PENETAPAN TIPOLOGI WILAYAH SEBAGAI KRITERIA ALTERNATIF PEMEKARAN KECAMATAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN MESUJI)

PENETAPAN TIPOLOGI WILAYAH SEBAGAI KRITERIA ALTERNATIF PEMEKARAN KECAMATAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN MESUJI)

Maulana Mukhlis Yana Ekana PS Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

ABSTRACT This researc aims to give recomendation about added criterion or alternative in term of the Local Government plan to found new district in regency of Mesuji. This regency of Mesuji was part of regency of Tulang Bawang before It was separated from regency of Tulang Bawang based on Law Number 49 Year 2008. The plan is supposed as part of the Local Government efford to arrange the new area after founding this regency in 2008. Based on Government Regulation Number 19 Year 2008 about district area, criterion required to found a new district is only based on administrative requirement, physical, and technical. This research shows that only two amongs seven districts which are feasible to be developed as several new district areas. On other hand, this research shows that quality and quantity of government officers as well as local potention of seven districts is very weak. Key word: regency, district, government

LATAR BELAKANG

(2006) dan Pratikno (2007) mengungkapkan beberapa alasan utama adanya usul pemekaran yaitu :1). Kebutuhan untuk pemerataan ekonomi daerah. Menurut data IRDA, kebutuhan untuk pemerataan ekonomi menjadi alasan paling populer digunakan untuk memekarkan sebuah daerah; 2). Kondisi geografis yang terlalu luas. Banyak kasus di Indonesia, proses delivery pelayanan publik tidak pernahterlaksana dengan optimal karena infrastruktur yang tidak memadai. Akibatnya luas wilayah yang sangat luas membuat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik tidak efektif; 3). Perbedaan Basis Identitas. Alasan perbedaan identitas (etnis, asal muasal keturunan) juga muncul menjadi salah satu alasan pemekaran. Tuntutan pemekaran muncul karena biasanya masyarakat yang berdomisili di daerah pemekaran merasa sebagai komunitas budaya tersendiri yang berbeda dengan komunitas budaya daerah induk; 4). Kegagalan pengelolaan konflik komunal. Kekacauan politik yang tidak bisa

Undang Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah direvisi melalui UU No.32 Tahun 2004 membawa berbagai perubahan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengubah secara mendasar praktek-praktek pemerintahan, baik secara struktural, fungsional, maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial dalam perubahan undang-undang tersebut yaitu menyangkut tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. Perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah bentuk organisasi, pembiayaan, pengisian personil, pemenuhan kebutuhan logistik serta akuntabilitas penyelenggaraan kecamatan. Pada aspek masyarakat, otonomi daerah juga menyebebkan begitu besarnya hasrat untuk melakukan pemekaran termasuk pemekaran kecamatan. Putra

342

343 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.2, Juli –Desember 2011 diselesaikan seringkali menimbulkan tuntutan adanya pemisahan daerah; 5). Adanya insentif fiskal yang dijamin oleh Undang-Undang bagi daerah-daerah baru hasil pemekaran melalui Dana Alokasi Umum (DAU), bagi hasil Sumberdaya Alam, dan Pendapatan Asli Daerah. Di Provinsi Lampung, dengan keragaman luas dan topografi wilayah menggambarkan bahwa pembangunan pada unit organisasi kecamatan belum merata terutama pada bagian wilayah tertentu yang memiliki orbitasi realtif jauh dari kantor kecamatan. Pelayanan pemerintahan belum menyentuh masyarakat sampai ke pelosok wilayah kerja pemerintahan kecamatan, serta masih banyaknya potensi yang belum tersentuh atau dikelola secara optimal sehingga terjadi kesenjangan pelayanan masyarakat dan pembangunan pada bagian-bagian tertentu dalam wilayah kerja pemerintahan kecamatan.Untuk menjawab persoalan itu, alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil adalah melakukan penguatan pada kecamatan dan pembentukan kecamatan baru pada wilayah kerja pemerintahan kecamatan dengan melihat potensi pada kecamatan yang ada. Melalui pembentukan kecamatan, dapat dipastikan rentang kendali pemerintah akan menjadi lebih kecil dan institusi pelayanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Terjadinya pembentukan kecamatan baru diharapkan juga akan berdampak terhadap peningkatan dan pemerataan pembangunan dan pelayanan umum. Namun ironisnya, beberapa penelitian dan Data Kemendagri (2009) juga menyebutkan bahwa tidak banyak daerah (kabupaten/kota) hasil pemekaran yang berhasil, dan sebaliknya banyak daerah hasil pemekaran maupun daerah induk justru mengalami kemunduran. Meskipun belum ada penelitian yang menjustifikasi bahwa kesimpulan di atas berlaku juga untuk pemekaran kecamatan, namun dalam upaya mengurangi hasrat pemekaran daerah, maka kewenangan kecamatan perlu diperluas tidak hanya bersifat administratif-koordinatif semata, namun hendaknya juga mengandung

ADMINISTRATIO

substansi pemerintahan, antara lain berupa kewenangan penetapan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan pelayanan/perijinan, serta kewenangan merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan baik oleh unit kerja/instansi vertikal pemerintah maupun oleh swasta di wilayah kecamatan yang dipimpin. Penataan dan penguatan kelembagaan serta kewenangan kecamatan tersebut akan sangat lebih strategis jika dibanding dengan pembentukan kecamatan baru yang seringkali juga lebih didasarkan pada pertimbangan politis untuk bahan pembentukan kabupaten atau kota baru. Padahal, pembentukan kecamatan baru seharusnya dilakukan dengan alasan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan ketentraman dan ketertiban, serta mempercepat pengembangan potensi wilayah. Intinya untuk lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, disamping itu kebijakan pembentukan terhadap kecamatan tersebut didasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan potensi yang dimiliki. Pada pasal 4 PP nomor 19 Tahun 2008 dikemukakan mengenai syarat administatif pembentukan kecamatan meliputi: a. Batas usia penyelenggaraan pemerintah minimal 5 (lima) tahun; b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun; c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru atau kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan; d. Keputusan Kepala Daerah atau nama lain untuk Desa dan Keputusam Lurah atau nama lain untuk kelurahan diseluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah

ISSN : 2087-0825

Maulana & Yana Ekana; Penetapan Tipologi Wilayah Sebagai Kriteria Alternatif Pemekaran Kecamatan

kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan; e. Rekomendasi Gubernur. Selanjutnya pada Pasal 5 PP Nomor 19 Tahun 2008 dikemukakan mengenai syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasicalon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan yang tersedia. Makna cakupan wilayah diatur secara lebih rinci dalam Pasal 6 PP Nomor 19 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut: a. Cakupan wilayah untuk daerah kabuupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/ kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan. b. Lokasi calon ibukota memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesbilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosisal budaya. c. Sarana dan Prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan yang dimaksuud dengan persyaratan teknis, diatur secara rinci pada Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2008, yang meliputi: Jumlah penduduk, Luas wilayah, Rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, Aktivitas perekonomian, Ketersediaan sarana dan prasarana. Persyaratan teknis sebagaimana dikemukakan di atas dinilai berdasrkan hasil kajian yang dilakukakan pemerintah kebupaten/kota sesuai dengan indikator yang tertera pada Lampiran PP Nomor 19 Tahun 2008. Kondisi ini juga menjadi titik perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Mesuji sebagai daerah otonom baru. Hasil pra survey dengan Kabag Tata Pemerintahan Setkab Mesuji menunjukkan bahwa keinginan untuk memekarkan kecamatan tidak bisa hanya didasarkan atas keinginan jangka pendek atau sekedar memekarkan kecamatan yang bias jadi beresiko kegagalan atau tidak tercapainya tujuan. Tetapi lebih dari itu, pemekaran di

ADMINISTRATIO

344

Kabupaten Mesuji harus dihitung bukan hanya sekedar menggunakan aspek peraturan perundangan (aspek administratif, fisik kewilayahan dan teknis), namun perlu memikirkan syarat alternatif atau tambahan. Pendekatan penetapan tipologi kecamatan dianggap memiliki relevansi untuk menjawab kebutuhan kriteria alternatif ini. Oleh karena itum rumusan masalah dalam tulisan ini adalah : Bagaimana Tipologi Kecamatan di Kabupaten Mesuji? Secara teori, penetapan tipologi kecamatan dapat dipergunakan untuk penetaan kelembagaan kecamatan (bukan syarat pemekaran kecamatan). Mungkin merupakan salah satu kelemahan bahwa penempatan seorang camat selama ini tidak berdasarkan pada tipologi kecamatan (karena memang tipologi kecamatan selama ini belum pernah diukur), sehingga perpindahan seorang camat dari kecamatan yang satu ke kecamatan yang lain tidak jelas. Kondisi yang umum terjadi perpindahan wilayah kerja camat dari ”daer ahker i ng”ke“daer ahbas ah”dar i“ daer ahmaj u”kedaer aht er bel akang”bagi seorang camat yang dianggap kurang/tidak ber has i lat au“ber mas al ah”, atau politisasi birokrasi oleh bupati.walikota dalam penempatan camat selama ini juga sangat terlihat. Oleh karena itu, selain sebagai basis penataan kelembagaan kecamatan dan penetapan kecamatan percontohan, untuk Kabupaten Mesuji ini, hasil penetapan tipologi kecamatan jika memungkinkan perlu dijadikan kriteria tambahan (alternatif) dalam pemekaran kecamatan yang akan direncanakan. METODOLOGI Agar diperoleh gambaran yang realistis, logis dan rasional sehingga dapat diukur kinerjanya secara obyektif, diperlukan langkah dengan membuat tipologi. Sekurang-kurangnya ada 7 (tujuh) variabel yang digunakan untuk menentukan tipologi kecamatan sesuai dengan kondisi Kabupaten Mesuji yakni : Pola/besaran pendelegasian kewenangan, Luas wilayah, Jumlah penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa, Karakteristik wilayah, Sarana trasnportasi dan komunikasi, dan

ISSN : 2087-0825

345 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.2, Juli –Desember 2011 Kawasan potensi yang dapat dikembangkan. Secara sederhana pembuatan tipologi kecamatan dapat dirumuskan sebagai berikut: TK = f (KW, LW, JP, JK/D, KW, STK, & KP) Matriks pembuatan tipologi kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Bobot kewenangan diberi skor besar apabila kewenangan yang didelegasikan kepada camat dari bupati/walikota sifatnya beragam (tidak seragam); 2. Bobot karakteristik wilayah dilihat dari bentuk geografi dan topolginya. Apabila sangat bervariasi terdiri dari daratan dan kepulauan serta bergunung-gunung, berarti bobotnya semakin tinggi; 3. Bobot luas wilayah juga ditentukan menurut karakteristik setempat. Untuk daerah perkotaan, bobot luas wilayah mungkin kecil, sedangkan untuk kabupaten maka bobot luas wilayah ini menjadi besar; 4. Bobot jumlah penduduk diberi bobot rendah atau tinggi tergantung pada keadaan masing-masing kabupaten/kota, apabila jumlahnya banyak seperti di daerah perkotaan berarti bobotnya besar; 5. Bobot jumlah desa atau kelurahan ditentukan sendiri oleh masing-masing kabupaten/kota. Apabila variasi antar kecamatan relatif kecil, bobotnya juga kecil, begitu sebaliknya; 6. Bobot sarana transportasi dan komunikasi juga dditentukan menurut karakteristik kabupaten/kota bersangkutan. Bagi daerah dengan kualitas transportasi terbatas, maka bobot untuk variabel ini lebih besar dibanding variabel lain. 7. Bobot kawasan potensial yang ada di kabupaten ditentukan sendiri sesuai karakteristiknya, semakin luas kawasan potensial dalam suatu kecamatan berarti bobotnya semakin tinggi.

ADMINISTRATIO

Untuk variabel kawasan potensial dapat dikembangkan dengan menambahkan varibel lain sebagai pendukung seperti potensial pajak (PBB) (sektor perkotaan dan pedesaan), besaran IPM (kesehatan, pendidikan, dan daya beli), capaian PDRB (produk domestik regional bruto kecamatan) maupun variasi mata pencaharian penduduk (primer, skunder, dan tersier). Menurut sifatnya, unsur-unsur tolak ukur (variabel) studi dalam penetapan tipologi kecamatan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu unsur yang bersifat statis dan unsur yang bersifat dinamis. Unsur yang bersifat statis yaitu unsur yang relatif tetap seperti luas wilayah, banyaknya jumlah desa bawahan, dan karakteristik wilayah. Untuk luas wilayah dan jumlah desa bawahan suatu kecamatan pada umumnya tidak berubah kecuali ada pemekaran, pemecahan atau penggabungan kecamatan atau juga terjadi penataan kembali batas-batas wilayah administratif, dan hal ini jarang terjadi sehingga sulit untuk diprediksikan. Di sisi lain, ada pula unsur yang bersifat dinamis yaitu unsur yang mengalami perubahan baik bersifat teratur maupun tidak teratur tetapi kemungkinan untuk berubahnya cukup besar. Unsur tersebut antara lain jumlah penduduk, sarana komunikasidan penerangan umum, dan sarana transportasi. Sedangkan unsur lain sebagai pendukung seperti PDRB, pajak, mata pencaharian penduduk dam IPM sangat jelas selalu mengalami perubahan tergantung variabel lain yang mempengaruhinya. Contoh nyata adalah besarnya pajak bumi dan bangunan yang terhimpun tergantung dari luas wilayah yang terbangun, dimana semakin banyak wilayah terbangun maka pajak yang diperoleh akan semakin besar. Jika dilihat secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tipologi suatu kecamatan bersifat dinamis dalam arti dapat berubah naik ataupun turun berdasarkan perubahan angka kredit dari masing-masing unsurnya. Semakin besar variabel tipologi yang mempunyai bobot terbesar maka kecenderungan perubahannya bersifat positif atau naik ke atas. Konsekuensi logisnya adalah perlunya

ISSN : 2087-0825


peninjauan secara berkala terhadap tipologi kecamatan sehubungan dengan berubahnya angka kredit dari masingmasing unsurnya. Kecamatan yang jumlah penduduknya bertambah setiap tahun akan mengalami kenaikan tipologi sampai mencapai yang tertinggi. Sebaliknya kecamatan baru hasil pemekaran kecamatan di wilayahnya akan mengalami penurunan tipologi. Naik turunnya tipologi kecamatan perlu memperoleh perhatian karena hal tersebut berkaitan erat dengan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan itu sendiri. Berdasarkan perhitungan bobot tersebut dapat dibuat tipologi kecamatan A, B, dan C. Tipologi ini berguna untuk menentukan susunan organisasi sebuah kecamatan, jumlah personil, logistik, dan besaran dana. Secara logis dapat dikatakan bahwa kecamatan dengan Tipe A memiliki bobot pekerjaan yang lebih berat sehingga wajar kalau memperoleh dukungan struktur organisasi, personil, logistik serta anggaran yang lebih besar dibandingkan tipe B maupun tipe C. Metode penilaian yang digunakan adalah sistem skoring dengan menggunakan metode ekstraksi yaitu metode rata-rata yang mempertimbangkan distribusi data, dimana setiap variabel atau indikator terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu skor 1 (satu) untuk skor terkecil, skor 2 (dua) untuk skor sedang, dan skor 3 (tiga) untuk skor terbesar. Dalam pembobotan, asumsi yang digunakan adalah setiap variabel mempunyai bobot yang berbeda-beda dengan beban kerja yang dirasakan/dipikul oleh camat berserta perangkat kecamatan. Berdasarkan karakteristik yang ada di Kabupaten Mesuji, maka pembobotan terhadap variabel berdasarkan tingkat

346

urgensi serta pengaruhnya terhadap kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan metode perhitungan sebagai berikut: 100% = (x + 8) + (x + 7) + (x + 6) + (x + 5) + (x + 4) + (x + 3) + (x + 2) + (x + 1) + 1 Maka didapat nilai x adalah = 7,11 Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini, maka jenis data yang dikumpulkan dalam kegiatan survey adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitaif menyangkut jumlah besaran yang menggambarkan informasi tentang topologi kecamatan. Data tersebur akan menggambarkan tingkat efektivitas pola pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat dan implikasinya dalam penyusunan organisasi dan anggaran kecamatan, serta penilaian kinerja dalam penyusunan organisasi dan anggaran kecamatan, serta penilaian kinerja organisasi kecamatan. Sedangkan data kualitatif dari responden. Sumber utama dari data tersebut adalah hasil need assessment dari pihak kecamatan baik dari kunjungan maupun dari diskusi kelompok terbatas yang telah dilakukan. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam analisis tipologi kecamatan ini menggunakan dua analisis yaitu : (a) Analisis deskriptif, dan (b) Analisis berdasarkan tingkat bobot yang berbeda-beda sesuai dengan peranannya dalam penyusunan struktur organisasi, personil, anggaran dan logistik kecamatan, serta penilaian kinerja organisasi kecamatan.

Tabel 1. Penggolongan Variabel dan Indikator No. Variabel Variabel Utama 1. Kewenangan 2. Luas Wilayah 3.

Jumlah Penduduk

ADMINISTRATIO

Indikator Seragam atau berbeda 1. Luas wilayah 2. Persentase penggunaan wilayah 1. Jumlah penduduk 2. Kepadatan penduduk

ISSN : 2087-0825

347 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.2, Juli –Desember 2011 No.

Variabel

4.

Jumlah Desa

5. 6.

Karakteristik Wilayah Sarana Komunikasi dan Penerangan Umum

7.

Sarana Transportasi

Indikator 3. Jumlah KK, Lingkungan/Dusun, RW dan RT 1. Rata-rata jarak tempuh 2. Rata-rata waktu tempuh 3. Jumlah desa Pegunungan, berbukit/berombak atau dataran 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah rumah tangga pelanggan telepon Sarana penerangan rumah Ketersediaan kantor pos dan sejenisnya Ketersediaan sarana hiburan dan informasi seperti TV/Radio Panjang jalan per kecamatan Kondisi jalan baik/rusak Rumah tangga pemilik kendaraan roda 2 Rumah tangga pemilik kendaraan roda 4 Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan

Variabel Lain/Pendukung 8 PDRB 9 Potensi Pajak 10 Variasi Mata Pencaharian 11 Indeks Pembangunan Manusia

Produk Domestik Regional Bruto Peroleh Pajak Bumi dan Bangunan Heterogen, Semi Heterogen, dan Homogen Indeks Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli

Berdasarkan tabel berikut penentuan perhitungan skor terhadap tipologi Kabupaten Mesuji akan terdiri atas 11 (sebelas) variabel atau indikator, dimana perhitungan skor dan bobot secara keseluruhan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) tipe yaitu: 1. Tipe A, adalah kecamatan dengan nilai di atas nilai rata-rata tinggi atau interval skor 233≤TS<300 2. Tipe B, adalah kecamatan dengan niali di atas nilai rata-rata sedang atau interval skor 166 ≤TS<233 3. Tipe C, adalah kecamatan dengan niali di atas nilai rata-rata rendah atau interval skor 100 ≤TS<166 Adapun penentuan interval skor/range score diperoleh dengan cara: Range = total skor maksimal –Total skor minimal 3 Range = 67

ADMINISTRATIO

Suatu kecamatan dikatakan mempunyai tipologi A apabila total skor yang diperoleh merupakan akumulasi jumlah indikator pada setiap variabel atau kelompok kriteria dikali bobot dan sub bobot masing-masing variabel dan indikator minimal berjumlah 233, dan suatu kecamatan dikatakan mempunyai tipologi B bila total skor yang diperoleh merupakan akumulasi jumlah indikator pada setiap variabel/kelompok kriteria dikali bobot dan sub bobot masing-masing variabel dan indikator minimal berjumlah 166 dan maksimal 233. Sedangkan suatu kecamatan dikatakan mempunyai tipologi C bila total skor yang diperoleh merupakan akumulasi jumlah indikator pada setiap variabel/kelompok atau kriteria dikali bobot dan sub bobot masing-masing variabel dan indikator minimal berjumlah 100 dan maksimal berjumlah 166. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

ISSN : 2087-0825


348

Tabel 2. Bobot Variabel dan Indikator

No

Variabel

1 2 3 4 5

Luas Wilayah Jumlah Penduduk Jumlah Desa Karakteristik Wilayah Sarana Komunikasi dan Penum 6 Sarana Transportasi 7 Potensi Pajak 8 Variasi Mata Pencaharian 9 Indeks Pembangunan Manusia Jumlah

Juml. Indikat or

Bobot

Tot. skor min

Tot. skor sedang

Tot. skor maks

2 3 3 1 3

15,11 14,11 13,11 12,11 11,11

15 14 13 12

30 28 26 24

45 42 39 36

11

22

33

5 1 1 1

10,11 9,11 8,11 7,11

10 9 8

20 18 16

30 27 24

7

14

21

20

100

100

200

300

Adapun rincian besaran sub bobot masing-masing indikator penelitian dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.Penggolongan Variabel dan Indikator Berdasarkan Bobot No. 1 2

3.

Variabel Luas Wilayah Jumlah penduduk

Jumlah Desa

Indikator

Bobot

1. Luas wilayah 2. Persentase penggunaan wilayah

15,11

1. Jumlah Penduduk 2. Kepadatan penduduk 3. Jumlah KK, Lingkungan/Dusun, RW dan RT

14,11

1. Rata-rata jarak tempuh 2. Rata-rata waktu tempuh 3. Jumlah desa

13,11

Sub Bobot 11,33 3,78 7,06 4,23 2,82 5,25 3,93 3,93

4.

Karakteristik Wilayah

5.

Sarana Komunikasi dan Penum

6.

Sarana Transportasi

ADMINISTRATIO

1. Pegunungan, berbukit/berombak atau dataran 1. Jumlah rumah tangga pelanggan telepon 2. Sarana penerangan rumah 3. Ketersediaan kantor pos dan sejenisnya

12,11

12,11

11,11

4,45

1. Panjang jalan per kecamatan

10,11

3,33 3,33

3,03

ISSN : 2087-0825

349 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.2, Juli –Desember 2011

No.

7 8 9

Variabel

Indikator 2. Kondisi jalan baik/rusak) 3. Rumah tangga pemilik kendaraan roda 2 4. Rumah tangga pemilik kendaraan roda 4 5. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan Peroleh Pajak Bumi dan Bangunan Heterogen, Semi Heterogen, dan Homogen Indeks Kesehatan. Pendidikan dan Daya Beli

Potensi Pajak Variasi Mata Pencaharian Indeks Pembangunan Manusia

Sub Bobot 2,53 2,02

Bobot

1,52 1,01 9,11 8,11

9,11 8,11

7,11

7,11

Berdasarkan standar penilaian sebagaimana tabel di atas, maka penggolongan tipe kecamatan di Kabupaten Mesuji akan dirangkum sebagai berikut: Tabel 4. Penggolongan Tipologi Kecamatan No

Interval Skor Total

Kategori Penilaian

Tipologi Kecamatan

1

233 - 300

Optimal

Tipe A

2

167 - 232

Sedang

Tipe B

3

100 - 166

Minimal

Tipe C

HASIL DAN PEMBAHASAN Kabupaten Mesuji yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 merupakan pemekaran dan Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas 7 (tujuh) Kecamatan yaitu: Kecamatan Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kecamatan Way Serdang, Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Panca Jaya, dan Kecamatan Tanjung Raya. Secara geografis wilayah Kabupaten Mesuji terletak pada 3o45’ – 4o40’ ar ah Ut ar a-Selatan dan 106o15’–107o00’ar ahTi mur -Barat. Kabupaten Mesuji mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan

ADMINISTRATIO

Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rawa Jitu Selatan dan Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang, serta Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2006, dibentuk Kabupaten Mesuji dengan ibu kota Pemerintahan di Sidomulyo (Wiraga Mulya). Pembentukan Kabupaten Mesuji merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas 7 kecamatan dan 73 desa dengan memiliki luas wilayah ± 2.184 Km2 atau 218.400 Ha. Guna mengetahui letak dan batas wilayah administrasi Kabupaten Mesuji dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

ISSN : 2087-0825


350

Tabel 5. Cakupan dan Luas Wilayah Kabupaten Mesuji No

Kecamatan *)

1

Mesuji

2

Tanjung Raya

3

Rawajitu Utara

4

Mesuji Timur

ADMINISTRATIO

Desa/Kelurahan**)

Jumlah RT**)

Luas (Ha)*)

%

9 1. Tirta Laga 2. Wiralaga I 3. Wiralaga II 4. Tanjung Serayan 5. Nipah Kuning 6. Sungai Badak 7. Sidomulyo 8. Sumber Makmur 9. Mulyasari 13 1. Muara Tenang 2. Brabasan 3. Gedung Ram 4. Mekarsari 5. Sinar Laga 6. Wira Jaya 7. Bangun Jaya 8. Bujung Buring 9. Harapan Mukti 10. Tri Karya Mulia 11. Tanjung Sari 12. Kagungan Dalam 13. Sri Tanjung 11 1. Sidang Gunung Tiga 2. Sidang Bandar Anom 3. Sidang Kurnia Agung 4. Sidang Iso Mukti 5. Sidang Sido Rahayu 6. Sidang Way Puji 7. Panggung Jaya 8. Tlogo Rejo 9. Panggung Rejo 10. Sungai Buaya 11. Sungai Sidang 13 1. Pangkal Mas Mulya 2. Pangkal Mas Jaya 3.Tanjung Mas Makmur 4. Muara Mas 5. Tanjung Mas Mulya 6. Tanjung Mas Jaya 7. Wonosari 8. Dwi Karya Mustika 9. Eka Mulya 10. Marga Jadi

148 19 14 12 20 7 13 30 18 15 273 25 32 26 19 14 16 24 29 27 25 20 6 20 186 17 21

25.475,00 956,52 3.248,11 8.926,25 1.264,36 1.786,78 4.254,24 2.127,12 1.859,95 1.051,65 18.150,00 1.115,97 1.082,53 1.052,44 1.162,56 994,17 733,76 833,95 2.360,47 1.095,38 1.073,76 1.231,79 2.296,65 2.456,57 22.541,00 3.717,08 1.042,89

17,42 0,65 2,22 6,10 0,86 1,22 2,91 1,45 1,27 0,72 18,08 1,11 1,08 1,05 1,16 0,99 0,73 0,83 2,35 1,09 1,07 1,23 2,95 2,45 11,95 1,97 0,55

1.097,78

0,58

1.320,63 1.137,57 1.899,16 1.152,67 979,22 1.097,78 1.411,75 7.684,46 88.151,00 1.566,95 2.029,00 2.260,02

0,70 0,60 1,01 0,61 0,52 0,85 0,75 4,07 25,53 0,45 0,59 0,65

2.105,34 2.243,95 1.406,24 2.812,47 2.310,25 2.611,58 5.223,17

0,61 0,65 0,41 0,81 0,67 0,76 1,51

13 20 14 13 18 18 6 25 21 239 14 14 23 16 15 10 17 21 21 26

ISSN : 2087-0825


No

5

Kecamatan *)

Simpang Pematang

6

Way Serdang

7

Panca Jaya

Desa/Kelurahan**)

Jumlah RT**)

Luas (Ha)*)

11. Tanjung Menang 12. Talang Batu/Gunung 13. Sungai Cambai 9

21 33

3.716,48 50.222,77

1,08 14,55

8 202

9.642,77 21.490,00

2,79 8,01

1. Budi Aji 2. Simpang Pematang 3. Harapan Jaya 4. Margo Rahayu 5. Wira Bangun 6. Agung Batin 7. Bangun Mulyo 8. Agung Jaya 9. Rejo Binangun 12 1. Bumi Harapan 2. Buko Poso 3. Hadi Mulyo 4. Gedung Boga/Raja 5. Gedung Sri Mulyo 6. Rejo Mulyo 7. Labuhan Baru 8. Panca Warna 9. Kebun Dalam 10. Kejadian 11. Labuhan Batin 12. Labuhan Makmur 8 1. Mukti Karya 2. Adi Luhur 3. Fajar Baru 4. Adi Mulya 5. Fajar Asri 6. Fajar Indah 7. Adi Karya Mulya 8. Suka Agung

26 28 18 24 29 25 21 20 11 278 19 35 34 22 20 18 28 29 27 22 15 9 141 21 31 30 19 10 19 12 27

2.556,80 2.771,50 1.1411,51 4.297,19 2.797,26 3.290,66 1.585,61 1.563,12 1.216,34 23.859,00 1.154,83 1.877,02 3.017,97 2.320,42 2.209,93 3.966,54 2.732,94 1.695,41 1.711,28 1.795,14 1.377,52

0,95 1,03 0,53 1,60 1,04 1,23 0,59 0,58 0,45 12,25 0,59 0,96 1,55 1,19 1,13 2,04 1,40 0,87 0,88 0,92 0,71

18.734,00 2.139,12 2.1210,25 6.572,12 2.893,15 1.524,83 2.267,89 1.216,64

6,76 0,77 0,77 2,37 1,04 0,55 0,82 0,44

Kabupaten 218.400,0 75 1.495 Mesuji 0 Sumber: Data diolah Tahun 2010 *) UU No.49 Tahun 2008 dan Peta RBI Bakosurtanal Tahun 2010 **) Kecamatan Dalam Angka Berdasarkan tabel berikut penentuan perhitungan skor terhadap tipologi Kabupaten Mesuji yang terdiri atas 11 (sebelas) variabel atau indikator, dimana perhitungan skor dan bobot secara keseluruhan dikelompokkan dalam 3 (tiga) tipe yaitu:

ADMINISTRATIO

%

100,0

1. Tipe A, adalah kecamatan dengan di atas nilai rata-rata tinggi interval skor 233 - 300 2. Tipe B, adalah kecamatan dengan di atas nilai rata-rata sedang interval skor 167 - 232 3. Tipe C, adalah kecamatan dengan di atas nilai rata-rata rendah interval skor 100 - 166

niali atau niali atau niali atau

ISSN : 2087-0825


Adapun penentuan interval skor/range score diperoleh dengan cara: Range = total skor maksimal –total skor minimal 3 (tiga) Range = 67 Suatu kecamatan dikatakan mempunyai tipologi A apabila total skor yang diperoleh merupakan akumulasi jumlah indikator pada setiap variabel atau kelompok kriteria dikali bobot dan sub bobot masing-masing variabel dan indikator minimal berjumlah 233, dan suatu kecamatan dikatakan mempunyai tipologi B bila total skor yang diperoleh

352

merupakan akumulasi jumlah indikator pada setiap variabel/kelompok kriteria dikali bobot dan sub bobot masing-masing variabel dan indikator minimal berjumlah 167 dan maksimal 232. Sedangkan suatu kecamatan dikatakan mempunyai tipologi C bila total skor yang diperoleh merupakan akumulasi jumlah indikator pada setiap variabel/kelompok atau kriteria dikali bobot dan sub bobot masing-masing variabel dan indikator minimal berjumlah 100 dan maksimal berjumlah 166. Berdasarkan hal tersebut, maka skore atau bobot nilai kecamatan pada setiap variabel pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Skore Kecamatan Variabel Luas Wilayah No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kecamatan

Skore Luas Wilayah

Mesuji Tanjung Raya Rawajitu Utara Mesuji Timur Simpang Pematang Way Serdang Panca Jaya

1 1 1 3 1 1 1

Skore Penggunaan Wilayah 1 1 1 3 1 2 1

Sumber : Hasil Penilaian dan Analisis, 2010 Skoring terhadap luas wilayah kecamatan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) penilaian (1-3) dengan menggunakan metode interval, dimana semakin luas wilayah kecamatan maka skor yang diperoleh semakin besar. Sedangkan dalam penggunaan wilayah, semakin tinggi persentase penggunaan lahan untuk pemukiman maka skor semakin besar dan semakin tinggi komposisi penggunaan lahan untuk industri atau kegiatan di luar kegiatan primer maka skor akan semakin kecil. Penilaian terhadap seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji atas kedua variabel tersebut dapat dilihat dalam tabel di atas. Skoring terhadap jumlah penduduk juga dapat dibagi menjadi 3 (tiga)

ADMINISTRATIO

penilaian dengan skor 1 sampai dengan 3 dengan menggunakan metode interval, dimana semakin banyak jumlah penduduk pada sebuah kecamatan maka skor yang diperoleh makin besar; semakin padat penduduk maka skor semakin besar; semakin banyak jumlah KK maka skor semakin besar, dan semakin banyak jumlah dusun atau lingkungan, RW dan RT maka skor juga akan semakin besar. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil jumlah penduduk, semakin jarang kepadatan penduduk serta semakin sedikit jumlah RT atau RW atau dusun, maka skor kecamatan akan semakin kecil. Penilaian terhadap seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji atas dasar variabel jumlah penduduk dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

ISSN : 2087-0825

353 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.2, Juli –Desember 2011 Tabel 7. Skore Kecamatan Variabel Jumlah Penduduk No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kecamatan Mesuji Tanjung Raya Rawajitu Utara Mesuji Timur Simpang Pematang Way Serdang Panca Jaya

Skore Jumlah Penduduk 1 3 2 3 2 3 1

Skore Kepadatan Penduduk 1 1 1 3 1 1 1

Skore Jumlah RT 1 3 1 2 1 3 1

Sumber : Hasil Penilaian dan Analisis, 2010 Dalam penetapan skoring terhadap jumlah desa di Kabupaten Mesuji dibagi menjadi 3 (tiga) penilaian (1-3) dengan metode penilaian interval, dimana semakin banyak jumlah desa pada sebuah kecamatan maka skor yang diperoleh semakin besar dan semakin sedikit jumlah desa maka skor juga akan semakin kecil. Pada sub indikator jarak tempuh, maka semakin jauh jarak tempuh maka skor

akan semakin kecil dan semakin dekat maka skor semakin dekat. Sedangkan pada sub indikator waktu tempuh, maka semakin lama waktu tempuh maka skor akan semakin kecil dan sebaliknya yakni semakin cepat waktu tempuh maka skor sebuah kecamatan akan semakin besar. Penilaian atas variabel ini terhadap 7 (tujuh) kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 8. Skore Kecamatan Variabel Jumlah Desa No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Skore Jarak Tempuh 3 3 1 3 3 2 3

Skore Waktu Tempuh 3 2 3 2 3 1 3

Skore Jumlah Desa 2 3 3 3 2 3 1

Sumber : Hasil Penilaian dan Analisis, 2010 Pada aspek atau variabel karakteristik wilayah, skor kecamatan diukur dan dibedakan dari indikator karakteristik 1 (datar), karakteristik 2 (datar berbukit), atau karakteristik 3 (berbukit-bukit/pegunungan). Untuk karakteristik wilayah dibagi dalam 3 (tiga) karakteristik, dimana karakteristik yang berat akan memperoleh skor yang semakin besar sedangkan karakteristik yang sedang dan biasa akan memeproleh sko semakin

ADMINISTRATIO

kecil. Dikarenakan hampir seluruh topografi wilayah kecamatan di Kabupaten Mesuji relatif sama, maka skor nilai masing-masing kecamatan juga relatif sama, kecuali Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Rawa Jitu Utara yang memiliki mayoritas lahan (tanah) rawa sehingga efektifitas penggunaan lahan dan karakteristik wilayah relatif lebih rendah dibanding kecamatan lainnya.

ISSN : 2087-0825


354

Tabel 9. Skore Kecamatan Variabel Karakteristik Wilayah No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Skore Karakteristik Wilayah 2 3 2 3 3 3 3

Sumber : Hasil Penilaian dan Analisis, 2010 Skoring terhadap variabel sarana komunikasi dan penerangan umum juga dapat dibagi menjadi 3 (tiga) penilaian yaitu skore 1 sampai dengan 3. Dalam sub variabel sarana telepon, maka semakin sedikit fasilitas telepon pada sebuah kecamatan, maka skore kecamatan tersebut akan semakin kecil. Pada variabel sarana penerangan rumah (listrik PLN) serta kantor pos dan sejeinisnya juga

sama, artinya semakin banyak listrik dan kantor pos menjangkau masyarakat maka akan semakin besar nilainya, sehingga semakin sulit masyarakat mendapatkan akses terhadap sarana listrik dan kantor pos tersebut, maka skor yang diperoleh juga akan semakin kecil. Penilaian terhadap seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji dari indikator ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 10. Skore Kecamatan Variabel Sarana Komunikasi & Penerangan Umum No.

Kecamatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Skore Sarana Telepon 1 2 1 1 2 1 1

Skore Penerangan Rumah 3 2 1 1 3 2 1

Skore Ada Kantor Pos 2 2 2 2 2 2 2

Sumber : Hasil Penilaian dan Analisis, 2010 Sama seperti skoring terhadap panjang jalan, kondisi jalan, kepemilikan sarana komunikasi dan penerangan umum, kendaraan roda dua/lebih, kepemilikan maka penilaian terhadap variabel sarana kendaraan roda empat/lebih serta rasio transportasi juga dapat dibagi menjadi 3 panjang jalan terhadap jumlah kendaraan (tiga) penilaian dimana semakin sulit yang ada. Penilaian terhadap masingmendapatkan akses maka skor yang masing sub indikator terhadap seluruh diperoleh akan semakin kecil. Pada kecamatan di Kabupaten Mesuji dapat variabel ini, masing-masing kecamatan dilihat dalam tabel berikut. akan dinilai berdasarkan sub indikator Tabel 11. Skore Kecamatan Variabel Sarana Transportasi No. 1. 2. 3.

Kecamatan Mesuji Tanjung Raya Rawajitu Utara

ADMINISTRATIO

Skore Panjang Jalan 2 2 2

Skore Kondisi Jalan 3 3 1

Skore Pemilik Roda 2 2 3 2

Skore Pemilik Roda 4 2 2 1

Skore Rasio Jalan/R 2 3 1

ISSN : 2087-0825


No.

Kecamatan

4. 5. 6. 7.

Mesuji Timur Simpang Pematang Way Serdang Panca Jaya

Skore Panjang Jalan 2 2 2 2

Skore Kondisi Jalan 1 3 2 2

Skore Pemilik Roda 2 3 3 2 3

Skore Pemilik Roda 4 1 2 2 2

Skore Rasio Jalan/R 2 3 2 3

Sumber : Hasil Penilaian dan Analisis, 2010 Variabel terakhir adalah variabel beli masyarakat. Meskipun sebenarnya tambahan yang muncul sebagai dampak variable ini merupakan variabel tambahan, kondisi kecamatan yang mengiringi namun dari sisi bobot memiliki nilai yang perkembangan dan dapat mempengaruhi cukup tinggi karena cukup memberikan bobot skor kecamatan. PDRB dan variasi pengaruh yang signifikan dalam melihat mata pencaharian penduduk misalnya potensi dan kemampuan sebuah menggambarkan core competence kecamatan di Kabupaten Mesuji sebagai kecamatan yang bersangkutan. Potensi daerah otonom baru, baik dalam kerangka pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan peningkatan PAD maupun peningkatan (PBB) menggambarkan perbandingan kesejahteraan masyarakat. Tabel berikut kemampuan sektor perkotaan dan sektor ini merupakan penilaian masing-masing pedesaan, sedangkan Indeks Pembangunan variabel tersebut untuk semua kecamatan Manusia (IPM) merupakan gambaran di Kabupaten Mesuji. indikator kesehatan, pendidikan dan daya Tabel 12. Skore Kecamatan Variabel Pendukung No.

Kecamatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Skore PDRB 2 2 2 2 2 2 2

Skore Potensi PBB 2 2 2 2 2 2 2

Skore Variasi Mata Pencaharian 3 3 2 2 3 3 2

Skore IPM 2 3 1 2 2 3 1

Sumber : Hasil Penilaian dan Analisis, 2010 Setelah diperoleh nilai skor setiap variabel pada seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji, maka langkah ber i kut ny aadal ah‘ mengkal i kan’ni l ais kor tersebut dengan bobot (persentase) yang

telah disepakati sebelumnya. Adapun f akt or‘ pengal i an’t er hadapmas i ng-masing sub indicator adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 13. Bobot Pengalian Terhadap Masing-Masing Skor Sub Indikator Sub Indikator 2. 2. 1. 2. 3.

Luas wilayah Persentase penggunaan wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan penduduk Jumlah KK, Lingkungan/Dusun, RW dan RT

ADMINISTRATIO

Nilai Sub Bobot (%) 11,33 3,78 7,06 4,23 2,82

ISSN : 2087-0825


356

Nilai Sub Bobot (%) 5,25 3,93 3,93

Sub Indikator 4. Rata-rata jarak tempuh 5. Rata-rata waktu tempuh 6. Jumlah desa 1. Pegunungan, berbukit/berombak atau dataran 4. Jumlah rumah tangga pelanggan telepon 5. Sarana penerangan rumah 6. Ketersediaan kantor pos dan sejenisnya 6. Panjang jalan per kecamatan 7. Kondisi jalan baik/rusak) 8. Rumah tangga pemilik kendaraan roda 2 9. Rumah tangga pemilik kendaraan roda 4 10. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan 1. Peroleh Pajak Bumi dan Bangunan 2. Variasi Mata Pencaharian 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Total

12,11 4,45 3,33 3,33 3,03 2,53 2,02 1,52 1,01 9,11 8,11 7,11 100 %

Sumber : PP 19 Tahun 2008 dan Hasil Analisis, 2010 Berdasarkan perhitungan skore terhadap semua kecamatan pada masingmasing variabel atau indikator dan sub indikator kemudian dikalikan dengan jumlah persentase bobot masing-masing

sub indikator tersebut dalam tabel di atas, maka dapat diperoleh nilai bobot setiap kecamatan sebagai penentu tipologi kecamatan di Kabupaten Mesuji sebagai berikut :

Tabel 14. Total Skore dan Tipologi Kecamatan di Kabupaten Mesuji No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Nilai Total Skore 189 233 160 238 216 217 176

Tipologi Kecamatan B A C A B B B

Kategori Kecamatan Sedang Optimal Minimal Optimal Sedang Sedang Sedang

Sumber : Hasil Penilaian dan Analisis, 2010 SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan penilaian terhadap semua kecamatan pada masing-masing variabel dan dikalikan dengan bobot masing-masing variabel tersebut, maka tipologi kecamatan di Kabupaten Mesuji dapat digambarkan bahwa terdapat 1 (satu) kecamatan yang masuk tipologi minimal yakni Kecamatan Rawa Jitu Utara, serta terdapat 1 (satu) kecamatan yang

ADMINISTRATIO

masuk tipologi A (optimal) yakni Kecamatan Mesuji Timur. Sedangkan 5 (lima) kecamatan lainnya berada dalam tipologi sedang (B); sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut :

ISSN : 2087-0825


No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Nilai Total Skore 189 233 160 238 216 217 176

Berdasarkan kondisi kelengkapan sarana dan prasarana perekonomian, sarana dan prasarana pendidikan, sarana kesehatan, tersedianya jaringan pelayanan listrik oleh PLN, sarana dan prasarana transportasi serta sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan, maka kecamatan yang paling memenuhi unsur tersebut adalah Kecamatan Simpang Pematang dan Kecamatan Mesuji Timur. Oleh karena itu, maka Kecamatan Simpang Pematang dan Kecamatan Mesuji Timur direkomendasikan s ebagai“Kecamat anUnggul an”dandapat di j adi kan s ebagai “Kecamat an Per cont ohan”diKabupat enMes uj i . Namun demikian, beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan di Kecamatan Simpang Pematang dan Kecamatan Mesuji Timur sebagai kecamatan unggulan dan percontohan adalah sebagai berikut :1). Untuk lebih meningkatkan pelayanan dasar kesehatan masyarakat, maka selain perlunya peningkatan ketersediaan tenaga medis, maka di dua kecamatan tersebut (Kecamatan Simpang Pematang dan Kecamatan Mesuji Timur) perlu dibangun fasilitas kesehatan yang lebih baik misalnya dengan menaikkan status Puskesmas; 2). Untuk menjadikan Kecamatan Simpang Pematang dan Kecamatan Mesuji Timur sebagai pusat pendidikan unggulan, maka perlu peningkatan prasarana dan sarana pendidikan dasar dan menengah. Hal ini juga perlu ditunjang untuk mulai diinisiasinya upaya peningkatan status sekolah di kecamatan ini ke tingkatan yang lebih tinggi misalnya pengembangan sekolah standar nasional (SSN) pada beberapa sekolah unggulan; 3). Untuk menjadikan Kecamatan Simpang Pematang dan Kecamatan Mesuji Timur sebagai kecamatan percontohan dalam pelayanan

ADMINISTRATIO

Tipologi Kecamatan B A C A B B B

Kategori Kecamatan Sedang Optimal Minimal Optimal Sedang Sedang Sedang

publik (bidang kependudukan misalnya) perlu adanya peningkatan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia aparatur kecamatan. DAFTAR PUSTAKA Dharmawan, Arya Hadi. 2008. “Kel embaganan dan Tat a Pemer i nt ahan Kec amat an”. Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Institut Pertanian Bogor. Bogor. Lay, Cornelis. 2002. “Des ent r al i s as idan Demokrasi; Kajian tentang Kecamatan sebagai Arena Pengembangan Demokrasi, Pelayanan Publik, Ekonomi dan I nt er medi ar y”FISIPOL UGM dan Ford Foundation. Yogykarta. Mukhlis, Maulana. 2010. ”Kec amat an; Wi l ayah at au Per angkat Daer ah”. Lampung Post, Bandar Lampung Pratikno. 2008. ”Us ul an Per ubahan Kebijakan Penataan Daerah (Pemekaran dan Penggabungan Daer ah”. Democratic Reform Support Program dan United States Agency International Development. Jakarta Republik Indonesia. 2008. “Per at ur an Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan”. Bi r o Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri. Jakarta Triputro, R.W. 2005. ”Pembangunan Ot onomiDaer ah”. Program Studi Ilmu Pemerintahan STMPD dan AMPD Press. Yogyakarta.

ISSN : 2087-0825

PENETAPAN TIPOLOGI WILAYAH SEBAGAI KRITERIA ALTERNATIF PEMEKARAN KECAMATAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN MESUJI)

Recommend Documents