BUPATI KATINGAN PROVINSI KAIJMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KATTNGAN NOMOR SO TAHUN 2015
TENTANG ROAD
IWP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2015-2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN,
Menimbang :
a.
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor
81 Tahun 2O1O tentang Grand Desigp Reformasi Birot
Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 20 I 5-20 1 g; b.
balrwa perrJmsunan Road. Map Reformasi Bircrkrasi
diperlukan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah l(abupaten Katingan agar berjalan secara efektif, efisieri, temkur, konsisten, terintegrasi, melembaga," dan berkelar{utan; c.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Road Mq Refonnasi Birckrasi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2O 1.5-2O19;
1. Undang-Undang
Nomor
28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Konrpsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2AO2 Entang
Pembenhrkan Kabupaten Katingan, I(atnrpaten Seruyan, Kabupaten Lamandanr, Kabupaten Gunrrng Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Munrng Raya dan l(abupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun z0FtZ Nomor
18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a18O);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jaurab Keuangan Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
66, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
-24.
5.
6.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOZ tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47AOl; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo8 Nomor 61, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 48461; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2OtL tentang Pembentukan Peraturan Pemndang - undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523al,;
g.
9.
5 Tahun 2OL4 tentang
Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5a9a\ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (ftmbaran Negara Republik Indonesia
undang-Undang Nomor
Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tatrrrn 2QL4
tentarrg Indonesia Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;
Perattrran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2AOT tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran
LO.
Negara Republik Indonesia Nomor 12. Peraturan Presiden Nomor
a7a\;
81 Tahun 2OtO tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 20 lO-2O25; 13.
Peraturan Presiden Nomor
peraturan Pelaksanaan undang
87 Tahun 2OL4 tentang - undang Nomor 12 Tahun
2OlL tentang Pembentukan Perahrran Perundang
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199); 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2Ol9;
-315. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor
2
Tahun
2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten l(atingan Tahun 2OO2 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OOB Nomor 2); 1.6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2Ot3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 - 2018 (kmbaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 3O); MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN
KATINGAN TAHUN 20 I6-2OL9.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Perahrran Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Katingan-
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urus€rn pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah adalah Bupati Katingan. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat 5.
6.
SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah- langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa. Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 [ima) tahun mendatang, sekaligUs sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatankegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
7. prioritas
adalah didahulukan dan diutamakan dari pada
yang lain.
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Katingan dalam
-4melaksanakan Reformasi Birokrasi yang disusun dalam Road Map Refo.rmasi Birokrasi (RMRB). Pasal 3
Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme mampu melayani publik, netral, sejahtera,
berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Pasal 4
Ruang lingkup Road Mop Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan 2Ol5-2Ot9 mencakup 3 (tiga) hal, yakni sebagai berikut:
a. b. c.
Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten; Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; dan Monitoring Dan Evaluasi. BAB III ORGANISASI TIM REFORMASI BIROKRASI Pasal 5
(1)
Pen5rusun dan Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Katingan terdiri dari: a. Tim Inti, mempunyai tugas memberikan arahan dan
Tim
pengendalian perencanaa.n, pelaksanaan, dan memobilisasi sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan reformasi
birokrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten
Katingan;
b. Anggota/Tim Pelaksana, mempunyai
tugas mempersiapkan langkah-langkah operasional sesuai arahan dari Tim Pengarah, memberikan dukungart dan mengelola Tim Kelompok Kerja (POKJA) agar program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dapat dilaksanakan; dan
c.
Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi, pen5rusunan schedul pelaksanaan rapatrapat, kompilasi bahan prograrn-program reformasi birokrasi, Quick Wir.s (suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program yang besar dan sulit) dan manajemen perubahan agar program dan kegiatan reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
-5(2) Tim Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: Bupati Katingan a. Pengarah b. Penanggungjawab Wakil Bupati Itutingan
c.
d. Wakil Ketua
Sekretaris Daerah KabuPaten Katingan Asisten Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan
e. Sekretaris
Asisten Administrasi
Kehra
Sekretariat Daerah
Umum
KabuPaten
Katingan (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah: a. Tim Penataan Mental Aparatur dan Manajemen Perubahan dan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara; b. Tim Penata,an Pengawasan dan Akuntabilitas; c. Tim Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peratrrran Perrrndang - undangan; d. Tim Penataan PelaYanan Publik; e. Sekretariat. BAB IV PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI Pasal 6
Prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Katingan terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi meliputi mental aparatur dan manajemen perubahan, sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara, pengawasan dan akuntabilitas, kelembagaan, t<e-tatatatsanaan dan peratrrran perundang - undangan dan penataan pelayanan Publik. (2t Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang telah dicapai dengan predikat baik atau sangat baik untuk tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan(3) Prioritas peningkatan pelayanan, yaitrr prioritas yang terkait dengan pelayanan publik yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat yakni pelayanan pada sektor-sektor strategis dan pelayanan yang dampaknya dapat memberikan
(1)
citra positif terhadap reformasi birokrasi yang
(41
sedang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan. 7.ona Integritas menqiu Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yaitu penentuan unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
-6(5) Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu fok-us perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD dan
dapat pula dijadikan sebagai fokus perubahan
bagi
Pemerintah KabuPaten Katingan.
BAB V BIROKRASI REFORMASI PELAKSANAAN Pasal 7
(1) Pelaksallaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan. (2) Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan konsolidasi bersama dengan Kelompok Kerja guna melakukan pemantapan langkah dan strategi yang dilakukan sampai dengan tahun 2O2O. (3) Langkah-langkah yang disepakati oleh kelompok kerja dalam proses konsolidasi berisi Program, Kegiatan, Agenda dan Hasil Reformasi Birokrasi Tahun 2Al5-2A8. Pasal 8
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Katingan Tahun 2OL5-2O19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 9
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Katingan Tahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Katingan untuk menJrusun dan mengevaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. Pasal 10
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Katingan dan Reformasi Birokrasi dapat dilakukan perubahan menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan iugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Katingan.
-7
-
BAB VI PENUTUP Pasal 1L
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2O15. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.
Ditetapkan di Kasongan pada tanggalr
1,6
-tt - zots
H. AHMAD YANTENGLIE
Diundangkan di Kasongan pada tanggal, \+ - tt - rols
S DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NIKODEMUS BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2015 NOMOR ztrt
