1.1. LATAR BELAKANG Adanya perubahan paradigma pemerintahan menuntut pula perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan tidak lagi berorientasi proyek namun lebih berorientasi problem solving dan pelayanan prima. Oleh karena itu perencana-perencana pembangunan harus mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan serta mampu mengoptimalkan kekuatan dan mengeliminir kelemahan yang dimiliki. Perubahan lingkungan eksternal, baik lingkungan global, regional, nasional maupun lokal pada berbagai bidang harus menjadi referensi dalam penyusunan strategi pembangunan daerah. Perubahan-perubahan tersebut disatu sisi dapat menimbulkan peluang, namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bagi pelaksanaan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan dalam UndangUndang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Didalam Undang-Undang tersebut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yaitu jangka panjang
20 (dua puluh) tahunan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP), jangka menengah 5 (lima) tahunan disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana tahunan disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Untuk Rencana lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut Renstra SKPD dan untuk rencana tahunan SKPD disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Penyusunan Rencana Strategis bagi suatu Instansi pemerintah juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan 1
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Mensikapi hal tersebut, Bappeda sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan
pembangunan, telah menyusun Rencana Strategis sebagai
pedoman
perencanaan
penyusunan
pembangunan
daerah
dan
acuan
bagi
penyusunan program tahunan pada Bappeda dan lima tahunan yang mengacu pada RPJM Kab. Muba tahun 2012-2017. Dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012-2017 ditetapkan bahwa Visi pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin 5 (lima) tahun ke depan adalah PERMATA MUBA 2017, di mana MUBA akan mengarah pada Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Religius, Mandiri, Adil, dan Terdepan Maju Bersama. Selanjutnya dalam RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin akan dicapai Muba Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025. Berkaitan dengan Visi tersebut, Konsep Pemerintahan Otonomi Daerah telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintah, swasta, serta memperkuat keanekaragaman potensi daerah. Sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan tuntutan pencapaian VISI dibutuhkan
adanya kondisi kelembagaan yang responsif dalam pengelolaan
kewenangan , aparatur yang profesional, peran serta masyarakat yang aktif dan kreatif, kerjasama dengan pihak swasta, keterpaduan program pembangunan serta penciptaan situasi dan kondisi lingkungan yang kondusif
dan kemampuan setiap
SKPD untuk menjabarkan kebijakan dan program Kepala daerah menuju VISI PERMATA MUBA 2017. Guna mengembangkan daerah menuju PERMATA MUBA 2017 perlu mengerahkan semua potensi Kabupaten Muba baik topografi, sumber daya alam, sumber daya manusia, kependudukan, sosial budaya, dan pemerintahan, sehingga 2
setiap kondisi akan saling berintegrasi , untuk itu hal-hal yang yang berkaitan dengan pelaksanaannya perlu direncanakan agar kegiatan yang satu tidak mengakibatkan dampak negatif bagi kegiatan lain, paling tidak meminimalisir pengaruh yang tidak diinginkan. Oleh karena itu tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
harus secara nyata dilaksanakan
dengan
rasa
tanggung jawab sehingga akan mendorong perencanaaan pembangunan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna dengan melihat jauh kedepan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Apabila penyusunan perencanaan disusun dengan mengeyampingkan keseimbangan dan jauh dari konsep logis
serta tidak
bertitik tolak dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat, maka dalam proses pelaksanaannya nanti akan mengalami stagnasi yang cukup signifikan. Pengorganisasian penyelenggaraan perencanaan dan program pembangunan mempunyai fungsi: a.
Mengkaji,
menyusun
dan
mengkoordinasikan
kegiatan
perencanaan
pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan jangka menengah dan jangka Panjang; b.
Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan program-program pembangunan Daerah ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
c.
Melakukan koordinasi dalam rangka keserasian pembangunan wilayah dan merancang kerjasama dengan pihak dalam negeri dan luar negeri, serta membina, memelihara dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan penanaman modal;
d.
Mengelola data dan informasi Pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan data dan informasi pembangunan;
e.
Menyusun laporan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan Daerah, memantau pelaksanaannya, melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisis data pembangunan dalam rangka mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. 3
Selanjutnya dalam perencanaan pembangunan, tujuan utama dari hasil yang hendak dicapai adalah: a. Tetap berlangsungnya perkembangan sosial ekonomi; b. Meningkatnya pendapatan perkapita; c. Perubahan struktur ekonomi; d. Memperluas kesempatan kerja; e. Peningkatan pemerataan pembangunan; f. Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat yang didasari kemampuan daerah menuju stabilitas ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Berdasarkan
uraian
diatas,
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan proses pembangunan melalui terealisasinya rencana dan
terkendalinya program
pembangunan dengan didukung data yang akurat, penguasaan Teknologi Informasi, Sumber daya perencana yang profesional dan sarana dan prasarana yang memadai. Di samping itu perlu disiapkan langkah dan strategi yang dapat menciptakan iklim yang kondusif melalui berbagai kebijakan yang diambil. 1.2. LANDASAN HUKUM Dasar hukum penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
4
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
56
tahun
2001
tentang
Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2007-2012. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Musi
Banyuasin
merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah. Guna mendukung Visi PERMATA MUBA 2017,
BAPPEDA telah mempunyai Rencana Strategis yang
dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh Aparatur Bappeda sehingga tugas pokok dan fungsi Bappeda dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin adalah: 1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012; 2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisiensi pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012-2017 dengan benarbenar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang; 3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi;
5
4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi dan sektor. 1.4. HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Renstra Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012-2017 dan mempedomani RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005-2025. Selanjutnya Renstra SKPD Bappeda dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan
(Renja) Bappeda yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD). Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, maka penjabaran Renstra SKPD setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Unit kerja. Gambaran tentang hubungan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.
6
Pedoman
RPJP Nasional
Diacu
RPJP Daerah
Pedoman
Pedoman
RKA K/L
Rincian APBN
Pedoman
RAPBN
APBN
Diacu
Dijabarkan RPJM Nasional
Diperhatikan
Pedoman
Renja K/L
Pemerintah Pusat
Pedoman
Renstra K/L
RKP
Diserasikan melalui Musrenbang
RPJM Daerah
Dijabarkan
RKPD
Pedoman
RKA SKPD
Rincian APBD
Pemerintah Daerah
APBD
Diacu
Pedoman
RAPBD
Pedoman Renstra SKPD
Pedoman Renja SKPD
UU No. 25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara
Gambar 1.1. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Renstra Bappeda yaitu : BAB I
PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya. BAB II
GAMBARAN DAN PELAYANAN BAPPEDA
Berisikan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang. BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Berisikan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, serta telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 7
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Berisikan Visi dan Misi Bappeda Jangka Menengah, Tujuan yang lebih spesifik untuk mencapai visi dan misi, Strategi atau cara untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dengan kebijakan dan program, kebijakan internal dan kebijakan eksternal. BAB V
RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berisikan penjelasan bersifat umum tentang program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya untuk periode lima tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan. BAB VI
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Berisikan indikator-indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Kab. Musi Banyuasin. BAB VII
PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan lain Renstra SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD, penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Renja SKPD, dasar evaluasi dan pelaporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
8
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Musi Banyuasin. BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 52 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin, dijabarkan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BAPPEDA. 2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan penilaian serta pengendalian atas pelaksanaannya. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bappeda
mempunyai
fungsi: a. Mengkaji dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Daerah; b. Melakukan koordinasi dan sinkroinisasi perencanaan pembangunan dalam lingkungan
Pemerintah
Daerah
dan
dengan
instansi-instansi
vertikal
Kabupaten/Kota dan Badan-badan lainnya yang berada dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin; 9
c. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah; d. Melakukan Evaluasin dan Pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah; e. Melakukan kerjasama pembangunan dengan pihak luar negeri dan dalam negeri; f. Menyediakan data, informasi tentang hasil-hasil pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan; g. Melakukan
pengolahan
administrasi
pembangunan
untuk
mendukung
pelaksanaan tugas pokok; h. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 tahun 2008, susunan organisasi BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut : 1. Kepala Badan; 2. Sekretaris: a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Perencanaan; c. Subbagian Administrasi Pembangunan & Keuangan; 3. Bidang Program Anggaran dan Data: a. Subbidang Perencanaan Program dan Anggaran; b. Subbidang Data dan Statistik; 4. Bidang Perekonomian: a. Subbidang Sumber Daya Alam; b. Subbidang Industri dan Perdagangan, Pengembangan Dunia Usaha dan kerjasama Pembangunan; 5. Bidang Sosial Budaya: a. Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Dikbud; b. Subbidang Pemerintahan dan Perdesaan; 6. Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana: a. Subbidang Infrastruktur; b. Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
10
7. Bidang Evaluasi dan pengendalian pembangunan: a. Subbidang Pengendalian Pembangunan; b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan; 8. Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :
11
12
Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain : 1. Bidang Sekretariat 1) Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik 3) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor 5) Penyediaan alat tulis kantor 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9) Penyediaan makanan dan minuman 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12) Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran 13) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 14) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 15) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 16) Pengadaan mobeleur 17) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 19) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 20) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 21) Rehabilitas sedang/berat rumah jabatan 22) Rehabilitas sedang/berat gedung kantor 23) Rehabilitas sedang/berat Kendaraan Dinas/Operasional 24) Pendidikan dan Pelatihan Formal 25) Peningkatan
kapasitas
peran
dan
fungsi
aparatur
perencanaan
dalam
Perencanan Pembangunan Daerah 26) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 27) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 28) Peningkatan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis E-Planning 13
29) Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis E-Planning 30) Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPKD) dan Operasional Tim penanggulangan kemiskinan Kab. Muba 31) Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kab. Musi Banyuasin 32) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 33) Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Musi Banyuasin 34) Penyusunan RENSTRA dan IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Musi Banyuasin 35) Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja 36) Penataan Realisasi Data Kinerja Bappeda 2. Bidang Fisik Sarana dan Prasarana 1) Fasilitasi Kegiatan PAMSIMAS di Kab. Musi Banyuasin 2) Pengelolaan GIS Center Kab. Musi Banyuasin 3) Operasional Pelaksanaan Program PPSP Kab. Musi Banyuasin 4) Fasilitasi Kegiatan RIS PNPM dan PNPM di Kab. Musi Banyuasin 5) Rapat Koordinasi tentang Recana Tata Ruang 6) Sosialisasi Peraturan Daerah RTRW Kab. Muba 2011-2030 7) Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang 8) Study Identifikasi Potensi dan Permasalahan Kawasan Rawa di Kota Sekayu 9) Penyusunan Masterplan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin 10) Penyusunan Masterplan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh 11) Koordinasi Perencanaan dan Penanganan Perumahan 12) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 13) Kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Musi Banyuasin 14) Penyusunan Database Infrastruktur Kab. Musi Banyuasin 15) Updating Database Infrastruktur Kab. Musi Banyuasin 16) Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur 17) Review RPIJM Kabupaten Musi Banyuasin 14
3. Bidang Program, Anggaran, dan Data 1) Penyusunan dan Pembahasan Rancangan RKPD 2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 3) Survey dan Identifikasi Usulan Kegiatan Pembangunan 4) Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS 5) Penyusunan Dokumen RPJM Rancangan Akhir Kab. Musi Banyuasin 6) Penyelenggaraan Musrenbang RPJM Kabupaten Musi Banyuasin 2012-2017 7) Fasilitasi Penyusunan RENJA SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Musi Banyuasin 8) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pokja AMPL
Kabupaten Musi
Banyuasin 9) Pengelolaan informasi Profil Daerah Kab. Musi Banyuasin 10) Penyusunan Buku Muba Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka 11) Penyusunan Buku Standarisasi Satuan Harga Bahan dan Upah Kab. Muba 12) Penyusunan Data Hasil Pembangunan (TA. 2011-TA.2016) 13) Pengelolaan Website bappedamuba.go.id 14) Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) Kab. Muba 15) Penyusunan Buku Standarisasi Satuan Harga Bahan dan Upah Kab. Musi Banyuasin 4. Bidang Perekonomian 1) Penyebarluasan informasi hasil-hasil pembangunan & potensi daerah 2) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan kegiatan Forum MHS-CSR Kab. Musi Banyuasin 3) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4) Koordinasi kerjasama pembangunan antar Daerah 5) Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 6) Penyusunan Profil Kelayakan Usaha Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJu) Unggulan Kab. Musi Banyuasin 7) Penyusunan Profil Kelayakan Usaha Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJu) Unggulan UMKM tingkat kecamatan Kab. Musi Banyuasin 8) Penyusunan Buku PDRB Kabupaten Musi Banyuasin dan PDRB Kecamatan 15
9) Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam 10) Kajian Dokumen “Social Baseline Studies” Perusahaan Migas di Kab. Musi Banyuasin 11) Penyusunan Dokumen Input Output Daerah 12) Kajian Strategis Peningkatan PAD Kab. Musi Banyuasin 13) Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 14) ICOR Kabupaten Musi Banyuasin 15) Penyusunan Identifikasi Permasalahan Wilayah Perbatasan 16) Kajian Kearifan local masyarakat dalam pengelolaan SDA & Lingkungan di kab. Musi Banyuasin 17) Kajian pengembangan kluster industry hilir sektor perkebunan 18) Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2014 5. Bidang Sosial Budaya 1) Pendampingan Program Alokasi Dana Desa Tahun 2012 2) Penyusunan Database Bidang Sosial Budaya 3) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 4) Fasilitasi pembangunan berbasis Responsif Gender 5) Penyusunan Master Plan Pendidikan Kab. MUBA 6) Penyusunan Master Plan Kesehatan Kab. MUBA 7) Penyusunan Buku Analisis Kemiskinan dan Karakteristik Kemiskinan Penduduk Kab. Muba 8) Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Musi Banyuasin 9) Penyusunan Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Kab. Muba 10) Survey Sosial Ekonomi Daerah Kab. Musi Banyuasin tahun 2013 6. Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan 1) Penyusunan
Data
Kemajuan
Fisik/Keuangan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pembangunan Daerah 2) Penilaian Pencapaian Target Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah 3) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah 4) Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 16
5) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 6) Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan 7) Pengembangan dan Operasional Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan 8) Bimbingan Teknis Penyusunan Indikator kinerja program dan kegiatan
2.2. SUMBER DAYA BAPPEDA 2.2.1 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 2.2.1.a Susunan Kepegawaian Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (SDM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan akumulasi dari
berbagai
tingkat
pendidikan
yang
terdiri
dari
berbagai
disiplin
ilmu,
pangkat/golongan kerja serta masa kerja, dalam rangka menunjang dan mendukung peningkatan
kinerja
serta
optimalisasi
target
kinerja
berdasarkan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017. Susunan kepegawaian Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin yaitu: Tabel 2.1. Susunan Kepegawaian Bappeda Kab. Musi Banyuasin Tahun 2012
No. 1 2 3 4 5 6 7 8
NAMA /NIP
PANGKAT
Hj. Nurzahrawati, S.Pd. MT NIP. 19710318 199503 2 002 Yuwono Aries, ST, MT NIP. 19630805 200112 1 003 Edison AZ. SE, ST, MM, NIP. 19610821 198303 1 005 Agus Arisman, ST NIP. 19740810 199903 1 006
Pembina Utama Muda Gol. IV/c Pembina Gol. IV/a Penata Tk. I Gol. III/d Penata Tk. I Gol. III/d Penata Tk. I Gol. III/d
Eko Oktavian, SE, M. Si NIP. 19761002 199903 1 003
Penata Tk. I Gol. III/d
Erdiansyah, SP.,M.Si NIP. 19710108 199303 1 005 Muhammad, SE NIP. 19590420 198503 1 007
Penata Tk. I Gol. III/d Penata Tk. I Gol. III/d
Ir. Akmal Edy NIP. 19580205 198101 1 002
JABATAN Kepala Bappeda Sekretaris Bappeda Kabid. Fisik, Sarana dan Prasarana Kabid. Program Anggaran dan Data Kabid. Perekonomian Kabid. Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kabid. Sosial Budaya Kasubbag Umum dan Kepegawaian
PENDIDIKAN Sarjana Sipil Pasca Sarjana Teknik Pasca Sarjana Teknik Pasca Sarjana Ekonomi Pasca Sarjana Teknik` Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Sarjana Teknik Sarjana Manajemen 17
9
Elfan Erwandi, SH NIP. 19630503 198603 1 012
Penata Muda Tk. I Gol. III/b
10
Al Khalid Hamzah , SH NIP. 19650322 198603 1 004
Penata Gol. III/c
11
Arwin, ST, M. Si NIP. 19770806 200212 1 003
Penata Gol. III/c
12
Novita Febriyanti, ST, MT NIP. 19750216 200212 2 002
Penata Gol. III/c
13
Amrah Syarif, ST. NIP. 19740904 200212 1 006
Penata Gol. III/c
14
Joni Harwin, ST, MT NIP. 19830303 200502 1 002
Penata Muda Tk. I Gol. III/b
15
H. Abdul Muid, SE NIP. 19580504 198003 1 010
Penata Tk. I Gol. III/d
16
Habiburrahman S. Pd., MM NIP. 19690105 199903 1 007
Penata Tk. I Gol. III/d
17
Mona Febriza, ST NIP. 19760219 200212 2 004
Penata Tk.I Gol. III/c
18
Kailani Munir, S. Sos NIP. 19590801 198503 1 010
Penata Tk. I Gol. III/c
19
-
20
Ricky Perdana, SE NIP. 19800925 200502 1 002
Penata Muda Tk. I Gol. III/b
Satmanewati, SE NIP. 19650626 198603 2 007 Abdul Nasser, BA NIP. 19590623 198903 1 003 Azwar Rosadi, SE, M. Si NIP. 19640725 200112 1 002 Dewi Sartika, SE,M.Sc,M.Si,Ak NIP. 19800803 200212 2 004
Penata Gol. III/c Penata Gol. III/c Penata Gol. III/c Penata Gol. III/c
Fiftina Juniarti, ST NIP. 19770602 200801 2 003
Penata Muda Tk.I Gol. III/b
21 22 23 24 25
-
Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan Kasubbag. Administrasi Pembangunan & Keuangan Kasubbid. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kasubbid. Infrastruktur Kasubbid. Perencanaan Program & Anggaran Kasubbid. Data dan Statistik Kasubbid. Pemerintahan & Pedesaan Kasubbid. Indag, Pengembangan Dunia Usaha & Kerjasama Pembangunan Kasubbid. Sumber Daya Alam Kasubbid. Kesejahteraan Sosial, Pendidikan & Kebudayaan Kasubbid. Pengendalian Pembangunan Kasubbid. Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Staff Staff Staff Staff Staff
Sarjana Hukum
Sarjana Hukum Pasca Sarjana Ekonomi Pasca Sarjana Teknik Sarjana Teknik Sipil Pasca Sarjana Teknik Sarjana Ekonomi
Pasca Sarjana Ekonomi Sarjana Planaologi Sarjana Sosial
Sarjana Ekonomi Sarjana Ekonomi Diploma III Pasca Sarjana Ekonomi Pasca Sarjana Ekonomi Sarjana Teknik Pertambangan 18
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Marlindawati, ST, MM NIP. 19780417 200604 2 005 Aziza Oktavia, SE NIP. 19761021 200701 2 006 Fahmi, ST NIP. 19721211 199402 1 003 Ahmad Karyadi, SE NIP. 19751023 200801 1 002 Romaita NIP. 19580622 198103 2 004 Hermanto NIP. 19590323 198503 1 009 Yuniati Dahniar, SE NIP. 19661115 199003 2 011 Erica Oktariani, ST NIP. 19791021 200701 2 006 Tri Mulyadi, SP NIP. 19770202 200902 1 007 Nurisa Epi Silpanaria, SH NIP. 19690311 200604 2 003 Desi Kamalasari, SE NIP. 19781229 200701 2 003 Masayu Fitriyanti, ST NIP. 19770915 200901 2 001 Aris Munandar, ST NIP. 19770624 201001 1 011 Mursalin, S. Kom NIP. 19800519 201001 1 013 Meity Mulyanti, SE NIP. 19790510 201001 2 001 Fira Puspita, SE NIP. 19820118 201001 2 009 Mei Susanto, SH NIP. 19780523 200701 1 002 Sandra Mirdalisa, S. Kom NIP. 19780313 201001 2 009 Dini Namira Apriliana, ST NIP. 19830421 201101 2 008 Sutriani, SE NIP. 19840301 201101 2 007 Ainahairunisyah, SH NIP. 19751211 201001 2 004 Merry Susilawati, SE NIP. 19750505 201001 2 013 Indah Restianti, SE NIP. 19810202 201101 2 003 Desi Natalia Armin, SP NIP. 19761225 200801 2 005 Endang Supriati Nip. 19780429 200801 2 004
Penata Muda Tk .I Gol. III/b Penata Muda Tk. I Gol. III/ b Penata Muda Tk. I Gol. III/b Penata Muda Tk. I Gol. III/b Penata Muda Tk. I Gol. III/ b Penata Muda Tk. I Gol. III/ b Penata Muda Tk. I Gol. III/ b Penata Muda Tk.I Gol. III/b Penata Muda Tk. I Gol. III/ a Penata Muda Tk. I Gol. III/a Penata Muda Gol. III/a Penata Muda Gol. III/a Penata Muda Gol. III/a Penata Muda Gol. III/a Penata Muda Gol. III/a Penata Muda Gol. III/a Penata Muda Gol. III/ a Penata Muda Gol. III/a Penata Muda Gol. III/a Penata Muda Gol. III/a Penata Muda Gol. III/a Penata Muda Gol. III/a Penata Muda Gol. III/a Penata Muda Gol. III/a Pengatur Muda Tk.I Gol. II/b
Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff
Pasca Sarjana Ekonomi Sarjana Ekonomi Sarjana Teknik Sarjana Ekonomi SLTA SLTA Sarjana Ekonomi Sarjana Teknik Sarjana Pertanian Sarjana Hukum Sarjana Ekonomi Sarjana Teknik Sipil Sarjana Teknik Sarjana Komputer Sarjana Ekonomi Sarjana Ekonomi Sarjana Hukum Sarjana Komputer Sarjana Teknik Sarjana Ekonomi Sarjana Hukum Sarjana Ekonomi Sarjana Ekonomi Sarjana Pertanian SLTA 19
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Jawariah NIP. 19840101 200801 2 005 Maria Ulfa NIP. 19700221 200701 2 003 Zulfa NIP. 19770901 200701 2 008 Rustamal Angriajaya NIP. 19790302 200701 1 005 M. Daud NIP. 19570315 198508 1 001 Riduan NIP. 19700112 200604 1 003 Moriyana NIP. 19770930 200212 2 005 Gandhiwansyah, SE NIP. 19820819 200901 1 002 Jumono NIP. 19830614 200901 1 005. Agus Susanto NIP. 19840808 200801 1 003 Suryanti, S. Si NIP. 19800125 200901 2 009 Susmadi, ST NIP. 19760523 201101 1 003 Febriansyah Wijaya, SE NIP. 19770205 201101 1 003 Yenni Ariesanthy, ST NIP. 19850609 201101 2 011 Hendra Oktariza, ST NIP. 19841008 201101 1 008 Heriyono Gunawan, ST NIP. 19810107 201101 1 005 Sudarma Futra, S. Kom NIP. 19880614 201101 1 003
Pengatur Muda Tk.I Gol. II/b Pengatur Muda Tk.I Gol. II/b Pengatur Muda Tk.I Gol. II/b Pengatur Muda Tk.I Gol. II/b Pengatur Muda Tk.I Gol. II/b Pengatur Muda Tk.I Gol. II/b Pengatur Muda Tk.I Gol. II/b Pengatur Muda Gol. II/a Pengatur Muda Gol. II/a Pengatur Muda Gol. II/a CPNS Gol. III/a CPNS Gol. III/a CPNS Gol. III/a CPNS Gol. III/a CPNS Gol. III/a CPNS Gol. III/a CPNS Gol. III/a
Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff
SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA Sarjana Ekonomi SLTA SLTA Sarjana Islam Sarjana Teknik Sarjana Ekonomi Sarjana Teknik Sarjana Teknik Sarjana Teknik Sarjana Komputer
2.2.1.b Perlengkapan Sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping sumber daya manusia (SDM), perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong, serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017. Berikut ini rincian perlengkapan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 20
21
22
23
24
25
26
27
2.3. KINERJA PELAYANAN BAPPEDA Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan penilaian serta pengendalian atas pelaksanaannya. Dalam melaksanakan pelayanan Perencanaan Pembangunan, ada beberapa program yang dilaksanakan antara lain kegiatan Musrenbang dimulai dari tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Musrenbang bertujuan untuk menjaring aspirasi para pemangku kepentingan baik unsure masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Usulan-usulan dari bawah (bottom up planning) guna terwujudnya perencanaan yang didasarkan kebutuhan masyarakat. Semakin besar persentase tertampungnya usulan masyarakat
dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja
Daerah maka semakin cepat perubahan yang diinginkan menuju masyarakat yang sejahtera. Tentu saja kebijakan dari atas (top down) juga sangat dibutuhkan sebagai acuan dan arahan pembangunan sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan Kepala Daerah bersama DPRD yang merupakan wakil masyarakat, visi misi merupakan
kontrak
pembangunan
yang
Kepala tertuang
Daerah dalam
dengan
rakyat
Peraturan
dalam
Daerah
melaksanakan
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2017, yang direalisasikan melalui program dan kegiatan pembangunan. Realisasi pencapaian kinerja dituangkan dalam bentuk matrik pada Tabel sebagai berikut :
28
29
30
31
32
33
34
35
36
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN BAPPEDA Tantangan (Treaths) yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain sebagai berikut : a.
Tuntutan frekuensi koordinasi yang tinggi guna keterpaduan, sinkronisasi dan kesinambungan perencanaan pembangunan;
b. Intervensi kepentingan politis terhadap perencanaan pembangunan; c. Tuntutan penyediaan informasi yang akurat, aktual, dan cepat; d. Kompetisi dengan daerah lain dalam kerjasama luar negeri; e. Pengisian formasi pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan; f.
Peraturan perundang-undangan yang terus berubah;
g. Persaingan antar daerah yang semakin ketat. Peluang-peluang
(Opportunities)
di
lingkungan
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain sebagai berikut : a. Tingginya peran serta lembaga penelitian, Perguruan Tinggi, Lembaga Sosial masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan; b. Komitmen
Pemerintah
Kabupaten
Musi
Banyuasin
yang
mengutamakan
peningkatan kualitas SDM; c. Adanya program Diklat fungsional, teknis BKD, Bandiklat, Propinsi, Bappenas, dan lembaga lainnya; d. Teknologi, sistem informasi yang berkembang pesat; e. Perkembangan teknologi penginderaan jauh; f. Perencanaan yang bersifat lintas sektoral dan regional, dan kerjasama dengan pihak luar; g. Iklim Birokrasi yang responsif (ISO, SPM); h. Perencanaan yang berorientasi pada hasil (akuntabilitas) dan peningkatan kinerja.
37
3.1. Identifikasi Berdasarkan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh BAPPEDA ke depan, untuk memasuki tahun 2012 secara umum BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan, diantaranya sebagai berikut: a. Tuntutan frekuensi koordinasi yang tinggi guna keterpaduan, sinkronisasi dan kesinambungan perencanaan pembangunan; b. Intervensi kepentingan politis terhadap perencanaan pembangunan; c. Tuntutan penyediaan informasi yang akurat, aktual, dan cepat; d. Kompetisi dengan daerah lain dalam kerjasama luar negeri; e. Pengisian formasi pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan; f. Peraturan perundang-undangan yang terus berubah; g. Persaingan antar daerah yang semakin ketat. 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah terpilih pada proses Pilkada tanggal 27 September 2011 lalu dan telah dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 Januari 2012. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih wajib menyusun RPJMD untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, rancangan RPJMD yang disusun memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2012-2017 adalah PERMATA MUBA 2017, yaitu: Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Religius, Mandiri, Adil, Terdepan, dan Maju Bersama 2017.
38
Dengan Misi yang ingin dicapai yaitu: 1. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang mandiri, berdaya saing, dan religius; 2. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan industri kreatif yang didukung teknologi informasi dan komunikasi; 3. Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan; 4. Mengembangkan sumberdaya insan berkualitas dan lingkungan sosial budaya yang religius; 5. Mewujudkan tata pemerintahan yang amanah, bersih, jujur, profesional, dan demokratis. Dari 5 (lima) misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Musi Banyuasin 2012-2017, misi yang berkaitan secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kab. Muba yakni misi ke-3 (tiga) yaitu:
Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas penataan ruang melalui koordinasi dan penyusunan kebijakaan penataan ruang yang aplikatif, meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan/pemantapan forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang)
berbasis
masyarakat
(buttom-up planning), serta membangun sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan yang efektif dan efisien.
Strategi
yang
diambil
dalam
bidang
Pembangunan
yaitu:
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan mewujudkan sistem monitoring, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan yang efektif dan efisien, serta menciptakan tata ruang yang berkualitas dan terpadu melalui koordinasi dalam perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang sedangkan tujuannya adalah
39
meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan mewujudkan penataan ruang dan pengembangan wilayah secara terpadu; 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Analisis Renstra K/L dan SKPD Kabupaten (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi: a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L. b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD Kabupaten melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra SKPD Provinsi atau Renstra K/L. Jika tingkat capaian kinerja Renstra SKPD Kabupaten melebihi sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPD sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan
bahwa
SKPD
tersebut
memiliki
permasalahan
dalam
penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh. Hal ini dituangkan dalam matrik Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.
40
41
4.1. VISI DAN MISI Bappeda sebagai lembaga penunjang pemerintah dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan penilai serta pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan, harus profesional dalam perencananaan agar terwujud pembangunan yang efektif, efisien dan terpadu guna mencapai tujuan pembangunan lima tahunan. Fungsi
pelayanan
yang
dilakukan
Bappeda
tidak
langsung
kepada
masyarakat, namun dampak dalam aplikasi perencanaan pembangunan akan sangat luas dirasakan langsung oleh masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila rencana-rencana pembangunan disusun secara tepat, sistematis, terpadu dan berkesinambungan. Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan harus mampu secara teliti merumuskan program dan melakukan hubunganhubungan dengan berbagai pihak baik itu legislatif, dunia usaha, perguruan tinggi, dan unsur masyarakat, serta harus tanggap terhadap aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah dan tanggap terhadap semua perubahan. Untuk itu dalam Renstra Bappeda Tahun 2012-2017 ditetapkan visi yaitu : Terwujudnya ”BAPPEDA PRIMA Menuju PERMATA MUBA 2017”.
PRIMA
mengandung
makna
memberi
pelayanan
maksimal
dengan
kemampuan yang maksimum. Sedangkan masing-masing huruf mempunyai makna yaitu : P = Profesional
:
Cepat dan tepat dalam pelayanan terhadap Pemangku Kepentingan (Stakeholder); 42
R = Responsif
:
Tanggap terhadap Aspirasi masyarakat, tanggap terhadap Kebijakan, tanggap terhadap Perubahan;
I = Inovatif
:
Mempunyai
terobosan-terobosan
perencanaan
pembangunan yang jauh ke depan; M = Manajerial
:
Mengkoordinasi
perencanaan,
pelaksanaan,
dan
pengendalian pembangunan secara optimal; A = Akuntabel
:
Terukur, dapat dipertanggungjawabkan, dan objektif.
Untuk maksud di atas dibutuhkan lembaga profesional dalam perencanaan Pembangunan artinya mampu merumuskan kebijakan perencanaan yang applicable, tepat guna dan tepat sasaran yang didukung oleh aparatur perencana yang berkualitas, memiliki ketrampilan yang tinggi, berwawasan luas, bertanggungjawab, aspiratif mampu bekerja keras dan berdisiplin tinggi.
Perencanaan terpadu yang
berkualitas mengandung arti terintegrasinya antar sektor dan antar lembaga dalam proses
perencanaan
dan
pembangunan
serta
melibatkan
semua
pelaku
pembangunan yaitu pihak swasta, komponen masyarakat secara aktif dan positif. Sedangkan efektifitas dan efisiensi pembangunan, dimana rencana anggaran disusun secara efektif dan efisien sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan, dikendalikan dengan tepat guna dan tepat waktu sesuai target yang ditetapkan. Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan dirumuskan 5 (lima) misi yaitu: a.
Menciptakan perencanaan program pembangunan bidang Perekonomian, Sosial Budaya, dan Fisik Sarana Prasarana baik tahunan, jangka menengah dan jangka
panjang
yang
berkualitas,
terpadu,
efisien,
efektif,
dinamis,
berkelanjutan, dan aplikatif dalam kerangka penguatan ekonomi kerakyatan; b.
Mewujudkan rencana pengembangan wilayah yang berkwalitas dan terpadu menuju pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah strategis serta pemerataan pembangunan yang berkelanjutan;
c.
Meningkatkan koordinasi kerjasama pembangunan yang sinergis;
43
d.
Mewujudkan ketersediaan data/informasi statistik yang berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi baik bidang Perekonomian, Sosial Budaya, dan Fisik Sarana Prasarana;
e.
Menciptakan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang efektif dan efisien.
4.2. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 1.1 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah untuk percepatan pemerataan pembangunan pedesaan dan penguatan ekonomi rakyat; 2.1 Mewujudkan penataan ruang yang komprehensif, berkualitas terpadu dan berkelanjutan; 3.1 Mewujudkan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah/lembaga/swasta yang optimal; 4.1 Meningkatkan ketersediaan data/informasi/statistik yang up to date; 5.1 Menciptakan sistem monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang efektif dan efisien; 6.1 Meningkatkan kinerja aparatur. Sedangkan sasaran dari tujuan-tujuan di atas adalah sebagai berikut: 1.1.1 Terwujudnya perencanaan, pengendalian pembangunan daerah yang merata ke kecamatan dan pedesaan menuju penguatan ekonomi rakyat; 2.1.1 Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah secara Terpadu; 3.1.1 Terwujudnya Kerjasama Pembangunan yang Sinergis; 4.1.1 Tersedianya data/informasi/statistik yang tepat , akurat, dan terkini (up to
date); 5.1.1 Pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan terintegrasinya pengendalian pembangunan antara Bappeda dan SKPD lainnya; 6.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pelayanan; 6.1.2 Meningkatnya kualitas aparatur. 4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 44
Untuk mewujudkan tujuan disusun strategi sebagai berikut: a.
Meningkatkan perencanaan pembangunan kecamatan dan pedesaan yang efektif dan efisien melalui optimalisasi APBD;
b.
Menciptakan koordinasi yang intensif dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan penguatan BKPR dalam upaya meningkatkan penataan kota dan wilayah secara terintegrasi;
c.
Meningkatnya koordinasi kerjasama melalui pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) yang efektif dan optimal untuk mendorong partisipasi
pelaku
dunia
usaha
(sektor
swasta)
dalam
pembiayaan
pembangunan; d.
Meningkatkan pengembangan manajemen data yang berbasis teknologi informasi yang up to date;
e.
Mendesain dan memantapkan sistem jaringan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
45
46
5.1. PROGRAM 1. Misi 1
: Menciptakan perencanaan program pembangunan bidang Perekonomian, Sosial Budaya, dan Fisik Sarana Prasarana baik tahunan, jangka menengah dan jangka panjang yang berkualitas, terpadu, efisien, efektif, dinamis, berkelanjutan, dan aplikatif, mencakup: 1) Program perencanaan pembangunan daerah 2) Program perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 5) Program Perencanaan Sosial Budaya
2. Misi 2
: Mewujudkan
pengembangan
wilayah
yang
berkwalitas
dan
terpadu,
mencakup: 1) Program perencanaan tata ruang 2) Program pemanfaatan tata ruang 3) Program pengendalian pemanfaatan tata ruang 4) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 5) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 6) Program Pengembangan Kota Menengah dan Besar 3. Misi 3
: Meningkatnya kerjasama pembangunan yang sinergis, mencakup: 1) Program kerjasama pembangunan
47
2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3) Program Peningkatan Promosi dan Investasi 4. Misi 4
: Mewujudkan ketersediaan data/informasi statistik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi baik bidang Perekonomian, Sosial Budaya, dan Fisik Sarana Prasarana, mencakup: 1) Program Pengembangan Data dan Informasi
5. Misi 5
: Menciptakan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang efektif dan efisien, mencakup: 1) Program perencanaan pembangunan daerah 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM adalah sebagai berikut: Persentase tertampungnya usulan musrenbang dalam APBD; Persentase disparitas pembangunan antar kecamatan; Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD; Keselarasan Program Nasional dengan RPJMD; Persentase keselarasan program RPJMD dengan program Renstra; Persentase Dokumen Perencanaan Umum daerah yang ada; Persentase ketersediaan Dokumen Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam; Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi; Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya; Persentase daerah yang strategis dan cepat tumbuh; 59
Persentase Rapat Koordinasi Bidang Tata Ruang; Rasio Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Ruang Wilayah Sesuai RTRW; Persentase Pengembangan Kawasan Perbatasan; Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB; Persentase Dokumen Kerjasama Pembangunan; Persentase/Jumlah Dokumen data dan statistik daerah yang dihasilkan; Persentase Penyampaian Laporan Evaluasi,Pengendalian
yang sesuai dan Tepat
Waktu; Persentase SKPD yang kemajuan fisiknya telah mencapai target; Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran; Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur; Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu; Persentase Aparatur yang kompeten di Bidang Perencanaan; Tingkat disiplin aparatur.
60
Renstra Bappeda Tahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Tahunan atau rencana kerja Bappeda. Pencapaian visi “Terwujudnya Bappeda PRIMA untuk mendukung “PERMATA MUBA 2017” tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur Bappeda. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal. Selain itu
nilai-nilai yang perlu dimiliki lembaga yang akan mempengaruhi dan mendukung
terhadap pencapaian visi adalah: 1. Kejujuran Dan Tanggung Jawab Kejujuran dan tanggung jawab adalah nilai-nilai utama yang harus dimiliki oleh seluruh aparatur Bappeda dalam rangka mewujudkan aparatur yang handal dan profesional, sehingga seluruh program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan ketentuan, berkualitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan selalu dapat dievaluasi sesuai kondisi. 61
2. Keterbukaan Keterbukaan antar sesama aparatur dan atasan sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga, dengan tujuan agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dikoordinasikan secara terbuka dan bersamasama oleh seluruh unsur dan aparatur yang terlibat. 3. Keteladanan dan kedisiplinan Setiap aparatur dituntut memiliki keteladanan,
perilaku sebagai aparatur yang
profesional yang dapat menjadi contoh dan panutan diluar maupun di dalam lingkungan lembaga Bappeda, terutama dalam hal kedisiplinan kerja maupun kedisiplinan kegiatan sesuai dengan ketentuan tahapan dan proses yang telah ditetapkan sesuai jadwal. 4. Kebersamaan Perencanaan pembangunan yang dinamis harus selalu mampu menyesuaikan dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan sumber daya yang ada, untuk itu dibutuhkan
kebersamaan
seluruh
aparatur
dalam
penyusunan
perencanaan
pembangunan dan saling memberikan informasi guna peningkatan kualitas hasil perencanaan. 5. Profesionalisme Peningkatan mutu perencanaan tak lepas dari SDM yang profesional selalu mengikuti perkembangan zaman, didukung oleh pengelolaan administrasi yang baik, pendataan yang akurat, menyajikan informasi yang cepat, tepat dan akurat serta sarana prasarana yang representatif. 6. Kreativitas Untuk mengantisipasi tantangan perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang yang semakin luas cakupan dan sasarannya, diperlukan kreativitas seluruh aparatur perencana melalui penciptaan budaya berfikir dan bekerja dalam menerapkan sistem perencanaan yang sistematis, koordinatif, dan berkelanjutan. Secara rinci faktor penentu keberhasilan (Critical Success Factor) yang menunjang pencapaian tujuan dan visi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 adalah: 1. Aparatur yang berkualitas, disiplin, dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing; 62
2. Motivasi kerja yang tinggi; 3. Dukungan pimpinan terhadap pelaksanan tugas pokok dan fungsi; 4. Kelengkapan dan akuratnya data sebagai instrumen pendukung perencanaan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam mewujudkan efektifitas dan efissiensi perencanaan; 5. Koordinasi perencanaan pembangunan yang kondusif dalam penajaman programprogram pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah Daerah, baik dengan masyarakat, pihak swasta, perguruan tinggi, dalam dan luar negeri; 6. Pembinaan
melalui
peningkatan
evaluasi
dan
pengendalian
program/kegiatan
pembangunan.
63
64
