PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) GRIYA iB HASANAH PADA BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG FATMAWATI- JAKSEL
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk Memenuhi Syaratsyarat Mencapai Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)
Oleh: MUTIARA YASMI SUMANTRI NIM: 1110053000010
KONSENTRASI MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1435 H / 2014 M
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, Juli 2014
MUTIARA YASMI.S
ABSTRAK Mutiara Yasmi Sumantri, NIM 1110053000010, “Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) iB Griya Hasanah pada Bank BNI Syariah Fatmawati Jakarta Selatan”. Program Strata 1 (S-1), Konsentrasi Manajemen Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Dibawah bimbingan Muammar Aditya, M.Ak Bank BNI Syariah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berada di jl. R.S fatmawati Jakarta selatan, yang berperan penting dalam penyimpanan dan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam menyalurkan pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) bank BNI Syariah harus selektif dalam menilai kelayakan yang diajukan oleh debitur. Penilaian ini dilakukan agar bank BNI Syariah terhindar dari risiko atau kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya kredit yang disalurkan. Dengan demikian dalam melakukan pemberian kredit atau pembiayaan bank BNI Syariah harus melakukan penilaian berdasarkan prosedur atau mekanisme pemberian kredit serta pengendalian intern agar tidak terjadi kredit macet. Rumusan masalah penelitian ini adalah. Bagaimana mekanisme operasional pembiayaan KPR iB Griya Hasanah? Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan KPR Griya iB Hasanah di BNI syariah KC Fatmawati? . Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui mekanime operasional KPR BNI Syariah, dan bagaimana penerapan pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan KPR Griya iB Hasanah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggukan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan merupakan perpaduan antara penelitian keperpustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang mengumpulkan data-data di lapangan,kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini Hasil Penelitian ini menunjukkan, untuk mengantisipasi risiko yang muncul pada produk KPR IB Griya Hasanah, BNI Syariah memiliki penerapan dalam mengantisipasi risiko yang terjadi khususnya risiko kredit atau pembiayaan. Bank BNI Syariah menerapkan beberapa cara dengan berpedoman pada peraturan Bank Indonesia no 13/23/PBI/2011 mengenai penerapan manajemen Risiko pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, diantaranya yaitu proses penilaian risiko dengan langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi risiko, kemudian pengukuran risiko menurut PBI dengan menggunakan metode scoring dilakukan berdasarkan pada data historis nasabah dan menggunakan analisis 5C yaitu character (watak atau kepribadiaan), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (barang jaminan), dan condition of economic setelah itu pemantauan risiko dan langkah terakhir adalah pengendalian risiko. Kata Kunci: Penerapan, Manajemen Risiko, KPR iB Griya, BNI Syariah
i
KATA PENGANTAR Bismillahirohmanirrahim
Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan kasih sayang dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan risalah kebenaran dimuka bumi ini. Pada penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta ibunda Yasmida dan ayahanda Usman yang telah memberi
semangat dan motivasi yang tiada henti, yang telah
mencurahkan kasih sayang, nasihat dan doa yang begitu besar, serta perhatian yang tiada henti kepada ananda dalam menyelesaikan skripsi ini, dan pada kesempatan yang baik ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Dr. Arief Subhan, MA. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Suparto, M.Ed.,Ph.D selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Drs. Jumroni, M.Si selaku Wakil Dekan II Bidang Administrtasi Umum, Dr. H. Sunandar, MA. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
ii
2. Drs. Cecep Castrawijaya, MA. dan H. Mulkanasir, B.A, S.Pd, M.M selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Muammar Aditya M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi serta saran-sarannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas
Islam
Negeri
(UIN)
Syarif
Hidayatullah
Jakarta.
Khususnya Jurusan Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Lembaga Keuangan Syariah (MLKS) serta tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama dibangku kuliah. 5. Seluruh Dosen Penguji, Sekretaris, dan Ketua sidang Munaqasah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempersentasikan hasil skripsi ini. 6. Pihak Bank BNI Syariah Fatmawati dan seluruh staf nya khususnya bapak Heru setyawan selaku staf bagian processing KPR ib Griya Hasanah. Bapak Ermawan, bapak Fatih yang telah membantu dalam penelitian yang penulis lakukan diperusahaan tersebut. 7. Segenap Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi serta Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan
iii
pinjaman buku kepada penulis, sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Untuk Keluarga di padang Alm. Nenek ku tercinta Hj. Baheram, Mami Genti, Maktekjun, yang selalu mendukung dan mendoakan ananda Mutiara dalam penyelesaian skripsi ini. 9. Seluruh teman- teman MLKS angkatan 2010, Isniyatul Muffarokhah, Melda Alini, Eliyah, Rika Fitrianti, Nurul Husna, Ratih Khairunnisa, Neneng Zakiatul, Ahmad Zaki dan teman-teman yang lainnya, yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas persahabatan yang terjalin dan dorongan semangat yang diberikan. Semoga silaturrahim kita takkan terputus selama-lamanya. 10. Seluruh pihak yang telah banyak berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi sedikitpun rasa terima kasih dari penulis. Akhirnya penulis berharap, semoga karya tulis ini merupakan refleksi studi S1 dan dapat memberikan sumbangan keilmuan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca yang berminat dengan tulisan ini. Dengan harapan, karya tulis ini dapat dijadikan amal bagi penulis, Amin ya robbal ‘alamin. Jakarta, Juli 2014
MUTIARA YASMI. S
iv
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK .....................................................................................................
i
KATA PENGANTAR ....................................................................................
ii
DAFTAR ISI ...................................................................................................
v
DAFTAR TABEL ..........................................................................................
viii
DAFTAR GAMBAR .....................................................................................
ix
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................
1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ....................................
6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..............................................
7
D. Metodologi Penelitian ............................................................
8
E.
Tinjauan Pustaka ....................................................................
12
F.
Sistematika Penulisan ............................................................
15
LANDASAN TEORI A. Manajemen Risiko .................................................................
17
1. Pengertian Manajemen Risiko .........................................
17
2. Penerapan Manajemen Risiko Islami dan Al-Quran ........
17
3. Jenis-jenis Risiko Perbankan Syariah ..............................
19
4. Proses Manajemen Risiko ...............................................
23
v
5. Tujuan Manajemen Risiko ...............................................
29
B. Pembiayaan ............................................................................
29
1. Pengertian Pembiayaan ......................................................
29
2. Penilaian Pemberian Pembiayaan ......................................
31
3. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan ......................................
38
4. Kolektibitas Kredit/pembiayaan .........................................
40
BAB III GAMBARAN UMUM A. Sejarah Singkat BNI Syariah ...................................................
43
B. Visi dan Misi BNI Syariah .......................................................
44
C. Budaya Kerja BNI Syariah ......................................................
45
D. Logo Perusahaan BNI Syariah .................................................
45
E. Produk-produk BNI Syariah ...................................................
47
F. Struktur Organisasi dan Jobs Description BNI Syariah ..........
53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Deskripsi Mekanisme Pengajuan penerimaan nasabah
BAB V
KPR Griya iB Hasanah BNI Syariah .......................................
59
B. Proses Manajemen Risiko KPR iB Griya Hasanah .................
66
1. Proses Penilaian Risiko ......................................................
67
2. Proses pengelolaan Risiko ..................................................
76
3. Proses Mitigasi Risiko ........................................................
79
C. Analisis Penerapan Pelaksanaan Manajemen Risiko ..............
83
PENUTUP
vi
A. Kesimpulan .........................................................................
86
B. Saran ...................................................................................
87
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Kolektibilitas kredit PT. Bank BNI Syariah ...................................
4
Tabel 4.1 Penggolongan kolektibilitas PT. Bank BNI Syariah .......................
75
Tabel 4.2 Total pembiayaan KPR macet Bank BNI Syariah ..........................
78
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Proses Manajemen Risiko .........................................................
23
Gambar 3.1. Struktur Organisasi BNI Syariah KC Fatmawati-jaksel ...........
53
Gambar 4.1. Mekanisme KPR iB Griya Hasanah ..........................................
59
ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kebutuhan
masyarakat
yang
semakin
beraneka
ragam
menempatkan kredit atau pembiayaan sebagai produk jasa perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan pembiayaan sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Sebagai salah satu kebutuhan utama manusia, sektor papan (perumahan) merupakan salah satu sektor bisnis menarik. Perkembangan manusia yang semakin bertambah menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan akan perumahan. Rumah merupakan kebutuhan primer bagi pemenuhan kesejahteraan manusia setelah sandang dan pangan. Namun demikian, ternyata kebutuhan akan perumahan ini seringkali terbentur pada minimnya dana yang dimiliki oleh konsumen yang mendambakan memiliki rumah sendiri. Sehingga, pengembangan melalui pembiayaan kepemilikan rumah dilirik sebagai alternatif utama pembiayaan perumahan. Dalam menyalurkan KPR Bank BNI Syariah harus selektif dalam menilai kelayakan yang diajukan oleh debitur. Penilaian ini dilakukan agar bank BNI Syariah terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya kredit yang disalurkan. Dengan demikian dalam
1
2
melakukan pemberian kredit atau pembiayaan bank BNI Syariah harus melakukan penilaian berdasarkan prosedur atau mekanisme pemberian kredit serta pengendalian intern agar tidak terjadi kredit macet. Pemberian kredit yang secara otomatis akan menyusung risiko kredit atau pembiayaan macet atau kemungkinan tidak terbayarnya kewajiban-kewajiban oleh debitur. Disamping itu apabila suatu bank memberikan kredit atau pembiayaan, tentu harus diperhatikan pula tentang risiko-risiko yang akan dihadapi oleh bank BNI Syariah. Risiko kredit atau risiko pembiayaan menjadi suatu permasalahan tersendiri yang cukup penting untuk diperhatikan. Demikian pula bank BNI Syariah sebagai salah satu badan usaha perbankan juga harus mengevaluasi secara baik dan tepat. Untuk mengantisipasi hal itu bank BNI Syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah kepada debitur. Bank BNI syariah wajib memberikan keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan sesuai dengan perjanjian atau akad (Sulhan, 2008:1516). Dimana sikap kehati-hatian merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan. Tujuannya adalah untuk mencegah risiko yang mungkin terjadi. Teknik-teknik yang digunakan oleh bank BNI syariah untuk mengurangi risiko pembiayaan adalah sama dengan yang digunakan oleh
3
bank-bank
konvensional.
Namun,
karena
tidak
adanya
lembaga
pemeringkat kredit, bank BNI Syariah hanya mengandalkan catatan sejarah nasabah dengan bank tersebut dan mengumpulkan informasi tentang kelayakan kredit dari nasabah melalui sumber-sumber informal dan jaringan masyarakat lokal. Manajemen risiko kredit atau pembiayaan bagi Bank BNI Syariah lebih diperumit dengan adanya eksternalitas tambahan. Terutama dalam kasus rekanan tidak melakukan pembayaran, Bank BNI syariah dilarang untuk menagih bunga tertangguh atau mengenakan denda, kecuali dalam kasus penundaan yang disengaja. Klien dapat mengambil keuntungan dengan menunda pembayaran, dengan mengetahui bahwa bank tidak akan mengenakan denda atau meminta pembayaran tambahan. Selama penundaan itu, modal bank tertahan pada kegiatan yang tidak produktif dan deposa-nasabah bank tidak mendapatkan penghasilan apapun. Contoh: nasabah menggunakan agunan dan janji sebagai jaminan terhadap risiko kredit adalah hal yang umum bagi Bank Syariah. Bank dapat meminta klien untuk menyerahkan agunan sebelum memulai transaksi murabahah. Dalam beberapa kasus, subyek murabahah diterima sebagai agunan. Menggunakan agunan sebagai jaminan bukan berarti tanpa kesulitan, terutama di Negara-negara berkembang. Masalah yang umum termasuk likuiditas dari agunan atau ketidakmampuan bank untuk menjual agunan tersebut, kesulitan dalam menentukan harga pasar wajar secara periodik, dan kendala hukum serta hambatan dalam menguasai agunan tersebut.
4
Lemahnya lembaga-lembaga hukum dan lambatnya proses menyulitkan bank untuk menguasai agunan tersebut. Kolektibilitas kredit merupakan kredit yang terdiri dari lancar, kredit dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan hingga macet. Dalam pengelompokan ini kredit lancar adalah kredit yang selalu tepat waktu dalam melunasi hutangnya, kredit dalam
perhatian
khusus
adalah
kredit
yang
terlambat
pembayarannya dalam jangka waktu 1-3 bulan, kredit kurang lancar adalah kredit yang terlambat pembayarannya hingga jangka waktu 4 bulan, dan dikatakan diragukan jika pembayaran kredit terlambat hingga 5 bulan, dan jika dikatakan kredit macet hingga tunggakan dalam jangka waktu 6 bulan keatas tidak melunasi hutangnya. Tabel. 1.1 Kolektibilitas kredit PT. Bank BNI Syariah Kolektibility
2012
2013
188.191.805
238.073.767
6.913.686
7.143.033
Kurang lancar
641.351
546.276
Diragukan
666.263
736.350
4.329.200
4.138.41
250.637.843
200.742.305
Lancar Dalam perhatian khusus
Macet Jumlah
Sumber: dari laporan keuangan BNI Syariah
5
Tahun 2012 sampai dengan 2013 bank BNI syariah mengalami peningkatan jumlah kredit lancar yaitu tahun 2012 sebesar 188.191.805, tahun 2013 adalah 238.073.767. hal tersebut berbanding terbalik dengan kredit macet yang mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 4.329.200 pada tahun 2013 menurun menjadi 4.138.41. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kelancaran dalam pembayaran kredit mengalami kenaikan dilihat dari tahun 20122013 dan kolektibilitas tergolong macet mengalami penurunan dari tahun 2012-2013. Aspek terpenting dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (manageable).1 Pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar struktur, ukuran serta kompleksitas usaha Bank, tidak ada satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh Bank, sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada Bank.2 Penerapan manajemen risiko perbankan ternyata menjanjikan beberapa kegunaan yang di antaranya bersifat strategis bagi kelangsungan bisnis suatu Bank. Sesungguhnya penerapan manajemen risiko perbankan yang sistematis dan terintegritasi sudah merupakan keharusan bagi
1
Veithzal Rivai, 2007, Bank and Financial Instution, (Jakarta: PT. Raja Grando Persada)
h. 792 2
Rahmani Timorita Yulianti. Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi Islam La_Riba. Vol. III, no. 2, Desember 2009. h. 156
6
manajemen Bank. Namun, manajemen bank tetap memiliki kebebasan untuk menetapkan cakupan dan skala penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank. 3 Berdasarkan
latar
belakang diatas,
penulis
tertarik
untuk
melakukan penelitian, dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati- Jakarta Selatan”. B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu: a. Kriteria
pembahasan
skripsi
ini
penulis
hanya
mengkhususkan membahas tentang Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan Rumah Griya iB Hasanah pada Bank BNI Syariah KC Fatmawati Jakarta Selatan. b. Produk pembiayaan KPR Griya iB Hasanah dibatasi pada Bank BNI syariah KC Fatmawati Jakarta Selatan. 2. Perumusan Masalah Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa pokok-pokok permasalahan yang dibahas sebagai berikut:
3
Rudjito.“ Kegunaan Penerapan Risk Management untuk Perbankan”. Jurnal Hukum dan Bisnis Volume 23-No. 3 Tahun 2004. h.21
7
a. Bagaimana mekanisme operasional Pembiayaan KPR iB Griya Hasanah KPR Griya iB Hasanah pada Bank BNI Syariah KC Fatmawati Jakarta Selatan? b. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan KPR Griya iB Hasanah di Bank BNI syariah KC Fatmawati Jakarta Selatan? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme operasional pembiayaan KPR Griya iB Hasanah di BNI Syariah KC Fatmawati-Jakarta selatan. b. Untuk
mengetahui
analisis
penerapan
pelaksanaan
manajemen risiko pembiayaan KPR Griya iB Hasanah di BNI Syariah KC Fatmawati-Jakarta selatan. 2. Manfaat Penelitian a. Secara teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan muamalah
pada
umumnya
dan
khususnya
tentang
penerapan manajemen risiko pada KPR Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah b. Secara praktis 1.
Bagi akademisi
8
Dari hasil penelitian ini akan menambah referensi bagi mahasiswa sebagai penjunjang untuk melanjutkan penelitian berikutnya. 2. Bagi Bank Syariah Sebagai kontribusi ilmiah untuk menambah ilmu dan wawasan pengetahuan. Selain itu skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau informasi bagi BNI Syariah dalam manajemen risiko perbankan syariah harus
memperhatikan
dan
menerapkan
prosedur-
prosedur kehati-hatian terhadap pemberiaan Kredit KPR Griya iB Hasanah.
D. Metodologi Penelitian Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang di perlukan maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yang deskriptif kualitatif dengan cara menggunakan mengenai suatu kenyataan empiris dari objek yang dijadikan penelitian. 1.
Jenis dan Pendekatan penelitian Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis untuk memaparkan data-data yang dapat di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini.
9
Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (maleong, 2006:6) Sedangkan (2005:234)
penelitian
adalah
deskriptif
penelitian
yang
menurut
Arikunto
dimaksudkan
untuk
mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Lebih kanjut Arikunto menjelaskan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Menurut Starauss dan Corbin (2003) penelitian kualitatif adalah sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur stastistik atau bentuk hitungan lainnya. Selanjutnya,dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kualitatif.
10
Proses penelitian kualitatif agar dapat menghasilkan temuan yang benar-benar bermanfaat, memerlukan perhatian yang serius terhadap
berbagai
hal
yang
dipandang
perlu.
Dalam
memperbincangkan proses penelitian kualitatif paling tidak tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu kedudukan teori, metodologi penelitian dan desain penelitian kualitatif. Untuk memahami istilah penelitian kualitatif ini, perlu kiranya dikemukakan teori menurut Bogdan dan Taylor mendefenisikan, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang perilaku yang dapat diamati.4 Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat. Ditinjau dari sifat penyajian datanya, Penulis menggunakan metode deskriptif dimana metode ini merupakan penelitian yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesa atau prediksi.5 2. Sumber Data Secara garis besar data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. a. Data Primer diambil dengan melakukan obeservasi dan wawancara dengan pengurus PT. Bank BNI Syariah Kantor
4
Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya 2000), cet. Ke 11, hal 3 5 Jalaluddin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi dilengkapi Contoh Analisis Statistic.(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), cet 11, h.24
11
Cabang Fatmawati Jakarta Selatan yaitu pada bagian Processing KPR Griya iB Hasanah. b. Data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen laporan keuangan atau Annual Report PT. Bank BNI Syariah 2012 dan 2013. 3. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini bertempat di BNI Syariah KC Fatmawati yang beralamat di Jalan RS. Fatmawati No.30.C-D Cilandak Jakarta Selatan. Waktu Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April 2014 . 4. Teknik analisis data Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan, dianalisis kemudian disimpulkan. Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam pola kategori. 5. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang diinginkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1. Riset kepustakaan, riset ini dimaksudkan untuk mendapatkan acuan teori dalam melengkapi data yang ada. Dengan cara membaca buku-buku, mempelajari literature dan catatan, yang sesuai dengan
12
masalah yang dibahas, agar yang diperoleh benar-benar memiliki landasan teori dan acuan yang jelas. 2. Riset lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan peneliti sebagai pelengkap data dalam hasil penelitian kelak yaitu dengan melakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang untuk memperoleh data yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 3. Dokumentasi yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. 6. Teknik Penulisan Skripsi Dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada standar penulisan skripsi pada buku “ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ( Skripsi,Tesis dan Disertasi)” yang diterbitkan CeQDA (Center for Quality Development and Assurance) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007. Cet. Ke-2 E. Tinjauan Pustaka Sebelum membuat skripsi ini, penulis melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema tentang manajemen risiko bank syariah dan produk pembiayaan kepemilikan rumah di bank syariah. Salah satunya adalah:
13
1. Ahmad Syukri. Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah BNI iB Griya (studi pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Syariah Jakarta Selatan)”. Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010. Penelitian skripsinya membahas mengenai hasil analisa swot yaitu Kekuatan (Strengh), Kelemahan (Weaknes), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) serta ancangan strategi sehingga dapat diaplikasikan untuk peningkatan pembiayaan produk KPR BNI IB Griya. Perbedaan dengan penulis teliti adalah membahas mengenai Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan rumah (KPR) IB Griya Hasanah yang terdiri dari bagaimana cara Mengidentifikasi Risiko, Mengukur risiko, Memantau Risiko dan Mengendalikan Risiko dari produk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) Griya Hasanah BNI Syariah. 2. Fitri, wulandari. “Manajemen Risiko pada Produk Dirham Card Danamon Syariah". Skripsi S1 Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2011. Skripsi ini membahas risiko yang ada didalam produk Dirham Card Danamon Syariah. Perbedaan yang penulis teliti adalah mengenai Penerapan manajemen risiko yang ada di produk KPR iB Griya Hasanah pada Bank BNI syariah KC fatmawati. 3. Nursyamsiyah. Dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Manajemen Risiko Dalam Pembiayaaan Murabahah (studi kasusu pada Bank BNI Syariah
Sudirman)”.
Program
Studi
Muamalat (ekonomi
islam)
konsentrasi Perbankan Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif
14
Hidayatullah Jakarta, 2009. Skripsi ini membahas mengenai penyebab pembiayaan murabahah bermasalah pada bank BNI Syariah Sudirman. Perbedaan dengan penulis teliti adalah membahas mengenai Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan rumah (KPR) IB Griya Hasanah yang terdiri dari bagaimana cara Mengidentifikasi Risiko, Mengukur risiko, Memantau Risiko dan Mengendalikan Risiko dari produk pembiayaan KPR iB Griya Hasanah. 4. Jurnal Hukum dan Bisnis. Volume 23-No. 3 Tahun 2004. Kegunaan Penerapan Manajemen Risiko untuk perbankan. Penulis : Rudjito. Jurnal ini membahas mengenai kegunaan Penerapan Manajemen Risiko untuk perbankan. Perbedaan dengan penulis teliti adalah membahas mengenai Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan rumah (KPR) IB Griya Hasanah yang terdiri dari bagaimana cara Mengidentifikasi Risiko, Mengukur risiko, Memantau Risiko dan Mengendalikan Risiko dari produk pembiayaan KPR iB Griya Hasanah. 5. Jurnal Ekonomi Islam La_Riba Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Penulis : Rahmani Timorita Yulianti. Vol. III, no. 2, Desember 2009. Jurnal ini membahas mengenai Fungsi dan peran DPS di bank Syari’ah, memiliki relevansi yang kuat dengan manajemen risiko perbankan Syari’ah, yakni risiko reputasi, yang selanjutnya berdampak pada risiko lainnya seperti risiko likuiditas. Perbedaan dengan penulis teliti adalah membahas mengenai Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan rumah (KPR)
IB
Griya
Hasanah
yang
terdiri
dari
bagaimana
cara
15
Mengidentifikasi Risiko, Mengukur risiko, Memantau Risiko dan Mengendalikan Risiko dari produk pembiayaan KPR iB Griya Hasanah. F. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, dengan maksud untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan. Hal ini penulis lakukan agar pembahasan yang dilakukan tidak menyimpang dari tema dan pokok pembahasan. Adapun pembagiannya sebagai berikut: Bab I Pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan. Bab II Kerangka Teori Pada bab ini berisi tentang pengertian manajemen risiko, jenis-jenis risiko perbankan syariah, proses manajemen risiko, tujuan manajemen risiko, teori pembiayaan, penilaian pemberian pembiayaan, tujuan dan manfaat pembiayaan, dan kolektibilitas kredit atau pembiyaan. Bab III Gambaran Umum Bank BNI Syariah. Pada bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya Bank BNI Syariah, visi dan misi Bank BNI Syariah, budaya kerja Bank BNI Syariah, logo BNI Syariah, produk-produk Bank BNI Syariah, Struktur organisasi dan jobs description.
16
Bab IV Hasil penelitian dan Analisis Pada bab ini terdiri dari dua bagian yaitu, deskripsi mekanisme pengajuan penerimaan nasabah KPR Griya iB Hasanah yang menggambarkan tentang mekanisme operasional pembiayaan Griya iB Hasanah, Proses manajemen Risiko KPR Griya iB Hasanah terdiri dari proses penilaian risiko, proses mitigasi risiko dan analisis penerapan pelaksanaan manajemen risiko di Bank BNI Syariah. Bab V Penutup. Pada bab ini menguraikan tentang Kesimpulan yaitu menjawab dari rumusan masalah dari penelitian tentang Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan Rumah Griya iB Hasanah pada Bank BNI Syariah KC Fatmawati Jakarta selatan. Serta saran-saran dan masukan serta lampiranlampiran sebagai penunjang dalam perbaikan penulisan skripsi ini.
BAB II LANDASAN TEORI
A. Teori Manajemen Risiko 1. Pengertian Manajemen Risiko Menurut Herman Darmawi, “Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi”.1 Menurut Adiwarman A.Karim, “Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar dan terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan”.2 Menurut Ferry N. Idroes, “Manajemen Risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematik dalam indentifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses”. 3 Menurut Bank Indonesia, “Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank”.4 2. Penerapan Manajemen Risiko islami dan Al-Quran Risiko bukan merupakan kekhususan yang terdapat hanya pada sistem keuangan Islam saja. Risiko ada pada semua sistem keuangan, yakni risiko-risiko yang berkaitan dengan 1
Herman Darmawi, Manajemen Risiko, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2006), h.17 Ir. Adiwarman A. Karim, Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan), (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), Ed.4, Cet.7, h. 255 3 Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatann Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ed. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 5 4 Robert Tampubolon, Risk Management, Manajemen Risiko Pendekatan Kualitatif 2
17
18
uang pemerintah (fiduciary money), fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, kredit macet, kegagalan operasional, bencana alam, kejahatan orang lain, kelemahan manajerial dan lingkungan. Sistem keuangan islam pun terekspos juga pada risiko-risiko tersebut.5 Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 279:
Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Kedua, adanya kepuasan bahwa ketentuan ilahiah tersebut didasarkan pada upaya membantu mewujudkan tujuantujuan kemanusian, di antaranya adalah keadilan, simak firman Allah SWT. Dalam surat Al-Hadiid ayat 25:
5
Prof. Dr. Veithzal Rivai dan Rifki Ismail,S.E. Islamic Islamic Risk Management For Islamic Bank. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2013), h. 220222.
19
Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”. Menurut ayat di atas, Bank harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh potensi risiko yang dihadapi dan mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan mengelola risiko-risiko tersebut. Pengembangan budaya manajemen risiko pada Bank merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab otoritas pengawasan dan regulator. Oleh karena itu, otoritas pengawas juga harus mengenal baik karakter risiko bank islam dan turut serta dalam pengembangan manajemen risiko yang efisien. 3. Jenis- jenis Risiko Perbankan Syariah6 a. Risiko Kredit/Pembiayaan Merupakan bentuk risiko pembayaran yang muncul pada saat satu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang (misalnya: dalam akad isthisna dan salam murabahah) atau mengirimkan barang misalnya: dalam akad murabahah) sebelum menerima aset atau uang cash-nya sendiri, sehingga
6
Tariqullah Khan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:Bumi Aksara,2008), h. 11
20
menyebabkan terjadinya kerugian. Dalam kasus pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), risiko kredit adalah adalah tidak terbayarnya kembali bagian Bank oleh pihak pengusaha ketika jatuh tempo.7 b. Risiko Benchmark Bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga, hal ini ditunjukan bahwa bank syariah tidak menghadapi risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun bagaimanapun, perubahan suku bunga di pasar, memunculkan beberapa risiko didalam pendapatan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memakai benchmark rate. Khususnya dalam akad murabahah, dimana mark-up ditentukan dengan menambahkan premi risiko pada benchmark rate.8 c. Risiko Operasional Karena usianya yang relatif muda, risiko operasional, terutama yang terkait dengan faktor manusiawi menjadi suatu yang akut bagi lembaga ini. Risiko operasional bisa muncul, terutama akibat Bank tidak memiliki personal (dengan kapasitas dan kapabilitas) yang memadai untuk menjalankan operasional keuangan syariah. Karena adanya
7
Tariqullah Khan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:Bumi Aksara,2008), h. 11 8 Tariqullah Khan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:Bumi Aksara,2008), h. 12
21
perbedaan karakteristik bisnis, software computer yang tersedia di pasar konvensional bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan bank syariah. Hal ini melahirkan risiko sistem yang menuntut Bank syariah untuk mengembangkan dan memakai teknologi internasional. d. Risiko Hukum Karena adanya perbedaan karakteristik akad atau kontrak keuangan, Bank syariah menghadapi risiko yang berhubungan dengan proses dokumentasi dan pelaksanaan hukum. Akibat tidak adanya standar kontrak bagi instrumeninstrumen keuangan yang ada, Bank syariah harus menyiapkan hal ini berdasarkan pemahamannya terhadap syariah, undang-undang yang berlaku, dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. Langkanya standarisasi kontrak disertai dengan adanya kenyataan akan tidak
adanya
permasalahan
sistem
peradilan
yang berhubungan
untuk
menyelesaikan
dengan
pelaksanaan
kontrak, telah meningkatkan risiko hukum bagi Bank syariah.9
9
Tariqullah Khan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:Bumi Aksara,2008), h. 13
22
e. Risiko Penarikan Dana Perbedaan tingkat return pada tabungan atau investasi
mengakibatkan
ketidakpastian
tentang
nilai
sebenarnya (real value) dari jenis simpanan tersebut. Perlindungan aset untuk memperkecil risiko kerugian akibat rendahnya tingkat return, mungkin menjadi faktor penting dalam keputusan penarikan dana para deposan.10 f. Risiko Fidusia Rendahnya
tingkat
return
Bank
dibandingkan
dengan tingkat return yang berlaku di pasar, juga berakibat pada munculnya risiko fidusia (fiduciary risk), yaitu ketika deposan atau investor menafsirkan rendahnya tingkat return tersebut
sebagai
pelanggaran
kontrak
investasi
atau
kesalahan manajemen dana oleh pihak Bank (AAOIFI 1999). Risiko fidusia bisa dipicu oleh pelanggaran kontrak oleh pihak Bank. Misalnya Bank tidak menjalankan kontrka dengan penuh kepatuhan pada ketentuan syariah.11 g. Displace Commercial Risk Adalah transfer risiko yang berhubungan dengan simpanan kepada pemegang ekuitas.
10
Tariqullah Khan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:Bumi Aksara,2008), h. 14 11 Tariqullah Khan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:Bumi Aksara,2008), h. 11
23
Risiko ini bisa muncul ketika Bank berada dibawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan sebagaian profitnya kepada deposan untuk menghindari adanya penarikan dana akibat rendahnya tingkat return. 4.
Proses Manajemen Risiko12 Gambar .2.1. Proses Manajemen Risiko
Pemantauan dan Pengkinian/ Kaji Ulang Risiko dan Kontrol
Identifikasi dan pemetaan Risiko
Solusi Risiko Implementsi Tindakan Mitigasi
kuantifikasi/menilai/ peringkat Risiko
menegaskan Profil Risiko/ Rencana Manajemen Risiko
Penjelasan mengenai proses manajemen Risiko dibawah ini yaitu: 1) Identifikasi dan Pemetaan Risiko13
12
Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatann Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ed. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 7 13 Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatann Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ed. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 8
24
a. Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan. b. Menentukan definisi kerugian. c. Menyusun
dan
melakukan
implementasi
mekanisme
pengumpulan data. d. Membuat pemetaan kerugian kedalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. 2) Kuantifikasi/ Menilai/ Melakukan Peringkat Risiko14 a. Aplikasi teknik permodelan dalam mengukur risiko b. Menentukan tingkat frekuensi dan tingkat kerugian dari risiko berdasarkan data historis yang tersedia. c. Perluasan dengan memanfaatkan tolok ukur (benchmarking), permodelan (modelling), dan peramalan (forecasting) yang berasal dari luar organisasi/eksternal. Sumber eksternal yang dimaksud berasal dari praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan didalam industri (best practices) 3) Menegaskan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko a. Identifikasi selera risiko organisasi (risk appetite), apakah manajemen secara umum terdiri dari:
14
1)
Penghindar risiko (risk averter)
2)
Penerima risiko sewajarnya (risk neutral)
3)
Pencari risiko (risk seeker)
Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan ….,h. 8
25
b. Identifikasi visi strategik (strategic vision) dari organisasi, apakah organisasi berada dalam visi: 1)
Agresif yang terobsesi untuk mengejar peningkatan volume usaha serta keuntungan sebesar-besarnya untuk mendukung pertumbuhan.
2)
Konservatif yang ingin menjaga kelangsungan usaha pada
situasi
aman
dengan
volume
usaha
dan
keuntungan yang stabil. Penghindar risiko tidak bersedia menerima risiko dengan tingkat tinggi. Sebaliknya, pencari risiko bersedia menerima risiko tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Visi strategik yang agresif bersedia menerima risiko tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi.Visi ini biasanya diterapkan pada organisasi yang berada dalam tahap pertumbuhan.Sebaliknya, visi stratejik yang konservatif tidak bersedia menerima risiko dengan tingkat tinggi.Biasanya organisasi pada tahap konservatif adalah organisasi yang telah mapan dengan aktivitas yang stabil. 4) Solusi Risiko/Implementasi Tindakan terhadap Risiko15 a. Hindari (Avoidance): keputusan yang diambil adalah tidak melakukan aktivitas yang dimaksud. Misalnya 15
Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatann Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ed. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 15
26
sebuah bank mendapat tawaran untuk melakukan bisnis pencucian
uang
(money
laundering)
dari
kegiatan
terorisme yang menjanjikan keuntungan dari penempatan dalam jumlah besar dengan bunga yang sangat rendah. Risiko aktivitas tersebut adalah ancaman penutupan bank serta ancaman pidana terhadap pelakunya. Maka, bank memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas tersebut. b. Alihkan (Transfer): menbagi risiko dengan pihak lain. Konsekuensinya terhadap biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan yang diperoleh. Misalnya untuk pembiayaan proyek yang sangat besar, sebuah bank melakukan skema pinjaman sindikasi. Sindikasi adalah bentuk berbagi bisnis, risiko, dan hasil yang lazim dilakukan bank. penggunaan
Pengalihan risiko juga termasuk
lembaga
asuransi
sebagai
penanggung
kerugian dengan membayar premi. Selain itu, penggunaan sumber daya di luar organisasi (outsourcing) juga termasuk kedalam pengalihan risiko. c. Mitigasi Risiko (Mitigate Risk): menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya. Misalnya, pengikatan pinjaman dan agunan
27
pada bank. Pengikatan sangat rentan terjadi masalah. Akibatnya adalah bank tidak dapat atau berada pada posisi hukum yang lemah dalam penyelesaian pinjaman atau eksekusi agunan. Bank perlu menerapkan sistem dan prosedur yang jelas tentang pengikatan serta aspek-aspek pendukungnya.
Selanjutnya
ditetapkan
secara
tegas
mengenai sanksi yang dapat dikenakan pada individuindividu yang melakukan penyimpangan prosedur.16 d. Menahan Risiko Residual (Retention of Residual Risk): menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang dilakukan. Kesediaan menerima risiko dikaitkan dengan ketersediaan penyangga jika kerugian atas risiko terjadi. Peran
inilah
yang
ditekankan
dalam
membahas
manajemen risiko perbankan. Perbankan harus mengambil berbagai macam risiko dalam menjalankan aktivitasnya. Risiko yang dimaksud tidak dapat dihindari, dialihkan, dan dimitigasi. Akibatnya, risiko tersebut harus ditanggung sejalan dengan pelaksanaan aktivitas. Misalnya bank menerima transaksi pembelian valuta asing dan nasabah untuk menyerahkan setoran jaminan. Pada situasi normal, mitigasi risiko cukup untuk mengatasi kemungkinan risiko 16
Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatann Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ed. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 15
28
yang terjadi. Namun, jika situasi menjadi tak terkendali, yaitu nilai tukar melonjak drastis, nasabah membatalkan kontarka dengan menjual pada pasar spot dan membiarkan setoran jaminan diambil bank. Pada situasi itu terjadi kerugian karena setoran jaminan tidak dapat menutupi kerugian tersebut. Situasi inilah yang dikatakan sebagai risiko redusial yang harus ditanggung bank. Setiap risiko redusial pada bank diperlukan ketersediaan modal untuk menyangganya.17 5) Pemantauan dan Pengkinian/ Kaji Ulang Risiko dan Kontrol a. Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategik manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik. b. Lakukan pengkiniaan dengan mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi kedalam strategi risiko keseluruhan.
17
Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatann Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ed. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 15
29
5. Tujuan Manajemen Risiko Manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (early warning system) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagi berikut: 18 1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator. 2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable. 3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled. 4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko. 5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.
B.
Teori Pembiayaan KPR Syariah 1. Pengertian Pembiayaan KPR Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu jenis layanan pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada para nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan atau revonasi rumah. KPR juga muncul karena adanya berbagai kondisi penunjang yang strategis diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan perumahan
18
Ir. Adiwarman A. Karim.Bank Islam(Analisis Fiqih dan Keuangan).cet.7. h. 226
30
yang semakin lama semakin tinggi namun belum dapat mengimbangi kemampuan daya beli kontan dari masyarakat.19 Dikarenakan di dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit, KPR Syariah sering digantikan dengan berbagai istilah seperti Kebutuhan Pemilikan Rumah Syariah, Kongsi Pemilikan Rumah Syariah, Kerjasama Pemilikan Rumah Syariah
dan
Kepemilikan
Pembiayaan
Rumah
Syariah.
Beberapa bank syariah juga menggunakan istilah tersendiri untuk pembiayaan ini, misalkan Bank muamalat Indonesia menggunakan istilah pembiayaan Hunian Syariah, yaitu pembiayaan yang membantu nasabah untuk memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan take-over KPR dari bank lain.
20
Sedangkan Unit
Usaha Syariah Bank BNI Syariah menggunakan istilah KPR iB Griya Hasanah (baca:
ai-Bi)
yang merupakan fasilitas
pembiayaan untuk memiliki rumah, ruko, apartemen, villa, kavling renovasi atau untuk konstruksi / pembangunan rumah. Di Indonesia, saat ini dikenal ada 2 (dua) jenis KPR: 21
19
Suzanna Hardjono , Mudah Memiliki Rumah Idaman Lewat KPR (Jakarta: PT. Pustaka Grahatama, 2008), h.25 20 Suzanna Hardjono , Mudah Memiliki Rumah Idaman Lewat KPR (Jakarta: PT. Pustaka Grahatama, 2008), h.25 21 Bank Indonesia, “Memiliki Rumah Sendiri dengan KPR” dalam Program Edukasi Masyarakat dalam Rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia.h. 54
31
a. KPR Subsidi Yaitu suatu Kredit yang diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan berupa: subsidi meringankan kredit dan subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini diatur tersendiri oleh Pemerintah, sehingga tidak setiap masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas ini.Secara umum batasan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan.22 b. KPR Non Subsidi Yaitu suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan.23
2.
Penilaian Pemberian Pembiayaan Dalam Pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pemberiaan pembiayaan, ada beberapa hal
yang perlu
diperhatikan dengan penilaian pembiayaan, oleh karena layak atau tidaknya pembiayaan yang diberikan akan sangat 22
Ibid. Bank Indonesia, “Memiliki Rumah Sendiri dengan KPR” dalam Program Edukasi Masyarakat dalam Rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia.h. 54 23
32
mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Menurut Raharja, penilaian pembiayaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 24
a) Keamanan Pembiayaan (safety). Harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali. b) Terarahnya tujuan penggunaan pembiayaan (suitability) Pembiayaan akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan
kepentingan
masyarakat
atau
setidaknya
tidak
bertentangan dengan peraturan yang berlaku. c) Menguntungkan (profit) Pembiayaan yang diberikan menguntungkan bagi bank maupun nasabah, menurut sinungan25, metode lain yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kredit adalah dengan menggunakan formula 4P, yaitu: 1. Personality Bank mencari data tentang kepribadian si peminjam seperti
riwayat
hidupnya
(kelahiran,
pendidikan,
pengalaman, usaha/pekerjaan, dan sebagainya), hobinya, keadaan
keluarganya,
(istri,
anak),
social
standing
(pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana pendapat
24
Raharja Pratama, Uang dan Perbankan, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1997)
Cet.3.h.23 25
Sinungan, Muchdarsyah. Manajemen Dana Bank, (Jakarta, Bumi Aksara, 1993) Cet. 3, h.241
33
masyarakat tentang diri si peminjam) serta hal-hal yang erat hubungannya dengan kepribadiaan si peminjam. 2. Purpose Mencari
data
tentang
tujuan
atau
keperluan
penggunaan kredit. Apakah akan dipergunakan untuk berdagang, berproduksi atau membeli rumah. Dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit bank bersangkutan.Misalnya, keperluan atau tujuan untuk perkapalan sedangkan line of business bank justru dalam bidang pertanian.26 3. Prospect Yang dimaksud dengan prospek adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam.Ini dapat diketahui dari perkembangan keadaan ekonomi perdagangan, keadaan ekonomi atau perdagangan sektor usaha si peminjam, kekuatan keuangan perusahaan yang dibuat dari learning power (kekuatan pendapatan/ keuntungan) masa lalu dan perkiraan masa mendatang. 4. Payment Mengetahui
bagaimana
pembayaran
kembali
pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan prospek kelancaran penjualan dan pendapatan 26
h.241
Sinungan, Muchdarsyah. Manajemen Dana Bank, (Jakarta, Bumi Aksara, 1993) Cet. 3,
34
sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman
ditinjau
dari
waktu
serta
jumlah
pengembaliannya. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko penilaian kredit,27 antara lain: 1) Character Watak
(character),
yang
dimaksud
adalah
kepribadiaan, moral dan kejujuran dari ada pemohon peminjaman. Apakah ia nantinya akan memenuhi kewajiban dengan baik yang timbul dari perjanjian kredit yang akan diadakan. Hal ini menyangkut sejauh mana kebenaran dari keterangan-keterangan yang diberikan pemohon tentang data-data perusahaannya. Bank juga menyelidiki asal-usul si pemohon, misalnya tentang keroyalan si debitur dan juga keadaan masa lalunya apakah ia pernah terlibat blacklist. 2) Capacity Kemampuan
(Capacity),
dimaksud
sebagai
kemampuan mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya berjalan dengan baik dan memberikan untung. Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman. Dari 27
Raharja Pratama, Uang dan Perbankan, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1997) Cet.3, h.95
35
penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis, kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan pinjaman yang disalurkan, capacity sering juga disebut dengan nama Capability.28 Definisi lain tentang capacity adalah menggambarkan langganan
tentang
untuk
kemampuan
memenuhi
seseorang
kewajiban-kewajiban
finansialnya. Suatu estimasi yang dianggap cukup baik diperoleh dengan menilai posisi likuiditas dan proyeksi cash flow dari calon langganan. Capacity menyangkut kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya, baik dalam kemampuan manajemen maupun keahlian dalam bidang
usahanya.
Untuk
itu
bank
harus
memperhatikan:29 a. Angka-angka hasil produksi b. Angka-angka penjualan dan pembeliaan c. Perhitungan laba rugi perusahaan saat ini dan proyeksinya
28 29
Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2003) h.118 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2003) h.118
36
d. Data-data financial di waktu-waktu yang lalu, tercermin
didalam
laporan
keuangan
perusahaan. 3) Capital Modal
diisyaratkan
di
sini
debitur
agar
mempunyai modal sendiri, tidak hanya mengandalkan pinjaman dari bank.Data-data modal dilihat dari neraca debitur. 4) Conditional Kondisi ekonomi (Conditional of Economic), adalah tentang keadaan situasi ekonomi pada waktu dan jangka tertentu, di mana kredit dapat diberikan pada debitur, kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa pada asasnya kelima unsur tersebut mengandung tiga faktor pokok yaitu: a. Faktor subyektif (modal) b. Faktor obyektif yang berkenaan dengan struktur yuridis dari badan usaha penerima kredit. Faktor-faktor di atas kemudian oleh pihak bank akan dibuat dalam satu formulir yang telah disediakan dimana merupakan data-data yang wajib diisi oleh pemohon pembiayaan.30
30
Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2003)h.118
37
5) Collateral Jaminan (Collateral), diartikan sebagai kekayaan atas orang yang dapat diikat sebagai jaminan pelunasan hutang dibelakang hari, kalau debitur tak melunasi hutangnya. Pada dasarnya yang memberi pembiayaan tentu menghendaki jaminan berada ditangannya yang mudah dijadikan uang untuk dapat menutup pinjaman karena tidak dilunasi oleh sipeminjam tersebut. Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.Jaminan hendaknya melebihi jumlah pinjaman yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, ssehingga terjadi suatu masalah, maka jaminan yang akan dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin. Collateral dalam perkreditan merupakan hal terpenting,
terutama
pengamanan
apabila
dalam pembiayaan
fungsinya yang
untuk diberikan
tersebut mengalami kegagalan.31 Oleh karena itu syarat yang diminta oleh kreditur ialah supaya debitur itu menguasai dan menyimpan jaminan, agar supaya pada waktu yang diperlukan benda atau harta jaminan dapat dijadikan uang oleh debitur sendiri. 31
Thomas, Suyanto, et, Kelembagaan Perbankan, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996), Edisi II, h.19
38
3.
Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu, kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun
tujuan
utama
dari
pemberian
suatu
pembiayaan antara lain: 32 a. Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh dari pemberiaan kredit tersebut, hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas
jasa
dan
biaya
administrasi
kredit
yang
dibebankan kepada nasabah. b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun untuk modal kerja. c. Membantu pemerintah bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin benyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Dilihat dari tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian suatu pembiayaan tidak hanya menguntungkan bagi satu sisi pihak saja yaitu pihak yang diberikan pembiayaan tetapi juga menguntungkan bagi pihak yang memberikan pembiayaan. 32
Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, h. 96
39
Manfaat pembiayaan ditinjau dari berbagai segi: 33 1) Kepentingan Debitur a. Memungkinkan untuk dan mengembangkan usahanya. b. Jangka waktu pembiayaan investasi dapat disesuaikan dengan kapasitas perusahaan yang bersangkutan, untuk pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang berulangulang. 2) Kepentingan Perbankan a. Menjaga stabilitas usahanya, serta membantu memasarkan jasa-jasa bank. b. Untuk merebut pasar (market share) dalam industry perbankan, berhubung pada saat ini keseimbangan antara penawaran dana dan permintaan akan dana masih belum ada, maka fasilitas pembiayaan sering digunakan oleh bank sebagai perangsang dalam merebut nasabah bank lain dengan pemberian kredit yang lebih besar jumlahnya dan bunga yang rendah. 3) Kepentingan Pemerintah a. Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk memacu pertumbuhan
ekonomi
secara
umum,
diantaranya
menciptakan lapangan kerja. b. Sebagai sumber pendapatan Negara. 33
Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial, (Yogyakarta, Penerbit BPFE, 1996), Cet.3, h. 59-61
40
4) Kepentingan Masyarakat Luas a. Dengan adanya kelancaran dari proses pembiayaan yang diharapkan
akan
memperoleh
adanya
pertumbuhan
ekonomi yang pesat dan nantinya akan menimbulkan lapangan kerja baru. b. Meningkatkan fungsi pasar, karena ada peningkatan daya beli.34 Dalam hal ini seorang kreditur dituntut agar mampu untuk meningkatkan kualitas kreditnya, terutama yang masuk golongan lancar. Sebaliknya, kreditur juga haru berhati-hati jika kondisi kredit yang disalurkan lebih banyak dalam kondisi diragukan atau macet. Karena hal ini sudah pasti akan merugikan perbankan. Sekali lagi, prinsip kehati-hatian perlu diterapkan guna menghindari atau meminimalkan risiko kerugian. 4.
Kolektibilitas Kredit Kolektibilitas kredit dimaksudkan untuk pengamanan dari kredit itu sendiri. Dalam pengaman kredit ini perlu diambil langkah untuk menkategorikan kredit berdasarkan kelancarannya dan kredit yang ada dikumpulkan serta disusun berdasarkan kriteria. Pengelompokan ini wajib dilakukan demi kelancaran tugas pengamanan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan kepada nasabah,
34
Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial, (Yogyakarta, Penerbit BPFE, 1996), Cet.3, h. 59-61
41
sehingga sikap dan cara-cara menghadapi para nasabah pula dapat disesuaikan
dengan
kelancaran
kreditnya.kolektibilitas
kredit
meliputi:35 a.
Kolektibilitas (A), yaitu kredit yang perjalanannya lancar (memuaskan) artinya segala kewajiban (angsuran utang pokok) diselesaikan oleh nasabah secara baik.
b.
Kolektibilitas (B), yaitu kredit-kredit yang kurang lancar atau dalam dalam perhatian khusus seperti: kredit yang selama 3 sampai 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran-pembayaran bunga tidak baik serta angsuran utang, pokok pun demikian pula. Usaha-usaha approach telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang baik.
c.
Kolektibilitas (C), yaitu kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan. Umumnya bank member kesempatan untuk berusaha menyelesaikan selam 3/6 bulan.
d.
Kolektibilitas (D), yaitu kredit bermasalah atau dikenal dengan kredit macet. Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali yang tidak lancar dan
35
Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), cet ke-10, h.133
42
usaha itu tidak membuahkan hasil, barulah dikatakan kredit macet.36 Pengelompokan kredit ini dimaksudkan untuk memudahkan bank dalam melakukan pengawasan fasilitas kredit yang diberikan dapat di ikuti secara baik.
36
h.133
Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), cet ke-10,
BAB III GAMBARAN UMUM BANK BNI SYARIAH KC FATMAWATI
A. Sejarah Singkat Berawal pada tanggal 29 April 2000, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Pembentukan Tim implementasi Bank Umum Syariah yang akan mentranformasikan UUS BNI Syariah sebagai implementasi dari UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah didukung dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010, PT Bank BNI Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 27 Kantor Cabang (KC) dan 31 Kantor Cabang Pembantu (KCP). Termasuk Bank BNI Syariah KC Fatmawati yang beralamat di Jl.RS .Fatmawati No.39 C-D, Cilandak, Jakarta Selatan dengan jumlah karyawan sebanyak 50 orang.1 Pada saat berdirinya BNI Syariah KC Fatmawati, memiliki legalitas usaha yaitu izin domisili dengan No. 0035/ 1.824.1/12/2010, TDP No. 09. 05. 1. 85. 37895, dan NPWP No. 01.061.343.8-093.004 kemudian dengan badan hukumnya itu sendiri No. 18/68/ Kep. GBI/ DPG/ 2009. 1
Wawancara pribadi dengan Bapak Ermawan Penyelia Umum, pada Maret 2014
43
44
Makna dari logo Bank BNI Syariah yang menunjukan angka “46” diletakkan secara diagonal menembus kotak berwarna jingga untuk menggambarkan BNI baru yang modern keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BNI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna turquoise dan jingga. Warna turquoise yang digunakan pada logo baru ini lebih gelap, kuat mencerminkan citra yang lebih stabil dan kokoh. Warna jingga yang baru lebih cerah dan kuat, mencerminkan citra lebih percaya diri dan segar. Angka 46 merupakan simbolisasi tahun kelahiran BNI, sekaligus mencerminkan warisan sebagai sebagai bank pertama di Indonesia. Dengan tujuan Bank BNI Syariah menjadi Bank yang terbaik sesuai kaidah.2 B. Visi dan Misi Bank BNI Syariah3 a. Visi Menjadi Bank Syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai kaidah sehingga Insya Allah membawa berkah. b. Misi Secara istiqomah melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan syariah sehingga dapat menjadikan bank syariah kebanggaan anak negeri.
2 3
Wawancara pribadi dengan Bapak Ermawan Penyelia Umum, pada Maret 2014 Wawancara pribadi dengan Bapak Ermawan Penyelia Umum, pada Maret 2014
45
C. Budaya Kerja Bank BNI Syariah4 Amanah : Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal. 1. Jujur dan tepati janji 2. Berani mengambil tanggung jawab 3. Semangat menghasilkan karya terbaik. 4. Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah. 5. Beri layanan melebihi harapan. Jamaah : Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban 1. Berani member dan menerima umpan balik yang konstruktif, 2. Bangun sinergi secara kekeluargaan, 3. Sebarkan ilmu yang bermanfaat, 4. Pahami kaitan proses kerja dengan rekan, 5. Perkuat kepemimpinan Diri (self-leadership). D. Logo Perusahaan
Filosofi yang terkandung dalam logo BNI Syariah adalah: Dalam logo ini terkandung, angka “46” diletakkan secara diagonal 4
Wawancara pribadi dengan Bapak Ermawan Penyelia Umum, pada Maret 2014
46
menembus kotak berwarna jingga untuk menggambarkan BNI baru yang modern. Palet warna korporat telah didesain ulang, namun tetap mempertahankan warna korporat yang lama, yakni turquoise dan jingga. Warna turquoise yang digunakan pada logo baru ini lebih gelap, kuat mencerminkan citra yang lebih stabil dan kokoh. Warna jingga yang baru lebih cerah dan kuat, mencerminkan citra lebih percaya diri dan segar. 5 Logo “46” dan “BNI” mencerminkan tampilan yang modern dan dinamis. Sedangkan penggunakan warna korporat baru memperkuat identitas tersebut. Hal ini akan membantu BNI melakukan diferensiasi di pasar perbankan melalui identitas yang unik, segar dan modern. Huruf
“BNI”
dibuat
dalam
warna
turquoise
baru,
untuk
mencerminkan kekuatan, otoritas, kekokohan, keunikan dan citra yang lebih modern. Huruf tersebut dibuat secara khusus untuk menghasilkan struktur yang orisinal dan unik. Angka 46 merupakan simbolisasi tahun kelahiran BNI, sekaligus mencerminkan warisan sebagai sebagai bank pertama di Indonesia. Dengan tujuan Bank BNI Syariah menjadi Bank yang terbaik sesuai kaidah.6
5 6
Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014. Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014.
47
E. Produk-produk BNI Syariah 1. Produk Dana7 a) Tabungan iB Hasanah Tabungan iB Hasanah adalah tabungan yang dikelola berdasarkan
prinsip
Mudharabah
Mutlaqah
atau
simpanan
berdasarkan akad wadiah. Dengan prinsip ini tabungan anda akan diinvestasikan secara produktif dalam investasi yang halal sesuai dengan
prinsip
syariah.
Keuntungan
dari
investasi
akan
dibagihasilkan antara anda dan Bank sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal pembukaan rekening. b) Tabungan iB Tapenas Hasanah Investasi dana untuk perencanaan masa depan yang dikelola secara syariah dengan akad mudharabah muthlaqah dengan sistem setoran bulanan, bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya. c) Tabungan iB Prima Hasanah Investasi dana dalam mata uanag rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.
7
Brosur BNI Syariah 2013
48
d) Tabungan iB Tunas Hasanah Investasi dana dalam mata uang rupiah berdasarkan akad wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun. e) Tabungan iB Bisnis Hasanah Investasi dana dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah dan dilengkapi dengan detail mutasi debet dan kredit pada tabungan. f) Tapenas Griya Hasanah Dengan Tapenas Griya Hasanah, dapat merencanakan memliki rumah lebih awal dan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pembiayaan kepemilikan rumah dengan proses persetujuan yang relative cepat dan mudah.8 2. Produk pembiayaan Produktif9 a) Tunas Usaha iB Hasanah Fasilitas
pembiayaan
produktif
berlandaskan
akad
mudharabah yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.
8 9
Brosur BNI Syariah 2013 Brosur BNI Syariah 2013
49
b) Wirausaha iB Hasanah Fasilitas
pembiayaan
produktif
berlandaskan
akad
mudharabah, musyarakah yang diberikan untuk pertumbuhan usaha produktif yang feasible guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha. c) Usaha Kecil iB Hasanah Fasilitas mudharabah,
pembiayaan
produktif
musyarakah
yang
berlandaskan diberikan
akad untuk
perngembangan usaha produktif yang feasible guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha. 3. Produk Pembiayaan Konsumtif10 Dalam kehidupan banyak hal-hal yang harus dipilih dan dipilah secara bijak. Kita harus membedakan antara “needs” dan „wants”. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melengkapi hidup dan prasarana hidup. Keinginan adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan selera, gaya dan level kepuasan tertentu. Untuk itu BNI Syariah menyajikan rangkaian jenis pembiayaan yang dikelola secara syariah. a) Griya iB Hasanah 1. Pengertian Griya IB Hasanah Griya IB Hasanah yaitu Pembiayaan pemilikan 10
Brosur BNI Syariah 2013
50
rumah, ruko, kavling siap bangun, pembangunan dan renovasi rumah serta pembelian rumah inden. 2. Akad Griya IB Hasanah Griya IB Hasanah menggunakan akad murabahah. Murabahah yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya
dengan
harga
yang
lebih
sebagai
keuntungan yang disepakati. 3. Keunggulan Griya IB Hasanah a. Rasa tenteram dan tenang karena dengan pembiayaan syariah terhindar dari transaksi yang ribawi. b. Selama masa pembiayaan besarnya angsuran tetap dan tidak berubah sampai lunas. c. Proses persetujuan pembiayaan yang mudah dan relatif cepat. d. Uang muka ringan, minimum 10% khusus untuk pembelian rumah. e. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis dan dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI Syariah. f. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun. g. Maksimum pembiayaan sampai Rp 5 miliar.
51
h. Tarif bersaing. b) Oto iB Hasanah Oto iB Hasanah merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan dengan proses yang mudah dan cepat berdasarkan syariah. Uang muka relatif ringan dan pembayaran dapat dilakukan secara debet otomatis.11 c) iB Hasanah Card Kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat fix, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga, iB Hasanah card tidak hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif namun dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ibadah umroh, pendidikan dan kegiatan usaha. d) Pembiayaan Emas iB Hasanah Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin tiap bulannya. e) Flexi iB Hasanah Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan perusahaan/lembaga/ instansi untuk penggunaan jasa antara
11
Brosur BNI Syariah 2013
52
lain pengurusan biaya pendidikan, perjalanan ibadah umrah, travelling, pernikahan dan lain-lain. f) CFC iB Hasanah Dengan prinsip murabahah atau ijarah untuk karyawan suatu perusahaan. g) Multiguna iB Hasanah Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan perusahaan/lembaga/instansi atau professional untuk pembelian barang dengan agunan berupa fixed asset.
53
F. Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Fatmawati Jakarta Selatan Gambar. 3.1. Struktur Organisasi BNI Syariah KC Fatmawati-jaksel
Branch Manager ( M. Syarif ) Operasional Manajer Pemasaran ( Ervita ) Pemasaran Dana ( Luana )
Oprasional Manajer Penyelia Umum ( Bambang Hartopo ) Penyelia Layanan Nasabah
Pimpinan Cabang Pembantu
Bintaro Pemasaran Pembiayaan ( A. Mubarok)
Juanda
Penyelia Collection ( Joko Strisno) Penyelia Operation ( Iis Aprianti )
Polim Cilandak Tebet
Penyelia Processing ( Wahyudi Hidayat )
Penyelia Umum ( Ermawan )
UIN Kalibata
Sumber: PT. Bank BNI Syariah KC Fatmawati
3.1. Job description, Tugas dan wewenang masing-masing bagian adalah sebagai berikut: 1. Branch Manager (BM) atau Kepala Cabang Merupakan jabatan yang bertanggung jawab terhadap semua aktivitas karyawan bank BNI Syariah KC Fatmawati, mewakili bank dalam semua kegiatan diwilayahnya. Melakukan koordinasi
54
dalam pembuatan rencana kerja. Anggaran kantor cabang dan melakukan evaluasi serta mencapai target yang telah ditetapkan. Menjamin produktivitas, kemampuan motivasi dan kesidiplinan pegawai yang tinggi. 2. Operasional Manager Pemasaran a. Tugasnya yaitu memimpin operasional pemasaran Produk-produk
bank BNI Syariah KC Fatmawati b. Operasional Manajer Pemasaran bertanggung-jawab terhadap
perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi c. Manajer pemasaran sebagai koordinator manajer produk dan
manajer penjualan d. Manajer pemasaran membina bagian pemasaran dan membimbing
seluruh karyawan dibagian pemasaran e. Manajer pemasaran membuat laporan pemasaran kepada direksi.
3. Operasional Manager Penyelia Umum Mengelola seluruh kegiatan operasional Bank BNI Syariah KC Fatmawati,
Bertanggung
jawab
untuk
membuat
perencanaan,
pengembangan karyawan Bank BNI Syariah, Menetapkan prioritas dan tujuan kerja sesuai dengan ketentuan yang ada di bank BNI Syariah KC Fatmawati.
55
4. Pemasaran Dana Bertugas mengkoordinasikan dan mensupervisi teamwork dalam kegiatan pemasaran dana untuk mencapai target dan plan bank BNI Syariah KC Fatmwati secara efektif dan efisien. 5. Pemasaran Pembiayaan Bertugas menghimpun dana dan mengelola dana dalam bentuk pembiayaan dalam batas wewenang cabang, Melakukan koordinasi dengan kantor pusat berkaitan dengan penyaluran pembiayaan dengan jumlah plafon tertentu yang pemrosesan permohonan kreditnya dilaksanakan oleh kantor pusat, Melaksanakan administrasi Kredit Menengah, Kecil, Mikro dan Program, membuat laporan, melakukan peninjauan lapangan, pengawasan dan pembinaan terhadap debitur kredit serta memantau perkembangan daftar hitam dan kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia,
Melaksanakan pengawasan
dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan jika perlu. 6. Penyelia Collection Bertugas melakukan pengihan langsung pada nasabah dan melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam upaya penyelesaian pembiayaan sesuai dengan ketentuan berlaku atau sesuai dengan prosedur Term Of Use dari pihak bank BNI Syariah KC Fatmawati.
56
7. Penyelia Operation Bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan operasional bank BNI Syariah KC Fatmawati untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan cara memberikan pelayanan terbaik sehingga transaksi dari nasabah di BNI Syariah KC Fatmawati dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan justifikasi master plannya. 8. Penyelia Processing Bertugas menerima permintaan pembukaan LC(PLC) impor dan permintaab perubahan LC (PPLC), melakukan proses transaksi pembukaan dan perubahan LC atau PPLC sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, melakukan inputan transaksi hasil pembayaran wesel ekspor negosiasi atau collection cabang atau capem pada sistem Bank vision. 9. Penyelia Umum Bertugas
menyelanggarakan
usaha-usaha
kesekretariatan,
personalia, umum dan usaha-usaha lain yang sejenis sepanjang usahausaha tersebut menjadi wewenang kantor cabang, Menyelenggarakan kegiatan penghitungan/pembayaran gaji karyawan, pajak, dan asuransi pegawai serta hak-hak pegawai lainnya, Menyusun laporan berkala atas kegiatannya, Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas unit
57
kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan jika dipandang perlu.12 10. Penyelia Layanan Nasabah Bertugas menyelesaikan permohonan nasabah dan calon nasabah dalam
hubungannya
dengan
penjualan
produk
dan
jasa,
Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah-nasabah baru, Melaksanakan pelayanan kepada nasabah dominan/prima agar hubungan
yang terjalin dapat berkesinambungan dan saling
menguntungkan
melalui
program
layanan
prima,
Melakukan
pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan bila dipandang perlu. 11. Pimpinan Cabang Pembantu Pimpinan
Cabang
Pembantu
(PinCaPem)
atau
Sub-BM
memiliki tugas yang identik dengan pimpinan Cabang yaitu merencanakan,
mengkoordinasikan
dan
mensupervisi
seluruh
kegiatan karyawan yang ada dikantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas. Perbedaannya terletak pada tempat dan area yang menjadi tanggungjawabnya, yaitu di Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas. Wilayah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Bank BNI Syariah
12
Wawancara pribadi dengan Bapak Ermawan Penyelia Umum, pada Maret 2014
58
Jakarta selatan terdiri dari KCP Bintaro, Polim, Cilandak, UIN, Tebet, Kalibata. Kantor Kas Juanda yang berada di ciputat. Dengan demikian dapat diketahui struktur organisasi BNI Syariah KC Fatmwati Jakarta selatan dikepalai oleh Branch Manager yang didukung oleh beberapa divisi, untuk menjalankan operasional bank sesuai standar perbankan.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Mekanisme
pengajuan Pembiayaan KPR Griya iB Hasanah BNI
Syariah KC Fatmawati
Gambar 4.1 SkemaKPR iB Griya Hasanah.
Sentra Taksasi (4)
Nasabah (1 & 2)
Processing
Marketing
(5)
(3)
Pemutus Cabang (6)
Pemutus Pusat (6)
Operational
(8) Approve/Reject/Cancel (7)
Sumber: Data Bank BNI Syariah KC Fatmawati
59
60
Gambar 4.1. Deskripsi pengajuan penerimaan nasabah KPR BNI Syariah KC Fatmawati adalah sebagai berikut: 1. Prosedur penerimaan nasabah pembiayaan KPR di Bank BNI Syariah KC Fatmawati. Calon Nasabah telah mengisi kelengkapan formulir dan melampirkan data persyaratan seperti: data pribadi (Copy KTP,), data pekerjaan (surat keterangan kerja, slip gaji untuk pegawai atau laporan keuangan untuk pengusaha/profesional) dan data jaminan (copy sertifikat, IMB dan PBB).1 2. Marketing Bertugasmemeriksa kelengkapan data calon nasabah.Dokumen yang harus dilengkapi antara lain: untuk pegawai, pengusaha dan professional. Seperti :2 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
1
Fotocopy KTP/ paspor pemohon dan suami/istri. Pasfoto 4x6 cm pemohon dan suami/istri. Fotocopy surat nikah/cerai/pisah harta (jika pisah harta gonogini) Fotocopy kartu keluarga. Fotocopy surat WNI (surat keterangan ganti nama bagi WNI dan keturunan) Fotocopy NPWP (pembiayaan diatas Rp. 50 juta) Fotocopy rekening Koran/tabungan 3 bulan terakhir. Asli slip gaji terakhir / surat keterangan penghasilan. Asli surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir perusahaan. Neraca dan laba rugi/ informasi keuangan 2 tahun terakhir. Akte perusahaan, SIUP, dan TDP Fotocopy surat izin praktek profesi (bagi profesional)
Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014. Brosur BNI Syariah 2013
2
61
m. Dokumen kepemilikan jaminan seperti : fotocopy sertifikat dan IMB, surat pesanan/penawaran, fotocopy bukti setoran PBB terakhir, Rencana Anggaran Biaya (RAB) n. Denah lokasi rumah tinggal. 3. Sentra Taksasi Bertugas memeriksa penilaian jaminan nasabah.Nilaijaminan berupa bangunan rumah dan tanah yang dinilai mampu mengcover dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut.3 4. Processing Bertugas verifikasi dan investigasi data pribadi dan pekerjaan nasabah yang akan mengajukan pembiayaan KPR di BNI Syariah KC Fatmawati. Prosedur identifikasi dan Verifikasi nasabah: Identifikasi nasabah yang dilakukan BNI Syariah KC Fatmawati dengan cara:4 a. meneliti
kebenaran dokumen
dan mengidentifikasi
adanya
kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan. b. Menatausahakan fotokopi dokumen setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah. c. Melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui bagi calon nasabah yang menggunakan media elektronis, telepon dan surat menyurat. Investigasi nasabah dengan melakukan Pertemuan petugas bank dengan calon nasabah 3
Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014. Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014.
4
62
dapat dilakukan melalui petugas processing KPR yang mewakili bank untuk menyakini identitas calon nasabah dan menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah. d. Melakukan
pengecekan
silang
untuk
memastikan
adanya
konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah. Investigasi nasabah yaitu dengan cara melakukan kunjungan langsung(on the spot), Petugas verifikasi dan investigasi mendatangi lokasi pekerjaan/usaha dan rumah calon nasabah disertai dengan Surat Tugas (lampiran yang ditandatangani oleh DepartmentHead/KepalaCLBC/CLBOManager/WorkflowManage r/Koordinator menghubungi
PetugasVerifikasi narasumber
dan
untuk
investigasi,dalamrangka memperoleh
informasi
calonnasabahsesuai dengan jenispekerjaancalonnasabah.5 1) Pegawai a) Konfirmasi
alamat
calon
RT/RW/Tetangga/sumber mendatangi
rumah
nasabah
informasi
calon
kepada lainnya
nasabah, untuk
ketua sebelum
kemudian
konfirmasi dengan sumber informasi yang berada dirumah dan menanyakan beberapa hal, antara lain:6 (1) Lama tinggal (2) Status kepemilikan rumah (3) Jenis dan jumlah kendaraan pribadi 5
Pedoman Standar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009 Pedoman Standar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009
6
63
(4) Jumlah tanggungan. b) Konfirmasi kantor nasabah dilakukan dengan cara, antara lain:7 (1) Konfirmasi alamat kantor nasabah melalui operator atau resepsionis atau pihak yang berkompeten. (2) Konfirmasi status (permanen atau kontrak) jabatan, masa
kerja,
calon
nasabah
kepada
HRD/SDM/Personalia atau pihak yang berkompeten. c) Konfirmasi penghasilan yang tertera dalam slip gaji atau surat keterangan gaji san rekening penampungan gaji pada payroll staff/ bendahara atau pihak yang berkompeten. 2) Wiraswasta atau professional a) Konfirmasi alamat rumah calon nasabah kepada ketua RT/RW/Tetangga/sumber mendatangi
rumah
informasi
calon
lainnya
nasabah, untuk
sebelum kemudian
konfirmasi dengan sumber informasi yang berada dirumah dan menanyakan beberapa hal, antara lain:8 (1) Lama tinggal (2) Status kepemilikan rumah (3) Nama gadis ibu kandung (4) Jenis dan jumlah kendaraan pribadi (5) Jumlah tanggungan. 7
Pedoman Standar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009 Pedoman Standar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009
8
64
b) Konfirmasi alamat kantor/ tempat usaha calon nasabah melaui resepsionis atau petugas lainnya. c) Konfirmasi penghasilan dengan cara interview langsung kepada calon debitur untuk memberikan informasi antara lain mengenai:9 (1) Legalitas usaha (2) Omzet penjualan perbulan dan pertumbuhannya. (3) Margin laba bersih perbulan (4) Jumlah pegawai (5) Rata-rata pelanggan/klien/pasien perhari dan tariff konsultasi pertransaksi untuk professional. (6) Pelanggan tetap
5. Pemutus Cabang (Bank BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati)10 Pemutus Cabang Mempunyai kewenangan dalam memutus plafon pinjaman yang dilakukan secara berjenjang, bila melebihi batas kewenangan. Maksudnya adalah apabila ada calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan KPR sampai dengan lebih dari 2 milyar maka akan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu pemutus pusat (Bank BNI Syariah Pusat). Pemutus Cabang (Bank BNI Syariah Cabang) BM (Branch Manager) hanya mempunyai kewenangan memberikan pembiayaan KPR kepada nasabah dari minimum50 juta dan 9
Pedoman Standar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009 Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014.
10
65
maksimum 2 milyar. bila diatas 5 milyar akan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu bank BNI syariah pusat. 6. Approve/Reject/Cancel. Bank
BNI
syariah
KC
Fatmawati
dalam
prosedurnya
pembiayaan KPR bisa saja menerima, menolak atapun membatalkan pembiayaan KPR karena proses verifikasi dan investigasi data calon nasabah KPR.11 7. Petugas operasional Bertugas melaksanakan akad dan pencairan pembiayaan KPR, dilakukan oleh petugas operasional apabila calon nasabah tersebut telah memenuhi syarat prosedur penerimaan nasabah. Prosedur penerimaan nasabah perorangan 1) Pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh Bank sekurangkurangnya memuat informasi:12 a) Nama,
tempat
dan
tanggal
lahir,
alamat
serta
kewarganegaraan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor dan dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen. Khusus warga Negara asing (WNA), Selain paspor dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/ KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) 11
Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014. Veithzal Rivai dan Rifki Ismail.Islamic Risk Management For Islamic Bank. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2013), h. 412 12
66
b) Alamat dan nomor telepon yang tempat bekerja yang dilengkapi dengan keterangan mengenai kegiatan usaha perusahaan atau instansi tempat bekerja. c) Keterangan
mengenai
pekerjaan
atau
jabatan
dan
penghasilan calon nasabah. Dalam hal calon nasabah tidak memiliki pekerjaan maka data yang diperlukan adalah sumber dan tujuan penggunaan dana. 2) Apabila diperlukan bank dapat meminta informasi lain antara nya berupa major kredit card, identitas pemberi kerja dari calon nasabah, rekening telepon dan rekening listrik. B. ProsesManajemen RisikoKPR iB Griya Hasanahdi BNI Syariah KC Fatmawati adalah sebagai berikut: Risiko yang lebih dominan pada produk KPR iB Griya Hasanah adalah risiko pembiayaan atau risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena
kegagalan
debitur,
yang menyebabkan tak
terpenuhinya kewajiban untuk membayar utang.13 Untuk mengantisipasi risiko-risiko tersebut bank BNI Syariah menerapkan beberapa cara dengan berpedoman pada peraturan bank Indonesia no 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut:
13
Veithzal Rivai dan Rifki Ismail.Islamic Risk Management For Islamic Bank. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2013), h. 244
67
1. Proses Penilaian Risiko Dalam melakukan penilaian risiko terlebih dahulu Bank BNI Syariah KC Fatmawati melihat aspek risiko nasabah dengan menilainya dari segi usaha yang akan dijalankan dan jaminan yang menjadi tanda keseriusan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Hal ini sangat penting dilakukan oleh bank
karena ini bagian dari
manajemen risiko yang dilakukan BNI Syariah risiko pembiayaan yaitu risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Ada beberapa tahap proses penilaian risiko dengan langkah awal yang dilakukan adalah identifikasi risiko, kemudian pengukuran risiko, setelah pemantauan risiko dan langkah terakhir adalah pengendalian risiko, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 1) Identifikasi Risiko14 Identifikasi Risiko adalah suatu proses mengenali baik seluruh risiko yang ada pada setiap aktivitas, jenis dan transaksi financial yang dijalankan oleh bank BNI Syariah KC Fatmawati. Tetapi juga mendeteksi kemungkinan risiko baru yang mungkin saja terjadi.Hal ini penting karena banyak peristiwa atau keadaan yang menimbulkan kerugiaan financial yang besar bagi perbankan, bahkan Negara, sebagaii akibat adanya risiko yang tersembunyi dan tidak terdeteksi secara dini.
14
Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014.
68
Adapun prosesidentifikasi dan deteksi ini adalah proses yang sangat penting karena Bank BNI Syariah adalah dengan mengetahui terlebih mendalam transaksi yang akan dijalankan, seperti dalam pembiayaan KPR. Risiko-risiko yang dapat di identifikasi antara lain adalah nasabah membatalkan jual beli namun
bank
memanipulasi
terlanjur harga
membeli
objek
barang,
objek
barang.
nasabah
Nasabah
memanipulasi
informasi data penghasilan, nasabah tidak mampu membayar kewajiban pada saat jatuh tempo yang telah disepakati.15 Prosedur yang diterapkan oleh BNI Syariah KC Fatmawati adalah pada saat analisa pengajuan pembiayaan berdasarkan pada karakter nasabah, kondisi keuangan, serta dengan memperhatikan beberapa dokumen penting terkait seperti KTP, slip gaji asli dll. Dalam menganalisa calon nasabah pihak bank BNI syariah harus cermat dan teliti, karena kondisi kondisi nasabah sangat berpengaruh terhadap terpenuhinya kewajiban nanti, jika nasabah mempunyai karakter yang baik dan jujur serta kondisi keuangan yang memadai maka kegagalan dalam hal pembayaran akan dapat dihindari, sehingga bank BNI syariah tidak akan menanggung kerugian yang akan berdampak pada kelangsungan usahanya serta kesehatan bank BNI syariah KC Fatmawati itu sendiri. 2) Pengukuran Risiko
15
Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014.
69
Pengukuran risiko dilakukan untuk menilai sejauh mana risiko tersebut dapat membahayakan kelangsungan aktivitas bank, pengukuran ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi secara berkala terhadap seluruh data yang ada dan prosedur yang telah digunakan untuk mengukur risiko, dengan demikian maka prosedur yang ada dapat menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi di luar kegiatan bank.16 Pengukuran Risiko bank BNI Syariah KC Fatmawati dilakukan sesuai peraturan BI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah dengan menggunakan metode scoring. Proses scoring dilakukan berdasarkan pada data historis pembayaran nasabah terhadap hutang terdahulu, jumlah pinjaman, jangka waktu, penambahan kredit dan jenis kredit yang sedang dilakukan. Dalam prinsipnya BNI Syariah KC Fatmawati menggunakan analisis
Penilaian Pemberiaan Pembiayaan
menerapkan 5C
yaitu:17 1.
Character (watak/ kepribadian)18 Penilaian ini berdasarkan sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan KPR BNI Syariah seperti kebenaran data (pribadi, pekerjaan dan jaminan) yang dilampirkan
16
Veithzal Rivai dan Rifki Ismail.Islamic Risk Management For Islamic Bank. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2013), h. 244 17 Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan.Jakarta, 10 April 2014 18 Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan.Jakarta, 10 April 2014
70
oleh nasabah dan historis pembiayaan nasabah (berdasarkan laporan BI checking). Bi checkingbertugas memeriksa data calon nasabah apakah ada daftar hitam, daftar kredit macet Bank Indonesia dalam pembiayaan yang dilakukan calon nasabah pada bank-bank sebelumnya. Dengan melakukan pemeriksaan daftar kredit macet dari bank Indonesia yang memuat nama-nama perorangan, perusahaan dan pengurusnya serta bank dan pengurus yang tercatat sebagai debitur kredit macet. Dengan cara melakukan Bank checking yaitu meminta informasi kepada bank Indonesia (BI) untuk mengetahui apakah calon debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan mempunyai pinjaman atau kredit pada Bank atau lembaga keungan lainnya.Dari informasi inilah dapat diketahui juga mengenai besarnya pinjaman, jangka waktu, jaminan, serta kolektibilitas pembiayaan. Hasil dari pemeriksaan status nasabah ini akan menjadi
bahan
pertimbangan
dalam
memutuskan
pembiayaan. Jika tercatatat sebagai debitur macet atau kondisinya kurang lancar, maka Bank BNI Syariah akan menolak dan tidak menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah tersebut. 2.
Capacity (kemampuan)
71
Penilaian ini diutamakan pada kemampuan calon nasabah untuk dapat mengembalikan dana pembiayaan yang telah diberikan bank BNI Syariah pada jangka waktu yang telah ditetapkan, biasanya hal ini dapat dilihat dari penghasilan calon debitur.Untuk menghitung penghasilan minimal dari calon penerima pembiayaan agar dapat diterima
pembiayaannya
maka
cicilan
pembiayaan
kepemilikan rumah (KPR) haruslah minimal 400/0 dari penghasilannya. Misalkan cicilan pembiayaan KPR sebesar Rp. 2.500.000,- maka penghasilan minimalnya adalah Rp. 2.500.000,- / 400/0
=
Rp. 6.250.000,-. Jika penghasilannya
calon penerima nasabah dibawah Rp. 6.250.000,-, maka permohonan pembiayaannya akan ditolak.19 3.
Capital (modal) Penilaian atas modal yang disetor dapat berupa uang muka yang diberikan oleh pemohon kepada pihak bank BNI Syariah.
4.
Collateral (barang jaminan) Artinyajaminan
yang
telahdimiliki
yang
diberikannasabahPembiayaankepada bank BNI Syariah seperti: nilai jaminan berupa bangunan rumah dan tanah yang dinilai mampu mengcoverdari pembiayaan yang
19
Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan.Jakarta, 10 April 2014
72
diberikan
kepada
bank.Apabila
nasabah
dikemudian
tersebut hari
kepada
nasabah
pihak
mengalami
kesulitan dalam memenuhi kewajiban untuk mengangsur pembiayaan KPR.20 5.
Condition Artinya keadaanusaha atau nasabah memiliki karir di perusahaan yang berprospek seperti: perusahaan yang dinilai memiliki prospek yang baik dan bonafit. Nasabah memiliki usaha yang memiliki prospek yang baik dan konsiten/kontinuitas dalam menjalankan usahanya dan memperoleh keuntungan (bukan usaha musiman).
3) Pemantauan Risiko Pemantauan risiko dilakukan dengan memperhatikan perubahan
kegiatan
pembiayaan
yang
sedang
dilakukan,
berdasarkan pada data-data yang ada dan akurat yang telah berhasil dikumpulkan, kemudian bank BNI Syariah KC Fatmawati menetapkan risiko-risiko tersebut berdasarkan tingkatannya yang terdiri dari rendah (low), sedang (moderate),dantinggi (high). Pemetaan ini bertujuan untuk memudahkan pihak bank dalam memantau kegiatan pembiayaan berikutnya, jika teridentifikasi adanya suatu gejala yang menunjukan akan adanya risiko, misalnya nasabah mulai terlambat dalam melakukan pembayaran maka bank
20
Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan.Jakarta, 10 April 2014
73
akan mencari solusi atau pembinaan dan pengawasan terhadap pembiayaan KPR yang diberikan antara lain dengan melakukan pengecekan dan pengawasan secara intensif. Hal tersebut dapat menghindari bahwa dana pembiayaan digunakan untuk hal lain diluar untuk pembiayaan rumah. Kegiatan pengawasan dan monitoring ini meliputi:21 a. Monitoring pekerjaan atau kegiatan usaha nasabah. Mengingat pemberian pembiayaan KPR Syariah kepada nasabah lebih ditonjolkan kepada pertimbangan karakter atau kejujuran nasabah, maka bank wajib melaksanakan pengawasan atau monitoring atas kegiatan usaha nasabah secara rutin dan berkesinambungan. b. Monitoring penggunaan atau kewajaran pembiayaan. Monitoring penggunaan atau kewajaran pembiayaan KPR
syariah dilakukan untuk
mencegah
terjadinya
penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan dana KPR syariah tersebut. 4) Pengendalian Risiko Langkah berikutnya yang harus dilakukan setelah proses pemantauan
risiko
yaitu
tindakan
mengendalikan
risiko,
mengamankan dan menghindari risiko bila memungkinkan. Dalam mengambil sebuah keputusan yang baik didalam pengendalian
21
Pedoman Standar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009
74
risiko hanya dapat terlaksana apabila proses pengukuran risiko, pemantauan risiko berjalan dengan baik. Dengan kata lain BNI Syariah tidak akan dapat menentukan tindakan yang harus dilakukannya untuk melakukan risiko. Kecuali komparasi dan analisis antara risiko yang akan terjadi dengan ambang batas tingkat risiko yang diterima BNI Syariah terlaksana dengan baik. Apabila bank BNI Syariah tidak mengetahui posisinya terhadap risiko yang terjadi, maka tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko akan bersifat reaktif, padahal tindakan proaktif akan jauh menguntungkan.22 Kolektibilitas adalah penggolongan tingkat kelancaran nasabah diukur berdasarkan jumlah hari tunggakan. Seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini:
Tabel 4.1 penggolongan kolektibilitas Jumlah Hari/ Tunggakan 0
Penggolongan Kolektibility Kolektibilitas 1
Kualitas
1 s/d. 90 hari
Kolektibilitas2
Dalam perhatian khusus
91 s/d. 180 hari
Kolektibilitas3
Kurang Lancar
181 s/d. 270 hari
Kolektibilitas4
Diragukan
>Dari 270 hari
Kolektibilitas5
Macet
22
Lancar
Pedoman Standar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009
75
Sumber: Data Bank BNI Syariah Bila kolektibility cenderung semakin baik maka akan berdampak positif sehingga menaikan rentabilitas dan solvabilitas bank BNI Syariah KC Fatmawati dan NPF semakin menurun.23 Dalam hal ini, terlebih dahulu BNI Syariah KC Fatmawati memonitoring usaha nasabah apakah nasabah tersebut layak dinyatakan kolektibilitas 1 atau kolektibilitas 2 sampai dengan kolektibilitas 5, apabila debitur melakukan pembayaran tepat waktu
itu
dikategorikan
kolektibilitas
1
dengan
kualitas
pengembalian pembiayaannya lancar dan apabila pembiayaan tersebut tidak melakukan penunggakan pembayaran selama tiga bulan berturut-turut itu temasuk kategori dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 2 pihak bank BNI Syariah akan memberikan surat peringatan 1 s/d 3. SP-1 (surat peringatan pertama), akan tetapi apabila penunggakannya berturut selama tiga bulan maka itu termasuk
kategori
kurang
lancar
akan
diberikan
surat
peringatanSP-2 (surat peringatan kedua) dan apabila selama 12 bulan berturut-turutakan diberikan surat peringatan SP-3 (surat peringatan ketiga) dan bahkan sampai 21 bulan tidak membayar angsuran
dikategorikan
kedalam
pembiayaan
macet.maka
pimpinan bank harus melakukan tindakan yang sebagaimana mestinya.Seperti eksekusi atau pemberian segel terhadap jaminan
23
Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014.
76
nasabah, pemberian surat somasi 1 s/d 3, dan pelelangan atas jaminan nasabah.24 2. Proses pengelolaan Risiko pada bank BNI Syariah KC Fatmawati a. Pengelolaan Risiko Pembiayaan KPR iB Griya Hasanah BNI Syariah Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan, sebagian besar dari aktiva produktif yang diberikan kepada debitur untuk membayar kembali pinjamannya.Semakin besar porsi pembiayaan yang bermasalah adanya keraguan atas kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan dan apabila aktivitas pemberian pembiayaan tidak dikelola
secara
hati-hati
dapat
menimbulkan
pembiayaanbermasalah yang menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan bank BNI syariah KC Fatmawati.25 Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang penilaian kualitas kredit
berdasarkan tingkat
kolektibilitasnya.Dengan
kolektibilitas tersebut, Bank Indonesia mewajibkan setiap bank untuk melakukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dari setiap aktiva produktif yang dimilikinya, yang terdiri dari Cadangan Umum dan Cadangan Khusus. 24
Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014. Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014.
25
77
1. Cadangan umum Wajib dibentuk dengan ketentuan minimal sebesar 10/0 dari jumlah seluruh aktiva produktif lancar (10/0 x aktiva produktif lancar) 2. Cadangan khusus wajib dibentuk dengan ketentuan sebesar:26 a) 50/0 x aktiva produktif dalam perhatian khusus (call 1) b) 150/0 x (aktiva produktif kurang lancar - nilai agunan) c) 500/0 x (aktiva produktif diragukan - nilai agunan) d) 1000/0 x (aktiva produktif macet - nilai agunan) Di bank syariah sendiri dalam kasus ini Bank BNI Syariah KC Fatmawati, istilah pembiayaan (financing) lebih sering digunakan untuk menggantikan istilah (credit). Risiko Pembiayaan (financing risk) terjadi ketika pihak debitur (mudharib) karena berbagai sebab, tidak dapat memenuhi kewajibannya
untuk
mengembalikan
dana
pembiayaan
(pinjaman) yang diberikan oleh bank BNI Syariah KC Fatmawati.
Langkah
yang
dilakukan
bank
untuk
meminimalisir risiko ini antara lain: membuat kebijakan pembiayaan secara tepat dan efektif, menetapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan. Tabel. 4.2. Total pembiayaan KPR macet/bermasalah Tahun
26
Total pembiayaan
Pembiayaan bermasalah/macet
NPF 0/0
Data Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dari setiap aktiva produktif Perbankan syariah.
78
2012
103.290.155.501
211.164.363
2,60 0/0
2013
145.845.579.819
259.722.594
2,670/0
Sumber: Data Annual Report Bank BNI Syariah Dari tabel diatas dilihat bahwa total pembiayaan KPR dua tahun terakhir naik 7 persen dari tahun 2012, karena BNI Syariah selalu mengembangkan jaringan-jaringan yang meluas dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Pada tahun 2012 pembiayaan Kepemilikan Rumah yang dikeluarkan oleh BNI Syariah KC Fatmawati
mencapai
103.290.155.501
dengan
persentase
pembiayaan macet mencapai 2,60 0/0dan pada tahun 2013 total pembiayaan KPR sebelumnya
di Bank BNI Syariah naik dari tahun
menjadi
145.845.579.819
dengan
persentase
pembiayaan macet 2,670/0. Dengan demikian tingkat risiko pembiayaan, Kegagalan pembayaran angsuran nasabah KPR pada saat jatuh tempo semakin meningkat pada tahun 2013.27 3. Proses Mitigasi Risiko Dengan menetapkan serangkaian prosedur manajemen risiko, maka bank BNI Syariah Fatmawati dapat mengelola risiko dengan sebaik-baiknya, karena manajemen yang baik dan strategi yang tepat dapat meminimalkan risiko dengan menetapkan tingkat risiko yang dapat ditolerir dalam aktivitas bisnis, sehingga risiko yang ada tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti kerugian karena
27
Data Annual Report Bank BNI Syariah tahun 2012 dan 2013
79
dapat menganggu keberlangsungan usaha bank, selain itu pengelolaan yang baik terhadap risiko juga akan mendatangkan manfaat bagi bank. Bentuk mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank BNI SyariahKC Fatmawati dengan menggunakan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang berlaku yaitu Risk Acceptance Criteria28 Jenis Risiko29 Risiko Pembiayaan
28 29
Parameter
Mitigasi risiko
Kegagalan -Penerapan Risk pembayaran Acceptance Criteria angsuran pada saat antara lain jatuh tempo penghasilan, DSR, LTV,Agunan, maksimum limit pembiayaan, jangka waktu pembiayaan. - Penetapan umur, jenis pekerjaan dan lama bekerja calon nasabah pembiayaan. - Standarisasi verifikasi income untuk pegaawai, professional dan wiraswasta. -Tersedianya mekanisme monitoring. - Penerapan sistem scoring yang dikelola oleh Retail dan Consumer Risk Group. -Penerapan Loan Origination Systems.
Pedoman Standar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009 PedomanStandar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009
80
Risk Acceptance Criteria30 Debt Service Ratio (DSR)
Loan To Value (LTV)
Agunan
30
1.
Keterangan Maksimum DSR adalah 400/0 sudah termasuk untuk mengcover kewajiban kepada kreditur atau kewajiban lain. Maksimum DSR dapat lebih besar dari 400/0 sepanjang hasil scoring accept dan kententuan LTV tidak lebih dari 700/0 untuk KPR dari non developer (secondary market) atau 800/0 untuk KPR dari developer (primary market), serta calon debitur diyakini masih memiliki kemampuan untuk membayar angsuran dengan ketentuan sebagai berikut: a. Maks DSR 450/0jika penghasilan minimum 5 juta perbulan. b. Maks DSR 500/0jika penghasilan minimum 10 juta perbulan c. Maks DSR 550/0jika penghasilan minimum 20 juta perbulan. d. Kewenangan memutus DSR tersebut mengacu kepda limit kewenangan masingmasing pejabat kewenangan. Maksimum 800/0(coverage ratio agunan minimum 1250/0) untuk pembelian dari developer (primary market). Maksimum 700/0(coverage ratio agunan minimum 1430/0) untuk pembelian dari developer (secondary market). Jenis agunan yang dapat diterima a. Rumah tinggal b.Rumah toko (ruko) c. Rumah kantor
Pedoman Standar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009
81
2.
3.
4.
5.
d.Rumah susun atau hunian (apartement) Status agunan a. Sertifikat hak milik (SHM) b. Sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dengan masa sisa masa berlaku SHGB pada saat kredit jatuh tempo minimum 2 tahun. Nilai agunan diperoleh dari: a. Hasil penilaian agunan yang dilakukan oleh bank atau independent appraisal rekanan bank yang telah direview oleh bank berupa nilai pasar sebelum safety margin. b. Price list (sesuai dengan surat pemesanan) =harga tanah dan bangunandiscount (bila ada)+ppn Penetapan nilai agunan yang dipergunakan sebagai dasar prhitungan LTV berupa price list hanya dapat dilaksanakan untuk pembelian rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, apartemen yang dibeli dari developer tertentu jika memenuhi ketentuan. Agunan harus diatasnamakan calon debitur suami atau istri debitur. Kondisi agunan. a. Memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) b. Memliki bukti setoran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir c. Lebar jalan minimum 3 meter. d. Bebas dari banjir e. Tidak berada dibawah jalur
82
tegangan tinggi f. Tidak berlokasi tusuk sate. g. Tidak dalam sengketa. Limit pembiayaan
1. Minimum 50 Juta 2. Maksimum 5 milyar
Jangka waktu
4. Maksimum 15 tahun untuk pembelian rumah tinggal 5. Maksimum 10 tahun untuk pembelian rumah toko, rumah kantor.
C. Analisis penerapan pelaksanaan manajemen risiko Proses manajemen risiko merupakan sistem yang komprehensif yang meliputi penciptaan lingkungan manajemen yang kondusif, memelihara pengukurun risiko yang efisien, proses mitigasi dan monitoring, serta menciptakan sistem kontrol internal yang memadai. Penerapan manajemen risiko di Bank BNI Syariah telah sesuai dengan PBI NO 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah dan berdasarkan standar operasional prosedur yang diterapkan oleh BNI Syariah KC Fatmawati, sebagai langkah untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan.Secara struktural kegiatan manajemen risiko perusahaan berada dalam wilayah tanggung jawab direktur risiko dan kepatuhan yang membawahi satuan
83
kerja manajemen risiko yakni divisi manajemen risiko.Divisi manajemen risiko bertindak secara independen terhadap divisi atau unit yang menjalankan
fungsi
bisnis
atau
operasional.31
Untuk
membantu
pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko. Bank BNI Syariah membentuk komite-komite pada level direksi terdiri dari Komite Kebijakan dan Risiko (KKR), Komite Asset and Liabilities Manajemen (KALMA), komite modal investasi dan teknologi serta komite sumber daya manusia. Komite pada level komisaris – direksi terdiri dari komite audit, komite Remunerasi dan Nominasi serta komite pemantau risiko.32 Sejauh ini manajemen yang diterapkan Bank BNI Syariah sudah baik,dan sesuai dengan konsep syariah. Meskipun demikian bank BNI syariah harus lebih efektif, selektif dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. 1. Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko di BNI Syariah Selama tahun 2010 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugasnya antara lain sebagai berikut:33 a. Menyusun program kerja tahunan. b. Melaksanakan rapat internal
atau
rapat
bersama
Dewan
Komisaris atau manajemen. c. Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen disusun oleh manajemen.
31
http://Annual-Report-BNI-Syariah-2012 http://Annual-Report-BNI-Syariah-2012 33 Data Bank BNI Syariah KC Fatmawati 32
risikoyang
84
d. Mengevaluasi laporan-laporan internal berkala dari Direksi, Divisi Manajemen Risiko, Divisi hukum, Kepatuhan dan Kesekretariatan, hasil pemeriksaan Bank Indonesia. hasil dari evaluasi laporan-laporan tersebut digunakan sebagai alat pemantau kinerja manajemen dan jika dianggap perlu, sebagai dasar rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai langkahlangkah yang perlu dilakukan Dewan Komisaris dalam melakukan tugasnya.34 e. Melakukan kajian dan diskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rencana kerja Komite Pemantau Risiko dan mengevaluasi kinerja Komite di tahun 2010. f. Mengevaluasi proses kebijakan penyaluran pembiayaan. g. Mengevaluasi proses manajemen risiko operasional, antara lain aktivitas operasional cabang, penanganan pegawai yang terlibat kasus, fraud dan transaksi yang mencurigakan, serta operasional sistem teknologi. h. Membuat rekomendasi dan memberikan
masukan
kepada
Dewan Komisaris antara lain yang berkaitan dengan kebijakan prosedur pembiayaan; organisasi manajemen risiko BNI Syariah dalam menerapkan Four eyes Principle dalam proses persetujuan pembiayaan.35
34
Data Bank BNI Syariah KC Fatmawati Data Bank BNI Syariah KC Fatmawati
35
85
i. Membuat rekomendasi dan memberikan
masukan
kepada
Dewan Komisaris atas action plan Direksi berkaitan dengan penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana. j. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi pada Dewan Komisaris terkait tugas utama Dewan Komisaris, k. Pemetaantugas dan tanggung jawab Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris. l. Mengevaluasi struktur dan isi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
serta
Rencana
Bisnis
BNI
Syariah.
BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Mekanisme operasional pengajuan pembiayaan produk KPR iB Griya Hasanah di BNI Syariah diawali dengan pengajuan aplikasi oleh nasabah pemohon kepada pihak bank yang dalam hal ini adalah BNI Syariah, kemudian calon nasabah diberi penjelasan oleh petugas marketing BNI syariah mengenai margin
dan berapa lama waktu
angsuran pembiayaan KPR dan melengkapi dokumen-dokumen penting untuk memenuhi syarat dalam mengambil pengajuan pembiayaan KPR, apabila calon nasabah
telah memenuhi syarat
langkah selanjutnya adalah kepihak petugas sentra taksi yang memeriksa penilaian penjaminan nasabah apabila sewaktu-waktu nasabah tersebut terkena pembiayaan bermasalah, setelah itu ke petugas processing yang bertugas mem-verifikasi
dan investigasi
kebenaran data pribadi dan pekerjaan nasabah, apabila semua proses tersebut berjalan dengan baik dan memenuhi kriteria pengajuan pembiayaan nasabah KPR ib Griya hasanah di BNI dan dinyatakan lulus atau diterima semua persyaratannya kemudian nasabah tersebut ke proses akad dan pencairan pembiayaan KPR oleh petugas operasional. 2. Untuk mengantisipasi risiko yang muncul pada produk KPR IB Griya Hasanah, BNI Syariah memiliki penerapan dalam mengantisipasi
86
87
risiko yang terjadi khususnya risiko kredit atau pembiayaan. Bank BNI Syariah menerapkan beberapa cara dengan berpedoman pada peraturan Bank Indonesia no 13/23/PBI/2011 mengenai penerapan manajemen Risiko pada bank umum syariah dan unit usaha sayriah, diantaranya yaitu proses penilaian risiko dengan langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi risiko, kemudian pengukuran risiko menurut PBI dengan menggunakan metode scoring dilakukan berdasarkan pada data historis nasabah dan menggunakan analisis 5C yaitu character (watak atau kepribadiaan), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (barang jaminan), dan condition of economic setelah itu pemantauan risiko dan langkah terakhir adalah pengendalian risiko. B. SARAN-SARAN 1. Pihak bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan KPR syariah, kepada para nasabahnya dengan melalui proses analisa yang baik, jujur dan benar (proses yang dilakukan secara sehat) agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan dan berisiko tinggi 2. Pembinaan dan pengawasan yang kooperatif serta memperhatikan tingkat kolektibilitas pembiayaan sehingga menjadi sehat dan menghindari pembiayaan macet. 3. Pengembangan terhadap produk dan jasa layanan Bank BNI syariah khususnya KPR syariah iB Griya Hasanah harus disesuaikan dengan konsep muamalat menurut ketentuan syariat islam.
DAFTAR PUSTAKA
Buku Basyaib, Fahmi. Manajemen Risiko. Jakarta: PT. Raja Grafinndo Persada. 2007 Bank Indonesia, Memiliki Rumah Sendiri dengan KPR dalam Program Edukasi Masyarakat dalam Rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia. Booklet Perbankan Indonesia. Manajemen Risiko Terhadap KPR iB. Jakarta: Bank Indonesia.2013. Darmawi, Herman. Manajemen Risiko.Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006 Idroes, Ferry N. Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatann Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ed. I.Jakarta: Rajawali Pers. 2008 Iqbal Zamir, Greuning Hennie Van. Analisis Risiko Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat. 2011. Karim,
Adiwarman A. Bank Islam Analisis Fiqih Keuangan.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
dan
Kasmir,.Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2003 Khan, Thariqullah dan Ahmed Habib. Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: 2008 Maleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, (bandung: PT.Remaja Rosdakarya 2000). cet. Ke -11 Muchdarsyah, Sinungan,. Manajemen Dana Bank. Jakarta, Bumi Aksara, 1993. Cet. 3 Muljono, Teguh Pudjo. Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial. Yogyakarta : Penerbit BPFE.1996.Cet.3
Nasuhi, Hamid, dkk. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi,Tesis Dan Disertasi)” yang diterbitkan CeQDA (Center for Quality Development and Assurance). Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2007. Cet. Ke-2 Pratama, Raharja. Uang dan Perbankan. Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1997. Cet ke-3. Rahmat, Jalaluddin, Metode Penelitian Komunikasi dilengkapi Contoh Analisis Statistic.(bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002). Cet ke-11. Rivai,Veithzal dan Rifki Ismail. Islamic Risk Management for Islamic Bank. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.2013. Soeisno Djojosoedarso. Prinsip-Prinsip Manajemen Asuransi, Jakarta:Salemba Empat.2003
Risiko
Suyanto, Thomas. Kelembagaan Perbankan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996. Edisi II Suzanna, Hardjono. Mudah Memiliki Rumah Idaman Lewat KPR Jakarta: PT. Pustaka Grahatama, 2008. Tampubolon, Robert. Manajemen Risiko Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004.
Jurnal Rudjito.“Kegunaan Penerapan Risk Management untuk perbankan”. Jurnal Hukum dan Bisnis. Volume 23-No. 3 Tahun 2004. Yulianti, Rahmani Timorita. Manajemen Risiko Perbankan Syariah.Jurnal Ekonomi Islam La_Riba. Vol. III, no. 2, Desember 2009. Sari, Lisa Kartika. “ Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan di Indonesia”. Jurnal Akutansi. http://journal.unesa.ac.id. index.phpjurnal-akuntansi article view 280204
