1
PENERAPAN PSAK 102 UNTUK MURABAHAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG GORONTALO
OLEH SRI APRIYANTI HUSAIN PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
ABSTRAK This research aimed to discover the implementation of PSAK 102 for murabahah in PT. Bank Syariah Mandiri-Branch of Gorontalo. The role of the researcher was as the planner to collect the data and information to analyze, and to report the result. Data obtained from this research was from primary and secondary data. This was a qualitative research by applying constant comparative method. The result concluded that PSAK 102 for murabahah was not fully applied in PT. Bank Syariah Mandiri-Branch of Gorontalo. The acknowledgement, measurement, presentation, and disclosure of murabahah were not consistent with The Standardize Financial Accounting Statement (PSAK) 102. Moreover, PT. Bank Syariah Mandiri-Branch of Gorontalo gave only certain amount of money to clients who applied for murabahah, in contrast with the concept of murabahah in PSAK 102, it was a products trading with the selling price as much as cost price added by profit, and the seller had to be transparently reveal the cost price to the buyer. Keywords: PSAK 102, Murabahah
I.
PENDAHULUAN Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam. Ekonomi
Islam bersifat muamalah, artinya ekonomi Islam selalu berhubungan dengan manusia. Perbankan syariah telah menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari roda kehidupan ekonomi dunia. Hal ini ditujukkan dengan banyaknya bank-bank konvensional yang mulai merambah dan membuka cabang baru dengan nuansa syariah dengan sistem bagi hasil. Keunggulan sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syari’ah ini membawa dampak positif
bagi perkembangan ekonomi di Indonesia, karena
selain memicu lahirnya bank-bank baru dengan sistem syariah, juga banyak perbankan konvensional yang membuka cabang syariah, bahkan beberapa bank konvensional melakukan konversi total ke sistem syari’ah seperti Bank Mandiri, mempunyai Bank Syariah Mandiri, begitu pula Bank Rakyat Indonesia, Bank
2
Negara Indonesia, mempunyai divisi syariah ataupun Bank Syariah. Bank-bank swasta pun telah memperlakukan Dual Banking System, seperti Bank Niaga, Bank IFI, Bank Permata, BCA maupun bank-bank pemerintah, BUMN, maupun bank swasta lainnya. Bukti nyata eksistensi perbankan syariah di tengah krisis ekonomi global adalah pada periode tersebut Bank Muamalat justru berhasil membukukan laba lebih dari 300 Milyard (Fachrizal, 2009). Hanya saja, selama 10 Tahun (1992-2002) Bank Syariah di Indonesia tidak memiliki PSAK khusus. Hingga PSAK No. 59 sebagai produk DSAK-IAI disahkan sebagai awal dari pengakuan dan eksistensi Akuntansi syariah di Indonesia. PSAK ini disahkan. Berarti, pembukuan yang berakhir tahun 2003. PSAK ini berlaku hanya dalam tempo lima tahun. Selanjutnya PSAK No. 101-106 disahkan tanggal 27 Juni 2007, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 (Muhammad, 2009: 29-30). Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008, semakin memperjelas bahwa Perbankan Syariah di Indonesia semakin mempunyai landasan hukum dan peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Selain itu juga kenyataan membuktikan bahwa perbankan syariah cukup berhasil bertahan dalam krisis moneter yang mengguncang perbankan nasional. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Bank syariah juga berperan sebagai lembaga intermeditary yaitu lembaga keuangan yang memediasi antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, selain itu juga bank syariah tetap berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Namun hal yang paling mendasari perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah prinsip-prinsip opersional yang digunakan dalam transaksi keuangan. Sama halnya prinsip muamalah, semua jenis transaksi pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur riba, gharar, ataupun maisir. Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan perbankan syariah harus mengikuti mekanisme bagi hasil sebagai pemenuhan kegiatan permodalan, serta investasi
3
berdasarkan imbalan melalui mekanisme jual-beli sebagai pemenuhan dalam pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme jual beli umumnya dikenal ada tiga jenis yaitu murabahah, salam, dan istishna. Menurut Antonio dalam bukunya Akuntansi Perbankan dari teori ke Praktik, menurut sifat penggunaanya pembiayaan pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumstif. Yang termasuk dalam pembiayaan produktif adalah mudharabah dan musyarakah sedangkan murabahah sendiri termasuk dalam pembiayaan konsumtif. Hampir di seluruh dunia bahkan di Indonesia murabahah masih menjadi The Queen Of Finance in The Bank. Padahal pembiayaan yang dianjurkan dalam Islam adalah pembiayaan bagi hasil yang dalam hal ini adalah mudharabah dan musyarakah namun pada kenyataannya, pembiayaan murabahahlah yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang menjalankan konsep murabahah. Di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo komposisi jumlah nasabah pada setiap pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 1 Komposisi Jumlah Nasabah Pembiayaan Jenis Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Murabahah Al-Qardh Total
Jumlah Nasabah 13 507 107 627
Persentase (%) 2.07 % 80.86% 17.07% 100 %
Sumber: PT. BSM Cabang Gorontalo, Februari 2013
Dengan banyaknya nasabah yang menggunakan pembiayaan dengan skim murabahah ini membuat beberapa pihak bertanya-tanya apakah pembiayaan murabahah tersebut sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yakni dalam hal ini PSAK 102. Karena realita menunjukkan bahwa praktek di lapangan tidak sesuai dengan teori yang ada. Contohnya Bank yang seharusnya bertindak sebagai penjual, malah memberikan sejumlah dana kepada nasabah dan nasabah sendirilah yang membeli barangnya. Contoh lainnya seperti penelitian yang dilakukan oleh
4
Wardi dan Gusmarila, dimana dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa aturanaturan yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank Muamalat Cabang Pekanbaru belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan standar dan syariah Islam, seperti konsep pengakuan asset murabahah, pembagian keuntungan, penetapan margin murabahah, konsep nisbah bagi hasil mudharabah. Di satu sisi, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru telah sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan operasionalisasi bank syariah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alam tentang penerapan akuntansi syariah di PT. BPRS Amanah Sejahtera, dimana dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa kegiatan perlakuan akuntansi piutang murabahah sudah sesuai berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 59. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pengukuran atas piutang murabahah didasarkan pada harga perolehan atau nilai bersih yang direalisasi dan bank tidak mengukur apabila aktiva murabahah terjadi penurunan nilai atau rusak, karena barang dikirim dari pemasok langsung ke nasabah. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti murabahah
dan
memilih
judul:
”PENERAPAN
PSAK
102
UNTUK
MURABAHAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG GORONTALO”
II.
RERANGKA TEORITIS Salah satu produk dari pembiayaan adalah murabahah. Murabahah adalah
akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102). Adapun landasan hukum murabahah yaitu:
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
5
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’: 29) Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi Wassallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim. PSAK 102 merupakan standar yang mengatur tentang pembiayaan murabahah yang meliputi: 2.1 Pengakuan dan Pengukuran 1) Akuntansi Untuk Penjual Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut: 1) Jika murabahah pesanan mengikat, maka: (a) Dinilai sebesar biaya perolehan; dan (b) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset: 2) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka: (a) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan (b) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai (1) Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah; (2) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli; (3) Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau (4) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.
6
Keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Pengakuan dan pengukuran uang muka yaitu (1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; (2) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok); (3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual .
2) Akuntansi Untuk Pembeli Akhir Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar hargabeli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehantunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian. 2.2 Penyajian Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin
7
murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah. 2.3 Pengungkapan Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada (1) Harga perolehan aset murabahah; (2) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; (3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.
III. METODE PENELITIAN 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2012: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
3.2 Kehadiran Peneliti Kehadiran peneliti merupakan unsur penting dalam penelitian ini. Peneliti sebagai perencana, yang melaksanakan pengumpulan data dan informasi, menganalisis dan pada akhirnya melaporkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti wajib hadir dan terjun langsung di lokasi penelitian karena peneliti merupakan istrumen utama dalam pengumpulan data dan informasi.Dalam penelitian ini peran peneliti sebagai pengamat partisipan. selain itu juga kehadiran peneliti diketahui statusnya. Dengan demikian peneliti selalu berusaha menghindari pengaruh subyektif dan menjaga lingkungan tetap alamiah agar proses penelitian berjalan lancar sesuai yang diharapkan.
3.3 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo yang beralamatkan di Jl. Nani Wartabone No.127.
8
3.4 Sumber Data Data yang akan dikumpulkan adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu tentang penerapan pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo. Data yang dikumpulkan dapat bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.
3.5 Prosedur Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan selama 7 bulan yakni dari Bulan November 2012 sampai dengan Bulan Mei 2013. Kegiatan pengumpulan data ini bersifat kondisional tergantung stuasi dan kondisi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo. Intruksi pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan alat bantu ballpoint, pedoman wawancara dan handphone. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3.6 Pengecekan Keabsahan Data Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini melakukann uji derajat kepercayaan diantaranya dilakukan dengan perpanjangan keikut-sertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial.
3.7 Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan menggunakan metode perbandingan tetap. Menurut Moleog (2012: 288) metode perbandingan tetap atau comparative method ini disebut juga dengan grounded research karena dalam analisis data, secara tetap membandingkan satu datum dengan datum yang lain, dan secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya.
3.8 Tahap-tahap penelitian
9
Adapun tahap-dahap dalam penelitian ini secara umum terdiri atas tiga tahap yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Pengakuan dan Pengukuran Berdasarkan
hasil
observasi
dan
wawancara
pada
bagian
Loan
Administration (sampai bulan Mei 2013) di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo, pada saat perolehan, aset murabahah tidak diakui sebagai persediaan. Yang menjadi aset murabahah adalah jaminan nasabah dimana yang menjadi jaminan nasabah ini sesuai dengan apa yang dibiayai. Misalnya untuk griya, jadi yang menjadi aset sekaligus jaminan adalah griya tersebut. Pada saat perolehan juga aset murabahah dinilai sesuai harga pasar bukan berdasarkan biaya perolehan. Dalam hal penjurnalan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo hanya menjurnal sekali yakni pada saat pencairan dengan jurnal: Piutang Nasabah Rp. xxx Murabahah Rp. xxx Nasabah Rp. xxx Margin yang ditangguhkan Rp. xxx Hal ini membuktikan bahwa penerapan PSAK 102 untuk murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo ini belum sepenuhnya diterapkan karena seharusnya jika PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo ini sudah menerapkan sepenuhnya PSAK 102 ini maka jurnal yang dikenal ada banyak dan bukan jurnal pada saat pencairan. Seperti pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan maka jurnalnya akan menjadi: Aset Murabahah Rp. xxx Kas Rp. xxx Selanjutnya terkait dengan murabahah pesanan mengikat, pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo menganggapnya itu sebuah produk lain selain murabahah yakni ijarah. Padahal murabahah berbeda dengan ijarah. Ijarah adalah sewa, dan murabahah adalah jual beli. Dalam PSAK 102 pada paragraf 19 poin (a) (ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah,
10
penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi aset, maka seharusnya dijurnal menjadi: Beban
Rp. Xxx Aset Murabahah Rp. Xxx Namun PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo tidak menjurnalnya
sebagai beban karena pencatatannya itu hanya diakukan sekali saja yakni pada saat pencairan. Menurut PSAK 102 paragraf 20 menjelaskan bahwa diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai: (a) Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi akad murabahah maka seharusnya dijurnal: Aset Murabahah Rp. xxx Kas Rp. xxx (b) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli maka seharusnya dijurnal: Kas Rp. xxx Hutang Rp. xxx (c) Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad, menjadi hak penjual maka dijurnal: Kas Rp. xxx Keuntungan murabahah Rp. xxx (d) Pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad dijurnal menjadi: Kas Rp. xxx Pendapatan Operasi Lain Rp. xxx Namun PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo tidak melakukan pencatatan terkait dengan diskon murabahah. Selanjutnya dalam hal pengakuan keuntungan murabahah seharusnya diakui: (a) Pada saat terjadinya penyerahan jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, maka jurnalnya menjadi: Kas Piutang Murabahah Aset Murabahah Keuntungan
Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx
11
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka PT. Bank Syariah Mandiri dalam hal pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Jurnal dalam hal pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo yaitu: Margin Keuntungan Rp. xxx Pendapatan Margin Rp. xxx Selanjutnya dalam PSAK 102 paragraf 26 menjelaskan bahwa dalam hal pengakuan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati itu diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. dan itu dijurnal menjadi: (a) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah dijurnal menjadi: Kas Rp. xxx Keuntungan ditangguhkan Rp. xxx Piutang murabahah Rp. xxx Keuntungan Rp. xxx (b) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli dijurnal menjadi: Kas Rp. xxx Keuntungan ditangguhkan Rp. xxx Piutang murabahah Rp. xxx Keuntungan Rp. xxx Namun hal ini berbeda lagi dengan yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo untuk pencatatan potongan pelunasan piutang pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo menjadi: Nasabah Rp. xxx Margin Rp. xxx Piutang Rp. xxx Pendapatan Margin Rp. xxx Paragraf 28 PSAK 102 menjelaskan bahwa potongan angsuran murabahah dapat diakui: (a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai keutungan murabahah, sehingga dapat dijurnal: Keuntungan murabahah
Rp. xxx
12
Kas Rp. xxx (b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli maka diakui sebagai beban, sehingga dapat dijurnal: Kas Rp. xxx Keuntungan yang ditangguhkan Rp. xxx Beban Rp. xxx Piutang Murabahah Rp. xxx Keuntungan Rp. xxx Namun PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo tidak mengakui adanya potongan angsuran murabahah. Selanjutnya pada paragraf 29 PSAK 102, menjelaskan bahwa denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Maka jurnalnya menjadi: Dana Kebajikan – Kas Rp. xxx Dana Kebajikan – Denda Rp. xxx Sedangkan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo jika mengakui adanya denda maka jurnalnya: Nasabah Rp. xxx Dana Sosial Rp. xxx Paragraf 30 PSAK 102 menjelaskan bahwa pengukuran dan pegakuan uang muka yaitu: (a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, maka jurnalnya: Kas Rp. xxx Hutang Lain – Uang Muka Murabahah Rp. xxx (b) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang, maka jurnalnya: Utang Lain – Uang Muka Murabahah Rp. xxx Piutang Murabahah Rp. xxx (c) Jika barang batal dibeli oleh pembeli setelah diperhitungkan dengan biayabiaya yang telah dikeluarkan oleh penjual, maka dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dapat dikembalikan kepada calon pembeli, sehingga jurnalnya: Pembeli Rp. xxx Utang Lain – Uang Muka Murabahah Rp. xxx
13
Pendapatan Operasional Rp. xxx Kas Rp. xxx (d) Pesanan dibatalkan jika uang muka dibayarkan oleh calon pembeli lebih daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan penjual, maka jurnalnya:
Kas/ Piutang Rp. xxx Utang Lain – Uang Muka Murabahah Rp. xxx (e) Jika perusahaan menanggung kekurangan atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan maka jurnalnya: Utang Lain – Uang Muka Murabahah Rp. xxx Pendapatan Operasional Rp. xxx PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo belum mengakui adanya uang muka. Akuntansi untuk pembeli akhir di PT. Bank Syariah Mandiri dalam hal ini terkait dengan hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh, diakui oleh bank sebagai margin yang ditangguhkan. Padahal seharusnya pengakuan berdasarkan PSAK 102 paragraf 31 adalah hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh, seharusnya diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan), dan bukan diakui sebagai margin. Pada paragraf 33 beban murabahah tangguhan seharusnya diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah, namun pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo belum menerapkan beban murabahah. Selanjutnya terkait dengan diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian, itu semua belum diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo.
4.2 Penyajian Hal penyajian piutang murabahah seharusnya disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan
14
kerugian piutang. Namun PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo tidak mengenal yang namanya penyisihan kerugian piutang tapi hal itu disisipkan pada akun biaya. Selanjutnya untuk margin murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102. Dimana dalam paragraf 38 PSAK 102, menyatakan bahwa margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. Namun untuk beban murabahah ini PT. Bank Syariah Mandiri belum menerapkannya.
4.3 Pengungkapan Menurut PSAK 102 penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada (a) harga perolehan aset murabahah, (b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101. Berdasarkan hasil wawancara, maka dalam hal pengungkapan ini PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo ini sudah sesuai dengan PSAK 102. Hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan Loan Administration, Dimana pihak bank mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan murabahah yakni biaya administrasi 1 % dari plafon dan biaya meterai, pajak. Namun biaya administrasi, biaya meterai dan pajak tersebut bukan bagian dari pendapatan pihak bank, melainkan ada pihak lain yang berwenang yang mengurusi itu.
V. Simpulan dan Saran 5.1 Simpulan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo merupakan bank syariah kedua yang ada di Provinsi Gorontalo. Dalam aktivitasnya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo melayani berbagai macam pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, al-qard, dan murabahah. Murabahah ini pada dasarnya diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102. PSAK 102 untuk murabahah ini mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah. Dalam penelitian ini, PSAK 102 untuk murabahah belum ini
15
sepenuhnya diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo. Dalam artian dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah itu sendiri belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akutansi Keuangn (PSAK) 102.
5.2 Saran 1) Saran pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo Berdasarkan hasil penelitian di atas maka diharapkan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo harus benar-benar menerapkan PSAK 102 dalam hal ini tentang murabahah. Dimana pihak bank harus benar-benar bertindak sebagai penjual bukan hanya memberikan sejumlah dana kepada nasabah dan nasabah sendiri yang membeli barangnya. Selain itu, Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo untuk penamaan beberapa rekening agar dapat disesuaikan dengan penamaan rekening yang sesuai dengan yang terdapat pada PSAK No 102. Seperti adanya rekening dana kebajikan kas, potongan pembelian, diskon murabahah, potongan murabahah, uang muka dan sebagainya. 2) Saran Untuk Peneliti Selanjutnya Untuk peneliti selanjutnya, agar bank syariah yang diteliti lebih dari satu bank syariah. Selain itu juga, untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan lebih banyak literatur yang membahas tentang akuntansi syariah terutama dalam bidang perbankan syariah.
DAFTAR PUSTAKA Al-Quran dan Al-Hadits Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Yogyakarta: Rineka Cipta Ascarya. 2008. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada Cresswell, John W. 1998.Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. London: Sage Publications Emzir.2007. Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSNMUI/IV/2000
16
Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika http://Akuntansi-Syariah dalam PSAK_Okta Punya Blog.htm http://Konsep Akad Wakalah dalam Fiqh Muamalah _ Point of View in Islam.htm http://www.sarjanaku.com/2012/06/bank-syariah-pengertian-prinsip-tujuan.html Ikatan Akuntansi Indonesia. 2008. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat M. Siregar, Liesma. Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan. Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Muhammad, Dwi Suwiknyo. 2008. Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: Orbit Trust Muthaher, Osmad. 2012. Akuntansi Perbakan Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu Mustafa Edwin Nasution, dkk. 2010. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup Mustofa, Ubaedul. 2012. Studi Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Unit Mega Mitra Syariah (M2s) Bank Mega Syariah Kaliwungu. Nazir, Muhammad. 1986. Metode Penelitian. Bandung: Remaja Rosdakarya Prastia Alam, Rizki. 2007. Evaluasi Penerapan Akuntansi Syariah Pada Piutang Murabahah (Studi kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Sejahtera Gresik). Rajid, Sulaiman. 1954. Fiqih Islam. Jakarta: Attahiriyah (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur’an. Sari, Agusta Kartika. 2012. “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang)”. Sony Warsono bin Handono dan Jufri. 2011. Akuntansi Transaksi Syariah. Yogyakarta: Asgard Chapter Sudarsono, Heri. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan lustrasi. Yogyakarta: Ekonisia Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta Sultony, Naidy. 2012. Analisis kesesuaian PSAK no. 102 terhadap perlakuan akuntansi murabahah pada PT. BTN Syariah Jakarta Wardi, Jeni & Gusmarila Eka Putri. Analisis perlakuan akuntansi syariah untuk pembiayaan Murabahah, mudharabah, serta kesesuaiannya Dengan psak no. 102, dan 105. Warren,dkk 2005. Prinsip-Prinsip Akuntansi. Edisi Kedua Puluh Satu. Jakarta: Erlangga, Widodo, Sugeng. 2010. Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif. Yogyakarta: Asgard Chapter www.banksyariahmandiri.co.id
