PENERAPAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN LESTARI OLEH DIREKTUR TANAMAN TAHUNAN HOTEL SANTIKA, JAKARTA 29 JULI 2011
1
KRONOLOGIS FAKTA HISTORIS • Sejak 1960-an dikalangan masyarakat internasional mulai berkembang aspirasi untuk mendorong kebijakan prolingkungan dalam praktek; • Tgl 5 Juni 1972 konferensi PBB di Stockholm menyepakati untuk melakukan percepatan pembangunan tanpa merusak lingkungan. Indonesia menjadi peserta. Tanggal 5 juni setiap tahun diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup termasuk di Indonesia (KALPATARU) • Tahun 1967 diterbitkan UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. • Sejak Kabinet Pembangunan III (1978-1983) dan berlanjut sampai sekarang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup; Tahun 1982 diterbitkan UU No. 4 tentang pengelolaan lingkungan hidup • Unit Fungsional/Kementerian terkait juga menerbitkan ketentuan perundangan yang juga pro – lingkungan
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN AMANAT UUD 1945 • UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketentuan terkait lainnya yang sudah ada dipandang belum cukup, maka berkembang pemikiran memperkuat landasan menjadi amanat UUD 1945 melalui amandemen
• Pada amandemen ke- 4 UUD 1945 th 2002, pasal 33, ditambahkan ayat (4) yang berbunyi: perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional • Amandemen UUD 1945 dimaksud diterjemahkan oleh masingmasing unit fungsional, dengan melakukan penyempurnaan ketentuan yang telah ada, al. UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Perkebunan
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA • Pembangunan perkebunan, khususnya kelapa sawit, merupakan pembangunan lintas sektor, sehingga harus tunduk dan patuh pada seluruh ketentuan/perundangan seluruh instansi terkait yang berlaku, tidak hanya dibidang pertanian/perkebunan saja. • Dengan maksud agar mengikat secara utuh untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit secara lestari/berkelanjutan, maka ketentuan terkait diikat dalam satu ketentuan. Untuk itu disusun ISPO dan telah diterbitkan melalui Permentan No.19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil /ISPO) • Penerapan ISPO adalah penerapan semua ketentuan terkait yang berlaku di Indonesia. ISPO bersifat mandatory, wajib dipatuhi seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit (Perkebunan Besar/Perusahaan dan Perkebunan Rakyat/Petani), akan ditindak bagi yang melanggar. • ISPO secara resmi berlaku mulai Maret 2012 dan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam waktu paling lambat s.d. 31 Desember 2014 harus sudah melaksanakan usaha sesuai Permentan dimaksud. 4
TUNTUTAN SUSTAINABLE PALM OIL OLEH PASAR Tuntutan untuk memproduksi minyak sawit lestari yang datang dari konsumen, industri, pembeli dan yang paling lantang datang menyuarakan adalah NGO, yang melihatnya dari aspek lingkungan dan sosial, dijawab oleh banyak institusi, al. Dengan membentuk RSPO pada tahun 2004, yaitu Organisasi Swasta yang bersama anggotanya setuju menerapkan P & C untuk SUSTAINABLE PALM OIL. Kemudian bermunculan organisasi lain yang menerapkan kriteria sustainable, al. Rountable on Sustainable Biofuels (RSB), Rountable on Sustainable Soya dll . Pemerintah di dunia ikut serta menciptakan aturan yang menyangkut penerapan sustainability, misalnya Pemerintah EU dan Amerika Serikat yang menyangkut penerapan standar bagi biofuels, Food Labelling untuk produk yang mengandung CPO oleh Australia, Canada dan Perancis. Sifat : voluntary Ekosistem Rimbai
5
INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)
Merupakan tuntunan / guidance pengembangan Kelapa Sawit berkelanjutan Indonesia yang didasarkan kepada Peraturan & Perundangan yang berlaku di Indonesia, sebagai penjabaran amanat UUD 1945 dan merespons tuntutan pasar global. Ekosistem Rimba
6
Tujuan ditetapkannya ISPO : • Memposisikan pembangunan kelapa sawit sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia • Memantapkan sikap dasar bangsa Indonesia untuk memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan sesuai tuntutan masyarakat global; • Mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian Sumber Daya Alam dan fungsi lingkungan hidup.
MATERI ISPO • • • • •
Prinsip dan Kriteria ISPO Sistem Sertifikasi P&C ISPO Sistem Sertitifikasi Rantai Pasok Organisasi ISPO Petunjuk Pelaksanaan Audit
PERSYARATAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN INDONESIA (ISPO) MELIPUTI 7 PRINSIP, 39 (41) KRITERIA DAN 128 INDIKATOR. 1.SISTEM PERIZINAN DAN MANAJEMEN PERKEBUNAN; 2.PENERAPAN PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN KELAPA SAWIT; 3.PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN; 4.TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA; 5.TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN KOMUNITAS; 6.PEMBERDAYAAN KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT; 7.PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN. bahansosialisasi
9
1. SISTEM PERIZINAN DAN MANAJEMEN PERKEBUNAN, MELIPUTI:
Perizinan dan sertifikat Pengelola perkebunan harus memperoleh perizinan serta sertifikat tanah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Lokasi Perkebunan Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa penggunaan lahan perkebunan telah sesuai dengan Rencana Umum Tataruang Wilayah Provinsi (RUTWP) atau Rencana Umum Tataruang Wilayah Kabupaten/Kota (RUTWK) sesuai dengan perundangan yang berlaku atau kebijakan lain yang sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah setempat.
Sengketa Lahan dan Kompensasi Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa lahan perkebunan yang digunakan bebas dari status sengketa dengan masyarakat/petani disekitarnya. Apabila terdapat sengketa maka harus diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku namun bila tidak terjadi kesepakatan maka penyelesaian sengketa lahan harus menempuh jalur hukum bahansosialisasi
10
Lanjutan.....
Status badan hukum Perkebunan kelapa sawit yang dikelola harus mempunyai status badan hukum yang jelas sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
Manajemen Perkebunan Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka panjang untuk memproduksi minyak sawit lestari.
Rencana dan realisasi pembangunan perkebunan dan pabrik.
Pemberian informasi kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dan pemangku kepentingan lainnya terkecuali menyangkut hal yang patut dirahasiakan
bahansosialisasi
11
2. PENERAPAN PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN KELAPA SAWIT, MELIPUTI: a.
Penerapan pedoman teknis budidaya : Pembukaan lahan Perlindungan Terhadap Sumber dan Kualitas Air Perbenihan Penanaman Pemeliharaan tanaman dalam mendukung produktivitas tanaman Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pemanenan
b.
Penerapan pedoman teknis pengolahan hasil perkebunan : Pengangkutan buah. Penerimaan TBS di PABRIK/MILL Pengolahan TBS. Pengelolaan limbah. Pemanfaatan limbah.
bahansosialisasi
12
3. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN, Meliputi :
Kewajiban kebun kelapa sawit yang memiliki PABRIK/MILL Kewajiban terkait analisa dampak lingkungan AMDAL,UKL dan UPL. Identifikasi dan konservasi flora dan fauna (biodiversity). Pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pelestarian biodiversity Identifikasi dan pelindungan kawasan lindung Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi. Pembukaan Lahan Baru (setelah 2011). Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit
bahansosialisasi
13
4. TANGGUNG JAWAB THD PEKERJA, MELIPUTI: Meliputi ;
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
Kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja / buruh;
Penggunaan Pekerja Anak dan Tidak Melakukan Diskriminasi berdasarkan Suku, Ras, Gender dan Agama;
Pembentukan Serikat Pekerja;
Perusahaan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja.
5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN KOMUNITAS, Meliputi : Tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan; Pemberdayaan Masyarakat Adat/ Penduduk Asli. bahansosialisasi
14
6. PEMBERDAYAAN KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT, 37) Meliputi pengembangan Usaha Lokal, Pengelola perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian / pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat sekitar kebun.
7. PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN, 38) Meliputi pengelola perkebunan dan pabrik/mill harus terus menerus meningkatkan kinerja (sosial, ekonomi dan lingkungan) dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi minyak sawit berkelanjutan bahansosialisasi
15
MEKANISME SERTIFIKASI ISPO 1. PERUSAHAAN
2.
Tidak memenuhi syarat
•Izin IUP, IUP-B, IUP-P, HGU •Termasuk kebun kelas I, II, III,
PERKEBUNAN
LEMBAGA SERTIFIKASI INDEPENDEN
3.
PERMOHONAN KE KKSBI UNTUK MENDAPATKAN PENGAKUAN ISPO
4. SEKRETARIAT KKSBI MENILAI
KELENGKAPAN DOKUMEN
Dokumen lengkap
Tidak lengkap
Sekretariat memberi tahu pemohon untuk memenuhi kelengkapan
5. TIM PENILAI Komite ISPO
6. REKOMENDASI HASIL PENILAIAN
ditolak
7. PENGAKUAN ISPO OLEH KOMITE ISPO DAN DIUMUMKAN KE PUBLIK 8. PENERBITAN SERTIFIKASI ISPO OLEH Komite ISPO bahansosialisasi
16
ORGANISASI KOMISI ISPO 1. SUSUNAN ORGANISASI DAN KELELNGKAPANNYA
KOMISI ISPO TIM PENILAI SEKRETARIAT
KOORDINATOR ADMINISTRASI
KOORDINATOR TEKNIS/PENELUSURAN
KOORDINATOR ADVOKASI/PROMO
bahansosialisasi
KOORDINATOR PENYELESAIAN SENGKETA
17
TERIMA KASIH
