PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT SERTIFIKASI DI KABUPATEN KONAWE SELATAN PROPINSI SULAWESI TENGGARA Management of Certified Private Forest at South Konawe Regency, South East Sulawesi Nurhayati Hadjar(1), Daud Malamassam (2), Yusran Jusuf (2) (1) (2)
Pascasarjana Program Studi Sistem-sistem Peranian Universitas Hasanuddin Fakultas Kehutanan, Uiversitas Hasanuddin Makassar
ABSTRAK Deforestasi dan degradasi lahan telah menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya kesalahan pengelolaan kawasan hutan. Di sisi lain, masyarakat dengan pola pengelolaan hutan rakyat, dianggap mampu menjaga kelestarian hutan. Sebagai bentuk penghargaan terhadap inisatif lokal dalam mengelola hutan secara lestari, Forest Stewardship Council (FSC) memberikan sertifikasi Pengelolaan Hutan lestari untuk program hutan berskala dan intensitas rendah (SLIMF) kepada unit manajemen hutan rakyat Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL). Pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab adalah, bagaimana kendala atau hambatan yang dihadapi KHJL dalam memenuhi standart sertifikasi FSC dan bagaimana peran sertifikasi terhadap upaya KHJL mewujudkan pengelolaan hutan lestrari, serta bagaimana karakteristik pengelolaan KHJL . Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sertifikasi FSC terhadap pengelolaan hutan rakyat ditinjau dari aspek ekonomi, aspek sosial dan lingkungan. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Hutan Jaya Lestari . Responden penelitian ini adalah pengurus KHJL, Kepala Unit dan LSM pendamping. Pengambilan data primer dilakukan dengan metode observasi dan wawancara mendalam, kemudian data dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif. Prosedur sertifikasi FSC secara menyeluruh bukan persoalan yang mudah untuk dipenuhi, beberapa kendala yang dihadapi KHJL dalam memenuhi kriteria dan indikator sertifikasi adalah anggota belum terlibat dalam perencanaan pengelolaan, belum memiliki sistem monitoring dan lacak balak yang baik dan belum memiliki prosedur resolusi konflik . Peran sertifikasi dalam mendukung upaya KHJL dalam melakukan pengelolaan hutan lestari adalah meningkatkan nilai kayu dan kapasitas petani hutan rakyat, pengelolaan hutan rakyat yang lestari, komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan memperbaiki manajemen hutan rakyat. Karakteristik KHJL dalam mengelola hutan rakyat di Kabupaten Konawe Selatan adalah lembaganya yang kuat dan solid, penerapan administrasi dan tata usaha kayu yang ketat, pendampingan menyeluruh dan berkesinambungan oleh LSM pendamping dan transparan dalam pengelolaannya. Kata kunci : hutan rakyat, Koperasi Hutan Jaya Lestari, sertifikasi FSC
ABSTRACT Deforestation and land degradation has led to environmental degradation in Indonesia. This is caused by the mismanagement of the forest area. On the other hand, communities with forest management scheme, is considered capable of protecting the forest. As a form of respect for local initiative in sustainable forest management, Forest Stewardship Council (FSC) provides certification of sustainable forest management to forest program scale and low intensity (SLIMF) to the forest management unit Jaya Lestari Forest Cooperative (KHJL). The next question that needs answered is, how the constraints or barriers encountered in meeting the standards KHJL FSC certification and how the role of certification of forest management efforts lestrari KHJL achieve, and how the characteristics KHJL management. Therefore, this study aims to determine the role of FSC certification of forest management in terms of economic, social and environmental aspects. The research was conducted at the Cooperative Forest Lestari Jaya. Respondents of this research is the committee KHJL, Head of Unit and NGOs companion. Primary data retrieval is done by the method of observation and in-depth interviews, and data were analyzed by quantitative descriptive method. Certification role in supporting efforts in managing KHJL FSC certification procedure as a whole is not an easy matter to be met, some of the constraints faced by KHJL in meeting the certification criteria and indicators are not members of management involved in planning, monitoring systems and has not had a good chain of custody and not have a conflict resolution procedure is to increase the value of forests and farmers' capacity timber forests, sustainable forest management, commitment to environmental sustainability and improve forest management. Characteristics KHJL in managing public forests in South Konawe is strong and solid institution, the application of administrative and clerical tight timber, comprehensive and sustained advocacy by NGOs companion and transparent in its management. Keywords: Private forest, Koperasi Hutan Jaya Lestari, FSC certification 1. PENDAHULUAN Peluang pengembangan hutan rakyat cukup terbuka dalam rangka penyediaan bahan baku kayu. Kebutuhan kayu nasional saat ini 57,1 juta m3 per tahun dengan kemampuan hutan alam dan hutan tanaman untuk menyediakannya sebesar 45,8 juta m3 per tahun (Kementerian Lingkungan Hidup, 2007). Dengan kondisi tersebut, terjadi defisit kebutuhan kayu sebesar 11,3 juta m3 per tahun. Upaya untuk menekan defisit kebutuhan kayu yang terjadi adalah dengan membangun hutan rakyat di berbagai daerah Hutan rakyat di Indonesia telah berkembang dengan pesat, hutan yang dikelola rakyat pada lahan milik ini juga dianggap sudah mencerminkan praktek-praktek pengelolaan hutan lestari. Petani hutan pun juga sudah mulai merasakan manfaat ekonomi pengelolaan hutan ini, karena hasil hutan rakyat, khususnya kayu, berkontribusi nyata dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga (Maryudi, 2005). Namun, kemanfaatan ekonomi hutan hutan rakyat bagi petani mungkin belum optimal, beberapa penelitian menunjukkan bahwa petani hanya mendapatkan sebagian kecil dari keseluruhan rentabilitas pengusahaan hutan rakyat (PKHR,2001) sehingga
petani cenderung beralih ke usaha alternatif pada lahannya yang memiliki nilai ekonomi lebih bak dibanding jika dia mengusahakan tanaman kehutanan. Adanya tuntutan konsumen luar negeri khususnya dari Eropa dan Amerika Serikat yang menghendaki agar produk-produk kayu dari Indonesia termasuk dari Hutan Rakyat merupakan hasil produk yang berasal dari pengelolaan hutan yang ramah lingkungan. Untuk itu petani hutan rakyat dituntut untuk tetap komit dalam menjaga dan terus mengembangkan usaha hutan rakyat. Untuk menjamin hasil hutan rakyat yang ramah lingkungan tersebut diperlukan program sertifikasi produk hutan rakyat. Melalui program ini dapat memberikan insentif yaitu berupa harga kayu yang cukup tinggi kepada pengelola hutan yang mampu menunjukkan bahwa mereka telah mengelola hutan rakyatnya secara lestari (Hindra, 2006). Program sertifikasi hutan bisa menjadi semacam daya tarik bagi petani hutan rakyat untuk tetap mengusahakannya. Hal ini karena program ini merupakan sebuah instrument pasar yang dianggap bisa menawarkan beberapa insentif, dalam bentuk harga premium dan atau perluasan akses pasar kepada pengelola hutan yang mampu membuktikan bahwa mereka telah mengelola hutan secara lestari. Walaupun instrument/program tersebut secara umum belum banyak di kalangan petani hutan rakyat, nampaknya petani hutan rakyat diberbagai daerah mulai menunjukkan minat untuk mengadopsi sertifikasi hutan yang ditunjukkan dengan disrtifikasinya hutan rakyat di beberapa daerah di Indonesia (Maryudi, 2005) Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) merupakan unit manajemen hutan rakyat pertama yang telah mendapatkan sertifikasi dari Forest Stewardship Council (FSC) untuk program Small Low Intensity Managed Forest (SLIMF). tersertifikasinya unit manajemen tersebut berarti bahwa koperasi ini telah mengupayakan pengelolaan hutan yang memperhatikan norma-norma lingkungan hidup, norma ekonomi dan norma sosial, sehingga kelestarian sumber daya alam dapat terjaga. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sertifikasi terhadap upaya KHJL melakukan pengelolaan hutan lestari. 2. METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan di Unit Manajemen Hutan Rakyat Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) di Desa Lambakara, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara pada bulan Juni - Juli 2011 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi : gambaran umum lokasi penelitian, proses sertifikasi hutan rakyat, sistem pengelolaan UM KHJL, sistem kelembagaan, dan peran sertifikasi terhadap pengelolaan hutan rakyat oleh KHJL Data diperoleh dari wawancara dengan pengelola Koperasi (Pengurus, Menejer Pemasaran, Badan Pengawas, Kepala unit) dan LSM pendamping. Data juga diperoleh dari penelusuran dokumen-dokumen dan laporan KHJL serta penelitian-penelitian yang terkait dengan tujuan yang ingin diperoleh. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data, dokumen-dokumen sertifikasi hutan rakyat dan laporan kegitatan KHJL. Kemudian dilakukan pengecekan ke sumber data primer yaitu ketua kelompok tani/Koordinator unit, pengurus dan LSM pendamping. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten Konawe Selatan beribukota Andoolo, secara geografis terletak di bagian Selatan Khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 30.58.56’ dan 40.31.52’ dan 40.31.16’ lintang Selatan, membujur dari Barat ke Timur antara 121.58’ dan 123.16’ bujur Timur. Pembagian kawasan hutan seluas 212.097 Ha, 50.38% dari areal lahan yang ada saat ini dinyatakan sebagai Kawasan Hutan dan 208.906 (49.62%) digolongkan sebagai Kawasan Budidaya. Daerah kerja kehutanan social KHJL meliputi lahan yang dialokasikan sebagai Hutan Produksi (General Production Forest), Jati rakyat KHJL berasal dari lahan yang ditetapkan sebagai Area Budidaya, bukan-hutan. Areal budidaya non Kehutanan di Konawe Selatan difungsikan untuk pemukiman, areal persawahan, areal perladangan, areal perkebunan dan lainlain. Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) dibentuk pada 18 Maret 2004, lembaga ini berbentuk Koperasi yang berbadan usaha No. 518.15/DKK/18/III/2004 mengelola 23 unit kerja di enam Kecamatan. Selanjutnya dalam perjalanan koperasi, masyarakat ini didampingi oleh LSM JAUH Sultra dalam pengelolaan dan upaya penguatan kelembagaannya dan hingga saat ini KHJL telah menjadi Unit Manajemen hutan rakyat pertama di Asia Tenggara yang berhasil mendapat sertifikat FSC. Beberapa peran sertifikasi terhadap upaya KHJL mewujudkan pengelolaan hutan rakyat yang lestari di Konawe Selatan antara lain ; 1. Sertifikasi berperan dalam melestarikan Fungsi Sosialekonomi Petani perorangan yang ingin disertifikasi dapat dimungkinkan dengan cara bergabung dengan unit pengelolaan yang bersertifikat. KHJL mampu mengembangkan dan meningkatkan kapasitas institusionalnya. Manajemen KHJL telah berhasil menarik perhatian dan memotivasi pemilik lahan lain untuk bergabung dengan koperasi. Hal ini terlihat dari keanggotaan mereka. . Perkembangan keanggotaan KHJL dapat diilustrasikan sebagai berikut : Tabel 3. Persentasi Penambahan Unit Kerja, Anggota dan Luas Areal KHJL
Jumlah unit Jumlah anggota Luas Lahan
2005 12 unit 186 orang 159.9 ha
2010 23 unit 759 orang 766.9391 ha
Persentase 191.7 % 408 % 479.6 %
Sumber: laporan tahunan KHJL 2010
Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang sangat besar terhadap jumlah anggota dan luas lahan yang dikelola oleh KHJL selama satu rotasi sertifikasinya, hal ini berarti manajemen KHJL harus terus dapat meningkatkan kapasitasnya mewadahi petani-petani yang bergabung agar dapat secara optimal diberdayakan dan memberikan keuntungan finansial. Sebelum tergabung dalam koperasi, petani hutan rakyat di konawe selatan hanya dapat menjual harga kayunya berkisar antara 300 – 500 ribu tiap meter kubik yang dijual pada cukongcukong kayu. Setelah tersertifikasi, jaringan pemasaran kayu yang telah dirintis KHJL dengan bantuan TFT mulai terbuka dan setiap bulannya mampu menjual 1-2 kontainer ke jawa, . KHJL membeli kayu anggotanya dalam bentuk square seharga 2 juta rupiah/m3 untuk diameter 10 – 19 cm (A3), 2,500 ribu/m3 untuk diameter 20 – 29 cm (A2) dan 2,750 ribu/m3 untuk balok yang
berdiameter 30 keatas (A1). Petani hutan rakyat di Konawe Selatan merasa sangat diuntungkan dengan adanya sertifikasi ini sehingga mereka sadar bahwa jati merupakan komoditas yang layak diprioritaskan di lahan mereka karena rantai pemasaran yang pendek, jalur pemasaran yang sudah jelas dan harga yang jauh lebih baik dibanding ketika lahan mereka belum tersertiikasi. Pengetahuan petani untuk mengelola hutannya lestari bertambah, memanfaatkan lahanlahan mereka yang kosong dengan menanam, dan akan menebangnya jika diperlukan. Sejak adanya sertifikasi mereka jadi tahu kenapa lahan mereka perlu diatur hasilnya, yaitu dengan tidak menebang semua kayunya dalam satu areal dan syarat diameter minimal 30 cm, suatu hal yang sulit bagi mereka di awalnya tapi perlahan dapat mereka pahami seiring dengan intensifnya sosialisasi perencanaan hutan tersebut kepada mereka. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hutan secara berkelanjutan tercermin dalam berubahnya perilaku terhadap sumberdaya hutan, faktanya adalah 80 % pengurus KHJL dulunya adalah pelaku illegal logging. Mereka pernah dimanfaatkan oleh cukong-cukong kayu pemilik ijin pemanfaatan kayu, menebang secara ilegal dan kemudian di klaim sebagai kayu legal. Mereka beralih menjadi penentang illegal logging karena memang keuntungan yang didapatkan sebelumnya tidaklah seberapa tapi resikonya sangatlah besar malah terkadang rugi. Pengalaman masyarakat Konawe Selatan mengelola hutan rakyat sertifikasi membuat daerah ini sering dikunjungi sebagai koperasi percontohan oleh kelompok-kelompok tani hutan rakyat dari daerah-daerah lain untuk dapat mereka terapkan di daerah masing-masing. Koperasi ini juga sering diundang sebagai pembicara dalam seminar-seminar hutan rakyat dan melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok hutan rakyat yang berminat melakukan sertifikasi. Beberapa hutan rakyat tersebut adalah hutan rakyat di Jawa dan saat ini intensif terhadap hutan rakyat di Papua. Masyarakat perlahan-lahan jadi mengerti tentang adanya perencanaan dalam pemanfaatan hutan, tidak hanya asal menanam dan asal menebang tapi ada asas kelestarian dan ekologis yang perlu juga diperhatikan. 2. Sertifikasi berperan dalam melestarikan Fungsi Ekonomi/Produksi Kelestarian produksi KHJL di imlpementasikan dalam Jatah Tebangan Tahunannya untuk menjamin ketersediaan produksi tahun-tahun berikutnya. Dan untuk memastikan agar cadangan jati tak pernah kosong, KHJL setiap tahun mengeluarkan sebagian keuntungannya untuk membeli bibit dan membagikannya kepada anggota untuk menumbuhkan minat mereka menanam. Semua anggota diwajibkan menanami lahannya yang masih kosong, dan kepada anggota yang telah panen diberi benih lebih agar ditanam sebagai pengganti pohon yang telah dipanen. Distribusi benih, pembibitan dan penanaman diawasi oleh kepala unit. Berdasarkan laporan tahunan KHJL 2010 jumlah bibit yang telah ditanam sejak 2006 hingga 2010 adalah 722,345 tanaman baru, yang artinya penambahan cadangan kayu KHJL untuk 20 tahun mendatang kurang lebih 28,893.8 m3. Berdasarkan hal tersebut berarti ada keberlanjutan dalam pengelolaan, karena setelah dimanfaatkan kayunya ada usaha untuk melakukan regenerasi sehingga stock untuk dimasa
datang dipastikan masih tersedia. Karena prinsip pengelolaan lestari adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya hutan saat ini tanpa mengorbankan sumberdaya hutan dimasa yang akan datang. 3. Sertifikasi berperan dalam melestarikan Fungsi Lingkungan Anggota KHJL secara eksplisit menerima untuk tidak memburu atau menyakiti spesies terancam baik flora ataupun fauna yang ditemukan dalam rumpunkayu mereka, melainkan mereka membiarkan spesies tersebut berlindung. Mereka juga menerima untuk tidak melakukan penebangan pada lahan-lahan dengan kelerengan curam dan bantaran sungai. 4. Sertifikasi memperbaiki sistem manajemen hutan rakyat Program sertifikasi FSC sangat mensyaratkan keterlacakan kayu yang dihasilkan oleh unit manajemen yang bersertifikat dan KHJL menerapkan betul hal tersebut dalam pengelolaannya. Penandaan pohon mereka lakukan pada saat inventarisasi sampai pada saat pohon ditebang dan terdokumentasi secara administrasif mulai dari lokasi sumber kayu, penebangan, pemotongan, pengangkutan, pengapalan hingga ke tangan pembelinya. Sistem yang ini memungkinkan konsumen mengetahui asal-usul kayu yang mereka gunakan dan karena sistem yang mereka gunakan, KHJL juga telah berhasil lolos dalam penilaian dan mendapatkan sertifikasi SVLK. 4. KESIMPULAN Sertifikasi mendukung upaya KHJL dalam melakukan pengelolaan hutan lestari, peran tersebut adalah peningkatan nilai kayu dan kapasitas petani hutan rakyat, pengelolaan hutan rakyat yang lestari, komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan perbaikan manajemen hutan rakyat; Dibutuhkan pembinaan yang terus-menerus sampai ke level petani agar petani sepenuhnya paham esensi dari sebuah pengelolaan hutan lestari, tidak hanya sekedar mengikut saja hanya karena iming-iming harga tinggi. Keberadaan KHJL seharusnya dapat menjadi partner bagi Pemda/Dishut dalam upaya mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Konawe Selatan. DAFTAR PUSTAKA Awang, S.A, Santosa, H., Widyawati,WT., Nugroho, Y., Kustomo dan Sapardiono, 2001. Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan., Debut Press. Yogyakarta. Darusman, D., Hardjanto. 2006. Tinjauan ekonomi hutan rakyat dalam Prosiding seminar hasil penelitian hasil hutanhutan rakyat. 13 April 2006. Bogor. Departemen Kehutanan. 1995. Hutan Rakyat. Departemen Kehutanan RI. Jakarta. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. 2006. Data potensi hutan rakyat di indonesia. Direktorat Jenderal RLPS, Departemen Kehutanan. Jakarta. Direktur Penghijauan dan PerhutananSosial, Ditjen RRL. 1995. Kebijaksanaan Pembangunan Hutan Rakyat Sebagai Upaya Rehabilitasi LahanKritis danPeningkatan Kesejahteraan Masyrakat dalam Prosiding Seminar Pembangunan Hutan Rakyat Bangkinang. Riau 10 – 11 April 1995. Riau. Hardjanto. 1990. Pengembangan Kebijakan Ekonomi dan Pelestarian Hutan. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor. Kementerian Lingkungan Hidup. 2007. Status lingkungan hidup Indonesia 2006. Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta.
Maryudi, A., 2005. Beberapa kendala bagi sertifikasi hutan rakyat. Jurnal hutan rakyat : 7(3): 25-39. Yogyakarta. Maryudi, A., 2005. Strategi Sertifikasi Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari. Prosiding seminar Nasional Pengembangan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Rakyat. (hal 98104). Yogyakarta. Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR), 2001. Analisis Distribusi Tata Niaga Kayu Bulat Sengon Rakyat di Kabupaten Wonosobo. Laporan Penelitian. Pusat kajian Hutan Rakyat, Fakultas Kehutanan, universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saragih B, Sunito S, Suharjito D. 1995. Hutan rakyat dan Peranannya dalam Pembangunan Daerah. Pusat Studi Pembangunan IPB. Bogor. Simon H. 1995. Pokok-pokok Pikiran Tinjauan Ekonomi Pengembangan Hutan Rakyat dalam Prosiding Seminar Pengembangan Hutan Rakyat Bangkinang. Riau 10-11April 1995. Riau. Sukadaryati. 2006. Potensi Hutan Rakyat Di Indonesia dan Permasalahannya dalam Prosisding Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan. Hal: 49-57 Toha, M. 1987. Pengembangan Hutan Rakyat di Jawa untuk Pelestarian Lingkungan dan Kesejaheraan Masyarakat dalam Bunga Rampai Perhutanan Sosial Jilid VII. Jakarta. www.scribd.com/doc/66006427/sertifikasi-hutan-rakyat. Diakses agustus 2011 www.dephut.go.id/files/Pot_Klbg_HR.pdf diakses agustus 2011
.
