Pengajuan Kredit Pensiun Pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. (BTPN) Purna Bakti Cabang Blitar Nur Ika Mauliyah1 Universitas Islam Balitar, Jl. Majapahit No.4 Blitar Email:
[email protected] Galih Nastiti2 Universitas Islam Balitar, Jl. Mapajapahit No. 4 Balitar Email:
[email protected]> ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pensiunan saat akan mengajukan kredit pada PT. BTPN Tbk. Purna Bakti Cabang Blitar, 2) mengetahui bagaimana sistem pengajuan kredit pensiun pada PT. BTPN Tbk. Purna Bakti Cabang Blitar, 3) mengetahui proses pemberian kredit pada PT. BTPN Tbk. Purna Bakti Cabang Blitar, 4) mengetahui hambatan-hambatan yang dialami PT. BTPN Tbk. Purna Bakti Cabang Blitar pada saat akan memberikan kredit kepada pensiunan, 5) mengatasi hambatanhambatan dalam proses pemberian kredit pada PT. BTPN Tbk. Purna Bakti Cabang Blitar. Objek penelitian ini adalah bagian perkreditan khususnya mengenai proses-proses pengajuan dan pemberian kredit pensiun pada PT.BTPN Tbk. Purna Bakti Cabang Blitar. Key Word: Pengajuan Kredit,Dana Pensiun Pendahuluan
Pembangunan di bidang ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut yang para pelakunya meliputi baik dari segi pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri. Sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar, salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah Perbankan. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberkan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit Perbankan. Kredit 1 2
Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Islam Balitar Mahasiswa Program Studi Akuntasi Universitas Islam Balitar
Perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana. Pemberian pensiun kepada para karyawan bukan saja hanya memberikan kepastian dimasa depan, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi para karyawan untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun para karyawan merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Sedangkan bagi sebagian masyarakat yang merasa masih produktif juga akan memberikan motivasi bahwa jasa-jasa mereka masih dihargai oleh perusahannya. Dalam rangka mewujudkan visi menjadi bank mass-market terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia, PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. (BTPN) juga menyediakan beberapa produk yang ditawarkan kepada para pensiun seperti tabungan pensiun dan kredit pensiun, sementara bentuk layanan bank bisa berupa jasa pembayaran pensiun, jasa transfer, kliring dan pengelolaan program daya. Pada kegiatan kredit pihak bank memiliki prosedur yang harus dilalui apabila akan mengajukan kredit. Tinjauan Pustaka Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin yaitu “crede” yang berarti percaya. Maksud dari percaya bagi pemberi kredit adalah ia percaya kepada pihak penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi pihak penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu yang sudah disepakati. Dalam arti bahasa pensiun berarti tidak berfungsi lagi. Bila arti pensiun diterapkan untuk manusia berarti tidak bekerja lagi tetapi setiap bulannya masih tetap akan mendapatkan uang sara. Uang sara adalah uang untuk biaya menyambung hidup yang diperoleh tanpa melakukan pekerjaan. Hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya jumlah uang tergantung dari peraturan yang telah ditetapkan.
Dana pensiun menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 adalah “Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”, manfaat pensiun adalah pembiayaan berkala yang dibayarkan kepada peserta pensiun pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Peserta dana pensiun ialah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana penisun. Dengan demikian sudah jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umu dan atau asuransi jiwa. Metode Peneltian
Tempat penelitian ini adalah PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (BTPN) Purna Bakti Cabang Blitar Jln. Tentara Gene Pelajar (TGP) No. 23. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah diskusi dan wawancara dengan staf PT. Bank BTPN Tbk. Purna Bakti Cabang Blitar dan pengumpulan data sekunder sebagai data pelengkap. Pembahasan 1. Informasi produk dan layanan pada PT. BTPN Tbk Purna Bakti Cabang Blitar a) Tabungan Pensiun, pada PT. BTPN Tbk. Purna Bakti atau yang diberi nama Tabungan Citra Pensiun. Tabungan Citra Pensiun merupakan produk tabungan yang diterbitkan khusus untuk para nasabah yang akan mencapai usia pensiun dan digunakan sebagai rekening penampung manfaat pensiun yang disalurkan oleh pengelola dana pensiun yang bekerja sama dengan PT. BTPN Tbk.
untuk dibayarkan kepada pensiunan melalui layanan
Pembayaran Manfaat Pensiun Bank BTPN Tbk.. Manfaat yang ada pada Tabungan Pensiun yaitu sebagai
rekening
penampungan
manfaat
pensiun bagi nasabah pensiunan yang manfaat pensiunnya dikelola oleh Dana Pensiun yang bekerjasama dengan BTPN Tbk. b) Kredit
Pensiun,
adalah
kredit
yang
diberikan
kepada
para
pensiunan/veteran (termasuk janda/duda dari pensiunan/veteran) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Pensiun yang melakukan kerjasama dengan bank dalam hal pembayaran manfaat pensiun dan/atau pemotongan hak pensiun baik melalui Lembaga Pengelola Pensiun terkait maupun oleh
pihak ketiga yang ditunjuk oleh Lembaga Pengelola Pensiun. Layanan pada kredit pensiun antara lain Kredit Pensiun Sejahtera, Kredit Pensiun Sejahtera 6 dan Kredit Pensiun Sejahtera Plus, Kredit Pegawai Aktif (Cross Over) dimana kredit yang diberikan kepada calon pensiunan Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Karyawan BUMN/BUMD. 2. Prosedur Pengajuan Kredit Pensiun pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. (BTPN) Cabang Blitar ialah sebagai berikut: a) Prosedur Permohonan/Pengajuan Kredit Pensiun Calon debitur datang ke PT. BTPN Tbk.Purna Bakti Blitar dan menyerahkan dokumen persyaratan kredit pesiun kemudian Credit Acc. Officer memeriksa kelengkapan dokumen kredit pensiun. Jika dokumen persyaratan kredit memenuhi persyaratan Credit Acc. Officer menyerahkan aplikasi permohonan kredit pensiun untuk diisi dan ditandatangani calon debitur. Jika dokumen persyaratan tidak memenuhi persyaratan maka permohonan kredit ditolak. b) Prosedur Simulasi/Perhitungan Kredit Pensiun Credit Acc. SPV memeriksa keaslian dokumen persyaratan kredit pensiun kemudian melakukan simulasi/perhitungan kredit pensiun melalui program komputer. Calon debitur dapat menolak/menerima hasil perhitungan. Jika calon debitur menerima hasil perhitungan kredit pensiun Credit Acc. SPV melakukan wawancara terhadap calon debitur dan mencetak dokumen kredit, antara lain Analisa Pinjaman, Tes Wawancara Debitur, Memorandum Persetujuan Kredit dan Surat Pernyataan (jika diperlukan). Jika calon debitur menolak maka permohonan kredit pensiun tidak dapat dilanjutkan. c) Prosedur Pembukaan Nomor Customer (CIF) dan Input Data Diri Calon Debitur Customer Service melakukan pembukaan nomor customer bagi debitur yang mengajukan kredit pensiun dan menginput data diri beitur, data diri suami/istri dan data anak debitur melalui program komputer, kemudian memeriksa kembali kebenaran data yang diinput.
d) Prosedur Verifikasi Pinjaman Kredit Pensiun Credit Acc. Officer memeriksa kembali keaslian dokumen persyaratan kredit pensiun, analisa pinjaman terkait plafond pinjaman, jangka waktu dan usia debitur serta memastikan hasil wawancara debitur telah sesuai standar yang hasilnya tercantum dalam Tes Wawancara Debitur. Jika dokumen persyaratan antara lain Analisa Pinjaman dan Tes Wawancara Debitur tidak memnuhi persyaratan maka permohonan kredit pensiun ditolak. Jika memenuhi persyaratan Credit Acc. Officer akan mencetak dokumen Surat Perjanjian Kredit (SPK) untuk ditandatangani debitur dan di otorisasi oleh Credit Acc. SPV. e) Prosedur Input Data Pinjaman Credit Admin Officer memasukan nomor customer (CIF) dan menginput data pinjaman kredit pensiun per debitur melalui program komputer, kemudian mencetak Rincian Jadwal Angsuran (Payment Schedule) yang didalamnya tertera kode transaksi untuk membuka blokir computer Teller agar pinjaman kredit pensiun dapat dicairkan. Credit Admin Officer menginput datadata hasil penyimpanan kredit pensiun melalui program komputer. Hasil rekapannya berua laporan harian penyaluran kredit pensiun. f) Prosedur Persetujuan Kredit Pensiun Sub Branch Manager memeriksa isi dokumen Surat Perjanjian Kredit (SPK) terkait plafond pinjaman, jangka waktu dan usia debitur. Jika isi dokumen Surat Perjanjian Kredit (SPK) tidak wajar maka permohonan kredit ditolak. Jika isi dokumen Surat Perjanjian Kredit (SPK) wajar Sub Branch Manager akan mentandatangani dokumen Surat Perjanjian Kredit (SPK) agar pinjaman kredit pensiun dapat dicairkan. g) Prosedur Pencairan Pinjaman Teller memasukan kode transaksi dalam Payment Schedule melalui program komputer kemudian mencetak bukti pengeluaran kas. Teller mentandatangani dan member stempel PAID pada dokumen Surat Perjanjian Kredit (Rincian Pinjaman) kemudian menyerahkan uang
pinjaman kredit dan fotokopi lembar pertama Rincian Pinjaman kepada debitur. Teller mengarsip permanen Payment Schedule dan bukti pengeluaran kas berdasarkan tanggal transaksi. 3. Proses pemberian Kredit Pensiun pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. (BTPN) Purna Bakti Cabang Blitar a) Pengajuan permohonan kredit oleh calon peminjam harus diawali dengan konsultasi kepaa pihak yang mengurusi kredit yaitu pada bagian Credit Acc Officer. b) Melengkapi berkas-berkas persyaratan, yaitu Pemohon kredit harus melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh bagian kredit sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus, serta dokumen yang digunakan. c) Analisis Kredit, Menilai kelayakan kredit yang akan diberikan dengan dasar pertimbagan dari berkas pemohon seperti jumlah gaji pensiun, usia pensiun, jangka waktu, nominal kredit dan menguji keaslian dokumen. d) Wawancara, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahu informasi data diri pensiunan sesuai dengan lembar wawancara dan keinginan kebutuhan pensiun yang sebenranya. e) Keputusan kredit dari pihak Credit Acc Officer bahwa pengajuan kredit dari calon debitur akan diterima atau ditolak. f) Pentandatanganan akad kredit atau perjanjian kredit, Persetujua kredit adalah pernyataan dari Credit Acc SPV bahwa kredit yang dimohon telah disetujui sesuai dengan perjanjian kredit. g) Realisasi kredit, Pencairan dana yang dilakukan oleh Teller yang berupa pembayaran (uang) atau pemindah bukuan atas nama rekening peminjam. 4. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. (BTPN) Purna Bakti Cabang Blitar adalah sebagai berikut Hambatan internal, yaitu Kualitas karyawan pada bagian marketing, karyawan pada bagian marketing dituntut untuk kerja keras, mampu berorientasi dengan target dan kecakapan berkomunikasi dalam memasarkan produk. Kriteria tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh karyawan PT. BTPN Tbk.Purna
Bakti. Biaya kredit pensiun, berdasarkan informasi yang didapat dari pihak Bank BTPN Tbk. bahwa biaya kredit yang ditetapkan pada PT. BTPN Tbk.Purna Bakti cukup tinggi, hal tersebut dikarenakan oleh premi asuransi yang harus dibayar pensiunan cukup besar mengingat resiko yang dihadapi atas kredit yang ditujukan kepada pensiun juga tinggi. Sedangkan Hambatan eksternal adalah Kurangnya kelengkapan persyaratan dari ccalon debitur atas dokumen yang digunakan sebagai pendukung proses pemberian kredit. Atas kejadian tersebut mengakibatkan pihak bank mengalami kesulitan dalam menganalisis kredit, sehingga pihak Bank BTPN Tbk.Purna Bakti harus meminta calon debitur untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan kembali diajukan kepada pihak bank. Keterbatasan informasi yang diterima oleh calon debitur atas mekanisme pengajuan kredit pensiun. Contoh di lapangan, kebanyakan calon debitur di PT. BTPN Tbk.Purna Bakti adalah para pensiunan yang usianya sudah tidak muda lagi, tingkat pemahaman atas informasi dari bank tentang prosedur pengajuan kredit tidak maksimal sehingga pada saat proses pengajuan kredit hal-hal yang dapat digunakan sebagai persyaratan maupun mekanisme pengajuan kredit pensiun tidak dipenuhi, sehingga akan mengganggu proses kredit selanjutnya. 5. Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan Pada Saat Proses Pengajuan Kredit Pensiun Pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. (BTPN) Purna Bakti Cabang Blitar adalah sebagai berikut : Hambatan internal, meningkatkan kualitas karyawan agar lebih kreatif pada saat penawaran pinjaman kepada calon debitur. Khusus bagi karyawan bagian marketing mengadakan briefing sebelum atau setelah pekerjaan selesai, hal tersebut diharapkan sebagai upaya evaluasi atas kredit setiap harinya. Mengagendakan meeting antar karyawan guna membahas kegiatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kredit pensiun. Menerapkan sistem reward dan punishmen yang ditujukan kepada karyawan atas pencapaian target pinjaman sesuai dengan peraturan. Meningkatkan standar training yang ditujukan bagi calon karyawan yang akan bekerja dibagian marketing. Mengadakan evaluasi atas biaya kredit antar bank maupun lembaga pemberi pinjaman lain. Memberlakukan promo pinjaman
kredit, sebagai contoh adanya promo bebas biaya-biaya tertentu dengan harapan sedikit membantu meringankan pembayaran beban kredit pensiun. Adapaun Hambatan eksternal, menyediakan brosur mengenai kredit pensiun yang didalamnya dituliskan persyaratan kredit secara lebih terperinci dan jelas. Brosur diharapkan dapat membantu member informasi secara umum atas gambaran pengajuan kredit yang diwujudkan dalam bentuk tulisan, menempelkan persyaratan kredit di papan pengumuman yang disediakan oleh bank sesua ketentuan yang berlaku pada saat itu. Mengadakan sosialisasi mengenai pinjaman kredit yang dilaksanakan secara rutin di Bank BTPN Tbk.maupun dirumah pensiunan, tujuannya untuk memberikan informasi mengenai produk dan pelayanan PT. BTPN Tbk. Purna Bakti beserta persyaratan dan mekanisme pemberian kredit. PENUTUP Prosedur pengajuan dan pemberian kredit pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. (BTPN) Purna Bakti Cabang Blitar telah berjalan dengan baik, sistem yang diterapkan memiliki kelebihan dan kelemahan, kelebihan dari sistem tersebut diantaranya calon debitur yang akan mengajukan kredit pensiun harus menyertakan dokumen asli dan fotokopi rangkap dua untuk persyaratan kredit pensiun, sebelum dicetakkan dokumen SPK (Surat Perjanjian Kredit) terlebih dahulu dibuatkan analisa pinjaman dan tes wawancara debitur, dokumen SPK (Surat Perjanjian Kredit) harus ditandatangani debitur dan petugas bank, serta diberi materai 6000 agar dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum, dokumen SPK (Surat Perjanjian Kredit) dibuat rangkap tiga dan diberi nomor urut tercetak, bagi pensiun janda/duda dibuatkan dokumen khusus berupa surat pernyataan, hasil penyaluran kredit pensiun dicatat secara komputerisasi dan manual sehingga dapat dilakukan pencocokan dua unit organisasi yang berbeda. Kegiatan otorisasi dokumen SPK (Surat Perjanjian Kredit) dilaksanakan oleh Sub Branch Manager dan Credit Acc SPV, pelaksanaannya dilakukan sebelum pencairan pinjaman oleh Teller. Sedangkan kelemahan sistem tersebut antara lain Satuan Pengawas Intern (SPI) kurang bekerja maksimal sehingga masih ada beberapa karyawan yang menunda-nunda pekerjaan, pihak bank kurang
mensosialisasikan kepada calon debitur yang akan mengajukan permohonan kredit pensiun sehingga suami/istri calon debitur harus hadir dan pensiun yang dana pensiunnya diatas Rp 1.320.000 harus menyertakan NPWP sebagai salah satu dokumen persyaratan dalam pengajuan kredit pensiun. DAFTAR PUSTAKA H.M Syarif Arbi (2003). Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Jakarta; Djambatan. Kasmir. (2002). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Memorandum Nomor. 387.PBBD.VIII.2014 Implementasi Ringkasan Informasi Produk. Profil BTPN, terdapat pada http://www.btpn.co.id di akses Senin 01 Februari 2016 pukul 03.50. Retail Operation Policy & Procedure Jan-2010 (Prosedur Operasional Kredit Pensiun) Standar Operational Procedure (SOP)
