BAB IV HASIL PENELITIAN A. Penerapan Linkage Program iB Hasanah pada BNI Syariah Cabang Pekalongan. Pembiayaan kerjasama linkage program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada lembaga keuangan syariah (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil dan menengah syariah). Kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping. Dalam pembiayan linkage program iB hasanah pada BNI Syariah menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Jangka waktu dalam pembiayaan ini maksimal satu tahun namun dapat ditambah pembiayaan dengan syarat dan ketentuan maka jangka waktu dapat ditambah menjadi maksimal 3 tahun.1 Akad mudharabah adalah akan pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara dua pihak dimana pemilik modal/bank (shahibul maal) menyediakan modal 100% sedangkan mudharib/nasabah bertindak selaku pengelola usaha dalam bentuk dan jenis usaha serta pembagian keuntungan yang telah disepakati dalam kontrak.
1
Hasil Wawancara kepada Manajer Pembiayaan produktif BNI Syariah cabang Pekalongan (faik febrianto) pada tanggal 6 sep 2014
63
64
SKEMA MUDHARABAH
Bank Syariah
Diangsur/sekaligus
4
Nasabah (Mudharib)
(Shahibul Maal)
1
Proposal
Proyek/Usaha
Modal 100%
Tenaga/Keahlian
2
2 KEUNTUNGAN
3 Nisbah X%
3 BAGI HASIL Sesuai porsi kontribusi modal (nisbah)
Nisbah Y%
Pengembalian Modal Pokok MODAL Materi Pelatihan Perbankan Syariah Dasar
Page 47
Gambar.4.1 Skema Akad Mudharabah di BNI Syariah Resiko yang terdapat dalam pembiayaan mudharabah bagi perbankan relatif tinggi, khususnya jika melihat hukum yang tidak memperbolehkan jaminan kecuali sifatnya hanya untuk menjaga agar nasabah tidak lalai atau sengaja melakukan kesalahan. Kemungkinan timbulnya resiko tersebut bisa dikategorikan sebagai berikut: 1. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
65
Nasabah yang tidak menggunakan dana sesuai dengan kesepakatan diawal maka resiko besar untuk bank karena itu bank harus ikut mengawasi pembiayaan yang diberikan. 2. Lalai dan kesalahan yang disengaja 3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur 4. Situasi ekonomi yang menurun (resesi). Nasabah akan memberikan bagi hasil yang lebih kecil dari yang diperkirakan oleh bank atau bahkan mengalami kerugian yang akan menjadi beban bank. Sedangkan manfaat bagi bank adalah kemungkinan mendapatkan pendapatan yang lebih besar jika kondisi bisnis nasabah seperti yang telah diproyeksikan atau bahkan lebih baik.Guna mengurangi risiko BNI Syariah dalam pembiayaan ini maka persyaratan yang perlu disampaikan kepada nasabah antara lain : 1. Fixed Asset collateral mencukupi. Aktiva berwujud yang diperoleh dalam keadaan siap pakai atau dengan bangunan dahulu yang digunakan oprasional perusahaan yang dijadikan jaminan kepada bank. 2. Bank dapat mensyaratkan bahwa penggantian asset harus seizin Bank. Dalam pembiayaan ini bank mensyaratkan bahwa apabila ada pergantian asset dalam hal ini nasabah yang dijaminkan menerima pembiayaan Linkage harus memberitahu kepada pihak bank. 3. Bank dapat mensyaratkan rasio maksimal antara biaya operasi dibandingkan
dengan
pendapatan
operasional
misalnya
dengan
66
membandingkan dengan perusahaan lain sejenis atau berdasarkan rata-rata realisasi periode sebelumnya. 4. Untuk mengetahui atau mendeteksi penyimpangan cash flow oleh nasabah, perlu
dilakukan pemeriksaan mendadak maupun monitoring
secara periodik terhadap pos-pos dalam laporan keuangan sehingga akan dapat diketahui aliran cash flow nasabah yang bersangkutan . Disamping itu dapat pula dipersyaratkan adanya audited financial statement. 5. Untuk mencegah adanya biaya yang tidak dapat dikontrol, Bank dapat mensyaratkan revenue sharing atau menentukan minimal profit margin yang dikehendaki 6. Bank dapat menentukan kriteria atas wan prestasi mudharib. Disini BNI Syariah mempunyai kriteria untuk Nasabah yang bisa mendapatkan pembiayaandan mana nasabah yang tidak dapat memperoleh pembiayaan di BNI Syariah karena kesaahan wan prestasi yang dilakukan pihak nasabah. Sedangkan akad musyarakah adalah suatu akad kesepakatan antar bank dengan nasabah untuk membiayai suatu proyek dimana masingmasing pihak secara bersama-sama menyediakan dana dan berpartisipasi dalam kerja masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi didalamnya.
67
SKEMA MUSYARAKAH
Bank Syariah 4
Nasabah
diangsur
1
Proposal Proyek/Usaha Modal
Modal & Tenaga/Keahlian
2
2
3
KEUNTUNGAN
3
BAGI HASIL Sesuai porsi kontribusi modal (nisbah)
Page 64
Materi Pelatihan Perbankan Syariah Dasar
Gambar.4.2. Skema Musyarakah di BNI Syariah Manfaat yang didapat bagi lembaga pendamping antara lain sebagai berikut : 1. Mendapatkan kepastian pembiayaan kepada mitra binaannya, 2. Mendapatkan ujrah/fee dari LKS Sedangkan manfaat yang didapat bagi lembaga keuangan syariah (LKS) antara lain sebagai berikut: 1. Membantu meningkatkan pemberdayaan lembaga keuangan syariah di Indonesia sebagai lembaga keuangan mikro.
68
2. Menjadi sumber pendapatan tambahan bagi lembaga keuangan syariah (funding). 3. Meningkatkan kepercayaan BNI Syariah kepada LKS. 4. Mempercepat pemerataan penyaluran dana Syariah kepada Usaha Kecil dan Menengah dalam hal membantu mengentaskan kemiskinan. `
Lembaga
Keuangan
Syariah
(LKS)
yang
akan
mengajukan
pembiayaan linkage program di BNI Syariah harus memenuhi persyaratan– persyaratan sebagai berikut:2 1. Perusahaan berbadan hukum dan telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 3 tahun. 2. Menyampaikan laporan keuangan selama 3 tahun terakhir. (pada laporan keuangan tahun terakhir, LKS membukukan keuntungan (laba) dan jenis laporan keuangan adalah audited untuk fasilitas kredit >5 M). 3. Pengurus, pemilik dana dan lembaga keuangan tidak digolongkan dalam daftar Black List serta tidak tercatat dalam daftar pembiayaan bermasalah di Bank Indonesia. 4. Menyerahkan copy NPWP atas nama perusahaan dan pengurus. Bukan hanya NPMP atas nama perusahaan saja namun NPWP semua pengurus perusahaan yang mengajukan pembiayaan ke BNI syariah. 5. Fotocopy KTP (identitas diri) pengurus.
2
www.bnisyariah.co.id/produk-syariah-linkage-program
69
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga pengajuan linkage program di BNI Syariah adalah sebagai berikut : 1. Syarat BPR/S antara lain: a) BPR/S calon lembaga penyalur adalah merupakan lembaga keuangan yang telah beroperasi minimal 3 tahun. b) Memiliki perizinan yang berlaku sesuai dengan bidang usaha. c) Pengurus dan lembaganya tidak tergolong dalam black list di Bank Indonesia. d) Tingkat kesehatan Bank (TKS) dari Bank Indonesia dalam 2 tahun terakhir minimal cukup sehat yang ditunjukkan dengan rincian kualitas CEMEL yang sesuai dengan nilai TKS-nya. e) NPL minimal 5%. 2. Syarat Koperasi antara lain: a) Koperasi telah beroperasi minimal 3 tahun. b) Jenis koperasi yang dapat diberikan pembiayaan adalah : 1) Koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam. 2) Koperasi pegawai/ karyawan yang mempunyaiusaha simpan pinjam. 3) Syarat koperasi pegawai/ karyawan adalah mempunyai induk perusahaan swasta/ instansi pemerintah/ multinasional yang telah dikenal dan diyakini baik reputasinya. c) Memiliki perizinan yang berlaku sesuai dengan bidang usaha
70
d) Pengurus dan lembaganya tidak tergolong dalam daftar black list di Bank Indonesia. e) Telah menjadi nasabah BNI atau bank lain minimal 6 bulan. f) Menyerahkan NPWP atas nama koperasi. Setelah memenuhi persyaratan diatas dan ingn menjalin hubungan linkage program dengan BNI Syariah maka harus mengikuti standar oprasianal sebaga berikut :3 1. Lembaga Keuangan Mikro mengajukan permohonan pembiayaan kepada BNI Syariah (dianjurkan untuk memilih cabang terdekat). 2. Wawancara dan pemenuhan dokumen persyaratan: Dokumen yang harus dipenuhi oleh BPR/S sebagai berikut : a) Surat permohonan pembiayaan Linkage Program yang ditandatangani seluruh pengurus sebagai bukti persetujuan seluruh pengurus. b) Laporan keuangan 3 tahun terakhir, termasuk NPF 3 tahun terakhir. c) Laporan tingkat kesehatan (BNI mempunyai penilaian sendiri). d) Legalitas pengurus (KTP/SIM arau paspor ) e) Legalitas usaha berbentuk badan hukum (surat ijin Oprasional dari BI, TDP, SITU, NPWP, Akte pendirian Usaha dan Perubahannya, Lembar Berita Negara) f) Standard Operating Procedure (SOP) pembiyaan. g) rencana usaha (satu) tahun kedepan. h) Bukti kepemilikan jaminan. 3
Buku Pedoman Perusahaan Produk Pembiayaan PT. Bank BNI Syariah.
71
i) Daftar nominal end user. Sedangkan Dokumen yang harus dipenuhi oleh Koperasi Syariah (Kopsyah)/Baitul Maal wa Tamwiil (BMT)/Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebagai berikut : a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh seluruh pengurus atau pemilik saham. Surat permohonan ini di buat oleh perusahaan yang akan mengajukan pembiyaan ke BNI Syariah dan ditangani seluruh pengurus perusahaan b. Laporan keuangan selama 2 tahun terakhir , termasuk NPF 2 tahun terakhir. Laporan keuangan ini digunakan BNI Syariah untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh BMT/KOPSYAH atau perusahaan lain yang mengajukan pembiayaan ke BNI Syariah. c. Laporan tingkat kesehatan (jika ada; dari dinas Koperasi setempat) Tingakat kesehatan ini dijadikan BNI Syariah sebagai penilaian
layak
atau
tidaknya
perusahaan
mendapatkan
pembiayaan dari BNI Syariah. d. Legalitas pengurus (KTP/SIM/Paspor atau kartu keluarga) e. Legalitas usaha berbentuk badan hukum (Akta Pendirian usaha dan perubahannya serta AD/ART, Lembar Berita Negara) f. Rencana usaha (satu) tahun kedepan (jika ada). g. Bukti kepemilikan jaminan.
72
Kepemilikan jaminan ini biasa atas nama perusahan yang mengajukan pembiayaan linkage program atau biasa dengan atas nama pengurus yang di tanda tangani oleh pengurus lain. h. Daftar nominatif end user. Merupakan data nasabah dari Perusahaan yang mengajukan yang akan menerima pembiayaan yang diperoleh dari pengajuan pembiayaan Linkage Prgram dari bank. 3. On the Spot (OTS) dan transaksi jaminan. Bank menilai kelayakan langsung perusahaan yang mengajukan pembiayaan dengan mendatangi langsung survey langsung ke perusahaan. 4. Analisa layak atau tidaknya diberikan pembiayaan linkage program di BNI Syariah. 5. Penandatanganan surat pesetujuan pembiayaan di BNI Syariah. 6. Akad Pembiayaan. Akad dalam pembiayaan linkage program ada dua yaitu akad mudharabah dan musyarakah dan kesepakatan akad disepakati kedua belah pihak. 7. Pencairan pembiayaan.4 Artinya bahwa pembiayaan yang diajukan perusahaan disetujui oleh BNI Syariah.
4
ibid.
73
B. Pola pembiayaan Linkage program iB Hasanah di BNI Syariah cabang Pekalongan. PT. Bank BNI Syariah berhasil dalam membukukan Outstanding pembiayaan sebesar Rp. 12,9 triliun per mei 1014, tumbuh 40,70% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp. 9,1 triliun perseroan optimis masih dapat membukukan pertumbuan pembiayaan sekitar 30% akhir tahun, atau diatas rata-rata industri bank syariah 16-17%. Perseroan menarketkan aset Rp. 19 triliun sedangkan untuk menghimpun dana dari pihak ketiga sebesar Rp. 16,8 triliun dan laba senilai Rp. 160 miliar.5 Pada pembiayaan Linkage program iB Hasanah pada BNI Syariah cabang Pekalongan hanya mengunakan pola executing dengan pilihan akad mudharabah atau musyarakah. Pola executing menurut BNI Syariah adalaha pembiayaan yang diberikan langsung oleh BNI Syariah kepada induk koperasi/ Koperasi syariah kemudian diteruskan kepada anggota-anggota.Atau dapat diartikan bank syariah memberikan pembiayaan mitra dimana kemudian perusahaan mitra meneruskannya kepada nasabah sebagai end user. Sehingga perusahaan tercatat sebagai debitur bank syariah sedangkan pembiayaan kepada end user tercatat sebagai eksposur pembiayaan perusahaan mitra. Untuk skema yang digunakan pada pola executing, BNI syariah memberikan pembiayaan kepada perusahaan mitra menggunakan skema bagi hasil, lalu perusahaan mitra meneruskan kepada end user, berupa pembiayaan bagi hasil maupun non bagi hasil. 5
www.bnisyariah.co.id
74
Pola executing pada pembiayaan Linkage program di BNI Syariah :6 1
2 3
Gambar.4.3 Skema Pembiayaan Linkage Program di BNI Syariah Keterangan : 1. BNI Syariah memberikan pembiayaan langsung kepada induk lembaga keuangan syariah (Induk BPRS, BMT, KOPSYAH), atau kepada lembaga keuangan syariah (BPRS, BMT, KOPSYAH). 2. Dalam pembiayaan linkage program iB Hasanah BNI Syariah menggunakan akad mudharabah atau musyarakah.
6
Ibid.
75
3. Setelah pembiayaan yang diajukan oleh induk Lembaga Keuangan Syariah di setujui oleh pihak BNI Syariah maka pembiayaan tersebut di berika kepada kantor-kantor cabang sebagi end user, sedangkan untuk lembaga keuangan Syariah yang disetujui maka pembiayaan dapat di berikan kepada perorangan sebagai anggota maupun nasabah sebagai end user. Pada pembiayaan linkage program menggunakan pola executing resiko pembiayaan kepada end user berada dipihak perusahaan mitra sedangkan BNI Syariah menanggung resiko kepada perusahaan mitra. Pada pola executing ini BNI Syariah bisa mereduksi resiko karena risiko pembiayaan pada end user ditanggung oleh perusahaan mitra. Jadi,meskipun BNI Syariah ikut menanggung resiko pembiayaan tati setidaknya risikonya lebih ringan daripada memberikan pembiayaan bagi hasil langsung kepada debitor. Mitigasi risiko juga lebih baik karena perusahaan mitra juga melakukan monitor terhadap end user, sehingga pengawasan debitur lebih intensif, apalagi perusahaan mitra seperti BPRS dan LKMS berperan sebagai society local institution. Oleh karena itu BNI Syariah meningkatkan pembiayaan linkage program untuk meningkatkan bagi hasil sehingga juga akan meningkatkan penetrasi dan diverifikasi pembiayaan BNI Syariah di sektor UMKM dan consumer financing.
76
C. Perhitungan bagi hasil di BNI Syariah dalam Pembiayaan Linkage Program iB Hasanah. Berbagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Misalnya, jika customer service bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil PembiayaaniB sebesar 65:35. Itu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65% dari return investasi yang dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan dana -dana masyarakat di sektor riil. Sementara itu bank syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 35% Rumus penghitungan bagi hasil yang digunakan BNI Syariah dalam pembiayaan Linkage Pogram iB hasanah adalah sebagai berikut :7
Bagi Hasil = Outstanding Bank ke BMT
x Pendapatan BMT
Outstanding BMT ke end user
Keterangan : 1. Outstanding Bank ke BMT adalah Pembiayaan yang diberikan BNI Syariah dalam pembiayaan linkage program kepada Mitranya setelah adanya akad kesepakatan. 2. Outstanding BMT ke end user adalah Pembiayaan yang disalurkan perusahaan mitra kepada nasabah end user.
7
Wawancara dengan Manajer Pembiayaan produktif BNI Syariah cabang Pekalongan (faik febrianto) pada tanggal 28/02/2014.
77
3. Pendapatan BMT adalah keuntungan yang diperoleh BMT (Perusahaan mitra) dalam penyaluran pembiayaan kepada end user. Outstanding BNI Syariah Cabang Pekalongan dalam pembiayaan ini adalah dimana BNI Syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah peminjam dana dimana besar pinjaman disesuaikan dengan jaminan yang diperikan nasabah peminjam dana. Separti didalam pembiayaan linkage program ini Outstanding BNI Syariah juga melihat apakah jaminan yang diberikan pembiayaan mitra dapat meng-cover pembiayaan yang diajukan dan dalam pembiayaan ini di perkuat jaminan dengan daftar nasabah perusahaan mitra yang akan mengajukan pembiayaan linkage program.
Contoh perhitungan bagi hasil di BNI Syariah : BMT XXL membutuhkan dana sebesar Rp. 400.000.000 untuk memberikan pinjaman kepada nasabahnya namun BMT XXL tidak mempunyai dana sebesar itu, untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya BMT XXL mengajukan pembiayaan linkage program kepada BNI Syariah sebesar Rp. 100.000.000. dari pembiayaan tersebut BMT XXL mendapatkan nisbah atau pendapatan sebesar Rp.20.000.000 maka perhitungan bagi hasil yang diberikan BMT XXL kepada BNI Syariah sebagai berikut :
Diketahui :
Outstanding Bank ke BMT
Rp. 100.000.000
Outstanding BMT ke end user Rp. 400.000.000 Nisbah (Pendapatan) BMT
Rp. 20.000.000
78
Bagi Hasil = Rp. 100.000.000
×Rp. 20.000.000
Rp. 400.000.000 = Rp. 5.000.000 Sehingga diketahui bagi hasil yang diberikan BMT XXL kepada BNI Syariah adalah sebesar Rp. 5.000.000-, dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan linkage program ini nisbah bagi hasil yang disepakati dalam pembiayaan ini adalah 75% ; 25%,
