Pengadaan jasa konstruksi Dalam Rangka Sosialisasi
Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010
Definisi
Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
(Pasal 1 ayat 15)
_9.1
SPESIFIKASI BARANG/JASA Tahapan dan Pihak Terkait Rencana Umum Pengadaan
PA
Kaji Ulang
Menetapkan Spesifikasi
PPK
Persyaratan Teknis
Perubahan terhadap Spesifikasi harus dengan persetujuan PPK
Dokumen Pengadaan
ULP/PP
3
Ketentuan Umum
HARGA PERKIRAAN SENDIRI HPS ditetapkan oleh PPK, kecuali untuk kontes/sayembara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian. pembelian ULP/Pejabat Pengadaan engadaan mengumumkan nilai total HPS Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan rinciannya bersifat rahasia HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran (untuk pasca kualifikasi) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara Riwayat HPS harus didokumentasikan 4
_9.1
Pasal 66
DATA DAN INFORMASI PENYUSUNAN HPS (1) – a.
b. c. d. e. f.
Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
Inflasi tahun sebelumnya,, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
5
_9.1
Pasal 66 ayat (7)
_9.1
DATA DAN INFORMASI (2) – HPS g. h. i. j.
Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); Norma indeks; dan/atau
Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri
HPS telah memperhitungkan PPn
HPS telah memperhitungkan overhead + profit yang wajar
HPS TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lainlain dan PPh penyedia barang/jasa jasa
Harga Optimal/ Wajar dan TIDAK MARK UP Pasal 66 Ayat (7)
6
_9.1
PENYUSUNAN HPS PEKERJAAN KONSTRUKSI Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO
Mempelajari Dokumen Perencanaan Umum
Hitung analisa harga untuk setiap mata pembayaran (pay-item)
Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh mata pembayaran
Menjumlahkan jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran
Menghitung/ menetapkan harga satuan
Menghitung PPN
Menentukan besarnya esarnya HPS 7
Dokumen Pengadaan Dokumen Kualifikasi
Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP
Dokumen Pemilihan
Menilai Penyedia
Penawaran Barang/Jasa
Formulir Isian Kualifikasi
Dokumen Penawaran
Pra/ Pasca Kualifikasi Sistem Gugur/Nilai
_9.1
Pasal
Cara Pemasukan Dokumen oleh Penyedia B/J
Metode Evaluasi
1 File, 2 File, 2 Tahap Sistem Gugur/Nilai, Kualitas, Kualitas dan Biaya, Pagu Anggaran, Biaya Terendah dan SBSUE.
8
_9.1
Perencanaan rencanaan Pemilihan Penyedia B/J 1. Pemilihan Sistem Pengadaan B/J Penetapan Metode Pemilihan : Pelelangan/Seleksi Umum/Sederhana Sederhana, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Kontes, Sayembara, Pelelangan Terbatas Penetapan metode Penyampaian enyampaian Dokumen : 1 File, 2 File, 2 Tahap Penetapan metode Evaluasi Penawaran : B/JL/PK = Gugur, Nilai, Biaya Selama Umur Ekonomis JK = Kualitas, Kualitas dan Biaya, Biaya Pagu Anggaran, Biaya Terendah 2. Pemilihan metode Penilaian Kualifikasi : Prakualifikasi Pascakualifikasi Pasal 56
9
DEFINISI KUALIFIKASI
Kualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan emampuan usaha serta pemenuhan emenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia
_9.1
Pasal 56
10
METODE KUALIFIKASI PRAKUALIFIKASI
Proses penilaian enilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran
PASCAKUALIFIKASI
Proses penilaian enilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran
Dilakukan secara adil, transparan, mendorong terjadinya persaingan sehat Untuk efisiensi: data yang diperlukan cukup dari isian formulir dalam aplikasi SPSE Dalam prakualifikasi, penyedia dapat melengkapi kekurangan dokumen sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi Data palsu atau bohong: sanksi ”daftar daftar hitam hitam” dan dilaporkan secara pidana tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama waktu tertentu Copy dokumen disampaikan untuk penyedia yang diusulkan sebagai calon pemenang (pasca) atau yang akan diundang (pra) serta menunjukkan aslinya
_9.1
Pasal 56
11
PENETAPAN METODE KUALIFIKASI METODE PRAKUALIFIKASI
METODE PASCAKUALIFIKASI
Pelelangan Umum Untuk Pekerjaan yang Bersifat Kompleks
Pelelangan Umum Untuk Pekerjaan yang Bersifat Tidak Kompleks
Pelelangan Terbatas
Pelelangan Sederhana dan Pemilihan Langsung
Pekerjaan yang menggunakan Penunjukan Langsung bukan darurat
Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat
Seleksi Umum Jasa Konsultansi Badan Usaha
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan
Pengadaan langsung
Seleksi Sederhana Badan Usaha
_9.1
Pasal 56
12
METODE EVALUASI KUALIFIKASI Pascakualifikasi
Sistem Gugur
Pra Kualifikasi
Daftar Pendek : Min. 3 Penyedia
Sistem Gugur (Adm Adm Kualifikasi Kualifikasi)
•Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya •Jasa konsultansi : 1) Perseorangan 2) Seleksi sederhana badan usaha
Sistem Gugur (Adm)) + Sistem Nilai (Teknis) (
• Jasa Konsultansi Badan Usaha - Seleksi Umum Daftar Pendek : 3 – 5 Penyedia
_9.1
Pasal 56
13
METODE EVALUASI KUALIFIKASI SISTEM GUGUR
• Berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi
1. 2. 3. 4.
SISTEM NILAI
Pengalaman sejenis (40 – 55%) Kesesuaian nilai pekerjaan sejenis terhadap HPS (35 – 45%) Pengalaman di lokasi pekerjaan (5 – 15%) Domisili perusahaan induk (5%)
_9.1
Pasal 56 & Perka 14 (Bab IV)
14
_9.1
Penunjukan Langsung
PENETAPAN METODE PEMILIHANPEMILIHANPEKERJAAN KONSTRUKSI
KEADAAN TERTENTU: Penanganan darurat Pekerjaan konferensi yang mendadak dan dihadiri Presiden/Wapres Pekerjaan bersifat rahasia Pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat Pekerjaan spesifik hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia KONSTRUKSI KHUSUS: Pekerjaan kompleks dengan teknologi khusus dan hanya satu penyedia yang mampu Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan Sarana dan prasarana di perumahan
Pelelangan Umum
Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum
Pemilihan Penyedia JK Pengadaan Langsung
Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp 200 00 juta • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Usaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil
Pelelangan Terbatas Penyedia yang mampu terbatas dan untuk pekerjaan kompleks
Pemilihan Langsung
Bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000
15
PENETAPAN METODE EVALUASI PENAWARAN – Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Sistem Gugur B/PK/JL yang metode teknis pelaksanaan tidak bervariasi
Membandingkan dokumen penawaran terhadap dokumen lelang dengan urutan tahap administrasi, teknis, harga dimana apabila tidak memenuhi pada setiap tahapan dinyatakan gugur
_9.1
Pasal 48
Sistem Nilai • B/PK/JL yang mempunyai metode teknis dan harga yang bervariasi untuk memperoleh efesiensi dan efektifitas/spesifikasi pekerjaan yang paling baik. • Ketentuan etentuan bobot penilaian unsur teknis yang dapat dikuantifikasikan adalah 10-30% dan bobot harga 70-90%
Memberikan nilai unsur teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, kemudian dikombinasi dengan nilai harga penawaran sesuai dengan bobot yang telah ditentukan
Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis B/PK/JL yang dapat di perkirakan biaya operasional, biaya pemeliharaan dan nilai sisanya serta diketahui umur ekonomis Memberikan nilai pada unsur teknis dan harga menurut umur ekonomis kemudian dikonversi ke dalam uang
16
_9.1
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
Pengumuman
Instruksi kepada peserta kualifikasi termasuk tata cara penyampaian dokumen kualifikasi :
ISI DOKUMEN KUALIFIKASI
lingkup pekerjaan, persyaratan penyedia, penyedia waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen prakualifikasi.
Lembar Data Kualifikasi
Formulir isian kualifikasi
Petunjuk pengisian dokumen kualifikasi: kualifikasi Tata cara evaluasi kualifikasi
Lihat Standar Dokumen Pengadaan Contoh Formulir isian
aspek administrasi, permodalan, tenaga kerja, peralatan, pengalaman pengala dsb
Pakta Integritas
17
_9.1
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
ISI DOKUMEN PEMILIHAN BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA
Sekurang-kurangnya harus memuat: memuat 1. Undangan kepada yang mendaftar (bila pasca berupa pengumuman) 2. Instruksi kepada penyedia 3. Lembar Data Pemilihan 4. Dokumen penawaran
5. Syarat-syarat umum Kontrak
7. Daftar kuantitas dan harga
8. Spesifikasi teknis dan gambar 9. Rancangan Kontrak
Lihat Standar Dokumen Pengadaan Contoh Dokumen Pemilihan
6. Syarat-syarat khusus Kontrak 18
Bila pascakualifikasi, ditambah Formulir Isian Kualifikasi
_9.1
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI Evaluasi Dokumen Kualifikasi berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, untuk Barang/jasa lainnya/ konstruksi : Evaluasi persyaratan administrasi kualifikasi dilakukan dengan sistem s gugur
19
_9.1
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI Hal-hal hal yang dievaluasi dalam Penilaian Kualifikasi 1
Formulir isian kualifikasi disampaikan oleh yang berhak
2
Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan, perundang kecuali bagi konsultan perorangan
3
Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak bangkrut
4
Tidak masuk dalam daftar hitam
5
Memiliki NPWP dan telah menyerahkan SPT Tahunan 20
_9.1
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI 6
Memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, kecuali baru berdiri < 3 (tiga) tahun
7
Memiliki kemampuan sesuai dengan sub sub-bidang pekerjaan untuk usaha non kecil atau sesuai dengan bidang pekerjaan untuk usaha mikro, usaha kecil serta koperasi kecil
8
Dalam hal melakukan k kemitraan: Wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi /Kemitraan Evaluasi dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan 21
_9.1
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
Pada Pekerjaan Konstruksi dan Jasa lainnya, lainnya penilaian kualifikasi juga dilakukan, terhadap hal-hal hal berikut ini: a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan b. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukan
c. Untuk usaha non-kecil kecil memiliki kemampuan dasar (KD) untuk usaha yang sejenis dan kompleksitas yang setara pada 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan ketentuan:
1. KD = 3 x NPt Pekerjaan Konstruksi KD = 5 x NPt Jasa lainnya 2. KD sekurang-kurang kurang sama dengan nilai total HPS 3. Pengalaman perusahaan dinilai dari sub-bidang sub pekerjaan, status peserta, dan nilai kontrak pada saat menyelesaikan pekerjaan 4. Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan present value 22
_9.1
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
d. Khusus Pekerjaan Konstruksi, Konstruksi memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket e. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP)
SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan
KP untuk usaha kecil = 5
N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
KP untuk usaha non-kecil = 6 (bila N > 6, KP = 1,2 N)
Bila Kemitraan, KD yang dihitung adalah KD leadfirm dan SKP yang dihitung adalah semua perusahaan yang bermitra. 23
_9.1
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Persyaratan teknis lainny lainnya dalam Pekerjaan Konstruksi, meliputi:
Pekerjaan Konstruksi
1. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan
2. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan 3. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
4. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan 24
_9.1
PENGADAAN LANGSUNG PEKERJAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait Pekerjaan Konstruksi dan harga
HPS disusun oleh PPK
PPK melakuk an dan mendapa tkan bukti perjanjia n
Pejabat Pengadaan membuat BAHPL dan
menyampaik an ke PPK
Pejabat Pengadaan mengundang calon penyedia
Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas kualitas, minimal dari 2 (dua) sumber Informasi
ULP/PP menetapkan penyedia dan mengumumka n
Melampirkan spek. teknis/gambar/ dokumen lain Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, dan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis serta mendapatkan harga yang wajar
Jika tidak sepakat sepakat/gagal, PL Ulang
Negosiasi menggunakan HPS
Penyedia menyampaik an penawaran
25
_9.1
PENYUSUNAN DAN PERSIAPAN KONTRAK Dokumen kontrak meliputi: 1. Pokok perjanjian
2. Syarat umum kontrak
3. Syarat khusus kontrak
4. Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak:
Surat penunjukan, Surat penawaran, Spesifikasi umum, Spesifikasi khusus, Gambar-gambar, gambar, Adendum dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masing masing substansinya, Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan), dan Dokumen lainnya
26
_9.1
PELAKSANAAN KONTRAK Perubahan kontrak dapat dilakukan pada:
1. Pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan
2. Bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan pada kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan
Ketentuan perubahan kontrak:
1. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal 2. Tersedia anggaran apabila ada penambahan nilai kontrak
27
_9.1
PELAKSANAAN KONTRAK Ketentuan pemberian uang muka 1. Uang muka diberikan:
Nilai maksimal aksimal untuk usaha non-kecil sebesar 20% dari nilai kontrak
Nilai maksimal aksimal untuk usaha kecil sebesar 30% dari nilai kontrak
2. Nilai Maksimal untuk pekerjaan ekerjaan jasa konsultansi 20% dari nilai kontrak 3. Uang muka kontrak tahun jamak:
Nilai maksimal 20% dari nilai kontrak tahun pertama Nilai maksimal 15% dari total nilai kontrak
28
_9.1
PELAKSANAAN KONTRAK Ketentuan pemberian uang muka (2)
1. Uang muka harus segera dipergunakan sesuai rencana penggunaan uang muka yang telah disetujui PPK
2. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk: a. Mobilisasi alat dan tenaga kerja;
b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau atau
c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Jasa.
29
_9.1
PELAKSANAAN KONTRAK Pembayaran Prestasi Pekerjaan
1. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dengan cara: Bulanan Termin
Sekaligus setelah pekerjaan selesai
2. PPK menahan sebagian pembayaran sebagai retensi untuk pekerjaan yang memerlukan masa pemeliharaan
3. Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang (lihat Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2014) 30
_9.1
PELAKSANAAN KONTRAK Pembayaran Sebelum Prestasi Pekerjaan Diterima
1. Pemberian Uang Muka kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan Uang Muka 2. Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa Barang menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan (Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan bentuk jaminan diatur oleh Menteri Keuangan) 3. Pembayaran peralatan dan/atau dan bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang 31
_9.1
PELAKSANAAN KONTRAK Penyesuaian Harga
1. Hanya berlaku untuk kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kontrak harga satuan 2. Tata cara perhitungannya tercantum dalam dokumen pemilihan 3. Tidak diberlakukan untuk harga satuan timpang timpan
32
_9.1
PELAKSANAAN KONTRAK Pemutusan Kontrak secara sepihak dilakukan apabila: 1. Keterlambatan pekerjaan yang hasilnya tidak dapat ditunda; ditunda
2. Penyedia diyakini tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 50 hari setelah berakhirnya waktu pelaksanaan; pelaksanaan
3. Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 50 hari setelah berakhirnya waktu pelaksanaan; pelaksanaan 4. Cidera janji dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu yang ditetapkan;
5. Penyedia melakukan KKN, kecurangan, pemalsuan, kesalahan prosedur, pelanggaran persaingan sehat dan telah dinyatakan oleh instansi berwenang.
Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan, dapat melampaui tahun anggaran 33
_9.1
PELAKSANAAN KONTRAK Pemutusan Kontrak Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Pokja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat
34
_9.1
PELAKSANAAN KONTRAK Keadaan Kahar
1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi
2. Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) belas hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang 3. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak 35
_9.1
PELAKSANAAN KONTRAK Keadaan Kahar (2)
4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi 5. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan,, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak
Contoh: Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kebakaran gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait
36
_9.1
PELAKSANAAN KONTRAK Ketentuan Penyelesaian Pekerjaan P
1. Dilakukan serah terima setelah pekerjaan selesai 100%
2. Pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, serah terima akhir dilakukan setelah selesai masa pemeliharaan 3. Lamanya masa pemeliharaan:
• Paling sedikit enam bulan untuk pekerjaan permanen (umur rencana > 1 tahun) tahun
• Paling sedikit tiga bulan untuk pekerjaan semi permanen (umur rencana < 1 tahun) tahun
4. Masa pemeliharaan dapat melewati tahun anggaran
37
TERIMA KASIH
