PENETAPAN KINERJA (TAPJA) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NO
SASARAN STRATEGIS
1
2
INDIKATOR KINERJA
TARGET
KETERANGAN
3
4
5
ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Urusan Wajib
Pendidikan
1
Pendidikan Dasar Rasio Guru/Murid SD/MI Rasio Guru/Murid SMP/MTs Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata SD/MI Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata SMP/MTs Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar Terhadap Penduduk 7-12 Thn Rasio Ketersediaan SMP/MTs Terhadap Penduduk Usia 13-15 Thn
14 12 32,85 39 0.006 0.005
Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat Meningkatnya akreditasi lembaga PAUDNI, SD, SMP, SMA/ SMK Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya Rasio Kesetaraan gender
Pendidikan Menengah (Setingkat SLTA) Rasio Guru Terhadap Murid
13.01
Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)
91,90
Meningkatnya jumlah lulusan sekolah menengah ke perguruan tinggi Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan terselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien Melaksanakan Operasional Jaringan Otomasi Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan Kab./Kota Tersedia Informasi Kearsipan Terpeliharanya Arsip sebagai Simpul Pemersatu Daerah
Rasio Jumlah Sekolah Setingkat SLTA Terhadap Penduduk Usia 16-18 Tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Meningkatnya APK PAUD Provinsi Meningkatnya APM SD / sederajat Meningkatnya APM SMP / sederajat Meningkatnya APK SMA / sederajat Menurunnya Angka Buta Aksara Meningkatnya pelayanan pendidikan layanan khusus
Tingkat Partisipasi Sekolah PAUD
0.002
38.036
Angka Putus Sekolah: Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA /MA Angka Putus Sekolah (APS) SMK Angka Kelulusan: Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA /MA Angka Kelulusan (AL) SMK Angka Melanjutkan (AM) Dari SD/MI Ke SMP/MTs Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
Page 1
0,36% 0,72% 1,20% 2,21% 88,95% 98,61% 98,20% 84,79% 99,83%
1
2
3
Laki-laki Perempuan Persentase Guru Bersertifikat Guru SD/MI Guru SMP/MTs Guru SMA/MA Guru SMK Persentase Guru Berpendidikan Sarjana atau Lebih ( > S1) Guru SD/MI Guru SMP/Mts Guru SMA Guru SMK
4
5
12 12 68,73% 69,87% 70,19% 69,32% 68,73% 94,18% 96,65% 95,84%
Kesehatan
2
Menurunnya angka kematian ibu dan anak, Menurunkan angka kesakitan
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) % Persalinan difasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan Menurunnya prevalensi kekurangan gizi % ibu hamil yang mengalami komplikasi kebidanan di rujuk Terpenuhinya SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi di % Puskesmas Poned yang memiliki tenaga terlatih Daerah Sulit dan terpencil serta fasilitas pelayanan kesehatan Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana % Rumah sakit yang memiliki tenaga terlatih Ponek pelayanan kesehatan Meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada golongan Cakupan Peserta KB Aktif (CPR) masyarakat tertentu. Terlaksananya tatakelola administrasi perkantoran secara % Pelayanan Kesehatan Neonatal efektif % Penanganan Neonatal Komplikasi % Puskesmas yang memiliki tenaga terlatih penanganan komplikasi neonatal Cakupan pelayanan kesehatan Bayi Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Persentse Puskesmas yang mengembangkan pelayanan MTBS % Rumah Tangga dengan PHBS % fasilitas kesehatan yang melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi kesehatan oleh tenaga penyuluh kesehatan terlatih. % Desa Siaga Aktif % desa / kelurahan yang memiliki Poskesdes Cakupan bayi usia 0-11 bulan yang mendapat pelayanan imunisasi lengkap Cakupan penderita penyakit malaria yang ditangani dan sembuh Cakupan penderita BTA ditangani dan sembuh Cakupan penderita demam berdarah ditangani dan sembuh
Page 2
84 90 66,4 86,3
70 59,43 85,11 72.03 66,45 87.08 74,67 61,67 52,48 50,73
52,48 68 77,67 74,80 82,70 100
1
2
3
4
5
Cakupan penderita HIV/AIDS yang mendapat penanganan. % Rumah Tangga dengan akses air bersih dasar yang layak % Desa/Kelurahan yang mengembangkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat % ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan % Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Minilokakarya program
100 62,90 31,70
% Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONED % Rumah Sakit Kabupaten/Kota Terakreditasi % Rumah Sakit Kabupaten/Kota mampu PONEK % puskesmas yang memiliki tenaga gizi terlatih dalam penatalaksanaan gizi buruk % rumah sakit yang memiliki tenaga gizi terlatih dalam penatalaksanaan gizi buruk % puskesmas yang memiliki fasilitas penatalaksanaan gizi buruk % rumah sakit yang memiliki fasilitas penatalaksanaan gizi buruk % anak kekurangan gizi yang mendapat penanganan Cakupan pemantauan pertumbuhan balita (D/S) di Posyandu Ratio Dokter terhadap jumlah Penduduk 1) Rasio Dokter Per-100.000 Penduduk 2) Rasio Dokter Spesialis Per-100.000 Penduduk 3) Rasio Dokter Gigi Per-100.000 Penduduk Ratio tenaga paramedis per satuan penduduk 4) Rasio Apoteker Per-100.000 Penduduk 5) Rasio Bidan Per-100.000 Penduduk 6) Rasio Perawat Per-100.000 Penduduk 7) Rasio Ahli Gizi Per-100.000 Penduduk 8) Rasio Tenaga Sanitarian Per-100.000 Penduduk % tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai Surat Tanda Registrasi % fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga sesuai kebutuhan pelayanan % desa/ kelurahan yang memiiliki tenaga kesehatan Cakupan kecamatan yang minimal memiliki 1 puskesmas Cakupan desa/ kelurahan yang memiliki fasilitas kesehatan Rasio Posyandu per 1000 balita Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Rasio Pustu per 10.000 penduduk Rasio rumah sakit per 150.000 penduduk Cakupan kab/kota yang memiliki RSUD % masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan
81,66 55 60 54,70
Page 3
100 100
66,70 49,70 31 100 73,30 22 4 6 7 88 150 28 23 73 75 70 100 73 12 3,34 1,9 1,7 100 100
1
2
3
4
5
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukanmasyarakat miskin Terselenggaranya penataan manajemen, tersedianya RJMD, Renstra, Renja dan Evaluasi Pembangunan Bidang Keehatan (kegiatan)
100 100 6
Tersedianya dokumen hasil kajian dan rumusan dokumen kebijakan (dokumen) Terlaksananya penataan administrasi dan kepastian hukum di bidang kesehatan Tersedianya informasi dan data program kesehatan yang efektif (laporan) Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan terakridasi Terbentuknya Labkes, Bapelkes menjadi BLU (lembaga) Tersedianya pembayaran gaji pegawai (%) Tertatanya layanan administrasi perkantoran (kegiatan) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (Paket) Tersedianya laporan capaian kinerja setiap tahun (laporan) Rumah Sakit Jiwa Pelayanan Gawat Darurat Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa Jam buka pelayanan gawat darurat Pemberi pelayanan yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS Ketersediaan tim penanggulangan bencana Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat Kepuasan pelanggan Kematian Pasien ≤ 24 jam Tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka Pelayanan Rawat Jalan Pemberian Pelayanan di Poliklinik spesialis dokter spesialis Ketersediaan pelayanan Jam buka pelayanan Waktu tunggu di rawat jalan Kepuasan pelanggan a. Penegakan pemeriksaan Diagnosa TB melalui mikroskopis TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS Pelayanan Rawat Inap a. Dokter spesialis b. Perawat minimal pendidikan D-3 Dokter penanggung jawab pasien rawat inap Jam visite dokter spesialis Kejadian infeksi nosokomial Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakhir kecacatan/Kematian
1
Page 4
1 5
1 100 12 2 5
100% 24 jam 17% Tidak ada ≤ 15 menit ≥ 50 % ≤ 2/1000 100% 100% 4 spesialis 08.00 - 13.00 ≤ 60 menit ≤ 90 % ≥ 60 % ≥ 60 % 100% 90% 100% 08.00 - 14.00 ≤ 1,5 % 100%
1
2
3
Kematian pasien ≥ 48 jam Kejadian pulang paksa Kepuasan pelanggan Rawat inap TB : a. Penegakan pemeriksaan diagnosa TB melalui mikroskopis TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS Ketersediaan Pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa
Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa dala waktu ≤ 1 bulan Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa Pelayanan Radiologi Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Pelaksana expedisi Kejadian kegagalan pelayanan rontgen Kepuasan pelanggan Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Pelaksana expedisi Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium Kepuasan pelanggan Pelayanan Rehabilitasi Medik Kejadian DO pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik Kepuasan pelanggan Pelayanan Farmasi Waktu tunggu pelayanan a. obat jadi b. obat racik Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat Kepuasan pelanggan Pelayanan Gizi Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien Sisa makanan yang tidak dikonsumsi pasien
Page 5
4
5
≤ 0,24 % ≤5% ≥ 60 % 100% 100% NAPZA, gangguan psikotik, gangguan neurotik dan mental organik, psikologi, saraf 100% 100% ≤ 6 minggu ≤ 3 Jam Dokter spesialis radiologi Kerusakan foto ≥ 2 % ≥ 70 % ≤ 140 menit Dokter spesialis patologi klinis 100% ≥ 60 % ≤ 50 % 100% ≥ 80 % ≤ 30 menit ≤ 60 menit 100% ≥ 60 % 100% ≥ 90 % ˃ 20 %
1
2
3
Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet Pelayanan Keluarga miskin Pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan Pelayanan Rekam Medik Kelengkapan pengisian RM 24 jam setelah selesai pelayanan Kelengkapan Informed Concern Waktu penyediaan dokumen RM di pelayanan rawat jalan Waktu penyediaan dokumen RM di pelayanan rawat inap Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah waktu pelayanan ambulance / mobil jenazah kecepatan memberikan pelayanan ambulan/jenazah di RS Respon times pelayana ambulace oleh masyarakat yang membutuhkan Pelayanan Pemulasaran Jenazah Waktu tanggap respon times pelayanan pemulasaran jenazah
4
5
100% 100%
80% 80% ≤ 10 menit ≤ 15 menit 24 jam ≥ 30 menit Sesuai aturan daerah
≥ 2 Jam
Lingkungan Hidup
3 Terciptanya kualitas sumberdaya manusia yang mememiliki kapasitas dalam pengelolaan bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam Terciptanya kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas. Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku Tericptanya sistem pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam dalam rangka terwujudnya pembangunan berkelanjutan
Jumlah best practice pengelolaan sampah (lokasi)
2
Cakupan kebersihan lingkungan di wilayah perkotaan (%)
65
Penanganan pelanggaran lingkungan hidup (persen)
50
Diversifikasi dan Pengawetan Sumberdaya Hayati Laut (jenis) Cakupan informasi kualitas dari sumber-sumber air (%) Rasio ruang terbuka hijau/ satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%) Jumlah PPNS Jumlah PPLH Tenaga Teknis Lingkungan Petugas bersertifikasi Tenaga Teknis Lingkungan Jumlah Rapat Koordinasi Prov/Kab /Kota Jumlah monitoring Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Jumlah IzinLingkungan Jumlah Rekomendasi Jumlah SOP
Page 6
3
50 40 1 2 3 2 0 3 36 36 7% 100% 10
1
2
3
% integrasi penggunaan paramater lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan
4
5
50%
Persentase Penanganan Sampah Perkotaan (2009) Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Terhadap Luas Daratan Luas Kawasan Perlindungan Daratan Luas Kawasan Lindung Laut (Ha) Emisi CO2 Konsumsi CFC - Pengurangan Ozon Jumlah Perusahaan Yang Memiliki AMDAL Jumlah Perusahaan Yang Memiliki Tempat Pengelolaan Limbah Lingkungan Hidup (Indikator SPM) Jumlah Sumber Air Yang Dipantau Kualitasnya, Ditetapkan Status Mutu Airnya Dan Diinformasikan Status Mutu Airnya. Jumlah Kabupaten/Kota Yang Dipantau Kualitas Udara Ambiennya Dan Diinformasikan Mutu Udara Ambiennya. Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Yang Ditindak Lanjuti.
67% 20% 19-Jan 51,8% 46,35% 313,513 1.024,80 0,277 165 7
Meningkatnya kualitas jaringan jalan Provinsi Meningkatnya akses jaringan jalan di Sulawesi Tenggara. Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana sumber daya air yang sudah ada. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya air yang tersedia. Terkendalinya daya rusak air. Meningkatnya akses air minum masyarakat kawasan perkotaan dan perdesaan. Meningkatnya ketersediaan sistem air limbah untuk masyarakat di kawasan perkotaan dan perdesaan. Meningkatnya ketersediaan fasilitas persampahan di kawasan perkotaan. Tersedianya sistem jaringan drainase di kawasan perkotaan.
Terlaksananya administrasi perkantoran Tersedia dan terpeliharanya gedung dan peralatan kantor Meningkatnya disiplin aparatur
12 bulan 12 bulan 12 bulan
Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.
Panjang Jalan Provinsi
906,09 km
Meningkatnya kualitas pembangunan kantor dan gedung Meningkatnya kualitas infrastruktur pada kawasan strategis dan cepat tumbuh Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi Peningkatan jumlah penyediaan hunian perumahan Peningkatan kualitas perumahan Peningkatan kualitas kawasan permukiman
Panjang Jalan Baru Jumlah Jembatan Baru
20 km 1 buah
100% 100% 100%
Pekerjaan Umum
4
Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur
8 org/thn
Tersusunnya Laporan kinerja dan keuangan Tersedianya rencana tahunan SKPD
12 bulan 100%
Terlaksananya sinkronisasi program/ kegiatan Tersedianya Data base pembangunan infrastruktur Tersedianya Perencanaan teknis infrastruktur
Jalan Provinsi kondisi mantap % Jalan kondisi mantap pada kawasan strategis % Jumlah jembatan dalam kondisi mantap Luas daerah persawahan, rawa, dan pertambakkan
Page 7
2 kali/thn 30% 8%
56% 26% 66%
1
2
3
4
5
Meningkatnya fungsi perencanaan ruang dan kawasan strategis
% Luas daerah teririgasi dalam kondisi baik
Meningkatnya fungsi pemanfaatan ruang Meningkatnya fungsi pengendalian pemanfaatan ruang
Luas daerah teririgasi Penyediaan air baku % Luasan daerah yang membutuhkan irigasi terlayani Penanganan sungai berpotensi banjir Pengamanan Pantai Penyediaan bendung baru untuk Energi Listrik Tenaga Air % Layanan Jaringan air minum Layanan sistem airlimbah setempat Layanan sistem air limbah terpusat. Fasilitas pengurangan sampah perkotaan % sistem penanganan sampah perkotaan % Layanan Sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota. % pengurangan luasan permukiman kumuh % pembangunan gedung pemda sesuai standar dan kriteria % pembangunan sarana fasilitas umum daerah sesuai standar dan kriteria
54.000Ha 6 lokasi 32% 36 lokasi 35 lokasi 0 65% 70% 1% 5% 32% 26% 5% 100% 100%
Lokasi yang disediakan infrastruktur wilayah Peningkatan kualitas SDM Jasa Konstruksi % ketersediaan sistem informasi jasa konstruksi % pembinaan jasa konstruksi di daerah %ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
6 lok 2 kali/thn 30% 25% 14%
% bantuan stimulan perumahan Lingkungan sehat yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Jumlah rapat koordinasi Jumlah SDM tata ruang terlatih Jumlah Perda RTRW Jumlah Dokumen rencana detail tata ruang yang dievaluasi BKPRD Provinsi Jumlah Dokumen rencana detail tata ruang yang diperdakan % Jumlah Dokumen rencana detail tata ruang untuk kawasan strategis Jumlah koordinasi antar sektor dan wilayah. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tata Ruang Jumlah Koordinasi, monitoring dan Evaluasi tata ruang
Perencanaan Pembangunan
5 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Meningkatnya cakupan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan pembangnunan daerah
71%
68% 69% 6 kali pertahun 40 orang 10 2 0 40% Minimal 2 kali setahun 8 orang 12 pertahun
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
60%
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA
60%
Page 8
1
2
Menigkatnya partisipasi pemuda terhadap pembangunan
Meningkatnya minat masyarakat untuk olah raga
Terciptanya iklim investasi yang mampu membangkitkan gairah dan minat investasi Berkembangnya informasi bisnis dan promosi potensi pembangunan dan investasi
5
Sinergitas/konsistensi dokumen perencanaan (%) Jumlah dokumen perencanaan ekonomi daerah (%) Ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya (%) Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam (%)
60% 60% 60% 60%
Jumlah organisasi pemuda (lembaga)
12
Jumlah organisasi olahraga (klub) Jumlah kegiatan olahraga (cabang) Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (unit) Lapangan olahraga (unit)
25 40 3 1
Penanaman Modal
7
4
60%
Kepemudaan dan Olahraga
6
Nilai investasi (Rp/Milyar) Jumlah investor PMA/PMDN (unit) Peningkatan kualitas pelaksanaan Pameran Promosi, dengan media yang bervariasi Membangun kemitraan Promosi dengan beberapa daerah. Peningkatan kualitas Pengendalian PMDN dan PMA Rapat Tahunan pengendalian Tahun 2014 Program Perizianan berbasis on line telah dijalankan Perangkat Hukum Standar Pelayanan dan Pengaduan telah dilaksanakan
23,992,341.17 6 3 3 13 4 12 50
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
8 Meningkatnya kelompok-kelompok usaha bersama masyarakat dalam wadah koperasi Meningkatnya jumlah, jenis dan omset Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Meningkatnya akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap sumber-sumber berpedoman dengan tingkat bunga pinjaman yang rendah
Persentase Koperasi Aktif Persentase Omzet Usaha Mikro dan Kecil Persentase Kredit per UMKM Jumlah BPR/LKM beroperasi Aktif Jumlah Koperasi Berprestasi/Berkualitas Jumlah Wirausaha Baru Persentase pengurus/karyawan koperasi yang pernah mengikuti diklat perkoperasian Persentase UMKM yang pernah mengikuti diklat
84,91% 0,20% 0,80% 10 Unit 12 Unit 70 Unit 20,53%
Cakupan pelayanan KTP (%) Sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara efisien untuk penerapan KTP Nasional berbasis NIK (Unit)
85% 24 unit
Kependudukan dan Catatan Sipil
9 Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki EKTP 10
3
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
0,67%
Ketenagakerjaan
Meningkatnya daya saing dan produktifitas tenaga kerja Jumlah Penduduk Usia Kerja (Orang) Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan Jumlah Angkatan Kerja (Orang) kesempatan kerja Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan Jumlah Pengangguran Terbuka (Orang) meningkatnya peran kelembagaan industrial
Page 9
1.544.246 Orang 1.127.889 Orang 32.276 Orang
1
2
Meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan di tempat kerja
3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Tingkat Penganggur Terbuka (%) Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Persentase Kecelakaan Kerja Persentase Tenaga Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama Persentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Terhadap Total Pekerja/Buruh Persentase Pemeriksaan Perusahaan Terhadap Total Perusahaan Yang Harus Diperiksa Persentase Pengujian Peralatan Di Perusahaan
Ketahanan Pangan
11
Meningkatnya Stok pangan Daerah dalam menunjang Stok 1. Penguatan cadangan pangan pangan nasional. 2. Ketersediaan informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di daerah 3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 4. Penanganan Daerah Rawan Pangan
Bidang Perkebunan
12
4
5
72,57 % 2,86 % 100% Turun 10 % Naik 10 % 100% Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % 50% 80% 70% 50%
Meningkatnya produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman Perkebunan dan Hortikultura Meningkatnya nilai tambah, daya saing, produk perkebunan dan Hortikultura di pasar domestik maupun internasional
Pengembangan Komodity Persentase ketersediaan lahan terhadap Pengembangan komodity - Kakao
16,45
Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani Bertambahnya lembaga petani (LLEM sejahtera ) Meningkatnya kemampuan petani dan petugas perkebunan dan Hortikultura Meningkatnya Pembangunan infrastruktur, Sarana dan Pra sarana perkebunan dan hortikultura melalui pendekatan kemitraan
- Jambu Mete - Kelapa Dalam - Cengkeh
16,56 16,91 11,91
- Lada
16,4
Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan terselenggaranya - Kopi pelaksanaan administrasi perkantoran secara - efektif dan efisien
16,67
Peningkatan produksi terhadap ketersediaan lahan (Ton/Ha) - Kakao - Jambu Mete - Kelapa Dalam - Cengkeh - Lada - Kopi Perbandingan ketersediaan lahan terhadap tenaga Kerja/petani - Kakao - Jambu Mete
Page 10
27.926 54.524 2.522 7.978 5.21 3.598 1.7 : 1 1.08 : 1
1
2
3
- Kelapa Dalam - Cengkeh - Lada - Kopi Bidang Hortikultura Peningkatan produksi Hortikultura terhadap ketersediaan lahan (Kw) - Durian - Jeruk - Rambutan - Pisang - Sukun - Nenas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13 Meningkatnya pelaksanaan PUG dalam semua bidang Pembangunan Meningkatnya Partisipasi perempuan yang berkualitas dalam semua bidang Pembangunan Meningkatnya Kesadaran Stakeholder untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Jumlah kab/Kota Yang difasilitasi Advokasi Pelaksanaan PUG Jumlah kab/Kota Yang difasilitasi advokasi Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Jumlah kab/Kota Yang difasilitasi Penguatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Meningkatnya kapasitas dan peran aktif lembaga/ organisasi Jumlah kab/Kota Yang dimonitor, dievaluasi dalam melaksanakan program sosial masyarakat pemerhati perempuan dan anak Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Meningkatnya Pemahaman PPRG perencana pemerintah dan focal point PUG di SKPD dan Ketersediaan Anggaran yang responsif gender . Tersedianya data kinerja ttg pelaksanaan PUG, pemenuhan pelaksanaan PUG, pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan
Jumlah Kab/Kota yang di advokasi dan mendapatkan pembinaan program P2WKSS Jumlah Kab/Kota yang di nilai dalam melaksanakan program P2WKSS
Jumlah Kab/Kota yang di advokasi dan mendapatkan pembinaan program GSI Jumlah Kab/Kota yang di nilai dalam melaksanakan program GSI jumlah Perempuan yang difasilitasi dalam meningkatkan kemampuan ekonominya Presentasi peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Perempuan Jumlah Kab/Kota yang diadvokasi dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang Politik dan Jabatan Publik Jumlah Kab/Kota yang diadvokasi dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang Pertanian dalam arti luas dan Infrastruktur Cakupan Jumlah Desa Perempuan Maju Mandiri (DESA PRIMA) di Kab./Kota Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Forum PKHP Presentase Pelatihan Pendidikan Politik bagi Perempuan Presentase Peningkatan Kapasitas Perempuan yang duduk lembaga Legislatif/Partai politik
Page 11
4
5
0.70 : 1 1.19 : 1 0.6 : 1 0.51 : 1
56.486 589.974 95.331 267.663 10.397 29.383
1
2
3
Jumlah Perayaan Hari Ibu Jumlah Partisipasi Dalam Hut Sultra Jumlah Partisipasi Dalam Hut RI Jumlah Partisipasi Perempuan Sultra dalam kegiatan Pemberdayaan Perempuan Jumlah Penguatan Kapasitas Anak Sulawesi Tenggara (Kali) Jumlah Kab/kota yang fasilitasi Advokasi Pemenuhan Hak anak dan Perlindungan Anak Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Hak dan Perlindungan anak (Kab/Kota) jumlah Kab/Kota yang mencapai predikat menuju Kab/Kota layak anak jumlah Forum anak daerah % pemahaman pentingnya Kememilikan akte kelahiran Jumlah kebijakan/Regulasi Pelaksanaan PUG Jumlah kebijakan/Regulasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak Jumlah Kebijakan/Regulasi Pelaksanaan Perlindungan Perempuan Jumlah Sosialisasi Regulasi Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (provinsi, Kab/Kota) Jumlah Fasilitasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak Jumlah Tenanga Terlatih bagi pelayanan Pendampingan Korban KDRT Jumlah Dokumen Data dan informasi Potensi Organisasi dan Lembaga masyarakat yang berperan dlam pemberdayaan Perempuan dan Anak Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A) Jumlah Fasilitasi Kab/kota dalam Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A) Terbentuknya Pusat pelayanan Trauma Center dan anak Terbentuknya KPAID Provinsi Sulawesi Tenggara % Cakupan perempuan dan anak korban kekekrasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan % Cakupan perempuan dan anak korban kekekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Jumlah kab/Kota yang difasilitasi workshop/pelatihan PPRG Jumlah Pejabat perencana dan Focal Point PUG SKPD yang memahami PPRG Jumlah kab/Kota yang difasilitasi Pelatihan TOT PPRG Jumlah kab/Kota yang diMonitoring dan diEvaluasi pelaksanaan PUG/PPRG Jumlah Profil Gender dan Pembangunan Jumlah Dokumen Data dan Informasi Gender di bidang Ekonomi
Page 12
4
5
1
2
3
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Gender di bidang sosial Jumlah Dokumen data dan informasi Anak Sulawesi Tenggara Komunikasi/persuratan (Bulan) kebutuhan listrik dan air bersih terpenuhi (Bulan) Perawatan Peralatan dan Perlengkapan kantor (Bulan) Jasa Kendaraan Operasional Layak Pakai , Paket Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran Honor pegawai Kontrak (0rang) Perelatan Kerja yang Baik (Bulan) Alat Tulis kantor (Bulan) Pencetakan dan Pengandaan (Bulan) Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket) Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan (Paket) Peralatan Rumah Tangga Kantor (paket) Bahan Bacaan dan Peraturan Peruandang-undangan (Paket/bulan) bahan logistik kebutuhan kantor (Bulan) Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu (bulan) Koordinasi dan Konsultasi di Dalam maupun di Luar daerah. (kali) jumlah Kendaraan Operasional (Unit) - Roda Empat - Roda Dua (Unit) perlengkapan gedung kantor - AC(Unit) -Alat-Alat Studio / TV / Soundsystem (Unit) Peralatan gedung kantor Komputer (Unit) Notebook (Unit) Kelengkapan Komputer (Paket) - Printer (Unit) Mebeleur - Meja Kerja (Unit) - Kursi Kerja (Unit) Terpeliharanya gedung kantor (Unit) Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (Tahun) Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor l (Tahun) Terpeliharanya peralatan gedung kantor l (Tahun) Terpeliharanya mebeleur l (Tahun) pakaian dinas beserta perlengkapannya l (Tahun) pakaian kerja lapangan (orang) pakaian KORPRI (orang) pakaian khusus hari-hari tertentu (orang) Terdidik dan terlatihnya Sumberdaya Aparatur secara formal (Orang) Pemahaman Aparatur ttg peraturan perundang-undangan (Orang) Kapasitas teknis Aparatur (Orang)
Page 13
4
5
1
2
3
4
5
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen) laporan keuangan semesteran (Dokumen) pelaporan prognosis realisasi anggaran (Dokumen) pelaporan keuangan akhir tahun (Dokumen) Dokumen Rencana Tahunan SKPD (Dokumen) Rencana Strategis SKPD (Dokumen) Terselenggaranya Perencanaan, Penyusunan serta Sinkronisasi Program Kegiatan (Dokumen) Pelayanan Urusan Wajib
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
14 Meningkatnya pemahaman Stakeholder untuk berwawasan kependudukan dan program KB.
Jumlah kab/Kota yang diadvokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah kab/Kota yang diadvokasi/KIE tentang Keluarga Berencana/KR dan KS Jumlah Pembinaan UPPKS Kab/Kota Jumlah Kelompok yang mendapatkan Advokasi /KIE Kesehatan Ibu,anak dan Bayi. Jumlah kab/Kota yang diadvokasi Penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDs Jumlah kab/Kota yang difasilitasi Pemantapan Program KB BAHTERAMAS Jumlah Kab./Kota yang mengikuti Program Gerak PKK - KB - KS Cakupan Alkon bagi keluarga miskin (%) Jumlah kartu KB Bahteramas Jumlah Buku Pedoman KB Bateramas Jumlah Sarana Operasional Sarana KB Bateramas
Perhubungan
15 Terselenggaranya Pelayanan Rutin Perkantoran Meningkatkan Pelayanan Rutin Jasa Perkantoran Meningkatnya pelayanan dasar jasa transportasi Tersedianya sumberdaya manusia bidang perhubungan dalam kuantitas dan kualitas Menciptakan pelayanan prima bidang perhubungan
Bidang Perhubungan Darat: Jumlah Arus Angkutan Umum a) Arus Kedatangan Dengan Penyeberangan Laut (Ribu Orang) b) Arus Kedatangan Dengan Transportasi Darat (Ribu Orang) c) Arus Keberangkatan Dengan Penyeberangan Laut (Ribu Orang) d) Arus Keberangkatan Dengan Transportasi Darat (Ribu Orang) Jumlah Barang Yang Terangkut Melalui Angkutan Umum a) Jumlah Barang Masuk Melalui Penyeberangan Laut (Ribu Ton) b) Jumlah Barang Masuk Melalui Moda Transportasi Darat (Ribu Ton) c) Jumlah Barang Keluar Melalui Penyeberangan Laut (Ribu Ton) d) Jumlah Barang Keluar Melalui Moda Transportasi Darat (Ribu Ton) Bidang Perhubungan Udara: Arus Angkutan Udara a) Arus Kedatangan Degan Transportasi Udara (Ribu Orang) b) Arus Keberangkatan Degan Transportasi Udara (Ribu Orang) c) Arus Barang Masuk Melalui Moda Transportasi Udara (Ribu Ton)
Page 14
810,5 24.596 811,38 24.339 128,61 245.003,98 138.02 242.913,33
276 242,18 2.343,12
1
2
3
4
5
d) Arus Barang Keluar Melalui Moda Transportasi Udara (Ribu Ton) Bidang Perhubungan Laut: Arus Angkutan Laut a) Arus Kedatangan Dengan Transportasi Laut (Ribu Orang) b) Arus Keberangkatan Dengan Transportasi Laut (Ribu Orang) c) Arus Barang Masuk Melalui Moda Transportasi Laut (Ribu Ton) d) Arus Barang Keluar Melalui Moda Transportasi Laut (Ribu Ton)
2.164,58
Terciptanya Pelayanan komunikasi dan informatika yang baik
Jumlah jaringan komunikasi
195 BTS
Terwujudnya kualitas lembaga penyiaran Terselenggaranya sistem pengawasan isi siaran pada lembaga penyiaran Terwujudnya forum pemerhati isi siaran
Jumlah surat kabar nasional dan lokal Jumlah penyiaran radio dan TV lokal
2 dan 3 9 dan 3
Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki sertifikat. Menurunnya kasus tumpang tindih kepemilikan lahan.
Status legalitas kepemilikan tanah ( % ) Penyelesaian kasus tanah negara (%)
Komunikasi dan Informatika
16
17
18
Persentase jumlah penduduk yang menggunakan telepon dan HP
Pertanahan
1.976 1.980,58 1.669,86 1.051,36
55%
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Meningkatnya kwalitas infra Struktur Politik dan supra struktur Angka kriminalitas Politik Terciptanya Stabilitas Politik Pemerintahan yang kodusif di daerah Jumlah demo
7.203
Menguatnya Nilai - Nilai Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya Kapasitas ketahanan Seni, Budaya , Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dalam memeliharan kerukunan Nasional Terciptanya Rasa Aman, Tentram dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
10,3%
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
88,1 %
Rasio Pos Kamling per Jumlah desa / kelurahan
0,19 %
534
Jumlah Pembinaan Parpol Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama Fasilitasi Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
ASPEK PELAYANAN UMUM
II
48 12 12 200
Pelayanan Urusan Wajib
SOSIAL
1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Meningkatkan disiplin dan Aparat serta sistem promosi dan rekruitmen pegawai Meningkatkan pelayanan kepegawaian yang optimal kepada masyarakat
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah layanan surat menyurat Jumlah pemakaian layanan jasa komunikasi, air dan listrik
Page 15
5 Orang 1200 exp
3 Paket
1
2
Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara transparan dan akuntabel Mempercepat akses pelayanan kepegawaian melalui sistem informasi dan aplikasi pelayanan kepegawaian secara online
3
4
5
Jumlah jasa pemeliharaan & perlengkapan kantor
5 Unit
Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara dan diurus perizinan
3 Unit
jumlah jasa adm keuangan Meningkatkan sarana dan prasarana untuk percepatan pelayanan Jumlah paket kebersihan kantor kepegawaian secara efektif dan efisien jumlah ATK yang disediakan Jumlah barang cetakan Jumlah bahan bacaan & peraturan perundang undangan Jumlah paket makan minum rapat yang disediakan Jumlah perjalanan dinas dan monev yang dilaksanakan Jumlah tenaga honorer yang memperoleh honor bulanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturJumlah gedung kantor yang dipelihara rutin Jumlah Kendaraan dinas yang memperoleh perawatan Jumlah peralatan kantor yang memerlukan pemeliharaan Jumlah Pengadaan peralatan kantor Jumlah Pengadaan Moubeler Kantor Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja & keuangan Tersusunnya LAKIP dengan baik Tersusunnya LAKIP dengan baik Tersusunnya laporan keuangan diakhir tahun Tersusunnya laporan keuangan diakhir tahun Program Peningkatan Sistem Perencanaan Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tersusunya rencana kerja SKPD Tersusunya rencana kerja SKPD Tersusunnya Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD Program Pembinaan Panti Asuhan Anak dan Remaja Jumlah anak yang mengikuti pendidikan dan latihan Jumlah anak yang memperoleh makan dan minum dlm panti jumlah klien & lokasi seleksi Jumlah anak yang memperoleh alat praktek Jumlah anak PSAR yg memperoleh pakaian seragam Jumlah anak yang dilayani pemeriksaan kesehatan Jumlah anak yang mendapat layanan rehabilitasi sosial Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang dibuat Jumlah Penyuluhan sosial masyarakat yang terlaksana Jumlah Penyuluhan sosial keliling yang terlaksana Jumlah Pameran HUT Sultra yang dilaksanakan Jumlah Pameran HUT RI yang dilaksanakan Jumlah Pameran KSN EXPO yang diikuti Program pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Jumlah KUBE FM yang dikembangkan Jumlah penjajagan lokasi KAT yang dilaksanakan
Page 16
1 Lap 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 12 Keg 50 Kali 38 Org 3 Paket 4 Buah 5 Buah 4 Paket 6 Unit
1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 100 orng 100 orng 12 Kab 100 orng 100 orng 100 orng 100 orng
6 Lap 4 Lokasi 4 Lokasi 1 Keg 1 Keg 1 Keg 16 Klpk 1 Lok
1
2
Tersusunnya Administrasi Penunjang Operasional pelayanan Kesos Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional pelayanan Kesos Terselenggaranya penyusunan pelaporankinerja dan keuanganyang baik ditingkat SKPD Terselenggaranya Pemenuhan Kebutuhan hidup bagi anak terlantar dan remaja putus sekolah Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan & penganggaran yang baik Warga Masyarakat Penyandang masalah kesos Masyarakat & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
3
Jumlah Penyelenggaraan hari Pahlawan yang terlaksana
1 Keg.
1 Keg.
Jumlah TMP yg dibangun dan direhabilitasi
4 Buah
Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi
18 Unit
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial jumlah eks Napi yang memperoleh Santunan
10 Orng 1 Keg 1 Keg 1 Unit 0 1 Keg 5 Orang 5 kali 75% 40% 30%
Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya Persentase Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya
40% 25%
Kesenian (Indikator SPM) a) Cakupan Kajian Seni Minimal 50% Di Tahun 2014 b) Cakupan Fasilitas Seni Minimal 30% Di Tahun 2014 c) Cakupan Gelar Seni Minimal 70% Di Tahun 2014 d) Misi Kesenian 100% Di Tahun 2014 e) Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian Minimal 25% Di Tahun 2014
40% 25% 50% 75% 20%
f) Cakupan Tempat 100% Di Tahun 2014 g) Cakupan Organisasi Minimal 34% Di Tahun 2014
75% 15%
Satuan Polisi Pamong Praja
Menguatnya Nilai - Nilai Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya Kapasitas ketahanan Seni, Budaya , Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dalam memeliharan kerukunan Nasional
5
10 Klpk
Jumlah Kegiatan hari anak yang dilaksanakan Jumlah monitoring LPA yang terlaksana Jumlah Panti Asuhan yang direhabilitasi Jumlah Sarana PSAR yang direhabilitasi Program Perlindungan dan jaminan Sosial Jumlah Kegiatan UPPKH yang dilaksanakan Jumlah orang terlantar yang dikembalikan kedaerah asal Jumlah Monev linjamsos yang dilaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Infrasturuktur dasar (%) Cakupan pelayanan modal bagi usaha mikro dan kecil (%) Kebudayaan Tersosialisasinya nilai-nilai kearifan lokal dan budi pekerti bangsa. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Terdokumentasinya keragaman budaya asli daerah Teraktualisasinya nilai-nilai seni dan situs budaya daerah Terbangunnya karakter bangsa dan nasionalisme
4
Jumlah UEP Karang Taruna yang dikembangkan Program pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Kesos. Jumlah Kegiatan Peringatan KSN yang terlaksana
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk
10,3%
Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk
88,1%
Page 17
1
2
3
Meningkatnya kwalitas infra Struktur Politik dan supra struktur Politik
Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa / Kelurahan
Meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai serta sistem promosi dan rekruitmen pegawai Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang optimal Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang optimal Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian terarah dan optimal Tersedianya kualitas sumber daya manusia aparatur yang profesional Tersedianya pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi secara online Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan kepegawaian
Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai
2
Tingkat kesesuaian penempatan pegawai dengan kompetensi (%) Rasio tingkat pendidikan pegawai 1. SD
0,20% 99,78% 0,85%
2. SLTP
1,70%
3. SLTA
45,33%
4. SMA
8,50%
Pendidikan dan Pelatihan
Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur dari aspek pengetahuan, sikap dan keterampilannya secara memadai
5
0,19%
Kepegawaian
5. S1 6. S2 7. S3 Tingkat cakupan pegawai yang mengikuti pendidikan struktural terhadap yang seharusnya mengikuti pendidikan struktural 1. Prajab 2. PIM IV 3. PIM III 4. PIM II % Penetapan persyaratanpegawai baru % Penetapan standarkompetensi jabatan % Penilaian kinerja dan standar kompetensi jabatan 3
4
36,53% 6,94% 0,14%
6,50% 5,25% 4,45% 0,95% 65% 65% 75%
Jumlah Lulusan Diklat-Diklat Dasar dan Struktural Berjenjang Diklat Prajabatan Gol. I dan II Diklat Prajabatan Gol. III Diklatpim Tk. IV Diklatpim Tk. III Diklatpim Tk. II Jumlah Lulusan Diklat-Diklat Manajemen Pemerintahan Jumlah Lulusan Diklat Tehnis dan Fungsional
200 125 70 70 35 720 600
Terwujudnya kompetensi aparat pengawas pemerintah daerah
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, Irjen Depdagri
225
Terselenggaranya pengawasan pengelolaan keuangan di tingkat SKPD secara transparan dan akuntabel serta tepat waktu
Menurunnya Temuan Hasil Pemeriksaan Lingkup Provinsi
220
Pengawasan Pembangunan
Page 18
1
2
Terselenggaranya pengawasan pengelolaan aset yang baik di tingkat SKPD Terselenggaranya penyelesaian tindak lanjut hasil audit (internal dan eksternal) Meningkatnya kinerja SKPD Terwujudnya SAKIP yang efektif di SKPD Terwujudnya KORWASDA Terlaksananya evaluasi LPPD Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan terselenggaranya pelaksanaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien.
3
Jumlah Pengawas Bersertifikasi Menurunnya Temuan Pada Pelaksanaan Pengendalian KDH Di Kab/Kota Meningkatnya Opini LKPD/Oleh Pengawas Eksternal Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat Balitbang Hasil penelitian Hasil kajian
Penanggulangan Bencana
Meningkatnya kwalitas sumberdaya aparatur penanggulangan bencana Meningkatnya konsultasi, supervisi dan kordinasi antar sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana Tersedianya sarana kedaruratan penunjang penanggulangan kebencanaan Meningkatkan kapabilitas pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Meningkatnya kapasitas pemulihan dini dalam rangka rehabilitasi korban bencana pada kondisi pasca bencana
5
8
Hasil Rekayasa Hak Cipta/ Paten Rapat koodinasi Dinas Pendapatan daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan Lain-Lain PAD Yang Sah JUMLAH PAD TOTAL 4
4
40 WTP 20 10 10
1 3 393.370.179.377 18.753.325.080 25.000.000.000 48.764.793.654 485.888.298.111
Jumlah SDM penanggulanga bencana
65
Jumlah Tenaga Teknis Peralatan
12
Jumlah Tenaga Teknis Bersertifikasi
7
Jumlah Operator Telekomunikasi
4
Jumlah Relawan Provinsi
60
Jumlah Tenaga Penilaian kerusakan dan kerugian (DALA) Jumlah staf perpetaan Jumlah Kantor Jumlah Gudang Jumlah garasi Jumlah Truk Serba Guna Dapu Umum Lapangan Water Treatment Mobil Toilet Mobil Rescue Commando Operational Ambulance MobilIT Motor Operasional Speepboat
30 1 1 …. …. 1 1 1 2 2 2 1 3 2
Page 19
1
2
3
Perahu Karet Tenda Bengkel Frekuensi sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana Jumlah simulasi dan gladi lapang Penanggulangan bencana Jalur Evakuasi dalam RTRW atau dokumen lainnya Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP) Jumlah Perda Kebencanaan Jumlah SOP Kebencanaan Jumlah Protap Kebencanaan Rencana Kontijensi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Statistik Pemanfaatan data statistic dalam pelaksanaan pembangunan (%)
Kearsipan
5 Tersedia Informasi Kearsipan Terpeliharanya Arsip sebagai Simpul Pemersatu Daerah
Melaksanakan Operasional Jaringan Otomasi Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan Kab./Kota
5
4 70 0 2 2 3 0 0 0 0 1 … 100%
Mutu pelayanan secara baku oleh SKPD (%) Pengelolaan Arsip Secara Baku Tingkat Cakupan SKPD penerapan pengelolaan arsip secara baku *) Tingkat cakupan tenaga pengelola kearsipan yang telah mengikuti diklat kearsipan **) - SKPD Provinsi - Sekretaris Desa
60%
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Orang)
64%
Perpustakaan
6
4
Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah (Judul) Jumlah Eksemplar Desa /Kelurahan yang mendapatkan bantuan buku Persentase Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan yang mengikuti bintek
71% 5 83% 14%
147.507 361.923 46% 33%
Kelautan dan Perikanan
7 Meningkatnya produksi perikanan tangkap Meningkatnya produksi perikanan budidaya Meningkatnya produksi benur/udang dan benih ikan Meningkatnya mutu dan ketersediaan hasil perikanan Meningkatnya ragam produk olahan bernilai tambah dan penguatan pangsa pasar Meningkatnya pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan Lestarinya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil Terlaksananya usaha-usaha perikanan secara legal, transparan dan akuntabel
Pertumbuhan Produksi Perikanan Perikanan Tangkap (Ribu Ton) Perikanan Budidaya (Ribu Ton) Benur udang/benih ikan (Juta Ekor) Produksi Komoditi Budidaya Laut (Ton) Rumput Laut
254 776 11
671.152
Kerapu Jumlah Industri Kecil/Rumah Tangga Produksi (Unit Usaha) Budidaya Laut
Page 20
569 29.125
1
2
3
Terselenggaranya tata kelola administrasi yang efektif dan efisien Budidaya Air Payau/Tambak
5
9.472
Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Budidaya Air Tawar/Kolam kualitas kinerja Nilai Tukar Nelayan (%) Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) Jumlah Unit Pengolahan Ikan/UPI (Unit) Pertumbuhan Nilai Ekspor Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Ribu USD) 8
4
Pertanian
Terpenuhinya sarana/prasarana perkantoran dan fasilitas Produkstivitas padi dan bahan utama lokal lainnya pendukung administrasi perkantoran Terwujudnya peningkatan infrastrutur pertanian serta optimalnya Luas lahan produktif pertanian (Ha) pemanfaatan lahan Berkembangnya Sistem Akses Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Lahan bukan sawah (Lahan kering) Meningkatnya Akses Penyerapan Teknologi Ditingkat Usaha Tani Luas Lahan sawah Guna Meningkatkan Produktivitas Pertanian Meningkatnya Produksi Petani dan Kemampuan dalam Persentase pertumbuhan hasil produksi tanaman pangan (Ton) Menghasilkan Komoditas yang Berdaya Saing Tinggi dalam Rangka Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Meningkatnya ketersediaan bahan pangan asal hewan yang Padi Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) serta swasembada daging tahun 2013-2018 Jagung Kedelai Kacang tanah Kacang hijau Ubi kayu Ubi jalar Persentase Hasil Produksi Daging (Ton) Sapi Kerbau Kambing Pertumbuhan daging dan telur unggas Ayam buras Ayam potong ras Itik Telur ayam Ayam buras Ayam ras Telur Itik Sarana Prasarana Pertanian Infrastruktur pertanian (KM) Sarana Pengolahan tanah (paket) Pasca panen dan pengolahan hasil (paket) Revitalisasi Perbenihan dan perbibitan ternak
Page 21
2.996 109,27 53.05 635 954,69 41,89
630.961 115.255
551.141
80.723 15.41 6.863 1.385 268.251 32.005 3.616 36.5 678 16.717 1.153 209 9.564 1.44 3.41 3 10 3
1
2
3
Optimalisasi pemanfaatan balnih Penumbuhan penangkar benih Pengembangan berbibitan ternak Penumbuhan Kelembagaan kelompok Kelompok tani
Kehutanan
9 Terlaksananya penatagunaan kawasan hutan Terlaksananya penggunaan kawasan sesuai dengan peruntukkannya Terpeliharanya kondisi dan daya dukung kawasan hutan Meningkatnya pemanfaatan , hasil hutan kayu dan non kayu
4
5
50% 5 3 50
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha) Prosentase Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)
4000 230.231,33
Persen Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Hutan :
9,87% 124.840,88
Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pemanfaatan hutan * Hutan Tanaman Rakyat (HTR) – Ha secara lestari Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan * Hutan Tanaman Industri (HTI) - Ha Terjaganya fungsi dan perlindungan kawasan hutan * Hutan Kemasyarakatan (HKm) - Ha * Hutan Desa (Ha) * Hutan Kota (Ha) Luas Hutan (Ha): Luas Hutan Konservasi (Ha) Luas Hutan Lindung (Ha) Luas Hutan Produksi (Ha) Jumlah HPH Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan Rasio kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan
16.796,88 89 9 10 44 2.333.155 282.924 1.081.489 968.742 2 Unit 2,00 % 58,48 %
Energi dan Sumber Daya Mineral
10 Meningkatnya kontribusi penerimaan daerah bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tersedianya data potensi sumber daya mineral Terwujudnya pembangunan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Terbangunnya kerjasama antar sektor Berkurangnya kesenjangan antara permintaan dan penyediaan energi. Meningkatnya pemanfaatan potensi energi alternatif. Maningkatnya infrastruktur energi sektor kelistrikan
Pembangunan Smelter (unit) Penerimaan daerah dari bidang esdm a. Royalty (Rp.) b. Landrent (Rp.) c. Penerimaan lain-lain (Rp.)
122.800.847.604 28.017.427.020 4.067.965.542 90.715.455.042
Pembukaan lahan untuk kegiatan pertambangan (Ha) Reklamasi Lahan Pascatambang (Ha) Peningkatan status IUP dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi (Izin) Rasio ketersediaan daya listrik/daya terpasang - Daya Terpasang (MW) Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (rasio elektrifikasi) Persentase rasio desa berlistrik
496,25 138,78 55
210,89 67,76 76,98
Page 22
1
2
3
4
5
Pariwisata
11
Peningkatan profesionalisme SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah dan kualitas obyek wisata yang dimanfaatkan (unit)
205
Terciptanya Diverifikasi Destinasi Pariwisata Terciptanya pemasaran dan promosi pariwisata yang efektif dan efisien Meningkatnya kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian dan seni pertunjukan Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kerja dan unit usaha sektor ekonomi kreatif Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta tersedianya data dan informasi untuk mendukung kebijakan
Fasilitas obyek best practices (unit) Angka kunjungan wisata (orang)
20% 35%
Jumlah Hotel
25%
Jumlah Tamu
15%
Jumlah Rumah Makan
40%
Jumlah Wisatawan Mancanegara Jumlah Wisatawan Nusantara Jumlah Tempat Wisata Perindustrian Jumlah Industri Menengah Besar (Unit Usaha) Jumlah Industri Kecil (Unit Usaha)
35% 35% 45%
Meningkatkan jumlah dan jenis komoditi komoditi eksport Meningkatkan jumlah negara tujuan eksport Meningkatnya penerapan tertib ukur Meningkatnya perlindungan konsumen Komoditi dan produk industri daerah yang diperdagangkan di dalam daerah, antar pulau, maupun ekspor diuji dan disertifikasi
Jumlah Pasar Tradisional (Unit) Pasar Lelang Komoditi Frekuensi Pelelangan (Kali) Perdagangan Antar Pulau Nilai Komoditi (Ribuan Trilyun Rp.)
450
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan pada publik
Volume Komoditi (Ribu Ton)
250
Perdagangan Ekspor Nilai Ekspor (Ribu US$) Volume Ekspor (Ribu Ton)
600 5
Perdagangan
12
6 5.000.000
Transmigrasi
13 Terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha yang layak Terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing Terselenggaranya tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif serta penyediaan data dan informasi
250 15
Jumlah Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru (kimtrans) Jumlah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi yang telah ada (kimtrans) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita Produktivitas total daerah
Perhubungan
Page 23
4 Kimtrans 16 Kimtrans
531,884.13 324.094.19 324.094.19
1
2
Terselenggaranya Pelayanan Rutin Perkantoran Terintegrasinya pelayanan dasar jasa transportasi Tersedianya infrastruktur perhubungan pada kawasan strategis
3
Sarana dan prasarana Perhubungan a) JumlahPenyeberanganLaut/Sungai b) Jumlah Terminal Bus
Tersedianya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang c) JumlahPelabuhanUdara perhubungan Tersedianya sistem pelayanan prima admnistrasi pemerintah d) JumlahPelabuhanLaut bidang perhubungan Terciptanya sistem pelayanan prima jasa perhubungan Jumlah Arus Penumpang a. Penumpang Datang dan Pergi Angkutan Darat b. Penumpang Datang dan Pergi Angkutan Laut c. Penumpang Datang dan Pergi Angkutan Udara Jumlah Arus Barang a. Barang keluar dan masuk Angkutan Darat b. Barang keluar dan masuk Angkutan Laut c. Barang keluar dan masuk Angkutan Udara Ratio IzinTrayek RasioJumlahTrayekTerhadapJumlahPenduduk Tingkat KepuasanMasyarakatTerhadapSistemPelayanan Jasa Transportasi a. b. c. d.
Darat Laut Udara Penyeberangan
Meningkatnya fungsi perencanaan ruang dan kawasan strategis
Ketaatan terhadap RTRW (%)
Meningkatnya fungsi pemanfaatan ruang Meningkatnya fungsi pengendalian pemanfaatan ruang
Luas wilayah produktif (Ha) Luas wilayah industri (Ha) Luas wilayah kebanjiran/genangan (Ha) Luas wilayah kekeringan (Ha) Jenis dan jumlah bank dan cabang (unit) Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel (unit)
Terciptanya kualitas sumberdaya manusia yang mememiliki kapasitas dalam pengelolaan bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam Terciptanya kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas.
13 10 7 13
25.406.972 25.133.896 518.367 487.917.306 2.721.218. 4.507.700. 60 2.206.844.
40
Lingkungan Hidup
15
5
60% 75% 87% 70%
Penataan Ruang
14
4
Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air minum (%)
2.062,714.66 550 231 334 40
Komunikasi dan Informatika Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)
Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku Tericptanya sistem pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka terwujudnya pembangunan berkelanjutan Rasio ketersediaan daya listrik (kw)
65
250,50
Page 24
1
2
3
Jangkauan Pelayanan (%) Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)
Penanggulangan Bencana
Meningkatnya kwalitas sumberdaya aparatur penanggulangan bencana Meningkatnya konsultasi, supervisi dan kordinasi antar sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana Tersedianya sarana kedaruratan penunjang penanggulangan kebencanaan Meningkatkan kapabilitas pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
65
Jumlah Tenaga Teknis Peralatan
12
Jumlah Tenaga Teknis Bersertifikat
7
Jumlah Operator Telekomunikasi
4
Biro Administrasi Pembangunan
Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur dari aspek pengetahuan, sikap dan keterampilannya secara memadai
5
56,71 72.09
Jumlah SDM Penanggulangan Bencana
Jumlah Relawan Provinsi Jumlah Tenaga Penilai Kerusakan dan Kerugian Jumlah Staf Perpetaan Jumlah Kantor Jumlah Gudang Jumlah Garasi Jumlah Truck Serba Guna Dapur Umum Lapangan Water Treatment Mobil Toilet Mobil Rescue Commando Operasinal Ambulance Mobil IT Motor Operasional Speed boat Perahu Karet Tenda Bengkel Frekuensi Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Jumlah simulasidangladi lapangan penanggulagan bencana Jalur Evakuasi dalam RTRW atau dokumen lainnya Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP) Jumlah Perda Kebencanaan Jumlah SOP Kebencanaan Jumlah Protap Kebencanaan Rencana Kontijensi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Angka kriminalitas (kasus) Jumlah demo (kali) 16
4
Jumlah Lulusan Diklatpim Tk.IV Jumlah Lulusan Diklatpim Tk. III Jumlah Lulusan Diklatpim Tk. II
60 30 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 1 3 2 4 70 0 2 2 3 0 0 0 0 1 0 7.203 534 16% 0 25%
Page 25
Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur dari aspek pengetahuan, sikap dan keterampilannya secara memadai 1
2
Tersedianya sarana prasarana pemerintahan yang memadai Terwujudnya pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu Sinerginya koordinasi antar sektor dan antar pemerintahan
Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan berbasis elektronik Berfungsinya Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara efektif
3
4
52% 0 15% 15%
Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota Dan Ketersediaan Data Evaluasi Kegiatan Pembangunan Yang Di Kelola Oleh Pemerintah Kab/Kota
15%
% Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaanya Sesuai Regulasi Tenaga Pengadaan Bersertifikat Jumlah ULP Aktif % Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
20% 20% 20% 20%
% Tenaga Teknis Pengelolah Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik % Sistem Aplikasi Data Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik % Tersedianya Dukungan Layanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kualitas Publikasi, Komunikasi Dan Layanan Informasi Budaya Daerah Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pada Kec/Desa Dan Kelurahan % Meningkatnya Aspirasi Dan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah
20%
Investasi dan Penanaman Modal
17 - Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi - Meningkatnya pemantauan dan pengendalian penanaman modal.
5
Jumlah Lulusan Diklat Manajemen Keuangan Daerah Jumlah Lulusan Diklat Tehnis Fungsional % Tercapainya Dukungan Sarana Dan Prasaranan Pelayanan Aparatur Tersedianya Dokumen Laporan Pencapaian Kinerja Dan Pengelolaan Keuangan Semesteran Dan Akhir Tahun Meningkatan Koordinasi Dengan Pemerintah Provinsi Dan Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi APBD/Tugas Pembantuan Kab/Kota
Jumlah Investor Asing Berskala Nasional (PMA) Jumlah Investor Domestik Berskala Nasional (PMDN) Nilai Realisasi Investasi Asing (PMA) – US$ Ribu Nilai Realisasi Investasi Asing (PMDN) – Rp. Miliar PMA PMDN Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Terhadap Investasi
15%
20% 15% 20% 15% 0% 36 7 11.893 193 17,50% 17,50% 25%
Kendari,
2013
Jumlah Anggara Tahun 2013 : Rp.1.574.162.414.160 ,GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
H. NUR ALAM, SE.,M.Si
Page 26
Page 27
