2013. Koordinasi difokuskan pada Sinkronisasi RPIJM dengan SPPIP, pencapaian target MDGs bidang air minum dan laporan keungan SAK dan SIMAK BMN. Acara dibuka oleh Direktur Bina Program Antonius Budiono, Selasa (22/1). Hadir juga selaku pembicara Direktur Air Minum Dannya Sutjiono, Sesditjen Cipta Karya Dadan Krisnandar dan para pejabat eselon III di lingkungan Direktur Bina Program. Peserta Sosialisasi ini adalah para Kasatker dan PPK Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman dari 32 Provinsi. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Bina Program Antonius Budiono mendorong keterpaduan program dari seluruh sektor bidang cipta karya. Untuk itu ia menghimbau agar RPIJM perlu disinkronkan dengan SPPIP.Ia menjelaskan, SPPIP dimunculkan untuk mensinkronkan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di daerah seperti; (kebijakan spasial RTRW, kebijakan pembangunan sektoral RPJMD, dan kebijakan perkotaan KSPD). Selain itu, SPPIP juga merupakan startegi untuk mensinergikan masterplan Sektor baik dari sektor air minum (RISPAM), sampah (SSK), permukiman (RPKPP), Bangunan dan Lingkungan (RTBL).“Untuk itu perlu adanya sosialisasi pedoman RPIJM agar daerah memperoleh penjelasan terkait kebijakan penyusunan RPIJM,” kata Antonius.Direktur Air Minum Danny Sutjiono mengatakan, salah satu kendala dalam pembangunan sektor air minum adalah kurang sinerginya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu ia meminta kepada Randal sebagai perwakilan pemerintah di provinsi agar secara lebih signifikan melakukan pendekatan - pendekatan kepada pemerintah Kabupaten /Kota.“Randal harus lebih aktif mensosialisasikan ke kota atau kabupaten. Saya harap Randal juga bisa membagi targettarget air minum di provinsi menjadi target di kabupaten. Hal ini mengingat target MDGs air minum tiggal satu setengah tahun lagi,” kata Danny. Dalam kesempatan tersebut, Sesditjen Cipta Karya Dadan Krisnandar juga meminta peran randal dalam merencanakan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), hal ini mengingat randal sebagi unit akuntansi pembantu pengguna anggaran. Dadan menjelaskan, laporan keuangan bukan hanya sebagai alat pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga merupakan indikator kredibilitas Pemerintah. “Selain SAI, saya harap peran Randal dalam SIMAK BMN yang terkait dengan temuan BPK . Randal juga saya harap bisa membantu mengkoordinasikan pusat informasi kita yang ada di provinsi yaitu PIP2B,” ujar Dadan. (dvt)
iv - 27
SATKER RANDAL TOT Training Wilayah Timur di Denpasar 12-15 Februari 2013
Direktur Bina Program Antonius Budiono memberikan arahan kepada para peserta TOT “ Pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Ditjen Cipta Karya Tahun Anggaran 2013, beberapa kegiatan salah satunya adalah penyamaan persepsi dan konsolidasi dalam rangka memperkuat amunisi dalam pelaksanaan yang tahun 2013 agar sesuai sasaran dan target renstra Cipta Karya. Selain itu, menjaring usulan kegiatan masing-masing kegiatan melalui pelaksanan konsolidasi regional. Dalam penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kab/Kota, dimana RPIJM merupakan dokumen rencana dan program pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya dalam periode lima tahunan, dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat/ swasta. RPIJM juga menjadi acuan bagi pemrograman dan penganggaran pembangunan bidang Cipta Karya, sekaligus sebagai rencana tindak bagi pemerintah kab/kota serta propinsi untuk membangun infrastruktur bidang Cipta Karya secara terpadu, efisien, dan efektif. Keterpaduan ini terdiri dari pengembangan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan air minum, dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan keterpaduan pendanaan. Selain itu, RPIJM bidang Cipta Karya berfungsi untuk mengakomodasikan kebutuhan infrastruktur permukiman di daerah serta menjawab isu strategis terkini. RPIJM disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi dan Ditjen Cipta Karya. Sebagai dokumen teknis, RPIJM diharapkan sudah menampung kebutuhan pemangku kepentingan lokal dan aspirasi masyarakat. Dalam penyusunannya, RPIJM ditekankan pada proses partisipasi melalui dialog dengan seluruh stakeholder sehingga dapat diterima oleh semua pihak sebagai acuan pembangunan infrastruktur permukiman. Dengan demikian, maka pembangunan infrastruktur permukiman bisa ditangani dan dibiayai secara bersama oleh para pemangku kepentingan. Penyusunan RPIJM Penyusunan RPIJM bidang Cipta Karya kabupaten/kota pada dasarnya melibatkan pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Ditjen Cipta Karya, bertindak sebagai pembina, sedangkan pemerintah propinsi berperan sebagai fasilitator, dan pemerintah kabupaten/kota merupakan penyusun dari dokumen RPIJM.
iv - 28
SATKER P3SD PERDESAAN Konferensi KSAN di Balai Kartini Jakarta 29-31 Oktober 2013
Satker Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar Perdesaan memfasilitasi program kelompok kerja Air Minum dan Sanitasi (AMPL) salah satunya kegiatan KSAN 2013. KSAN 2013 merupakan salah satu agenda nasional, sebuah ajang besar dan strategis untuk berkumpulnya para pelaku pembangunan air minum dan sanitasi dalam memperluas komitmen mereka pada pembangunan sektor ini di Indonesia. KSAN 2013, yang diselenggarakan dalam bentuk Konferensi dan Festival ini merupakan konferensi lanjutan dari pelaksanaan Konferensi Sanitasi Nasional (KSN) I pada tahun 2007, KSN II pada tahun 2009, serta KSAN III pada tahun 2011. KSN I, telah dihasilkan Deklarasi Jakarta dimana sejumlah Menteri dan pimpinan daerah menyepakati untuk meningkatkan jangkauan dan layanan sanitasi melalui kemitraan berbagai pihak. Pada KSN II, berhasil diluncurkannya program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia pada acara KSN II Tahun 2009.Sedangkan pada KSAN III, isu sinergitas diangkat, air minum ditambahkan sebagai upaya peningkatan keterpaduan pembangunan air minum dan sanitasi. KSAN III menghasilkan 7 butir komitmen yang mendukung peningkatan layanan sanitasi dan air minum oleh seluruh pemangku kepentingan. Tujuan Tujuan diselenggarakan KSAN 2013 adalah untuk mendorong upaya menyelesaikan target-target yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 dan MDGs 2015 serta menjaga keberlanjutan pembangunan yang telah dilakukan berbagai pelaku, diantaranya: • Memperkuat komitmen pelaku pembangunan di bidang air minum dan sanitasi di tingkat pusat dan daerah. • Memfasilitasi terbangunnya komitmen kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan air minum dan sanitasi • Memperkuat dukungan penyelenggaraan pembangunan sektor air minum dan sanitasi dari pemangku kepentingan non pemerintah • Menyepakati langkah-langkah sinergis dalam pembangunan air minum dan sanitasi nasional
iv - 29
SATKER P3SD PERKOTAAN Lokakarya Evaluasi Pemutakhiran SSK dalam Rangka Konsultasi Pembinaan dan Pengendalian Batam, 25-28 November 2013
Satker Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar Perkotaan memfasilitasi program Pemutahiran SSK. Tujuan Kegiatan Evaluasi Pemutakhiran SSK ini dalam rangka memperoleh gambaran riil progres perkembangan penyusunan pemutakhiran SSK di 6 Kota dan terkumpulnya rekomendasi untuk petunjuk praktis dan desain fasilitasi pemutakhiran SSK. Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas, Bapak Wahanudin. Pada pembukaan ini, menyampaikan apresiasi kepada 6 Kota yang sedang dalam proses memutakhirkan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)nya dalam kerja keras pada pengumpulan data, baik primer dan sekunder; revitalisasi pokja; review SSK; dan re- identifikasi masalah dan perencanaan strategi sanitasi kota. Dalam pembukaannya diingatkan kembali bahwa fasilitasi pemutakhiran SSK kepada 6 Kota hanya diberikan untuk tahun ini saja, sehingga Pokja perlu membuat jadwal penyelesaian dokumen dan berkoordinasi dengan Pokja Provinsi dan PMU-PIU.
iv - 30
