PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 524 / HK / 2015 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016-2020
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentxian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta untuk mencapai keterpaduan Perencanaan Pembangunan Daerah Lima Tahunan dengan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Keija Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2016 2020; w
b.
bahwa Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020 merupakan tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kineija Satuan Keija Perangkat Daerah dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kineija, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah;
c.
bahwa sebelum ditetapkannya visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2016-2020, maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020 disusun melalui penyusunan Kajian Pendahuluan (Background Study) yang merupakan bahan dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah secara Teknokratik;
d.
b^wa dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c agar terlaksana dengan baik dan terkoordinir, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020;
e.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 2.
Indonesia
Tahun
1958
Nomor
122,
Tambahan
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Nomor 4421);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 Indonesia
4.
Tahun
(Lembaran
2007
Nomor
Negara 33,
Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
6.
Tahun 2004
Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 9.
2015-2019
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
^
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan
Pembangunan
Evaluasi
Daerah
Pelaksanaan
(Berita
Negara
Rencana
Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7
Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor
17,
Tambahan
Lembaran
Karangasem Nomor 15);
Daerah
Kabupaten
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA
Tim Pen3rusunan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut: a.
menyusun agenda keija Penyusunan Rencana
Strategis b.
W
dalam
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020; men3nasun Kajian Pendahuluan (Background Study) yang merupakan bahan dalam penynsunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah secara Teknokratik;
c.
menyiapkan Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2020;
d.
merumuskan Rancangan Rencana Strategis Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kabupaten
Karangasem Tahun 2016 - 2020; e.
menyajikan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020;
f.
menyusun rencana akhir Rencana Strategis Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kabupaten
Karangasem Tahun 2016 - 2020; dan g-
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah.
W
KETIGA
Tim Penynsunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Tahun 2016-
2020 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. KEEMPAT
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
KELIMA
:
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 8 Oktober 2015
[PENJ^^^^UPATI KARANGASEM,
J PIA^AGUS NGURAH ARDA Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 2. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 5. Yang Bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 524 / HK / 2015 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016-2020
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016-2020
Ketua
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Sekretaris
Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Karangasem
Anggota
1
Karangasem W
dan
Pariwisata
Kepala Bidang Seni Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Kepala Bidang Lembaga Tradisipnal dan Adat Istiadat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
Kepala Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Kepala Bidang Pengembangan Sarana Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Kepala Bidang Kawasan & ODTW Pariwisata Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Kabupaten
Karangasem
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
W
Karangasem
8
Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Kepala Sub Bagian Penjnasunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Kepala Seksi Kebudayaan pada Bidang Seni Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
10
Kepala Seksi Kesenian pada Bidang Seni Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
11
Kepala Seksi Adat Istiadat pada Bidang Lembaga Tradisional dan Adat Istiadat Dinas Kebudayaan
Karangasem
dan Pariwisata Kabupaten Karangasem 12
Kepala Seksi Subak pada Bidang Lembaga Tradisional 85 Adat Istiadat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
13 Kepala Seksi Promosi Kepariwisataan pada Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
14 Kepala Seksi Analisa Pasar Pariwisata pada Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem 15
Kepala
Seksi
Pengembangan
dan
Pendataan
Destinasi Pariwisata pada Bidang Pengembangan Sarana Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem 16 Kepala Seksi Bina Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata pada Bidang Pengembangan Sarana Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem 17 Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
J'ENJABAT BUPATI KARANGASEM,
I
d
WPtBAGUS NGURAH ARDA
