PENERAPAN PSAK NO.23 TENTANG AKUNTANSI PENDAPATAN (Studi pada PT Angkasa Pura II Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang) Oleh : DESI LIZA PURBA Program Studi Akuntansi, Universitas Maritim Raja Ali Haji ABSTRAK Pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividend dan royalti. Dalam dunia bisnis pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya. Sebagian besar perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan laba yang optimal sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat tercapai. Untuk dapat menghasilkan laba, pendapatan perusahaan harus lebih besar dibandingkan beban yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan laba yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan pada Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang telah sesuai secara keseluruhan dengan PSAK No. 23. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara dan dalam menganalisis data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui observasi dan wawancara terhadap pihak yang terkait dengan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Metode penganalisaan data yang penulis gunakan ialah metode deskriptif, dimana data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Kata kunci: Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan PENDAHULUAN Latar Belakang Memperoleh pendapatan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha dagang, industri maupun jasa. Hal ini disebabkan karena pendapatan akan mendorong kegiatan dan mendukung kelangsungan hidup serta pertumbuhan kegiatan usaha tersebut. Pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa khususnya perusahaan pengelola bandar udara, pendapatan diperoleh dari jasa yang diberikan meliputi pelayanan operasi lalulintas udara, pemakaian fasilitas bandar udara serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan penerbangan baik langsung ataupun tidak. Pelayanan jasa dalam hal ini bertujuan menyediakan jasa kebandarudaraan yang turut serta menunjang kelancaran angkutan udara secara aman, selamat dan efisien bagi masyarakat. Dalam perusahaan, penentuan pendapatan berkaitan dengan masalah kebijakan
pengakuan, pengukuran, pelaporan dan pengungkapan pendapatan. Pengakuan adalah saat dimana sebuah transaksi harus diakui sebagai pendapatan. Setelah diakui sebagai pendapatan, perusahaan kemudian rnengukur berapa jurnlah yang harus dilaporkan dan diungkapkan dari setiap transaksi dalam suatu periode akuntansi. Permasalahan pengakuan, pengukuran, pelaporan dan pengungkapan pendapatan terkait erat satu sama lain. PT (Persero) Angkasa Pura II sebagai salah satu badan usaha milik negara, diberi wewenang untuk mengelola bandar udara di wilayah barat Indonesia yang salah satu kantor cabangnya adalah PT (Persero) Angkasa Pura II Raja Haji Fisabillah (RHF) Tanjungpinang. Sebagaimana kantor pusat dan kantor-kantor cabang lainnya PT (Persero) Angkasa Pura II Raja Haji Fisabillah Tanjungpinang bertugas menyiapkan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pelayanan operasi keselamatan lalu lintas udara, memelihara fasilitas teknik peralatan, operasi bandar udara dan komersil, fasilitas teknik elektronika dan listrik, serta penyiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan administrasi dan keuangan, untuk kelancaran angkutan udara. Dalam menyelenggarakan jasa kebandaraudaraan, perusahaan senantiasa dituntut untuk melakukan hubungan dengan perusahaan lain. Baik itu dengan maskapai penerbangan, pengelola katering pesawat, pengangkutan penumpang dan perusahaan lain yang berkaitan dengan kegiatan penerbangan, langsung ataupun tidak. Keterkaitan diantara perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam operasi penerbangan ini akan menyebabkan timbulnya masalah akuntansi mengenai pendapatan, terutama dalam penentuan : 1. Saat pengakuan pendapatan yang menjadi dasar penentuan hak dan kewajiban, 2. Dasar pengukuran pendapatan yang menjadi hak, 3. Perlakuan akuntansi atas pelaporan dan pengungkapan pendapatan oleh perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan masalah utama pendapatan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 yaitu tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan. Masalah lain adalah apakah penerapan akuntansi pada pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan pendapatan oleh perusahaan telah tepat. Hal ini menjadi penting karena pada kenyataannya bila perlakuan akuntansi atas pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan pendapatan tidak tepat dapat mempengaruhi laporan keuangan.Keadaan tersebut dapat membuat terjadinya salah penyajian yang pada akhirnya menyebabkan para pengguna informasi keuangan salah dalam mengambil keputusan ekonomi. Mengingat pentingnya arti pendapatan bagi perusahaan dan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan jasa kebandarudaraan, mendorong penulis untuk membahas masalah pendapatan secara teori dan meninjau penerapannya pada perusahaan dalam bentuk skripsi berjudul “Penerapan PSAK No. 23 tentang Akuntansi Pendapatan pada PT (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah”.
TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pendapatan Pendapatan menurut PSAK No 23 (2010 : 06) “Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”. Berdasarkan kutipan diatas, diketahui bahwa pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan bukan berasal dari pinjaman atau pertambahan ekuitas. Dengan demikian jumlah yang dapat ditagih atas nama pihak ketiga, seperti PPN dan bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas (jumlah kepemilikan atas perusahaan tersebut) dan oleh karena itu harus dikeluarkan dari perkiraan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh akan mengakibatkan aktiva bertambah dan hutang berkurang. Pertambahan pendapatan mengakbitkan pertambahan aktiva ataupun ekuitas bukan yang berasal dari kontribusi penanaman modal. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa mereka menekankan pendapatan pada arus masuk atau merupakan penyelesaian kewajiban yang berasal dari suatu aktifitas yang merupakan suatu kegiatan operasi utama yang terus berkelanjutan. Pengertian pendapatan memiliki arti yang bermacam - macam, tergantung dari segi mana ditinjau pengertian pendapatan. Pengertian pendapatan menurut Ahmed R Belkaoui dalam Maharani (2010:14), pendapatan telah diinterprestasikan sebagai berikut :Arus masuk aktiva bersih yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa. Arus keluar barang atau jasa dari perusahaan kepelanggannya; dan Produk perusahaan yang dihasilkan dari penciptaan barang atau jasa oleh usaha selama periode waktu tertentu. Pengakuan Pendapatan Pengakuan pendapatan menurut PSAK No. 23 (2010) dalam paragraf 07 menyatakan bahwa, dalam hubungan keagenan, arus masuk bruto manfaat ekonomi meliputi jumlah yang ditagihkan untuk kepentingan prinsipal dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas entitas. Jumlah yang ditagihkan diatas nama prinsipal bukan merupakan pendapatan. Sebaliknya, yang merupakan pendapatan adalah jumlah komisi yang diterima. Penentuan apakah entitas bertindak sebagai prinsipal atau agen menyaratkan adanya pertimbangan dan memperhatikan seluruh fakta dan kondisi yang relevan.
Pengakuan adalah proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan yang sesuai dengan Standar Akuntansi dalam Laporan Neraca dan Laba Rugi yaitu (Harahap,2011:96) : 1. Ada kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau atau kedalam perusahaan 2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Menurut Pawan dalam Jurnal EMBA (2013:351), selama ini ada pengakuan dari pendapatan pendapatan, yaitu :
dua dasar
1. Accrual Basis Dasar aktual ini mengakui pendapatannya pada saat periode terjadinya transaksi pendapatan. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian walaupun kas belum diterima. 2. Cash Basis Dasar tunai ini mengakui apabila pendapatan yang hanya diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Dan penjualan barang atau jasa hanya dapat diperhitungkan pada saat tagihan langganan diterima. Pengukuran Pendapatan Menurut PSAK No. 23 (2010) menyatakan “pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima”. Menurut Harahap (2011:96) menyatakan bahwa pengukuran adalah “proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan yaitu jumlah kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima. Namun jika terdapat perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga”. Harahap (2011:96) menyatakan bahwa pengukuran adalah “proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan yaitu jumlah kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima. Namun jika terdapat perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga”.
Pengungkapan Pendapatan Pengaturan tentang pengungkapan pendapatan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia terdapat di dalam PSAK No. 23 (IAI,2010) yang menyatakan bahwa : a. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa; b. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan yang berasal dari: 1) Penjualan barang; 2) Penjualan jasa; 3) Bunga; 4) Royalti; 5) Dividen; c. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan. METODELOGI PENELITIAN Metode Penelitian Metode penelitian tidak terlepas dari teknik (alat-alat pengukur apa yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian) dan prosedur (urutan – urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian). Menurut Sugiyono (2010:4), yang dimaksud dengan metode penelitian adalah “Merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, valid dan reliabel dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.
Sumber Data dan Teknik Penelitian Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang dioleh dan diambil dari PT (Persero) Angkasa Pura II Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF), khususnya departemen keuangan (Finance Department) pada perusahaan tersebut. Departemen ini merupakan departemen yang menangani segala hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan Teknik Pengumpulan Data Agar memperoleh data informasi secara akurat diperlukan pembuktian dalam penelitian ini, dengan melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut: Penelitian Lapangan (Field Research). Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian ini dilakukan melalui:
a.
Teknik Wawancara (Interview) Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, guna untuk melancarkan proses pengumpulan data dibutuhkan oleh penulis, karena wawancara yang dilakukan tidak terstruktur. b. Teknik Observasi Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna memperoleh bukti dan prosedur yang ada pada perusahaan saat dilakukan penelitian. c. Dokumentasi Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan. d. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku diperpustakaan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah diteliti. Penulis mengumpulkan data teoritis yang menjadi landasan teori untuk melaksanakan penelitian ini. Instrumen Penelitian Di mana penulis melakukan teknik tanya jawab secara langsung dengan manajemen perusahaan dan memberikan daftar pertanyaan. Teknik Analisis Data Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, dimana data yang dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan lengkap sebagai pemecahan masalah yang dihadapi. Untuk menganalisis data diperoleh dalam pembahasan ini, teknik yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, kemudian disusun dan seterusnya diolah sehingga diperoleh gambaran dari masalah tersebut. Menurut Sugiyono (2009:244) analisis data adalah “Proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan– bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain”. Untuk menganilisa data yang diperoleh dalam pembahasan ini, teknik yang gunakan adalah metode analisis data deskriptif yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, kemudian disusun dan seterusnya diolah sehingga diperoleh gambaran dari masalah tersebut. ANALISA DATA Sejarah Singkat Perusahaan Perusahaan PT Angkasa Pura II (Persero), selanjutnya disebut “Angkasa Pura II” atau “Perusahaan” merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar
udara di wilayah Indonesia Barat. Angkasa Pura II telah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola dan mengupayakan pengusahaan Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yang kini berubah nama menjadi Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta serta Bandara Halim Perdanakusuma sejak 13 Agustus 1984. Keberadaan Angkasa Pura II berawal dari Perusahaan Umum dengan nama Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1984, kemudian pada 19 Mei 1986 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1986 berubah menjadi Perum Angkasa Pura II. Selanjutnya, pada 17 Maret 1992 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1992 berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Seiring perjalanan perusahaan, pada 18 November 2008 sesuai dengan Akta Notaris Silvia Abbas Sudrajat, SH, SpN Nomor 38 resmi berubah menjadi PT Angkasa Pura II (Persero). Berdirinya Angkasa Pura II bertujuan untuk menjalankan pengelolaan dan pengusahaan dalam bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara dengan mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber daya yang dimiliki dan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut diharapkan agar dapat menghasilkan produk dan layanan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dan kepercayaan masyarakat. Kiprah Angkasa Pura II selama 29 tahun, telah menunjukkan kemajuan dan peningkatan usaha yang pesat dalam bisnis jasa kebandarudaraan melalui penambahan berbagai sarana prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan pada bandara yang dikelolanya. Identifikasi dan Jenis Pendapatan Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang sebagai salah satu cabang PT (Persero) Angkasa Pura II bertugas menyiapkan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasi lalu lintas udara, memelihara fasilitas teknik peralatan, operasi bandar udara dan komersil, kegiatan administrasi dan keuangan. Berdasarkan PP No. 3 Tahun 1985 tentang Perum Angkasa Pura jo PP No. 25 tahun 1986, diketahui bahwa usaha-usaha yang diselenggarakan oleh perusahaan adalah: 1. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan pelayanan, pendaratan, lepas landas, parkir dan penginapan pesawat. 2. Penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos. 3. Penyediaan fasilitas elektronika, navigasi, listrik, air dan instalasi limbah. 4. Jasa pelayanan penerbangan. 5. Penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan serta industri dan gedung yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara. 6. Jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan kebandarudaraan. Secara sederhana bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan sebagai tempat untuk tinggal landas, mendarat serta naik turunnya penumpang, membongkar atau memuat pos, barang, hewan dan tanaman. Jadi, segala bentuk pelayanan yang berupa fasilitas yang berhubungan dengan hal-hal kebandarudaraan adalah jasa yang dihasilkan oleh PT (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang.
Jenis-jenis pendapatan PT (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang adalah sebagai berikut: 1.
Pendapatan Aeronautika Adalah pendapatan yang diperoleh sehubungan dengan pelayanan yang diberikan perusahaan kepada para pengguna jasa bandar udara yang terkait langsung dengan kegiatan penerbangan. Pendapatan ini terdiri dari: a. Pelayanan Jasa atas Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) PJP4U adalah pendapatan yang diterima perusahaan dari pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat di bandar udara. Setiap pesawat udara baik penerbangan domestik maupun internasional yang melakukan pendaratan, penempatan dan penyimpanan di bandar udara Indonesia dikenakan tarif jasa P4U, tetapi Bandar Udara RHF belum menyediakan jasa penyimpanan karena belum tersedianya hanggar. Jadi khusus untuk P4U ini Bandar Udara RHF hanya menyediakan jasa penempatan dan pendaratan pesawat udara. PJP4U di RHF baru terdiri dari PJP4U domestik sedangkan JP4U internasional belum ada. b.
Pelayanan Jasa atas Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) PJP2U adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada calon penumpang selama di bandara. PJP2U dibandar udara RHF masih domestik sedangkan internasional juga belum ada.
c.
Jasa Pemakain Counter Jasa pemakaian counter adalah untuk melayani penumpang pesawat udara penerbangan internasional maupun domestik, yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut: 1) Conveyor pada waktu pemberangkatan dan kedatangan 2) Timbangan 3) Pengamanan barang 4) Pemakaian ruangan lapor bagi penumpang dan barang Jasa.
2. Pendapatan non Aeronautika Adalah pendapatan yang berasal dari suatu kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan penerbangan tetapi untuk memberi dukungan kepada penerbangan agar berjalan lancar. Pendapatan non aeronautika terdiri dari: a. Sewa ruangan Yaitu pendapatan yang diperoleh dari penyewaan ruang oleh perusahaan kepada pihak lain. Ruangan yang disewakan ini digunakan sebagai ruangan kantor perusahaan lain seperti kantor dari beberapa perusahaan penerbangan, restoran ataupun toko. Sewa ruangan dibedakan menjadi: 1) Sewa ruangan terminal domestik 2) Sewa ruangan luar terminal
b.
Sewa Gedung Yaitu pendapatan yang diterima perusahaan dari penyewaan fasilitas pergudangan yang telah dipersiapkan kepada pihak lain. Pengguna jasa ini biasanya adalah maskapai penerbangan dan perusahaan pengiriman barang.
c.
Sewa tanah diperkeras Sewa tanah diperkeras dengan sewa tanah biasa. Untuk sewa tanah, tanah yang disewakan adalah tanah kosong yang selanjutnya di atasnya akan dibangun berbagai fasilitas oleh penyewa. Sedangkan yang dimaksud dengan tanah diperkeras adalah tanah yang sudah diaspal oleh perusahaan yang biasanya peruntukkannya adalah untuk lahan parkir atau jalan.
d.
Sewa listrik dan Sewa air Pada dasarnya pendapatan dari sewa listrik dan air adalah komisi yang diperoleh perusahaan dalam jumlah tertentu dari tagihan listrik dan air perusahaan yang beroperasi di kawasan bandar udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Tagihan ini didapat dari pemakaian setiap perusahaan baik untuk listrik maupun air.
e.
Sewa tempat reklame Adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari pemanfaatan billboard yang ada di kawasan bandar udara Raja Haji Fisabilillah sebagai tempat pemasangan iklan produk atau perusahaan tertentu.
f.
Konsesi Adalah pendapatan yang ditarik dari perusahaan yang menyewa dan memperoleh pendapatan di lingkungan PT (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang berdasarkan persentase omzet si penyewa.
g.
Parkir kendaraan/pass Adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan tiket parkir, dan pengurusan pass. Untuk memperoleh pendapatan ini perusahaan membedakan daerah Bandar udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang menjadi tiga bagian yaitu: 1) Public Area (daerah umum) 2) Restructed Public Area (RPA) 3) Non Public Area (NPA) Pendapatan parkir kendaraan/pass 1) Parkir mobil 2) Parkir motor 3) Pass bandara
3.
Pendapatan Lain-lain Adalah pendapatan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan operasional penerbangan. Kegiatan ini antara lain: a. Pendapatan bunga
b. Pendapatan dan selisih kurs penjualan c. Pendapatan lelang Hanya saja dalam skripsi ini pendapatan Non Aeronautika yang berhubungan dengan pendapatan sewa tidak dibahas, karena tidak termasuk dalam PSAK No. 23 tentang pendapatan. Pengakuan Pendapatan Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti dan sewa. Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pendapatan diakui ketika perusahaan yang menghasilkan pendapatan telah memberikan setumpukan barang atau jasa yang dijanjikan untuk pelanggan dan ketika pelanggan memberikan pembayaran atau setidaknya janji pembayaran yang dapat direalisasikan bagi perusahaan. Pengakuan pendapatan pada PT (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah adalah sebagai berikut: 1.
PJP4U Tagihan yang dibuat PT (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang untuk PJP4U kepada maskapai penerbangan dibuat sepuluh hari sekali. Pendapatan PJP4U diakui oleh perusahaan setelah laporan terhadap jasa PJP4U yang dimanfaatkan maskapai telah dibuat oleh bagian aeronautika, untuk selanjutnya diteruskan ke dinas komersil dan dinas akuntansi. Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk pendapatan PJP4U dibuat terpisah untuk jasa pendaratan dan penempatan domestik. Jasa penyimpanan pesawat belum disediakan oleh PT (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang karena tidak tersedianya hanggar. Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah: a.
b.
Pada saat terjadinya transaksi Piutang Maskapai Pendapatan jasa PPN Pada saat kas diterima Bank Piutang Maskapai
xxx -
xxx xxx
xxx -
xxx
Pengukuran Pendapatan Selain pengakuan, pengukuran menjadi masalah lain yang cukup rumit dalam penerapan akuntansi pendapatan. Hal ini disebabkan adanya pertanyaan tentang apa yang menjadi dasar pengukuran itu dan berapa besar pendapatan yang akan diterima perusahaan. Pada PT (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, penghitungan pendapatan dihitung dengan mengalikan jasa yang diterima dengan tarif yang berlaku. Tarif tersebut merupakan ketetapan hitungan yang didasarkan pada usulan dari cabang yaitu PT (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang. Untuk pendapatan tertentu, tarif yang berlaku di PT (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang tidak sama dengan Bandar udara yang lain. Hal ini disebabkan karena usulan tarif dari cabang merupakan hasil pengamatan atau survei yang berlaku di sekitar kawasan kerja kantor cabang, dalam hal ini adalah tarif rata-rata di kota Tanjungpinang. . Pengungkapan Pendapatan Pengungkapan pada PT Angkasa Pura II Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang telah meyertakan kebijakan-kebijakan akuntansi dalam pengakuan pendapatan yaitu berdasarkan pada akrual basis, dan pada setiap kategori pos-pos pendapatan telah diungkapkan menurut posnya masing-masing dalam laporan laba rugi perusahaan. Pada laporan perusahaan terdapat kategori untuk pengungkapan pendapatan yaitu pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain, yang didalamnya telah mencakup setiap pos-pos yang telah disebutkan sebelumnya. Pembahasan Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Pendapatan PT (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang merupakan sebuah badan usaha milik negara yang bertugas menyediakan jasa kebandarudaraan di bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang untuk menunjang kelancaran angkutan udara. Dalam penyelenggaraan jasa kebandarudaraan, perusahaan berhubungan dengan pihak-pihak lain yang operasinya berkaitan dengan kegiatan penerbangan baik langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana perusahaanperusahaan lain, PT (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang juga memerlukan pendapatan untuk mendorong kegiatan perusahaan dan mendukung kelangsungan hidupnya. Pada PT (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, yang menjadi pendapatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan para konsumennya, baik berupa maskapai penerbangan, perusahaan pengiriman barang, perusahaan-perusahaan lain, dan juga masyarakat luas. Pendapatan perusahaan yang berasal dari penggunaan jasa bandara, dibedakan menjadi pendapatan aeronautika dan pendapatan non aeronautika.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari PT (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang dan pembandingan dengan teori-teori yang ada dan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya PSAK kesimpulan sebagai berikut: Pengakuan pendapatan pada PT (Persero) Angkasa Pura II Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 23 yang mengatur tentang pendapatan, maka penulis dapat menarik 1. ) No. 23. 2. Pengukuran pendapatan pada PT (Persero) Angkasa Pura II Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 3. Pengungkapan pendapatan pada PT (Persero) Angkasa Pura II Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 4. Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan pendapatan pada PT (Persero) Angkasa Pura II Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23
Saran Setelah melaksanakan penelitian pada PT (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang dan dari kesimpulan yang telah ditarik, maka saran yang dapat penulis berikan kepada perusahaan adalah sebagai berikut: 1. Untuk pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan telah sesuai dengan standar akuntansi yang ada, dapat terus dipertahankan agar tidak terjadi kesalahan dan salah saji. 2. Dapat mengoptimalkan strategi pertumbuhan bisnis secara menguntungkan untuk meningkatkan nila pemegang saham serta meningkatkan kesejahteraan karyawan serta kepentingan lainnya. 3. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak pada jasa pelayanan kepada masyarakat, perusahaan harus meningkatkan kinerja dan disiplin waktu dari setiap karyawannya, baik yang berhubungan langsung dengan pengguna jasa ataupun tidak. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga citra perusahaan di mata masyarakat. 4. Kualitas adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan produk, jasa ataupun melebihi harapan. Meningkatkan kualitas pelayanan lebih menekankan kepada aspek kepuasan pelanggan dapat meninggkatkan percayaan pelanggan kepada Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang.
DAFTAR PUSTAKA Apsa, Sari. 2013. Evaluasi Pengakuan, Pengukuran dan pelaporan Pendapatan Berdasarkan PSAK No.23 pada PT. Pelayaran LIBA Marindo Tanjungpinang Periode 2013, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang Baridwan, Zaki, Akuntansi Intermediate, Edisi 8, Yogyakarta : BPFE, 2008 Harahap, Sofyan Syafri. 2011. Teori Akuntansi . Edisi Revisi 2011. Jakarta: Rada Grafindo Persada. Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK No.23 (Revisi 2010) Pendapatan Imam Santoso, 2007, Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting), Buku I, Penerbit Refika Aditama. Kieso, Weygandt, dan Warfield. 2011. Intermediate Accounting IFRS Edision. Volume Pertama. United States of America: Wilay Maharani, Yasinta Resti. 2010. Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan dan Beban terhadap Kewajaran Laporan Keuangan pada PT. Sari Rajut Indah. STIE Perbanas, Surabaya, Skripsi Nazir, Mohammad. 2011. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta. Synthia, Marcella dan Lili, Syafitri. 2013. Analisis Pengakuan dan pengukuran Pendapatan berdasrkan PSAK No.23 pada PT. Pandu Siwi Sentosa. STIE MDP, Palembang. Pawan, Elisabeth Caroline. 2013. Pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan Pendapatan berdasarkan PSAK No.23 pada PT. Pegadaian. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Stice, Skousen. 2009. Akuntansi Keuangan , Buku 1, Edisi 16. Salemba empat : Jakarta Tambunan, Megawati S. 2008. Penerapan PSAK No.23 tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan pada PT. IndoFarma Global Medika Cabang Medan, Universitas Sumatera Utara, Medan Weygandt, Kieso, Kimmel. 2011. Accounting Principles. IFRS edition, John Wiley & Son, Inc.
Wijaya Wendi. 2012. Pengakuan Pendapatan atas jasa pelanggan Pemerintah dan Non Pemerintah pada Hotel Plaza Tanjungpinang. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Wirartha, I Made. 2009. Metodelogi Penelitian Sosial Ekonomi. ANDI : Yogyakarta
