SOSIALISASI
DALAM RANGKA : PERTEMUAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR SELURUH INDONESIA TAHUN 2010 OLEH : DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT JAKARTA, 31 MEI 2010
ANGKUTAN DARAT
cuplikan realita di sekitar kita…….
2
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pembina multi stakeholders ( 5 institusi); Pengaturan lebih terinci ; Penajaman formulasi tujuan; Pendefinisian istilah lalu lintas dan angkutan jalan sebagai suatu sistem yg unsurnya mencakup semua aspek; Pembentukan Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan; Dana preservasi jalan dan unit pengelolanya; Mendorong pemberdayaan industri di bidang LLAJ; Terciptanya sistem LLAJ yang mengakomodasi semua pihak.
ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 LLAJ diselenggarakan dengan memperhatikan : o asas transparan; o asas akuntabel; o asas berkelanjutan; o asas partisipatif; o asas bermanfaat; o asas efisien dan efektif; o asas seimbang; o asas terpadu; dan; o asas mandiri
Tujuan penyelenggaraan LLAJ : o pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu o mendorong perekonomian o kesejahteraan umum o persatuan & kesatuan bangsa o etika berlalu lintas & budaya bangsa o penegakan hukum o kepastian hukum
PEMBINAAN Pelaksanaan Pembinaan oleh Pemerintah
PEMBAGIAN WEWENANG Pemerintah
Dpt Dptdiserahkan diserahkan
a. perencanaan; b. pengaturan; c. pengendalian; dan d. Pengawasan.
1. Pemerintah Provinsi . 2. Pemerintah Kabupaten/Kota.
a. kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan. b. kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. c. kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri. d. kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi. e. Kepolisian Negara Republik Indonesia 6
II. Penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi: 1. penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 3. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor; 4. 5. 6. 7.
perizinan angkutan umum; pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 7
BADAN AD HOC
PEMBINA LLAJ
AKADEMISI
MASYARAKAT
1. Lembaga ad hoc yg bertugas ; a. menganalisis permasalahan; b. menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan c. bukan sebagai aparat penegak hukum. 2. Dibentuk di tingkat: a. Pusat; b. Daerah Provinsi; c. Daerah Kabupaten/Kota.
PENYELENGGARA LLAJ
8
KENDARAAN 1. Jenis dan Fungsi Kendaraan (ps 47); 2. Peryaratan Teknis dan Laik Jalan (ps 48); 3. Pengujian Kendaraan Bermotor (ps 49-56) 4. Perlengkapan Kendaraan Bermotor (ps 57-59) 5. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor (ps 60) 6. Kendaraan Tidak Bermotor (ps 61-63) 7. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (ps 64-75)
8. Sanksi Administratif (ps 76) 9
1. Jenis dan Fungsi Kendaraan (ps 47);
KENDARAAN
JENIS
KB a. b. c. d. e.
Sepeda Motor; mobil penumpang; mobil bus; mobil barang; dan kendaraan khusus.
FUNGSI
KTB
UMUM
PERSEORANGAN
a. Tenaga Manusia; b. Tenaga Hewan
10
2. Peryaratan Teknis dan Laik Jalan (ps 48); PERSYARATAN LAIK JALAN KB
PERSYARATAN TEKNIS KB a. b. c. d. e. f. g. h. i.
susunan; perlengkapan; ukuran; karoseri; rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya; pemuatan; penggunaan; penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor.
a. b. c. d. e. f. g.
emisi gas buang; kebisingan suara; efisiensi sistem rem utama; efisiensi sistem rem parkir; kincup roda depan; suara klakson; daya pancar dan arah sinar lampu utama; h. radius putar; i. akurasi alat penunjuk kecepatan; j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan. 11
3. Pengujian Kendaraan Bermotor (ps 49-56)
UJI TIPE (Ps 50-52)
UP UJI TIPE PEMERINTAH
UJI FISIK PENELITIAN RANCANG BANGUN
DIIMPOR DIBUAT/ DIRAKIT MODIFIKASI
UJI BERKALA (Ps. 53- 56)
UP UJI BERKL PEMERINTAH UP UJI BERKL ATPM UP UJI BERKL SWASTA
MBL PNP UMUM MBL BUS MBL BARANG KERETA TEMP/ GANDENGAN 12
Psl 50-51 UNIT PELAKSANA UJI TPE
UJI FISIK
LANDASAN
PENELITIAN RB & REK
RUMAH-RUMAH
KERETA GAN
BAK MUATAN
KERETA TEMP
KB LENGKAP KB DIMODIFIKASI
SERTIFIKAT LULUS UJI TIPE
PRODUSEN/IMPORTIR
PRODUKSI/IMPOR SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE/RB
SK PENGESAHAN RB & REK
UJI SAMPEL
UNIT PELAKSANA UJI BERKALA
13
Psl 52
MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
DIMENSI
PERSYARATAN
MODIFIKASI PERSYARATAN KONSTRUKSI DAN MATERIAL
MESIN DAYA ANGKUT
BERUBAH
YA UJI TIPE ULANG
REGISTRASI ULANG
IDENTIFIKASI ULANG
14
Psl 53-55
UNIT PELAKSANA UJI BERKALA (PEMERINTAH/ATPM/SWASTA)
PETUGAS (PEM/SWAS)
UJI FISIK
PERSY. TEKNIS
a. b. c. d. e.
susunan; perlengkapan; ukuran; karoseri; dan rancangan teknis KB.
PENGESAHAN HASIL UJI
PERSY. LAIK JALAN
a. b. c. d. e. f.
emisi gas buang Kendaraan Bermotor; tingkat kebisingan; kemampuan rem utama; kemampuan rem parkir; kincup roda depan; kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama; g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan h. kedalaman alur ban.
BUKTI LULUS UJI
KARTU UJI TANDA UJI
15
4. Perlengkapan Kendaraan Bermotor (ps 57-59) Perlengkapan Kendaraan Bermotor
SPD MOTOR
HELM STD SNI
RODA =>4
a. b. c. d. e. f.
sabuk keselamatan; ban cadangan; segitiga pengaman; dongkrak; pembuka roda; helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan g. peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas. 16
5. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor (ps 60) 1. Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. 2. Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor. 3. Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. 4. Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. 5. Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 17
6. Kendaraan Tidak Bermotor (ps 61-63)
KTB
a. Tenaga Manusia; b. Tenaga Hewan PERSYARATAN TEKNIS
a. b. c. d. e. f.
konstruksi; sistem kemudi; sistem roda; sistem rem; lampu dan pemantul cahaya; dan alat peringatan dengan bunyi.
PERSYARATAN & TT CR MUAT
a. Dimensi; b. Berat; c. Keselamatan;
18
6. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (ps 64-75)
Kepolisian RI PERSYARATAN ADM
REGISTRASI KB
registrasi KB baru registrasi perubahan identitas KB registrasi perpanjangan KB
registrasi pengesahan. 19
1. Perlindungan Kelestarian Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ps 209);
2. Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ps 210-212)
3. Hak dan Kewajiban (ps 213-217)
4. Sanksi Administratif (ps 218)
20
Pencegahan dan Penanggulangan 1. 2.
Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum : a. wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan. b. wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan
Hak dan Kewajiban 1. a. b. c. d.
Pemerintah wajib: merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan; membangun dan mengembangkan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan; melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, pemilik, dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan; dan menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 21
2. Perusahaan Angkutan Umum a. Hak
1) Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan. 2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. b. Kewajiban 1) melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; 2) menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan; 3) memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum; 4) memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum; dan 5) mematuhi baku mutu lingkungan hidup. 22
3. Masyarakat a. Hak 1) Masyarakat berhak mendapatkan Ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan. 2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
b. Kewajiban Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
23
I. 1. 2. 3. II.
Pengembangan SDM Pemerintah POLRI Lembaga Swasta yang terakreditasi Pemerintah dan PEMDA wajib menjamin penyelenggaraan : 1. Diklat tenaga Mekanik 2. Diklat Pengemudi 3. Membina Perusahaan Angkutan Umum
24
25
