DATA LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT INFOGRAFIS PELAYANAN PERIJINAN DAN EKONOMI TAHUN 2014 LINGKUP: OMBUDSMAN RI
BIRO ADMINISTRASI DAN SISTEM INFORMASI LAPORAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 2015
Kata Pengantar Sepanjang tahun 2014, Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia telah menerima laporan/pengaduan masyarakat yang mengeluhkan pelayanan perijinan dan ekonomi dengan jumlah angka yang menunjukan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Angka jumlah laporan/pengaduan masyarakat tersebut dapat dipergunakan sebagai data untuk mendukung kinerja instansi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait pelayanan perijinan dan ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan yang ada di masyarakat. Berangkat dari hal di atas, Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia berinisiatif untuk menyusun kumpulan infografis data pelayanan perijinan dan ekonomi yang menampilkan data secara sederhana dan mudah dicerna oleh mereka yang membacanya. Diharapkan tampilan data melalui infografis ini dapat menjadi masukan bagi pimpinan Ombudsman dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan perijinan dan ekonomi kepada masyarakat.
Jakarta, Mei 2015
Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
i
Tim Penyusun
Pengarah Penanggungjawab Ketua Sekretaris Anggota
Staf Sekretariat
ii
: Danang Girindrawardana : A. Animaharsi : Budiono Widagdo : Febriani Husni : 1. Sumarwoto 2. Marsetiono 3. Puji Astuti 4. Mujiono 5. Vita Nurul Fathya : Tim
Daftar Isi Kata Pengantar Tim Penyusun Daftar Isi Pendahuluan Infografis Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Masuk Infografis Data Substansi Laporan/Pengaduan Masyarakat I Layanan Asuransi/Jaminan Sosial 1 Layanan Perusahaan Asuransi 2 Layanan BPJS 3 Layanan Otoritas Jasa Keuangan 4 Layanan Pemda 5 Layanan Rumah Sakit 6 Layanan Kelurahan 7 Layanan Kementerian/Lembaga II Layanan Cukai/Pajak 1 Layanan Ditjen Pajak/Kantor Pajak 2 Layanan Ditjen Bea dan Cukai 3 Layanan Pemda 4 Layanan BUMN 5 Layanan Kelurahan III Layanan Energi/Sumber Daya Alam 1 Layanan Pemda 2 Layanan BUMN IV Layanan Imigrasi 1 Layanan Ditjen Imigrasi/Kantor Imigrasi 2 Layanan Kementerian Luar Negeri V Layanan Kelautan 1 Layanan Kementerian Kelautan dan Perikanan VI Layanan Lingkungan Hidup 1 Layanan Kementerian Lingkungan Hidup 2 Layanan Pemda 3 Layanan BUMN VII Layanan Penanaman Modal 1 Layanan Kementerian/Lembaga 2 Layanan Perusahaan Investasi VIII Layanan Perbankan 1 Layanan Otoritas Jasa Keuangan
iii
I Ii iii 1 5 8 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
2 Layanan Bank/Jasa Keuangan 3 Layanan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 4 Layanan Bank Indonesia IX Layanan Perdagangan dan Industri 1 Layanan Pemda 2 Layanan Pusat Perbelanjaan 3 Layanan Kementerian/Lembaga 4 Layanan BUMN X Layanan Perhubungan/Infrastruktur 1 Layanan Pemda 2 Layanan Kementerian/Lembaga 3 Layanan BUMN 4 Layanan Kelurahan 5 Layanan Penerbangan Swasta XI Layanan Perijinan (PTSP) 1 Layanan Kementerian/Lembaga 2 Layanan Pemda 3 Layanan Ikatan Notaris Indonesia XII Layanan Perikanan 1 Layanan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2 Layanan Kelurahan XIII Layanan Perkebunan/Kehutanan 1 Layanan Kementerian Kehutanan 2 Layanan BUMN 3 Layanan Swasta 4 Layanan Pemda XIV Layanan Pertanahan 1 Layanan BPN/Kantor Pertanahan 2 Layanan Pemda 3 Layanan Kementerian/Lembaga 4 Layanan Swasta 5 Layanan BUMN 6 Layanan Kelurahan/Kecamatan XV Layanan Pertanian 1 Layanan Pemda XVI Layanan Telekomunikasi 1 Layanan BUMN 2 Layanan Kementerian/Lembaga Infografis Data Laporan/Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis Dugaan Maladministrasi A Layanan Asuransi/Jaminan Sosial
iv
68 71 73 75 77 79 81 83 85 87 90 93 95 97 99 101 103 106 108 110 112 114 116 119 121 123 125 127 131 134 137 139 141 144 146 148 150 152 154 155
B Layanan Cukai/Pajak C Layanan Energi/Sumber Daya Alam D Layanan Imigrasi E Layanan Kelautan F Layanan Lingkungan Hidup G Layanan Penanaman Modal H Layanan Perbankan I Layanan Perdagangan dan Industri J Layanan Perhubungan/Infrastruktur K Layanan Perijinan (PTSP) L Layanan Perikanan M Layanan Perkebunan/Kehutanan N Layanan Pertanahan O Layanan Pertanian P Layanan Telekomunikasi Infografis Data Penutupan Laporan/Pengaduan Masyarakat A Layanan Asuransi/Jaminan Sosial B Layanan Energi/Sumber Daya Alam C Layanan Imigrasi D Layanan Lingkungan Hidup E Layanan Perbankan F Layanan Perdagangan dan Industri G Layanan Perhubungan/Infrastruktur H Layanan Perijinan (PTSP) I Layanan Perikanan J Layanan Perkebunan/Kehutanan K Layanan Pertanahan L Layanan Pertanian Infografis Maladministrasi Pelayanan Kebutuhan Dasar di Kantor Perwakilan 1 Kantor Perwakilan Aceh 2 Kantor Perwakilan Sumatera Utara 3 Kantor Perwakilan Sumatera Barat 4 Kantor Perwakilan Jambi 5 Kantor Perwakilan Riau 6 Kantor Perwakilan Sumatera Selatan 7 Kantor Perwakilan Lampung 8 Kantor Perwakilan Bengkulu 9 Kantor Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung 10 Kantor Perwakilan Kepulauan Riau 11 Kantor Perwakilan DI Yogyakarta
v
157 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179 181 183 185 187 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236
12 Kantor Perwakilan Jawa Barat 13 Kantor Perwakilan Jawa Tengah 14 Kantor Perwakilan Jawa Timur 15 Kantor Perwakilan Banten 16 Kantor Perwakilan Bali 17 Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Barat 18 Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur 19 Kantor Perwakilan Kalimantan Barat 20 Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan 21 Kantor Perwakilan Kalimantan Timur 22 Kantor Perwakilan Kalimantan Tengah 23 Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan 24 Kantor Perwakilan Sulawesi Utara 25 Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah 26 Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara 27 Kantor Perwakilan Gorontalo 28 Kantor Perwakilan Sulawesi Barat 29 Kantor Perwakilan Maluku 30 Kantor Perwakilan Papua 31 Kantor Perwakilan Maluku Utara 32 Kantor Perwakilan Papua Barat Kutipan Para Pemangku Kepentingan Direktur Utama perusahaan asuransi milik negara PT Askrindo (Persero) Menteri Keuangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kaltim Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bina Bangda) Kemendagri Direktur Usaha Direktorat Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Utara Menteri Agraria dan Tata Ruang Menteri Pertanian Menteri Komunikasi dan Informatika Ketua Umum DPP Indonesia Maritime And Ocean (IMO) Watch
vi
238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270 272 274 276 278 280 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295
Pendahuluan 1. Latar Belakang Setiap tahun, jumlah laporan/pengaduan masyarakat pada kantor Ombudsman Jakarta yang mengeluhkan tentang maladministrasi pelayanan publik di bidang perijinan dan ekonomi terus bertambah. Laporan/pengaduan masyarakat tersebut dikelola dan diregistrasi ke dalam aplikasi SIMPeL database untuk memudahkan pencarian data. Database laporan masyarakat memuat sejumlah informasi antara lain berupa permasalahan-permasalahan pelayanan publik perijinan dan ekonomi yang dikeluhkan masyarakat. Buku ini merupakan hasil dari diskusi anggota tim penyusun yang berharap informasi dalam database dapat dipergunakan oleh pembuat kebijakan dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di bidang perijinan dan ekonomi yang meliputi layanan asuransi/jaminan sosial, layanan cukai/pajak, layanan energi/sumber daya alam, layanan imigrasi, layanan kelautan, layanan lingkungan hidup, layanan penanaman modal, layanan perbankan, layanan perdagangan dan industri, layanan perhubungan/ infrastruktur, layanan perijinan (PTSP), layanan perikanan, layanan perkebunan/kehutanan, layanan pertanahan, layanan pertanian, dan layanan telekomunikasi.
2. Permasalahan Selama ini, penyajian data hanya berupa tabel yang memuat angka jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan pengelompokan yang meliputi cara penyampaian, klasifikasi pelapor, instansi terlapor dan wilayah. Namun data yang disajikan belum menceritakan secara lebih rinci tentang permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. Angka jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk tersebut belum
1
menceritakan keluhan-keluhan masyarakat terhadap substansisubstansi pelayanan publik di bidang perijinan dan ekonomi.
3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan buku ini adalah menghimpun informasi dari database aplikasi SIMPeL untuk dipergunakan bagi pihak yang membutuhkan data laporan/pengaduan masyarakat yang mengeluhkan pelayanan publik di bidang perijinan dan ekonomi. Tujuan dari penyusunan buku ini adalah memberikan data dan informasi tentang keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang perijinan dan ekonomi. Penggunaan infografis dalam buku ini juga untuk semakin memudahkan pembaca dalam memahami peta permasalahan pelayanan publik yang dikeluhkan oleh masyarakat di Ombudsman RI. Diharapkan melalui buku ini, para pemangku kepentingan dapat terinspirasi untuk membuat berbagai kebijakan untuk memperbaiki pelayanan publik, khususnya untuk mengatasi berbagai permasalahan layanan perijinan dan ekonomi yang dikeluhkan oleh masyarakat.
4. Metode Pengumpulan Data Sumber data berasal dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL). Data yang dikumpulkan adalah: a. data substansi permasalahan layanan kebutuhan dasar yang meliputi: - layanan asuransi/jaminan sosial; - layanan cukai/pajak; - layanan energi/sumber daya alam; - layanan imigrasi; - layanan kelautan;
2
- layanan lingkungan hidup; - layanan penanaman modal; - layanan perbankan; - layanan perdagangan dan industri; - layanan perhubungan/infrastruktur; - layanan perijinan (PTSP); - layanan perikanan; - layanan perkebunan/kehutanan; - layanan pertanahan; - layanan pertanian; dan - layanan telekomunikasi. b. data jenis dugaan maladministrasi yang meliputi: - berpihak; - diskriminasi; - konflik kepentingan; - penundaan berlarut; - penyalahgunaan wewenang; - penyimpangan prosedur; - permintaan imbalan uang, barang dan jasa; - tidak kompeten; - tidak memberikan pelayanan; dan - tidak patut. c. data penutupan laporan yang meliputi: - bukan wewenang; - investigasi lapangan; - klarifikasi lisan; - klarifikasi tertulis; - mediasi/konsiliasi; - pelimpahan/diteruskan; - permintaan pelapor; - rekomendasi; - saran;
3
- tidak ditemukan maladministrasi; dan - tidak melengkapi data. d. data kutipan pemangku kepentingan.
5. Metode Pengelompokan Data Data dikelompokkan berdasarkan: a. Aspek permasalahan yang dikeluhkan di masing-masing layanan; b. Aspek jenis dugaan maladministrasi di masing-masing layanan; c. Aspek penutupan laporan di masing-masing layanan; d. Berita yang berisi kutipan pemangku kepentingan di masingmasing layanan.
4
Infografis Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Masuk Sepanjang tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 421 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Substansi Asuransi/jaminan sosial Pengaduan cukai/pajak Energi/sumber daya alam Imigrasi Kelautan Lingkungan hidup Penanaman modal Perbankan Perdagangan dan industri Perhubungan/infrastruktur Perijinan (PTSP) Perikanan Perkebunan/kehutanan Pertanahan Pertanian Telekomunikasi
Jumlah 10 20 5 8 1 17 3 29 21 43 27 2 16 214 2 3
Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut. 5
Pengaduan atas dugaan maladministrasi layanan perhubungan/infrastruktur mendominasi laporan masyarakat terkait pelayanan perijinan dan ekonomi tahun 2014
6
7
Infografis Data Substansi Laporan/Pengaduan Masyarakat I. Layanan Asuransi/Jaminan Sosial Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 10 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait pelayanan dan perijinan untuk substansi asuransi/jaminan sosial dengan isi pengaduan sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7
Layanan yang dilaporkan Perusahaan asuransi BPJS Otoritas Jasa Keuangan Pemda Rumah Sakit Kelurahan Kementerian/Lembaga
Jumlah 1 3 1 1 1 1 2
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan oleh BPJS merupakan isi keluhan terkait substansi asuransi/jaminan sosial yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi keluhan terkait substansi asuransi/jaminan sosial, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
8
Layanan BPJS paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang menggunakan layanan asuransi/jaminan sosial
9
1. Layanan Perusahaan Asuransi yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 5 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan KTP/e-KTP yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Penolakan klaim asuransi
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa proses klaim asuransi dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan perusahaan asuransi, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
10
Masyarakat mengeluhkan layanan perusahaan asuransi yang menolak klaim asuransi
11
2. Layanan BPJS yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 3 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan BPJS yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2 3
Isi laporan Pembayaran jaminan hari tua Kepesertaan BPJS Kesehatan Tindak pengusiran oleh petugas BPJS
Jumlah 1 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa beragam layanan BPJS dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan BPJS, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
12
Keluhan atas layanan BPJS meliputi pembayaran jaminan hari tua, keanggotaan dan perilaku petugas
13
3. Layanan Otoritas Jasa Keuangan yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan Otoritas Jasa Keuangan yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Penggantian manajemen perusahaan asuransi
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa keputusan OJK dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan OJK, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
14
Penggantian manajemen perusahaan asuransi menjadi layanan OJK yang dikeluhkan masyarakat
15
4. Layanan Pemda yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan Pemda yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Layanan rumah perlindungan sosial anak
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan rumah perlindungan sosial anak oleh Pemda dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan Pemda, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
16
Masyarakat mengeluhkan layanan rumah perlindungan sosial anak yang diselenggarakan oleh Pemda
17
5. Layanan Rumah Sakit yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan rumah sakit yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Pelayanan kepada peserta BPJS
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan rumah sakit kepada peserta BPJS dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan rumah sakit, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
18
Masyarakat yang menjadi peserta BPJS mengeluhkan rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat
19
6. Layanan Kelurahan yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan Kelurahan yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Surat keterangan mendaftar BPJS
untuk
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa pengurusan surat keterangan untuk mendaftar BPJS dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan kelurahan, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
20
Layanan kelurahan yang tidak memberikan surat keterangan untuk mendaftar BPJS dikeluhkan oleh masyarakat
21
7.Layanan Kementerian/Lembaga yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 2 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan Kementerian/Lembaga yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2
Isi laporan Klaim asuransi meninggal dunia Pembayaran Taspen
Jumlah 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan asuransi/jaminan sosial oleh K/L dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan K/L, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
22
Layanan kementerian/lembaga dikeluhkan oleh masyarakat yang memiliki masalah pembayaran klaim asuransi dan Taspen
23
II. Layanan Cukai/Pajak Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 20 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi untuk substansi cukai/pajak dengan isi pengaduan sebagai berikut: No 1 2 3 4 5
Layanan yang dilaporkan Ditjen Pajak /kantor pajak Ditjen Bea dan Cukai Pemda Kelurahan BUMN
Jumlah 9 6 3 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan oleh Ditjen Pajak/kantor pajak merupakan isi keluhan terkait substansi cukai/pajak yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi keluhan terkait substansi cukai/pajak, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
24
Layanan Direktorat Jenderal Pajak/kantor pajak paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat pengguna layanan cukai/pajak
25
1. Layanan Ditjen Pajak/Kantor Pajak yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 9 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan Ditjen Pajak/kantor pajak yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2 3 4 5
6 7 8
Isi laporan PPNBM Tindak lanjut laporan penggelapan pajak Perhitungan pajak Penerbitan surat ketetapan kurang bayar pajak Permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Penyampaian blanko pembayaran SPPT PBB Hasil pemeriksaan pajak Penarikan pajak pupuk bersubsidi
Jumlah 1 1 1 2 1
1 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa penerbitan surat ketetapan kurang bayar pajak dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan Ditjen Pajak/kantor pajak, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
26
Penerbitan surat ketetapan kurang bayar pajak oleh Ditjen Pajak/kantor pajak mendominasi masalah yang dikeluhkan masyarakat
27
2. Layanan Ditjen Bea dan Cukai yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 6 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan Ditjen Bea dan Cukai yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6
Isi laporan Petugas bea dan cukai Pengembalian aset perusahaan Tindakan korupsi suap Penetapan bea masuk pajak Pengembalian restitusi bea masuk Impor barang
Jumlah 1 1 1 1 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa beragam layanan Ditjen Bea dan Cukai dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan Ditjen Bea dan Cukai, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
28
Layanan Ditjen Bea dan Cukai yang dipermasalahkan oleh pelapor adalah perilaku petugas dan prosedur layanan bea cukai
29
3. Layanan Pemda yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 3 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan cukai/pajak yang diselenggarakan oleh Pemda yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2 3
Isi laporan Pengurangan PBB bagi pensiun Informasi nilai jual objek pajak Pembayaran pajak SPPT PBB
Jumlah 1 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa beragam layanan cukai/pajak yang diselenggarakan oleh Pemda dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan Pemda, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
30
Layanan cukai/pajak yang diselenggarakan oleh Pemda yang dikeluhkan adalah prosedur layanan dan kejelasan informasi
31
4. Layanan BUMN yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan cukai/pajak oleh BUMN yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Pembayaran jasa konsultasi pajak
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa pembayaran jasa konsultasi pajak oleh BUMN dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan BUMN, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
32
Pembayaran jasa konsultasi pajak yang digunakan oleh BUMN dikeluhkan oleh konsultan pajak (masyarakat)
33
5. Layanan Kelurahan yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan Kementerian/Lembaga yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Surat pembayaran PBB
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak diterimanya surat pembayaran PBB dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan kelurahan, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
34
Masyarakat yang tidak menerima surat pembayaran PBB mengeluh atas layanan kelurahan
35
III. Layanan Energi/Sumber Daya Alam Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 5 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait pelayanan dan perijinan untuk substansi energi/sumber daya alam dengan isi pengaduan sebagai berikut: No 1 2
Layanan yang dilaporkan Pemda BUMN
Jumlah 4 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan oleh Pemda merupakan isi keluhan terkait substansi energi/sumber daya alam yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi keluhan terkait substansi energi/sumber daya alam, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
36
Layanan pemda mendominasi masalah yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan energi/sumber daya alam
37
1. Layanan Pemda yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 4 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan energi/sumber daya alam oleh Pemda yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2 3 4
Isi laporan Penggunaan BBM bersubsidi Proses pembebasan lahan Tindak lanjut permasalahan tambang Penerbitan izin pertambangan
Jumlah 1 1 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa beragam layanan energi/sumber daya alam oleh Pemda dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan Pemda, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
38
Layanan Pemda berupa prosedur perijinan dan tindak lanjut keluhan menjadi masalah masyarakat pengguna layanan energi/sumber daya alam
39
2. Layanan BUMN yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan energi/sumber daya alam oleh BUMN yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Seleksi proses penelitian
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa seleksi proses penelitian yang diselenggarakan oleh BUMN dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan BUMN, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
40
Masyarakat mengeluhkan proses seleksi penelitian yang diselenggarakan oleh BUMN
41
IV. Layanan Imigrasi Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 8 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait pelayanan dan perijinan untuk substansi imigrasi dengan isi pengaduan sebagai berikut: No 1 2
Layanan yang dilaporkan Ditjen Imigrasi/Kantor Imigrasi Kementerian Luar Negeri
Jumlah 7 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan oleh Ditjen Imigrasi/Kantor Imigrasi merupakan isi keluhan terkait substansi imigrasi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi keluhan terkait substansi imigrasi, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
42
Keluhan masyarakat terhadap layanan Ditjen Imigrasi/Kantor Imigrasi mendominasi permasalahan terkait layanan imigrasi
43
1. Layanan Ditjen Imigrasi/Kantor Imigrasi yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 7 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan Ditjen Imigrasi/Kantor Imigrasi yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6
Isi laporan Permohonan pemilihan kewarganegaraan Permohonan status dari ITAS menjadi ITAP Pelaksanaan deportasi status kewarganegaraan Pembuatan paspor online Biaya perpanjangan izin tinggal Pembuatan/perpanjangan paspor
Jumlah 1 1 1 1 1 2
Tabel di atas menunjukkan bahwa pembuatan/perpanjangan paspor paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan Ditjen Imigrasi/Kantor Imigrasi, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
44
Pembuatan/perpanjangan paspor terbanyak dikeluhkan oleh masyarakat pengguna layanan Ditjen Imigrasi/Kantor Imigrasi
45
2. Layanan Kementerian Luar Negeri yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan imigrasi oleh Kementerian Luar Negeri yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Penerbitan visa kunjungan oleh KBRI
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa penerbitan visa kunjungan oleh KBRI dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan imigrasi oleh Kementerian Luar Negeri, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
46
Penerbitan visa kunjungan menjadi fokus keluhan masyarakat atas layanan imigrasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri
47
V. Layanan Kelautan 1. Layanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan kelautan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Penyelesaian permasalahan penguasaan muara laut
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan penguasaan muara laut dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
48
Penyelesaian permasalahan penguasaan muara laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat keluhan dari masyarakat
49
VI. Layanan Lingkungan Hidup Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 17 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait pelayanan dan perijinan untuk substansi lingkungan hidup dengan isi pengaduan sebagai berikut: No 1 2 3
Layanan yang dilaporkan Kementerian Lingkungan Hidup Pemda BUMN
Jumlah 4 12 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan Pemda merupakan isi keluhan terkait substansi lingkungan hidup yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi keluhan terkait substansi lingkungan hidup, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
50
Layanan Pemda mendominasi keluhan masyarakat atas layanan lingkungan hidup
51
1. Layanan Kementerian Lingkungan Hidup yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 4 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
2
Isi laporan Permohonan izin pemanfaatan/tata kelola limbah Tindak lanjut laporan kerusakan lingkungan
Jumlah 3
1
Tabel di atas menunjukkan bahwa tata kelola limbah dan kerusakan lingkungan dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan Kementerian Lingkungan Hidup, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
52
Masyarakat terbanyak mengeluhkan prosedur perijinan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
53
2. Layanan Pemda yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 12 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan lingkungan hidup oleh Pemda yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2 3
4 5
Isi laporan Penerbitan dokumen Amdal, UKL UPL, ijin lingkungan Penanganan permasalahan polusi pabrik Penyelesaian masalah kerusakan/pencemaran lingkungan Penanganan air limbah Penanganan dampak lingkungan
Jumlah 6 2 2
1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa penerbitan dokumen Amdal, UKL UPL, ijin lingkungan paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan lingkungan hidup oleh Pemda, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
54
Prosedur pemberian ijin terkait lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh pemda mendominasi keluhan masyarakat
55
3. Layanan BUMN yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan lingkungan hidup oleh BUMN yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Ganti rugi kegiatan survey seismic
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa ganti rugi kegiatan survey seismic dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan lingkungan hidup oleh BUMN, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
56
Layanan BUMN berupa survey seismic mendapat keluhan dari masyarakat
57
VII. Layanan Penanaman Modal Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 3 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait pelayanan dan perijinan untuk substansi penanaman modal dengan isi pengaduan sebagai berikut: No 1 2
Layanan yang dilaporkan Kementerian/Lembaga Perusahaan Investasi
Jumlah 2 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan kementerian/lembaga merupakan isi keluhan terkait substansi penanaman modal yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi keluhan terkait substansi penanaman modal, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
58
Layanan kementerian/lembaga mendominasi permasalahan penanaman modal yang dikeluhkan masyarakat
59
1. Layanan Kementerian/Lembaga yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 2 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan penanaman modal oleh kementerian/lembaga yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2
Isi laporan Pelanggaran komoditi berjangka Pengawasan operasionalisasi perusahaan asing
Jumlah 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan komoditi berjangka dan pengawasan perusahaan asing dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan penanaman modal oleh kementerian/lembaga, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
60
Tindak lanjut pelanggaran aturan dan pengawasan perusahaan asing dikeluhkan oleh masyarakat pengguna layanan penanaman modal
61
2. Layanan Perusahaan Investasi yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan penanaman modal oleh perusahaan investasi yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Hilangnya dana nasabah
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa pengelolaan dana nasabah dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan penanaman modal oleh perusahaan investasi, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
62
Pengelolaan dana nasabah oleh perusahaan investasi menjadi masalah yang dikeluhkan masyarakat
63
VIII. Layanan Perbankan Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 29 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait pelayanan dan perijinan untuk substansi perbankan dengan isi pengaduan sebagai berikut: No 1 2 3
Layanan yang dilaporkan Otoritas Jasa Keuangan Bank/jasa keuangan Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Bank Indonesia
Jumlah 7 19 1 2
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan bank/jasa keuangan merupakan isi keluhan terkait substansi perbankan yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi keluhan terkait substansi perbankan, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
64
Layanan perbankan oleh bank/jasa keuangan mendominasi keluhan masyarakat
65
1. Layanan Otoritas Jasa Keuangan yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 7 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2
3 4 5 6
Isi laporan Pembelaan hukum masalah warisan di bank Permohonan perlindungan atas peletakan hak tanggungan Tidak memenuhi panggilan polisi Pengaduan pelanggaran oleh bank Perselisihan hubungan industrial Pengaduan perjanjian kredit
Jumlah 1 1
1 2 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa pengaduan pelanggaran oleh bank paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan Otoritas Jasa Keuangan, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
66
Tindak lanjut pengaduan pelanggaran oleh bank mendominasi keluhan masyarakat atas layanan OJK
67
2. Layanan Bank/Jasa Keuangan yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 19 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan bank/jasa keuangan yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6
7 8
9 10 11 12 13 14 15 68
Isi laporan Proses pelaksanaan lelang Pembayaran bonus kepada nasabah Eksekusi agunan rumah dan ruko Permasalahan hukum dengan nasabah Perlakuan terhadap nasabah kredit macet Proses pelaksanaan program bantuan fasilitas likuiditas perumahan Proses pengembalian sertifikat hak milik nasabah Permohonan penundaan pelaksanaan pengosongan lelang eksekusi terhadap tanah & bangunan Permohonan pengajuan pelunasan kredit Penutupan rekening bank Pencairan deposito dan tabungan Pelanggaran tata kelola penyaluran kredit Pengembalian agunan kredit Penjualan pembiayaan kepemilikan emas Permohonan akta jual beli
Jumlah 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 2 3 1 1 1
No 16 17
Isi laporan dan sertifikat hak milik Menghilangkan jaminan kredit nasabah 1 Proses pelaksanaan lelang
Jumlah 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa tata kelola penyaluran kredit paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan bank/jasa keuangan, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
69
Pelanggaran tata kelola penyaluran kredit oleh bank/jasa keuangan terbanyak dikeluhkan oleh masyarakat
70
3.
Layanan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang dikeluhkan:
Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Penyelesaian kredit bermasalah
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
71
Penyelesaian kredit bermasalah oleh KPKNL dikeluhkan oleh masyarakat pengguna layanan perbankan
72
4. Layanan Bank Indonesia yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 2 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan Bank Indonesia yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2
Isi laporan Permohonan penghapusan kewajiban nasabah Keterbukaan informasi penggunaan dana investor di beberapa bank
Jumlah 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan Bank Indonesia dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan Bank Indonesia, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
73
Prosedur penghapusan kewajiban nasabah dan ketidakjelasan informasi menjadi layanan Bank Indonesia yang dikeluhkan masyarakat
74
IX. Layanan Perdagangan dan Industri Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 21 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait pelayanan dan perijinan untuk substansi perdagangan dan industri dengan isi pengaduan sebagai berikut: No 1 2 3 4
Layanan yang dilaporkan Pemda Pusat Perbelanjaan Kementerian/Lembaga BUMN
Jumlah 9 1 10 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan kementerian/lembaga merupakan isi keluhan terkait substansi perdagangan dan industri yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi keluhan terkait substansi perdagangan dan industri, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
75
Layanan kementerian/lembaga mendominasi permasalahan di bidang layanan perdagangan dan industri
76
1. Layanan Pemda yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 9 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perdagangan dan industri oleh Pemda yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Isi laporan Penerbitan Certificate of Origin (COO) Relokasi pasar percontohan Pedagang kaki lima ilegal Perjanjian sewa kios pasar Penerbitan surat pernyataan standar produk Kebijakan revitalisasi pasar Laporan kekerasan kepada pedagang pasar Pelanggaran undang-undang dalam hasil mediasi Pembagian kios pasar
Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa beragam layanan perdagangan dan industri oleh Pemda dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan Pemda, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
77
Layanan perdagangan dan industri yang diselenggarakan oleh pemda yang dikeluhkan masyarakat meliputi prosedur penerbitan ijin, kebijakan dan tindak lanjut pelanggaran aturan
78
2. Layanan Pusat Perbelanjaan yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan pusat perbelanjaan yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Perlakuan terhadap pelanggan
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa perlakuan pusat perbelanjaan terhadap pelanggan dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan pusat perbelanjaan, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
79
Perlakuan terhadap pelanggan menjadi layanan pusat perbelanjaan yang dikeluhkan oleh masyarakat
80
3. Layanan Kementerian/Lembaga yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 10 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perdagangan dan industri oleh kementerian/lembaga yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Keberatan atas permohonan merk Permohonan merk Penetapan pajak barang impor Pembatalan paket pekerjaan pembangunan Penerbitan perpanjangan merk Penjualan barang oleh pejabat Penyidikan tindak pidana hak cipta Impor barang Pelaksanaan lelang
Jumlah 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa permohonan merk banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan kementerian/lembaga, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
81
Layanan permohonan merk dagang oleh kementerian/lembaga terbanyak dikeluhkan oleh masyarakat pengguna layanan perdagangan dan industri
82
4. Layanan BUMN yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perdagangan dan industri oleh BUMN yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Penyelenggaraan lelang
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan lelang dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan BUMN, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
83
Layanan penyelenggaraan lelang oleh BUMN menjadi layanan perdagangan dan industri yang dikeluhkan masyarakat
84
X. Layanan Perhubungan/Infrastruktur Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 43 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait pelayanan dan perijinan untuk substansi perhubungan/infrastruktur dengan isi pengaduan sebagai berikut: No 1 2 3 4 5
Layanan yang dilaporkan Pemda Kementerian/Lembaga BUMN Kelurahan Penerbangan Swasta
Jumlah 23 12 6 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan Pemda merupakan isi keluhan terkait substansi perhubungan/infrastruktur yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi keluhan terkait substansi perhubungan/infrastruktur, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
85
Layanan pemda mendominasi keluhan masyarakat pengguna layanan perhubungan/infrastruktur
86
1. Layanan Pemda yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 23 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perhubungan/infrastruktur oleh Pemda yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
Isi laporan Penggunaan tanah untuk fasilitas umum oleh pihak swasta Reklamasi kawasan konservasi Pelayanan bis/angkutan umum Penertiban bangunan Perpanjangan kartu izin usaha perhubungan Tindak lanjut pengaduan pembangunan Penyelesaian ganti rugi pembebasan tanah Pembangunan proyek pelabuhan Penertiban terminal Penentuan status perusahaan dalam daftar hitam Pembenahan jalan dan lintas rel kereta api Penolakan pembangunan Apartemen Pengelolaan anggaran belanja pengadaan barang & jasa Penanganan jalan rusak & berdebu
Jumlah 1
1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1
87
No 15 16
17 18 19
Isi laporan Penanganan polusi pabrik Pembangunan gedung yang belum memiliki dokumen AMDAL Proses lelang aset perusahaan Penanganan proses pemulangan orang terlantar Penutupan saluran air
Jumlah 1 1
1 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa penertiban bangunan paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan Pemda, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
88
Penertiban bangunan menjadi layanan infrastruktur pemda yang dikeluhkan masyarakat
89
2. Layanan Kementerian/Lembaga yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 12 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perhubungan/infrastruktur oleh kementerian/lembaga yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12
Isi laporan Perawatan sungai Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Penerbitan ijin kapal Pemberlakuan daftar hitam perusahaan Praktek korupsi pembangunan gedung sarana pendidikan Permohonan izin penyelenggaraan kegiatan praktik berlayar Pekerjaan saluran air Penerbitan sertifikat Basis Safety Training Penanganan pengaduan proses lelang Penetapan alat transportasi sebagai barang milik negara Penanganan permasalahan ruas jalan
Jumlah 1 1 1 1 1 1
1
1 1 1 1 1
Tabel di atas menunjukkan beragam layanan perhubungan/infrastruktur oleh kementerian/lembaga dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. 90
Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan perhubungan/infrastruktur yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
91
Layanan perhubungan/infrastruktur yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga yang dikeluhkan masyarakat meliputi perawatan infrastruktur, prosedur perijinan, pekerjaan umum dan permasalahan terkait lainnya
92
3. Layanan BUMN yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 6 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perhubungan/infrastruktur oleh BUMN yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Pembangunan terminal bandara Pelayanan tiket kereta api Pelayanan kereta api Pelayanan bandara
Jumlah 1 2 2 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa pelayanan BUMN dalam bidang perhubungan dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan BUMN, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
93
Pelayanan kereta api mendominasi layanan BUMN yang dikeluhkan masyarakat pengguna layanan perhubungan
94
4. Layanan Kelurahan yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perhubungan/infrastruktur oleh kelurahan yang mengeluhkan halhal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Pungutan liar di perumahan
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa pungutan liar di lingkungan perumahan dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan kelurahan, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
95
Pungutan liar di perumahan menjadi layanan infrastruktur oleh kelurahan yang dikeluhkan masyarakat
96
5. Layanan Penerbangan Swasta yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan penerbangan swasta yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Pengembalian uang tiket pesawat kepada calon penumpang
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa permasalahan tiket pesawat dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan penerbangan swasta, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
97
Layanan tiket pesawat menjadi layanan perhubungan yang diselenggarakan penerbangan swasta yang dikeluhkan oleh masyarakat
98
XI. Layanan Perijinan (PTSP) Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 27 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait pelayanan dan perijinan untuk substansi perijinan (PTSP) dengan isi pengaduan sebagai berikut: No 1 2 3
Layanan yang dilaporkan Kementerian/Lembaga Pemda Ikatan Notaris Indonesia
Jumlah 10 16 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan Pemda merupakan isi keluhan terkait substansi perijinan (PTSP) yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi keluhan terkait substansi perijinan (PTSP), ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
99
Layanan perijinan oleh pemda mendominasi keluhan masyarakat pengguna layanan perijinan
100
1. Layanan Kementerian/Lembaga yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 10 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perijinan (PTSP) oleh kementerian/lembaga yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2 3 4
5 6
7 8 9 10
Isi laporan Perubahan data yayasan Penerbitan surat tanda registrasi sebagai dokter gigi Penjualan saham ke publik Pengurusan rekomendasi penambahan modal usaha perkebunan Penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan Penertiban izin penetapan lokasi pembangunan bandara baru Pembuatan peraturan daerah Penerbitan izin pengusahaan jasa titipan Pemutusan kontrak pembangunan tower Penerbitan surat izin mendirikan bangunan
Jumlah 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan perijinan (PTSP) oleh K/L dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan K/L, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
101
Keluhan masyarakat terhadap layanan perijinan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga meliputi prosedur penerbitan surat ijin dan layanan terkait lainnya
102
2. Layanan Pemda yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 16 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perijinan (PTSP) oleh Pemda yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Isi laporan Permohonan penggunaan teknologi sumur infuse Permohonan penjelasan tertulis atas IMB Izin lokasi perusahaan 1 Penerbitan sertifikat laik fungsi atas apartemen Izin pendirian tower Penerbitan izin pemanfaatan tanah Penerbitan IMB untuk pendirian apartemen Perizinan hotel Pendirian menara telekomunikasi Penertiban bangunan tanpa izin Izin pengeringan tanah pertanian Pengambilalihan taman di perumahan oleh pihak swasta Pengurusan izin rekomendasi penanaman modal
Jumlah 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa beragam persoalan perijinan (PTSP) yang diselenggarakan oleh Pemda dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014.
103
Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan Pemda, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
104
Keluhan masyarakat terhadap ijin pendirian tower dan hotel mendominasi keluhan atas layanan perijinan oleh pemda
105
3. Layanan Ikatan Notaris Indonesia yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perijinan (PTSP) oleh Ikatan Notaris Indonesia yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Pemberian rekomendasi perpanjangan Masa Jabatan Notaris
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan notaris dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan Ikatan Notaris Indonesia, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
106
Ijin perpanjangan masa jabatan notaris menjadi layanan Ikatan Notaris Indonesia yang dikeluhkan masyarakat
107
XII. Layanan Perikanan Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 2 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait pelayanan dan perijinan untuk substansi perikanan dengan isi pengaduan sebagai berikut: No 1 2
Layanan yang dilaporkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kelurahan
Jumlah 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kelurahan merupakan isi keluhan terkait substansi perikanan yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi keluhan terkait substansi perikanan, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
108
Masyarakat mengeluhkan layanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan layanan kelurahan yang memberikan layanan perikanan
109
1. Layanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Tindaklanjut laporan pidana karantina ikan hias
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa persoalan karantina ikan hias dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
110
Masyarakat mengeluhkan tindak lanjut laporan pelanggaran oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
111
2. Layanan Kelurahan yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perikanan oleh kelurahan yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Penyimpangan penggunaan bantuan dana bagi para nelayan
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa bantuan dana bagi nelayan dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan perikanan oleh kelurahan, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
112
Layanan kelurahan dalam menindaklanjuti laporan penyimpangan menjadi keluhan masyarakat
113
XIII. Layanan Perkebunan/Kehutanan Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 16 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait pelayanan dan perijinan untuk substansi perkebunan/kehutanan dengan isi pengaduan sebagai berikut: No 1 2 3 4
Layanan yang dilaporkan Kementerian Kehutanan BUMN Swasta Pemda
Jumlah 10 1 2 3
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan Kementerian Kehutanan merupakan isi keluhan terkait substansi perkebunan/kehutanan yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi keluhan terkait substansi perkebunan/kehutanan, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
114
Layanan Kementerian Kehutanan mendominasi keluhan masyarakat atas layanan perkebunan/kehutanan
115
1. Layanan Kementerian Kehutanan yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 10 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan Kementerian Kehutanan yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
2 3 4 5 6 7
8 9
10
Isi laporan Keputusan pencadangan lahan Hutan Tanaman Rakyat Pencabutan izin operasional Hutan Tanaman Industri Pengambilalihan tanah garapan Tindak lanjut atas permohonan pencabutan SK Penerbitan surat tugas belajar Pemberian izin pelepasan areal kelapa sawit Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pelepasan gajah ke pemukiman penduduk Pembaharuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Penertiban perubahan fungsi sebagai kawasan Hutan produksi terbatas
Jumlah 1
1 1 1 1 1 1
1 1
1
Tabel di atas menunjukkan bahwa beragam layanan Kementerian Kehutanan dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014.
116
Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan Kementerian Kehutanan, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
117
Keluhan masyarakat atas layanan kementerian kehutanan meliputi prosedur perijinan, kebijakan dan tindak lanjut laporan
118
2. Layanan BUMN yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perkebunan/kehutanan oleh BUMN yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Penguasaan lahan perkebunan
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa persoalan lahan perkebunan dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan perkebunan/kehutanan oleh BUMN, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
119
Kebijakan atas lahan perkebunan menjadi keluhan masyarakat atas layanan perkebunan/kehutanan oleh BUMN
120
3. Layanan Swasta yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 2 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perkebunan/kehutanan oleh pihak swasta yang mengeluhkan halhal sebagai berikut: No 1
2
Isi laporan Intimidasi terhadap masyarakat yang mengelola lahan negara Mediasi permasalahan penggunaan lahan eks.Transmigrasi
Jumlah 1
1
Tabel di atas menunjukkan bahwa persoalan lahan yang dikelola oleh pihak swasta dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan perkebunan/kehutanan oleh swasta, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
121
Layanan perkebunan/kehutanan oleh swasta yang dikeluhkan masyarakat meliputi kebijakan dan tindak lanjut permasalahan
122
4. Layanan Pemda yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 2 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perkebunan/kehutanan oleh Pemda yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2
Isi laporan Penyelesaian permasalahan pelaksanaan 5 % tanaman Tindak lanjut penanganan laporan terkait konverso lahan kebun
Jumlah 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa berbagai layanan perkebunan/kehutanan yang dikelola Pemda dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan perkebunan/kehutanan oleh Pemda, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
123
Tindak lanjut atas laporan pelanggaran menjadi layanan pemda yang dikeluhkan masyarakat pengguna layanan perkebunan/kehutanan
124
XIV. Layanan Pertanahan Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 214 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait pelayanan dan perijinan untuk substansi pertanahan dengan isi pengaduan sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6
Layanan yang dilaporkan BPN/Kantor Pertanahan Pemda Kementerian/Lembaga Swasta BUMN Kelurahan/Kecamatan
Jumlah 108 43 18 9 15 21
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan BPN/Kantor Pertanahan merupakan isi keluhan terkait substansi pertanahan yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi keluhan terkait substansi pertanahan, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
125
Layanan BPN/kantor pertanahan mendominasi keluhan masyarakat atas layanan pertanahan
126
1. Layanan BPN/Kantor Pertanahan yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan kelautan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2
3 4 5
6 7
8 9 10
11 12 13
Isi laporan Penerbitan/pembuatan sertifikat Permohonan pembatalan/blokir/pencabutan sertifikat Pengecekan/peninjauan ulang sertifikat Penetapan status tanah Penyelesaian kasus/sengketa/perampasan tanah Tindaklanjut permohonan pengakuan atas hak tanah Tindaklanjut atas keberatan terhadap pemberian hak guna usaha Perbedaan data luas tanah pada sertifikat Tindaklanjut permohonan informasi status lahan Permohonan penghapusan persyaratan peningkatan status hak atas tanah Penanganan proses balik nama sertifikat Penjualan dokumen tanah oleh staf Kantor Pertanahan Pembayaran ganti rugi tanah
Jumlah 40 10
3 1 13
5 1
1 1 1
1 1 2
127
No 14 15
16 17 18
19 20 21 22
23 24 25
26 27
28 29 30 31 128
Isi laporan Pengukuran/pemetaan tanah Penunjukan Surat Akta Jual Beli yang asli sebagai data pembanding Pembaharuan/perpanjangan sertifikat hak guna bangunan Penahanan sertifikat Tindak lanjut permohonan perbaikan atas kesalahan penulisan tanah Pendaftaran peralihan hak atas tanah Penerbitan surat keterangan pendaftaran tanah Peralihan hak yang diperoleh dari lelang Tindak lanjut permohonan menunjukkan warkah sertifikat Pembebasan lahan masyarakat Surat keterangan luas tanah Permohonan informasi tentang pencatatan & penjelasan tanah Pelaksanaan putusan PTUN/PN Penggabungan sertifikat sesuai dengan sita jaminan PN Pengesahan akta jual beli Pungutan dalam pemberian layanan Penerbitan SK Kanwil Pertanahan Permohonan balik nama
Jumlah 7 1
2 1 1
2 2 1 1
1 1 1
2 1
1
No
Isi laporan
Jumlah
sertifikat Tabel di atas menunjukkan bahwa penerbitan/pembuatan sertifikat tanah oleh BPN/Kantor Pertanahan dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan BPN/Kantor Pertanahan, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
129
Layanan penerbitan sertifikat mendominasi keluhan masyarakat
130
2. Layanan Pemda yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 43 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan pertanahan oleh Pemda yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Isi laporan Pembayaran/penyelesaian ganti rugi tanah Permohonan penjelasan status lahan Izin Pemanfaatan/pemakaian tanah Pengambilalihan atas tanah Pembebasan tanah Penyelesaian kasus/sengketa tanah Proses kepemilikan tanah ulayat Permasalahan distribusi lahan Penerbitan IMB Penerbitan sertifikat Penyerobotan tanah Tindak lanjut penanganan masalah pendirian bangunan Penetapan status tanah Pelaksanaan rekomendasi Ombudsman Pengembalian fungsi aset resapan air Penerbitan izin lokasi Pelanggaran kode etik IPPAT Penguasaan tanah
Jumlah 16 1 2 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
131
Tabel di atas menunjukkan bahwa pembayaran/penyelesaian ganti rugi tanah dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan pertanahan oleh Pemda ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
132
Penyelesaian ganti rugi tanah mendominasi keluhan masyarakat atas layanan pertanahan oleh pemda
133
3. Layanan Kementerian/Lembaga yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan kelautan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Isi laporan Penyelesaian kasus/sengketa tanah Penyelesaian ganti rugi tanah Klaim tanah dan bangunan Pengadaan tanah Permasalahan hak kepemilikan tanah Pengambilalihan/penguasaan tanah Pembongkaran/pengosongan tanah Penerbitan sertifikat Proses rekomendasi balik nama Menghalangi proses pengurusan sertifikat Penerbitan surat pengantar tanda bukti hak milik Pelaksanaan tata batas tanah
Jumlah 1 4 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa penyelesaian ganti rugi tanah paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan berdasarkan isi laporan untuk
134
masyarakat yang masuk layanan pertanahan oleh
Kementerian/Lembaga, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
135
Penyelesaian ganti rugi tanah mendominasi keluhan masyarakat atas layanan pertanahan oleh kementerian/lembaga
136
4. Layanan Swasta yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 9 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan pertanahan oleh pihak swasta yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2 3 4 5
Isi laporan Penyelesaian hak tanah Penyerobotan tanah/lahan Penambangan di atas tanah wakaf Penyelesaian ganti rugi Penggunaan tanah ahli waris
Jumlah 1 4 1 1 2
Tabel di atas menunjukkan bahwa persoalan penyerobotan tanah/lahan dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan pertanahan oleh swasta, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
137
Penyerobotan lahan mendominasi keluhan masyarakat atas layanan pertanahan oleh swasta
138
5. Layanan BUMN yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 15 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan pertanahan oleh BUMN yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6
Isi laporan Pembayaran/penyelesaian ganti rugi tanah Penyelesaian kasus/sengketa lahan Penertiban aset tanah Pembakaran bangunan rumah Penguasaan/penyerobotan/pengambilalihan lahan Pembagian nilai bagi hasil
Jumlah 1 3 1 1 8 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa persoalahan penguasaan/penyerobotan/pengambilalihan lahan paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan pertanahan oleh BUMN, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
139
Penyerobotan lahan mendominasi keluhan masyarakat atas layanan pertanahan oleh BUMN
140
6. Layanan Kelurahan/Kecamatan yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 21 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan pertanahan oleh kelurahan/kecamatan yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14
Isi laporan Tidak diberikan layanan letter C Penerbitan surat rekomendasi permohonan atas tanah Penerbitan surat pernyataan penggarap tanah Penyelesaian ganti rugi Permohonan fotokopi salinan akta jual beli tanah Proses legalisir akta jual beli Penyusunan PBB untuk penggabungan sertifikat Penerbitan surat keterangan waris Permohonan surat keterangan tidak sengketa Pelaksanaan Putusan PTUN Penyelesaian permasalahan pertanahan Tindaklanjut pengaduan pelaporan mengenai kerusakan rumah Pengesahan atas surat palsu untuk penerbitan sertifikat Penanganan terkait laporan penjualan tanah waris secara sepihak
Jumlah 1 1 1 2 2 1 1 2 5 1 1 1
1 1
141
Tabel di atas menunjukkan bahwa pengurusan surat keterangan tidak sengketa paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan kelurahan/kecamatan, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
142
Prosedur pemberian surat keterangan tidak sengketa mendominasi keluhan masyarakat atas layanan pertanahan oleh kelurahan/kecamatan
143
XV. Layanan Pertanian Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 2 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait pelayanan dan perijinan untuk substansi pertanian dengan isi pengaduan sebagai berikut: No 1
Layanan yang dilaporkan Pemda
Jumlah 2
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan Pemda merupakan isi keluhan terkait substansi pertanian yang dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi keluhan terkait substansi pertanian, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
144
Layanan pertanian yang dikeluhkan masyarakat adalah layanan pemda
145
1. Layanan Pemda yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 2 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan pertanian oleh Pemda yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2
Isi laporan Pemalsuan tanda tangan Penetapan anggota kelompok tani
Jumlah 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa beragam persoalan pertanian yang dikelola Pemda dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan Pemda, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
146
Masalah pelanggaran dan kebijakan menjadi layanan pertanian oleh Pemda yang dikeluhkan masyarakat
147
XVI. Layanan Telekomunikasi Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 3 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait pelayanan dan perijinan untuk substansi telekomunikasi dengan isi pengaduan sebagai berikut: No 1 2
Layanan yang dilaporkan BUMN Kementerian/Lembaga
Jumlah 2 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan BUMN merupakan isi keluhan terkait substansi telekomunikasi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi keluhan terkait substansi telekomunikasi, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
148
Layanan BUMN mendominasi keluhan masyarakat atas layanan telekomunikasi
149
1. Layanan BUMN yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 2 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan telekomunikasi oleh BUMN yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1 2
Isi laporan Pelayanan jasa pengiriman paket Pemasangan jaringan telepon
Jumlah 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan telekomunikasi oleh BUMN dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan BUMN, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
150
Prosedur layanan telekomunikasi oleh BUMN mendapat keluhan dari masyarakat
151
2. Layanan Kementerian/Lembaga yang dikeluhkan: Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan telekomunikasi oleh K/L yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: No 1
Isi laporan Pemberian izin prinsip penyelenggaraan penyiaran
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan penyiaran dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan isi laporan untuk layanan telekomunikasi oleh K/L, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
152
Prosedur pemberian ijin layanan telekomunikasi oleh kementerian/lembaga mendapat keluhan dari masyarakat
153
Infografis Data Laporan/Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis Dugaan Maladministrasi Dari 421 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perijinan dan ekonomi yang diterima pada tahun 2014 di Kantor Ombudsman RI di Jakarta terdiri dari berbagai jenis dugaan maladministrasi, yaitu: No Dugaan Maladministrasi 1 Tidak memberikan pelayanan 2 Penundaan berlarut 3 Tidak kompeten 4 Penyalahgunaan wewenang 5 Permintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa 1 Penundaan berlarut 6 Penyimpangan prosedur 7 Diskriminasi 8 Tidak patut 9 Berpihak
Jumlah 26 170 69 95 6
44 2 7 2
Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk pengaduan terkait layanan perijinan dan ekonomi, dugaan maladministrasi yang paling sering dikeluhkan adalah penundaan berlarut. Data dugaan maladministrasi untuk masing-masing substansi layanan perijinan dan ekonomi ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
154
A. Layanan Asuransi/Jaminan Sosial Dari 10 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan asuransi/jaminan sosial yang diterima pada tahun 2014 di Kantor Ombudsman RI di Jakarta terdiri dari berbagai jenis dugaan maladministrasi, yaitu: No 1 2 3 4
Dugaan Maladministrasi Tidak memberikan pelayanan Penundaan berlarut Tidak Kompeten Penyalahgunaan wewenang
Jumlah 4 4 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk pengaduan terkait layanan asuransi/jaminan sosial, dugaan maladministrasi yang paling sering dikeluhkan adalah tidak memberikan pelayanan dan penundaan berlarut. Data dugaan maladministrasi untuk layanan asuransi/jaminan sosial ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
155
156
B. Layanan Cukai/Pajak Dari 20 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan cukai/pajak yang diterima pada tahun 2014 di Kantor Ombudsman RI di Jakarta terdiri dari berbagai jenis dugaan maladministrasi, yaitu: No Dugaan Maladministrasi 1 Tidak memberikan pelayanan 2 Tidak kompeten 3 Permintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa 4 Penyimpangan prosedur 5 Penundaan berlarut 6 Penyalahgunaan wewenang
Jumlah 2 5 2 2 6 3
Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk pengaduan terkait layanan cukai/pajak, dugaan maladministrasi yang paling sering dikeluhkan adalah penundaan berlarut. Data dugaan maladministrasi untuk layanan cukai/pajak ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
157
Dugaan maladministrasi pelayanan cukai/pajak didominasi oleh penundaan berlarut
158
C. Layanan Energi/Sumber Daya Alam Dari 5 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan energi/sumber daya alam yang diterima pada tahun 2014 di Kantor Ombudsman RI di Jakarta terdiri dari berbagai jenis dugaan maladministrasi, yaitu: No Dugaan Maladministrasi 1 Penyalahgunaan wewenang 2 Penyimpangan prosedur 3 Tidak Kompeten
Jumlah 3 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk pengaduan terkait layanan energi/sumber daya alam, dugaan maladministrasi yang paling sering dikeluhkan adalah penyalahgunaan wewenang. Data dugaan maladministrasi untuk layanan energi/sumber daya alam ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
159
Dugaan maladministrasi pelayanan energi/sumber daya alam didominasi oleh penyalahgunaan wewenang
160
D. Layanan Imigrasi Dari 8 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan imigrasi yang diterima pada tahun 2014 di Kantor Ombudsman RI di Jakarta terdiri dari berbagai jenis dugaan maladministrasi, yaitu: No Dugaan Maladministrasi 1 Tidak kompeten 2 Penundaan berlarut 3 Penyimpangan prosedur
Jumlah 3 4 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk pengaduan terkait layanan imigrasi, dugaan maladministrasi yang paling sering dikeluhkan adalah penundaan berlarut. Data dugaan maladministrasi untuk layanan imigrasi ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
161
Dugaan maladministrasi pelayanan imigrasi didominasi oleh penundaan berlarut
162
E. Layanan Kelautan Dari 1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan kelautan yang diterima pada tahun 2014 di Kantor Ombudsman RI di Jakarta terdiri dari berbagai jenis dugaan maladministrasi, yaitu: No 1
Dugaan Maladministrasi Penundaan berlarut
Jumlah 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk pengaduan terkait layanan kelautan, dugaan maladministrasi yang dikeluhkan adalah penundaan berlarut. Data dugaan maladministrasi untuk layanan kelautan ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
163
Dugaan maladministrasi pelayanan kelautan didominasi oleh penundaan berlarut
164
F. Layanan Lingkungan Hidup Dari 17 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan lingkungan hidup yang diterima pada tahun 2014 di Kantor Ombudsman RI di Jakarta terdiri dari berbagai jenis dugaan maladministrasi, yaitu: No 1 2 3 4
Dugaan Maladministrasi Tidak memberikan pelayanan Penundaan berlarut Penyimpangan prosedur Tidak kompeten
Jumlah 1 8 5 3
Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk pengaduan terkait layanan lingkungan hidup, dugaan maladministrasi yang paling sering dikeluhkan adalah penundaan berlarut. Data dugaan maladministrasi untuk layanan lingkungan hidup ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
165
Dugaan maladministrasi pelayanan lingkungan hidup didominasi oleh penundaan berlarut
166
G. Layanan Penanaman Modal Dari 3 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan penanaman modal yang diterima pada tahun 2014 di Kantor Ombudsman RI di Jakarta terdiri dari berbagai jenis dugaan maladministrasi, yaitu: No Dugaan Maladministrasi 1 Tidak kompeten 2 Penundaan berlarut
Jumlah 2 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk pengaduan terkait layanan penanaman modal, dugaan maladministrasi yang paling sering dikeluhkan adalah tidak kompeten. Data dugaan maladministrasi untuk layanan penanaman modal ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
167
Dugaan maladministrasi pelayanan penanaman modal didominasi oleh tidak kompeten
168
H. Layanan Perbankan Dari 29 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perbankan yang diterima pada tahun 2014 di Kantor Ombudsman RI di Jakarta terdiri dari berbagai jenis dugaan maladministrasi, yaitu: No 1 2 3 4 5
Dugaan Maladministrasi Penundaan berlarut Penyalahgunaan wewenang Penyimpangan prosedur Tidak kompeten Tidak memberikan pelayanan
Jumlah 10 8 4 5 2
Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk pengaduan terkait layanan perbankan, dugaan maladministrasi yang paling sering dikeluhkan adalah penundaan berlarut. Data dugaan maladministrasi untuk layanan perbankan ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
169
Dugaan maladministrasi pelayanan perbankan didominasi oleh penundaan berlarut
170
I. Layanan Perdagangan dan Industri Dari 21 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perdagangan dan industri yang diterima pada tahun 2014 di Kantor Ombudsman RI di Jakarta terdiri dari berbagai jenis dugaan maladministrasi, yaitu: No 1 2 3 4 5 6 7
Dugaan Maladministrasi Penyalahgunaan wewenang Tidak kompeten Tidak memberikan pelayanan Penundaan berlarut Diskriminasi Penyimpangan prosedur Tidak patut
Jumlah 4 2 3 7 1 3 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk pengaduan terkait layanan perdagangan dan industri, dugaan maladministrasi yang paling sering dikeluhkan adalah penundaan berlarut. Data dugaan maladministrasi untuk layanan perdagangan dan industri ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
171
Dugaan maladministrasi pelayanan perdagangan dan industri didominasi oleh penundaan berlarut
172
J. Layanan Perhubungan/Infrastruktur Dari 43 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perhubungan/infrastruktur yang diterima pada tahun 2014 di Kantor Ombudsman RI di Jakarta terdiri dari berbagai jenis dugaan maladministrasi, yaitu: No 1 2 3 4 5 6 7 8
Dugaan Maladministrasi Tidak kompeten Penyimpangan prosedur Penyalahgunaan wewenang Tidak patut Penundaan berlarut Permintaan imbalan uang, barang dan jasa Tidak memberikan pelayanan Diskriminasi
Jumlah 12 5 8 2 10 1 4 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk pengaduan terkait layanan perhubungan/infrastruktur, dugaan maladministrasi yang paling sering dikeluhkan adalah tidak kompeten. Data dugaan maladministrasi untuk layanan perhubungan/infrastruktur ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
173
Dugaan maladministrasi pelayanan perhubungan/infrastruktur didominasi oleh ketidakkompetenan petugas
174
K. Layanan Perijinan (PTSP) Dari 27 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perijinan (PTSP) yang diterima pada tahun 2014 di Kantor Ombudsman RI di Jakarta terdiri dari berbagai jenis dugaan maladministrasi, yaitu: No 1 2 3 4 5 6
Dugaan Maladministrasi Penyalahgunaan wewenang Penundaan berlarut Tidak memberikan pelayanan Penyimpangan prosedur Tidak kompeten Permintaan imbalan uang, barang dan jasa
Jumlah 5 8 2 5 6 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk pengaduan terkait layanan perijinan (PTSP), dugaan maladministrasi yang paling sering dikeluhkan adalah penundaan berlarut. Data dugaan maladministrasi untuk layanan perijinan (PTSP) ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
175
Dugaan maladministrasi pelayanan perijinan (PTSP) didominasi oleh penundaan berlarut
176
L. Layanan Perikanan Dari 2 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perikanan yang diterima pada tahun 2014 di Kantor Ombudsman RI di Jakarta terdiri dari berbagai jenis dugaan maladministrasi, yaitu: No Dugaan Maladministrasi 1 Tidak patut 2 Tidak memberikan pelayanan
Jumlah 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk pengaduan terkait layanan perikanan, dugaan maladministrasi yang paling sering dikeluhkan adalah tidak patut dan tidak memberikan pelayanan. Data dugaan maladministrasi untuk layanan perikanan ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
177
Dugaan maladministrasi pelayanan perikanan didominasi oleh tidak patut dan tidak memberikan pelayanan
178
M. Layanan Perkebunan/Kehutanan Dari 16 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan perkebunan/kehutanan yang diterima pada tahun 2014 di Kantor Ombudsman RI di Jakarta terdiri dari berbagai jenis dugaan maladministrasi, yaitu: No 1 2 3 4 5
Dugaan Maladministrasi Tidak memberikan pelayanan Penyalahgunaan wewenang Penundaan berlarut Tidak patut Tidak kompeten
Jumlah 2 5 7 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk pengaduan terkait layanan perkebunan/kehutanan, dugaan maladministrasi yang paling sering dikeluhkan adalah penundaan berlarut. Data dugaan maladministrasi untuk layanan perkebunan/kehutanan ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
179
Dugaan maladministrasi pelayanan perkebunan/kehutanan didominasi oleh penundaan berlarut
180
N. Layanan Pertanahan Dari 214 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan pertanahan yang diterima pada tahun 2014 di Kantor Ombudsman RI di Jakarta terdiri dari berbagai jenis dugaan maladministrasi, yaitu: No Dugaan Maladministrasi 1 Penyalahgunaan wewenang 2 Penundaan berlarut 3 Permintaan imbalan uang, barang dan jasa 4 Tidak kompeten 5 Penyimpangan prosedur 6 Tidak memberikan pelayanan 7 Tidak patut 8 Berpihak
Jumlah 58 103 2 27 16 5 2 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk pengaduan terkait layanan pertanahan, dugaan maladministrasi yang paling sering dikeluhkan adalah penundaan berlarut. Data dugaan maladministrasi untuk layanan pertanahan ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
181
Dugaan maladministrasi pelayanan pertanahan didominasi oleh penundaan berlarut
182
O. Layanan Pertanian Dari 2 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan pertanian yang diterima pada tahun 2014 di Kantor Ombudsman RI di Jakarta terdiri dari berbagai jenis dugaan maladministrasi, yaitu: No Dugaan Maladministrasi 1 Penyimpangan prosedur 2 Tidak kompeten
Jumlah 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk pengaduan terkait layanan pertanian, dugaan maladministrasi yang dikeluhkan adalah penyimpangan prosedur dan tidak kompeten. Data dugaan maladministrasi untuk layanan pertanian ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
183
Dugaan maladministrasi pelayanan pertanian didominasi oleh penyimpangan prosedur dan ketidakkompetenan petugas
184
P. Layanan Telekomunikasi Dari 3 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan telekomunikasi yang diterima pada tahun 2014 di Kantor Ombudsman RI di Jakarta terdiri dari berbagai jenis dugaan maladministrasi, yaitu: No Dugaan Maladministrasi 1 Penundaan berlarut 2 Berpihak 3 Penyimpangan prosedur
Jumlah 1 1 1
Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk pengaduan terkait layanan telekomunikasi, dugaan maladministrasi yang dikeluhkan adalah penundaan berlarut, berpihak dan penyimpangan prosedur. Data dugaan maladministrasi untuk layanan telekomunikasi ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
185
Dugaan maladministrasi pelayanan telekomunikasi meliputi penundaan berlarut, berpihak dan penyimpangan prosedur
186
Infografis Data Penutupan Laporan/Pengaduan Masyarakat Dari 421 laporan/pengaduan atas pelayanan perijinan dan ekonomi yang diterima di kantor Ombudsman RI di Jakarta tahun 2014, yang telah ditutup melalui Berita Acara Penutupan Laporan adalah sebanyak 50 laporan terdiri dari: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Layanan yang ditutup Asuransi/jaminan sosial Energi/sumber daya alam Imigrasi Lingkungan hidup Perbankan Perdagangan dan industri Perhubungan/infrastruktur Perijinan (PTSP) Perikanan Perkebunan/kehutanan Pertanahan Pertanian
Jumlah 1 1 1 3 1 5 13 3 1 3 17 1
Mekanisme penutupan laporan untuk 50 laporan terkait maladministrasi pelayanan kebutuhan dasar sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8
Mekanisme Penutupan Laporan Bukan kewenangan Klarifikasi tertulis Klarifikasi lisan Tidak ditemukan maladministrasi Tidak melengkapi data Pelimpahan/diteruskan Investigasi lapangan Permintaan pelapor
Jumlah 21 5 3 7 5 1 4 1
187
9
Saran
3
Data mekanisme penutupan laporan untuk masing-masing substansi layanan kebutuhan dasar ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
188
Laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan pertanahan mendominasi Berita Acara Penutupan Laporan
189
A. Layanan Asuransi/Jaminan Sosial Dari 10 laporan/pengaduan atas layanan asuransi/jaminan sosial yang diterima di kantor Ombudsman RI di Jakarta tahun 2014, yang telah ditutup melalui Berita Acara Penutupan Laporan adalah sebanyak 1 laporan terdiri dari: No 1
Mekanisme Penutupan Laporan Bukan kewenangan
Jumlah 1
Data mekanisme penutupan laporan untuk substansi layanan asuransi/jaminan sosial ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
190
Laporan dugaan maladministrasi pelayanan asuransi/jaminan sosial ditutup karena substansi yang dilaporkan bukan menjadi kewenangan Ombudsman RI
191
B. Layanan Energi/Sumber Daya Alam Dari 5 laporan/pengaduan atas layanan energi/sumber daya alam yang diterima di kantor Ombudsman RI di Jakarta tahun 2014, yang telah ditutup melalui Berita Acara Penutupan Laporan adalah sebanyak 1 laporan terdiri dari: No 1
Mekanisme Penutupan Laporan Bukan kewenangan
Jumlah 1
Data mekanisme penutupan laporan untuk substansi layanan energi/sumber daya alam ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
192
Laporan dugaan maladministrasi pelayanan energi/sumber daya alam ditutup karena substansi yang dilaporkan bukan menjadi kewenangan Ombudsman RI
193
C. Layanan Imigrasi Dari 8 laporan/pengaduan atas layanan imigrasi yang diterima di kantor Ombudsman RI di Jakarta tahun 2014, yang telah ditutup melalui Berita Acara Penutupan Laporan adalah sebanyak 1 laporan terdiri dari: No 1
Mekanisme Penutupan Laporan Klarifikasi tertulis
Jumlah 1
Data mekanisme penutupan laporan untuk substansi layanan imigrasi ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
194
Laporan dugaan maladministrasi pelayanan imigrasi ditutup melalui klarifikasi tertulis
195
D. Layanan Lingkungan Hidup Dari 17 laporan/pengaduan atas layanan lingkungan hidup yang diterima di kantor Ombudsman RI di Jakarta tahun 2014, yang telah ditutup melalui Berita Acara Penutupan Laporan adalah sebanyak 3 laporan terdiri dari: No 1 2 3
Mekanisme Penutupan Laporan Saran Klarifikasi lisan Tidak melengkapi data
Jumlah 1 1 1
Data mekanisme penutupan laporan untuk substansi layanan lingkungan hidup ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
196
Laporan dugaan maladministrasi pelayanan lingkungan hidup ditutup melalui saran, klarifikasi lisan dan tidak melengkapi data
197
E. Layanan Perbankan Dari 29 laporan/pengaduan atas layanan perbankan yang diterima di kantor Ombudsman RI di Jakarta tahun 2014, yang telah ditutup melalui Berita Acara Penutupan Laporan adalah sebanyak 1 laporan terdiri dari: No 1
Mekanisme Penutupan Laporan Saran
Jumlah 1
Data mekanisme penutupan laporan untuk substansi layanan perbankan ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
198
Laporan dugaan maladministrasi pelayanan perbankan ditutup melalui saran
199
F. Layanan Perdagangan dan Industri Dari 21 laporan/pengaduan atas layanan perdagangan dan industri yang diterima di kantor Ombudsman RI di Jakarta tahun 2014, yang telah ditutup melalui Berita Acara Penutupan Laporan adalah sebanyak 5 laporan terdiri dari: No 1 2 3 4 5
Mekanisme Penutupan Laporan Bukan kewenangan Permintaan pelapor Tidak melengkapi data Pelimpahan/diteruskan Investigasi lapangan
Jumlah 1 1 1 1 1
Data mekanisme penutupan laporan untuk substansi layanan perdagangan dan industri ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
200
Laporan dugaan maladministrasi pelayanan perdagangan dan industri ditutup karena bukan wewenang, permintaan pelapor, tidak melengkapi data, pelimpahan/diteruskan, dan investigasi lapangan
201
G. Layanan Perhubungan/Infrastruktur Dari 43 laporan/pengaduan atas layanan perhubungan/infrastruktur yang diterima di kantor Ombudsman RI di Jakarta tahun 2014, yang telah ditutup melalui Berita Acara Penutupan Laporan adalah sebanyak 13 laporan terdiri dari: No 1 2 3 4 5 6
Mekanisme Penutupan Laporan Bukan kewenangan Tidak melengkapi data Investigasi lapangan Tidak ditemukan maladministrasi Klarifikasi tertulis Klarifikasi lisan
Jumlah 3 2 2 3 2 1
Data mekanisme penutupan laporan untuk substansi layanan perhubungan/infrastruktur ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
202
Laporan dugaan maladministrasi pelayanan perhubungan/infrastruktur ditutup karena bukan wewenang, tidak melengkapi data, investigasi lapangan, tidak ditemukan maladministrasi, klarifikasi tertulis, dan klarifikasi lisan
203
H. Layanan Perijinan (PTSP) Dari 27 laporan/pengaduan atas layanan perijinan (PTSP) yang diterima di kantor Ombudsman RI di Jakarta tahun 2014, yang telah ditutup melalui Berita Acara Penutupan Laporan adalah sebanyak 3 laporan terdiri dari: No 1 2
Mekanisme Penutupan Laporan Tidak ditemukan maladministrasi Klarifikasi tertulis
Jumlah 2 1
Data mekanisme penutupan laporan untuk substansi layanan perijinan (PTSP) ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
204
Laporan dugaan maladministrasi pelayanan perijinan (PTSP) ditutup karena 2 tidak ditemukan maladministrasi dan klarifikasi tertulis
205
I. Layanan Perikanan Dari 2 laporan/pengaduan atas layanan perikanan yang diterima di kantor Ombudsman RI di Jakarta tahun 2014, yang telah ditutup melalui Berita Acara Penutupan Laporan adalah sebanyak 1 laporan terdiri dari: No 1
Mekanisme Penutupan Laporan Bukan kewenangan
Jumlah 1
Data mekanisme penutupan laporan untuk substansi layanan perikanan ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
206
Laporan dugaan maladministrasi pelayanan perikanan ditutup karena bukan wewenang
207
J. Layanan Perkebunan/Kehutanan Dari 16 laporan/pengaduan atas layanan perkebunan/kehutanan yang diterima di kantor Ombudsman RI di Jakarta tahun 2014, yang telah ditutup melalui Berita Acara Penutupan Laporan adalah sebanyak 3 laporan terdiri dari: No 1
Mekanisme Penutupan Laporan Bukan kewenangan
Jumlah 3
Data mekanisme penutupan laporan untuk substansi layanan perkebunan/kehutanan ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
208
Laporan dugaan maladministrasi pelayanan perkebunan/kehutanan ditutup karena bukan wewenang
209
K. Layanan Pertanahan Dari 214 laporan/pengaduan atas layanan pertanahan yang diterima di kantor Ombudsman RI di Jakarta tahun 2014, yang telah ditutup melalui Berita Acara Penutupan Laporan adalah sebanyak 17 laporan terdiri dari: No 1 2 3 4 5 6 7
Mekanisme Penutupan Laporan Bukan kewenangan Tidak melengkapi data Tidak ditemukan maladministrasi Investigasi lapangan Klarifikasi tertulis Klarifikasi lisan Saran
Jumlah 10 1 2 1 1 1 1
Data mekanisme penutupan laporan untuk substansi layanan pertanahan ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
210
Laporan dugaan maladministrasi pelayanan pertanahan ditutup karena bukan wewenang, tidak melengkapi data, tidak ditemukan maladministrasi, investigasi lapangan, klarifikasi lisan, klarifikasi tertulis, dan saran
211
L. Layanan Pertanian Dari 2 laporan/pengaduan atas layanan pertanian yang diterima di kantor Ombudsman RI di Jakarta tahun 2014, yang telah ditutup melalui Berita Acara Penutupan Laporan adalah sebanyak 1 laporan terdiri dari: No 1
Mekanisme Penutupan Laporan Bukan kewenangan
Jumlah 1
Data mekanisme penutupan laporan untuk substansi layanan pertanian ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
212
Laporan dugaan maladministrasi pelayanan pertanian ditutup karena bukan wewenang
213
Infografis Maladministrasi Pelayanan Perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Sepanjang tahun 2014, Perwakilan Ombudsman RI yang tersebar di 32 provinsi telah menerima 1.472 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Substansi Asuransi/jaminan sosial Cukai/pajak Energi/sumber daya alam Imigrasi Kelautan Lingkungan hidup Penanaman modal Perbankan Perdagangan dan industri Perhubungan/infrastruktur Perijinan (PTSP) Perikanan Perkebunan/kehutanan Pertanahan Pertanian Telekomunikasi
Jumlah 68 50 42 22 9 50 26 82 57 224 186 0 29 577 14 36
Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Perwakilan Ombudsman RI di 32 Provinsi pada tahun 2014.
214
Berikut data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk ke masing-masing Perwakilan Ombudsman RI berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi.
215
1. Kantor Perwakilan Aceh Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Aceh telah menerima 46 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 1 2 Cukai/pajak 1 3 Energi/sumber daya alam 4 4 Imigrasi 2 5 Lingkungan hidup 2 6 Perdagangan dan industri 5 7 Perhubungan/infrastruktur 6 8 Perijinan (PTSP) 8 9 Perkebunan/kehutanan 1 10 Pertanahan 15 11 Telekomunikasi 1 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Aceh pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Aceh, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
216
217
2. Kantor Perwakilan Sumatera Utara Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Sumatera Utara telah menerima 35 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Lingkungan hidup 3 2 Perdagangan dan industri 1 3 Perhubungan/infrastruktur 4 4 Perijinan (PTSP) 6 5 Pertanahan 20 6 Pertanian 1 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Sumatera Utara pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Sumatera Utara, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
218
219
3. Kantor Perwakilan Sumatera Barat Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Sumatera Barat telah menerima 62 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 3 2 Cukai/pajak 5 3 Energi/sumber daya alam 2 4 Imigrasi 1 5 Lingkungan hidup 2 6 Perbankan 4 7 Perdagangan dan industri 3 8 Perhubungan/infrastruktur 14 9 Perijinan (PTSP) 5 10 Pertanahan 21 11 Pertanian 2 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Sumatera Barat pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Sumatera Barat, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
220
221
4. Kantor Perwakilan Jambi Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Jambi telah menerima 28 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Cukai/pajak 2 2 Imigrasi 1 3 Lingkungan hidup 1 4 Perbankan 1 5 Perdagangan dan industri 1 6 Perhubungan/infrastruktur 3 7 Perijinan (PTSP) 3 8 Perkebunan/kehutanan 1 9 Pertanahan 10 10 Pertanian 1 11 Telekomunikasi 3 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Jambi pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Jambi, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
222
223
5. Kantor Perwakilan Riau Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Riau telah menerima 97 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Cukai/pajak 7 2 Energi/sumber daya alam 1 3 Lingkungan hidup 1 4 Perbankan 3 5 Perhubungan/infrastruktur 1 6 Perijinan (PTSP) 3 7 Pertanahan 80 8 Pertanian 1 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Riau pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Riau, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
224
225
6. Kantor Perwakilan Sumatera Selatan
Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Sumatera Selatan telah menerima 31 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 4 2 Cukai/pajak 2 3 Energi/sumber daya alam 1 4 Imigrasi 1 5 Lingkungan hidup 1 6 Penanaman modal 1 7 Perdagangan dan industri 1 8 Perhubungan/infrastruktur 5 9 Perijinan (PTSP) 2 10 Perkebunan/kehutanan 2 11 Pertanahan 11 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Sumatera Selatan pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Sumatera Selatan, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
226
227
7. Kantor Perwakilan Lampung Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Lampung telah menerima 40 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 4 2 Cukai/pajak 1 3 Imigrasi 1 4 Lingkungan hidup 3 5 Perbankan 1 6 Perdagangan dan industri 1 7 Perhubungan/infrastruktur 8 8 Perijinan (PTSP) 5 9 Perkebunan/kehutanan 1 10 Pertanahan 8 11 Pertanian 1 12 Telekomunikasi 6 Tabel di atas perhubungan/infrastruktur perijinan dan ekonomi masyarakat yang datang tahun 2014.
menunjukkan bahwa substansi dan pertanahan merupakan layanan yang paling banyak dilaporkan oleh ke Kantor Perwakilan Lampung pada
Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Lampung, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
228
229
8. Kantor Perwakilan Bengkulu Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Bengkulu telah menerima 41 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Cukai/pajak 2 2 Penanaman modal 2 3 Perdagangan dan industri 2 4 Perhubungan/infrastruktur 8 5 Perijinan (PTSP) 11 6 Pertanahan 13 7 Telekomunikasi 3 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Bengkulu pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Bengkulu, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
230
231
9. Kantor Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Kepulauan Babel telah menerima 29 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Lingkungan hidup 1 2 Perbankan 2 3 Perdagangan dan industri 2 4 Perhubungan/infrastruktur 2 5 Perijinan (PTSP) 12 6 Perkebunan/kehutanan 1 7 Pertanahan 9 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi perijinan (PTSP) merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Kepulauan Babel pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Kepulauan Babel, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
232
233
10. Kantor Perwakilan Kepulauan Riau Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Kepulauan Riau telah menerima 73 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 3 2 Cukai/pajak 1 3 Energi/sumber daya alam 5 4 Imigrasi 1 5 Kelautan 4 6 Lingkungan hidup 9 7 Penanaman modal 2 8 Perbankan 4 9 Perdagangan dan industri 2 10 Perhubungan/infrastruktur 26 11 Perijinan (PTSP) 11 12 Pertanahan 5 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi perhubungan/infrastruktur merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Kepulauan Riau pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Kepulauan Riau, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
234
235
11. Kantor Perwakilan DI Yogyakarta Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan DI Yogyakarta telah menerima 58 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 4 2 Energi/sumber daya alam 5 3 Imigrasi 1 4 Kelautan 1 5 Penanaman modal 4 6 Perbankan 8 7 Perdagangan dan industri 6 8 Perhubungan/infrastruktur 4 9 Perijinan (PTSP) 12 10 Pertanahan 12 11 Telekomunikasi 1 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi perijinan (PTSP) dan pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan DI Yogyakarta pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan DI Yogyakarta, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
236
237
12. Kantor Perwakilan Jawa Barat Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Jawa Barat telah menerima 35 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 1 2 Cukai/pajak 1 3 Energi/sumber daya alam 1 4 Imigrasi 2 6 Lingkungan hidup 4 7 Penanaman modal 1 9 Perdagangan dan industri 2 10 Perhubungan/infrastruktur 1 11 Perijinan (PTSP) 4 14 Pertanahan 17 15 Pertanian 1 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Jawa Barat pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Jawa Barat, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
238
239
13. Kantor Perwakilan Jawa Tengah Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Jawa Tengah telah menerima 54 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 5 2 Imigrasi 1 3 Penanaman modal 1 4 Perbankan 5 5 Perhubungan/infrastruktur 2 6 Perijinan (PTSP) 21 7 Pertanahan 18 8 Telekomunikasi 1 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi perijinan (PTSP) merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Jawa Tengah pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Jawa Tengah, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
240
241
14. Kantor Perwakilan Jawa Timur Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Jawa Timur telah menerima 128 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 3 2 Cukai/pajak 3 3 Energi/sumber daya alam 1 4 Imigrasi 2 5 Lingkungan hidup 1 6 Perbankan 5 7 Perdagangan dan industri 3 8 Perhubungan/infrastruktur 5 9 Perijinan (PTSP) 30 10 Pertanahan 74 11 Telekomunikasi 1 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Jawa Timur pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Jawa Timur, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
242
243
15. Kantor Perwakilan Banten Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Banten telah menerima 22 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Cukai/pajak 1 2 Energi/sumber daya alam 1 3 Lingkungan hidup 1 4 Perhubungan/infrastruktur 5 5 Perijinan (PTSP) 3 6 Pertanahan 10 7 Telekomunikasi 1 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Banten pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Banten, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
244
245
16. Kantor Perwakilan Bali Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Bali telah menerima 55 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 4 2 Cukai/pajak 2 3 Imigrasi 2 4 Lingkungan hidup 4 5 Perbankan 1 6 Perdagangan dan industri 1 7 Perhubungan/infrastruktur 7 8 Perijinan (PTSP) 8 9 Perkebunan/kehutanan 1 10 Pertanahan 22 11 Telekomunikasi 3 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Bali pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Bali, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
246
247
17. Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Barat Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan NTB telah menerima 67 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 3 2 Cukai/pajak 2 3 Energi/sumber daya alam 1 4 Imigrasi 2 5 Kelautan 1 6 Penanaman modal 2 7 Perbankan 7 8 Perdagangan dan industri 1 9 Perhubungan/infrastruktur 5 10 Perijinan (PTSP) 5 11 Perkebunan/kehutanan 1 12 Pertanahan 37 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan NTB pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan NTB, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
248
249
18. Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan NTT telah menerima 52 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 2 2 Cukai/pajak 5 3 Energi/sumber daya alam 1 4 Imigrasi 1 5 Lingkungan hidup 4 6 Penanaman modal 2 7 Perbankan 2 8 Perdagangan dan industri 4 9 Perhubungan/infrastruktur 11 10 Perkebunan/kehutanan 3 11 Pertanahan 16 12 Telekomunikasi 1 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan NTT pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan NTT, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
250
251
19. Kantor Perwakilan Kalimantan Barat Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Kalimantan Barat telah menerima 97 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 9 2 Lingkungan hidup 1 3 Perbankan 1 4 Perdagangan dan industri 8 5 Perhubungan/infrastruktur 19 6 Perijinan (PTSP) 5 7 Perkebunan/kehutanan 13 8 Pertanahan 37 9 Telekomunikasi 4 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Kalimantan Barat pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Kalimantan Barat, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
252
253
20. Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan telah menerima 27 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Lingkungan hidup 2 2 Perbankan 1 3 Perhubungan/infrastruktur 3 4 Perijinan (PTSP) 4 5 Perkebunan/kehutanan 1 6 Pertanahan 15 7 Pertanian 1 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
254
255
21. Kantor Perwakilan Kalimantan Timur Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Kalimantan Timur telah menerima 28 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 1 2 Cukai/pajak 1 3 Energi/sumber daya alam 2 4 Imigrasi 1 5 Penanaman modal 1 6 Perhubungan/infrastruktur 3 7 Perijinan (PTSP) 4 8 Pertanahan 14 9 Telekomunikasi 1 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Kalimantan Timur pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Kalimantan Timur, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
256
257
22. Kantor Perwakilan Kalimantan Tengah Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Kalimantan Tengah telah menerima 53 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Penanaman modal 1 2 Perbankan 2 3 Perhubungan/infrastruktur 42 4 Perijinan (PTSP) 2 5 Pertanahan 6 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi perhubungan/infrastruktur merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Kalimantan Tengah pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Kalimantan Tengah, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
258
259
23. Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan telah menerima 83 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 8 2 Imigrasi 1 3 Lingkungan hidup 1 4 Penanaman modal 1 5 Perbankan 12 6 Perdagangan dan industri 4 7 Perhubungan/infrastruktur 4 8 Perijinan (PTSP) 13 9 Pertanahan 37 10 Pertanian 1 11 Telekomunikasi 1 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
260
261
24. Kantor Perwakilan Sulawesi Utara Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Sulawesi Utara telah menerima 66 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 1 2 Cukai/pajak 9 3 Energi/sumber daya alam 6 4 Kelautan 2 5 Lingkungan hidup 1 6 Penanaman modal 1 7 Perbankan 7 8 Perdagangan dan industri 2 9 Perhubungan/infrastruktur 4 10 Perijinan (PTSP) 2 11 Pertanahan 27 12 Telekomunikasi 4 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Sulawesi Utara pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Sulawesi Utara, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
262
263
25. Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah telah menerima 22 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 1 2 Cukai/pajak 1 3 Energi/sumber daya alam 3 4 Kelautan 1 5 Penanaman modal 1 6 Perbankan 4 7 Perdagangan dan industri 1 8 Perijinan (PTSP) 5 9 Pertanahan 5 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi perijinan (PTSP) dan pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
264
265
26. Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara telah menerima 55 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 1 2 Cukai/pajak 1 3 Energi/sumber daya alam 1 4 Imigrasi 1 5 Lingkungan hidup 3 6 Perbankan 6 7 Perdagangan dan industri 7 8 Perhubungan/infrastruktur 11 9 Perijinan (PTSP) 2 10 Perkebunan/kehutanan 5 11 Pertanahan 16 12 Pertanian 1 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
266
267
27. Kantor Perwakilan Gorontalo Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Gorontalo telah menerima 41 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 7 2 Energi/sumber daya alam 3 3 Perbankan 2 4 Perdagangan dan industri 2 5 Perhubungan/infrastruktur 2 6 Perijinan (PTSP) 1 7 Pertanahan 21 8 Telekomunikasi 3 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Gorontalo pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Gorontalo, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
268
269
28. Kantor Perwakilan Sulawesi Barat Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Sulawesi Barat telah menerima 45 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 3 2 Energi/sumber daya alam 3 3 Lingkungan hidup 4 4 Penanaman modal 2 5 Perbankan 7 6 Perhubungan/infrastruktur 14 7 Pertanahan 8 8 Pertanian 3 9 Telekomunikasi 1 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi perhubungan/infrastruktur merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Sulawesi Barat pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Sulawesi Barat, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
270
271
29. Kantor Perwakilan Maluku Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Maluku telah menerima 28 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 1 2 Energi/sumber daya alam 1 3 Imigrasi 2 4 Lingkungan hidup 2 5 Penanaman modal 4 6 Perbankan 1 7 Pertanahan 17 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Maluku pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Maluku, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
272
273
30. Kantor Perwakilan Papua Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Papua telah menerima 41 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Cukai/pajak 2 2 Imigrasi 1 3 Penanaman modal 1 4 Perbankan 1 5 Perdagangan dan industri 1 6 Perhubungan/infrastruktur 6 7 Perijinan (PTSP) 1 8 Perkebunan/kehutanan 2 9 Pertanahan 25 10 Telekomunikasi 1 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Papua pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Papua, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
274
275
31. Kantor Perwakilan Maluku Utara Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Maluku Utara telah menerima 11 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Cukai/pajak 2 2 Lingkungan hidup 1 3 Perbankan 1 4 Perdagangan dan industri 1 5 Perhubungan/infrastruktur 1 6 Pertanahan 5 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Maluku Utara pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Maluku Utara, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
276
277
32. Kantor Perwakilan Papua Barat Sepanjang tahun 2014, Kantor Perwakilan Papua Barat telah menerima 10 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan substansi terdiri dari: No Substansi Jumlah 1 Asuransi/jaminan sosial 1 2 Perbankan 1 3 Perhubungan/infrastruktur 6 4 Perijinan (PTSP) 1 5 Pertanian 1 Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi perhubungan/infrastruktur merupakan layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Kantor Perwakilan Papua Barat pada tahun 2014. Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan ekonomi di Kantor Perwakilan Papua Barat, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut.
278
279
Kutipan Pemangku Kepentingan
Direktur Utama Perusahaan Asuransi Milik Negara PT Askrindo (Persero): “Perusahaan harus berubah untuk menghadapi tantangan pada masa yang akan datang, termasuk MEA. Kemampuan perusahaan dalam mengikuti denyut perubahan menjadi salah satu langkah keunggulan. Bila perusahaan asuransi, tidak segera melakukan perubahan bukan mustahil organisasi tidak mampu bersaing.”
280
Menteri Keuangan: “Salah satu target pemerintah di 2015 adalah fokus pada tax collection dan administration. Terlebih saat ini banyak masyarakat yang melakukan penggelapan pajak sehingga pemasukan negara berkurang. Kalau ada pelayanan yang tidak pas, silakan beritahu saya. Apalagi kalau ada aparat Bea Cukai dan Pajak yang masih nakal. Diharapkan dengan sistem perpajakan yang baik, maka pertumbuhan ekonomi juga bisa lebih baik. Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai akan terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar penegakan hukum mengenai perpajakan dan bea cukai menjadi pasti.”
281
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM): “Menegaskan segera mengambil langkah untuk menghadapi pemain gas bumi nakal guna membuka peluang investasi bagi pelaku usaha lain yang serius di sektor tersebut. Ini mau dibereskan, sedang diseleksi. Sebentar lagi diumumkan 'trader' nakal yang hanya pegang kertas. Pemain gas bumi nakal itu harus diatasi karena sudah cukup menyulitkan masyarakat karena tidak memberikan kontribusi walaupun telah mendapat jatah alokasi gas. Para pemain nakal itu, rata-rata hanya punya modal lembaran kertas tebal tapi tidak pernah merealisasikan proyeknya. Banyaknya pengalaman proyek yang mangkrak di waktu yang lalu tidak boleh terulang kembali. "Perizinan sekarang sudah didorong ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sedangkan tata kelola yang sifatnya soal alokasi dan kebijakan harga di mana siapa dapat apa, itu harus dibersihkan.”
282
Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia: “Pihak imigrasi telah menggunakan sistem biometrik dalam pengurusan paspor untuk warga negara Indonesia yang berada di Malaysia guna menghindari pemalsuan dokumen tersebut. Sistem biometrik pengurusan paspor WNI di Malaysia diberlakukan sejak Januari 2015 dan bertujuan mencegah dan menghindari pemalsuan serta duplikasi dengan data yang dipalsukan. Sistem biometrik di KBRI Kuala Lumpur akan berhubung langsung ke jaringan keimigrasian di pusat dan data yang diperoleh akan dikirim langsung ke pusat untuk mendapatkan validasi.Penggunaan sistem tersebut, memang menjadikan masyarakat yang sebelumnya bisa menguruskan dalam satu hari, kini diperlukan hingga dua-tiga hari kedatangan.Guna mengantisipasi antrian yang tidak terlalu panjang, pihak KBRI Kuala Lumpur berupaya untuk menambah jumlah tenaga kerja serta menambah peralatan biometriknya.”
283
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: “Pintu pengaduan masyarakat terhadap tindak kerusakan lingkungan perlu direspons cepat, agar teknis penghentiannya pun bisa tepat. Semuanya diawali dari pengaduan awal masyarakat yang nantinya ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan membuka layanan pesan singkat via SMS, agar masyarakat mudah ketika melakukan pengaduan apapun. Juga dibentuk Tim Pelayanan Penanganan Kasuskasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan (TP2KLHK) untuk mencapai sejumlah target di antaranya menerapan sanksi terhadap perusak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim bertugas merespons semua pengaduan yang dilayangkan melalui pesan singkat atau telepon ke 0811 932 932 dan akses via internet melalui website http://pengaduan.menlhk.go.id serta e-Mail:
[email protected].”
284
Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: “Terkait rencana penggabungan sistem pengoperasian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik bank-bank BUMN, maka ada beberapa hal yang harus diperjelas terutama terkait pelayanan.Memang yang mesti dijaga dari sisi customer service, kalau sekarang kan nasabah yang menggunakan ATM Mandiri, jika ada masalah dia tahu mesti komplain kemana, nanti kalau ini tidak jelas ini ATM-nya punya bank yang mana nanti komplainnya kemana kan jadi tidak bingung. Sekarang tinggal ditingkatkan misalnya brandingnya jadi satu, misalnya di satu mall ada BNI dan BRI juga, kan sebenarnya itu nasabah BNI, Mandiri, BRI dimanapun dia gunakan pasti bisa, bisa jadi tidak usah ada tiga. Kami siap mendukung segala kebijakan dari pemerintah. Hanya saja dalam segi kapasitas diharapkan untuk dapat lebih ditingkatkan mengingat tingginya transaksi menggunakan ATM.”
285
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kaltim: “Pemprov akan mengevaluasi izin usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Pelaku usaha di tiga sektor ini bakal diwajibkan membangun pabrik pengolahan di Kaltim. Kami akan saring investor hanya untuk yang mampu membangun industri hulu dan juga pengolahannya di sini. Untuk mendukung rencana itu pemprov menjanjikan bakal mempercepat pembangunan kawasan ekonomi khusus yang sudah dicanangkan pemerintah pusat. Selain itu, pemprov juga berjanji bakal membenahi infrastruktur yang ada.”
286
Menteri Perhubungan: “Pengembangan bandara menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan layanan bidang perhubungan udara. Sejumlah bandara di Pulau Sumatera akan ditingkatkan kapasitasnya dengan kucuran dana dari APBN dan APBN Perubahan tahun anggaran 2015.Gedung bandara dan sarana lain juga akan ditingkatkan kapasitasnya untuk mendukung kelancaran pelayanan transportasi udara.”
287
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bina Bangda) Kemendagri: “Hingga Maret 2015 ini belum semua daerah memiliki sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk memudahkan perizinan. Sebab, dari total 542 daerah di Indonesia, ternyata baru 498 yang sudah sudah mendirikan PTSP.355 daerah di antaranya telah melimpahkan kewenangan terkait proses perizinan dari kepala daerah ke kepala PTSP. Rinciannya, 28 provinsi, 257 kabupaten dan 57 kota. Jadi ini memerlihatkan untuk perizinan ada yang masih di kepala daerah. Tapi ada juga yang sudah ditangani Kepala PTSP. Karena di daerah itu kan terdapat ratusan izin. belum semua daerah mampu memberikan layanan perizinan dalam kurun waktu 14 hari. Dari evaluasi kemendagri pada 2014, mayoritas waktu proses pengurusan izin yang menjadi kewenangan daerah rata-rata masih diselesaikan dalam waktu 17 hari.Lamanya penyelesaian proses perizinan antara lain disebabkan karena belum lengkapnya persyaratan yang dibutuhkan. Namun, ada pula yang kurang dari seminggu sudah bisa mengeluarkan perizinan.” 288
irektur Usaha Direktorat Perikanan D Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan: “Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyerahkan izin usaha industri perikanan budidaya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang kini menerapkan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).Yang dilimpahkan di bidang pembudidaya perikanan, yang modal asing dilimpahkan ke BKPM, izin prinsip dulu lalu ke perikanan budidaya, lalu ada izin tetap dari BKPM, jadi yang skala besar saja. Perizinan dengan modal besar merupakan industri budidaya ikan dalam jumlah yang cukup besar dan memiliki jarak lokasi budidaya berjarak 12 mil dari bibir pantai. Perikanan budidaya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi akan lebih digalakkan. Hal itu mengingat kebutuhan ikan di dalam negeri masih belum dapat diimbangi dengan ikan hasil tangkap meski perairan Indonesia sangat luas. Demi mewujudkan peningkatan ikan budidaya tersebut, KKP mencanangkan untuk menuju industri perikanan yang mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhan mulai dari dari bibit, pakan hingga pendistribusian dilakukan oleh nelayan dalam negeri.”
289
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) : “Kami siap melayani proses 134 kelompok perizinan dari 1.249 bidang usaha. Investor akan dipermudah dari sisi layanan perizinan dengan cukup datang ke BKPM. Tidak lagi mengelilingi Jakarta mendatangi berbagai kementerian. Hal itu agar tak terjadi lagi tumpang tindih perizinan, dimana satu lokasi dibebani izin kehutanan, perkebunan, dan pertambangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan investasi.”
290
Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Utara: “Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tengah menyusun masterplan pengembangan perkebunan berbasis komoditi unggulan seperti pala, cengkih, dan kelapa. Masterplan tersebut akan memuat rencana penambahan luas lahan serta strategi peningkatan produktivitas perkebunan.Diharapkan lahan untuk komoditi unggulan di Sulut dapat bertambah setidaknya 3% setiap tahun.”
291
Menteri Agraria dan Tata Ruang: “Kearifan lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam menyelesaikan permasalahan tanah khususnya penyelesaian persoalan tanah warga di lereng Gunung Merapi mendapat apresiasi. Masyarakat dan pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan sertifikat tanah di sana. Padahal, patok dan batas lahan milik warga sudah tak ada.Saya sangat mengapresiasi kearifan lokal masyarakat di sini. Di luar sana, tanah yang bersertifikat saja bisa geser patoknya. Nah ini, patoknya sudah hilang, malah bisa diselesaikan. Penyelesaian persoalan tanah di DIY bisa menjadi model bagi daerah lain. Khususnya, untuk permasalahan pertanahan di daerah bencana, seperti di Sinabung.”
292
Menteri Pertanian: “Dana refocusing di Kementerian Pertanian ini yang dikucurkan pemerintah pada tahun ini jumlahnya cukup spektakuler dan terbesar sepanjang sejarah, jumlahnya mencapai Rp16,9 triliun ditambah DAK pertanian sebesar Rp4 triliun sehingga totalnya mencapai Rp20,9 triliun. Kucuran anggaran ini untuk percepatan swasembada pangan nasional, yakni padi, jagung, kedelai, gula dan daging. Khusus untuk dana refocusing tersebut akan digunakan dalam program peningkatan produksi pangan nasional, berupa pemberian dan pengadaan alsintan berupa 60.000 unit terdiri dari hand traktor, pompa, mesin pemanen padi, pengadaan benih unggul.Kemudian pengadaan obat-obatan pertanian dan pupuk serta pembangunan sarana pendukung pertanian seperti jalan usaha tani (JUT), pembangunan dan perbaikan sarana irigasi, operasional penyuluhan serta pembuatan inseminasi buatan (IB) pada ternak sapi.
293
Menteri Komunikasi dan Informatika: “Melakukan reformasi terhadap beberapa jenis perizinan bidang Pos dan Telekomunikasi serta Spektrum Frekuensi Radio. Untuk tahap awal, ada delapan perubahan Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur perizinan tersebut. Reformasi perizinan dilakukan dengan memotong jalur proses birokrasi yang tidak memberikan nilai tambah pada layanan sehingga dapat mempercepat penyelesaian izin dan mengurangi jumlah hari proses. Saat ini pembayaran hal izin sudah memanfaatkan teknologi mesin ke mesin (machine to machine) sehingga semua transaksi tercatat jelas di bank. Hal paling signifikan adalah izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi yang semula 60 hari kalender kerja menjadi paling lama 14 hari kerja. Izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi ini terdiri atas izin jaringan telekomunikasi, izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan izin jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal dengan mobilitas terbatas.”
294
etua Umum DPP Indonesia K Maritime And Ocean (IMO) Watch: “Pembangunan kelautan harus diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan. Hal itu didasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasis ekosistem yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan lembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan dan teknologi. Masalah kelautan juga memerlukan payung hukum kebijakan sebagai dasar bagi kokohnya kesatuan wilayah, ekonomi dan kesatuan politik yang diamanatkan dalam wawasan Nusantara dan dijabarkan dalam kebijakan kelautan yang mendasari kebijakan pembangunan Indonesia yang berbasis laut. Kebijakan itu juga harus ditopang dengan pembangunan daratan sehingga mampu menyejahterakan rakyat khususnya yang tinggal di kepulauan Nusantara.
295
