PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
i
KATA PENGANTAR
ﺑﺴـﻢ اﷲ اﻟﺮ ﺣﻤـﻦ اﻟﺮ ﺣﯿـﻢ Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan hidayah-NYA, sehingga Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2010 dapat diselesaikan dengan baik guna memenuhi kewajiban Pengadilan Agama Lamongan yang harus dibuat pada setiap akhir tahun; Laporan ini menguraikan secara diskriptif tentang Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2010, yang meliputi bidang Teknis Yustisial, Administrasi Kepaniteraan
dan
Kesekretariatan,
Bidang
Pembinaan
dan
Pengawasan
serta
Pembangunan. Di samping itu diuraikan Kesimpulan dan Rekomendasi yang berisi evaluasi pelaksanaan tugas, serta beberapa hambatan dan cara pemecahannya. Kami atas nama Pimpinan Pengadilan Agama Lamongan mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, kepada segenap Pegawai Pengadilan Agama Lamongan dan kepada Tim Penyusun khususnya,
yang dengan tulus ikhlas membantu kami guna
menyelesaikan Laporan Kegiatan Tahun 2010 ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memberikan bimbingan dan petunjuknya, semoga semua bantuan dan bimbingan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin. Kami telah berusaha menyusun laporan secara baik dan sempurna, tetapi kami juga menyadari Laporan Kegiatan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan dari semua pihak guna menyempurnakan laporan yang akan datang. Mudah-mudahan Laporan Kegiatan ini ada guna dan bermanfaat khususnya bagi segenap Pegawai
Pengadilan Agama Lamongan dan bahan masukan bagi Pimpinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta Mahkamah Agung R.I. Lamongan, 03 Januari 2011 Ketua Pengadilan Agama Lamongan TTD
Dra.Hj.Nawal Buchori,SH. NIP.194805141977012001.
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .........................................................................................................
I
DAFTAR ISI
: ................................................................................................................
II
PENDAHULUAN ...............................................................................................................
1
BAB I
A. Kebijakan Umum Peradilan ..........................................................
2-4
B. Visi dan Misi .................................................................................
5
C. Renstra ...........................................................................................
6-13
BAB II
: STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ............................................
14-35
BAB III
: KEADAAN PERKARA ........................................ (Matrik terlampir)
36-43
BAB IV
: PENGAWASAN INTERNAL .............................................................
44-45
BAB V
: PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ..............................................
46-82
A. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial .................................... 1.
Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ............................
46-47
2.
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial ....................
48-50
3.
Sumber Daya Manusia Yang Ada Di Kesekretariatan.......
50-51
4.
Promosi dan Mutasi ...........................................................
51-53
5.
Pengisian Jabatan Struktural ..............................................
54-55
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ............................................
55
1.
Sarana dan Prasarana Gedung ...........................................
56
2.
Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung .............................
56-57
C. Pengelolaan Keuangan ..............................................................
58-61
1.
2.
3.
Belanja Pegawai ................................. ( matrik terlampir )
58-59
a. RKA-KL ........................................................................
58
b. Pelaksanaan ...................................................................
59
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan ..........................................
59
Belanja Barang ................................... ( matrik terlampir )
59-60
a. RKA-KL ........................................................................
60
b. Pelaksanaan ...................................................................
60
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan ..........................................
61
Belanja Modal .................................... ( matrik terlampir )
61
a. RKA-KL ........................................................................
61
b. Pelaksanaan ...................................................................
61
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan ..........................................
61
D. Pengelolaan Administrasi .........................................................
BAB VI
46-47
62-82
1.
Administrasi Peradilan ......................................................
62-68
2.
Administrasi Umum ..........................................................
69-82
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ............................................
83-86 ii
BAB I PENDAHULUAN Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Liingkungan Peradilan Umum,Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak sat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah. Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 teleh diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. 1
A.
Kebijakan Umum Peradilan Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip
pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai wujud dari prinsip keterbukaan tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan. Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Nomor 144/KMA/SK/2007 tersebut Pengadilan Agama Lamongan telah menyediakan meja informasi dan meja pengaduan. Sesuai pula dengan perkembangan Tehnologi Informasi Pengadilan Agama Lamongan telah memiliki web site dengan alamat : www.palamongan.net yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh masyarakat pemerhati pengadilan. Namun demikian Pengadilan Agama Lamongan harus tetap memperhatikan tugas pokok Pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Pelaksanaaan dari tugas pokok tersebut dilakukan oleh Hakim, dengan dibantu oleh sebuah unit Kepaniteraan dan Kesekretariatan guna menunjang kelancaran tugas tersebut. Unit Kepaniteraan mempunyai tugas yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang harus disimpan di Kepaniteraan. Sedangkan unit Kesekretariatan bertugas terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan serta pembangunan perkantoran yakni menyimpan arsip dan dokumen Kepegawaian, mengusulkan kesejahteraan Pegawai, mengelola Keuangan Negara, menyimpan arsip dan memelihara Barang Inventaris Kekayaan Negara yang harus di simpan di Sekretariat.
2
Kebijakan umum Pengadilan Agama Lamongan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Landasan Kerja Pengadilan Agama lamongan dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi : a. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan: 1. Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen; 2. Staatsblad 1941 Nomor 44 tentang Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB=HIR) jo. Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951; 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad; 5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 6. Undang-undang R.I Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. SEMA No. 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU. No. 7 Tahun 1989; 8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. SE. BAKN No. 48 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP. Nomor 45 Tahun 1990; 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/007/SK/IV/1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/025/SK/I/1997 tanggal 22 April 1977 tentang Pembentukan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa dan Pandan; 12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (UBV) dan Provisionil; 3
13. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat; 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/042/SK/VIII/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/027/A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Dimohonkan Peninjauan Kembali; 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/127/A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi; 16. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal; 17. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2002 tentang Upaya Perdamaian (Pemberdayaan Pasal 130 HIR) jo. Peraturan MARI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan; 18. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok; 19. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asaz Nebis In Idem; 20. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor: MA/KUMDIL/P/01/II/2002 tentang Petunjuk Penerimaan Tamu; 21. Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk Pelaksanaan, Surat Edaran, dan Kebijaksanaan lain yang terkait dengan wewenang dan tata kerja Pengadilan Agama; b. Bidang Administrasi Kesekretariatan dan lain-lain: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak jo. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008 tentang jenis dan tarif PNBP, yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya ; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005; 4
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat, PNS, Angkatan Bersenjata R.I. dan Para Pensiunan Atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagaimana diubah dengan keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Penggadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006; 14. Keputusan Presiden R.I Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera; 15. Keputusan Presiden R.I. Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jurusita dan Jurusita Pengganti; 16. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: PTA.m/OT.00/006/SK/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Pemberlakuan program kerja Pengadilan Agama se-Jawa Timur; 17. Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk Pelaksanaan, Surat Edaran, dan Kebijaksanaan lain yang terkait dengan wewenang dan tata kerja Pengadilan Agama. 2.
Kedudukan Pengadilan Agama Lamongan Pengadilan Agama Lamongan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 738 B Lamongan 62291, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
B.
· Sebelah Utara
: Laut Jawa
· Sebelah Timur
: Kabupaten Gresik
· Sebelah Selatan
: Kabupaten Mojokerto dan Jombang
· Sebelah Barat
: Kabupaten Tuban dan Bojonegoro
Visi dan Misi 5
Visi Pengadilan Agama Lamongan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ” Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Lamongan menetapkan misi-misi sebagai berikut adalah : 1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat; 2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri, bebas dari campur tangan pihak lain, tidak memihak dan transparan; 3. Memperbaiki akses pelayanan kepada masyarakat di bidang peradilan; 4. Memperbaiki kwalitas input internal pada proses peradilan; 5. Mewujudkan Institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati. 6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.
C. RENSTRA Atas dasar visi dan missi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035. Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 5 (lima) program yang disebut quick wins Mahkamah Agung yaitu : 1. Transparansi putusan. 2. Pengembangan Tehnologi Informasi. 3. Pengelolaan PNBP. 4. Kode Etik Hakim. 5. Manajemen SDM. Kelima program tersebut harus diapliksikan dalam pelaksanaan tugas seharihari di Pengadilan Agama Lamongan. Selain ke 5 (lima) program quick wins tersebut di atas, Pengadilan Agama Lamongan menyusun program rutin yang dimasukkan dalam perencanaan strategik 6
tahun 2010 yang terdiri dari dua bidang, yaitu bidang Kepaniteraan dan bidang Kesekretaritan antara lain yaitu :
C.1. Bidang Kepaniteraan yang meliputi : C.1.1. Penyelesaian sisa perkara tahun 2009 sebanyak 538 perkara, dan untuk perkara masuk tahun 2010 sebanyak 2551 perkara, sedangkan perkara 2010 yang dapat diputus sebanyak 2539 perkara dan telah dicatat dalam buku register perkara gugatan / permohonan, sekaligus menerima perkara gugatan / permohonan tahun 2011 yang diperkirakan sebanyak 3000 perkara dan juga dicatat dalam buku register perkara gugatan/permohonan ; C.1.2. Penyelesaian sisa perkara banding tahun 2010 untuk segera dikirim ke PTA.Surabaya dan mencatat dalam register perkara Banding, sekaligus menerima pendaftaran permohonan Banding tahun 2011 dan juga dicatat dalam buku register perkara Banding ; C.1.3. Penyelesaian sisa perkara Kasasi tahun 2010 untuk segera dikirim ke Mahkamah Agung R.I. dan mencatat dalam register perkara Kasasi, sekaligus menerima pendaftaran permohonan Kasasi tahun 2011 dan juga dicatat dalam buku register perkara Kasasi ; C.1.4. Penerimaan pendaftaran perkara Peninjauan Kembali tahun 2011 dan mencatat dalam register perkara Peninjauan Kembali ; C.1.5. Penyampaian relaas / panggilan sidang dan relaas pemberitahuan putusan , baik pemberitahaun isi putusan perkara tingkat pertama, perkara tingkat Banding dan perkara tingkat Kasasi kepada para pihak dengan cara tepat waktu dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan penyampaian salinan putusan kepada para pihak ; C.1.6. Peningkatan proses persidangan pemeriksaan perkara yang meliputi : -
Penyampaian relaas / panggilan sidang perkara tundaan ;
-
Menyidangkan perkara melalui tahap-tahap persidangan ;
-
Membuat dan menyelesaikan berita acara persidangan di tingkat pertama.
C.1.7. Peningkatan Kualitas Putusan / Penetapan yang meliputi :
7
-
Memutus perkara tingkat pertama dan membuat putusan/penetapan beserta salinannya serta mencatat dalam register perkara yang bersangkutan ;
-
Menyampaikan pemberitahuan isi putusan / penetapan perkara tingkat pertama kepada para pihak berperkara yang tidak hadir pada saat putusan / penetapan diucapkan dan mencatat dalam register yang bersangkutan ;
-
Menyampaikan pemberitahuan isi putusan banding kepada para pihak dan mencatatnya dalam register yang bersangkutan ;
-
Menyampaikan pemberitahuan isi putusan kasasi kepada para pihak dan mencatatnya dalam register perkara yang bersangkutan ;
-
Menyampaikan salinan putusan peninjauan kembali kepada pemohon PK dan pemberitahuan isi putusan PK kepada Termohon PK dan mencatatnya dalam register perkara yang bersangkutan.
-
Memasukkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke web Pengadilan Agama Lamongan, setelah sebelumnya dianonimasi.
C.1.8. Peningkatan mutu penyelesaian perkara yang meliputi : -
menyerahkannya kepada para pihak yang berkepentingan serta Melaksanakan penyitaan, membuat berita acara penyitaan dan mencatatnya dalam register perkara yang bersangkutan ;
-
Melaksanakan
putusan
(Eksekusi),
membuat
berita
acara
pelaksanaan putusan (Eksekusi) dan menyerahkannya kepada para pihak yang berkepentingan serta mencatat dalam register perkara yang bersangkutan ; C.1.9. Peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi kepaniteraan dengan tertib -
yang meliputi :
Melaksanakan minutasi perkara putus tahun 2010 yang belum diminutasi dan memasukkan dalam box perkara serta mencatat dalam register perkara yang bersangkutan ;
-
Membuat dan mengirim laporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan dan tahunan ke PTA.Surabaya dan kepada MARI serta ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta ;
8
C.1.10.Peningkatan
mutu
pelayanan
masyarakat
yang
mengajukan
permohonan pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) serta yang meminta
waarmeking akta dibawah tangan mengenai
keahliwarisan dan memberikannya kepada Pemohon dalam waktu yang tidak terlalu lama. C.1.11.Peningkatan
mutu pelayanan kepada peneliti/mahasiswa yang akan
melakukan penelitian dan praktek Peradilan Agama di Wilayah PTA. Surabaya pada umumnya dan wilayah Pengadilan Agama Lamongan pada khususnya, dengan kegiatan meliputi : -
Menerima surat ijin research/pratikum dari peneliti / mahasiswa praktek ;
-
Menerima surat permohonan beracara dari Advokad, Pengacara Praktek, BBH dan surat permohonan ijin khusus untuk beracara diluar wilayah kedudukan serta membuat keterangan/ijin khusus dan mencatat dalam register yang bersangkutan ;
C.1.12.Peningkatan mutu pelayanan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya di wilayah/yurisdiksi Pengadilan Agama Lamongan, tentang kewenangan Pengadilan Agama Lamongan setelah satu atap dengan Mahkamah Agung R.I., juga melakukan dialog interaktif di Radio mengenai permasalahan-permasalahan yang menjadi kewengan Pengadilan Agama Lamongan. C.1.13.Peningkatan mutu
pengawasan
Sekretaris dan Jurusita
terhadap
Hakim,
Panitera,
untuk menjaga kewibawaan dan martabat
pegawai Pengadilan Agama Lamongan, meliputi kegiatan : -
Mengadakan pengawasan terhadap Hakim, Panitera / Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti dan juga pengawasan terhadap
jalannya
peradilan ditingkat pertama
khususnya diwilayah Pengadilan Agama Lamongan ; -
Membuat daftar penilaian pengawasan Hakim (WAS-1) dan pejabat kepaniteraan (WAS-2) dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
C.2. Bidang Kesekretariatan meliputi : C.2.1. Bidang Kepegawaian masalah peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai dengan kegiatan meliputi : 9
-
Mengadakan rapat dinas untuk melakukan pembinaan kepada : - Para hakim dan Panitera, Panitera Pengganti serta Jurusita/Jurusita
Pengganti ;
- Seluruh Pejabat Struktural dan Staf ; - Kepada Seluruh Karyawan/ti dan Ibu-Ibu Dharma Yukti Karini Cabang Pengadilan Agama Lamongan. -
Membuat usulan tambahan Hakim dan tambahan pegawai ;
-
Membuat dan mengajukan usulan kenaikan pangkat secara tepat waktu ;
-
Membuat dan mengajukan usulan kenaikan gaji berkala secara tepat waktu ;
-
Membuat dan menertibkan absensi pegawai dan mengirim ke PTA.Surabaya setiap bulan ;
-
Membuat dan menerbitkan surat ijin cuti pegawai, bagi pegawai yang yang mengajukan permohonan cuti, baik cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin maupun cuti yang lainnya ;
-
Membuat dan memberikan tegoran bagi pegawai yang melanggar disiplin pegawai ;
-
Membuat dan mengajukan usulan pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun secara tepat waktu ;
-
Mengikutsertakan seluruh pegawai pada kegiatan diklat structural dan fungsional yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung R.I. ;
-
Menertibkan dan pengadaan seragam pegawai Pengadilan Agama Lamongan ;
-
Membuat dan mengusulkan Karis/Karsu pegawai, bagi para pegawai yang belum mempunyai Karis/Karsu ;
-
Membuat dan mengusulkan Kartu Askes pegawai, bagi para pegawai yang belum mempunyai Kartu Askes ;
-
Membuat dan mengusulkan Karpeg
bagi
PNS
yang
belum
mempunyai Karpeg, ke Pengadilan Tingi Agama Surabaya ; -
Melakukan penataan file kepegawaian (fisik) ; 10
-
Mengolah dan mengrim laporan tahunan yang menyangkut masalah kepegawaian ;
-
Mengadakan rekreasi seluruh pegawai bersama dengan keluarga bila tersedia dana untuk kegiatan tersebut.
C.2.2. Bidang Keuangan masalah peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dengan kegiatan meliputi : -
Membuat/menyusun serta mengirimkan RKA-KL DIPA ke PTA.Surabaya dan juga disampaikan ke Direktorat Peradilan Agama M.A.R.I. di Jakarta dan juga dikirim kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. Cq.Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Cq.Kepala Badan Urusan Administrasi (K.B.U.A) Mahkamah Agung R.I Cq. Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung R.I. Cq.Karo Umum MARI, Cq. Karo Keuangan, Cq.Karo Hukum dan Humas MARI di Jakarta ;
-
Membuat / menyusun serta mengirimkan RKA-KL DIPA tahun 2010 ke PTA.Surabaya dan juga disampaikan ke Direktorat Peradilan Agama M.A.R.I. di Jakarta dan juga dikirim kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. Cq.Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Cq.Kepala Badan Urusan Administrasi (K.B.U.A) Mahkamah Agung R.I Cq. Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung R.I. Cq.Karo Umum MARI, Cq. Karo Keuangan, Cq.Karo Hukum dan Humas MARI di Jakarta ;
-
Membuat dan menyusun laporan SAI (Satuan Akuntansi Instansi) dan dikirim ke PTA Surabaya secara tepat waktu ;
-
Membuat dan menyusun laporan SAKPA dan SAKPB dan dikirim ke PTA Surabaya secara tepat waktu ;
-
Membuat/menyusun Laporan Realisasi Anggaran setiap bulan, triwulan dan enam bulan serta tahunan dikirim ke PTA.Surabaya dan juga disampaikan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama M.A.R.I. di Jakarta dan juga dikirim kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. Cq.Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Cq.Kepala Badan Urusan Administrasi (Ka B.U.A) Mahkamah Agung R.I Cq. Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung R.I. 11
Cq.Karo Umum MARI, Cq. Karo Keuangan, Cq.Karo Hukum dan Humas MARI di Jakarta ; -
Membuat dan menyusun dan mengirimkan SPM ke KPKN setempat ;
-
Mengadakan pemeriksaan Kas Rutin ;
C.2.3. Bidang Umum masalah peningkatan tertib dan kelancaran tata persuratan, perlengkapan,rumah tangga kantor dan perpustakaan serta sarana dan prasarana gedung Pengadilan Agama Lamongan dengan kegiatan meliputi : -
Mengelola tata persuratan secara tertib sesuai dengan tata persuratan atau arsip dinamis ;
-
Mengadakan, menggunakan dan memanfaatkan perlengkapan kantor secara tepat dan benar ;
-
Mengadakan dan menatausahakan keperluan rumah tangga kantor ;
-
Membuat/menyusun dan mengirimkan usulan penghapusan barang inventaris baik berupa kendaraan maupun non kendaraan apabila terdapat barang inventaris yang sudah rusak berat ;
-
Mengadakan penghapusan barang inventaris dengan secara lelang berdasarkan SK penghapusan barang inventaris yang dikeluarkan oleh Pembantu Pengguna Barang Wilayah (PPBW), Pembantu Pengguna Barang Eselon-1 (PPBE-1) dan Pengguna Barang ;
-
Membuat dan menyusun laporan tahunan semester I dan semester II tentang barang milik Negara (Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel) tentang Kondisi Barang Milik Negara dan Posisi Barang Milik Negara dalam Neraca serta dikirim ke dan melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pembantu Pengguna Barang Wilayah (PPBW) ;
-
Membuat dan
mengirim
usulan
surat
pernyataan
tentang
penghunian rumah dinas ke PTA.Surabaya setaip tahun ; -
Menerbitkan surat ijin pemakaian kendaraan dinas ;
-
Mengadakan pemeliharaan gedung kantor sesuai dengan anggaran DIPA yang telah disediakan ;
12
-
Mengadakan pemeliharaan kendaraan dinas baik itu kendaraan bermotor roda 2 (dua) maupun kendaraan dinas roda 4 (empat), sesuai dengan anggaran DIPA yang telah disediakan ;
-
Mengadakan pemeliharaan barang-barang inventaris yang ada di Kantor Pengadilan Agama Lamongan ;
-
Mengadakan dan selalu memelihara kebersihan serta selalu meningkatkan fungsi keamanan Kantor secara menyeluruh dengan mengoptimalkan tenaga kebersihan dan tenaga satpam yang ada di Kantor Pengadilan Agama Lamongan ;
-
Mengadakan
penataan
buku
perpustakaan
dan
melayani
peminjaman buku-buku perpustakaan khusus bagi karyawan/ti Pengadilan Agama Lamongan ; -
Menyelenggarakan olah raga bagi seluruh pegawai dengan kegiatan berupa latihan tenis lapangan bagi seluruh pegawai setiap hari Selasa malam dan Jum’at pagi serta Senam Pagi setiap hari Jum’at pagi secara rutin ;
-
Mengikut sertakan sebagian pegawai Pengadilan Agama Lamongan dalam
Tournamen
Tenis
Lapangan
sewilayah
kordinator
Bojonegoro dalam perebutan piala bergilir dan juga seleksi Tenis Lapangan yang diadakan oleh PTA.Surabaya ; -
Menyelenggarakan tugas-tugas kedinasan lainnya berupa : -
Mengikuti pertemuan bulanan KORPRI dan Rakerda KORPRI;
-
Membantu
terselenggaranya
pertemuan
Dharma Yukti
Karini Cabang Pengadilan Agama Lamongan ; -
Mengikuti pertemuan
rutin
dalam
acara musyawarah
IKAHI, FPHIM, PTWP dan IPASPI.
13
BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI ) A. Penyusunan Alur Tupoksi Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Pengadilan Agama Lamongan dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua. Ketua Pengadilan Agama mempunyai tugas antara lain yaitu: 1. Bertugas dan Bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan yang baik (sesuai dengan asas peradilan “sederhana, cepat dan biaya ringan dan menjaga terpeliharanya citra serta wibawa Pengadilan Agama) ; 2. Menjadi contoh teladan dalam perilaku sebagai pejabat peradilan yang berakhlakhul karimah ; 3. Membuat kebijakan umum dibidang kepaniteraan dan kesekretariatan ; 4. Memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan umum ; 5. Melakukan Koordinasi dengan Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris ; 6. Menciptakan koordinasi antar pejabat struktural, pejabat fungsional untuk mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat tersebut, menegakkan disiplin kerja, membangkitkan motivasi kerja dan sebagai sumber isnpirasi, juga mendorong dan memebrikan kesempatan bagi warga Pengadilan Agama Lamongan untuk meningkatkan pengetahuan ; 7. Melaksanakan prinsip-prinsip managemen secera benar, seksama dan sewajarnya dengan membuat progam kerja (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang), dalam pelaksanaan dan pengorganisasiannya ; 8. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama serta bekerja sama dengan baik yakni membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam mewujudkan keserasian dan kerja sama ; 9. Melakukan pembagian tugas pejabat-pejabat dibawahnya dan mendelegasikan sebagian wewenangnya ; 10. Melakukan pertemuan berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan pejabat fungsional dan pejabat struktural sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan dengan seluruh karyawan ; 11. Membuat dan menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara penting ; 14
12. Melakukan pengawasan intern bagi para Hakim,para pejabat Kepaniteran dan kesekretariatan serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Lamongan dan mengawasi secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan juga memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan ; 13. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran dan barang milik negara ; 14. Menunjuk Hakim pengawas bidang yang meliputi bidang-bidang adminidtrasi perkara dan administrasi umum ; 15. Melakasnakan evaluasi pada hasil pengawasan dan memebrikan penilaian untuk kepentingan jabatan ; 16. Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaian kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, setiap tahun ; 17. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa, setiap perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu selambat-selambatnya enam bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala kepada para Hakim ; 18. Menunjuk salah sorang Hakim sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kehumasan ; 19. Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi ; 20. Membuat gugatan/permohonan lisan atau menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan/permohonan lisan ; 21. Menetapkan besaran panjar biaya perkara Penggugat/Pemohon ;
yang harus dibayar oleh
22. Menerima dan meneliti berkas perkara permohonan/gugatan dari Panitera sesuai dengan peraturan yang berlaku ; 23. Menetapkan Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara yang diterima ; 24. Membagikan semua berkas perkara dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan ; 25. Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan/putusan Pengadilan yang telah memeperoleh kekuatan hukum tetap ; 26. Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi atasan yang dimintakan eksekusi/yang diperlukan eksekusi ; 27. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal : - ada gugatan perlawanan ; - ada permohonan PK atas perintah Ketua MARI ; 28. Melakasanakan putusan serta merta dengan ketentuan : - dalam hal perkara dimohonkan banding atas izin Ketua PTA ; - dalam hal perkara dimohonkan kasasi atas izin Ketua MARI ; 29. Menyediakan buku khusus untuk Hakim anggota yang menyatakan beda pendapat dengan majelis dalam memutuskan perkara serta merahasiakannya ; 15
30. Berwenang memberi izin untuk membawa keluar daftar, catatan, risalah, berita acara dan berkas perkara dari ruang kepaniteraan ; 31. Menyelenggarakan pembinaan mental dan disiplin pegawai ; 32. Menindaklanjuti temuan-temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung RI, KPK, Komisi Yudisial, BPK dan BPKP ; 33. Melakukan pembinan terhadap organisasi Korpri, Dharma Yukti Karini, Koperasi, Olah Raga/PTWP, IKAHI, IPASPI dan YPHIM ; 34. Meneruskna SEMA, PERMA dan surat-surat dari Mahkamah Agung RI atau Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang berkaitan dengan hukum atau perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti ; 35. Mengistbatkan kesaksian Rukyatul Hilal yang dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan ; 36. Memberikan keterangan/pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta ; 37. Melakukan koordinasi antar sesama instansi-instansi lain dan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta ; 38. Menyampaikan usul/saran dan laporan secara hirarkis ; 39. Menerima dan mendisposisi surat-surat yang memerlukan kebijaksanaan Ketua. Wakil Ketua mempunyai tugas-tugas antara lain yaitu : 1. Menjadi contoh teladan dalam perilaku sebagai pejabat peradilan yang berakhlakhul karimah ; 2. Melaksanakan kebijakan umum yang dibuat oleh pimpinan Pengadilan ; 3. Membantu Ketua dalam membuat progam kerja jangka pendek, menengah dan panjang serta pelaksanaan dan pengorganisasiannya ; 4. Melakukan konsultasi dan kordinasi dengan Ketua dan Panitera/Sekretaris ; 5. Membantu Ketua dalam melakukan pengawasan umum terhadap hakim anggota, pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan mengenai tingkah laku di dalam dan di luar kedinasan ; 6. Melakukan pengawasan terhadap jalannnya persidangan ; 7. Membantu Ketua dalam memecahkan masalah yang timbul dilingkungan Pengadilan Agama Lamongan ; 8. Memperhatikan keluhan-keluhan yang menanggapinya bila dipandang perlu ;
timbul
dari
masyarakat
dan
9. Menyampaikan usul/saran dan laporan kepada Ketua ; 10. Melakukan tugas-tugas insidentil yang secara insidentil didelegasikan oleh Ketua 11. Sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang bertugas antara lain yaitu : 16
- Membantu Ketua dalam melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang pelaksanaan tugas administrasi perkara dan administrasi umum ; - Mengkoordinir
pelaksanaan pengawasan oleh Hakim-Hakim Pengawas
Bidang ; - Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua secara periodik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan ; 12. Sebagai Ketua Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) melakasanakan tugas-tugasnya tersebut diatas, seorang Ketua juga sebagai Hakim/Ketua Majelis yang mempunyai tugas-tugas antara lain yaitu ; - Memimpin sidang-sidang Tim Promosi dan Mutasi berkenaan dengan kenaikan pangkat, Jabatan, promosi pejabat dan pegawai Pengadilan Agama; - Menyusun perumusan dan menyampaikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan pola karier, mutasi dan promosi Hakim dan Pegawai guna penentuan kebijakan Pengadilan Agama Lamongan ; - Menyampaikan dan melaporkan tentang hasil pelaksanaan tugas (sidang tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) kepada Ketua Pengadilan Agama selaku penasehat tim ; - Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada sekretaris dan anggota tim. 13. Sebagai Ketua Tim Pengawasan Absensi dengan tugas-tugas antara lain yaitu : - Melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai bersama anggota tim merumuskan sanksi yang akan diberikan kepada pegawai yang melanggar ; - Melakukan pembinaan kedisiplinan pegawai dan melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua. Ketua dan Wakil Ketua yang sekaligus menjadi Hakim/Ketua Majelis dalam persidangan mempunyai tugas-tugas yang sama dengan para Hakim yang berada dalam jajarannya, dimana Para Hakim yang telah ditunjuk sebagai Hakim/Ketua Majelis mempunyai tugas-tugas antara lain sebagai berikut : 1. Memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi tangung jawabnya ; 2. Menetapkan hari sidang dan sita jaminan ; 3. Bertanggungjawab atas pembuatan berita acara persidangan dan menandatangani selambat-lambatnya sebelum sidang berikutnya ; 4. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim ; 5. Menyiapkan naskah putusan/penetapan ; 6. Membuat instrumen-instrumen yang berkaitan dengan keuangan dan registre perkara ; 7. Menandatangani putusan/penetapan yang sudah dibacakan dalam persidangan ; 8. Bertanggung jawab atas penyelesaian berkas perkara (minutasi perkara) ; 17
9. Membuat data perkara yang telah diminutasi tiap akhir bulan, selanjutnya disampaikan kepada petugas Meja III ; 10. Membuat daftar kegiatan persidangan hakim ; 11. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari PTA dan MARI Disamping Ketua dan Wakil Ketua serta Hakim yang ada dalam jajaran di lingkungan Pengadilan Agama Lamongan tersebut, menjadi Ketua Majelis, oleh Ketua Pengadilan Agama juga ditunjuk sebagai Hakim Anggota yang tugastugasnya antara lain sebagai berikut : 1. Mengikuti persidangan dalam majelis yang telah ditentukan ; 2. Membantu Ketua Majelis dalam memeriksa perkara ; 3. Membantu Ketua Majelis dalam membuat konsep naskah putusan/penetapan ; 4. Membantu Ketua Majelis dalam mengoreksi dan meneliti putusan/penetapan ; 5. Membantu Ketua Majelis dalam mengoreksi dan meneliti pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan ; 6. Membantu Ketua Majelis dalam minutasi berkas perkara dan ikut bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu minutering perkara yang sudah diputuskan. Para Hakim selain ditunjuk menjadi Ketua Majelis dan menjadi Hakim Anggota dalam persidangan, juga ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang antara lain yaitu sebagai : - Sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara (Khusus tentang Prosedur Penerimaan Perkara dan Administrasi Perkara) ; - Sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara (Khusus tentang Register Perkara dan Laporan Perkara) ; - Sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara (Khusus tentang Keuangan Perkara ) ; - Sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara (Khusus tentang Penyelesaian Perkara ) ; - Sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Khusus tentang Kepegawaian ) ; - Sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Khusus tentang Keuangan APBN dan Pengadaan Barang Dan Jasa ) ; - Sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Khusus tentang Inventarisasi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) ; - Sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Khusus tentang perpustakaan dan persuratan) ; Dari uraian tugas pokok dan fungsi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim tersebut diatas, di Kantor Pengadilan Agama Lamongan juga terdapat Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural yang dipimpin oleh seorang Panitera/Sekretaris yang mempunyai tugas-tugas antara lain sebagai berikut :
18
1. Menjadi contoh teladan dalam perilaku sebagai pejabat peradilan yang berkhlakul karimah ; 2. Melaksanakan kebijakan umum yang dibuat oleh pimpinan pengadilan ; 3. Membantu Ketua Pengadilan Agama dalam membuat program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang serta pelaksanaan dan pengorganisasiannya ; 4. Menyiapkan konsep rumusan Kepaniteraan/Kesekreatriatan ;
kebijaksanaan
pimpinan
dibidang
5. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekreatriatan ; 6. Menetapkan sasaran kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan setiap tahun kegiatan; 7. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan ; 8. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pimpinan pengadilan dan pejabat dibawahnya ; 9. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggungjawab kegiatan Kepaniteraan/Kesekreatriatan ; 10. Menggerakkan dan mengarahkan Kepaniteraan/Kesekreatriatan ;
pelaksanaan
kegiatan
dilingkungan
11. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan anggaran dan barang milik negara ; 12. Mengadakan rapat dinas dengan bawahan secara berkala; 13. Menanggapi dan memecahkan Kepaniteraan/Kesekretariatan;
masalah
yang
muncul
dibidang
14. Mengarahkan, mengawasi pelaksanaan tugas terhadap semua aparat Pengadilan secara periodik atau berkala; 15. Menyiapkan evaluasi pelaksanaan tugas terhadap semua aparat Pengadilan secara periodik atau berkala; 16. Mengevaluasi prestasi Kepaniteraan/Kesekretariatan;
kerja
para
aparat
dilingkungan
17. Menyiapkan rapat-rapat TPM atau Baperjakat; 18. Membuat dan menandatangani salinan penetapan/putusan Pengadilan dan pengiriman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 19. Membuat akta dan pemberitahuan berkaitan dengan perkara yang diajukan banding, kasasi, peninjauan kembali dan akta cerai; 20. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama dalam jangka waktu tertentu; 21. Melegalisir surat-surat yang akan diajukan bukti dalam persidangan; 22. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama;
19
23. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, dokumen, akta, buku daftar biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat penting lainnya yang disimpan di Kepaniteraan; 24. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait ; 25. Menyampaikan usul/saran dan laporan kepada pimpinan pengadilan; 26. Menerima dan mendisposisi surat-surat yang memerlukan kebijaksanaan Panitera/Sekretaris; 27. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Lamongan. 28. Ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Promosi dan Mutasi dengan tugas-tugas antara lain sebagai berikut : - Membantu Ketua Tim memimpin sidang-sidang apabila Ketua Tim berhalangan ; - Menyusun perumusan dan menyampaikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan pola karier, mutasi dan promosi Hakim guna penentuan kebijakan Pengadilan Agama Agama ; - Menyampaikan dan melaporkan tentang hasil pelaksanaan tugas (sidang) kepada Ketua Pengadilan Agama selaku Penasehat Tim ; -
Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada sekretaris dan anggota tim.
29. Ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran DIPA dengan tugas-tugas antara lain sebagai berikut : - Melakukan pemeriksaan berkala dan melaksanakan pemeriksaan kas sekurang kurangnya 3 bulan sekali mengenai pengurusan keuangan yang diselenggarakan oleh Bendaharawan ; -
Melakukan penelitian dan pemeriksaan serta bertanggung jawab atas kebenaran dan syahnya dari setiap surat bukti pengeluaran anggaran DIPA ;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama ; - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengiriman laporan mengenai realisasi anggaran dan penutupan buku kas kepada Biro Keuangan MARI. 30. Ditunjuk sebagai Panitera Sidang, dengan tugas-tugas antara sebagai berikut : -
Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
- Membantu hakim dalam hal : membuat PHS, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya, mengetik putusan/penetapan sidang ; -
Melaporkan kepada petugas meja II untuk dicatat dalam register perkara tentang penundaan hari sidang dan alasannya, perkara putus dan amar putusannya dan minutasi perkara ;
- Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja III apabila telah selesai diminutasi; 20
Panitera/Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh seorang Wakil Panitera yang bertanggung jawab penuh di bidang kepaniteraan perkara dengan uraian tugasnya antara lain sebagai berikut : 1. Membantu pimpinan Pengadilan Agama dalam membuat program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasiannya ; 2. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan; 3. Menetapkan sasaran kegiatan Kepaniteraan setiap tahun kegiatan; 4. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan di Kepaniteraan; 5. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggungjawab kegiatan Kepaniteraan; 6. Menggerakkan Kepaniteraan;
dan
mengarahkan
pelaksanaan
kegiatan
di
lingkungan
7. Mengadakan rapat dinas dengan jajarannya; 8. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang Kepaniteraan; 9. Mengawasi kelancaran pelaksanaan tugas Petugas Meja I, Meja II dan Meja III; 10. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang Kepaniteraan; 11. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 12. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan Kepaniteraan; 13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panitera; 14. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan; 15. Bertindak sebagai pimpinan unit pengolah; 16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan pengadilan dan atasan langsungnya. 17. Ditunjuk sebagai Anggota Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dengan tugas - tugas sebagai berikut : - Mengikuti rapat-rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ; - Memberikan pendapat dalam rapat-rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. 18. Ditunjuk berikut :
sebagai Panitera Pengganti dengan tugas-tugas antara lain sebagai
- Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan; - Membantu hakim dalam hal membuat PHS, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya, mengetik putusan/penetapan sidang, menyelesaikan minutasi tepat pada waktunya; - Melaporkan kepada petugas Meja II untuk dicatat dalam register tentang: a. Penundaan sidang disertai alasannya ; b. Perkara putus beserta amar putusannya ; 21
- Menyerahkan berkas perkara yang telah selesai diminutasi kepada Petugas Meja III. Demikian pula dibidang Kesekretariatn Panitera/Sekretaris juga dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris yang bertanggung jawab penuh dibidang kesekretariatan dengan tugas-tugas antara lain sebagai berikut : 1. Membantu pimpinan Pengadilan Agama dalam membuat program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasiannya; 2. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas Kesekretariatan; 3. Memimpin pelaksanaan tugas Kesekretariatan; 4. Menetapkan sasaran kegiatan Kesekretariatan setiap tahun kegiatan; 5. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan di Kesekretariatan; 6. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggungjawab kegiatan Kesekretariatan; 7. Menggerakkan dan Kesekretariatan;
mengarahkan
pelaksanaan
kegiatan
di
lingkungan
8. Mengadakan rapat dinas dengan jajarannya; 9. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang Kesekretariatan; 10. Memantau pelaksanaan tugas bawahan; 11. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang Kesekretariatan; 12. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 13. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan dilingkungan Kesekretariatan; 14. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; 15. Melaksanakan tugas Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan; 16. Bertindak sebagai pimpinan unit pengolah; 17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan pengadilan dan atasan langsungnya. 18. Ditunjuk sebagai Anggota Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dengan tugas - tugas sebagai berikut : - Mengikuti rapat-rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ; - Memberikan pendapat dalam rapat-rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. 19. Ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen dengan tugas-tugas antara lain sebagai berikut : - Membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan pada tahun berjalan; - Membuat dan menandatangani: a. Kontrak / surat perintah kerja (SPK); b. Berita acara penelitian penawaran; 22
c. Berita acara serah terima / surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa; d. Surat permintaan pembayaran (SPP); e. Surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran uang; - Membuat evaluasi dan laporan kegiatan kepada kuasa pengguna anggaran untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama; - Membuat rencana kerja dan anggaran (RKA) lengkap dengan rencana anggaran biaya (RAB) untuk tahun berikutnya dengan dilengkapi data pendukung; Untuk Wakil Panitera yang bertanggung jawab penuh dibidang Kepaniteraan Perkara dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda, yaitu Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum, adapun untuk uraian tugas dari masing-masing Panitera Muda tersebut, antara lain sebagai berikut : A. Untuk tugas - tugas Panitera Muda Gugatan
antara lain sebagai
berikut :
1. Menyusun dan melaksanakan program kerja kepaniteraan gugatan; 2. Membagi tugas kepaniteraan gugatan serta memberi arahan dan bimbingan kepada bawahannya; 3. Memimpin sub kepaniteraan permohonan; 4. Melaksanakan Administrasi perkara, mempersiapkan persidangan persidangan perkara yang masih berjalan dan urusan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan; 5. Melaksanakan pemantauan hasil kerja bawahan dan memberikan arahan bila perlu; 6. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara meneliti hasil kerjanya melalui data yang tercapai; 7. Mengevaluasi hasil kerja bawahannya guna mengajukan laporan sebagai penanggung jawab Kasub Kepaniteraan gugatan kepada atasannya; 8. Membuat laporan hasil kerja sub kepaniteraan gugatan; 9. Meneliti berkas perkara gugatan yang baru masuk; 10. Bertindak sebagai unit pengolah sub kepaniteraan gugatan; 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan pengadilan dan atasan langsungnya. 12. Ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Kelompok Meja I, yang bertanggung jawab penuh atas kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas di Meja I. B. Untuk tugas - tugas Panitera Muda Permohonan antara lain sebagai berikut : 1. Menyusun dan melaksanakan program kerja kepaniteraan permohonan; 2. Membagi tugas kepaniteraan permohonan serta memberi arahan dan bimbingan kepada bawahannya; 3. Memimpin sub kepaniteraan permohonan; 23
4. Melaksanakan Administrasi perkara, mempersiapkan persidangan persidangan perkara yang masih berjalan dan urusan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan 5. Melaksanakan pemantauan hasil kerja bawahan dan memberikan arahan bila perlu; 6. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara meneliti hasil kerjanya melalui data yang tercapai; 7. Mengevaluasi hasil kerja bawahannya guna mengajukan laporan sebagai penanggung jawab Kasub Kepaniteraan Permohonan kepada atasannya; 8. Membuat laporan hasil kerja sub kepaniteraan permohonan; 9. Meneliti berkas perkara permohonan yang baru masuk; 10. Bertindak sebagai unit pengolah sub kepaniteraan permohonan; 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan pengadilan dan atasan langsungnya. 12. Ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Kelompok Meja II, yang bertanggung jawab penuh atas kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas di meja II. 13. Ditunjuk Sebagai Koordinator Pelaksanaan Tugas Pemanggilan - Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas kelancaran penyampaian relaas ke Pengadilan Agama lain (tabayun) dan relas atas permintaan Pengadilan Agama lain ke Pengadilan Agama Lamongan; - Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas kelancaran penyampaian relaas panggilan/pemberitahuan lewat RKPD dan bagian hukum Pemda. - Mengkordinir dan bertanggung jawab atas kelancaran penyampaian relaas panggilan/pemberitahuan langsung kepada pihak berperkara/melalui Kepala Desa. C. Untuk tugas - tugas Panitera Muda Hukum antara lain sebagai berikut : 1. Menyusun dan melaksanakan program kerja kepaniteraan hukum; 2. Membagi tugas kepaniteraan hukum serta memberi arahan dan bimbingan kepada bawahannya; 3. Memimpin sub kepaniteraan hukum; 4. Melaksanakan Administrasi kepaniteraan hukum; 5. Melaksanakan pemantauan hasil kerja bawahan dan memberikan arahan bila perlu; 6. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara meneliti hasil kerjanya melalui data yang tercapai; 7. Mengevaluasi hasil kerja bawahannya guna mengajukan laporan sebagai penanggung jawab Kasub Kepaniteraan hukum kepada atasannya; 8. Membuat laporan perkara, meliputi: 8.1. Laporan Bulanan; 8.2. Laporan Empat Bulanan; 24
8.3. Laporan Enam Bulanan; 8.4. Laporan Tahunan; 9. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara dan menyimpan arsip berkas perkara; 10. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji serta menyajikan data sumpah jabatan dan PNS, penelitian dan lain sebagainya serta melaporkannya kepada pimpinan; 11. Bertindak sebagai unit pengolah sub kepaniteraan hukum; 12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan pengadilan dan atasan langsungnya. 13. Ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Kelompok Meja III, yang bertanggung jawab penuh atas kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas di meja III. Selain itu 3 (tiga) orang Panitera Muda tersebut, oleh Panitera juga ditunjuk sebagai Panitera Pengganti dengan tugas-tugas antara lain sebagai berikut : 1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan; 2. Membantu hakim dalam hal membuat PHS, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya, mengetik putusan/penetapan sidang, menyelesaikan minutasi tepat pada waktunya; 3. Melaporkan kepada petugas Meja II untuk dicatat dalam register tentang: - Penundaan sidang disertai alasannya; - Perkara putus beserta amar putusannya; 4. Menyerahkan berkas perkara yang telah selesai diminutasi kepada Petugas Meja III. Sedangkan Wakil Sekretaris yang bertanggung jawab penuh dibidang Kesekretariatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian , yaitu Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Keuangan, adapun untuk uraian tugas dari masing-masing Panitera Muda tersebut, antara lain sebagai berikut : A. Untuk tugas-tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian antara lain sebagai berikut : 1. Membantu pimpinan dalam membuat program kerja jangka pendek maupun jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya; 2. Mengerjakan urusan kepegawaian dengan menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan singkronisasi baik antar bagian di intern Pengadilan Agama maupun instansi lain, yang terkait dengan urusan-urusan : a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; b. Pengurusan Kartu Pegawai Negeri Sipil; c.
Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (reguler; pilihan; penyesuaian ijasah dan istimewa);
d.
Pengisian jabatan, promosi maupun rotasi/penyegaran; 25
e.
Pengurusan mutasi pegawai antar Pengadilan Agama;
f.
Pengurusan pengajuan SK kenaikan gaji berkala;
g.
Pengurusan hak-hak kepegawaian lainnya, seperti : tunjangan keluarga; Kartu Askes; Kartu Isteri/Suami; Taspen, penghargaan (tanda jasa); izin cuti, dll;
h.
Pengurusan absensi, pakaian seragam, teguran dll yang terkait dengan urusan kedisiplinan pegawai;
i.
Pengurusan pelatihan pegawai;
j.
Pengurusan Korpri, IPASPI, Dharmayukti Karini, dll;
k.
Pengurusan permohonan/pengajuan SK Pensiun;
3. Membuat laporan-laporan kepegawaian dengan menggunakan SIMPEG. 4. Ditunjuk sebagai Sekretaris Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dengan tugas-tugas antara lain sebagai berikut : - Membantu Ketua dan Wakil Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya ; - Menyiapkan bahan sidang ; - Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang setelah mendapat petunjuk Ketua Tim ; - Menyiapkan saran dan pendapat lsin yang berhubungan dengan pola karir, mutasi dan promosi Hakim dan Pegawai guna penentuan kebijakan Pengadilan Pengadilan Agama Lamongan ; - Menyampaikan dan melaporkan tentang hasil pelaksanaan tugas (hasil sidang Tim) kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan selaku Penasehat Tim. 5. Ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dengan tugas-tugas antara lain sebagai berikut : -
Membantu membuat Daftar Gaji dalam tugas pembuatan daftar gaji, baik gaji induk maupun susulan untuk pembayaran gaji setiap bulan ;
-
Membantu realisasi penggajian dan pengadministrasiannya.
B. Untuk tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum antara lain sebagai berikut : 1. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya; 2. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan surat menyurat, perlengkapan kerja, kerumah tanggaan dan perpustakaan dengan baik, meliputi : - Pengelolaan arsip dinamis di lingkungan kesekretariatan; - Perencanaan dan pengadaan sarana / perlengkapan kerja di lingkungan kesekretariatan dan kepaniteraan; - Perawatan / pemeliharaan sarana kerja dan barang inventaris lainnya; - Perencanaan penghapusan dan realisasinya; - Pengelolaan perpustakaan; 26
- Bertanggung jawab atas kebersihan dan keindahan lingkungan kantor; - Bertanggung jawab penuh terhadap keamanan kantor, dengan menugaskan satpam/pengaman kantor dan juga melaksanakan tambahan tenaga honorer untuk piket jaga malam secara bergiliran setiap malam ; - Membuat laporan hasil kerjanya kepada Sekretaris / Wakil Sekretaris; 3. Ditunjuk sebagai Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM, dengan tugas-tugas antara lain sebagai berikut : - Memeriksa keabsahan dokumen pendukung SPP; - Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran; - Memeriksa persesuaian rencana kerja dan/ kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indicator kinerja; - Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran dan nilai tagihan yang harus dibayar serta jadwal waktu pembayaran. - Memeriksa pencapaian tujuan dan atau sasaran kegiatan sesuai dengan indicator kinerja; - Menerbitkan SPM setelah terlebih dahulu menguji SPP dan menyatakan SPP tersebut layak uji. C. Untuk tugas-tugas Kepala Sub Bagian Keuangan antara lain sebagai berikut : 1. Membantu pimpinan dalam membuat program kerja, jangka pendek maupun jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya; 2. Mengerjakan urusan keuangan yang bersumber dari APBN (DIPA) dengan menerapkan SAI/SAKPA dengan prinsip kordinasi, integrasi dan singkronisasi baik antar bagian dalam intern Pengadilan Agama maupun dengan instansi lain, yang terkait dengan urusan-urusan : - Pengurusan anggaran belanja rutin, yakni usulan anggaran, pengelolaan anggaran, pengajuan dan pengeluaran S.P.P., pembuatan dan pengiriman SPJ, penggajian pegawai, pemungutan pajak dan lain-lain; - Pengurusan anggaran pembangunan (modal); - Penata usahaan semua penerimaan dan pengeluaran anggaran APBN/DIPA tersebut; - Melaksanakan kordinasi dengan Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji / Pelaksana Pengurusan Belanja Pegawai; - Membuat laporan keuangan secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran dengan tugas – tugas antara lain sebagai berikut : - Membantu melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
27
* Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen atau juga oleh Penerbit SPM ; * Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran ; * Menguji kesediaan dana yang bersangkutan. - Membantu membukukan semua penerimaan dan pengeluaran anggaran kedalam buku kas umum dan buku bantu ; - Membantu menutup buku kas umum pada setiap bulan dan membuat register penutupan buku kas umum yang tindasannya disampaikan kepada Biro Keuangan MARI ; - Membantu melaksanakan pungutan dan penyetoran pada waktunya ke rekening kas negara ; - Membantu membuat surat pertanggungjawaban keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Bertanggung jawab penuh dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan DIPA. Selain tugas tanggung jawab para pejabat struktural dikesekretariatan maupun pejabat struktural dikepaniteraan tersebut diatas juga terdapat juga tugas-tugas yang dilaksanakan oleh para pejabat fungsional di kepaniteraan, yang dilaksanakn oleh Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, adapun untuk tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Panitera Pengganti antara lain sebagai berikut : 1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan; 2. Membantu hakim dalam hal membuat PHS, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya, mengetik putusan/penetapan sidang, menyelesaikan minutasi tepat pada waktunya; 3. Melaporkan kepada petugas Meja II untuk dicatat dalam register tentang: - Penundaan sidang disertai alasannya; - Perkara putus beserta amar putusannya; 4. Menyerahkan berkas perkara yang telah selesai diminutasi kepada Petugas Meja III. 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan pengadilan dan atasan langsungnya. Sedangkan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Jurusita/Jurusita Pengganti antara lain sebagai berikut : 1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama, Ketua Sidang dan Panitera dalam rangka penyelesaian perkara; 2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran, dan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama, Banding, Kasasi dan lainnya menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang; 28
3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihakpihak yang berkepentingan; 5. Melakukan tugasnya diwilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan. 6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan pengadilan dan atasan langsungnya. Disamping tugas-tugas yang telah tersebut diatas, juga terdapat pula tugas-tugas lain yang dibebankan pada pegawai atau staf dalam membantu dan mengerjakan tugas-tugas dikepaniteraan maupun tugas-tugas di kesekretariatan, adapun pegawai dan staf yang ditunjuk membantu tugas-tugas di Kesekretariatan, adalah melaksanakan tugas-tugas sebagai : A. Bendahara Penerima Khusus PNBP dengan tugas - tugas antara lain sebagai betrikut : 1. Menerima uang Biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari Kasir terdiri dari biaya pendaftaran, biaya redaksi, biaya legalisasi tanda tangan, biaya leges, dll sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2008, dan membukukannya dalam buku HHK (Hak Hak Kepaniteraan); 2. Menyetorkan uang Biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang diterima tersebut ke Kas Negara dengan formulir SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) segera setelah diterimanya dari Kasir; 3. Membuat laporan Biaya PNBP sebagai kelengkapan laporan perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum. B. Staf Kasubag Umum dengan tugas-tugas antara lain sebagai berikut : 1. Membersihkan dan atau menjaga kebersihan dan keindahan setiap ruangan serta peralatan/inventaris yang ada dikantor Pengadilan Agama Lamongan ; 2. Membersihkan dan/atau menjaga kebersihan semua toilet yang ada disetiap ruangan. 3. Membantu mengerjakan administrasi pada sub bagian umum, mmeliputi: 1.1. Agenda surat keluar dan surat masuk; 1.2. Arsip surat keluar dan surat masuk; 1.3. Administrasi tentang pengadaan barang; 1.4. Administrasi tentang pengelolaan perpustakaan; 1.5. Administrasi tentang inventaris BMN. 4. Membantu membuat laporan pelaksanaan laporan pelaksanaan tugas pada sub bagian umum. C. Staf Kasubag Kepegawaian dengan tugas-tugas antara lain sebagai berikut : 1. Membantu mempersiapkan surat-surat keputusan tentang kepegawaian, seperti SK. KGB, SPMJ, SPMT, SP. Pelantikan, dll; 2. Membantu mempersiapkan kelengkapan surat-surat usulan, seperti usulan PNS, jabatan struktural, kenaikan pangkat, pensiunan, dll. 29
3. Membuat absen bulanan pegawai. Sedangkan pegawai atau staf yang ditunjuk dalam melaksanakan dan membantu pekerjaan di Kepaniteraan adalah : 1. Melaksanakan penerimaan berkas pendaftaran perkara tingkat pertama dengan salinan gugatan / permohonan rangkap dua dan memberi nomor perkara sesuai yang tertera pada SKUM ; 2. Menerima tindasan surat kuasa untuk membayar (SKUM) dari Penggugat atau Pemohon ; 3. Memasukkan asli surat gugatan/permohonan kedalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat lain yang berkaitan ; 4. Membuat surat gugatan/permohonan dan segala administrasi yang terkait dengan upaya hukum, sita jaminan dan eksekusi ; 5. Menyerahkan kembali satu rangkap salinan gugatan/permohonan, beserta Kartu Daftar Sidang yang telah diberi nomor perkara kepada Pemohon/Penggugat ; 6. Melaksanakan penerimaan dan pengetikan surat gugatan/permohonan ; 7. Melaksanakan pembuatan PMH,PHS dan PPP bagi gugatan/permohonan yang diterimanya ; 8. Memberikan surat gugatan/permohonan yang telah diterimanya tersebut kepada Kasir untuk dibuatkan atau diberikan from SKUM ; 9. Mendistribusikan berkas perkara kepada Wakil Panitera, Panitera, Ketua dan Ketua Majelis ; 10. Mengerjakan pengisian Buku Register, meliputi register perkara gugatan, register perkara permohonan, register perkara Banding, register perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi ; 11. Melakukan pengadministrasian surat-surat bukti yang diajukan para pihak berperkara (memintakan legalisir kepada Panitera dan memasukkan ke dalam berkas). 12. Membuat surat-surat panggilan dan pemberitahuan isi putusan tabayan, panggilan ke RKPD dan surat pemberitahuan isi putusan ke Pemda/Via Bupati ; 13. Menerima uang panjar biaya perkara, tambahan panjar biaya perkara dan biaya eksekusi sesuai yang tertera dalam SKUM ; 14. Membubuhkan nomor register perkara dalam surat gugatan/permohonan/catatan gugat/permohonan lisan sesuai dengan format yang telah ditentukan ; 15. Menyerahkan kembali kepada Pemohon/Penggugat I SKUM dan satu exemplar salinan surat permohonan/garing gugatan yang telah dibubuhi nomor register dan bersetempel LUNAS ; 16. Menyimpan lembar II SKUM sebagai arsip KASIR ; 17. Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran biaya perkara dalam buku jurnal, terdiri dari : - K 1 – PA.1 (P) ; (Buku Jurnal Perkara Pemohonan) ; - K 1 – PA.1 (G) ; (Buku Jurnal Perkara Gugatan) ; 30
- K 1 – PA.1 (2) ; (Buku Jurnal Perkara Banding) ; - K 1 – PA.1 (3) ; (Buku Jurnal Perkara Kasasi) ; - K 1 – PA.1 (4) ; (Buku Jurnal Peninjauan Kembali) ; - K 1 – PA.1 (5) ; (Buku Jurnal Biaya Eksekusi). 18. Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran biaya tersebut dalam buku bantu (B.B.1 dan B.B.2) ; 19. Menyerahkan lembar II buku bantu jurnal harian berikut uangnya kepada Panitera ; 20. Bertanggung jawab atas pengarsipan Instrumen tentang keungan perkara ; 21. Membantu mengarahkan pembayaran uang panjar biaya perkara dari para pihak dan biaya-biaya lain yang ditetpkan oleh Pengadilan Agama Lamongan melalui Bank yang telah ditunjuk ; 22. Melaksanakan tugas pengeluaran sisa panjar dan lain-lain seuai dengan jurnal; 23. Mengisi buku bantu Kas penerimaan dan Pengeluaran uang panjar biaya perkara dan membukukan dalam buku induk Keuangan Perkara ; 24. Mengisi buku jurnal Keuangan Perkara ; 25. Melaksanakan pengisian buku induk Keuangan perkara ; 26. Melaksanakan pembuatan kwitansi pengembalian sisa panjar (PSP) ; 27. Melaksanakan pemasukan instrumen dan rincian perkara putus kedalam komputer ; 28. Menerima memori dan kontra memori banding, kasasi, jawaban/tanggapan peninjauan kembali ; 29. Menyusun, menjahit dan mempersiapkan berkas perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali ; 30. Melaksanakan pengetikan Akta Cerai dan mengurus legalisasinya serta penyerahannya kepada para pihak dan mencatat dalam buku Register Akta Cerai 31. Membantu pelaksanaan pengiriman berkas dan biaya upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali melalui Kantor Pos ; 32. Menyerahkan salinan putusan / penetapan, baiki dari Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun dari Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak ; 33. Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data perkara ke dalam SIADPA untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan perkara Bulanan, Empat Bulanan, Enam Bulanan dan Tahunan ; 34. Membuat statisktik perkara 35. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ada hubungannya kepaniteraan perkara baik menbantu petugas meja I, petugas meja II dan petugas meja III ; Disamping tugas-tugas dari Pegawai/Staf yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Lamongan yang telah membantu tugas kesekretariatan dan kepaniteraan, juga masih terdapat tugas-tugas yang dilaksanakan oleh para Tenaga Honorer 31
dan para Tenaga Kontrak, yang mana pada dasarnya tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak juga dibagi dua, sebagian besar diperbantukan di kepaniteraan untuk menyelesaian tugas meja I, meja II dan meja III dan sebagian kecil diperbantukan di bagian kesekretariatan untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas Kepegawaian, Umum dan Keuangan. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama juga mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi. 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Lamongan (umum, kepegawaian dan keuangan/DIPA) 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan, apabila diminta. 5. Memberikan pelayanan penyelesaian pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti penyuluhan hukum, penetapan penyaksian rukyatul hilal, pelayanan riset/penelitian. B. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP). Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada pencari keadilan, di Pengadilan Agama Lamongan maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor W13-A17/2587/OT.01.3/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 sebagai implementasi dari Undang-Undang no.25/2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain :
32
1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ; 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ; 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ; 6. Profesionalitas personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunanakan sistem-siistem yang dibangun. Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran right sizing yang menjadi salah satu tujuan reformasi birokrasi. Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang : 1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama. 2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH, dan PHS. 3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-Cuma (Prodeo). 4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli. 5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, media massa, dan delegasi. 6. Tata Persidangan. 7. Penyelesaian perkara melalui mediasi. 8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim. 9. Penyampaian Salinan Putusan. 10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara. 33
11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara. 12. Proses Pemberkasan perkara dan minutasi. 13. Publikasi putusan. 14. Pengarsipan berkas perkara. 15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil, serta Eksekusi Lelang. 16. Permohonan Banding. 17. Permohonan Perkara Kasasi. 18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali. 19. Penanganan Pengaduan Masyarakat. 20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama.
34
BAGAN SRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN Ketua Keterangan : ------------------ : Garis Koordinasi ___________ : Garis Tanggung Jawab
Dra. Hj.Nawal Bochori,SH. Hakim
Wakil Ketua
1. Drs.I Sonhadji Soeeb,SH. 2. Dra.Hj.Faidhiyatul Indah. 3. H. Khatim Junaidi, SH, S.Ag.,M.HI 4. Drs. Nurhadi.MH. 5. Drs. M.Nurkhan,SH. 6. Drs.Abd.Rouf Abdullah,SH. 7. Dra.Hj.Azizah Ulfah,MH. 8. Drs. Soepandi 9. Drs.H.Husnur Rofiq,SH.
.. Panitera / Sekretaris H. Syaifuddin Latief, S.H. Wakil Panitera H. Imam Wahyudi, S.H.
Wakil Sekretaris Achmad Chozin, S.H.
Panmud. Permohonan
Panmud. Gugatan
Panmud. Hukum
Kasubbag.Kepegawaian
Nur Cholidah, S.H.
Hj. Kuna’iyah Ningsih, S.H.
Hj.Siti Zaenab M.,S.Ag.
Hj. Muarofah, SH.
Staf :
Staf :
Staf :
Staf :
Staf :
Staf :
Suwarno Farhan Hidayat,S.HI.
Drs.Kayanto (W.Bhakti) Fatkur R., S.Ag.(W. Bhakti) Siti Zaimah (W. Bhakti) Agus Wibowo (T.Kontrak) Zainis S,S.Pd.I (T.Kontrak)
Sudarmadi (W. Bhakti) A.Maktum S. (T.Kontrak)
Jawahiruddaulah Asfaq,S.HI. ( T. Kontrak) Luthfi Anshori (T.Kontrak)
Khoirul Anwar, SH. (T.Kontrak)
Suki (T.Kontrak) Wawan A. (T.Kontrak) Tardjan (T.Kontrak)
Panitera Pengganti 1. Supiyah, S.H. 2. Sueb, S.H. 3. Alfiyan Yusuf, S.HI.
Kasubbag.Keuangan Dartik,S.Pd.I
Kasubbag.Umum Abd. Aziz, S.Ag., M.Ag.
Jurusita / Jurusita Pengganti 1. Mochamad Waras 2. Syafi’i Rahman,S.Ag. 3. Suprayitno,S.Ag.
35
BAB III KEADAAN PERKARA 1. Keadaan Perkara Tahun 2010 Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Lamongan, baik sisa perkara tahun 2009 maupun perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2010 dapat diperinci sebagai berikut : a. b.
Sisa tahun yang lalu (2009) Diterima tahun 2010 Jumlah : Diputus tahun 2010 Sisa Akhir tahun 2010
c.
538 2551 3089 2539 550
perkara Perkara Perkara Perkara Perkara
2. Jenis Perkara Tahun 2010 Pengadilan Agama Lamongan selama tahun 2010 telah menerima sebanyak 2551 pekara, yang terdiri dari perkara contentious (gugatan) sebanyak 2439 perkara dan perkara voluntair (permohonan) sebanyak 112 perkara. a. Perkara contentious (gugatan) sebanyak 2439 perkara, dapat dirinci sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10
Ijin Poligami 17 Perkara Cerai Talak 963 Perkara Cerai Gugat 1440 Perkara Harta Bersama 7 Perkara Kewarisan 3 Perkara Hibah 1 Perkara Penguasaan Anak (Hadhonah) 3 Perkara Pembatalan Perkawinan 1 Perkara Hak-Hak Bekas Istri 1 Perkara Lain-lain 3 Perkara Perkara Jumlah 2439 b. Perkara voluntair (permohonan) sebanyak 112 perkara, dapat dirinci sebagai beikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Itsbat Nikah Dispensasi Kawin Wali Adhol Perwalian Ijin Kawin Pengesahan Anak/Adopsi Permohonan Perubahan Nama Penetapan Ahli Waris` Pembatalan Perkawinan Jumlah
2 73 14 1 4 13 4 1 112
Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara 36
3. Penyelesaian Perkara Tahun 2010 Dari data tersebut di atas selama tahun 2010 Pengadilan Agama Lamongan telah menyelesaikan/memutus sebanyak 2539 pekara (dari sisa perkara tahun 2009 sebanyak 538 perkara ditambah perkara masuk tahun 2010 sebanyak 2551 perkara), yang terdiri dari : a. Perkara contentious (gugatan) sebanyak 2972 perkara ; b. Perkara voluntair (permohonan) sebanyak 117 Perkara ; c. Dari jumlah tersebut dalam poin a dan b termasuk di dalamnya putus karena : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Dicabut Dikabulkan Ditolak Gugur Dicoret Tidak diterima
119 2353 3 30 27 7 2539
Jumlah
Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara
Untuk lebih jelasnya dalam memahami penyelesaian perkara tahun 2010 pada Pengadilan Agama Lamongan, baiknya kita perhatikan tabel berikut : TABEL 1 PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN TAHUN 2010 Di tolak
Gugur
Di coret
No
Jenis Perkara
Jumlah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Ijin Poligami
18
9
3
-
-
1
-
2
Pembatalan Perkawinan
1
1
-
-
-
-
-
3
Cerai Talak
1106
870
50
1
16
4
19
4
Cerai Gugat
1822
1345
53
1
15
-
10
5
Kewarisan
5
2
2
-
-
1
-
6
Harta Bersama
11
3
3
-
-
1
-
7
Hibah
2
-
-
1
-
-
-
8
Hak-Hak Bekas Istri
1
-
-
-
-
-
-
9
Penguasaan Anak
3
3
-
-
-
-
-
10
Lain-Lain
3
3
-
-
-
-
-
2.972
2.236
108
3
31
7
29
Jumlah
Di cabut
Tidak di terima
Di kabulkan
37
TABEL 2 PENYELESAIAN PERKARA PERMOHONAN TAHUN 2010 No.
Jenis Perkara
Jumlah
Di kabulkan
Di cabut
Di tolak
Gugur
Tidak diterima
Dicoret
1.
Itsbat Nikah
2
1
-
-
-
-
-
2.
Dispensasi Kawin
73
68
3
-
2
-
-
3.
Wali Adhol
14
11
3
-
-
-
-
4.
Perwalian
1
-
-
-
-
-
-
5.
Perubahan Nama
13
10
3
-
-
-
-
6.
Pengesahan Anak
4
3
1
-
-
-
-
7.
Penet. Ahli Waris
4
4
-
-
-
-
-
8.
Pembatalan Perkawinan
1
-
-
-
-
-
-
Jumlah
112
4. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dari
2539 perkara yang diputus selama tahun 2010 terdapat 2224
perkara perceraian, yang meliputi cerai talak dan cerai gugat. Adapun faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Lamongan selama tahun 2010 dari 2224 perkara perceraian tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1.
Poligami tidak sehat
2.
-
Perkara
=
0.0 %
Krisis akhlaq
113 Perkara
=
5.08 %
3.
Cemburu
52
Perkara
=
2.33 %
4.
Kawin Paksa
99
Perkara
=
4.45 %
5.
Ekonomis
573 Perkara
=
25.76 %
6.
Tidak ada tanggung jawab
761 Perkara
=
34.21 %
7.
Kawin dibawah umur
8.
-
Perkara
=
0.0 %
Kekejaman Jasmani
25
Perkara
=
1.12 %
9.
Kekejaman Mental
6
Perkara
=
0.02 %
10.
Dihukum
3
Perkara
=
0.01 %
11.
Cacat Biologis
13
Perkara
=
0.05 %
12.
Politis
-
Perkara
=
0.0 % 38
13.
Gangguan pihak ketiga
117 Perkara
=
5.26 %
14.
Tidak ada Keharmonisan
459 Perkara
=
20.63 %
15.
Lain-lain
=
0.01 %
31
Perkara
5. Tingkat Penyelesaian Perkara Dari jumlah perkara yang diterima tahun 2010 sebanyak 2551 ditambah sisa perkara tahun 2009 sebanyak 538 perkara, jumlah sebanyak 3089 perkara dan perkara yang diputus pada tahun 2010 sebanyak 2539 perkara, adapun sisa perkara tahun 2010 yang belum diputus sebanyak 550 perkara, sedangkan untuk jangka waktu penyelesaian perkara tersebut sejak diterima dibagian pendaftaran sampai dengan diputus oleh Majelis Hakim pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : -
Diselesaikan dalam waktu 1 bulan sebanyak 135 perkara ( 05.31 % ) ;
-
Diselesaikan dalam waktu 2 bulan sebanyak 1060 perkara ( 41.74 % ) ;
-
Diselesaikan dalam waktu 3 bulan sebanyak 389 perkara ( 15.32 % ) ;
-
Diselesaikan dalam waktu 4 bulan sebanyak 140 perkara ( 05.51% ) ;
-
Diselesaikan dalam waktu 5 bulan sebanyak 383 perkara ( 15.08 % ) ;
-
Diselesaikan dalam waktu 6 bulan sebanyak 359 perkara ( 14.13 % ) ;
-
Diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan sebanyak 73 perkara (2,87 %).
6. Produktifitas Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Hakim Pengadilan Agama Lamongan sampai dengan akhir tahun 2010 terdiri dari 9 (sembilan) orang Hakim, dapat menyelesaikan sebanyak perkara. Adapun tingkat produktifitas tiap Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkaranya dapat diuraikan sebagai berikut : a.
Majelis Hakim A sejak bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember Tahun 2010 Memeriksa dan mengadili sebanyak 60 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 60 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 60 perkara ( 100 % ).
b. Majelis Hakim B sejak bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember Tahun 2010 Memeriksa dan mengadili sebanyak 160 perkara, 39
yang telah diselesaikan sebanyak 160 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 160 perkara ( 100 % ). c. Majelis Hakim C.1. sejak bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember Tahun 2010 Memeriksa dan mengadili sebanyak 478 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 379 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 99 perkara ( 79.28 % ). d. Majelis Hakim C.2. sejak bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember Tahun 2010 Memeriksa dan mengadili sebanyak 476 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 387 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 89 perkara ( 81.30 % ). e.
Majelis Hakim C.3. sejak bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember Tahun 2010 Memeriksa dan mengadili sebanyak 477 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 379 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 98 perkara ( 79.45 % ).
f.
Majelis Hakim C.4. sejak bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember Tahun 2010 Memeriksa dan mengadili sebanyak 475 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 389 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 86 perkara ( 81.89 % ).
g.
Majelis Hakim C.5. sejak bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember Tahun 2010 Memeriksa dan mengadili sebanyak 375 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 327 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 48 perkara ( 87.20 % ).
h.
Majelis Hakim C.6. sejak bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember Tahun 2010 Memeriksa dan mengadili sebanyak 198 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 155 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 43 perkara ( 78.28 % ).
i.
Majelis Hakim C.7. sejak bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember Tahun 2010 Memeriksa dan mengadili sebanyak 195 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 152 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 43 perkara ( 77.95 % ).
j.
Majelis Hakim C.8. sejak bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember Tahun 2010 Memeriksa dan mengadili sebanyak 195 perkara, yang telah diselesaikan sebanyak 151 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 44 perkara ( 77.44 % ). 40
7. Perkara Khusus yang menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin Poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang . Pada tahun 2010 perkara perceraian yang dilakukan oleh PNS adalah sebagai berikut : 1). Ada persetujuan Pejabat yang berwenang
=
52 perkara
2). Tidak ada persetujuan Pejabat yang berwenang
=
02 perkara
=
54 perkara
Jumlah
Dari jumlah perkara tersebut posisi perkaranya dapat dirinci sebagai berikut : 1). Baru didaftar
=
02 perkara
2). Dalam proses
=
04 perkara
3). Telah diputus
=
39 perkara
4). Dicabut
=
02 perkara
5). Ditolak
=
-
=
54 perkara
Jumlah
perkara
8. Penyelesaian Perkara dan Permohonan Pembagian Harta Peninggalan Diluar Sengketa Penyelesaian permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa (P3HP) sesuai pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, selama tahun 2008 tidak pernah menerima perkara ini. 9. Perkara yang Dimohonkan Sita Keadaan perkara yang dimohonkan sita pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : -
Sisa tahun 2009
=
00 perkara;
-
Diterima tahun 2010
=
02 perkara;
-
Dilaksanakan tahun 2010
=
02 perkara;
-
Sisa tahun 2010
=
00 perkara.
10. Perkara yang Dimohonkan Upaya Hukum a. Perkara yang dimohonkan Banding adalah sebagai berikut : -
Sisa tahun 2009
=
02 perkara;
-
Diterima tahun 2010
=
14 perkara;
-
Diputus tahun 2010
=
04 perkara;
-
Sisa tahun 2010
=
02 perkara. 41
b. Perkara yang dimohonkan Kasasi adalah sebagai berikut : -
Sisa tahun 2009
=
04 perkara;
-
Diterima tahun 2010
=
04 perkara;
-
Diputus tahun 2010
=
00 perkara;
-
Sisa tahun 2010
=
04 perkara.
c. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut -
Sisa tahun 2009
=
00 perkara;
-
Diterima tahun 2010
=
00 perkara;
-
Diputus tahun 2010
=
00 perkara;
-
Sisa tahun 2010
=
00 perkara.
11. Perkara yang Dimohonkan Eksekusi Keadaan perkara yang dimohonkan Eksekusi pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : -
Sisa tahun 2009
=
03 perkara;
ditangguhkan
-
Diterima tahun 2010
=
01 perkara;
ditangguhkan
-
Dilaksanakan tahun 2010
=
00 perkara;
ditangguhkan
-
Sisa tahun 2010
=
00 perkara.
Ditangguhkan
Sisa
perkara
tersebut
adalah
perkara
Nomor
:
1943/2005,
Nomor:694/2007, Nomor:151/2007, dan 1927/2008, belum dilaksanakan karena biaya belum dibayar. 12. Minutasi Berkas Perkara Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2010 telah berhasil memutus perkara sebanyak 2539 perkara, dari jumlah perkara yang diputus tersebut telah selesai diminutasi sebanyak 2481 perkara ( 98 % ), sehingga sisa sampai dengan akhir tahun 2010 berkas perkara yang belum diminutasi sebanyak 58 perkara ( 2 % ).
13. Berkas Perkara Yang Sudah Masuk Box Arsip Dari jumlah perkara yang telah diputus sebanyak 2539 perkara yang sudah masuk box sebanyak 2586 perkara, dan yang belum masuk box sebanyak 284 perkara, dengan rincian sebagai berikut : 42
- Belum BHT
=
102 perkara
- Belum ikrar talak
=
79 perkara
- Belum diterbitkan AC
=
18 perkara
- Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
=
14 perkara
- Lain-lain (NE)
=
13 perkara
- Belum Minutasi
=
58 perkara.
43
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL
1.
Pembinaan
a. Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Lamongan sudah cukup baik, akan tetapi mengingat volume pekerjaan yang cukup banyak, sedangkan jumlah pegawainya sedikit, maka jadual waktu pembinaan pegawai harus menyesuaikan dengan memanfaatkan kesempatan setelah pegawai selesai bekerja, bahkan sekali waktu pembinaan dilaksanakan sebelum sidang dan penerimaan perkara dimulai; b. Pembinaan secara langsung kepada semua pegawai telah dilaksanakan sesuai jadwal dan sesuai kondisi pada saat pelaksanaan tugas (mencapai 100%); c.
Pembinaan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai pelatihan telah dilaksanakan seluruhnya (mencapai 100%);
d. Pembinaan terhadap seluruh pegawai dari semua unsur, Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dilaksanakan tiap 1 bulan sekali. e. Diskusi hukum, mengkaji masalah dan pemecahan masalahnya terhadap masalah hukum dan etos kerja dilaksanakan 2 bulan sekali; f. Pembinaan mental/rohani berupa Shalat berjamaah Dzuhur dan Ashar yang dilaksanakan setiap hari kerja; g. Pembinaan terhadap Dharma Yukti Karini dan Persatuan Ibu-ibu Keluarga Besar Pengadilan Agama Lamongan dilaksanakan tiap bulan pada hari Jum’at minggu kedua, berupa pembinaan mental spiritual (pengajian) dan ketrampilan Dharma Yukti Karini dan Persatuan Ibu-ibu Keluarga Besar Pengadilan Agama Lamongan; h. Pembinaan Insidentil oleh Ketua terhadap Pejabat Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dalam
hal peningkatan disiplin dan peningkatan
kemampuan dan ketrampilan pejabat; i. Pembinaan insidentil oleh Panitera/Sekretaris dilakukan terhadap staf Kepaniteraan / Kesekretariatan dalam rangka peningkatan kemampuan, ketrampilan etos kerja dan disiplin pegawai; 44
2.
Pengawasan a. Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya telah dituangkan dalam DP3, sedangkan hasil pengawasan terhadap Hakim dan Pejabat Kepaniteraan telah dituangkan dalam WAS.1 dan WAS.2 (mencapai 100%); b. Disamping itu pengawasan juga dilaksanakan sebagaimana mestinya, baik pengawasan administrasi maupun pengawasan lapangan dan juga pengawasan dari atasan langsung masing-masing (waskat) telah berjalan cukup
baik,
namun
mengingat
masih
banyak
perangkapan
jabatan/pekerjaan, maka pelaksanaannya kurang maksimal; c. Pengawasan terhadap seluruh Pegawai dan semua unsur, Hakim pejabat kepaniteraan/Kesekretariatan, struktural
maupun fungsional dilakukan
oleh pimpinan (Ketua /Wakil Ketua) terhadap tingkah laku Hakim baik didalam maupun diluar kedinasan yang diwujudkan dalam WAS 1 dan WAS 2, sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pegawai telah diwujudkan dalam DP3 yang hasilnya telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 3 Januari 2011; d. Di samping pengawasan tersebut di atas juga dilaksanakan pengawasan intern (waskat) oleh Hakim Pengawas Bidang yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang dilakukan meliputi administrasi umum dan administrasi kepaniteraan.
45
BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia.
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial Sumber daya Manusia Teknis Yudicial di Pengadilan Agama Lamongan berjumlah 10 (sepuluh) orang Hakim yang terdiri dari : 1 (satu) orang Ketua, 9 (sembilan) orang Hakim antara lain yaitu :
1.
Nama
: Dra. Hj.Nawal Buchori,SH.
NIP.
: 1948 0514 1977 01 2 001
Pangkat / Gol.
: Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan
: Hakim Madya Utama / Ketua Dilantik sejak tanggal 23 September 2010 menjadi Ketua Pengadilan
Agama
Lamongan oleh Ketua PTA.Surabaya di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
2.
Nama
: Drs. I Sonhadji Soeeb,SH.
NIP.
: 1947 1020 1980 03 1 002
Pangkat / Gol.
: Pembina IV/a
Jabatan
: Hakim Madya Pratama / Wakil Ketua Ditugaskan menjadi Hakim di Pengadilan Agama Lumajang dengan Surat Perintah Tugas Nomor : W13-A / 1978 / KP.04.5 / III / 2010, Tanggal 19 Maret 2010
3.
Nama
: Dra. Hj.Faidhiyatul Indah.
NIP.
: 1960 0312 1988 03 2 001
Pangkat / Gol.
: Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan
: Hakim Madya Muda. Ditugaskan menjadi Hakim di Pengadilan Agama Kab.Madiun dengan Surat Perintah Tugas Nomor : W13-A / 2675 / KP.04.5 / X / 2010, Tanggal 20 Oktober 2010
46
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nama
: H. Khatim Junaidi, S.H., S.Ag., M.HI.
NIP.
: 1953 0927 1990 03 1 001
Pangkat / Gol.
: Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan
: Hakim Madya Muda.
Nama
: Drs. Nurhadi,MH.
NIP.
: 1954 1204 1983 03 1 001
Pangkat / Gol.
: Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan
: Hakim Madya Muda.
Nama
: Drs. M. Nurkhan,SH.
NIP.
: 1954 1204 1983 03 1 001
Pangkat / Gol.
: Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan
: Hakim Madya Muda.
Nama
: Drs. Abd. Rouf Abdullah S.H.
NIP.
: 1952 0405 1983 03 1 001.
Pangkat / Gol.
: Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan
: Hakim Madya Muda.
Nama
: Drs. Soepandi
NIP.
: 1953 1005 1980 03 1 007
Pangkat / Gol.
: Pembina Tk I, IV/b
Jabatan
: Hakim Madya Muda.
Nama
: Dra.Hj. Azizah Ulfah,MH.
NIP.
: 1957 1128 1984 01 2 001
Pangkat / Gol.
: Pembina, IV/a
Jabatan
: Hakim Madya Pratama
Nama
: Drs. Husnur Rofiq, S.H.
NIP.
: 1955 0601 1979 03 1 019
Pangkat / Gol.
: Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan
: Hakim Madya Utama
47
11.
Nama
: Dra. Hj.Sufijati
NIP.
: 150218884.
Pangkat / Gol.
: Pembina Tk I, IV/b
Jabatan
: Hakim Madya Muda Pada Pengadilan Agama Bangkalan Ditugaskan
di Pengadilan
Agama
Lamongan dengan Surat Perintah Tugas Dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:W13-A/2820/KP.04.5/ XI/2010., Tanggal 08 Nopember 2010.
Untuk jabatan Wakil Ketua sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan sekarang masih kosong, karena Wakil Ketua Pengadilan Agama Lamongan sejak tanggal 23 September 2010 telah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjadi Ketua Pengadilan Agama Bondowoso.
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudicial Sumber daya Manusia Non Teknis Yudicial di Pengadilan Agama Lamongan
sebanyak
15
orang,
yang
terdiri
dari
1
(satu)
orang
Panitera/Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Panitera, 3 (tiga) orang Panitera Muda, 2 (dua)
orang Panitera Pengganti dan
3 (tiga) orang Jurusita/ Jurusita
Pengganti, 1 (satu) orang staf kepaniteraan, 1 (satu) orang PNS/Cakim, antara lain yaitu :
1.
2.
Nama
: H. Syaifuddin Latief,SH.
NIP.
: 1957 0105 1979 03 1 001
Pangkat / Gol.
: Pembina Tk.I , IV/b
Jabatan
: Panitera Sekretaris
Nama
: H. Imam Wahyudi, S.H.
NIP.
: 1957 0627 1982 03 1 004
Pangkat / Gol.
: Pembina, IV/a
Jabatan
: Wakil Panitera
48
3.
4.
5.
6.
7.
10.
Nama
: Hj. Nur Cholidah, S.H.
NIP.
: 1957 0201 1980 03 2 001
Pangkat / Gol.
: Penata Tk. I, III/d
Jabatan
: Panitera Muda Permohonan
Nama
: Hj. Kunaiyah Ningsih, S.H.
NIP.
: 1957 0529 1979 03 2 003
Pangkat / Gol.
: Penata Tk.I, III/d
Jabatan
: Panitera Muda Gugatan
Nama
: Hj. Siti Zaenab M., S.Ag.
NIP.
: 1954 0707 1978 03 2 001
Pangkat / Gol.
: Penata Tk I, III/d
Jabatan
: Panitera Muda Hukum
Nama
: Supiyah, S.H.
NIP.
: 1956 0612 1983 03 2 001
Pangkat / Gol.
: Penata Tk. I, III/d
Jabatan
: Panitera Pengganti
Nama
: Sueb, S.H.
NIP.
: 1967 0507 1992 03 1 005
Pangkat / Gol.
: Penata, III/c
Jabatan
: Panitera Pengganti.
Nama
: Mochamad Waras
NIP.
: 1957 0910 1983 03 1 002
Pangkat / Gol.
: Penata Tk.I, III/b
Jabatan
: Jurusita Pengganti
49
11.
12.
13.
14.
Nama
: Suprayitno,SAG
NIP.
: 1969 01 09 2006 04 1 011
Pangkat / Gol.
: Penata Muda Tk I, III/b.
Jabatan
: Jurusita Pengganti
Nama
: Syafii Rahman SAG
NIP.
: 1969 1115 2006 04 1 010
Pangkat / Gol.
: Penata Muda Tk I, III/b
Jabatan
: Jurusita Pengganti
Nama
: Suwarno
NIP.
: 1965 0315 2007 01 1 005
Pangkat / Gol.
: Pengatur Muda II/a.
Jabatan
: Staf Kepaniteraan
Nama
: Alfian Yusuf SHI
NIP.
: 1982 0125 2009 04 1 003
Pangkat / Gol.
: Penata Muda, III/a.
Jabatan
: PNS / Cakim ( merangkap Panitera Pengganti Lokal dan Jurusita Pengganti.
3. Sumber Daya Manusia Yang Menduduki Jabatan di Kesekretariatan. Sumber
daya
Manusia
Yang
menduduki
Jabatan
Struktural
Kesekretariatan di Pengadilan Agama Lamongan sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Wakil Sekretaris 1 (satu) orang Kasubag Kepegawaian 1 (satu) orang, dengan merangkap jabatan sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Kasubag Umum, 1 (satu) orang Kasubag Keuangan dengan jabatan rangkap sebagai Bendaharawan Pengeluaran, adanya Kasubag yang merangkap jabatan tersebut, dikarenakan kurangnya staf yang berstatus PNS di Pengadilan Agama Lamongan, adapun nama-nama pejabat di Kesekretariatan tersebut antara lain yaitu :
1.
Nama
: Achmad Chozin,SH.
NIP.
: 1967 0105 1994 03 1 005
Pangkat / Gol.
: Penata Tk.I , III/d
Jabatan
: Wakil Sekretaris
50
2.
Nama
: Hj. Muarofah,SH.
NIP.
: 1966 0216 1993 03 2 002
Pangkat / Gol.
: Penata, III/c
Jabatan
: Kasubag Kepegawaian Merangkap sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
3.
5.
Nama
: Abd. Azis SAG MAG
NIP.
: 1957 0205 1982 03 1 002
Pangkat / Gol.
: Penata Tk I, III/d
Jabatan
: Kasubag Umum
Nama
: Dartik, SPD I
NIP.
: 1978 0804 2006 04 2 016
Pangkat / Gol.
: Penata Muda Tk I, III/b
Jabatan
: Kasubag Keuangan Merangkap sebagai Bendaharawan Pengeluaran.
4. Promosi dan Mutasi a). Mengusulkan mutasi kenaikan
pangkat reguler periode
1 April 2010
sebanyak 6 (enam) orang, yaitu :
DAFTAR PEGAWAI YANG KENAIKAN PANGKAT 1 APRIL 2010
NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.
NAMA dan NIP
GOL
KE
JABATAN
KET
Abd.Azis,S.Ag.M.Ag. 1957 0205 1982 03 1 002 Supiyah,SH. 1956 0612 1983 03 2 001 Akh.Qomarul Huda,SH. 1972 0129 1998 03 1 001 Suprayitno 1969 0109 2006 04 1 001 Syafi’i Rahman,S.Ag. 1969 1115 2006 04 1 010 Dartik, S.Pd.I 19780824 200604 2 016
III/c
III/d
Kasubag Umum
Tepat Waktu
III/c
III/d
Panitera Pengganti
Tepat Waktu
III/c
III/d
Panitera Pengganti
Tepat Waktu
III/a
III/b
Jurusita Pengganti
Tepat Waktu
III/a
III/b
Jurusita Pengganti
Tepat Waktu
III/a
III/b
Kasubag Keuangan
Tepat waktu
51
b). Mengusulkan mutasi kenaikan pangkat regular periode 1 Oktober 2010 sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu :
DAFTAR PEGAWAI YANG KENAIKAN PANGKAT 1 OKTOBER 2010
NO
NAMA dan NIP
GOL
KE
JABATAN
KET
1.
Drs.H.Asyari,MH. 1955 1125 1982 03 1 003 H.M.Ali Luthfi,SH.M.Hum. 1956 07 04 1981 01 1 001
IV/b
IV/c
Hakim
Tepat Waktu
IV/a
IV/b
Hakim
Tepat Waktu
H. Khatim Junaidi, S.H., S.Ag., M.HI.
IV/a
IV/b
Hakim
Tepat Waktu
IV/a
IV/b
Hakim
Tepat Waktu
IV/a
IV/b
Hakim
Tepat Waktu
IV/b
IV/c
Hakim
Tepat Waktu
IV/b
IV/c
Hakim/Wk
Tepat Waktu
2. 3. 4.
C
5. 6. 7.
1953 0927 1990 03 1 001 Drs.Soepandi 1953 1005 1980 03 1 007 Drs.Nurhadi,MH. 1954 1204 1983 03 1 001 Drs.H.Husnur Rofiq,SH. 1955 0601 1979 03 1 019 Drs.M.Shaleh,M.Hum. 1955 0601 1979 03 1 019
c). Melaksanakan / menindaklanjuti adanya mutasi jabatan (keluar dan masuk) sebanyak 16 (enam belas) orang pegawai, yaitu :
DAFTAR PEGAWAI YANG MUTASI TAHUN 2010 NAMA
Jabatan Lama
DARI
KE
1.
Drs.Imam Bahrun.
Ketua
PA.Lamongan
PTA. Menado
2.
Drs.M.Shaleh,M.Hum.
Wakil Ketua
PA.Lamongan
PA. Bondowoso
Ketua
3.
Drs.H.Asyari,MH.
Hakim
PA.Lamongan
PA.Lumajang
Hakim
4.
H.M.Ali Luthfi,SH.M.Hum
Hakim
PA.Lamongan
PA.Tuban
Hakim
5.
Dra.Risana Yulinda,SH.MH.
Hakim
PA.Lamongan
PA.Tuban
Hakim
6.
Drs.Suhardi.
Hakim
PA.Lamongan
PA.Lumajang
Hakim
7.
Drs.H.Adnan Qohar,SH.
Hakim
PA.Lamongan
PA.Barabai
Wakil Ketua
8. 13. 9. 14. 10. 15. 11. 16. 12.
Drs.I.Sonhadji Soeeb,SH. Akh.Qomarul Huda,SH. Dra.Hj. Faidhiyatul Indah Mazir,S.Ag.M.Si. Dra.Hj.Azizah Ulfah. Alamsyah,S.HI,S.H,M.H. Drs.M.Nurkhan,SH. Puspita Nur Astuti,SE. Drs.H.Husnur Rofiq,SH.
Hakim
PA.Lumajang PA.Lamongan
PA.Lamongan PA.Tuban PA.Lamongan PA.Tuban PA.Lamongan PA.Sengeti PA.Lamongan PA.Bangkalan PA.Lamongan
Hakim
NO
Jabatan Baru Hakim Tinggi
Panitera Hakim Pengganti Panitera Hakim Pengganti
PNS/Cakim
Hakim PNS Hakim
PA.Kota.Madiun
PA.Lamongan PA.Gresik PA.Lamongan PA.Surabaya PA.Lamongan PA.Mojokerto
Panitera Pengganti Hakim Panitera Pengganti Hakim
Hakim Hakim Kasubag Hakim Keuangan
52
d). Menerbitkan Surat Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 14 orang, yaitu : DAFTAR PEGAWAI YANG KGB TAHUN 2009
NO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
NAMA dan NIP
Drs.H.Asy’ari,MH. 1955 1125 1982 03 1 003 H.M.Ali Luthfi,S.H.,M.Hum 1956 07 04 1981 01 1 001 H.Khatim Junaidi,SH.S.Ag.MHI. 1953 0927 1990 03 1 001
Dra.Risana Yulinda,MH. 1957 0711 1984 01 2 001 H.Syaifuddin Latief,SH. 1957 0105 1979 03 1 001 Achmad Chozin,SH. 1967 0507 1994 03 1 005 Hj.Kunaiyah Ningsih,SH. 1957 0529 1979 03 2 003 Hj.Muarofah,SH. 1966 0216 1993 03 2 002 Supiyah 1956 0612 1983 03 2 001 Akhmad Qomarul Huda,SH. 1972 0129 1998 03 1 001 Mazir, S.Ag.M.Si. 1969 1204 1998 03 1 003 Mochammad Waras 1957 0910 1983 03 1 002 Syafi’i Rahman S.Ag.
Gol
Jabatan
MK
TMT
IV/c
Hakim
26 th. 00 bln
01-03-2010
IV/b
Hakim
22 th. 00 bln
01-01-2010
IV/b
Hakim
20 th. 00 bln
01-03-2010
IV/b
Hakim
24 th. 00 bln
01-01-2010
IV/b
Pansek
26 th. 00 bln
01-03-2010
III/d
Wasek
16 th. 00 bln
01-03-2010
III/d
Panmud. Gugatan
26 th. 00 bln
01-03-2010
III/c
Kepegawaian
22 th. 00 bln
01-03-2010
22 th. 00 bln
01-03-2010
12 th. 00 bln
01-03-2010
12 th. 00 bln
01-03-2010
16 th. 00 bln
01-03-2010
08 th. 00 bln
01-03-2010
02 th. 00 bln
01-05-2010
III/d III/d III/b III/b III/b
1969 1115 2006 04 1 010
Alamsyah,S.HI.SH.MH. 1982 0727 2008 05 1 001
III/a
Kasubag
Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti PNS/Cakim
4. Pengisian Jabatan Struktural. Sumber daya manusia Yang menduduki Jabatan Struktural
baik di
Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Lamongan sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Panitera / Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Panitera, 1 (satu) Wakil Sekretaris, 1 (satu) Panitera Muda Hukum, 1 (satu) orang Panitera Muda Gugatan, 1 (satu) orang Panitera Muda Permohonan, 1 (satu) orang Kasubag Kepegawaian, 1 (satu) orang Kasubag Umum serta 1 (satu) orang Kasubag Keuangan, antara lain yaitu : 1. Nama
: H.Syaifuddin Latief,SH.
NIP
: 1957 0105 1979 03 1 001 53
Pangkat / Gol
: Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan
: Panitera / Sekretaris.
2. Nama
: H.Imam Wahyudi, SH.
NIP
: 1957 0627 1982 03 1 004
Pangkat / Gol
: Pembina, IV/a
Jabatan
: Wakil Panitera
3. Nama
: Achmad Chozin,SH.
NIP
: 1967 0105 1994 03 1 005
Pangkat / Gol
: Penata Tk.I, III/d
Jabatan
: Wakil Sekretaris.
4. Nama
: Hj.Nur Cholidah,SH.
NIP
: 1957 0201 1980 03 2 001
Pangkat / Gol
: Penata Tk.I, III/d.
Jabatan
: Panitera Muda Permohonan
5. Nama
: Hj. Kunaiyah Ningsih,SH.
NIP
: 1957 0529 1979 03 2 003
Pangkat / Gol
: Penata Tk.I, III/d.
Jabatan
: Panitera Muda Gugatan
6. Nama
: Hj.Siti Zaenab M,S.Ag.
NIP
: 1954 0707 1978 03 2 001
Pangkat / Gol
: Penata Tk.I, III/d.
Jabatan
: Panitera Muda Hukum
7. Nama
: Hj.Muarofah,SH.
NIP
: 1966 0216 1993 03 2 002
Pangkat / Gol
: Penata, III/c
Jabatan
: Kepala Sub Bagian Kepegawaian
8. Nama
: Abd. Azis, S.Ag. M.Ag.
NIP
: 1957 0205 1982 03 1 002
Pangkat / Gol
: Penata Tk I, III/d
Jabatan
: Kepala Sub. Bagian Umum.
9. Nama
: Dartik, S.Pd.I
NIP
: 1978 0804 2006 04 2 016
Pangkat / Gol
: Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan
: Kepala Sub. Bagian Keuangan. 54
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok fungsi pengadilan agama di tempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang aspek kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas lainnya. Kelancaran, ketertiban dan kejujuran dalam melaksanakan tugas peradilan agama sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada di dalamnya. Untuk melaksanakan kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu di perlukan adanya peralatan kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam
rangka
menuju
tertib
administrasi
perlengkapan
perlu
memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan
dan
penentuan
kebutuhan,
penyimpanan,
pemeliharaan
penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara. 1. Sarana dan Prasarana Gedung Sarana dan prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen, dan rumah negara permanen. Pengelolaan tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara di Pengadilan Agama Lamongan meliputi : 1.1. Bangunan gedung kantor baru permanen 1 unit dengan ukuran : = 2.506 m2
-
luas tanah
-
luas bangunan = 1.867 m2
-
luas halaman = 1.089 m2
1.2. Bangunan gedung kantor lama dengan ukuran : = 1.067 m2
-
luas tanah
-
luas bangunan = 399,5 m2
-
luas halaman = 537,74 m2
1.3. Bangunan rumah dinas dengan ukuran : = 197 m2
-
luas tanah
-
luas bangunan = 36 m2
-
luas halaman = 161 m2
55
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor baik roda 4 (empat) dan kendaraan dinas roda 2 (dua), alat-alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. 3. a. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung 1. Mengelola pengadaan barang inventaris tahun 2010 yaitu berupa pengadaan peralatan penunjang operasional (berupa pengadaan AC Split) dan pengadaan Meubelair (berupa pengadaan Almari file/Rak Arsip dan Kursi). 2. Menginventarisir komputer dan printer sebanyak 47 unit, terdiri dari 28 unit komputer dan 19 printer. 3. Menginvetarisir Lap Top sebenyak 4 (empat) unit dan Note Book sebanyak 2 (dua) buah. 4. Menertibkan 2 SIP (Surat Ijin Pemakaian) kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 9 SIP (Surat Ijin Pemakaian) kendaraan dinas roda 2 (dua). 5. Membuat dan mengirimkan laporan mutasi barang triwulan sebanyak 4 kali. 6. Mengelola alat tulis kantor, yaitu mengadakan alat tulis kantor dari dana DIPA dan non DIPA, mendistribusikan alat tulis kantor kepada pegawai sesuai kebutuhan, membuat berita acara pemeriksaan barang persediaan alat tulis kantor secara berkala setiap satu bulan sekali dan setiap tiga bulan sekali serta menginventarisir pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor selama tahun 2010. 7. Mengelola perawatan kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 2 unit dan roda 2 (dua) sebanyak 9 unit. 8. Mengelola perawatan barang inventaris berupa perbaikan computer dan printer, air conditioner, faksimili dan pesawat telepon. 9. Mengelola
pelayanan
pengemudi
untuk
ketua,
wakil
ketua,
panitera/sekretaris serta operasional kantor. 56
10. Mengelola keamanan kantor. 11. Menginventarisir kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebanyak 2 unit dan kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebanyak 9 unit. 12. Mengelola kebersihan dan penataan lingkungan hidup dengan cara mengepel
seluruh
lantai
setiap
pagi
hari,
membenahi
kabel-
kabel/saluran/jaringan komputer, mengatur tata ruang kantor, menjaga kebersihan toilet yang ada di lingkungan Kantor Pengadilan Agama Lamongan dan juga selalu menjaga keindahan taman. 3. b. Pengelolaan perlengkapan Pengelolaan perlengkapan meliputi pengadaan dan pemeliharaan, inventarisasi asset negara dan laporan barang inventaris. -
Pengadaan barang inventaris Pengadilan Agama Lamongan tahun 2010, dapat dijelaskan dibawah ini antara lain yaitu : 1. Pengadaan Inventaris Dalam Triwulan I = Nihil ; * AC Split sebanyak 8 (delapan) Unit Dengan harga @ Rp.5.475.000,- x 7 = Rp.38.325.000,@ Rp.3.925.000,-x 1 = Rp. 3.925.000,* Honor Panitia Pengadaan
= Rp.
180.000,- +
Jumlah ............................... = Rp.42.430.000,2. Pengadaan Inventaris Dalam Triwulan II berupa : * Meubelair sebanyak 1 (satu) Paket (sebanyak 12 buah) dengan harga sebesar Rp.44.850.000,- + Honor Panitia Pengadaan sebesar Rp. 180.000,- . = Rp. 45.030.000,-., Yang terdiri dari : - 6 (enam) buah Rak Arsip Berkas Perkara Minut ; - 1 ( satu ) buah Almari File Ruang Kesekretariatan ; - 2 ( dua ) buah Almari File Ruang Kepaniteraan ; - 1 ( satu ) buah Almari File Ruang Kasir ; - 1 ( satu ) buah Kursi Pejabat Eselon III ; - 1 ( satu ) buah Kursi Pejabat Eselon IV ;
3. Pengadaaan Inventaris Dalam Triwulan III = Nihil ; 4. Pengadaan Inventaris Dalam Triwulan IV = Nihil ; C.
Pengelolaan Keuangan
57
Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan di Lingkungan Pengadilan Agama Lamongan yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yangterkandung dalam Undang-Undang tersebut di atas. Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama Lamongan secara umum diselenggarakan oleh Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu Wakil Sekretaris yang ditunjuk oleh KPA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan, Sedangkan Kepala Sub.Bagian Umum ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Penanda Tangan SPM/Penguji SPP, dikarenakan Kepala Sub. Bagian Keuangan,
ditunjuk oleh
Kuasa
Pengguna
Anggaran (KPA)
sebagai
Bendaharawan Pengeluaran, disamping itu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadilan Agama Lamongan juga menunjuk Kepala Sub. Bagian Kepegawaian merangkap sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan juga menunjuk seorang staf dari kepaniteraan Bendahara Penerima. Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN dapat diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) kategori jenis belanja, sebagaimana ketentuan pada bagan akun standar, namun yang digunakan hanya 3 (tiga) jenis belanja, yaitu : C.1. Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya total anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA tahun anggaran 2010 di Pengadilan Agama Lamongan adalah sejumlah 58
Rp 1.673.868,000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2010, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan oleh
Pengadilan
Agama
Lamongan
adalah
sejumlah
Rp.
1.927.124.737,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja pegawai telah terserap 115.13 %. c. Kelebihan Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran sejumlah Rp. 253.256.737,-. (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima enam enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Total kelebihan anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 15.13 % dari total pagu yang tersedia. Realisasi anggaran untuk belanja pegawai terjadi kekurangan dana. Hal ini disebabkan karena fluktuaktifnya jumlah keadaan pegawai. C.2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telahditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat, terdiri dari Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran (0002), Pelayanan Birokrasi (0003) dan Operasional Persidangan Peradilan (04987).
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
59
Dalam RKA-KL di Pengadilan Agama Lamongan, selama periode Tahun Anggaran 2010 di Pengadilan Agama Lamongan menerima pagu belanja barang sejumlah Rp. 324.750.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Agama Lamongan. b. Pelaksanaan Anggaran Sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan satuan kerja setiap bulan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dan rekonsiliasi tingkat koordinator wilayah setiap tri wulan, semester dan tahunan diperoleh data anggaran yang telah terserap atau terealisasi sejumlah Rp. 324.079.648,- (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah). Dari total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja barang telah terserap sebesar 99 %. c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran sejumlah Rp. 670.352,-. (enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 1 % dari total pagu yang tersedia, dan untuk sisa dari belanja barang tersebut berasal dari belanja barang MAK.0002.02007.522111 (Belanja Daya Dan Jasa) Sebesar Rp.43.352,- (empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), dari belanja barang MAK.0382.04987.521211 (Biaya Dokumentasi Perkara) untuk Biaya Materai Perkara Prodeo) Sebesar Rp.12.000,(dua belas ribu rupiah), dari belanja barang MAK.0382.04987.521114 (Opersional Prodeo untuk Belanja Biaya Pos) Sebesar Rp.300.000,(tiga
ratus
ribu
rupiah)
MAK.0382.04987.524119
dan
(Operasional
dari Prodeo
belanja untuk
barang Biaya
Pemanggilan) Sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).
60
Penyerapan anggaran belanja barang telah berhasil dilakukan efisiensi anggaran. Hal ini terbukti dari hasil kinerja yang dicapai Satuan Kerja Pengadilan Agama Lamongan bisa dibilang telah mencapai 100 %. C.3. Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal. Tahun Anggaran 2010 satuan kerja Pengadilan Agama Lamongan mendapat pagu belanja modal sebagai berikut : 1. Pengadaan AC Split dan 2. Pengadaan Meubelair. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya anggaran atau pagu belanja modal dalam DIPA Tahun anggaran 2010 yang telah diterima Pengadilan Agama Lamongan adalah sejumlah Rp. 87.860.000,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2010 anggaran yang telah terserap atau terealisasi sejumlah Rp. 87.460.000,- (delapan puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari total anggaran yang telah terealisasi dapat kita lihat pagu belanja modal telah terserap sebesar hampir 99 %. Dari jumlah pagu belanja modal tersebut terdapat pelaksanaan anggaran dengan mekanisme penunjukan langsung. c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran sejumlah Rp. Rp. 400.000,-. (empat ratus ribu rupiah) Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar hampir 1 % dari total pagu yang tersedia.
61
D. Pengelolaan Administrasi 1.
Administrasi Peradilan
1.1. Prosedur Penerimaan Perkara Pelaksanaan kegiatan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Lamongan telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI
Nomor
:
KMA/001/SK/1/1991
tentang
Pola
Pembinaan
dan
Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan (BINDALMIN) yaitu dengan sistim Meja yakni Meja I, Meja II dan Meja III. Sedangkan Kasir termasuk bagian dari Meja satu yang bertugas menerima uang panjar biaya perkara serta menyerahkan SKUM atau (kwitansi) kepada pihak-pihak berperkara dan sejak tanggal 10 Juli 2008 Pengadilan Agama Lamongan menjalin kerja sama mengadakan nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Bank Daerah Lamongan untuk menerima panjar biaya perkara dari para pihak berperkara. Dalam kegiatan pembuatan Penetapan Majelis Hakim (PMH), surat penugasan Panitera Pengganti dan Penetapan Hari Sidang (PHS) pada tahun 2010 telah menerbitkan 2439 perkara dan tanpa ada perkara yang belum dibagi.
1.2. Register Perkara Selama
tahun
2010
Pengadilan
Agama
Lamongan
telah
melaksanakan tertib pencatatan dalam buku register perkara yang jumlahnya sebanyak 11 macam register, yang meliputi: a. Register Induk Perkara Gugatan, yang terdiri dari 52 buku register, untuk mencatat 2439 perkara ; b. Register Induk Perkara Permohonan, yang terdiri dari 02 buku register, untuk mencatat 112 perkara ; c. Register Permohonan Banding, yang terdiri dari 01 buku register, untuk mencatat 13 perkara ; d. Register Permohonan Kasasi, yang terdiri dari 01 buku register, untuk mencatat 03 perkara, Nomer perkara terlampir; e. Register Permohonan Peninjauan Kembali (PK), yang terdiri dari 01 buku register, tahun 2010 tidak terdapat perkara peninjauan kembali (nihil). 62
f. Register Surat Kuasa Khusus, yang terdiri dari 02 buku register, untuk mencatat 100 perkara; g. Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak, yang terdiri dari 01 buku register, untuk mencatat 01 perkara yang dimohonkan sita; h. Register Penyitaan Barang bergerak, yang terdiri dari 01 buku register, meskipun tahun 2010 tidak ada permohonan penyitaan barang bergerak; i. Register Eksekusi, yang terdiri dari 01 buku register, untuk mencatat perkara yang dimohonkan eksekusi, meskipun tahun 2010 tidak ada permohonan Eksekusi. j. Register Akta Cerai, yang terdiri dari 03 buku register, untuk mencatat 2400 akta cerai; k. Register Permohonan Pembagian Harta Peninggalan di luar sengketa, tetap disediakan 01 buku register, walaupun selama 2010 tidak pernah menerima perkara ini. 1.3. Keuangan Perkara Penerimaan Keuangan Perkara di Pengadilan Agama Lamongan telah dicatat dan dibukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut : 1.3.1. Buku Jurnal Keuangan Perkara, terdiri dari F
KI-PA1/G. : Untuk perkara Gugatan.
F
KI.PA1/P. : Untuk perkara Permohonan.
F
KI.PA2
: Untuk perkara permohonan Banding.
F
KI.PA3
: Untuk perkara permohonan Kasasi
F
KI.PA4
: Untuk perkara permohonan PK
F
KI.PA5
: Untuk permohonan Eksekusi.
- Buku Induk Keuangan Perkara : F
KI.PA6
: Untuk Buku Induk Keuangan perkara.
F
KI.PA7
: Untuk Buku Induk Keuangan Biaya Eksekusi.
- Buku Keuangan Biaya Kepaniteraan - Buku Kas Pembantu - Buku Bantu ATK Perkara. Adapun semua penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara tahun 2010 dapat dilihat sebagai berikut : 63
- Buku Induk Keuangan Perkara Ketua Pengadilan Agama Lamongan melakukan pengawasan rutin setiap akhir bulan dan pengawasan insidentil 3 (tiga) bulan sekali pada pertengahan bulan. Uang pihak ketiga sebagian besar disimpan di Bank Daerah Lamongan dengan rekening nomor 00129119801 atas nama Panitera Pengadilan Agama Lamongan dan sebagian kecil disimpan dalam brankas yang mempunyai 2 (dua) buah kunci, 1 (satu) kunci dipegang kasir dan 1 (satu) kunci dipegang Wakil Panitera Pengadilan Agama Lamongan. Pada saat dilakukan pemeriksaan, Ketua Pengadilan Agama meminta pada Kasir untuk membuka brankas perkara dan diminta menghitung semua uang yang ada. Kepada pemegang Buku Induk Keuangan perkara untuk menutup pembukuannya. Pemeriksa menutup keadaan uang yang sebenarnya dan menandatangani penutupan tersebut Panitera / Sekretaris serta diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama. Adapun keadaan Buku Induk Keuangan pada akhir tahun 2010 adalah sebagai berikut : TABEL 3 KEADAAN KEUANGAN PERKARA TAHUN 2010 JUMLAH NO.
URAIAN PENERIMAAN
PENGELUARAN
1.
Sisa awal (Sisa Tahun 2009)
Rp.
116.164.000,-
Rp.
-
2.
Penerimaan Tahun 2010
Rp.
1.521.431.000,-
Rp.
-
3.
Biaya Panggilan
Rp.
732.425.000,-
4.
Biaya Pemberkasan
Rp.
100.000,-
5.
Biaya Sita
Rp.
3.131.000,-
6.
Biaya Pemeriksaan Setempat
Rp.
3.250.000,-
7.
Biaya Sumpah
Rp.
8.
Biaya Pemberitahuan
Rp.
356.650.000,-
9.
Pengiriman Biaya Perkara
Rp.
4.230.000,-
-
64
10.
Materai
Rp.
15.222.000,-
11.
Hak-Hak Kepaniteraan
Rp.
89.750.000,-
12.
Pengembalian
Panjar
Rp.
168.967.000,-
Perintah
Rp.
Sisa
Pihak. 13.
Lain-lain
Atas
-
Pengadilan. 14.
Biaya ATK SALDO
AKHIR
TAHUN
Rp.
57.130.000,-
Rp.
206.740.000,-
Rp.
1.637.595.000,-
2010. JUMLAH
Rp.
1.637.595.000,-
- Buku Jurnal Keuangan Perkara 1. Keuangan Tingkat Pertama : Penerimaan
Rp. 1.621.330.000,-
Pengeluaran
Rp. 1.420.290.000,- (-)
Sisa keuangan berdasarkan sisa perkara ( 311 ) perkara
Rp.
201.040.000,-
Penerimaan
Rp.
11.625.000,-
Pengeluaran
Rp.
9.025.000,- (-)
Rp.
2.600.000,-
Penerimaan
Rp.
4.640.000,-
Pengeluaran
Rp.
1.540.000,- (-)
Rp.
3.100.000,-
Penerimaan
Rp.
-
Pengeluaran
Rp.
- (-)
Rp.
-
2. Keuangan Tingkat Banding :
Sisa keuangan berdasarkan sisa perkara ( 2 ) perkara 3. Keuangan Tingkat Kasasi :
Sisa keuangan berdasarkan sisa perkara ( 4 ) perkara 4. Keuangan Peninjauan Kembali :
Sisa keuangan berdasarkan sisa perkara (- ) perkara 5. Keuangan Eksekusi : 65
Penerimaan
Rp.
1.000.000,-
Pengeluaran
Rp.
525.000,- (-)
Rp.
475.000,-
Sisa keuangan berdasarkan sisa perkara ( 1 ) perkara 1.4. Laporan Perkara Pelaksanaan tugas pembuatan laporan perkara Pengadilan Agama Lamongan telah dilaksanakan dalam bentuk 3 (tiga) pola yakni : 1). Pola Bindalmin, terdiri dari laporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan yakni Model LI-PA1 s.d. LI-PA8. 2). Pola Dirjen Badan Peradilan Agama yakni laporan RK1 s.d. RK8. 3). Pola Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yakni Laporan Pelaksanaan Sita, Laporan Perkara Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar sengketa, Laporan Penyampaian Akta Cerai, Laporan Rekapitulasi Terjadinya perceraian kepada KUA, Laporan Pelaksanaan Minutasi, Laporan Data Tingkat Penyelesaian Perkara, dari sisa perkara tahun 2009 yang diputus tahun 2010 dan perkara yang diterima dan diputus tahun 2010. Semua jenis laporan tersebut dikirim sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni selambat-lambatnya
tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali
laporan model RK dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya melalui Faximile, sehingga pengiriman rekapitulasi laporan Pengadilan Agama Lamongan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kepada Dirjen Badan Peradilan Agama dan Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I telah sesuai dengan ketentuan di atas. Pengadilan Agama Lamongan telah mengirimkan laporan-laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik laporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan, dan laporan tahunan, maksimal tanggal 10. 1.5. Kearsipan Perkara Penataan arsip berkas perkara pada Pengadilan Agama Lamongan dilaksanakan dengan menggunakan sistim box dan disusun berdasarkan nomor urut perkara pada tiap tahun. Sedangkan tiap box terdiri dari 20 berkas perkara dari perkara masuk tahun 2010 sebanyak 2551 perkara dan ditambah sisa perkara tahun 2009 yang belum diputus sebanyak 538 perkara, jumlah perkara 66
keseluruhan pada tahun 2010 menjadi 3089 perkara, sedangkan untuk perkara yang telah diputus sebanyak 2539 perkara, sisa perkara yang belum diputus sebanyak 550 perkara, adapun yang belum masuk box file sebanyak 311 perkara, sehingga perkara yang sudah diputus dan sudah masuk dalam box file sebanyak 2228 perkara. Dari jumlah tersebut yang telah masuk dalam box arsip perkara sebanyak 2129 perkara gugatan terbagi dalam 122 box dan sebanyak 99 perkara permohonan terbagi dalam 06 box arsip. Sedangkan sisa perkara putus yang belum masuk box arsip tahun 2010 sebanyak 311 perkara. 1.6. Pemberian / Penerbitan Akta Cerai Sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. Selama tahun 2010 Pengadilan Agama Lamongan telah menerbitkan Akta cerai sebanyak 2228 set dari 2539 putusan perkara perceraian yang dikabulkan (cerai talak dan
cerai
gugat),
sedangkan
sisanya
311
perkara/putusan belum dan atau tidak diterbitkan akta cerainya karena putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, banding, banding dicabut, banding ditolak, dan Non Executable (NE). Dari jumlah akta cerai sebanyak 2228 set tersebut terdiri dari 1396 set untuk perkara cerai gugat dan sebanyak 832 set untuk perkara cerai talak. Sedangkan sisa yang belum diambil sebanyak 481 set, hal ini disebabkan karena salah satu pihak ada yang ghoib atau di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan, akan tetapi Pengadilan Agama Lamongan telah Pro Aktif terhadap
para
pihak
yang
belum
mengambil
Akta
Cerai
dengan
memberitahukan kepada Lurah atau Kepala Desa yang bersangkutan agar diperintahkan untuk mengambil Akta Cerainya.
1.7. Penyampaian Salinan Putusan / Penetapan ke KUA 67
Berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, bahwa “Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama Lamongan telah mengirmkan salinan putusan/penetapan yang berkekuatan hukum tetap. (proses terjadinya perceraian). Namun sejak bulan Desember 2006, yang dikirim ke KUA hanya rekapitulasi terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 30 Nopember 2006, Nomor : W13-A/2431/HK.03.5/XI/2006. Selama tahun 2010 Pengadilan Agama Lamongan telah memberitahukan tentang terjadinya perceraian ke KUA sebanyak 2228 putusan dari jumlah sebanyak 2539 perkara perceraian yang dikabulkan dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan sebanyak 311 putusan perceraian belum dikirim karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap. 1.8. Pembinaan Hukum Agama, Hisab dan Rukyat Pembinaan Hukum yang meliputi didalamnya Hisab, sumpah dan pemberian keterangan/nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah/Ormas apabila diminta. - Pengadilan Agama Lamongan dalam tahun 2010, sejak peralihan Peradilan Agama dari Departemen Agama R.I menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung R.I tanggal 30 Juni 2005, Pengadilan Agama Lamongan dalam melaksanakan kegiatan Rukyatul Hilal hanya sebatas mendampingi Departemen Agama Kabupaten Lamongan. Adapun kegiatan Rukyatul Hilal yang diikuti Pengadilan Agama Lamongan tahun 2010 sebanyak 3 kali yaitu awal Ramadhan 1431 H, awal Syawal 1431 H dan awal Dzulhijjah 1431 H. di Menara Rukyat Tanjung Kodok Lamongan yang dalam pelaksanaannya belum pernah berhasil melihatnya. - Penyuluhan Hukum pada tahun 2010 dilakukan dengan cara bergabung dengan penyuluhan hukum yang diadakan oleh bagian hukum Pemerintah Kabupaten Lamongan. - Pemberian keterangan/nasehat pada Instansi/Ormas.
68
Pengadilan
Agama
Lamongan
telah
melakukan
pemberian
keterangan/nasehat mengenai perkawinan dan Hukum Islam atas permintaan Ormas dalam waktu tertentu dan RKPD Lamongan setiap 3 bulan sekali dengan nara sumber Ketua, Wakil Ketua dan Para Hakim.
B. Administrasi Umum 2.1. Pengelolaan Data Pegawai 1. Mengolah data pegawai Pengadilan Agama Lamongan sebanyak 30 orang pegawai yang terdiri dari : - Ketua
= 1
- Wakil Ketua
= 0 ( kosong sejak tgl.23-09-2010.
- Hakim
= 9
- 1 (satu) orang di SPT kan di PA.Lumajang. - 1 (satu) orang di SPT kan di PA.Kab.Madiun.
- Panitera / Sekretaris
= 1
- Wakil Panitera
= 1
- Wakil Sekretaris
= 1
- Panitera Muda Hukum
= 1
- Panitera Muda Permohonan
= 1
- Panitera Muda Gugatan
= 1
- Kasubag Umum
= 1
- Kasubag Kepegawaian
= 1
- Kasubag Keuangan
= 1
- Panitera Pengganti
= 2
- Jurusita Pengganti
= 3
- Bendahara Pengeluaran - Staf Kepaniteraan
= 0 (dijabat oleh kasubag.Keuangan). = 1
- PNS/Cakim
= 1
- CPNS/Panitera Pengganti
= 1
Jumlah
= 27.
Oleh karena 2 (dua) orang Hakim di SPT kan ke PA.Kab.Madiun dan ke PA.Lumajang, maka sebaliknya PA.Lamongan juga mendapat tambahan Hakim dari PA.Bangkalan yang di SPT kan di Pengadilan Agama Lamongan. 69
2. Mengolah data perangkapan jabatan pada Pengadilan Agama Lamongan antara lain yaitu : 1. Wakil Panitera merangkap sebagai Panitera Penganti ; 2. 3 (tiga) orang Panitera Muda merangkap sebagai Panitera Pengganti ; 3. Kasubag Kepegawaian merangkap sebagai Panitera Pengganti ; 4. 2
(dua)
orang
Panitera
Jurusita/Jurusita Pengganti
Pengganti
merangkap
sebagai
Pengganti ;
5. Kasubag Umum merangkap sebagai Jurusita ; 3. Mengolah data pegawai menurut tingkat pendidikan antara lain terdiri dari : 1. Berijazah S2 sebanyak
= 04 (enam) orang ;
2. Berijazah S1 sebanyak
= 21 (dua puluh dua) orang ;
3. Berijazah SMA sebanyak
= 02 (dua) orang ;
Jumlah
= 27 orang
4. Mengolah data pegawai menurut golongan/ruang gaji antara lain terdiri dari : 1. Ruang Gaji Gol. IV sebanyak
= 12 (dua belas) orang ;
2. Ruang Gaji Gol. III sebanyak
= 14 (empat belas) orang ;
3. Ruang Gaji Gol. II sebanyak
= 01 (satu) orang ;
4. Ruang Gaji Gol. I
= 00 ;
sebanyak
Jumlah
= 27 orang
5. Mengolah data pegawai menurut usia yang terdiri dari : 1. Usia antara 20 - 30 tahun sebanyak
= 01
2. Usia antara 31- 40 tahun sebanyak
= 05
3. Usia antara 41 – 50 tahun sebanyak
= 05
4. Usia diatas 50 tahun sebanyak
= 16
Jumlah
=
27 orang
2.2. Tata Usaha Kepegawaian 1. Mengolah file pegawai Pengadilan Agama Lamongan sebanyak 25 (dua puluh tujuh) orang pegawai berstatus PNS, 1 orang berstatus PNS/CAKIM dan 1 (satu) orang CPNS/Panitera Pengganti , jadi semuanya berjumlah 27 Orang Pegawai, dan selain itu juga terdapat 70
4 (empat) orang pegawai honorair tahun 2010 dan 9 (sembilan) orang pegawai berstatus tenaga tidak tetap/kontrak. 2. Membuat kontrak kerja terhadap 4 (empat) orang pegawai honorair tahun 2010 dan 9 (sembilan) orang tenaga tidak tetap/kontrak. 3. Menerbitkan Surat Keputusan masih bekerja sebagai tenaga honorair untuk 4 (empat) orang pegawai dan juga menerbitkan Surat Keputusan masih bekerja sebagai Tenaga Kontrak sebanyak 9 (sembilan) orang. 2.3. Laporan Kepegawaian 1. Laporan bulanan berupa absensi pegawai sebanyak 12 kali yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama maksimal tanggal 5 bulan berikutnya. 2. Laporan tahunan berupa Daftar Urut Kepangkatan, Bezetting Formasi dan Daftar Urut Senioritas seluruhnya telah dibuat dan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Januari 2010. 3. Laporan berupa SPMT, SPMJ dan KP4 telah dibuat dan dikelola sendiri oleh Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) untuk dimasukkan dalam dosir setiap pegawai. 2.4. Keuangan. Kegiatan urusan keuangan adalah menjadi tanggung jawab Kepala Sub. Bagian Keuangan yaitu Sdri.Dartik, akan tetapi oleh karena Kasubag Keuangan saat ini masih merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran, maka Sdr.Abd.Azis,SAG.MAG, selaku Kasubag Umum ditunjuk sebagai Pejabat Penguji SPM, dan Sdri.Hj.Muarofah,SH sebagai Kasubag
Kepegawaian
merangkap
sebagai
Petugas
Pengelola
Administrasi Belanja Pegawai atas penunjukan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lamongan, dengan pengurusannya meliputi kegiatan sebagai berikut : 2.5. Keuangan DIPA – APBN. Pengadilan Agama Lamongan pada tahun Anggaran 2010 mendapat dana DIPA
dari Mahkamah Agung RI sebesar Rp.
2.086.478.000,-
71
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2010 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi belanja pada TA 2010 adalah sebesar Rp 2.338.664.385,- atau mencapai lebih dari 112.09 % dari anggarannya, yaitu terjadi pembekakan (kekurangan) anggaran sebesar Rp.252.186.385,-
khusus
pada belanja pegawai, hal itu terjadi karena adanya fluktuatifnya jumlah pegawai di Pengadilan Agama Lamongan. Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Pengadilan Agama Lamongan meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal selain itu juga belanja barang yang ada kaitannya dengan operasional persidangan peradilan. 1.
Belanja Pegawai : 1.
RKA-KL khusus untuk belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp.1.927.124.737,- ( 112.09 %) dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp.1.673.868.000,-., yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
- Pengelolaan Belanja Gaji, Lembur Pegawai Honorarium dan Tunjangan PNS antara digunakan kegiatan sebagai berikut : 1. Gaji Pokok PNS. Pagu dalam Dipa Realisasi Kurang 2. Belanja Pembulatan Gaji PNS. Pagu dalam Dipa Realisasi Saldo 3. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS. Pagu dalam Dipa Realisasi Kurang
Kode. 511111. Rp. 936.466.000,Rp. 1.147.543.019,Rp. 211.077.019,Kode. 511119. Rp. 24.000,Rp. 21.964,Rp. 2.036,Kode. 511121. Rp. 79.679.000,Rp. 96.763.946,Rp. 17.084.946,-
72
4. Belanja Tunjangan Anak PNS. Pagu dalam Dipa Realisasi Kurang
Kode. 511122. Rp. 23.096.000,Rp. 23.775.904,Rp. 679.904,-
5. Belanja Tunjangan Struktural PNS. Pagu dalam Dipa Realisasi Saldo
Kode. 511123. Rp. 26.130.000,Rp. 25.640.000,Rp. 490.000,-
6. Belanja Tunjangan Fungsional PNS. Pagu dalam Dipa Realisasi Kurang
Kode. 511124. Rp. 315.975.000,Rp. 352.815.000,Rp. 36.840.000,-
7. Belanja Tunjangan PPh PNS. Pagu dalam Dipa Realisasi Saldo
Kode. Rp. Rp. Rp.
511125. 54.269.000,52.976.104,1.292.896,-
8. Belanja Tunjangan Beras PNS. Pagu dalam Dipa Realisasi Kurang
Kode. Rp. Rp. Rp.
511126. 47.169.000,57.385.800,10.216.800,-
9. Belanja Uang Makan PNS. Pagu dalam Dipa Realisasi Saldo
Kode. 511129. Rp. 161.480.000,Rp. 144.140.000,Rp. 17.340.000,-
10. Belanja Tunjangan Umum PNS. Pagu dalam Dipa Realisasi Saldo
Kode. 511151. Rp. 11.960.000,Rp. 8.445.000,Rp. 3.515.000,-
11. Belanja Uang Lembur Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Kode. 512211 Rp. 17.620.000,Rp. 17.618.000,Rp. 2.000,-
Dari keseluruhan rincian belanja pegawai diatas, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.1.673.868.000,- (satu milyard enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), ternyata realisasinya melebihi pagu anggaran yang disediakan, yaitu memcapai dari 112.09 %, yaitu sebesar Rp. 1.927.124.738,- (satu milyard sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), sehingga kekurangan dalam belanja pegawai sebesar Rp.253.256.737,- (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). 73
2. Belanja Barang: B. RKA-KL untuk belanja
barang telah terealisasi sebesar
Rp.324.079,648,- (99%) dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp.324.750.000,-., yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh. Uang Makan/Minuman PDTT. Kode.0002.00024.521113 Pagu dalam Dipa Rp. 6.600.000,Realisasi Rp. 6.600.000,Sisa Rp. Nihil 2. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai. Pengadaan Pakaian Dinas Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Kode.0002.00032.521119 Rp. 9.600.000,Rp. 9.600.000,Rp. Nihil
3. Pengadaan Toga / Pakaian Kerja Sopir / Pesuruh / Satpam / Tenaga TeknisLainnya. Pengadaan Toga/Pesuruh/Satpam Kode.0002.00034.521119 Pagu dalam Dipa Rp. 2.250.000,Realisasi Rp. 2.250.000,Sisa Rp. Nihil 4. Perawatan Gedung Kantor Belanja Perawatan Gedung Kantor. Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Kode.0002.00205.523111 Rp. 17.269.000,Rp. 17.269.000,Rp. Nihil
5. Perawatan Kendaraan Roda 4 Belanja Perawatan Kendaraan Roda 4. Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Kode.0002.01138.523121 Rp. 17.000.000,Rp. 17.000.000,Rp. Nihil
6. Perawatan Kendaraan Roda 2 Belanja Perawatan Kendaraan Roda 2. Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Kode.0002.02005.523121 Rp. 9.000.000,Rp. 9.000.000,Rp. Nihil
7. Perawatan Sarana Gedung Belanja Perawatan Sarana Gedung. Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Kode.0002.02006.523121 Rp. 9.420.000,Rp 9.420.000,Rp. Nihil 74
8. Langganan Daya dan Jasa Belanja Langganan Daya dan Jasa. Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Kode.0002.02007.522111 Rp. 41.201.000,Rp. 41.157.648,Rp. 43.352,-
9. Jasa Pos/Giro/Sertifikat Belanja Jasa Pos. Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Kode.0002.02178.521111 Rp. 3.000.000,Rp. 3.000.000,Rp. Nihil
10. Opersional Perkantoran Dan Pimpinan Belanja Keperluan Perkantoran. Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Kode.0002.04863.521111 Rp. 147.098.000,Rp. 147.098.000,Rp. Nihil
11. Opersional Perkantoran Dan Pimpinan Honor Yang Terkait Ops.Satker. Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Kode.0002.04863.521115 Rp. 21.000.000,Rp. 21.000.000,Rp. Nihil
12. Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan/Konsultasi Belanja Barang Operasional Lainnya.(Atk & Konsumsi). Kode. 0003.00088.521119 Pagu dalam Dipa Rp. 800.000,Realisasi Rp. 800.000,Sisa Rp. Nihil 13. Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan/Konsultasi Belanja Perjalanan Biasa (DN) Kode.0003.00088.524111 Pagu dalam Dipa Rp. 14.000.000,Realisasi Rp. 14.000.000,Sisa Rp. Nihil
14. Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Belanja Perjalanan Biasa (DN) Kode.0003.01434.524111 Pagu dalam Dipa Rp. 1.000.000,Realisasi Rp. 1.000.000,Sisa Rp. Nihil 15. Operasional Persidangan Peradilan A). Pengamanan Persidangan Belanja Perjalanan Lainnya (transpot petugas).
Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Kode. 0382.04987.524119 Rp. 6.000.000,Rp. 6.000.000,Rp. Nihil
75
16. Operasional Persidangan Peradilan B). Biaya Dokumentasi Perkara Belanja Bahan & Belanja Materai Per.Prodeo.
Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa 17. Operasional Persidangan Peradilan C). Operasional Prodeo - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat.
Kode. 0382.04987.521211 Rp. 16.712.000,Rp. 16.700.000,Rp. 12.000,-
Kode. 0382.04987.521114
- Biaya Pos.
3.
Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Rp. Rp. Rp.
300.000,0,300.000,-
- Belanja Perjalanan Lainnya. - Biaya Pemanggilan.
Kode. 0382.04987.521119
Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Rp. Rp. Rp.
2.500.000,2.185.000,315.000,-
Belanja Modal : C. RKA-KL untuk belanja modal telah terealisasi sebesar Rp. 87.460.000,- (99%) dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp.87.860.000,-., yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut: 1. Pengadaan Meubelair Belanja Modal Peralatan dan Mesin. - Pengadaan Meubelair (Kursi & Almari File). - Honor Pejabat Pengadaan. Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa 2. Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional. Belanja Modal Peralatan dan Mesin. - Pengadaan AC Split. - Honor Pejabat Pengadaan. Pagu dalam Dipa Realisasi Sisa
Belanja
dilakukan
dengan
Kode.0024.00273.532111
Rp. 45.180.000,Rp. 45.030.000,Rp. 150.000,-
Kode.0024.01008.532111
Rp. 42.680.000,Rp. 42.430.000,Rp. 250.000,-
mempertimbangkan
prinsip-prinsip
penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatankegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
76
Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Pengadilan Agama Lamongan meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. 2.6. Urusan Umum Pengelolaan urusan umum pada Pengadilan Agama Lamongan meliputi pengurusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan. 14.Pengurusan Surat Menyurat - Menerima, menyortir, membuka, mengarahkan, memberi nomor, mencatat dan mendistribusikan surat masuk sebanyak 2.239 surat, dengan klasifikasi surat sebagai berikut : - KP
(Kepegawaian)
sebanyak
140 surat
- OT
(Organisasi dan Tatalaksana) sebanyak
45 surat
- KU
(Keuangan)
sebanyak
60 surat
- HK
(Hukum)
sebanyak
1.794 surat
- KS
(Kesekretariatan)
sebanyak
59 surat
- HM
(Kehumasan)
sebanyak
76 surat
- PS
(Pengawasan)
sebanyak
02 surat
- PP
(Pendidikan dan Pelatihan)
sebanyak
27 surat
- PL
(Peerlengkapan)
sebanyak
33 surat
- PB
(Penelitian & Pengembangan) sebanyak
03 surat
Jumlah
2.239 surat
- Mengolah dan mengirim surat keluar sebanyak 2.756 surat, dengan klasifikasi surat sebagai berikut : - KP
(Kepegawaian)
sebanyak
240 surat
- OT
(Organisasi dan Tatalaksana) sebanyak
129 surat
- KU
(Keuangan)
sebanyak
288 surat
- HK
(Hukum)
sebanyak 2.012 surat
- KS
(Kesekretariatan)
sebanyak
16 surat
- HM
(Kehumasan)
sebanyak
37 surat
- PS
(Pengawasan)
sebanyak
02 surat
- PP
(Pendidikan dan Pelatihan)
sebanyak
07 surat
- PL
(Perlengkapan)
sebanyak
23 surat
- PB
(Penelitian & Pengembangan) sebanyak
02 surat
Jumlah
2.793 surat 77
15. Pengelolaan Rumah Tangga -
Mengelola Alat Tulis Kantor, yaitu mengadakan Alat Tulis Kantor yang sumber dananya dari DIPA Tahun 2010, baik itu dari dana ATK khusus untuk perkara
maupun ATK
selain
untuk
perkara,
kemudian
mendistribusikan Alat Tulis Kantor kepada pegawai sesuai kebutuhan, membuat berita acara pemeriksaan barang persediaan alat tulis kantor secara berkala setiap satu bulan sekali dan setiap tiga bulan sekali serta menginventarisir pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor selama tahun 2010. -
Mengelola perawatan gedung kantor Pengadilan Agama Lamongan, yaitu pengecatan gedung bagian dalam.
-
Mengelola perawatan kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 2 unit dan roda 2 (dua) sebanyak 9 unit.
-
Mengelola perawatan barang inventaris berupa perbaikan Computer dan Printer, Air Conditioner, Faksimili dan Pesawat Telepon.
-
Mengelola kebersihan dan penataan lingkungan hidup dengan cara mengepel
seluruh
lantai
setiap
pagi
hari,
membenahi
kabel-
kabel/saluran/jaringan computer, mengatur tata ruang kantor. -
Mengelola
pelayanan
pengemudi
untuk
Ketua,
Wakil
Ketua,
Panitera/Sekretaris serta operasional kantor. -
Mengelola Keamanan Kantor, Kebersihan Kantor, Halaman Kantor dan Keindahan Taman, terutama selalu menjaga kebersihan Toilet yang ada di Kantor Pengadilan Agama Lamongan.
16. Laporan Umum -
Membuat dan mengirimkan laporan mutasi barang triwulan sebanyak 4 kali.
-
Membuat dan mengirimkan laporan tahunan barang inventaris sebanyak 1 kali.
17. Pengelolaan Perpustakaan Kegiatan pengelolaan perpustakaan meliputi pengelolaan terhadap bahan pustaka, baik yang baru diterima pada tahun 2010 maupun bahan pustaka yang sudah ada, terhitung sampai dengan bulan Desember 2009 dengan penjelasan sebagai berikut :
78
- Untuk jumlah buku perpustakaan terhitung sampai dengan akhir tahun 2009 berjumlah sebanyak 1556 buku perpustakaan, yang terdiri dari 795 judul buku ; - Untuk buku perpustakaan yang diterima pada tahun 2010 sebanyak 73 buku perpustakaan dengan judul buku berjumlah 51 judul buku ; - Untuk keseluruhan buku perpustakaan yang ada dan dimiliki oleh Kantor Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2010 menjadi sebanyak 1629 buku perpustakaan dengan 864 judul buku. -
Membuat kartu buku dan kantong kartu buku serta menempelkannya pada setiap buku baru;
-
Untuk bahan pustaka yang sudah ada dengan mendaftar semua bahan pustaka kedalam buku induk perpustakaan, memberi klasifikasi pada setiap bahan pustaka, memberi label, dan menata bahan pustaka kedalam almari/rak perpustakaan sebanyak 1629 buku perpustakaan; kitab kuning 207 buku.
-
Melayani tamu yang berkunjung ke perpustakaan dan melayani para peminjam buku perpustakaan.
18. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Lain – lain 5.1. KORPRI Selama tahun 2010 Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KORPRI adalah sebagai berikut : a. Kegiatan Intern - Melaksanakan upacara pada tiap-tiap hari besar Nasional. - Setiap hari Jum’at pagi diadakan senam kesehatan jasmani yang diikuti seluruh karyawan / wati Pengadilan Agama Lamongan. - Bekerja sama dengan Kasubbag. Umum untuk mengadakan kerja bakti di lingkungan Pengadilan Agama Lamongan sebagai realisasi Gerakan Displin Nasional dan Jumat bersih. - Mengadakan pembinaan oleh Pimpinan dan Panitera/Sekretaris kepada karyawan/karyawati dalam rangka menumbuhkan kecintaan pada organisasi dan menopang kelancaran pelaksanaan tugas.
79
b. Kegiatan Ekstern Pada tanggal 1 Desember 2010 mengirimkan sebagian pegawai untuk mengikuti upacara dalam rangka HUT KORPRI ke – 37 di Alun-alun Lamongan. c. Sumber Dana Sumber dana yang diperoleh KORPRI unit Pengadilan Agama Lamongan adalah dari iuran anggota yang besarnya disesuaikan degnan golongan pangkat yang rinciannya sebagai berikut : Golongan II Rp 500,-, Golongan III Rp 1.000,-, Golongan IV Rp 2.000,-. 5.2. IKAHI Ikatan Hakim Indonesia adalah organisasi sebagai wadah profesi Hakim Indonesia, untuk Pengadilan Agama Lamongan tergabung dalam IKAHI Cabang Lamongan yang kepengurusannya terdiri dari unsur Pengadilan Agama Lamongan dan Pengadilan Negeri Lamongan. Dan berdasarkan hasil rapat Hakim Pengadilan Agama Lamongan dan Pengadilan Negeri Lamongan terbentuk susunan Pengurus IKAHI Cabang Lamongan sebagai berikut : Penasehat
: 1. H.Zaini,S.H.,MH. 2. Dra.Hj.Nawal Buchori,SH.
Ketua
Sekretaris
(Waka PN)
2. H.Khotim Junaidi,S.H.S.Ag.M.Ag.
(Hakim PA)
: 1. Drs.Soepandi.
: 1. Heriyanti, S.H. 2. Dra.Hj.Azizah,Ulfah, MH.
Anggota
( Ketua PA)
: 1. Endang Sri Astini Ng Wilujeng,SH.
2. Irwan Efendi, S.H., MH. Bendahara
(Ketua PN)
(Hakim PA) (Hakim PN) (Hakim PN) (Hakim PA)
: Seluruh Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Lamongan
5.3. IPASPI Ikatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Indonesia yang disingkat dengan IPASPI adalah wadah organisasi bagi Panitera/Sekretaris
yang
beranggotakan Panitera/Sekretaris, Pejabat Kepaniteraan, dan Pejabat kesekretariatan. Pada Pengadilan Agama Lamongan, IPASPI berkedudukan sebagai cabang, yang saat ini mempunyai anggota sebanyak 17 orang. 80
Selama tahun 2010, kegiatan yang dilakukan oleh IPASPI Cabang Pengadilan Agama Lamongan, antara lain sebagai berikut : - Mengadakan konsolidasi organisasi - Mengadakan
diskusi
secara
berkala
tentang
administrasi
Kepaniteraan. Untuk mendukung kegiatan-kegiatannya, setiap bulan masing-masing anggota dikenai iuran dan dana sosial sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 5.4. Dharma Yukti Karini Dharma Yukti Karini di Lamongan berkedudukan sebagai Pengurus Cabang yang terdiri dari unsur Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Lamongan. Susunan Pengurus Dharma Yukti Karini Cabang Lamongan adalah sebagai berikut : Ketua
: Ainun Jariyah.
Sekretaris
: Hj. Siti Zaenab M, S.Ag.
Bendahara
: Hj. Kuna’iyah Ningsih, S.H.
Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2008 adalah sebagai berikut : - Mengikuti Rapat Kerja Daerah Dharma Yukti Karini di Surabaya - Mengikuti pertemuan rutin setiap bulan sekali dengan mengambil tempat secara bergantian antara Pengadilan Agama Lamongan dan Pengadilan Negeri Lamongan. Sedangkan untuk memperlancar kegiatannya Dharma Yukti Karini Cabang Lamongan mengadakan iuran anggota sebesar Rp. 4.800,(empat ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan. 5.5. Keluarga Besar Ibu-Ibu Pengadilan Agama Keluarga Besar Ibu-Ibu Pengadilan Agama Lamongan berkedudukan sebagai Pengurus Cabang yang saat ini mempunyai anggota sebanyak 27 orang.
81
5.6. Koperasi a. Susunan pengurus koperasi masa bakti 2009-2011 adalah : Penasehat
: Dra. Hj.Nawal Buchori,SH.
Pengawas
: 1. Drs.Nurhadi,MH. 2. H. Imam Wahyudi, SH.
Ketua
: Drs.Soepandi.
Sekretaris
: Suprayitno,SAG.
Bendahara
: Farhan Hidayat,SH.
b. Koperasi ini berbentuk simpan pinjam khusus Pegawai Pengadilan Agama Lamongan dan selama tahun 2010 mempunyai anggota sebanyak 27 orang PNS dan 4 orang tenaga honorer tetap dan 9 orang tenaga kontrak. 5.7. Olahraga Kegiatan olah raga secara rutin yang dikembangkan di Pengadilan Agama Lamongan adalah Tenis Lapangan yang dilaksanakan dua kali dalam setiap minggu pada hari Selasa malam dan hari Jum’at pagi, selain itu secara rutin setiap Jum’at pagi juga diadakan senam bagi pegawai
yang
tidak
ikut
latihan
Tenis
Lapangan,
dengan
mendatangkan intruktur senam. Selain kegiatan olah raga rutin di atas, ada beberapa kegiatan pertandingan olah raga yang diikuti oleh Pegawai Pengadilan Agama Lamongan antara lain Pertandingan Tenis Lapangan antar instansi dalam rangka HUT KORPRI. 5.8.
PTWP Persatuan Tenis Warga Peradilan sebagai wadah organisasi tenis lapangan dari warga Pengadilan dalam semua lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. Organisasi ini didirikan dengan maksud untuk lebih meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani di samping mempererat dan memperkuat jiwa karsa Keluarga Besar Pengadilan di semua lingkungan peradilan serta membentuk manusia yang berbudi luhur, sehat jasmani dan rohani.
82
BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN 19. Penyelesaian perkara tahun 2010 pada tingkat pertama telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari sisa tahun 2009 sebanyak 538 perkara, ditambah yang diterima tahun 2010 sebanyak 2551 perkara, jumlah perkara keseluruhan pada tahun 2010 sebanyak 3089 perkara, sedangkan telah berhasil diselesaikan pada tahun 2010 sebanyak 2539 perkara ( 82 %), sisanya sebanyak 550 perkara ( 18 % ) 20. Dari segi kwantitas perkara yang diterima tidak mengalami kenaikan akan tetapi mengalami penurunan, pada tahun 2009 perkara yang diterima sebanyak 2559 perkara sedangkan pada tahun 2010
sebanyak
2551
perkara, jadi mengalami penurunan sebanyak 8 perkara. 21. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan agama Lamongan dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang pola bindalmin, walaupun
masih
ada
kesalahan-kesalahan
kecil
yang
perlu
diperbaiki/disempurnakan. 22. Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada pencari keadilan, di Pengadilan Agama Lamongan maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor W13A17/2587/OT.01.3/SK/XII/2010
tanggal
1
Desember
2010
sebagai
implementasi dari Undang-Undang Nomor : 25 / 2009 tentang Pelayanan Publik. 23. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan Pengadilan Agama Lamongan terhadap jajarannya baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan Hakim maupum administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif. 24. Jumlah pegawai Pengadilan Agama Lamongan masih sangat jauh dari jumlah ideal, sehingga banyak pegawai yang menduduki jabatan rangkap, 83
belum lagi satu tahun kedepan akan ada pegawai yang diangkat menjadi hakim, sementara dalam penerimaan CPNS Pengadilan Agama Lamongan mendapat jatah yang sangat sedikit sehingga dapat disimpulkan penambahan pegawai tidak sebanding dengan pengurangan pegawai yang dimutasi. 25. Pada proses Pengadaaan Barang Dan Jasa yang menyangkut Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional berupa Pengadaan AC Split dan Pengadaan Meubelair yang masuk dalam Belanja Modal pada Pengadilan Agama Lamongan sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003. 26. Pada tahun 2011 nanti akan dilakukan kembali Inventarisasi Barang Inventaris yang ada di Kantor Pengadilan Agama Lamongan dan Barangbarang Inventaris yang sudah tergolong rusak berat akan diusulkan penghapusannya seperti yang dilakukan penghapusan barang bergerak pada akhir tahun 2008 di Pengadilan Agama Lamongan. 27. Dalam hal administrasi umum terutama masalah pengelolaan Barang Inventaris sudah dilakukan sesuai dengan progam SIMAK-BMN, baik itu berupa barang yang Intrakombtabel maupun barang yang ekstrakomptabel sesuai dalam laporan yang telah dibuat, baik yang telah diminta oleh KPKNL dalam setiap triwulannya dan setiap semester serta setiap tahunnya dan juga yang diminta oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 28. Pengelolaan keuangan yang terdiri dari Perencanaan Pelaksanaan dan Pelaporan secara garis besar telah dilaksanakan dan diupayakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu.
B.
REKOMENDASI 1.
Kepada pimpinan Mahkamah Agung R.I., melalui Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dimohon mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Lamongan, khususnya tenaga pelaksana (golongan I dan II), dengan prioritas mengangkat Pegawai Tidak Tetap yang berjumlah 4 (empat) orang yang sekarang masih dimiliki oleh Kantor Pengadilan Agama Lamongan dan memang tenaganya sangat
84
dibutuhkan oleh Pengadilan Agama Lamongan untuk segera diangkat dan ditetapkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil. 2.
Kepada pimpinan Mahkamah Agung RI., melalui Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dimohon bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja dan mencapai hasil yang optimal perlu adanya tambahan sarana dan prasarana kerja berupa Meubelair, baik itu berupa bangku tunggu
3.
Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Lamongan mempunyai volume beban kerja yang cukup besar, maka pagu anggaran rutin perlu ditingkatkan khususnya MAK langganan Daya dan Jasa, karena Daya Khusus untuk Listrik yang ada di Kantor Pengadilan Agama Lamongan sebesar 23.000 Kwt., sehingga otomatis untuk anggaran Listrik yang masuk dalam MAK Daya Dan Jasa harus ditambah, demikian juga dengan MAK. Untuk keperluan Kantor harus ada penambahan, karena dengan terpenuhinya kebutuhan untuk MAK Keperluan Kantor tersebut, akan sangat membantu dalam penyelesaian perkara yang ditangani oleh Kantor Pengadilan Agama Lamongan.
4.
Pembinaan, pengawasan dan motifasi pegawai perlu terus ditingkatkan dengan memperbanyak diklat kepada pegawai sesuai dengan sasarannya sehingga terwujud aparat hakim dan pegawai yang professional (berwawasan luas, terampil menjalankan bidang tugasnya dan berakhlak mulia).
C.
PENUTUP Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Lamongan sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2010. Laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Lamongan tahun 2010 dibuat dengan harapan dapat memberikan informasi dan penyediaan data bagi pihak-pihak yang memerlukan dari laporan ini, dan diharapkan dapat mengevaluasi diri untuk pelaksanaan tugas yang akan datang agar lebih baik lagi. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Lamongan yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh pegawai yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun. 85
Namun demikian kami sadar masih adanya kekurangan dalam penyusunan pembuatan laporan ini, baik dari segi materi, olah bahasa maupun sistematikanya, untuk itu kami mohon saran dan kritik yang konstruktif untuk mencapai kesempurnaan didalam pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat dijadikan tolok ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT., Amin.
Lamongan, 03 Januari 2011 Ketua, TTD
Dra.Hj.Nawal Buchori,SH. NIP. 194805141977012001.
86
