BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PENGAMANAN KARGO DI BANDAR UDARA OLEH PT. ANGKASA PURA

BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PENGAMANAN KARGO DI BANDAR UDARA OLEH PT. ANGKASA PURA

A. Tugas dan Fungsi Pelaksana Pelayanan jasa dan Keamanan Kargo Pelayanan Jasa Bandar Udara Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 pelayanan jasa penunjang angkutan udara dan Bandar Udara belum diatur, namun demikian telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 yang kemudian diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Angkutan Udara, Menurut usul tersebut untuk menunjang kegiatan Bandar Udara dapat diusahakan kegiatan usaha penunjang Bandar Udara yang berupa kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan angkutan udara kegiatan usaha penunjang angkutan udara diatur dalam Bab XI Pasal 232 sampai dengan pasal 239. Menurut pasal 232 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, untuk menunjang kegiatan pengusahaan Bandar Udara dapat dilaksanakan kegiatan usaha penunjang Bandar Udara.14 Kegiatan pengusahaan Bandar Udara tersebut dapat berupa pelayanan jasa kebandar udaraan meliputi: pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang dan pos yang kegunaannya untuk penyediaan atau pengembangan terhadap fasilitas pada kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara, fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos, fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan dan lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau 14

H.K. Martono, Hukum Angkutan Udara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal

179.

12

Universitas Sumatera Utara

13

bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara. Yang terakhir dapat berupa pelayanan jasa terkait Bandar Udara meliputi kegiatan: jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di Bandar Udara di Bandar Udara yang terdiri atas penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, katering pesawat udara, pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling), pelayanan penumpang dan bagasi, serta penanganan kargo dan pos. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang yang terdiri atas penyediaan penginapan atau hotel dan transit hotel, penyediaan toko dan restoran, penyimpanan kendaraan bermotor, pelayanan kesehatan, perbankan dan atau penukaran uang, transportasi darat. Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan Bandar Udara terdiri atas penyediaan tempat bermain dan rekreasi, penyediaan fasilitas perkantoran, penyediaan fasilitas olahraga, penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan, penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor dan periklanan.15 Pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos dapat diselenggarakan oleh badan usaha Bandar Udara untuk Bandar Udara yang diusahakan secara komersial setelah memperoleh izin dari Menteri (izin ini diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi, keuangan dan manajemen, izin Menteri tersebut tidak dapat dipindahtangankan, jika diketahui maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin) atau dapat juga diselenggarakan oleh unit penyelenggara Bandar Udara untuk

15

http://www.landasanteori.com/2015/09/pelayanan-jasa-bandar-udara-otoritas.html, diakses tanggal 21 Januari 2016


14

Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah.16 Fungsi pelayanan jasa transportasi udara sebagai ship follow the trade dan ship promote the trade, jaringan pelayanan transportasi udara dibagi menjadi pelayanan komersial dan non komersial (perintis).17 Pelayanan jasa terkait dengan Bandar Udara untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di Bandar Udara dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.18 Persyaratan sebagai pelaku penyelenggaraan pelayanan jasa Bandar Udara diawali dengan badan hukum Indonesia atau perorangan untuk dapat melaksanakan jasa kegiatan penunjang Bandar Udara didasarkan atas persetujuan dari penyelenggara Bandar Udara umum. Persetujuan dari penyelenggara dari bandara udara umum diberikan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan. Persetujuan dapat berupa surat persetujuan tertulis dan/atau suatu perjanjian atau kesepakatan bersama tentang pelaksanaan jasa kegiatan penunjang Bandar Udara yang saling menguntungkan dan merupakan perjanjian dan/atau sewa menyewa dengan penyelenggara Bandar Udara umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan pelayanan jasa kebandaru daraan meliputi pelayanan terhadap jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos, badan usaha Bandar Udara dan unit penyelenggara Bandar Udara wajib memiliki sertifikat Bandar Udara atau register Bandar Udara, menyediakan fasilitas Bandar Udara yang layak

16

http://ilmuterbang.com/artikel-mainmenu-29/peraturan-penerbangan-mainmenu-81/19peraturan-penerbangan-umum/172-undang-undang-nomor-1-tahun-tentang-penerbangan-dari-sisibandar-udara?start=6.html diakses tanggal 22 Januari 2016 17 Raharjo Adisasmita, Analisis Kebutuhan Transportasi, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hal 30 18 Pasal 233 ayat (1) (2) UURI No. 1 Tahun 2009.


15

operasi serta memelihara kelaikan fasilitas Bandar Udara, menyediakan personel yang mempunyai kompetensi untuk perawatan dan pengoperasian fasilitas Bandar Udara, mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel yang merawat dan mengoperasikan fasilitas Bandar Udara, menyediakan dan memperbaharui setiap prosedur pengoperasian dan perawatan fasilitas Bandar Udara, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa Bandar Udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri, menyediakan fasilitas kelancaran lalu lintas personel pesawat udara dan petugas operasional, menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di Bandar Udara, menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban Bandar Udara, memelihara kelesetarian lingkungan, mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan, melakukan pengawasan dan pengendalian secara internal atas kelayakan fasilitas Bandar Udara, pelaksanaan prosedur perawatan dan pengoperasian fasilitas Bandar Udara, serta kompetensi personel Bandar Udara dan memberikan laporan secara berkala kepada Menteri dan otoritas Bandar Udara. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin. Pelayanan jasa kebandarudaraan yang dilaksanakan oleh badan usaha Bandar Udara diselenggarakan berdasarkan konsesi dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan oleh Menteri dan dituangkan dalam perjanjian. Hasil konsesi dan/atau bentuk lainnya tersebut merupakan pendapatan negara sesuai dengan peraturan perundangundangan. Badan usaha


16

Bandar Udara dapat menyelenggarakan 1(satu) atau lebih Bandar Udara yang diusahakan secara komersial.19 Bisnis pengiriman atau pengangkutan barang memiliki prospek usaha yang sangat strategis termasuk bisnis pengiriman barang melalui angkutan udara (kargo). Peluang bisnis yang strategis ini, dimanfaatkan oleh PT. Angkasa Pura II dengan mengoperasikan terminal kargo dimulai sejak tahun 2007. Perusahaan telah membentuk unit bisnis strategis yang mengelola pelayanan kargo di setiap bandara yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura II. Dalam rangka memastikan terpenuhinya aspek kelancaran, keamanan dan keselamatan operasional pengiriman barang dari mulai dari mulai proses penggudangan sampai dengan penerbangan, PT. Angkasa Pura II melakukan pengawasan kepatuhan terhadap prosedur dan standar yang berlaku. Perusahaan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kargo di badara-bandara yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura II seperti peningkatan kapasitas pergudangan kargo yang dapat menampung peningkatan volume transaksi. Adapun Fungsi Bandar Udara yaitu:20 1. Penggantian Moda Bandar udara berfungsi sebagai penghubung fisik antara alat angkut udara dan alat angkut permukaan. Untuk itu, hubungan dirancang agar dapat mengakomodasikan karakteristik operasional alat angkut pada sisi udara dengan alat angkut pada sisi darat, baik pada bagian keberangkatan maupun pada bagian kedatangan. Batas sisi udara dan sisi darat ialah tempat parkir pesawat udara (gate),

19

http://www.landasanteori.com/2015/09/pelayananjasabandarudaraotoritas.html, diakses tanggal 23 Januari 2016 20 Safitri, Analisis Operasi (Bandar Udara), melalui http://foxtrot-india-tango-romeoindia.blogspot.co.id/2011/12/analisis-operasi-bandar-udara.html, diakses tanggal 24 Januari 2016


17

untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang, dengan ruang tunggu penumpang (boarding gate) atau tempat penimbunan barang muatan pada gedung terminal, penghubung fisik antara alat angkut udara dan alat angkut permukaan ialah gedung terminal (penumpang atau kargo). 2. Pemrosesan Bandar udara berfungsi sebagai tempat penyiapan pemberangkatan dan penerimaan kedatangan pesawat udara. Penyiapan pemberangkatan mencakup antara lain penyediaan fasilitas pengurusan karcis, pengurusan dokumen, serta pelayanan penumpang dan penanganan barang/kargo. Bandar Udara juga melayani penerimaan kedatangan, bandar udara menyediakan fasilitas pengurusan untuk berpindah pesawat, pengurusan dokumen, serta pengurusan bagasi dan kargo. Bandar udara juga menyediakan fasilitas pemeliharaan pesawat, pengisian bahan bakar, serta fasilitas penyelenggarakan fungsi pemerintahan seperti karantina, imigrasi, dan beacukai. Sementara itu, untuk kepentingan ekonomi, bandar udara berfungsi

dalam

pencarian

pendapatan

melalui

persewaan

fasilitas

dan

konsesi‐konsesi. 3. Perubahan Tipe Gerakan Bandar udara berfungsi sebagai pengubah aliran muatan yang berkelanjutan menjadi bergelombang, menurut ukuran pesawat udara yang diberangkatkan. Muatan yang dikirim diangkut truk dan para calon penumpang dengan angkutan jalan raya atau kereta api, tiba di bandar udara secara berkelanjutan (continuous), berdasarkan atas jadwal yang telah ditetapkan, kemudian diubah dalam kelompok‐kelompok atau himpunan (batches) muatan pesawat udara. Sebaliknya proses pada kedatangan pesawat udara yaitu dari himpunan muatan dalam pesawat


18

udara oleh bandar udara diubah menjadi aliran berkelanjutan saat meninggalkan bandar udara. PT Angkasa Pura (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandaraudaraan dan pelayanan jasa. Angkasa Pura juga senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan perlindungan konsumen kepada pengguna jasa Bandar Udara, menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya serta meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat umum dan lingkungan

sekitar

Bandar

Udara

melalui

program

Corporate

Social

Responsibility.21 PT Angkasa Pura merupakan salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang menjalankan bisnis pelayanan jasa kebandarudaraan. Perusahaan sangat memahami betul pentingnya menjaga kualitas performance perusahaan dan kepercayaan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Angkasa Pura melalui berbagai penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana atau fasilitas umum di lingkungan Bandar Udara berdampak terhadap tingkat kenyamanan yang dirasakan masyarakat sebagai pengguna jasa Bandara. Sejalan dengan hal tersebut, Angkasa Pura juga memberikan perlindungan konsumen atas pelayanan

yang

merugikan

pengguna

jasa.

Angkasa

Pura

melakukan

pengembangan usaha dalam bidang jasa kebandarudaraan dan peningkatan pelayanan yang optimal kepada pengguna jasa Bandara melalui penyelenggaraan

21

Angkasa Pura Airports , Empat Tahun Perjalanan Transformasi, Edisi Juli-Agustus, Penerbit Corporate Secretary Jakarta : PT Angkasa Pura I (Persero), 2014 hal 1


19

pelayanan-pelayanan

yang

menunjang

jasa

kebandaraudaraan.

Pelayanan-

pelayanan tersebut antara lain:22 1. Pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan pesawat udara (PJP4U); 2. Pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U); 3. Pelayanan jasa penerbangan (PJP); 4. Pelayanan jasa Garbarata; 5. Pelayanan jasa konter. Dalam menjalankan usahanya, Angkasa Pura selalu mematuhi dan mengikuti berbagai regulasi maupun standar yang mengikat terkait dengan pelayanan lalu lintas udara, baik yang berlaku secara internasional (International Civil Aviation Organization / ICAO) maupun standar tersebut diberlakukan, agar aspek keselamatan penerbangan terpenuhi sehingga semua pihak dapat merasakan kenyamanan dan ketenangan selama penerbangan. Dalam memaksimalkan pelayanan terbaik melalui penyediaan beragam pelayanan jasa penunjang Bandar Udara yang modern dengan ditunjang fasilitas berteknologi tinggi adalah komitmen Angkasa Pura untuk mewujudkan kenyamanan bagi pengguna jasa selama berada di lingkungan Bandara.23 Tugas dan tanggung jawab pengamanan kargo (Security Cargo) meliputi:24 a. Mengadakan pemeriksaan fisik kargo yang akan diberangkatkan secara manual maupun dengan menggunakan peralatan pembantu seperti X-Ray, Explosive Detector dan Hand Held Metal Detector. b. Memastikan bahwa barang yang dimasukkan dalam gudang kargo dalam keadaan yang tidak membahayakan keselamatan jiwa dan keamanan penerbangan serta memenuhi persyaratan pengangkutan kargo udara.

22

Ibid http://medankotasatelit.blogspot.co.id/2015/11/bisnis-kebandaraan-tarif-slot-skema.html, diakses tanggal 25 Januari 2016 24 http://cumam7.blogspot.co.id/2015/05/tugas-dan-tanggung-jawab-petugas-pt.html, diakses tanggal 26 Januari 2016 23


20

c. Menjaga keamanan kargo selama berada di dalam gudang kargo dan pada saat diserahkan kepada Pengguna Jasa. d. Menjaga keamanan seluruh aset Unit Bisnis Gudang Kargo. e. Melarang orang atau kendaraan memasuki area gudang kargo tanpa ijin / tidak memiliki Pas Ijin Masuk yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Bandar Udara f. Melaksanakan pengamanan dan pengawasan di dalam lingkungan / area Gudang Kargo. g. Melaksanakan penindakan apabila menemukan kejadian atau peristiwa yang dapat membahayakan, mengancam penerbangan. h. Melaksanakan koordinasi dengan petugas Pengamanan Penyelenggaran Bandar Udara dan petugas Pengamanan pihak Airline / Ground Handling serta Instansi terkait dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. i. Melaporkan setiap kegiatan dan perkembangannya kepada Supervisor Operasional Kargo dan Pimpinan Unit Bisnis Gudang Kargo. j. Bertanggung jawab penuh kepada Supervisor Operasional Kargo dan Pimpinan Unit Bisnis Gudang Kargo. Fungsinya pengamanan kargo antara lain: a. Penyiapkan dan Pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan fisik serta pengamanan dalam setiap kegiatan Gudang Kargo sesuai dengan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Unit Bisnis Gudang Kargo b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan operasional Gudang Kargo; Angkasa Pura mengusahakan pelayanan jasa yang menunjang bisnis jasa kebandarudaraan. Pelayanan jasa terkait Bandar Udara disediakan oleh Angkasa Pura II bertujuan untuk mendukung terciptanya aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jasa Bandara selama berada di kawasan Bandara. Pelayanan jasa terkait Bandar Udara tersebut diantaranya:25 1. Penyewaan ruangan, gudang, lahan dan fasilitas lainnya; 2. Kegiatan Konsesioner; 3. Parkir Kendaraan

25

Indonesia Legal Center Publishing, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, CV Karya Gemilang, Jakarta, 2009, hal 78


21

4. Pas Bandara dan penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.

B. Ruang Lingkup Wewenang Pengelola Bandar Udara Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi. Fungsi utama Bandar udara adalah melayani keberangkatan dan kedatangan pesawat penumpang, yang merupakan kegiatan transportasi udara.26 Pada umumnya kita ketahui bandar udara di Indonesia ini dikelola oleh dua instansi yang berbeda satu sama lain namun tetap memiliki kesamaan dalam hal tujuan dan priorotas utamanya. Dalam melakukan pengelolaan bandar udara yang baik tentunya harus didasarkan pada usaha yang efektif dan efisien. Efektif dan Efisien adalah dua konsepsi utama untuk mengukur kinerja pengelolaan/ manajemen. 1. Efektif adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga dapat disamakan dengan memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau cara/metoda yang tepat untuk mencapai tujuan. Efektifitas dalam pengelolaan bandar udara meliputi hal hal sebagai berikut:27 a. Kapasitas Mencukupi, artinya prasarana dan sarana cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa. b. Terpadu, artinya antarmoda dan intramoda dalam jaringan pelayanan saling berkaitan dan terpadu. c. Cepat dan Lancar, artinya penyelenggaraan layanan angkutan dalam waktu singkat, dengan indikasi kecepatan arus per satuan waktu. 2. Efisien adalah kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan benar, memperoleh keluaran (hasil, produktivitas, kinerja) yang lebih tinggi daripada 26

Sakti Adji Adisasmita, Tatanan Bandar Udara Nasional, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal29 27 Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia dalam Penerbangan, Edisi 2, BBPE, Yokyakarta, 2008, hal 7


22

masukan (tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu) yang digunakan meminimumkan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan, atau memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan terbatas. Efisien ini dalam pengelolaan bandar udara meliputi hal-hal sebagai berikut: 28 a. Biaya terjangkau; artinya penyediaan layanan angkutan sesuai dengan tingkat daya beli masyarakat pada umumnya dengan tetap memperhatikan kelangsungan hidup usaha layanan jasa angkutan. b. Beban publik rendah; artinya pengorbanan yang harus ditanggung oleh masyarakat sebagai konsekuensi dari pengoperasian sistem perangkutan harus minimum, misalnya: tingkat pencemaran lingkungan. c. Memiliki kemanfaatan yang tinggi; artinya tingkat penggunaan prasarana dan sarana optimum, misalnya, tingkat muatan penumpang dan/atau barang maksimum. Selain itu juga ada faktor lain yang mempengaruhi juga untuk mengukur kinerja pengelolaan / manajemen agar berkualitas baik yaitu keandalan bandar udara tersebut. Andal adalah pelayanan yang dapat dipercaya, tangguh melakukan pelayanan sesuai dengan penawaran atau “janji” nya dan harapan/ tuntutan konsumen. Dalam pengelolaan bandar udara Andal meliputi hal hal sebagai berikut:29 a. Tertib; artinya penyelenggaraan angkutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat. b. Tepat dan Teratur; artinya dapat diandalkan, tangguh, sesuai dengan jadwal dan ada kepastian. c. Aman dan Nyaman; artinya selamat, terhindar dari kecelakaan, bebas dari gangguan baik eksternal maupun internal, terwujud ketenangan dan kenikmatan dalam perjalanan. Pengelolaan bandara merupakan salah satu unsur yang menarik dan perlu diperhatikan. Bandara sebagai penghubung antara dunia internasional dengan dalam negeri merupakan hal yang wajib dikelola secara professional. Bandara / 28 29

Ibid, hal 17 http://novalfaraichi.blogspot.co.id/ diakses tanggal 26 Januari 2016


23

bandar udara mencakup suatu kumpulan aneka kegiatan yang luas dengan berbagai kebutuhan yang berbeda dan sering bertentangan. Bandara merupakan terminal tentunya. Ruang lingkup pengelolaan Bandar Udara oleh Pemerintah Daerah Provinsi meliputi penyelenggaraan kegiatan penerbangan sipil di Pangkalan Udara Kuala Namu Internasional dan pelayanan jasa lainnya. Bandar Udara yang dikelola Pemerintah Daerah Provinsi merupakan Bandar udara domestik yang digunakan untuk kepentingan umum.30 1. Dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Bandar udara, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai wewenang dalam pengelolaan Bandar Udara. 2. Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan bandar udara, meliputi: a. melakukan operasional terhadap Bandar Udara untuk penerbangan sipil; b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di Bandar Udara; c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara; d. menyediakan infrastruktur yang menghubungkan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya; e. membina dan memfasilitasi masyarakat untuk dapat berperan serta secara positif guna terselenggaranya kegiatan kebandarudaraan; f. melakukan kerjasama dalam pengelolaan bandar udara; g. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kebandarudaraan; dan h. melaksanakan pemungutan retribusi.31 Sesuai dengan UU tersebut, mulai tahun ini kewenangan pengelolaan bandar udara seharusnya sudah diambil alih oleh apa yang disebut sebagai Otoritas Bandara. Dalam UU ini diatur otoritas bandara paling lama diimplementasikan pada tahun 2012. Selama ini kewenangan tersebut berada di tangan Administratur Bandara. Pasal 229 UU Penerbangan menyebutkan otoritas bandar udara mempunyai wewenang: 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di bandar udara

30

Maya Lia, Perbedaan antara Bandar Udara komersil dan bandara yang dikelola oleh TNI AU, melalui http://dmayalya.blogspot.co.id/ diakses tanggal 29 Januari 2016 31 http://lalaleny.blogspot.co.id/2015_12_01_archive.html diakses tanggal 29 Januari 2016


24

2. Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan ketentuan keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara 3. Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan ketentuan pelestarian lingkungan 4. Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara 5. Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penggunaan kawasan keselamatan operasional penerbangan dan daerah lingkungan kerja bandar udara serta lingkungan kepentingan bandar udara 6. Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan jasa di bandar udara 7. Memberikan sanksi administratif kepada badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, dan/atau badan usaha lainnya yang tidak memenuhi ketentuan keselamatan, keamanan, kelancaran serta kenyamanan penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 229 dapat dijelaskan bahwa kewenangan yang bersifat pengaturan/pengendalian, pengawasan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan di bandara bersama institusi pemerintahan lain, termasuk institusi lain yang berkepentingan langsung seperti airlines untuk mewujudkan bandara yang aman, nyaman, dan lancar. Kewenangan dalam hal pengawasan, di antaranya menetukan penutupan atau perpanjangan jam operasi bandara dan penggunaan atau penutupan sebagian fasilitas pokok sisi udara (air side) untuk dioperasikan dalam keadaan tertentu.


25

Kewenangan pengelola Bandar Udara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, yaitu menjalankan dan melakukan pengawasan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum. Pembinaan Penerbangan dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/ atau barang secara massal melalui angkutan udara dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna. Pembinaan dilakukan secara terkoordinasi dan didukung oleh instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang industri pesawat udara, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keuangan dan perbankan sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Kewenangan untuk menjalankan dan melakukan

pengawasan

terhadap

dipenuhinya

ketentuan

peraturan

perundangundangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan diserahkan kepada kepada Menteri Perhubungan yang kemudian diundangkan PermenHub Nomor 41 Tahun 2009 yang diserahkan kepada Otoritas Bandar Udara, seyogyanya tidak ditindak lanjuti penjabaran lebih lanjut mengenai kewenangan dari pengelola Bandar Udara. Untuk itu hendaknya mempertegas ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.32

32

Ginta Pedhiena, Kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7, No. 13, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2011, hal 33


26

C. Hak dan Kewajiban Pihak Pelaksana Pelayanan dan Pengamanan Kargo di Bandar Udara Kegiatan pengusahaan Bandar Udara tersebut dapat berupa pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi: pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang dan pos yang kegunaannya untuk penyediaan atau pengembangan terhadap fasilitas pada kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara, fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos, fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan dan lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara. Pelayanan jasa terkait Bandar Udara meliputi kegiatan: jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di Bandar Udara di Bandar Udara yang terdiri atas penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, katering pesawat udara, pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling), pelayanan penumpang dan bagasi, serta penanganan kargo dan pos. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang yang terdiri atas penyediaan penginapan atau hotel dan transit hotel, penyediaan toko dan restoran, penyimpanan kendaraan bermotor, pelayanan kesehatan, perbankan dan atau penukaran uang, transportasi darat. Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan Bandar Udara terdiri atas penyediaan tempat bermain dan rekreasi, penyediaan fasilitas perkantoran, penyediaan fasilitas olahraga, penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan, penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor dan periklanan.


27

Pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos dapat diselenggarakan oleh badan usaha Bandar Udara untuk Bandar Udara yang diusahakan secara komersial setelah memperoleh izin dari Menteri (izin ini diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi, keuangan dan manajemen, izin Menteri tersebut tidak dapat dipindahtangankan, jika diketahui maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin) atau dapat juga diselenggarakan oleh unit penyelenggara Bandar Udara untuk Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Secara umum pelayanan dan pengamanan barang/kargo sebagai konsumen atas jasa memiliki hak, antara lain: a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.33 Secara umum pelayanan dan pengamanan barang/kargo sebagai konsumen atas suatu jasa juga memiliki kewajiban, antara lain: a. Membaca atau mengiktui petunjuk informasi pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa. Tujuan adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan bagi konsumen itu sendiri. 33

https://michibeby.wordpress.com/tag/hak-konsumen/, diakses tanggal 29 Januari 2016


28

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa. Itikad baik sangat diperlukan ketika konsumen akan bertransaksi. c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen perlu membayar barang/jasa yang telah dibeli. Tentunya dengan nilai tukar yang disepakati. d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.34 Pelayanan jasa terkait dengan Bandar Udara untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di Bandar Udara dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.Pasal 233 ayat (1) (2) UURI No. 1 Tahun 2009.Khusus untuk wajib angkut, terdapat dalam Pasal 140 dimana pengangkut wajib: a. Mengangkut orang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan. b. Memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati, dimana perjanjian ini dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan. Dalam melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan terhadap jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos, badan usaha Bandar Udara dan unit penyelenggara Bandar Udara wajib memiliki sertifikat Bandar Udara atau register Bandar Udara, menyediakan fasilitas Bandar Udara yang laik operasi serta memelihara kelaikan fasilitas Bandar Udara, menyediakan personel yang mempunyai kompetensi untuk perawatan dan pengoperasian fasilitas Bandar Udara, mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel yang merawat dan mengoperasikan fasilitas Bandar Udara, menyediakan dan memperbaharui setiap prosedur pengoperasian dan perawatan fasilitas Bandar Udara, memberikan

34

Happy Susanto,, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Cetakan Pertama, Penerbit Visimedia, Jakarta, 2008, hal 27


29

pelayanan kepada pengguna jasa Bandar Udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri, menyediakan fasilitas kelancaran lalu lintas personel pesawat udara dan petugas operasional, menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di Bandar Udara, menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban Bandar Udara, memelihara kelesetarian lingkungan, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pengawasan dan pengendalian secara internal atas kelaikan fasilitas Bandar Udara, pelaksanaan prosedur perawatan dan pengoperasian fasilitas Bandar Udara, serta kompetensi personel Bandar Udara dan memberikan laporan secara berkala kepada Menteri dan otoritas Bandar Udara. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin. Pelayanan jasa kebandarudaraan yang dilaksanakan oleh badan usaha Bandar Udara diselenggarakan berdasarkan konsesi dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan oleh Menteri dan dituangkan dalam perjanjian. Hasil konsesi dan/atau bentuk lainnya tersebut merupakan pendapatan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan usaha Bandar Udara dapat menyelenggarakan 1(satu) atau lebih Bandar Udara yang diusahakan secara komersial.35 Angkasa Pura membentuk unit bisnis strategis yang mengelola pelayanan kargo di setiap bandara yang dikelola. Dalam rangka memastikan

terpenuhinya

aspek

kelancaran,

keamanan

dan

keselamatan

operasional pengiriman barang dari mulai proses penggudangan sampai dengan penerbangan, Angkasa Pura melakukan pengawasan kepatuhan terhadap prosedur

35

http://www.landasanteori.com/2015/09/pelayanan-jasa-bandar-udara-otoritas.html, diakses tanggal 30 Januari 2016


30

dan standar yang berlaku. Angkasa Pura II melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kargo di bandara-bandara yang dikelola seperti peningkatan kapasitas pergudangan kargo yang dapat menampung peningkatan volume transaksi.36

D. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 152/2012 Tentang Pengamanan Kargo dan Pos yang diangkut dengan Pesawat Udara Persoalan keselamatan penerbangan ternyata tidak hanya berkaitan dengan kelaikan pesawat dan manajemen air traffic control. Ombudsman menyatakan, tata kelola kargo pada penerbangan sipil juga memengaruhi keamanan dan keselamatan.

Mereka

menilai Kementerian

Perhubungan

tak

melakukan

pengawasan yang ketat. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/225/IV/2012, yang belakangan direvisi menjadi Peraturan Dirjenhub Udara Nomor KP 152/2012, menyerahkan kewenangan pemeriksaan kargo industri penerbangan kepada pihak swasta. Peraturan tersebut menyebut pihak swasta dengan istilah regulated agent. Berdasarkan pengaduan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) dan inspeksi yang dilakukan Ombudsman, terbukti benda-benda yang tidak diperbolehkan masuk dalam kargo udara kerap lolos dalam pemeriksaan regulated agent. Hal ini terjadi karena jarak antara lokasi pemeriksaan kargo dengan lokasi parkir pesawat terlalu jauh. Jangan memeriksa kargo pada di lini kedua. Ini terlalu jauh sehingga ada peluang oknum memasuki benda berbahaya ke muatan kargo. Kini badan pengawas pemerintah dalam hal pelayanan publik ini belum menemukan satu bukti 36

http://www.angkasapura2.co.id/id/bisnis/kargo.html, diakses tanggal 30Januari 2016


31

otentik tentang akibat lemahnya pemeriksaan kargo. Di satu sisi, buruknya tata kelola kargo penerbangan ini membuat maskapai asing harus melakukan pemeriksaan ulang. Hal ini pun akhirnya menyebabkan biaya tinggi.37 Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 152/2012 Tentang Pengamanan Kargo dan Pos yang diangkut dengan Pesawat Udara, Pasal 1 angka 9 pengertian Keamanan Penerbangan adalah suatu kcadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumberdaya manusia, fasilitas dan prosedur. Kemudian Pasal 1 angka 11 bahwa Daerah Keamanan Terbatas (Security Restricted Area) adalah daerah-daerah tertentu didalam bandar udara maupun diluar bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah beresiko tinggi untuk digunakan kepentingan keamanan penerbangan, penyelcnggara bandar udara dan kepentingan lain untuk digunakan kepentingan penerbangan dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan scsuai ketemuan yang berlaku. Pasal 1 angka 13 bahwa Pemeriksaan Keamanan (Security Screening) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi orang atau barang dilarang (prohibited articles) yang dapat mengancam atau membahayakan keamanan penerbangan sipil atau untuk mclakukan tindakan melawan hukum. Pasal 1 angka 14 pengertian Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan. Pasal 1 angka 15 bahwa Barang pos untuk selanjutnya disebul pos adalah

37

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150115150934-12-24940/ombudsman-tatakelola-kargo-pesawat-pengaruhi-keselamatan/ diakses tanggal 30 Januari 2016


32

kantung atau wadah lain yang bcrisi himpunan surat pos dan atau paket pos untuk dipcrtukarkan. Pasal 2 mengatakan bahwa Orang perseorangan, kendaraan, kargo, dan pos yang akan memasuki daerah keamanan terbatas wajib mcmiliki izin masuk daerah terbatas atau tiket pesawat udara bagi penumpang pesawat udara atau Surat Mualan Udara (airway bill) untuk kargo dan pos dan dilakukan pemeriksaan keamanan. Kemudian Pasal 3 menegaskan bahwa Badan Usaha Angkutan Udara berlanggung jawab terhadap keamanan pengangkutan kargo dan pos. Menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Badan Usaha Angkutan

Udara

wajib

membuat,

melaksanakan,

mcngevaluasi,

dan

mengembangkan program keamanan kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara dan bagian dari program keamanan angkutan udara. Program keamanan kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara berpedoman pada program keamanan penerbangan nasional. Program keamanan kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara sekurang-kurangnya memuat: personil, fasilitas/peralatan, prosedur untuk kegiatan dan peta daerah keamanan terbatas dan daerah terbatas. Kemudian Pasal 6 menyebutkan bahwa Personil keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara, terdiri dari : personil keamanan yang telah bersertifikat,

personil

penanganan pengangkutan barang berbahaya

(dangerous goods) yang telah bersertifikat dan administrasi. Selain itu, Pasal 7 menyebutkan bahwa Fasilitas/peralatan untuk penanganan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara terdiri dari: gedung/ruangan untuk kegiatan penerimaan, pemeriksaan dan penumpukan kargo dan pos, peralatan pemeriksaan dan pengawasan kcamanan dan label atau segel


33

keamanan. Pasal 8 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa Gedung/ruangan untuk penanganan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara, harus ditetapkan daerah keamanan terbatas, dearah terbatas, daerah publik dan harus dibuat dalam bentuk peta. Daerah keamanan terbatas dan daerah terbatas harus diberi perlindungan berupa batas fisik yang nyata dan dilakukan pcngendalian, pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan. Menurut Pasal 9 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Peralatan pemeriksaan dan pengawasan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara, meliputi: mesin x-ray, detektor pelacak peledak (explosive trace detector), detektor logam genggam (hand held metal detector), gawang detektor logam (walk through metal detector), kaca detektor (mirror detector) dan pagar, peralatan pemantauan keamanan (dose circuit television/CCTV). Peralatan pemeriksaan dan pengawasan harus laik opcrasi dan memiliki sertifikal peralatan sesuai peraturan pcrundang-undangan. Kemudian Pasal 10 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa Label atau segel keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara merupakan tanda bahwa kargo dan pos telah dilakukan pemeriksaan keamanan. Label atau segel keamanan harus memenuhi persyaratan: kuat dan melekat erat dan mudah rusak jika dibuka, ditempatkan pada ruas sambungan pembuka kemasan luar dan mempunyai bentuk, ukuran dan warna sesuai dengan lampiran peraturan ini. Pasal 11 menyebutkan bahwa Prosedur keamanan kargo dan pos, terdiri dari : Penerimaan kargo dan pos, mPemeriksaan, Penumpukan/storage, Pengepakan/build up, Pengangkutan/muat ke pesawat Udara, Penempatan di Pesawat Udara dan Pcngangkuian dengan pesawat udara. Prosedur penerimaan


34

kargo dan pos harus memuat proses pemeriksaan terhadap dokumen antara lain: administrasi, pemberitahuan tentang isi/PTI (security declaration), sesuai contoh pada lampiran I peraturan ini, msurat muatan udara (airway bill), daftar kargo dari perjanjian kerjasama bagi pengirim pabrikan (known shipper) dan dokumen lain yang diperlukan dalam pengangkutan kargo dan pos tertentu. Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) mengatakan bahwa Dokumen lain yang diperlukan, antara lain: pemyataan pengiriman (shipper declaration) dan lembar data keselamatan barang (material safety

data

sheet/MSDS)

untuk

barang

bcrbahaya,

surat

izin

kepemilikan/penggunaan bahan pclcdak dari instansi berwenang, surat izin karantina untuk hewan dan tumbuhan dari instansi berwenang, surat izin kepemilikan/penggunaan barang dan benda purbakala dari instansi berwenang dan surat izin kepemilikan/penggunaan nuklir, biologi, kimia dan radio aktif dari instansi berwenang. Dokumen harus dijaga dan disimpan. Menurut Pasal 13 mengatur tentang Peta daerah keamanan terbatas dan daerah terbatas, merupakan denah daerah kerja untuk proses kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara dan menjadi lampiran program keamanan angkutan udara. Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dan (4) menegaskan bahwa Setiap kargo dan pos yang diterima harus dilakukan pemeriksaan keamanan. Pemeriksaan keamanan dilakukan dengan menggunakan peralatan pemeriksaan keamanan atau pemeriksaan sccara manual. Pemeriksaan secara manual dilakukan pada kondisi: barang yang dicurigai, peralatan pemeriksaan keamanan rusak tidak beriungsi atau tidak tersedianya peralatan pemeriksaan. Pemeriksaan kargo yang dilakukan secara manual disebabkan tidak ketersediaan peralatan, harus mendapat izin dari Direktur,


35

dengan pertimbangan : perbandingan volume kargo dengan pcrsonel keamanan yang melakukan pemeriksaan dan kondisi bandar udara terbatas. Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dan (4) tentang Pemeriksaan kargo dan pos melalui peralatan pemeriksaan harus diatur dan ditempatkan pada posisi yang tepat untuk mengenali atau mendeteksi jenis dan sifat kargo dan pos. Posisi yang tepat untuk pemeriksaan seharusnya dilakukan sesuai dengan kamampuan dan kapasitas x-ray yang tersedia. Kargo dan pos yang diperiksa harus sesuai dengan surat pemberitahuan tentang isi (PTIJ dan surat muatan angkutan udara (SMU). Surat pemberitahuan tentang isi (PTI) sesuai dengan contoh pada Lampiran I peraturan ini. Pasal 16 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa pemeriksaan dengan cara perlakuan khusus dapat dilakukan terhadap kargo dan pos : jenazah dalam peti, vaksin, plasma darah dan organ tubuh manusia, barang-barang medis yang mudah rusak, hewan, barang-barang yang mudah rusak dan kargo lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal. Pemeriksaan dengan cara perlakuan khusus dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik kargo, dokumen dar instansi lerkait dan pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 17 menegaskan bahwa Pemeriksaan keamanan kargo dan pos dengan menggunakan detektor peladak peledak (explosive trace detector) harus dilakukan terhadap kargo dan pos : secara random setiap 10%, terindikasi mengandung bahan peledak; dan/atau pengirim yang dicurigai. Pasal 18 ditegaskan bahwa Kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan diberi label pemeriksaan keamanan (label security check) dan harus dijaga tingkat keamanannya.


36

Pasal 19 ayat (1) dan (2) tentang Pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dapat dilakukan diluar bandar udara setelah memenuhi persyaratan dan dilengkapi alat angkut yang memenuhi persyaratan keamanan penerbangan. Prosedur pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara di luar bandar udara harus termuat dalam Program Keamanan Angkutan Udara. Kemudian Pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan (4) menyebutkan bahwa alat angkut kargo dan pos dari luar bandar udara harus : diperiksa keamanannya scbclum digunakan, alat angkut yang digunakan tcrtutup, kecuali kargo yang memerlukan perlakuan khusus, selama dalam perjalanan sampai dengan kargo dan pos diserahkan dan diterima oleh badan usaha angkutan udara harus dijaga tingkat keamanannya, pintu alat angkut kargo dan pos diberi label pemeriksaan keamanan (security check label) dan kunei plastik solid (seal). Dilengkapi dengan sertifikat keamanan kiriman (Consignment Security Certificate) atau salinan sertifikat pengirim pabrikan (known shipper/known consignor certificate) dan Kargo dan Pos yang diangkut telah dilabel. Sertifikat keamanan kiriman (consignment security certificate). sesuai dengan contoh pada Lampiran II peraturan ini dengan ketentuan : nama, alamat dan logo perusahan, tanggal, nomor sertifikat keamanan kiriman, jenis, jumlah dan berat barang, nomor dan tanggal pcnerbangan, kode khusus regulated agent (SPCL code), nomor surat muatan udara, nomor seri label pemeriksaan keamanan (security check label) kendaraan pengangkut, nomor seri kunci plastik solid, pengesahan dan stempel regulated agent, keterangan garansi dan nama dan nomor ID pengemudi dan/atau penumpang. Label pemeriksaan keamanan (security check label) sebagaimana, sesuai dengan contoh pada Lampiran III A dan B peraturan ini dengan ketentuan


37

sebagai berikut: warna dasar biru dengan tulisan warna kuning untuk pengirim pabrikan (known shipper), warna dasar orange dengan tulisan warna hitam untuk pengirim non pabrikan (unknown shipper), logo dan nama perusahaan, berukuran 29,7 cm x 21 cm, nomor seri label pemeriksaan keamanan (security check label), melekat erat dan mudah rusak jika dibuka dan ditempelkan diantara kedua daun pintu kendaraan pengangkut. Kunci plastik solid, sesuai dengan contoh pada Lampiran IV peraturan ini dengan ketentuan sebagai berikut : benomor seri, identitas perusahaan, warna orange untuk pengirim non pabrikan (unknown shipper) dan warna biru muda untuk pengirim pabrikan (known shipper). Menurut Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) tentang Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara dan pengelola bandar udara khusus dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan kiriman kargo dan pos harus: menyediakan pintu masuk daerah keamanan terbatas, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap ; sertifikat keamanan kiriman (consignment security certificate/CSC) atau salinan sertifikat pengirim pabrikan (known shipper/known consignor certificate), segel keamanan kendaraan pengangkut, izin masuk orang dan kendaraan, orang perseorangan dan kendaraan dan barang bawaan, menyediakan tempat penerimaan kargo dan pos. Daerah tempat penerimaan kargo dan pos dari luar bandar udara yang telah dilakukan pemeriksaan harus di daerah keamanan terbatas. Penetapan pintu masuk ke daerah keamanan terbatas, tempat penerimaan kargo dan pos dan prosedur pemeriksaan keamanan sebagaimana harus memenuhi pcrsyaratan keamanan tcrmuat dalam Program Keamanan Bandar Udara. Pasal 22 ayat (1), (2), (3) dan (4) tentang Badan Usaha Angkutan Udara yang menerima kargo dan pos dari luar bandar udara yang telah dilakukan


38

pemeriksaan keamanan harus melakukan pemeriksaan terhadap: sertifikat keamanan kiriman (consignment security certificate), keutuhan segel keamanan kendaraan pengangkut; surat muatan udara (airway bill) dan dokumen lain yang diperlukan dalam pengangkutan kargo dan pos tertentu. Dokumen lain yang diperlukan antara lain: pernyataan pengiriman (shipper declaration) dan lembar data keselamatan barang (material safety data sheet/MSDS) untuk barang berbahaya, surat izin kepemilikan/penggunaan bahan peledak dari instansi berwenang, surat izin karantina untuk hewan dan tumbuhan dari instansi berwenang, surat izin kepemilikan/penggunaan barang dan benda purbakala dari instansi berwenang; dan surat izin kepemilikan/penggunaan nuklir, biologi, kimia dan radio aktif dari instansi berwenang. Pada kondisi meningkat ancaman keamanan penerbangan dan/atau dikhawatirkannya keamanan kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara, Badan Usaha Angkutan Udara dapat melakukan pemenksaan ulang keamanan kargo dan pos sebelum dimuat ke pesawat udara. Prosedur pemeriksaan kargo dan pos dari luar bandar udara yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan harus termuat dalam program keamanan angkutan udara. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan dalam hal terjadi insiden keamanan badan usaha angkutan udara harus segera melaporkan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara. Laporan insiden keamanan, antara lain: ancaman bom; pencmuan barang dilarang (prohibited item) yang tidak sesuai dengan ketentuan, manipulasi dokumen pemberitahuan tentang isi (PTI) dan sabolase terhadap pengiriman kargo dan pos. Prosedur pclaporan insiden keamanan harus termuat dalam program keamanan pengoperasian pesawat udara.


39

Pasal 24 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia selain Badan Usaha Angkutan Udara, sctclah memiliki: izin regulated agent unluk badan hukum yang bergerak dibidang bandar udara atau pengiriman kargo dan pos dengan pesawat udara, sertifikat sebagai pengirim pabrikan (known shipper/known consignor) untuk badan hukum yang bergerak dibidang produksi barang yang bersifal reguler. Badan Usaha Angkutan Udara yang pemeriksaan kargo dan pos dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia harus termuat dalam program keamanan angkutan udara. Pasal 25 menyebutkan bahwa Izin regulated agent dan sertifikat sebagai pengirim pabrikan (known shipper/known consignor) diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setiap tahun dilakukan evaluasi. Menurut Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) menegaskan bahwa pemegang izin regulated agent atau sertifikat sebagai pengirim pabrikan (known shipper/known consignor) yang melanggar dikenakan sanksi administratif dan denda. Sanksi administratif berupa : peringatan, pembekuan izin dan pencabutan izin. Besaran denda sanksi administrasi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Ncgara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) ditagskan bahwa sanksi peringatan tertulis, dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali bcrturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja. Apabila peringatan tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waklu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Apabila selama masa pembekuan tidak ada perbaikan oleh regulated agent, izin dicabut. Pasal 31 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa biaya pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo


40

dan pos yang diangkut dengan pesawat udara disesuaikan dengan jasa yang dibcrikan dan besaran tarif ditetapkan oleh penyedia jasa terkait berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Komponen tarif jasa pemeriksaan keamanan kargo dan pos, meliputi: personil, operasional, persedian, deprcsiasi dan amortisasi, margin paling tinggi 10% dari total biaya belanja dan Iain-lain. Menurut Pasal 32 tentang Pemberian ijin regulated agent atau sertifikat pengirim pabrikan (known shipper/known consignor) dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku dibidang keuangan negara tentang Penerimaan Ncgara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian Pasal 33 menyebutkan bahwa Badan Hukum Indonesia pemegang izin Regulated Agent atau pemegang sertifikat Pengirim Pabrikan (known shipper/known consignor) merupakan perwakilan/bcrtindak untuk dan atas nama Badan Usaha Angkutan Udara. Dengan demikian Pasal 34 tentang Pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara tidak meniadakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada instansi pemerintah lain. Dan Pasal 35 disebutkan bahwa Direktur Keamanan Penerbangan dan/atau Kepala Kantor Otorilas melaksanakan pengawasan terhadap regulated agent dalam pemenuhan peraturan keamanan penerbangan untuk pemeriksaan keamanan kargo dan pos.


BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PENGAMANAN KARGO DI BANDAR UDARA OLEH PT. ANGKASA PURA

Recommend Documents