PENERAPAN SISTEM APLIKASI PELAYANANKEPEGAWAIAN (SAPK) BERBASIS ONLINE PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEKANBARU Wasiah Sufi dan Dwi Herlinda Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning
Abstract This research was conducted at the office of the Badan Kepegawaian Daerah of Pekanbaru. Based on their initial observations of problems in implementing Employment Service Application System (SAPK Online) at the Badan Kepegawaian Daerah of Pekanbaru.in terms of human resources mampun Technology. This study focuses on the Implementation of E-Government through Employment Service Application System (SAPK Online): (1). To Knowing how the implementation of E-Government by using the Employment Service Application System (SAPK Online) at the Badan Kepegawaian Daerah of Pekanbaru.. (2). For Knowing the factors inhibiting the implementation of E-Government by using the Employment Service Application System (SAPK Online) at the Badan Kepegawaian Daerah of Pekanbaru.. This study is a qualitative study with the primary objective to describe and depict in detail and depth about how the implementation of E-Government in personnel administration through the Employment Service Application System (SAPK Online). Then the data analysis techniques used in this research was qualitative descriptive analysis, which is a technique that tries to describe things that are special to the data obtained through observation, interviews and documentation so that a qualitative data, to be analyzed further to become a conclusions according to the indicators that have been determined by the authors. Keywords: E-Government, SAPK Online, Personnel Administration. Abstrak Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Kepegawaian Daerah Pekanbaru. Berdasarkan pengamatan awal mereka dari masalah dalam menerapkan Layanan Pekerjaan Application System (SAPK Online) di Badan Kepegawaian Daerah dari Pekanbaru.in hal sumber daya manusia mampun Teknologi. Penelitian ini berfokus pada Implementasi E-Government melalui Layanan Pekerjaan Application System (SAPK Online): (1). Untuk Mengetahui bagaimana penerapan E-Government dengan menggunakan Layanan Ketenagakerjaan Aplikasi System (SAPK Online) di Badan Kepegawaian Daerah dari Pekanbaru .. (2). Untuk Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan E-Government dengan menggunakan Layanan Pekerjaan Application System (SAPK Online) di Badan Kepegawaian Daerah dari Pekanbaru . Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama untuk menggambarkan dan menggambarkan secara rinci dan mendalam tentang bagaimana implementasi EGovernment dalam administrasi personil melalui Dinas Pekerjaan Application System (SAPK online). Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang mencoba untuk menggambarkan hal-hal yang khusus untuk data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga data kualitatif, untuk dianalisis lebih lanjut untuk menjadi kesimpulan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan oleh penulis. Kata kunci: E-Government, SAPK Online, Administrasi Personalia.
JURNAL NIARA VOL 9 NO 2 JANUARI 2017
91
A. PENDAHULUAN
pemerintahan dan pembangunan sebagai
Perkembangan ilmu pengetahuan yang
bentuk
semakin
(transparancy)
tinggi
menyebabkan semakin
wujud
keterbukaan
dalam
pelaksanaan
canggihnya teknologi yang digunakan
pelayanan
oleh manusia sehingga hal ini menjadi
sederhana lainnya, e-Government dapat
titik awalnya teknologi menjadi semakin
dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi
canggih dan mutakhir,
baik intern di kalangan Satuan Kerja
seperti adanya
publik. Bentuk
layanan
internet. Penggunaan teknologi komputer
Perangkat
yang dewasa ini semakin meluas tentunya
komunikasi interaktif dengan masyarakat
membantu para pelaku pelayanan publik
melalui
media
e-mail,
chatting
dalam
teleconperence.
Dalam
perkembangan
mengambil
operasional
keputusan didalam
pemerintahan
baik
itu
Daerah (SKPD) maupun
atau
implementasi e-Government dikalangan
kegiatan administrasi, pelayanan, maupun
pemerintahan
dalam
kepegawaian.
diseluruh penyelenggaraan pemerintahan,
Pemerintah memerlukan alat bantu yang
hampir keseluruhan jenis aplikasi yang
dapat
pengolahan
data
diandalkan,
digunakan
sebagai
melakukan
kegiatan
menjadi
sebuah
sehingga
dapat
dipergunakan
pedoman
dalam
pengolahan data menjadi informasi yang
perencaaan
dan
selanjutnya
pasti
trend
melibatkan
akan dipergunakan
oleh
pengendalian, seperti sistem informasi
pemerintah ataupun stakeholders dalam
manajemen.
proses pengambilan keputusan. Didalam
E-Government implementasi berbasis
merupakan pelayanan
teknologi
bentuk
publik yang
informasi
dan
pemerintahan hampir setiap hari para birokrat
di
pemerintahan
harus
mengambil keputusan-keputusan penting
komunikasi, sebagai media informasi dan
yang
sarana
banyak dan keberlangsungan/keberadaan
komunikasi
interaktif
antara
menyangkut hajat
hidup
Pemerintah dengan pihak - pihak lain baik
pemerintahan yang bersangkutan.
kelompok masyarakat,
Badan
maupun
antar
pemerintahan.
kalangan
sesama
bisnis
Kepegawaian
Daerah
orang
Kota
lembaga
Pekanbaru
yang
merupakan institusi
e-
pemerintah
yang
mempunyai
Implementasi
tugas
Government
dalam
penerapannya
menyelenggarakan pengkajian kebijakan
dimulai
bentuk
layanan yang
pengembangan
dari
sumber
daya
dan
sederhana yaitu penyediaan informasi
manajemen Pegawai Negeri Sipil, telah
dan
komputer
membuat dan mengembangkan sebuah
penyelenggaraan
website www.bkd.pekanbaru.go.id sebagai
data-data
tentang
berbasis
pelaksanaan
JURNAL NIARA VOL 9 NO 2 JANUARI 2017
92
wujud
dari
kebijakan
Government.
Seluruh
Pekanbaru
dapat
penerapan
e
masyarakat
mengakses
website
Pekanbaru.Teknik
pengumpulan
data
dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.
tersebut yang membutuhkan Informasi
Untuk mengetahui bagaimana Analisis
Kepegawaian
di
dan
Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan
mekanisme
pelayanan
dibidang
Kepegawaian berbasis e-Government Pada
Pekanbaru
kepegawaian.
Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota
Permasalahan
paling
Pekanbaru, penulis menggunakan metode
dalam penerapan
anlisis deskriptif, yaitu suatu analisa yang
kebijakan e-Government melalui SAPK ini
berusaha memberikan gambaran terperinci
adalah kemampuan sumber daya manusia
Analisis
dan teknologi yang terkadang masih
Kepegawaian
belum
menangani masalah
Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru,
sederhana seperti gangguan pada sistem
berdasarkan kenyataan dilapangan dan
atau
Sumber Daya
hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel
Manusia dalam hal ini pegawai yang
yang dilengkapi dengan menguraikan serta
bertanggung
mengaitkan dengan teori dan memberikan
dianggap
signifikan
mampu
jaringan,
SAPK
yang
jumlah
jawab
pun
terhadap
belum
program
sepenuhnya
Implementasi
keterangan
Pada
yang
Pelayanan
Kantor
Badan
mendukung
untuk
memenuhi kebutuhan, dapat dilihat dari
menjawab masing-masing masalah, serta
data rekapitulasi
Kepegawain
memberikan interprestasi terhadap hasil
Daerah Tahun 2015 / 2016 sesuai Pangkat
yang relevan dan diambil kesimpulan serta
dan Jabatan :
saran.
B. METODE PENELITIAN
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian
ini
Badan
dilakukan
Kepegawaian
Badan
Daerah
Pekanbaru.Penelitian dengan
di
ini
Kota dilaksanakan
pendekan
Kualitatif
Penerapan
Sistem
Aplikasi
PelayananKepegawaian(SAPK) berbsis Online PemerintahKota
Pekanbaru
deskriptif.Penelitian untuk mengetahui dan
mengembangkan
menganalisa
Pelayanan Kepegawaian (SAPKOnline)
government kepegawaian
tentang dalam berbasis
penerapan
e-
administrasi sistem
aplikasi
Sistem
mulai Aplikasi
sejak
tahun2012.Dalam
pemanfaatan
SAPK
dikoordinasikan oleh BKN dan
pelayanan kepegawaian (SAPK Online) di
pelaksanaannya
Badan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Kepegawaian
Daerah
Kota
JURNAL NIARA VOL 9 NO 2 JANUARI 2017
berpedoman
pada
93
Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang
pendukung
Pedoman
memberikan
Pemanfaatan
perkembangannya Kepala
SAPK.Dalam
dikeluarkanPeraturan
Badan
NegaraNomor18 Tahun Prosedur
Penetapan
yang
diharapkan
dukungan
mampu
yang
efektif
Berbasis Internet seperti yang dijelaskan
Kepegawaian
oleh
2010 tentang
bukunya yang berjudul E-government:
Nomor
Identitas
Richardus
Konsep
Eko
Pelayanan
Indrajit
Publik
dalam
Berbasis
Pegawai Negeri Sipil,Kenaikan Pangkat,
Internet dan Teknologi Informasi (2006)
Pemberhentian dan Pemberian Pensiun
bahwa Elemen pertama dan paling krusial
PegawaiNegeri
yang harus dimiliki oleh
Sipil,dan
Perpindahan
pemerintah
Antar Instansi Berbasis Sistem Aplikasi
untuk mendukung sebuah penerapan e-
Pelayanan
Government adalah sebagai berikut :
KepegawaianOn-Line(SAPK
On-Line).
a. Kesiapan pemerintah
Selanjutnya aplikasi berbasis Web
1.
Pembuatan Situs Situs pemerintah
yang dijalankansecaraOnlineini memiliki
pusat dan daerah harus secara bertahap
ruang
ditingkatkan
menuju
pemanfaatan.
Perlu
lingkupyang
dijelaskan
padaPeraturan
Kepala
ke
tingkat
dipertimbangkan
(Perka)BKNNo20Tahun2008
bahwa semakin tinggi tingkatan situs
mengenaipedomanpemanfaatanSPAKyang
tersebut,diperlukan
menjelaskanruang
manajemen, proseskerja, dan transaksi
lingkupSAPK
yang
dukungan
sistem
kemudiandikeluarkanPeraturanKepalaBad
informasi antar instansi yang semakin
anKepegawaianNegaraNomor18
komplek pula. Sementara itu di Kantor
Tahun
2010 tentang ProsedurPenetapan Nomor
Badan
Identitas Pegawai Negeri Sipil,Kenaikan
Pekanbaru sudah dibangun situs sejak
Pangkat,
Pemberhentiandan
tahun
Pensiun
Pegawai
Perpindahan
Negeri
Antar
Pemberian Sipil,
Instansi
dan
Berbasis
Kepegawaian
2008
Daerah
dengan
Kota
nama
www.bkd.pekanbaru.go.id. 2.
Kesiapan SDM
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
Kesiapan
On-Line (SAPK On-Line).
dipemerintah yang akan menjadi”pemain
Support adalah elemen penting yang
utama” atau subyek di dalam inisiatif e-
berarti hal pendukung dalam sebuah
Government
penerapan
manusiayang
e-Government,
seperti
sumber
pada
daya
manusia
dasarnya
bekerja
dilembaga
halnyadukungan penuh dari pemerintah
pemerintahan,
daerah dalam melakukan implementasi
kompetensi dan keahlian mereka sangat
sebuah kebijakan,atau
mempengaruhi performa penerapan e-
berbagai
aspek
JURNAL NIARA VOL 9 NO 2 JANUARI 2017
sehingga
adalah
tingkat
94
Government.
Semakin
tinggi
tingkat
manusia, finansial, tenaga, waktu dan
information technology literacy SDM
informasi
dipemerintah, semakin siap merekauntuk
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK
menerapkan
online)
konsepe-Government”
(Indrajit,2005:9).Namun
pada
didalam
oleh
DaerahKota
pelaksanaan
Badan
sitem
Kepegawaian
Pekanbaru.
Setelah
kenyataannya Badan Kepegawaian Daerah
melakukan penelitian dan melaksanakan
Kota Pekanbaru tidak memiliki pegawai
wawancara
dengan tingkat kompetensi dan keahlian
Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru
dibidangTeknologi Komunikasi.
peneliti mendapatkan keterangan untuk
Selama
Kepegawaian
menjawab penelitian ini, dari segi sumber
DaerahKota Pekanbaru tidak memiliki
daya manusia Badan Kepegawaian Daerah
perangkat
yang khusus
Kota Pekanbaru telah memiliki pegawai
menanganie-Government.Sementara beban
yang langsung terjun didalam bidang-
ditanggung pada bidang data dan infomasi
bidang
dan
menjalankan sistem
ini
Badan
dan
sifatnya
ruangan
person,
untuk
jaringan
dengan
pegawai
tertentuyang
nantinya aplikasi
Badan
akan
pelayanan
internet sudah terkoneksi pada masing-
kepegawaian (SAPK Online) berdasarkan
masing
bidang
bidang
yang
ada
diBadan
masing-masing,
yang
semua
Kepegawaian DaerahKota Pekanbaru.
jumlah
3.
menggunakan SAPK ini berjumlah 25
Sosialisasi situs informasi baik
pegawai
disini
bekerja
untuk internal maupun untuk publik.
orang yang terdiri dari berbagai bidang.
Dari hasil penelitian, sampai saat ini
Selanjutnya mengenai ketersediaan sumber
pelaksanaan sosialisasi situs yang dimiliki
daya
Badan
Kota
dijelaskan diatas sumber daya finansial
Pekanbaru belum pernah dilaksanakan
sangat berperan penting dalam penerapan
terutama untuk publik. Hal ini tidak
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
dilaksanakan
dengan
(SAPK Online) di Badan Kepegawaian
perkembangan teknologi yang ada saat ini
Daerah Kota Pekanbaru, dalam hal ini
setiap orang dapat mengakses informasi
dana awal sangat dibutuhkan agar sebuah
hanya dengan mengaksesnya diinternet.
kebijakan
b.
mungkin untuk memenuhi kebutuhan fisik
Kepegawaian
Daerah
karena
Alokasi Sumber Daya manusia,
Keuangan,
Tenaga,
Waktu
dan
dana
Informasi Dalam mengenai
seperti
halinipenelitifokus ketersediaan
membahas
sumber
daya
JURNAL NIARA VOL 9 NO 2 JANUARI 2017
finansial,
seperti
dapat
penambahan
yang
diterapkan
perangkat
telah
sebaik
keras,
penyambungan jaringan internet
seperti wifi dan LAN serta penambahan tegangan arus listrik. 95
Dasar Hukum yang mendasari kebijakan
pemanfaatan
penerapan e-Governmentmelalui SAPK
perkembangannya
Online diBadan Kepegawaian Daerah
peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Kota
Negara Nomor 18 Tahun 2010
Pekanbaru
tahun
2008
adalah
SAPK
yang
dalam
dikelurkan
Prosedur
Pemerintahan
mengatur
Pegawai Negeri Sipil,Kenaikan Pangkat,
pelimpahan wewenang seluas-luasnya dari
Pemberhentian dan Pemberian Pensiun
pusat
untuk
Pegawai Negeri Sipil, dan Perpindahan
daerahnya
Antar Instansi Berbasis Sistem Aplikasi
kepada
mengembangkan
daerah potensi
Nomor
tentang
dimulai dari UUNo.23 Tahun 2014 tentang Daerahyang
Penetapan
pula
Identitas
masing-masing.
Pelayanan Kepegawaian On-Line (SAPK
Dalam kebijakan penerapane-Government
On-Line).
melalui
Berdasarkan
SAPK
Online
diBadan
pemaparan
diatas,bahwa
Kepegawaian
DaerahKota
Pekanbaru
ketersediaan dasar hukum yang dijadikan
dasar hukum
lainnya yaitu Instruksi
acuan untuk membangun SAPK di Badan
Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang
Kepegawaian
kebijakan
cukup memadai, hal ini disebabkan adanya
dan
Strategi
Nasional
DaerahKota
Pengembangane-Government.
peraturan-peraturan
Dasar hukum selanjutnya, Berdasarkan
dalam pembangunan dan pengembangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
SAPK
tentang
Pekanbarusudah
pokok-pokok
Aparatur
Sipil
kepegawaian
Negara
yang
Pekanbaru
mendukung
diBadanKepegawaianDaerahKota tersedia
secara
rinci,
(ASN)
namun dalam beberapa peraturan tersebut
menyatakan perlunya penyelenggaraan dan
tidak adanya sanksidan reward, dengan
pemeliharaan
demikian,
Informasi
Kepegawaian.
bagisetiap
daerah
Untuk mendukung kebijaksanaan tersebut,
tidakwajibkanuntuk
dipandang
Peraturan-peraturan tersebut hanya bersifa
perlu
dibangun
dan
dikembangan SistemAplikasi Pelayanan
timbauan
Kepegawaian(SAPK
Online)
sebagai
daerah.Dengan demikian dapat dilihat
penyempurna sistem
sebelumnya yaitu
dasar hukum dalam kebijakan penerapan
SIMPEG,
ini
dilaksanakan
e-Government melalui SAPK diBadan
sesuai dengan Undang –UndangRepublik
Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru
Indonesia
2008
hanya ditingkat pusat saja tetapi peraturan
tentanginformasidantransaksielektronikdan
ditingkat daerah belum ada, acuan hukum
seiring
BKN
pengelolaan SAPK diBadan Kepegawaian
NO.20 Tahun 2008 tentang pedoman
Daerah Kota Pekanbaru masih mengacu
kebijakan
Nomor11
Tahun
dikeluarkannyaperaturan
JURNAL NIARA VOL 9 NO 2 JANUARI 2017
bagi
membangunSAPK.
setiap
pemerintah
96
kepada instruksi Tahun
presiden
2013 tentang
strategi
Nomor
3
kebijakan
nasional
dan
pembangunane-
Pekanbaru. Dari hasil temuan dalam penelitian ini adalah
ketersediaan
yang
Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun
penelitian
2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor
Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru :
Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan
Pertama, jaringan komputer. Ketersediaan
Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian
teknologi berupa jaringan komputer ini
Pensiun
dan
berupa jaringan Local Area Network
Berbasis
(LAN) dan Wireless Fidelity (WiFi) yang
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
berada di Badan Kepegawaian Daerah
On-Line (SAPK On-Line) serta belum
Kota Pekanbaru. Dengan adanya fasilitas
terdapat peraturan secara teknis yang
jaringan tersebut maka sarana teknlogi
mendasari dalam pelaksanaan kebijakan
yang mendukung dalam penerapan e-
penerapan e-Government melalui SAPK di
Government melalui di SAPK Online di
Badan
Badan
Perpindahan
Negeri
Antar
Sipil,
Instansi
Kepegawaian
Daerah
Kota
yang
didapat
teknologi
Government dan peraturan Kepala Badan
Pegawai
ada
sarana
di
dari
hasil
Kantor
Kepegawaian
Badan
Daerah
Kota
Pekanbaru.
Pekanbaru dapat dikatakan cukup baik.
c.
Hal
Sosialisasi dan Diklat tentang
dapat
terlihat
dengan
membangun fasilitas jaringan internet
SAPK online sosialisasi
tersebut
sistem
aplikasi
pelayanan
maupun intranet
telah dilaksanakan, namun hanya baru satu
dipahami
kali dan lama pelaksanaan sosialisasi dan
fasilitas jaringan tersebut bertujuan untuk
diklat selama 3 hari.
lebih memudahkan pendistribusian
Yang dimaksud dengan capacity adalah
kepegawaian dari masing-masing SKPD.
adanya
atau
Selain itu juga dapat digunakan sebagai
keberdayaan dari pemerintah setempat
media komunikasi antar SKPD dan Badan
dalam
SAPK
Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru.
Online. Ada tiga hal yang harus dimiliki
Tetapi dalam penggunaannya belum dapat
oleh
dipergunakan
mewujudkan
pemerintah
penerapan
sehubungan
dengan
elemen ini, yaitu: a.Kualitas
Sarana
Kebijakan
penerapan
tersebut
dan
jaringan
kemampuan
Hal
WiFi
kepegawaian di BKD Kota Pekanbaru
unsur
LAN.
berupa
dapat
karena dengan membangun
secara
maksimal
data
oleh
sebagian aparatur dikarenakan seringnya Teknologi
dalam
terjadi gangguan gagal koneksi sehingga
Government
proses login tidak bisa dilakukan. Hal yang
melalui SAPK Online di BKD Kota
sama juga kerap terjadi apa bila listrik
e
JURNAL NIARA VOL 9 NO 2 JANUARI 2017
97
padam
dan
melemahnya
arus
listrik
Instansi. SAPK berbasis Webini terkoneksi
diakibatnya banyaknya beban pemakaian
dengan
komputer, wifi yang ada di kantor ini pun
stakeholder,
terkadang mengalami gangguan kecepatan
dokumen, penyempurnaan porta lBKN,
yang
Executive Information System serta adanya
tiba-tiba
berkurang
dikarenakan
banyaknya user yang menggunakan. b.
Kesiapan
melaksanakan
Aparatur
kebijakan
aplikasi
aplikasi
helpdesk. dalam
Kedua,
penambahan
dengan
manajemen
apabila
maupun
terdapat
pengembangan
e
aplikasi SAPK,maka cukup dilakukan
Government melalui SAPK Online di
disisi server di BKN Pusat. Ketiga,
BKD Kota Pekanbaru
kemudahan akses dengan menggunakan
Dalam hal ini kesiapan aparatur Negara
aplikasi
sebagai
pengguna
aspek
penerapan
penghubung
penting
dalam
web
browser.
tidak
Keempat,disisi
membutuhkan
ruang
menjalankan sebuah sistem baru harus lah
penyimpanan yang besar. Kelima,aplikasi
menjadi pembahasan penting, sebab ketika
berbasis Web terbuka bagi seluruh sistem
aparatur
operasi,
Negara
mampu
menjalankan
seperti:
Windows,Mac
tugasnya dengan baik maka akan terwujud
OS,Linux,dan
sebagainya.
pula pelayanan yang memuaskan. Di
kemudahan
dalam penelitian ini terdapat berbagai
menggunakan VPN maupun internet.
akses
Keenam,
SAPK,baik
dengan
masalah mengenai kesiapan pegawai di Badan
Kepegawaian
Daerah Kota
D. KESIMPULAN
Pekanbaru, perkembangan teknologi yang
Berdasarkan dari berbagai uraian yang
semakin
aparatur
telah penulis jelaskan sebelumnya, penulis
terhadap
mengambil kesimpulan bahwa Penerapan
pesat
pemerintah
memaksakan
untuk
cakap
teknologi masa kini
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
Value
(SAPKOnline) di Badan Kepegawaian
Penerapan berbasis
SAPK, Online,
khususnya juga
SAPK
memberikan
Daerah Kota Pekanbaru sudah terlaksana. Namun
pada
dasarnya
SDM
atau
manfaat dan keunggulan yang sangat besar
pengguna sistem (User) yang ada di BKD
dalam
Kota
pelayanan
kepegawaian,
Pekanbaru
belum
mampu
diantaranya adalah: pertama, memfasilitasi
menggunakan dan memanfaatkan Sistem
pelayanan kepegawaian yang terintegrasi
(SAPK Online) secara maksimal.
mulai
usulan
dari
instansi,
proses
penetapan persetujuan,penetapan SK di BKN sampai dengan penetapan SK oleh JURNAL NIARA VOL 9 NO 2 JANUARI 2017
98
DAFTAR PUSTAKA Budiati Ayuningsih, dkk, 2010. Ilmu Administrasi Negara Kontemporer. Graha Ilmu, Jakarta. Furchan, A. 2004, Pengantar penelitian dan Pendidikan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Indrajit Richardus Eko, 2005, EGoverment in action, Andi, Yogyakarta. __________________, 2006, EGovernment : Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi, APTIKOM, Yogyakarta Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang strategi dan pengembangan E-Goverment. Kadir Abdul, 2002, Pengenalan Sistem Informasi, Andi, Yogyakarta. KMK.No. 85/RMK.02/2003 tentang modernisasi jangka menengah. Keputusan MENPAN No. 8 Tahun 1993 tentang segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan pemerintah pusat,di daerah dan lingkungan BUMN. Kumorotomo, Wahyudi. 1996. Sistem Informasi Manajemen. Jogjakarta: Gajah Mada University . Lubis , Hari dan Huseini Martani. 1998. Teori Organisasi, Pusat-pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta : Univ Indonesia. Moenir, H AS, Drs, Manajemen Pelayanan Umum Indonesia, Bumi aksara, Jakarta. 2008. Moekijat. 1991. Pengantar Sistem Informasi Manajemen. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Mulyasa. 2002. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung : Remaja Resdakarya. Nugroho Eko, 2008, Sistem Informasi Manajemen, Andi, Yogyakarta. Patilima, Hamid. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Peraturan BKN No. 2 Tahun 2008 tentang pedoman pemanfaatan SAPK. JURNAL NIARA VOL 9 NO 2 JANUARI 2017
Siagian, Sondang P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Pustaka Setia Sukmadinata, 2006, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeda, Bandung. Safroni, M. Ladzi, 2012. Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik”dalam Konteks Birokrasi Indonesia. Aditya Media, Malang. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Wahab, Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta : Gramedia. Puspita, Denok. 2011. “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya”. Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran unesa. Vol 3, no. 4 http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jpap rticle/view/54278.Diakses pada 3 Maret 2016. Nugroho, Eko, Dr, Ir, Sistem Informasi Manajemen, Andi Offset, 2008 Sinambela , Lijan Poltak, dkk. Reformasi Pelayanan Publik, teori, kebijakan dan implementasi. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
99
JURNAL NIARA VOL 9 NO 2 JANUARI 2017
100
