PENERAPAN SNI PADA UKM DAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR MUTU DI BARISTAND INDUSTRI PALEMBANG Oleh : Dr. HARI ADI PRASETYA
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG 2014
Dasar Hukum • Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 49/M-IND/PER/6/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri. • Balai Riset dan Standardisasi Industri yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Baristand Industri adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. • Baristand Industri mempunyai tugas melaksanakan Riset dan Standardisasi serta Sertifikasi di Bidang Industri.
Latar Belakang • • • • •
Setelah krisis ekonomi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti mempunyai ketahanan relatif lebih baik dibandingkan usaha dengan skala lebih besar. UKM merupakan bagian penting yang berpengaruh dalam peningkatan daya saing suatu negara. Standardisasi dan investasi menjadi faktor kunci peningkatan daya saing UKM. Penerapan standar diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk . Penerapan standar harus diimbangi dengan kesiapan pelaku usaha UKM.
Tahun 2015 negara-negara Asean sepakat memberlakukan integrasi ekonomi atas dasar kerangka Asean Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Standar memberikan kontribusi yang baik, diantaranya : 1. Standar membantu berkompetisi dengan perusahaan yang lebih besar. 2. Standar membantu dalam akses pasar ekspor. 3. Standar membantu memberikan praktek bisnis terbaik. 4. Standar membantu operasi perusahaan menjadi lebih efisien dan berkembang. 5. Standar memberikan kredibilitas dan kepercayaan serta pengakuan konsumen. 6. Standar memberikan bahasa tunggal dalam industri untuk mutu.
MANFAAT PENERAPAN SNI PADA UKM
Memperoleh jaminan mutu; Kepercayaan dari pihak yang berkepentingan (partner usaha, regulator); Meningkatkan daya saing produk;
Efisiensi proses produksi; Keteraturan dalam organisasi pelaku usaha;
Mampu mengidentifikasi bila ada masalah; Perlindungan keselamatan, keamanan atau kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan hidup.
Prinsip Regulasi Teknis SNI Acuan/Persyaratan Proses Yang Jelas Yang Jelas : (Penilaian Standar dan Kesesuaian) Regulasi Teknis
Perlakuan Yang Adil Proses dan Persyaratan Yang Sama
Efisien Memperbolehkan Untuk Mencapai Tujuan Secara Praktis, Tidak Memperkenankan Hambatan Yang Tidak Perlu
Sifat-Sifat Regulasi Teknis Tentang Penerapan SNI • •
•
SNI yang telah ditetapkan BSN berlaku di seluruh wilayah Indonesia, dan bersifat sukarela. Produsen dapat menerapkan SNI secara sukarela atas hasil produksinya, dengan syarat: – memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI); dan – memproduksi dan atau memperdagangkan hasil produksinya sesuai dengan persyaratan SNI yang ditetapkannya. Pelaksanaan sertifikasi produk sesuai dengan Pedoman Standardisasi Nasional.
Pemberlakuan SNI secara Wajib oleh Menteri Perindustrian 9
SNI
dapat diberlakukan secara wajib melalui Peraturan Menteri Perindustrian dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, moral hazard dan atau pertimbangan ekonomis. Mengingat kaitannya dengan pengawasan di pasar, sebelum penetapan SNI Wajib dilakukan konsultasi dengan Kementerian Perdagangan.
SNI yang diberlakukan secara wajib (disebut sebagai
SNI Wajib) diberlakukan sama terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun impor yang diperdagangkan dalam wilayah Indonesia.
Produsen yang telah mendapatkan SPPT SNI wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap barang, kemasan dan atau label hasil produksinya yang disertifikasi, kecuali untuk barang yang tidak memungkinkan untuk dicantumkan tanda SNI-nya, kewajiban membubuhkan tanda SNI diganti dengan kewajiban melampirkan copy SPPT SNI pada dokumen yang menyertainya.
Produsen yang telah mendapatkan SPPT SNI hanya berhak mempublikasikan produknya dengan tanda SNI sebagaimana tercantum dalam SPPT SNI.
Ukuran dan bentuk tanda SNI sesuai PP 102 Tahun 2000.
10
Pemberian Sertifikat SNI oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) 11
SPPT SNI berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun untuk produk wajib, 3 (tiga) tahun untuk tidak wajib/suka rela, yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang didukung Laboratorium Penguji.
LSPro melakukan pengawasan terhadap SPPT SNI yang dikeluarkannya secara berkala dan sewaktu-waktu.
LSPro, Laboratorium Penguji harus diakreditasi oleh KAN dan diregistrasi di Kementrian Perindustrian.
LSpro wajib melaporkan SPPT SNI yang diterbitkannya kepada Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala BPKIMI cq Ka. Pustan dan Ka. Dinas Pemda yang bertanggung jawab di Bidang Perindustrian.
Menteri Perindustrian akan menunjuk LPK LSPro maupun Laboratorium Uji dalam rangka pelaksanaan/penerapan dan pengawasan SNI Secara Wajib. Kepada calon LPK yang akan ditunjuk akan dilakukan evaluasi dan verifikasi kelayakan penunjukannya oleh tim penilai. Terhadap LPK yang telah ditunjuk oleh Menteri Perindustrian akan dilakukan monitor, pengawasan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan/penerapan proses SPPT SNI. 12
SNI dalam Pengawasan Pasar UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perlindungan
Konsumen : Produk yang sesuai dengan SNI wajib, diwajibkan memiliki tanda SNI. Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan : Label yang dicantumkan harus sesuai dengan kadar/kandungan yang diterapkan.
13
SNI dan Pengawasan Pasar Produk diproses sesuai syarat mutu. Konsumen terlindungi. Persaingan bisnis yang “FAIR” untuk Pasar Dalam Negeri
14
Dampak SNI Wajib 15
Tumbuhnya Industri Dalam Negeri →Pabrik Luar
Negeri →relokasi ke Dalam Negeri Kepercayaan konsumen terhadap produk yang digunakan. Terciptanya industri jasa (jasa kalibrasi, jasa pengujian, jasa konsultasi, dsb). Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia di pabrik.
Penerbitan SPPT SNI 16
SPPT SNI diterbitkan oleh LPK. LPK (LSPro dan Laboratorium Uji ) → ditunjuk oleh Menteri Perindustrian. LPK dipersyaratkan harus terakreditasi Tata cara penunjukan berdasarkan Permen No. 86 pasal 11 dan 12 Pengujian Luar Negeri → dikirim ke laboratorium uji Dalam Negeri yang ditunjuk
Pengawasan SNI 17
Kegiatan pengawasan barang dan atau jasa baik yang SNI-nya telah
diberlakukan secara wajib maupun yang SNI-nya diterapkan secara sukarela oleh produsen meliputi : pengawasan barang dan atau jasa di pabrik, pengawasan barang dan atau jasa impor di kawasan pabean, khusus SNI Wajib dan pengawasan barang dan atau jasa yang beredar di pasar. Pengawasan di pabrik dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri dan atau Dinas Pemda yang bertanggung jawab di bidang perindustrian. Pengawasan di kawasan pabean dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai dan Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Pengawasan di pasar dilakukan oleh Ditjen Perdagangan Dalam Negeri.
Ruang Lingkup Lembaga Sertifikasi Produk Baristand Industri Palembang LSPr-007-IDN No
SNI
Judul
1.
SNI 01-3551-2000
Mi Instan
2.
SNI 02-2805-2005
Pupuk Kalium Klorida
3.
SNI 01-2901-2006
Minyak Kelapa Sawit
4.
SNI 02-1760-2005
Pupuk Posfat Alam Untuk Pertanian
5.
SNI 02-1760-2005
Pupuk Amonium Sulfat
6.
SNI 15-7064-2004
Semen Portland Komposit
7.
SNI 15-3758-2004
Semen Masonry
8.
SNI 2801-2010
Pupuk Urea
9.
SNI 06-1903-2000
Standard Indonesian Rubber (SIR)
10.
SNI 15-2949-2004
Semen Portland
12.
SNI 07-2053-2006
Pupuk Triple Superfosfat (TSP)
No
SNI
Judul
13.
SNI 01-3553-2006
Baja Lembaran Lapis Seng
14.
SNI 01-2973-1992
Air Minum Dalam Kemasan
15.
SNI 01-3556-2000
Garam Konsumsi Beryodium
16.
SNI 02-2803-2000
Pupuk NPK Padat
17.
SNI 7672 : 2008
Plastik – Tangki Air Silinder Vertical Polietilen (PE)
Lingkup Akreditasi Laboratorium Pengujian Baristand Industri Palembang (LP-080-IDN) Bidang Pengujian : Kimia/Fisika • • • • • • • •
Pangan olahan dan pakan Garam konsumsi Tepung Terigu Air Minum Dalam Kemasan Air Mineral Alami Pupuk Ammonium Sulfat Pupuk Dolomit Pupuk Posfat Alam untuk Pertanian
• • • • • • • •
Pupuk TSP Pupuk SP-36 plus Zn Pupuk Kalium Klorida Pupuk NPK Padat Pupuk Urea Air Limbah Udara Ambien Emisi Tidak Bergerak
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PALEMBANG • Jl. Perindustrian II No.12 Km.9 Sukarami Palembang Telp./Faks. 0711 412482 • JL. Kapt. A.Rivai No. 92/1975 Palembang Telp./Faks. 0711-350080 • email :
[email protected] • http://palembang.bpkimi.kemenperin.go.id
