PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 beserta perubahannya PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PENDAHULUAN Definisi Barang/Jasa
BARANG
PEKERJAAN KONSTRUKSI
Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang
Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya
2
PENDAHULUAN Definisi Barang/Jasa
JASA LAINNYA
Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
JASA KONSULTANSI
Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware)
3
4
PENDAHULUAN Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KEGIATAN PENGADAAN
KEBUTUHAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
TATA NILAI (PRINSIP DAN PROSEDUR) PARA PIHAK
MELALUI SWAKELOLA
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI USAHA KECIL
DIPERLUKAN KEGIATAN PENGADAAN
BAGAIMANA CARA PENGADAANNYA (HOW)
RENCANA UMUM PENGADAAN
PELELANGAN INTERNATIONAL PINJAMAN/HIBAH LN KEIKUTSERTAAN USAHA ASING
PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT
MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA
KONSEP RAMAH LINGKUNGAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
5
PENDAHULUAN Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 1. Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak 2. Pelaporan Penyerahan B/J
PENANDATANGANAN & PELAKSANAAN KONTRAK
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA
PERSIAPAN
1. Pengumuman 2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan 3. Penjelasan 4. Pemasukan Dokumen penawaran 5. Pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran 6. Pengumuman Hasil Evaluasi 7. Sanggah
1. Perencanaan Umum 2. Perencanaan Pelaksanaan 3. Perencanaan Pemilihan
6
Efisien
Akuntabel
Adil/Tidak Diskriminatif
Efektif
Prinsip pengadaan barang/jasa
Bersaing
Terbuka
Transparan
7
1 Pengadaan melalui Penyedia
a. b. c. d.
PA/KPA PPK ULP/Pejabat Pengadaan PPHP
2 Pengadaan dengan Swakelola
a. PA/KPA b. PPK c. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan d. PPHP
Perpres 53 Tahun 2010: Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada organisasi pengadaan
tidak terikat tahun anggaran
Dalam Pengadaan Swakelola, PPK membentuk tim swakelola terdiri dari: tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas
PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Definisi
PENGGUNA ANGGARAN
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
8
PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Definisi
UNIT LAYANAN PENGADAAN
Unit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada
PEJABAT PENGADAAN
Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung
PENYEDIA BARANG/JASA
Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya
9
PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan Persyaratan 1. Menetapkan dan mengumumkan RUP
PA/KPA Tugas Pokok
2. Mengawasi pelaksanaan anggaran 3. Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim Teknis dan Tim Juri 4. Menetapkan Pemenang Pengadaan: Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya > Rp 100 Milyar Jasa Konsultansi > Rp 10 Milyar 5. Pelaporan Keuangan 6. Menyimpan seluruh dokumen 7. Menyelesaikan perselisihan pihak yang diangkat
10
PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan Persyaratan 1. Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ
PPK Tugas Pokok
(Spek Teknis, HPS, Rancangan Kontrak) 2. Menerbitkan SPPBJ dan penandatangan kontrak 3. Melaksanakan dan mengendalikan kontrak 4. Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya
5. Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan 6. Menyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan
11
PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan Persyaratan
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN! Mengadakan ikatan perjanjian dengan menandatangani kontrak untuk penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.
12
PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN
13
Tugas Pokok dan Persyaratan
ULP/PP Tugas Pokok
a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP; c. Mengawasi seluruh kegiatan PBJ di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; d. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PBJ kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP f. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja; dan g. Mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah.
PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan Persyaratan 1.
Tugas Pokja ULP
2.
3.
1.
Tugas Pejabat Pengadaan
2.
Wajib Melaksanakan Proses Pemilihan: • Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya diatas Rp 200 juta • Jasa Konsultansi diatas Rp 50 juta Menetapkan Penyedia: • Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 100 Milyar • Jasa Konsultansi s.d Rp 10 Milyar Menjawab Sanggah I
Dapat Melaksanakan Proses Pemilihan: • Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 200 juta • Jasa Konsultansi s.d Rp 50 juta Menetapkan Penyedia • Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya s.d Rp 200 juta • Jasa Konsultansi s.d Rp 50 juta
1. Mengusulkan perubahan perencanaan teknis; 2. Menyusun rencana pemilihan; 3. Menetapkan dokumen pengadaan; 4. Menetapkan nilai jaminan penawaran, kecuali Pejabat Pengadaan; 5. MengusulkanTenaga Ahli; 6. Melakukan proses pemilihan; 7. Membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Kepala Daerah; 8. Membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan kepada PA/KPA.
14
PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Tugas Pokok dan Persyaratan KEANGGOTAAN DAN UNSUR KEANGGOTAAN ULP/PP Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan paham akan: Pekerjaan yang akan diadakan Jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang bersangkutan Isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan
Perangkat Organisasi ULP: Perangkat organisasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan (KemenPAN) Pejabat Pengadaan: Ditetapkan 1 orang
15
PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN
16
Tugas Pokok dan Persyaratan
PPHP Tugas Pokok
a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak; b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa: Jika memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli.
Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi: Pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.
Tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan Menghindari Penyalahgunaan Wewenang
Tertib & Tanggung Jawab
Etika
Mencegah Pemborosan Menghindari Conflict Of Interest
Profesional, Mandiri Dan Jujur
Tidak Saling Mempengaruhi
Menerima dan tanggung jawab
Ketentuan Good Governance
Ketentuan Kode Etik Ahli Pengadaan
17
18
19
Secara Umum Tahapan Prakualifikasi dan Pemilihan dilakukan sebagai berikut: TAHAP PRAKUALFIKASI 1. Pengumuman Prakualifikasi 2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi 3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi 4. Pemasukan dan pembukaan Dokumen Prakualifikasi 5. Evaluasi Prakualifikasi 6. Penetapan dan Pengumuman Hasil Prakualifikasi 7. Sanggah
TAHAP PEMILIHAN 1. Undangan/pengumuman Dokumen Pemilihan 2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan 3. Penjelasan Dokumen Pemilihan 4. Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran 5. Evaluasi Dokumen Penawaran 6. Penetapan dan pengumuman hasil pemilihan 7. Sanggah dan Sanggah Banding
Bila 2 sampul/ 2 tahap
20
PRAKUALIFIKASI - 1 PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI Ketentuan tentang pengumuman prakualifikasi adalah: 1. Waktu penayangan pengumuman: Minimal 7 (tujuh) hari kerja untuk Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, dan Seleksi Umum. Minimal 4 (empat) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, dan Seleksi Sederhana. 2. DILARANG mencantumkan persyaratan yang diskriminatif dalam pengumuman Prakualifikasi, kecuali diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi 3. Dapat diumumkan di website komunitas internasional apabila berdasarkan identifikasi diketahui penyedia dalam negeri terbatas
21
Ketentuan tentang Penjelasan Dokumen Prakualifikasi: Apabila diperlukan, dapat dilakukan penjelasan dokumen kualifikasi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada seluruh peserta.
22
Ketentuan tentang pelaksanaan pemasukan Dokumen Prakualifikasi: 1. Peserta menyampaikan Dokumen Prakualifikasi sebanyak 3 (tiga) rangkap (1 asli dan 2 salinan) dalam sampul tertutup dengan menuliskan nama paket pekerjaan dan identitas peserta sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi. 2. Dokumen Prakualifikasi dapat disampaikan langsung atau melalui jasa pengiriman. Apabila dikirimkan melalui jasa pengiriman, segala resiko menjadi tanggung jawab peserta.
Hal-hal yang harus dilakukan Pokja ULP dalam pelaksanaan pemasukan Dokumen Prakualifikasi: Membuat tanda terima dokumen prakualifikasi dan daftar peserta yang memasukkan dokumen prakualifikasi.
23
EVALUASI PRA/PASCA KUALIFIKASI Evaluasi Dokumen Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, yang terdiri dari: a) Evaluasi persyaratan administrasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur; b) Evaluasi persyaratan teknis kualifikasi dilakukan dengan sistem nilai (untuk jasa konsultansi) dan sistem gugur (untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya); c) Pada pelaksanaan Prakualifikasi, hasil evaluasi persyaratan teknis sebagai dasar untuk menyusun calon daftar pendek.
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI Hal-hal yang dievaluasi dalam Penilaian Kualifikasi
1
Formulir isian kualifikasi ditandatangani yang berhak
2
Memiliki surat izin usaha sesuai peraturan perundangundangan, kecuali bagi konsultan perorangan
3
Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak bangkrut
4
Tidak masuk dalam daftar hitam
5
Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan
24
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
25
6
Memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, kecuali baru berdiri < 3 (tiga) tahun
7
Memiliki kemampuan sesuai dengan sub-bidang pekerjaan untuk usaha non kecil atau sesuai dengan bidang pekerjaan untuk usaha mikro, usaha kecil serta koperasi kecil
8
Dalam hal melakukan kemitraan: Wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/Kemitraan Evaluasi dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI Pada Pekerjaan Konstruksi dan Jasa lainnya, penilaian kualifikasi juga dilakukan terhadap hal-hal berikut ini: a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan b. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukan c. Untuk usaha non-kecil memiliki kemampuan dasar (KD) untuk usaha yang sejenis dan kompleksitas yang setara pada 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan ketentuan: 1. KD = 3 x NPt Pekerjaan Konstruksi KD = 5 x NPt Jasa lainnya 2. KD sekurang-kurang sama dengan nilai total HPS 3. Pengalaman perusahaan dinilai dari sub-bidang pekerjaan, status peserta, dan nilai kontrak pada saat menyelesaikan pekerjaan 4. Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan present value
26
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
d. Khusus Pekerjaan Konstruksi, memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket e. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP) SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan KP untuk usaha kecil = 5 KP untuk usaha non-kecil = 6 KP untuk usaha non-kecil = 1,2 N, bila N>6, N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Bila Kemitraan, KD yang dihitung adalah KD leadfirm dan SKP yang dihitung adalah semua perusahaan yang bermitra.
27
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
28
Pada pengadaan Jasa Konsultansi, penilaian kualifikasi juga dilakukan terhadap hal-hal berikut ini : a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; b. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan; c. Untuk pekerjaan kompleks dapat disyaratkan memiliki sertifikat manajemen mutu (ISO) atau persyaratan lain. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap hal-hal yang dievaluasi dengan: Memeriksa keaslian dokumen Klarifikasi kepada Penerbit Dokumen Bagi penyedia asing dikecualikan persyaratan kualifikasi berikut: Penyedia yang berdiri < 3 (tiga) tahun, tidak wajib memiliki pengalaman Perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) NPWP dan kewajiban perpajakan lainnya
EVALUASI KUALIFIKASI: PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI Ketentuan Penetapan Hasil Prakualifikasi KETENTUAN PENETAPAN HASIL PRAKUALIFIKASI 1. Jumlah minimum peserta yang lulus Prakualifikasi dan jumlah maximum peserta yang masuk dalam daftar pendek adalah: Metode Pemilihan
Minimum
Maximum
Pelelangan Umum
3
-
Pelelangan Terbatas
3
-
Seleksi Umum
5
7
Seleksi Sederhana
3
5
2. Bila yang lulus kurang dari jumlah minimum, maka dilakukan proses ulang dan kemudian proses pemilihan dapat dilanjutkan 3. Bila yang lulus lebih dari jumlah maksimum, maka yang ditetapkan masuk dalam daftar pendek adalah sesuai urutan peringkat penilaian kualifikasi.
29
30
TUJUAN RAPAT PENJELASAN
Terjadinya kesamaan pengertian antara Pokja ULP dan calon penyedia barang/jasa
HAL-HAL YANG HARUS DIJELASKAN DALAM RAPAT 1. Sistem Pengadaan Metode penyampaian penawaran Metode evaluasi dan ketentuan/cara evaluasi Jenis kontrak Dokumen yang harus dilampirkan Acara pembukaan dokumen penawaran 2. Hal-hal yang menggugurkan penawaran 3. Ketentuan dan cara sub-kontrak kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil
31
RAPAT PENJELASAN Hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan rapat: 1. Membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang berisi tanya jawab dan perubahan-perubahan dokumen pemilihan jika ada 2. Membuat perubahan dokumen pemilihan yang dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan 3. Memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan adendum dan mengunggah (upload) di website 4. Pada pelelangan/seleksi internasional, pertanyaan dapat disampaikan sebelum rapat pemberian penjelasan melalui surat elektronik Perubahan rancangan kontrak, ruang lingkup dan HPS harus mendapat persetujuan dari PPK sebelum dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan Ketidakhadiran calon penyedia tidak menggugurkan haknya untuk mengikuti proses selanjutnya
32
PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN Ketentuan dalam pelaksanaan pemasukan dokumen penawaran: 1. Tidak boleh melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan 2. Cara penyampaian: penyampaian langsung atau melalui pos/jasa pengiriman (Dokumen Penawaran dimasukan kedalam sampul luar) 3. Penyedia memasukan dokumen penawaran sebanyak 2 (dua) rangkap (1 asli dan 1 rekaman) 4. Penyedia barang/jasa yang telah memasukkan dokumen penawaran dapat melakukan penarikan, penggantian, pengubahan atau penambahan sepanjang waktu pemasukan dokumen masih belum berakhir dan ditutup oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan
5. Tidak boleh mengubah tempat dan batas akhir pemasukan penawaran, kecuali dalam keadaan kahar. Perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan dan disampaikan ke seluruh peserta
PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN Pemasukan Dokumen Penawaran
Hal-hal yang dilakukan dalam pelaksanaan pemasukan dokumen penawaran: 1. Mencatat waktu dan tanggal penerimaan dokumen, jika ada yang terlambat segera diberitahukan kepada yang bersangkutan 2. Membuat daftar peserta yang memasukan penawaran
3. Membuat tanda terima dokumen penawaran 4. Menolak semua kegiatan pemasukan dokumen setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran
33
PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN Pembukaan Dokumen Penawaran Ketentuan dalam pelaksanaan pembukaan dokumen penawaran 1. Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama dengan hari terakhir penyampaian dokumen penawaran 2. Meminta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari peserta yang hadir. Bila tidak ada saksi dari peserta, pembukaan ditunda sekurangkurangnya 2 (dua) jam 3. Apabila setelah ditunda hanya ada satu atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP 4. Salah satu anggota Pokja ULP dan saksi memaraf dokumen penawaran asli yang bukan miliknya 5. ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran
Pada pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode penyampaian dokumen dengan dua sampul, pembukaan dokumen penawaran hanya dilakukan terhadap sampul I
34
PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN Pembukaan Dokumen Penawaran Hal-hal yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran: 1. Jumlah dokumen penawaran yang masuk, yang lengkap dan tidak lengkap 2. Kelainan-kelainan yang dijumpai 3. Keterangan lain yang dianggap perlu 4. Tanggal Berita Acara 5. Ditandatangani oleh Pokja ULP dan 2 (dua) orang wakil peserta atau 2 (dua) saksi yang ditunjuk ULP 6. Dilampirkan dokumen penawaran
35
PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN Pembukaan Dokumen Penawaran Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan di hadapan peserta mengenai ada dan tidaknya Dokumen Penawaran yang meliputi:
DOKUMEN PENAWARAN Data Administrasi • Surat penawaran • Harga penawaran*) • Masa berlaku penawaran • Jaminan penawaran asli*) • Surat kuasa (bila perlu) • Surat perjanjian kemitraan (bila perlu)
Data Teknis **) • Metode/metodologi • Jadwal pelaksanaan • Sertifikat garansi • Sumber daya/personil • Spesifikasi teknis • Volume pekerjaan • Formulir rekapitulasi TKDN • Pengalaman perusahaan
Data Harga Penawaran • Surat penawaran biaya (sama dengan surat penawaran) • Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga)
Dokumen Lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan
Sampul I *) Untuk Satu Sampul **) Sesuai jenis pekerjaan
Sampul II
Satu Sampul
36
37
Ketentuan Umum Pelaksanaan Evaluasi Penawaran: 1. Dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria
persyaratan dan isi dokumen penawaran 2. Penawaran harus memenuhi syarat dalam dokumen pemilihan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat 3. Dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan ketidakhadiran dalam
aanwidjing dan/atau pembukaan penawaran dan/atau kesalahan yang tidak substansial (misal warna sampul, dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan) 4. Jika ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau
terjadi kolusi antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK, maka: Peserta yang terlibat dimasukan dalam daftar hitam Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat diganti dan dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana
Proses dilanjutkan dengan menetapkan peserta lain yang tidak terlibat (jika ada) Jika angka 3 (tidak) tidak ada, pelelangan dinyatakan gagal
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
38
Evaluasi Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya Evaluasi Administrasi
Evaluasi Teknis
Evaluasi Biaya
Mengecek
Menilai
Menilai
1. Surat penawaran • Ditandatangani dan bertanggal • Jangka waktu surat penawaran
• Kesesuaian Spesifikasi teknis • Bagian pekerjaan yang di sub-kontrakan • Jangka waktu pelaksanaan • Syarat teknis lainnya
1. Hal-hal pokok Total harga penawaran terhadap HPS Harga satuan penawaran timpang (> 110% dari HPS) Harga satuannya 0 (nol) Perbedaan penulisan nilai dalam angka dan huruf
2. Surat Jaminan Penawaran • Perusahaan penerbit Jaminan • Jangka waktu • Nama peserta jaminan • Besar nilai Jaminan • Nama ULP • Nama Paket yang dijamin • Konfirmasi dan Klarifikasi Jika lulus =>1 (satu) peserta lanjutkan ke evaluasi teknis
ULP dapat melakukan klarifikasi Dapat menggunakan sistem nilai ambang batas Jika lulus =>1 (satu) peserta lanjutkan ke evaluasi harga
2. Evaluasi kewajaran harga Klarifikasi TKDN yang berbeda dengan perkiraan ULP Klarifikasi penawaran < 80 % dari HPS 3. Menghitung preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis lainnya dalam pengadaan barang meliputi:
1. Jadwal penyerahan 2. Kelengkapan identitas barang (jenis, tipe dan merek) (bila perlu)
3. Jaminan purna jual (bila perlu) 4. Tenaga teknis (bila perlu)
39
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
40
Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis lainnya dalam pekerjaan konstruksi meliputi: 1. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan 2. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan 3. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
4. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
41
Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis lainnya dalam pengadaan jasa lainnya meliputi: 1. Jadwal penyerahan 2. Kelengkapan identitas barang (jenis, tipe dan merek) (bila perlu) 3. Jaminan purna jual (bila perlu) 4. Tenaga teknis (bila perlu)
5. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan 6. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dokumen pemilihan
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
42
Sistem Gugur SISTEM GUGUR – SATU SAMPUL
Evaluasi Administrasi Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik
Koreksi Aritmatik
1 2
Evaluasi Teknis
SISTEM GUGUR 3
Evaluasi Biaya
Penyedia yang tidak lulus pada salah satu tahap dinyatakan gugur
Untuk syarat kelulusan dapat ditetapkan nilai ambang batas (passing grade)
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN Penetapan Hasil Pemilihan Ketentuan pelaksanaan penetapan hasil pemilihan 1. Pokja ULP menetapkan pemenang hasil pemilihan untuk: Pengadaan Barang dengan nilai pekerjaan s.d Rp. 100 milyar Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pekerjaan s.d Rp. 100 milyar Jasa lainnya dengan nilai pekerjaan s.d Rp. 100 milyar Jasa konsultansi dengan nilai pekerjaan s.d Rp. 10 milyar
2. Untuk nilai pekerjaan melebihi ketentuan diatas, penetapan pemenang hasil pemilihan dilakukan oleh Pengguna Anggaran setelah mendapat usulan dari ULP 3. Penetapan pemenang dilakukan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) 4. Penetapan pemenang dapat dilakukan terhadap lebih dari satu penyedia barang/jasa bila diperlukan
43
44 Hanya peserta yang memasukkan penawaran
SANGGAHAN 1.
2. 3.
Waktu sanggahan paling lambat: Lima hari kerja setelah pengumuman (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas) Tiga hari kerja setelah pengumuman (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan Langsung) Ditujukan kepada ULP Materi sanggahan meliputi: Menyimpang dari Perpres 54/2010 dan dokumen pemilihan; Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/ atau Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya.
Pokja ULP wajib menjawab tertulis atas semua sanggahan paling lambat: Lima hari kerja setelah menerima surat sanggahan (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas) Tiga hari kerja setelah menerima surat sanggahan (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan Langsung)
1
Jika benar ULP menyatakan Pelelangan Gagal
2
Jika salah Peserta Puas PPK membuat SPPBJ Peserta tidak Puas Ajukan Sanggah Banding
SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING
Hanya peserta yang memasukkan penawaran
Sanggahan Banding 1. 2.
3. 4.
Menghentikan Proses Pemilihan Waktu sanggahan banding paling lambat: Lima hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas) Tiga hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan (Pelelangan/SeleksiSederhana & Pemilihan Langsung) Ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dengan tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I Memberikan jaminan sanggahan banding ke ULP sebesar 1% (satu perseratus) dari HPS dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib menjawab tertulis atas semua sanggahan selambatnya: Dapat menugaskan Pejabat Lima belas hari kerja setelah menerima surat sanggahan banding Eselon I/II (K/L/I); Sekda/PA (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas) (Pemda) untuk menjawab Lima hari kerja setelah menerima surat sanggahan banding sanggahan banding (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan Langsung)
1
Jika diterima PA/KPA menyatakan Pelelangan Gagal, dan memerintahkan evaluasi ulang atau pelelangan ulang Jaminan Sanggah dikembalikan
45
2
Jika ditolak PPK membuat SPPBJ Jaminan sanggah disetor ke Kas Negara/Daerah
46 PELELANGAN GAGAL Calon peserta kurang dari 3 (tiga), kecuali Pelelangan Terbatas Penawaran kurang dari 3 (tiga), kecuali Pelelangan Terbatas
Tindak Lanjut
Sanggahan terbukti benar Tidak ada penawaran yang lulus
Dinyatakan oleh ULP
•Perubahan HPS, Spesifikasi Teknis, dan Lingkup Pekerjaan
Ada bukti persaingan tidak sehat Harga Penawaran terkoreksi > HPS/Pagu (setelah nego)
Seluruh calon pemenang mengundurkan diri PA/KPA menyatakan pelelangan tidak sesuai prosedur, sehingga PPK menolak SPPB/J
•Penyampaia n ulang Dokumen Penawaran
Dugaan KKN ULP dan atau PPK benar Sanggahan kesalahan prosedur diterima Sanggahan kesalahan prosedur diterima
Dinyatakan oleh PA/KPA
Dokumen pengadaan tidak sesuai Perpres 54/2010
Seluruh calon pemenang mengundurkan diri
Pengaduan masyarakat terjadinya KKN PA/KPA benar
•Pelelangan Ulang •Penghentian Proses Pelelangan
Pelaksanaan menyimpang dari dokumen pengadaan
Sanggahan Banding benar
•Evaluasi Ulang
Menteri/ Kepala Lembaga/ Pimpinan Institusi/ Kepala Daerah
•Penunjukan Langsung
47
PENGADAAN LANGSUNG
Pejabat Pengadaan mencari informasi barang dan harga
Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas, minimal dari 2(dua) sumber Informasi
Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis serta mendapatkan harga yang wajar
PPK menyusun HPS
Pejabat Pengadaan mendapatkan bukti transaksi
Pejabat Pengadaan melakukan transaksi
48
PENYUSUNAN KONTRAK Penetapan pemenang disusun sesuai urutan hasil pemilihan, dengan data: Surat perjanjian
Syarat umum kontrak Syarat khusus kontrak Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak:
Surat penunjukan Surat penawaran Spesifikasi umum Spesifikasi khusus Gambar-gambar Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan) Dokumen lainnya
49
PENYUSUNAN DAN PERSIAPAN KONTRAK
Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ): 1.
Paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak pengumuman pemenang apabila tidak ada sanggahan
2.
Paling lambat 6 (enam) hari kerja untuk pelelangan umum dan empat hari kerja untuk pelelangan sederhana dan pemilihan langsung setelah sanggahan dijawab dan tidak ada sanggahan banding
3.
Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah sanggahan banding dijawab
4.
Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk jasa konsultansi
50
Perubahan Kontrak Perubahan kontrak dapat dilakukan pada: 1. Pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan 2. Bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan pada kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan Ketentuan perubahan kontrak: 1. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal 2. Tersedia anggaran apabila ada penambahan nilai kontrak
51
PELAKSANAAN KONTRAK
Uang Muka Ketentuan pemberian uang muka: 1. Uang muka diberikan: Maksimal 20% untuk usaha non-kecil Maksimal 30% untuk usaha kecil 2. Pekerjaan jasa konsultansi maksimal uang muka 20% 3. Uang muka kontrak tahun jamak: Maksimal 20% nilai kontrak tahun pertama Maksimal 15% nilai total kontrak 4. Uang muka harus segera dipergunakan sesuai rencana penggunaan uang muka yang telah disetujui PPK
52
PELAKSANAAN KONTRAK Pembayaran Prestasi Pekerjaan 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dengan cara: Bulanan Termin Sekaligus setelah pekerjaan selesai
2. PPK menahan sebagian pembayaran sebagai retensi untuk pekerjaan yang memerlukan masa pemeliharaan
Penyesuaian harga 1. Hanya berlaku untuk kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kontrak harga satuan 2. Tata cara perhitungannya tercantum dalam dokumen pemilihan 3. Tidak diberlakukan untuk harga satuan timpang
53
PELAKSANAAN KONTRAK
Pemutusan Kontrak Pemutusan kontrak secara sepihak dilakukan apabila: 1.
Keterlambatan pekerjaan yang hasilnya tidak dapat ditunda;
2.
Penyedia diyakini tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 50 hari setelah berakhirnya waktu pelaksanaan;
3.
Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 50 hari setelah berakhirnya waktu pelaksanaan;
4.
Cidera janji dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu yang ditetapkan;
5.
Penyedia melakukan KKN, kecurangan, pemalsuan, kesalahan prosedur, pelanggaran persaingan sehat dan telah dinyatakan oleh instansi berwenang.
