PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Lamongan tahun 2013 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Lamongan tahun 2013. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Lamongan, 30 Januari 2014 Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Lamongan,

H. Syaifuddin Latief, S.H. NIP. 19570105 197903 1 001

LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013

Halaman i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi Ikhtisar Eksekutif

i ii iii

Bab I

Pendahuluan A. Latar Belakang B. Tugas Pokok dan Fungsi C. Struktur Organisasi D. Sistematika Penyajian

1 1 4 7 8

Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. Rencana Strategis Tahun 2010 s/d 2014 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok B. Rencana Kinerja Tahun 2013 C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2013

9 9 9 11 12 18 19

Bab III

Akuntabilitas Kinerja A. Pengukuran Kinerja B. Analisis Akuntabilitas Kinerja C. Akuntabilitas Keuangan

22 22 24 40

BAB IV

Penutup A. Simpulan B. Saran

42 42 43

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan 2. Indikator Kinerja Utama 3. Penetapan Kinerja Tahun 2013 4. Rencana Kinerja Tahun 2014 5. Matriks Rencana Strategis Tahun 2010-2014 6. SK Tim Penyusunan LAKIP PA Lamongan Tahun 2013


vi vii ix xi xiii xv

Halaman ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia

tahun

1945

yang

telah

diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Lamongan. Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Lamongan disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : NO 1

SASARAN SETRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

INDIKATOR

TARGET REALISASI

CAPAIAN (%)

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

76%

75,6%

99,5%

c.

100%

99,8%

99,8%

100%

91,3%

91,3%

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.


Halaman iii

2

3

4

Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan

e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum f. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website. h. Persentase Pelayanan Meja Informasi i. Persentase Minutasi Berkas Perkara

100%

0%

0%

100%

0%

0%

95%

99,9%

105,1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara. b. Persentase perkara yang disidangkan

100%

100%

100%

84%

83,4%

99,3%

c.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi

100% 80%

99,8% 83,3%

99,8% 104,1%

- Peninjauan Kembali

100%

100%

100%

Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara. d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu. e. Persentase akta cerai yang diterbitkan f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Persentase mediasi yang diselesaikan


Halaman iv

5

6

Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti * Target : Realisasi x 100% = Capaian (%)

80%

0%

0%

100%

0%

0%

Dengan demikian realisasi pada akhir tahun 2013 menunjukkan bahwa ada 15 (lima belas) indikator kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 6 (enam) indikator tidak tercapai yaitu : 1. Persentase perkara yang diselesaikan. 2. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. 3. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 4. Persentase perkara yang disidangkan. 5. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum Banding. 6. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Sedangkan 3 realisasi indikator kinerjanya 0% karena tidak ada kegiatan yaitu : 1. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan POSBAKUM. 2. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. 3. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti. Dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014.


Halaman v

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama Lamongan adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Panglima Sudirman No.738 B Lamongan yang mempunyai yurisdiksi 477 Kelurahan/Desa dari 27 kecamatan, dengan luas wilayah 1.782,05 Km² dan jumlah penduduk 1.179.059 jiwa. Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Lamongan adalah Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610. Sejak berdirinya Pengadilan Agama Lamongan belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1979/1980 dengan dana proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Veteran Lamongan seluas 150m2 dan pada tahun anggaran 1983/1984 mendapat proyek perluasan seluas 100m2. Pada tahun 1996/1997 mendapatkan ijin sewa tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan seluas 525m2. Di atas tanah tersebut telah dibangun 2 buah bangunan yakni, Balai Sidang dengan ukuran 8 x 5 m = 40 m2 dan ruang Hakim 12 x 5 m = 60 m2 dana tersebut diperoleh dari APBN tahun anggaran 1997 /1998, dan sejak tanggal 1 Maret 1998 sudah difungsikan.


Halaman 1

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Lamongan mendapat Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 2500 m2 yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dengan Sertifikat Hak pakai No. 11 dan 12. Kemudian tahun 2007 mendapat bangunan Gedung Pengadilan Agama Lamongan dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun 2007 dengan bangunan berlantai dua. Dan kemudian tahun 2008 mendapat dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Lamongan yaitu berupa, pemagaran keliling dan pemasangan paving. Gedung Pengadilan Agama Lamongan yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan diresmikan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL. Gedung kantor ini telah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1A. Sehubungan dengan pindahnya Pengadilan Agama Lamongan ke gedung yang baru, tanah seluas 525m2 milik Pemerintah Kabupaten Lamongan ditarik kembali oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pengadilan Agama Lamongan telah mengusulkan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lamongan Kelas IA meliputi 27 Kecamatan yaitu : 1. Kecamatan Babat 2. Kecamatan Bluluk 3. Kecamatan Brondong 4. Kecamatan Deket 5. Kecamatan Glagah 6. Kecamatan Kalitengah 7. Kecamatan Karangbinangun 8. Kecamatan Karanggeneng 9. Kecamatan Kedungpring 10. Kecamatan Kembangbahu


Halaman 2

11. Kecamatan Lamongan 12. Kecamatan Laren 13. Kecamatan Maduran 14. Kecamatan Mantup 15. Kecamatan Modo 16. Kecamatan Ngimbang 17. Kecamatan Paciran 18. Kecamatan Pucuk 19. Kecamatan Sambeng 20. Kecamatan Sarirejo 21. Kecamatan Sekaran 22. Kecamatan Solokuro 23. Kecamatan Sugio 24. Kecamatan Sukodadi 25. Kecamatan Sukorame 26. Kecamatan Tikung 27. Kecamatan Turi Secara Astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada Bujur 1120 4’ s.d. 1120 33’ Bujur Timur dan Lintang 60 51’ s.d. 70 23’ Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Laut Jawa. 2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Gresik. 3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto. 4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Sebagai satuan kerja dari lembaga negara Mahkamah Agung RI. menurut

Instruksi

tentang Akuntabilitas

Presiden Kinerja

mempertanggungjawabkan

RI

Instansi

Nomor Pemerintah,

7

Tahun

berkewajiban

1999 untuk

pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya

dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Agama Lamongan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013.


Halaman 3

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan

keuangan

kecuali biaya perkara); 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada

Instansi

Pemerintah

di

daerah

hukumnya,

apabila

diminta

sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 6. Melaksanakan

tugas-tugas

pelayanan

lainnya

seperti

memberikan

pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan; 7. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.


Halaman 4

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Lamongan, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor : W13-A17/76/OT.01.3/SK/I/2012, tanggal 3 Januari 2012 sebegai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang

Pelayanan

Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ; 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ; 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ; 6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistemsistem yang dibangun . Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang : 1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ; 2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ; 3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ; 4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ; 5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ;


Halaman 5

6. Tata persidangan ; 7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ; 8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ; 9. Penyampaian Salinan Putusan ; 10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara; 11. Penembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ; 12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ; 13. Publikasi putusan ; 14. Pengarsipan berkas perkara ; 15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ; 16. Permohonan Banding ; 17. Permohonan Perkara Kasasi ; 18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ; 19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ; 20. Pelayanan

Legalisasi

Produk

Pengadilan

Agama

pada

Direktorat

Administrasi Peradilan Agama. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut sebaik-baiknya, maka Pengadilan Agama Lamongan telah menyusun standar pelayanan peradilan pada

Pengadilan

Agama

Lamongan

dengan

surat

keputusan

Ketua

Pengadilan Agama Lamongan Nomor : W13-A7/604/OT.01.3/SK/III/2012 tanggal 5 Maret 2012. Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Lamongan tersebut disusun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012.


Halaman 6

C. STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. 1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum,

Panitera

Muda

Gugatan

dan

Panitera

Muda

Permohonan.

Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag. Keuangan, dan Kasubag. Umum. 7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama.


Halaman 7

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Lamongan selama tahun 2013 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Kata Pengantar Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif) Daftar Isi BAB I

:

PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penyajian.

BAB II

:

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, terdiri dari rencana strategis 2010-2014, rencana kinerja tahunan 2013, dan perjanjian kinerja yaitu dokumen penetapan kinerja tahun 2013.

BAB III

:

AKUNTABILITAS KINERJA, uraian dari pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target dan realisasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja tentang pencapaian sasaransasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV

:

PENUTUP, antara lain kesimpulan dan saran.

BAB V

:

LAMPIRAN, yaitu Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, rencana kinerja tahun 2014, dan matriks rencana strategis 2010-2014, serta SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Halaman 8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 S/D 2014 Rencana Strategis Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Lamongan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 1. Visi dan Misi Visi Pengadilan Agama Lamongan adalah “Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Lamongan yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Lamongan menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1.

Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;

3.

Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;

4.

Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.


Halaman 9

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas, maka Mahkamah Agung R.I. telah telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035. Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu : 1.

Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.

2.

Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3.

Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4.

Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.

5.

Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6.

Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.

7.

Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.

8.

Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.

10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu : 1.

Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.

2.

Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.

3.

Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.

4.

Meja

Informasi

untuk

memberikan pelayanan

informasi

di

gedung

pengadilan. 5.

Pelayanan Publik yang prima.


Halaman 10

6.

Implementasi SIADPA Plus sebagai outomasi Pola Bindalmin.

7.

“Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

8.

Pengawasan. Kedelapan program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari di Pengadilan Agama Lamongan. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Lamongan menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan.

2.

Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Lamongan yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

3.

Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

4.

Terwujudnya kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat. Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Lamongan

menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : NO. 1.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum

100%

f.

100%


Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.

76% 100%

100%

100%

Halaman 11

g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website. h. Persentase Pelayanan Meja Informasi i. Persentase Minutasi Berkas Perkara 2.

3.

4

5.

6.


Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

b. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara. c. Persentase perkara yang disidangkan d. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara. e. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu f. Persentase akta cerai yang diterbitkan g. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak Persentase mediasi yang diselesaikan

Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

95% 100% 100% 100% 84% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 80% 100% 80%

100%

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undangundang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai wujud dari prinsip keterbukaan tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007


Halaman 12

tentang keterbukaan informasi di Pengadilan. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Layanan Informasi, Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2012 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Nomor : 1-144/KMA/SK/20011 tersebut Pengadilan Agama Lamongan telah menyediakan meja informasi dan meja pengaduan. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya. Bahwa berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelyanan Publik, maka tiap-tiap lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik. Bahwa

untuk

menjalankan

fungsi

tersebut

sebaik-baiknya,

maka

Pengadilan Agama Lamongan telah menyusun standar pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Lamongan dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor : W13-A7/604/OT.01.3/SK/III/2012 tanggal 5 Maret 2012. Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Lamongan tersebut disusun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012. Dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Lamongan tersebut telah diatur Standar Pelayanan Perkara Permohonan, Standar Pelayanan Perkara Gugatan, Standar Pelayanan Gugatan Kelompok (Class Action), Standar Pelayanan Administrasi Persidangan. Dengan adanya standar pelayanan peradilan pada pengadilan agama tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan. Sesuai pula dengan perkembangan Teknologi Informasi Pengadilan Agama Lamongan telah memiliki web site dengan alamat : palamongan.net yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh masyarakat pemerhati pengadilan.


Halaman 13

Sesuai dengan standar yang diharapkan Mahkamah Agung RI. Maka menu yang ada di website Pengadilan Agama Lamongan (palamongan.net) telah disesuaikan dengan standar tersebut yaitu berisi menu-menu sebagai berikut : A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan A.1. lnformasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan A.1.1. Profil pengadilan a.

Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan;

b.

Struktur organisasi pengadilan

c.

Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan (ket: situs resmi diganti dengan alamat email)

d.

Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan

e.

Profil singkat pejabat Struktural

f.

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK

A.1.2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan. A.1.3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya. A.1.4. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama (khusus untuk pengadilan tingkat pertama). A.2. lnformasi yang Berkaitan dengan Hak Masyarakat A.2.1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan: a.

Hak mendapat bantuan hukum;

b.

Hak atas biaya perkara cuma-cuma;

c.

Hak-hak pokok dalam proses persidangan.

A.2.2. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai. A.2.3. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai A.2.4. Tata

cara

memperoleh

pelayanan

informasi,

tata

cara

mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi; A.2.5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi; A.2.6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi. A.3. lnformasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013

Halaman 14

A.3.1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a.

Nama program dan kegiatan

b.

Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan /atau alamat yang dapat dihubungi

c.

Target dan/atau capaian program dan kegiatan

d.

Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan

e.

Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar isian Penggunaan Anggaran (DIPA).

A.3.2. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) A.3.3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a.

Rencana dan laporan realisasi anggaran

b.

Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

A.3.4. Ringkasan daftar aset dan inventaris A.3.5. lnformasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait A.4. lnformasi Laporan Akses lnformasi A.4.1. Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a.

Jumlah permohonan informasi yang diterima

b.

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan

c.

Jumlah

permohonan

informasi

yang

dikabulkan

baik

sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak d.

Alasan penolakan permohonan informasi

A.5. Informasi Lain A.5.1. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor pengadilan (ket. Diganti dengan informasi terkait dengan pengunjung website) "Data Pengunjung ada di kiri bawah Menu" B. Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung C. lnformasi yang Wajib Tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013

Halaman 15

C.1. Umum : Seluruh Informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan dan MA sebagaimana dimaksud bagian II.A dan II.B di atas 2 C.2. lnformasi tentang Perkara dan Persidangan C.2.1. Seluruh

putusan

dan

penetapan

pengadilan,

baik

yang

berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi) C.2.2. lnformasi dalam Buku Register Perkara - selengkapnya liat di menu-menu perkara C.2.3. Data statistik perkara, antara lain: jumlah dan jenis perkara C.2.4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara C.2.5. Laporan penggunaan biaya perkara C.3. lnformasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan C.3.1. Jumlah,

jenis,

dan

gambaran

umum

pelanggaran

yang

ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya C.3.2. Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (misalnya sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik) C.3.3. Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan C.3.4. Inisial nama dan unit / satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan C.3.5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim C.4. lnformasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian C.4.1. Peraturan MA, Keputusan Ketua dan wakil Ketua MA, Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan. C.4.2. Naskah seluruh peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA dan Surat Edaran MA Yang telah disahkan atau yang ditetapkan yang mengikat dan atau berdampak penting bagi publik, sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari

terbitnya

peraturan,

keputusan

atau

kebijakan

tersebut, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan. b. LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013

Halaman 16

Masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, pekutusan dana kebijakan tersebut, dalam hal tersedia; c. risalah rapat dalam proses pembentukan peraturan, keputusan dan kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah disiapkan didiskusikan lebih awal; d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan e. Tahap kewenangan dalam peraturan perundang-undangan. C.4.3. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan. C.4.4. Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan C.4.5. Daftar serta hasil - hasil penelitian yang dilakukan C.4.6. lnformasi

dan kebijakan

yang

disampaikan oleh

pejabat

pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum C.5. lnformasi tentang organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan C.5.1. Pedoman pengelolaan organisasi administrasi, personel dan keuangan pengadilan. C.5.2. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan. C.5.3. Profil hakim dan pegawai yang meliputi: a. nama; b. riwayat pekerjaan; c. posisi; d. riwayat pendidikan; e. Penghargaan yang diterima (apabila ada). C.5.4. Data Statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran hakim dan pegawai C.5.5. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya C.5.6. Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya, C.5.7. Surat-menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia. C.5.8. Agenda kerja pimpinan pengadilan atau satuan kerja. C.6. lnformasi lain a.

Penggunaan Bahasa lnggris

b.

Penggunaan bahasa asing non Inggris


Halaman 17

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013 Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 adalah sebagai berikut : SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel



INDIKATOR KINERJA

TARGET


100%

c.

100%

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

76%

d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.

100%

e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum

100%

f.

Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website. h. Persentase Pelayanan Meja Informasi i. Persentase Minutasi Berkas Perkara

100%

a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.

100%

b. Persentase perkara yang disidangkan

84%

c.

Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara. d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu. e. Persentase akta cerai yang diterbitkan

100%

f.

100%

Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti



95% 100% 100%

100%

100%

100%

100% 80% 100% 80%

100%

Halaman 18

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2013 PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: H. Syaifuddin Latief. S.H.

Jabatan

: Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Lamongan

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama

: Dra. Hj. Nawal Buchori, S.H.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Lamongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti

yang

telah

ditetapkan

dalam

dokumen

perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua Ketua Pengadilan Agama Lamongan

Lamongan, 14 Januari 2013 Pihak Pertama Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Lamongan

Dra. Hj. Nawal Buchori. S.H. NIP. 19480514 197701 2 001

H. Syaifuddin Latief. S.H. NIP. 19570105 197903 1 001


Halaman 19

PENETAPAN KINERJA

Unit Kerja

: Pengadilan Agama Lamongan

Tahun Anggaran

: 2013

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel


100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum f. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website. h. Persentase Pelayanan Meja Informasi i. Persentase Minutasi Berkas Perkara

100%


100%

b. Persentase perkara yang disidangkan c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara. d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu. e. Persentase akta cerai yang diterbitkan

84% 100%

f.

100%



Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

76%

100%

100%

95% 100% 100%

100%

100%

100%

100% 80% 100% 80%

100%

Pengadilan Agama Lamongan pada tahun Anggaran 2013 mendapat 2 (dua) dana DIPA dari Mahkamah Agung RI yang pertama untuk Eselon 01 Badan LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013

Halaman 20

Urusan Administrasi sebesar Rp. 5.937.786.000,- dan untuk Eselon 04 Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama sebesar Rp. 10.585.000,Realisasi belanja pada TA 2013 untuk Eselon 01 Badan Urusan Administrasi adalah sebesar Rp 5.888.600.680,- atau 99,17% dari anggarannya, yaitu sebesar Rp. 5.937.786.000,-. Sedangkan Realisasi belanja pada TA 2013 untuk Eselon 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah sebesar Rp 7.785.000,- atau 74,14% dari anggarannya, yaitu sebesar Rp. 10.585.000,-.


Halaman 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengkuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Lamongan dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 NO 1

SASARAN SETRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

INDIKATOR

TARGET REALISASI

CAPAIAN (%)


100%

100%

100%

76%

75,6%

99,5%

c.

100%

99,8%

99,8%

100%

91,3%

91,3%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

95%

99,9%

105,1%

100%

100%

100%

d.

e.

f.

g.

h.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website. Persentase Pelayanan Meja Informasi


Halaman 22

i.

2

3

4

5

6



Persentase Minutasi Berkas Perkara

100%

100%

100%

a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara. b. Persentase perkara yang disidangkan

100%

100%

100%

84%

83,4%

99,3%

c.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100% 80%

99,8% 83,3%

99,8% 104,1%


100%

100%

100%

80%

0%

0%

100%

0%

0%

Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara. d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu. e. Persentase akta cerai yang diterbitkan f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Persentase mediasi yang diselesaikan


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti * Target : Realisasi x 100% = Capaian (%)


Halaman 23

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Capaian kinerja Pengadilan Agama Lamongan dapat dijelaskan sebagai berikut : Dalam tahun anggaran 2013, Pengadilan Agama Lamongan telah menetapkan 6 (enam) sasaran yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa ada 15 (lima belas) indikator kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 6 (enam) indikator tidak tercapai yaitu : 1. Persentase perkara yang diselesaikan. 2. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. 3. Persentase

perkara

bagi

masyarakat

miskin

dan

terpinggirkan

yang

diselesaikan tepat waktu. 4. Persentase perkara yang disidangkan. 5. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum Banding. 6. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Sedangkan 3 realisasi indikator kinerjanya 0% karena tidak ada kegiatan yaitu : 1. Persentase

perkara

bagi

masyarakat

miskin

dan

terpinggirkan

yang

mendapatkan layanan POSBAKUM. 2. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. 3. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti. SASARAN 1: Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-1 Kinerja Utama Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

100 %

100%

100

100 %

100%

100

Sisa perkara tahun 2012 = 701 perkara Sisa perkara tahun 2012 yang telah diputus pada tahun 2013 = 701 perkara Realisasi = 701/701 x 100% = 100% LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013

Halaman 24

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100% = 100% Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2013 telah mencapai target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Lamongan berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya. Adapun tingkat penyelesaian sisa perkara pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Sisa perkara tahun 2011 = 590 Sisa perkara tahun 2011 yang telah diputus pada tahun 2012 = 590 perkara Realisasi = 590/590 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100% = 100% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama dengan tahun 2012.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan. Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-2 Kinerja Utama Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

76 %

76%

100

76 %

75,6%

99,5

Perkara masuk tahun 2013 = 2.897 perkara Perkara tahun 2013 yang diputus pada tahun 2013 = 2.190 perkara Realisasi = 2.190/2.897 x 100% = 75,6% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 75,6/76 x 100 = 99,5% Perkara masuk pada tahun 2013 adalah sebanyak 2.897 perkara, dalam tahun 2013 Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan telah memutus perkara tahun 2013 sebanyak 2.190 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian perkara tahun 2013 adalah 75,6%. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini belum mencapai target yang telah ditetapkan (76%) hal ini karena banyaknya perkara yang dimana Tergugat/Termohon tidak diketahui alamatnya (Ghoib). Adapun tingkat penyelesaian perkara pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :


Halaman 25

Perkara masuk tahun 2012 = 2.919 perkara Perkara tahun 2012 yang diputus pada tahun 2012 = 2.218 perkara Realisasi = 2.218/2.919 x 100% = 76% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 76/76 x 100 = 100% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 0,4%.

c. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-3

Meningkatnya

Indikator Kinerja Persentase

penyelesaian

Perkara

perkara

yang

Kinerja Utama

yang

sederhana,

diselesaikan

tepat

waktu,

dalam

transparan dan

jangka

akuntabel

waktu

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

100%

99,7%

99,7

100%

99,8%

99,8

maksimal 6 bulan

Perkara putus lebih dari 6 bulan diakhir tahun 2013 = 5 Perkara masuk Juli 2012 s.d. Juni 2013 = 2.925 perkara Perkara putus tidak lebih dari 6 bulan = 2.925 – 5 = 2.920 Realisasi = 2.886/2.891 x 100% = 99,8% Realisasi Indikator Kinerja Utama =99,8/100 x 100 = 99,8% Dengan demikian untuk indiktor kinerja belum mencapai target, dimana seharusnya seluruh perkara diputus sebelum 6 bulan. Adapun tingkat penyelesaian perkara putus lebih dari 6 bulan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Perkara putus lebih dari 6 bulan = 9 Perkara masuk Juli 2011 s.d. Juni 2012 = 2.704 perkara Perkara putus tidak lebih dari 6 bulan = 2.704 – 9 = 2.695 Realisasi = 2.695/2.704 x 100% = 99,7% Realisasi Indikator Kinerja Utama =99,7/100 x 100% = 99,7% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 0,1%.


Halaman 26

d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-4 Kinerja Utama Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

100%

100%

100

100%

91,3%

91,3

Perkara Prodeo yang masuk = 46 perkara Jumlah perkara prodeo yang diputus = 42 perkara Realisasi = 42/46 x 100% = 91,3% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 91,3/100 x 100% = 91,3% Dengan demikian untuk indiktor kinerja utama belum mencapai target, dimana seharusnya seluruh perkara prodeo harus diselesaikan tepat waktu. Adapun jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Perkara Prodeo yang masuk = 24 perkara Jumlah perkara prodeo yang diputus = 24 perkara Realisasi = 24/24 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 8,7%. e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-5 Kinerja Utama Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

100%

100%

100

100%

0%

0

Jumlah Pemohon POSBAKUM = 0 pemohon


Halaman 27

Jumlah Pemohon POSBAKUM yang dilayani = 0 perkara Realisasi = 0/0 x 100 = 0% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/100 x 100 = 0% Kegiatan POSBAKUM Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2013 tidak ada dikarenakan tidak ada anggaran POSBAKUM pada DIPA Tahun 2013. Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 tidak mencapai target karena tidak ada kegiatan. Adapun presentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan POSBAKUM pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Jumlah Pemohon POSBAKUM = 2514 pemohon Jumlah Pemohon POSBAKUM yang dilayani = 2514 perkara Realisasi = 2514/2514 x 100 = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100% = 100% f.

Persentase kegiatan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-6 Kinerja Utama Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja Persentase kegiatan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

100%

0%

0

100%

0%

0

Perkara sidang keliling = 0 Jumlah perkara sidang keliling yang putus = 0 Realisasi = 0/0 x 100% = 0% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/100 x 100% = 0% Adapun jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Perkara sidang keliling = 0 Jumlah perkara sidang keliling yang putus = 0 Realisasi = 0/0 x 100% = 0% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/100 x 100% = 0%


Halaman 28

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama dengan tahun 2012 yaitu 0% karena tidak ada kegiatan. g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-7 Kinerja Utama Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

95%

91,8%

96,6

95%

99,9%

105,1

Perkara putus tahun 2013 = 2.891 perkara Putusan yang diupload di website = 2.889 putusan Realisasi = 2.889/2.891 x 100% = 99,9% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 99,9/95 x 100 = 105,1% Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Lamongan telah memutus sebanyak 2.891 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2013 yang diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 2.889 perkara atau sebanyak 99,9%. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah melebihi target yang telah ditetapkan (95%). Adapun jumlah Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Perkara putus tahun 2012 = 2.808 perkara Putusan yang diupload di website = 2.578 putusan Realisasi = 2.578 /2.808 x 100 = 91,8% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 91,8/95 x 100 = 96,6% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 8,5%. h. Persentase Pelayanan Meja Informasi Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-8 Kinerja Utama Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Meja Informasi

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

100%

100%

100

100%

100%

100


Halaman 29

Jumlah permohonan informasi = 237 permohonan Jumlah informasi yang dilayani = 237 permohonan Realisasi = 237/237 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 237/237 x 100 = 100% Selama tahun 2013 Pengadilan Agama Lamongan telah melayani sebanyak 237 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Agama Lamongan. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Lamongan. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%. Adapun Pelayanan Meja Informasi pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Jumlah permohonan informasi = 551 permohonan Jumlah informasi yang dilayani = 551 permohonan Realisasi = 551/551 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 551/551 x 100 = 100% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama dengan tahun 2012.

i.

Persentase Minutasi Berkas Perkara Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-9 Kinerja Utama Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja Persentase Minutasi Berkas Perkara

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

100%

100%

100

100%

100%

100

Jumlah perkara putus = 2.891 perkara Jumlah putusan yang telah diminutasi = 2.891 perkara Realisasi = 2.891/2.891 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100% = 100% Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama sebagai pengaman.


Halaman 30

Dari jumlah putusan sebanyak

2.808 perkara, Pengadilan Agama

Lamongan pada tahun 2013 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak 2.808 berkas perkara, yang berarti indikator kinerja telah memenuhi target yaitu realisasi 100 %. Adapun tingkat penyelesaian minutasi berkas perkara pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Jumlah perkara putus = 2.808 perkara Jumlah putusan yang telah diminutasi = 2.808 perkara Realisasi = 2.808/2.808 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100% = 100% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama dengan tahun 2012. SASARAN 2 : Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel. a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara. Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-1 Kinerja Utama Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

Indikator Kinerja Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

100%

100%

100

100%

100%

100

Jumlah perkara masuk = 2.897 perkara Jumlah penyelesaian administrasi perkara masuk = 2.897 perkara Realisasi = 2.897/2.897 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Perkara masuk oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah sebanyak 2.897 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Lamongan yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara. Adapun tingkat penyelesaian administrasi penerimaan perkara pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Jumlah perkara masuk = 2.919 perkara


Halaman 31

Jumlah penyelesaian administrasi perkara masuk = 2.919 perkara Realisasi = 2.919/2.919 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama dengan tahun 2012. b. Persentase perkara yang disidangkan Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-2 Kinerja Utama Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

Indikator Kinerja Persentase perkara yang disidangkan

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

84 %

84,9 %

101

84 %

83,4 %

99,3

Jumlah perkara masuk = 2.897 perkara Jumlah perkara diperiksa = 2.416 perkara Realisasi = 2.416/2.897 x 100 = 83,4% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 83,4/84 x 100 = 99,3% Perkara masuk oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah sebanyak 2.897 perkara. Sebanyak 2.416 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama sedangkan sebanyak 481 perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada tahun 2013, dan perkara ini adalah perkara yang Tergugat/Termohonnya tidak diketahui alamatnya (Ghoib) dan perkara yang masuk di akhir tahun 2013. Persentase perkara yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah 83,4 % yang berarti untuk indikator ini telah mendekati target, yaitu 84%. Adapun tingkat perkara yang disidangkan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Jumlah perkara masuk = 2.919 perkara Jumlah perkara diperiksa = 2.479 perkara Realisasi = 2.479/2.919 x 100 = 84,9% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 84,9/84 x 100 = 101% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 1,7%.


Halaman 32

c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-3 Kinerja Utama Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

Indikator Kinerja Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

100%

100%

100

100%

100%

100

Jumlah perkara diputus = 2.891 perkara Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus = 2.891 perkara Realisasi = 2.891/2.891 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Pengadilan Agama Lamongan dapat memutus perkara sebanyak 2.891 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Lamongan yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan dan memasukkan dalam induk keuangan perkara, menerimakan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan

dalam

buku

register

perkara,

yang

berarti

Persentase

penyelesaian administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%. Adapun tingkat perkara penyelesaian administrasi putusan perkara pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Jumlah perkara diputus = 2.808 perkara Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus = 2.808 perkara Realisasi = 2.808/2.808 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama dengan tahun 2012. d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-4 Kinerja Utama Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

Indikator Kinerja Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

100%

100%

100

100%

100%

100

Jumlah perkara yang diputus = 2.891 perkara LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013

Halaman 33

Jumlah salinan putusan yang disampaikan = 2.891 perkara Realisasi = 2.891/2.891 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Dalam tahun 2013 Pengadilan Agama Lamongan telah memutus perkara sebanyak 2.891 perkara. Seluruh perkara ini telah disampaikan salinannya kepada para pihak. Adapun tingkat penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Jumlah perkara yang diputus = 2.808 perkara Jumlah salinan putusan yang disampaikan = 2.808 perkara Realisasi = 2.808/2.808 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama dengan tahun 2012.

e. Persentase akta cerai yang diterbitkan Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-5 Kinerja Utama Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

Indikator Kinerja Persentase akta cerai yang diterbitkan

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

100%

100%

100

100%

100%

100

Jumlah cerai talak yang telah diikrarkan = 884 perkara = 1.768 akta cerai untuk suami/isteri. Jumlah cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap = 1.584 perkara = 3.168 akta cerai untuk suami/isteri. Jumlah akta cerai yang diterbitkan = Akta Cerai sebanyak 2.468 perkara perceraian = 4.936 akta cerai untuk suami/isteri. Realisasi = (1.768 + 3.168)/4.936 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%


Halaman 34

Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2013 telah dapat memutus perkara cerai gugat sebanyak 1.681 perkara dan memutus perkara cerai talak sebanyak 1.032. Perkara cerai gugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebanyak 1.584 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 3.168 akta cerai untuk suami/isteri. Sedangkan putusan cerai talak yang telah diikrarkan adalah sebanyak 884 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 1.768 akta cerai untuk suami/isteri. Adapun tingkat akta cerai yang diterbitkan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Jumlah cerai talak yang telah diikrarkan = 883 perkara = 1.766 akta cerai untuk suami/isteri. Jumlah cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap = 1.535 perkara = 3.070 akta cerai untuk suami/isteri. Jumlah akta cerai yang diterbitkan = Akta Cerai sebanyak 2.418 perkara perceraian = 4.836 akta cerai untuk suami/isteri. Realisasi = (1.766 + 3.070)/4.836 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama dengan tahun 2012.

f.

Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-6 Kinerja Utama Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

Indikator Kinerja Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

100%

100%

100

100%

100%

100

Jumlah yang meminta akta cerai = 4.936 akta cerai Jumlah akta cerai yang diserahkan = 4.936 akta cerai Realisasi = 4.936/4.936 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Dalam tahun 2013 Pengadilan Agama Lamongan telah menerbitkan akta cerai sebanyak 2.468 perkara. Karena Akta Cerai ini untuk suami isteri maka ada 4.936 akta cerai. Selama tahun 2013 ini ada 4.936 akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama untuk


Halaman 35

mengambil Akta Cerai, yang berarti telah 100% akta cerai telah diserahkan kepada para pihak. Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, Pengadilan Agama Lamongan telah memberitahukan kepada para pihak melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Lamongan. Adapun tingkat proses penyerahan akta cerai kepada para pihak pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Jumlah yang meminta akta cerai = 4.836 akta cerai Jumlah akta cerai yang diserahkan = 4.836 akta cerai Realisasi = 4.836/4.836 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama dengan tahun 2012. SASARAN 3: Meningkatnya penyelesaian perkara Melalui Mediasi Persentase mediasi yang diselesaikan Sasaran 3 Indikator Kinerja ke-1

Meningkatnya

Indikator Kinerja Persentase

penyelesaian

mediasi yang

perkara Melalui

diselesaikan

Kinerja Utama

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

100%

100%

100

100%

100%

100

Mediasi

Jumlah perkara yang dimediasi = 586 perkara Jumlah mediasi yang diselesaikan = 586 perkara Realisasi 586/586 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100% = 100% Perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah sebanyak 586 perkara. Sedangkan jumlah mediasi yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2013 adalah sebanyak 586 perkara. Persentase perkara yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah 100 % yang berarti untuk indikator ini telah mencapai target, yaitu 100 % dari target yang telah ditetapkan. Adapun jumlah persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Jumlah perkara yang dimediasi = 700 perkara Jumlah mediasi yang diselesaikan = 700 perkara LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013

Halaman 36

Realisasi 700/700 x 100% = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100% = 100% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama dengan tahun 2012. SASARAN 4 : Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan - Persentase putusan yang diajukan upaya hukum Banding Sasaran 4 Indikator Kinerja ke-1 Kinerja Utama Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.

Indikator Kinerja Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

100%

99,6%

99,6

100%

99,8%

99,8

Perkara yang diputus tahun 2013 = 2.891 perkara Perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding = 6 Perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding = 2.891-6 = 2.885 Realisasi = 2.885/2.891 x 100% = 99,8% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 99,8/100 x 100% = 99,8% Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding belum mencapai target karena ada upaya hukum banding sebanyak 6 perkara. Diharapkan dapat mengindikasikan pencari keadilan pada tingkat pertama yang dapat menerima putusan oleh majelis hakim tingkat pertama dan berdasarkan laporan yang diterima tahun sebelumnya. Maka capaian kinerja upaya hukum yang tidak mengajukan banding adalah 99,8%. Adapun tingkat perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Perkara yang diputus tahun 2012 = 2.808 perkara Perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding = 10 Perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding = 2.808-10 = 2.798 Realisasi = 2.798/2.808 x 100 = 99,6% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 99,6/100 x 100 = 99,6% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 dibanding tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 0,2%. LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013

Halaman 37

- Persentase putusan yang diajukan upaya hukum Kasasi Sasaran 4 Indikator Kinerja ke-2 Kinerja Utama Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan

Indikator Kinerja Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

80%

80%

100

80%

83,3%

104,1

Perkara putus yang diajukan upaya hukum banding = 6 perkara Perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi = 1 perkara Perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi = 6-1 = 5 Realisasi = 5/6 x 100% = 83,3% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 83,3/80 x 100 = 104,1% Realisasi indikator kinerja untuk perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi telah melebihi target 80%. Adapun tingkat perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Perkara putus yang diajukan upaya hukum banding = 10 perkara Perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi = 2 perkara Perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi = 10-2 = 8 Realisasi = 8/10 x 100 = 80% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 80/80 x 100 = 100% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 dibanding tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 4,1%.

-

Persentase putusan yang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Sasaran 4 Indikator Kinerja ke-3 Kinerja Utama Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan

Indikator Kinerja Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

100%

100%

100

100%

100%

100

Perkara kasasi yang diputus pada tahun 2013 = 1 perkara Perkara kasasi yang diajukan upaya peninjauan kembali = 0 LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013

Halaman 38

Perkara kasasi yang tidak diajukan upaya peninjauan kembali = 1-0 = 1 Realisasi = 1/1 x 100 = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan putusan kasasi yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali telah mencapai target 100%. Adapun tingkat putusan kasasi yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Perkara kasasi yang diputus pada tahun 2012 = 3 perkara Perkara kasasi yang diajukan upaya peninjauan kembali = 0 Perkara kasasi yang tidak diajukan upaya peninjauan kembali = 3-0 = 3 Realisasi = 3/3 x 100 = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama dengan tahun 2012. SASARAN 5 : Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal Yang Efektif Dan Efisien Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Sasaran 5 Indikator Kinerja ke-1 Kinerja Utama Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif

Indikator Kinerja Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

80%

0%

0

80%

0%

0

Jumlah pengaduan yang diterima = 0 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 0 Realisasi = 0/0 x 100% = 0% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/80 x 100 = 0% Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan pengaduan pada tahun 2013 yang ditindaklanjuti 0% karena tidak ada pengaduan yang diterima. Adapun tingkat pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Jumlah pengaduan yang diterima = 0 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 0 Realisasi = 0/0 x 100% = 0% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/80 x 100 = 0%


Halaman 39

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama dengan tahun 2012 yaitu 0% karena tidak ada pengaduan yang diterima.

SASARAN 6 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti Sasaran 6 Indikator Kinerja ke-1 Kinerja Utama Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator Kinerja

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti

100%

0%

0

100%

0%

0

Jumlah permohonan eksekusi tahun 2013 = 1 Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan = 0 Realisasi 0/1 x 100 = 0% Indikator Kinerja Utama = 0/100 x 100 = 0% Realisasi indikator kinerja untuk permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti tidak berhasil karena masih dalam taraf anmaning dan perdamaian. Adapun tingkat permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Jumlah permohonan eksekusi tahun 2012 = 1 Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan = 0 Realisasi 0/1 x 100 = 0% Indikator Kinerja Utama = 0/100 x 100 = 0% Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama dengan tahun 2012.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut :


Halaman 40

a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2013 untuk Pengadilan Agama Lamongan; b). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2013 untuk Pengadilan Agama Lamongan; c). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu (1). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Agama Lamongan; (2). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Bojonegoro untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honorhonor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal; (3). Menatausahakan administrasi

keuangan DIPA Pengadilan

Agama

Lamongan dengan realisasi sebagai berikut : (a)

Belanja Pegawai Pagu DIPA

Rp. 5.306.537.000,-

Realisasi DIPA

Rp. 5.257.704.530,-

Sisa dana DIPA

Rp.

Persentase Realisasi DIPA (b)

48.832.470,99,08 %

Belanja Barang Belanja Barang Es 01 Pagu DIPA

Rp.

631.249.000,-

Realisasi DIPA

Rp.

630.896.150,-

Sisa dana DIPA

Rp.

352.850,-

Persentase Realisasi DIPA

99,94%

Belanja Barang Es 04 Pagu DIPA

Rp.

10.585.000,-

Realisasi DIPA

Rp.

7.785.000,-

Sisa dana DIPA

Rp.

2.800.000,-

Persentase Realisasi DIPA (c)

74,14%

Belanja Modal Pagu DIPA

Rp.

50.000.000,-

Realisasi DIPA

Rp.

50.000.000,-

Sisa dana DIPA

Rp.

NIHIL,-

Persentase Realisasi DIPA


100%

Halaman 41

BAB IV PENUTUP A. SIMPULAN 1.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

2.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ada 6 (enam) indikator tidak tercapai yaitu : a. Persentase perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. c. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. d. Persentase perkara yang disidangkan. e. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum Banding. f.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014. 3.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada pencari keadilan, di Pengadilan

Agama

Lamongan

maka

dalam melaksanakan

tugasnya

berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor W13A17/76/OT.01.3/SK/I/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor : 25 / 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan

Ketua

Pengadilan

A17/604/OT.01.3/SK/III/2012

Agama

tanggal

5

Lamongan

Maret

2012

Nomor tentang

W13Standar

Pelayanan Peradilan. 4.

Penyelesaian perkara pada tahun 2013 pada Pengadilan Agama Lamongan telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun


Halaman 42

2012 sebanyak 701 perkara, seluruhnya telah diselesaikan (100%). Sedangkan untuk perkara masuk tahun 2013 sebanyak 2.897 perkara telah diselesaikan sebanyak 2.190 (75,6%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2013 sebanyak 707 perkara (24,4 %); 5.

Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala, akan tetapi ada sedikit

kendala, yaitu mengenai anggaran untuk

Langganan Daya dan Jasa Khusus untuk Listrik yang pagu dalam DIPA sangat kecil, tidak sesuai dengan realisasinya, dimana yang semestinya anggaran untuk pembayaran tagihan Listrik cukup digunakan selama 12 bulan akan tetapi hanya cukup digunakan selama 10 bulan, oleh karena itu anggaran Langganan Daya dan Jasa khusus untuk pembayaran tagihan Listrik perlu ditambah ; B. SARAN Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, agar : 1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun; 2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Lamongan kelas I.A; 3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya karena adanya fluktuasi harga; 4. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk Langganan Daya Dan Jasa khusus untuk pembayaran tagihan Listrik, sehingga dapat menunjang kelancaran operasional baik dibidang administrasi perkara maupun dibidang administrasi umum; 5. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi. 6. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.


Halaman 43

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan Ketua

Keterangan : ------------------ : Garis Koordinasi ___________ : Garis Tanggung Jawab

H. Mudjito, S.H., M.H. Wakil Ketua

Hakim

Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H.

1. Drs. H. M. Nurkhan, S.H. 2. Drs. H. A Mukhsin, S.H., M.H. 3. Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. 4. Dra. Hj. Dzirwah 7. Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H. 8. Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M H. 9. Drs. H. Imam Rosidin, M.H. 10. Drs. H. Nuril Ihsan 11. H. Roihan, S.H. 12. Dra. Hj. Sufijati

Panitera / Sekretaris H. Syaifuddin Latief, S.H. Wakil Panitera

Wakil Sekretaris

H. Imam Wahyudi, S.H.

Junus Susanto, S.H.

Panmud. Permohonan

Panmud. Gugatan

Panmud. Hukum

Kasubbag.Kepegawaian

Hj. Nur Cholidah, S.H.

Hj. Kuna’iyah Ningsih, S.H.

Hj.Siti Zaenab M.,S.Ag.

Hj. Muarofah, SH.

Staf :

Staf :

Staf :

Staf :

Staf :

Staf :

Suwarno Agus Wibowo , Amd A. Makhtum Santoso

Fatkur Rahman.,S.Ag Siti Zaimah Zainish S.,S.Pd.

Sudarmadi Drs. Kayanto A. Noer Anshori., S.Psi

Jawahiruddaulah Asfaq, S.HI.

Khoirul Anwar., S.Ag.

Suki Wawan A., S.Pd.I. Luthfi Anshori, S.H.

Panitera Pengganti    

Supiyah, S.H. Mazir, S.Ag., M.Si. Sueb, S.H. Muhammad Sirojuddin, S.H.


Kasubbag.Keuangan Dartik,S.Pd.I

Kasubbag.Umum Syafi’i Rahman, S.Ag.

Jurusita / Jurusita Pengganti  Suprayitno, S.Ag.  Farhan Hidayat, S.HI.  Novan Yahya Utama, S.Kom.

Halaman vi

2. Indikator Kinerja Utama NO

KINERJA UTAMA

1.


INDIKATOR KINERJA Persentase sisa perkara yang diselesaikan

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan antara perkara masuk dengan perkara yang diputus

Hakim Majelis dan Panitera

Perbandingan antara perkara yang putus lebih dari 6 bulan dengan perkara masuk. (tidak termasuk sisa perkara) Perbandingan antara perkara prodeo yang masuk dengan perkara prodeo yang putus


Perbandingan antara jumlah pemohon POSBAKUM dengan jumlah pemohon POSBAKUM yang dilayani


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.



Panitera

Persentase Pelayanan Meja Informasi

Perbandingan antara perkara yang dibawa ke lokasi sidang keliling (zetting plaat) dengan jumlah perkara sidang keliling yang diputus Perbandingan antara perkara yang diputus dengan upload putusan di website Perbandingan antara pemohon informasi dengan jumlah yang dilayani


Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang diminutasi

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.




Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Halaman vii

2.


Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.

Perbandingan perkara yang diterima dengan penyelesaian administrasi penerimaan perkara

Panitera


Persentase perkara yang disidangkan

Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diperiksa

Panitera

Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara.

Perbandingan antara yang diputus dengan administrasi putusan perkara

Panitera

Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu

Perbandingan antara perkara yang diputus/diminta para pihak dengan salinan yang diserahkan kepada para pihak Perbandingan antara putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan dengan akta cerai yang telah diterbitkan Perbandingan antara akta cerai yang diminta oleh para pihak dengan yang disampaikan Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan mediasi yang selesaikan Perbandingan antara perkara putus dengan perkara perkara putus yang diajukan upaya hukum banding Perbandingan antara perkara banding dengan perkara perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi Perbandingan antara perkara kasasi dengan perkara perkara kasasi yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali Perbandingan antara pengaduan yang diterima dengan yang diitindaklanjuti

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Persentase akta cerai yang diterbitkan

Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak 3..

4.

Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.

Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi

- Peninjauan Kembali 5.

Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien



Panitera


Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Hakim Majelis dan Panitera Hakim Majelis dan Panitera Hakim Majelis dan Panitera Hakim Majelis dan Panitera

Ketua dan Panitera


Halaman viii

6.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


Perbandingan antara permohonan eksekusi dengan jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan

Ketua dan Panitera


3. Penetapan Kinerja Tahun 2013 NO 1.



INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan

76%

c.


100%


100%


100%

f.

100%


g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

95%

h. Persentase Pelayanan Meja Informasi

100%

i.

100%


Halaman ix

2.

3. 4.

5. 6.






100%


84%

c.

Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara. d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu

100%

e. Persentase akta cerai yang diterbitkan

100%

f.

100%

Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

100%

100% 80% 100% 80% 100%

Halaman x

4. Rencana Kinerja Tahun 2014 NO 1.

2.




INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan

76%

c.


100%


100%


100%

f.

100%


g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website. h. Persentase Pelayanan Meja Informasi

100%

i.

100%


95%


100%


84%

c.

Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara. d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu

100%

e. Persentase akta cerai yang diterbitkan

100%

100%

Halaman xi

f. 3.. 4.

5. 6.




Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100% 100%

100% 80% 100% 80% 100%

Halaman xii

5. Matriks Rencana Strategis 2010 - 2014 MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TAHUN 2010 - 2014 Visi

Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Lamongan yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Misi

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

Tujuan Strategis

Sasaran



Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama; Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan; Meningkatkan pengawasan dan pembinaan; Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Lamongan yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan Indikator Kinerja

Th. I

Th. II

Th. III

Th. IV

Th. V

(2010)

(2011)

(2012)

(2013)

(2014)

a.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

b.

Persentase perkara yang diselesaikan

76%

76%

76%

76%

76%

c.


99%

99%

99%

99%

99%

d.

Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.

100%

100%

100%

100%

100%

e.

Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum

0

0

100%

100%

100%

f.


0

0

100%

100%

100%

Halaman xiii


g.

Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

95%

95%

95%

95%

95%

h.

Persentase Pelayanan Meja Informasi

100%

100%

100%

100%

100%

i.


100%

100%

100%

100%

100%

a.

Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.

100%

100%

100%

100%

100%

b.

Persentase perkara yang disidangkan

84%

84%

84%

84%

84%

c.

Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara.

100%

100%

100%

100%

100%

d.

Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu Persentase akta cerai yang diterbitkan Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

e. f. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi

Persentase mediasi yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan


100% 80%

100% 80%

100% 80%

100% 80%

100% 80%


100%

100%

100%

100%

100%


80%

80%

80%

80%

80%


100%

100%

100%

100%

100%



Halaman xiv

6. SK Tim Penyusunan LAKIP PA Lamongan Tahun 2013

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA LAMONGAN SURAT KEPUTUSAN Nomor : W13-A17/156/KU.01/SK/I/2014 TENTANG PEMBENT UKAN T IM PENYUSUNAN LAPORA N AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2013 Menimbang

: 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Agama Lamongan Tahun Anggaran 2013, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 2. Bahwa berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Lamongan Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-005.01.2.401322/2014, tersedia anggaran penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). 3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pada Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. 2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004. 3. DIPA Pengadilan Agama Lamongan Nomor : DIPA-005.01.2.401322/2014, tanggal 5 Desember 2013 MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pertama

: : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013, dengan susunan sebagai berikut : No

Nama dan NIP

1.

H. Mudjito, S.H., M.H. NIP. 19610620 198203 1 001


Jabatan Pengarah

Halaman xv Halaman

xv

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H. NIP. 19560622 199003 1 001 H. Syaifuddin Latief. S.H. NIP. 19570105 197903 1 001 H. Imam Wahyudi, S.H. NIP. 19570627 198203 1 004 Junus Susanto, S.H. NIP. 19591027 198003 1 001 Hj. Nur Cholidah, S.H. NIP. 19570201 198003 2 001 Hj. Kuna'iyah Ningsih, S.H. NIP. 19570529 197403 2 003 Hj Siti Zaenab M., S.Ag. NIP. 19540707 197803 2 001 Hj. Muarofah. S.H. NIP. 19660216 199303 2 002 Dartik. S Pd I. NIP. 19780824 200604 2 016 Syafi'i Rahman, S. Ag. NIP. 19691115 200604 1 010

Penanggungjawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Kedua

: Tugas Tim adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013.

Ketiga

: Segala keperluan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini berupa : Bahan, Transport Lokal Tim, Konsumsi dan sebagainya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lamongan akun 524113 dan 521219 (Belanja Barang Operasional Lainnya).

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lamongan Pada Tanggal : 15 Januari 2014 Kuasa Pengguna Anggaran,

H. SYAIFUDDIN LATIEF. S.H. NIP. 19570105 197903 1 001


Halaman xvi Halaman

xvi

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Recommend Documents