PENERAPAN KONSEP BATAL DEMI HUKUM DI PERADILAN PIDANA, PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA Fajar Santosa1 Advocat dan Peneliti pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Malang
Abstraksi : Konsep batal demi hukum dapat ditinjau dari aspek teoritis maupun dalam praktek penerapan di lapangan diantaranya dalam peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara. Dalam pemahaman umum konsep batal demi hukum sering disalah pahami penerapannya. Secara tinjauan teoritis, kebatalan suatu produk hukum dapat terjadi karena kondisi batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kondisi “dapat dibatalkan” terjadi terjadi dengan syarat kebatalannya dilakukan dengan perbuatan hukum tertentu dan diajukan kepada institusi tertentu yang oleh hukum memang diberikan kewenangan melakukan pembatalan suatu produk hukum. Sedangkan kondisi “batal demi hukum” dipahami seolah-olah tidak memerlukan perbuatan hukum tertentu oleh institusi tertentu karena kebatalannya terjadi secara sendiri karena hukum. Padahal sesungguhnya dalam konteks keadaan batal demi hukum suatu putusan badan peradilan, maka keadaan batal demi hukum adalah suatu keadaan yang sesungguhnya masih membutuhkan suatu perbuatan hukum berupa pengajuan pembatalan kepada suatu badan peradilan. Kata kunci: peradilan, putusan, batal demi hukum
1
Alamat Korespondensi :
[email protected]
Santosa, Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Di Peradilan Pidana, Perdata Dan Tata
Usaha Negara 61
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
A. Pendahuluan Di dalam ilmu hukum bahwa suatu
dengan badan peradilan yang berada di
produk hukum, baik berupa keputusan,
bawahnya dalam lingkup peradilan umum,
ketetapan, atau peraturan dikatakan sah
peradilan militer, peradilan agama, dan
menurut
apabila
peradilan tata usaha negara. Kita ketahui
keputusan tersebut memenuhi persyaratan
bahwa di peradilan umum secara garis
tertentu yang ditentukan oleh hukum.
besar memeriksa perkara pidana dan
Dengan dipenuhinya persyaratan yang
perdata, meskipun dalam perkembangan
ditentukan oleh hukum maka suatu produk
mutakhir
hukum
hukum
peradilan khusus yang menginduk kepada
dilaksanakan.
peradilan umum namun tetaplah berbagai
hukum
(rechmatig)
mempunyai
(rechtskrach)
kekuatan
untuk
terdapat
peradilan
tidak memenuhi persyaratan maka menurut
pembidangan kepidanaan dan keperdataan.
hukum dapat dinyatakan tidak sah atau
Peradilan
dengan kata lain menjadi batal (nietig).
peradilan di bawah Mahkamah Agung
militer
itu
berada
badan
Sebaliknya suatu produk hukum yang
Menurut Hans Kelsen, hubungan
khusus
berbagai
adalah
dalam
lingkungan
yang melaksanakan kekuasaan kehakiman
antara undang-undang atau norma hukum
mengenai
dari hukum kebiasaan dengan keputusan
berkaitan dengan tindak pidana militer.
pengadilan dapat ditafsirkan dengan cara
Sedangkan
yang
lingkungan peradilan di bawah Mahkamah
sama.
Keputusan
pengadilan
bagi
kejahatan-kejahatan
peradilan
pencari
agama
keadilan
yang
adalah
melahirkan norma khusus yang harus
Agung
yang
dianggap valid sehingga legal selama
beragama Islam mengenai perkara perdata
keputusan pengadilan itu belum dibatalkan
tertentu yang diatur dalam undang-undang
menurut cara yang ditetapkan oleh hukum,
Peradilan Agama. Sementara itu peradilan
karena ketidaklegalannya ditetapkan oleh
tata usaha negara adalah lingkungan
organ yang kompeten.2
peradilan di bawah Mahkamah Agung
Di Indonesia berdasarkan pasal 24
yang melaksanakan kekuasaan kehakiman
ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia
bagi rakyat pencari keadilan terhadap
Tahun 1945 hasil amandemen bahwa salah
sengketa tata usaha negara. Sengketa Tata
satu
Usaha Negara adalah sengketa yang timbul
cabang
kekuasaan
kehakiman
dalam bidang tata usaha negara antara 2
Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, diterjemahkan dari General Theory of Law and State, Nusa Media, 2014, hlm. 228.
orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata usaha Negara,
62 MAKSIGAMA JURNAL HUKUM Tahun 18 Nomor 1 periode Nov.2015 Hal. 60-76
baik di pusat maupun di daerah sebagai
Konsep batal demi hukum dalam
akibat dikeluarkannya Keputusan Tata
peradilan pidana merujuk pada kitab
Usaha
Undang-undang Hukum Acara Pidana
Negara
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam
konteks
suatu
ayat (2). Sebagaimana ketentuan hukum
produk hukum, suatu dokumen hukum
acara peradilan pidana maka Hakim ketua
baik itu undang-undang atau peraturan
sidang memimpin pemeriksaan di sidang
perundang-undangan, putusan pengadilan,
pengadilan yang dilakukan secara lisan
perjanjian atau kontrak dan dokumen yang
dalam bahasa Indonesia yang dimengerti
dibuat lembaga eksekutif, legislatif dan
oleh terdakwa dan saksi; Hakim juga wajib
yudikatif dapat dibuat secara tidak sah
menjaga supaya tidak dilakukan hal atau
sehingga dinyatalan batal demi hukum.
diajukan pertanyaan yang mengakibatkan
Peradilan memiliki posisi yang strategis
terdakwa atau saksi memberikan jawaban
dalam
secara tidak bebas.
melakukan
legalitas
(KUHP) pasal 153 ayat (4) dan pasal 197
penilaian
terhadap
berbagai dokumen hukum tersebut.
keperluan
Peradilan adalah segala sesuatu
Sementara Untuk
pemeriksaan,
hakim
ketua
sidang membuka sidang dan menyatakan
proses yang dijalankan di Pengadilan yang
terbuka
berhubungan dengan tugas memeriksa,
perkara
memutus dan mengadili perkara dengan
terdakwanya anak-anak. Berdasarkan pasal
menerapkan hukum dan/atau menemukan
Pasal 153 ayat (4), tidak dipenuhinya
hukum “in concreto” (hakim menerapkan
ketentuan tersebut dalam ayat (2) dan ayat
peraturan hukum kepada hal-hal yang
(3) mengakibatkan batalnya putusan demi
nyata yang dihadapkan kepadanya untuk
hukum.
diadili
Pasal 197 ayat (1) KUHAP juga mengatur
dan
diputus)
untuk
mempertahankan dan menjamin ditaatinya
untuk
umum
mengenai
kecuali
dalam
kesusilaan
atau
bahwa putusan pengadilan harus memuat:
hukum materiil, dengan menggunakan cara
a. kepala putusan yang dituliskan
prosedural yang ditetapkan oleh hukum
berbunyi : "DEMI KEADILAN
formal.
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
B. Pembahasan 1. Batal Demi Hukum dalam Peradilan Pidana
b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,
Santosa, Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Di Peradilan Pidana, Perdata Dan Tata
Usaha Negara 63
c. tempat
tinggal,
agama
dan
pekerjaan terdakwa; d. dakwaan,
dan ketentuan mengenai barang
sebagaimana
terdapat
dalam surat dakwaan;
mengenai
fakta
dan
keadaan beserta alat
di
sidang
yang
menjadi dasar penentuan
pidana,
sebagaimana
peraturan
undangan
yang
palsu; n. perintah supaya terdakwa ditahan
dibebaskan;
terdapat dalam surat tuntutan; i. pasal
mana Ietaknya kepalsuan itu, jika
atau tetap dalam tahanan atau
g. kesalahan terdakwa, h. tuntutan
ternyata palsu atau keterangan di
terdapat surat otentik dianggap
f. pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan
bukti; m. keterangan bahwa seluruh surat
e. pertimbangan yang disusun secara ringkas
menyebutkan jumlahnya yang pasti
penuntut umum, nama hakim yang
perundangmenjadi
o. hari dan tanggal putusan, nama
memutus dan nama panitera.
dasar
Pasal 197 Ayat (2) lebih lanjut
pemidanaan atau tindakan dan
menyatakan bahwa tidak dipenuhinya
pasal
ketentuan
tersebut
diatas
mengakibatkan
putusan
pengadilan
peraturan
undangan hukum
yang dari
perundangmenjadi
putusan,
dasar disertai
batal demi hukum. Putusan pengadilan
keadaan yang memberatkan dan
dikatakan
yang meringankan terdakwa;
(venrechtswege nietig atau ab initio
j. hari
dan
tanggal
“batal
demi
hukum”
diadakannya
legally null and void) artinya putusan
musyawarah majelis hakim kecuali
tersebut sejak semula dianggap tidak
perkara
pernah ada (never existed). Oleh
diperiksa
oleh
hakim
tunggal; k. pernyataan
karena tidak pernah ada maka putusan terdakwa,
demikian tidak mempunyai kekuatan
pernyataan telah terpenuhi semua
hukum dan tidak membawa akibat
unsur dalam rumusan tindak pidana
hukum, sehingga dengan demikian
disertai dengan kualifikasinya dan
putusan tersebut dengan sendirinya
pemidanaan atau tindakan yang
tidak
dijatuhkan;
dilaksanakan
l. ketentuan perkara
kesalahan
kepada
siapa
dibebankan
biaya dengan
dapat
dieksekusi oleh
jaksa
eksekutor putusan pengadilan.
atau sebagai
64 MAKSIGAMA JURNAL HUKUM Tahun 18 Nomor 1 periode Nov.2015 Hal. 60-76
Menurut
Yahya
Harahap,
acara sidang dengan sendirinya dianggap
ditinjau dari segi hukum pengertian
tidak memiliki kekuatan hukum
putusan batal demi hukum berakibat
berita acara pemeriksaan sidang dianggap
putusan yang dijatuhkan:
tidak berharga dan segala sesuatu kembali
1. Dianggap “tidak pernah ada” atau
never
existed
kepada keadaan semula atau ex tune.
sejak
semula;
serta
Menurut Yahya Harahap pendapat yang menyatakan akibat putusan batal
2. Putusan
yang
hukum
tidak
batal
demi
mempunyai
kekuatan dan akibat hukum; 3. Dengan
demikian
putusan
demi
hukum
mengakibatkan
segala
pemeriksaan batal demi hukum adalah pendapat ekstrim
yang dan
berlebihan, tidak
kuat
terlampau landasan
yang batal demi hukum sejak
hukumnya. Jika dicermati pasal 197 ayat
semula putusan itu dijatuhkan
(2) KUHAP maka tegasan batal demi
sama sekali tidak memiliki
hukum tidak lebih dari putusan yang
daya eksekusi atau tidak dapat
dijatuhkan, sedangkan pemeriksaan atau
dilaksanakan.
berita acara pemeriksaan tetap sah dan
Terdapat
apakah
mempunyai kekuatan hukum. Dengan
pengaruh yang diakibatkan putusan batal
demikian berita acara pemeriksaan sama
demi
yang
sekali tidak dibatalkan pasal 197 ayat (2)
bersangkutan? Apakah keadaan batal demi
KUHAP. Pemeriksaan sidang tetap sah
hukum itu meliputi semua perkara yang
dan mempunyai kekuatan sebagai berita
mengakibatkan segala pemeriksaan batal
acara sidang, sehingga tuntutan jaksa dan
demi hukum, ataukah pengertian putusan
pembelaan terdakwa tetap merupakan
batal demi hukum itu hanya terbatas
produk dan peristiwa yang sah dalam
sepanjang putusan yang dijatuhkan saja.
persidangan. Dalam keadaan putusan yang
Jika keadaan batal demi hukum meliputi
batal demi hukum tidak melekat unsur
seluruh perkara maka mulai dari dakwaan,
nebis in idem.3
hukum
pemeriksaan
pertanyaan,
terhadap
saksi,
perkara
pemeriksaan
ahli,
Hal
tersebut
berbeda
dengan
pemeriksaan terdakwa, tuntutan jaksa,
konsekuensi yuridis suatu surat dakwaan
pembelaan terdakwa serta musyawarah
yang dinyatakan batal demi hukum oleh
hakim dengan sendirinya juga batal demi
putusan majelis hakim. Berdasarkan pasal
hukum.
Dengan
demikian
seluruh 3
pemeriksaan yang tertuang dalam berita
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 389.
Santosa, Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Di Peradilan Pidana, Perdata Dan Tata
Usaha Negara 65
143 ayat (3) KUHAP: “Surat dakwaan
tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat
yang tidak memenuhi ketentuan ayat (2)
(2) huruf b jo. Pasal 143 ayat (3).5
huruf b batal demi hukum”. Pasal 143 ayat
Meskipun
undang-undang
(2) KUHAP memberi tegasan syarat-syarat
merumuskan sesuatu batal demi hukum
yang harus dipenuhi didalam pembuatan
namun keadaan batal demi hukum tidak
surat dakwaan, yaitu:
dengan sendirinya terjadi. Dalam konteks
1. Syarat formal yaitu: surat dakwaan harus
diberi
dan
demi hukum suatu putusan pengadilan
Penuntut
adalah instansi pengadilan yang lebih
Umum; berisi identitas terdakwa
tinggi. Pendapat ini bertolak dari ajaran
yaitu nama lengkap, tempat lahir,
yang berpendirian sifat batal demi hukum
umur atau tanggal lahir, jenis
(van rechtsweenietig) atau null and void
kelamin,
tempat
tidak murni dan tidak mutlak. Dengan
pekerjaan
demikian agar suatu putusan yang batal
ditndatangani
tanggal
ini yang berhak menyatakan putusan batal
oleh
kebangsaan,
tinggal,
agama,
dan
terdakwa. 2. Syarat
demi hukum resmi batal secara formal material
yaitu:
surat
maka harus ada tindakan dari pihak lain
dakwaan harus memuat secara
yaitu instansi pengadilan yang lebih tinggi
cermat, jelas dan lengkap mengenai
atau instansi yang berwenang berdasarkan
tindak pidana yang didakwakan
undang-undang.
dengan menyebutkan waktu dan tempat
tindak
pidana
tersebut
Dengan demikian menurut Yahya Harahap sifat putusan yang batal demi
dilakukan oleh terdakwa.4
hukum pada hakikatnya berubah menjadi
Surat dakwaan yang tidak memuat
“dapat dibatalkan” (vernietig baar) atau
semua unsur yang ditentukan dalam pasal
“dinyatakan batal” (nietig verklaard) atau
pidana
tidak
voidable oleh instansi yang lebih tinggi
menyebut tempat dan waktu kejadian atau
atau instansi yang berwenang. Tata cara
tidak memerinci secara jelas peran dan
atau
tindakan yang dilakukan terdakwa dalam
umumnya
surat dakwaan, sehingga surat dakwaan
lingkungan
yang
didakwakan
atau
prosedur
administrasi.
yang
dijumpai hukum
demikian dalam perdata
6
4
Hari Sasanko dan Tjuk Suharyanto, Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1988, hlm. 75.
5 6
M. Yahya Harahap, Ibid, hlm. 57. M. Yahya Harahap, Ibid, hlm. 387.
pada praktek dan
66 MAKSIGAMA JURNAL HUKUM Tahun 18 Nomor 1 periode Nov.2015 Hal. 60-76
2. Batal Demi Hukum dalam Peradilan
perikatan itu, tentu setelah ada pihak tertentu
Perdata Dalam
ranah
mengajukan
gugatan
perdata,
terhadap keabsahan perjanjian dimaksud.
konsep batal demi hukum dikenal dalam
Hal itu sesuai dengan asas hukum yang
konteks hukum perjanjian. Menurut pasal
perlaku dalam hukum acara perdata yaitu
1320
Hukum
“Hakim Bersifat Menunggu”. Berdasarkan
Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian
pasal 118 HIR dan 142 Rbg, bahwa hakim
diperlukan empat syarat, yaitu: sepakat
bersifat menunggu datangnya tuntutan hak
mereka yang mengikatkan dirinya; cakap
diajukan kepadanya, sehingga apakah akan
untuk membuat suatu perjanjian; mengenai
ada gugatan atau tuntutan hak diajukan
suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal.
atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada
Dua syarat yang pertama dinamakan
para pihak yang berkepentingan.
Kitab
praktek
yang
Undang-undang
syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya melakukan
atau
perjanjian,
Sedangkan
dalam
hal
terdapat
subjek
yang
kekurangan mengenai syarat subjektif
sedangkan
dua
maka suatu perjanjian bukan batal demi
syarat yang terakhir dinamakan syarat-
hukum
syarat
pembatalan” oleh salah satu pihak. Subekti
objektif
karena
mengenai
tetapi
“dapat
perjanjiannya sendiri atau objek dari
memberikan
perbuatan hukum yang dilakukan itu.7
diadakannya pembedaan antara perjanjian-
Apabila sahnya
untuk
analisis
dimintakan
syarat
objektif
untuk
perjanjian
suatu
perjanjian
tidak
perjanjian-perjanjian
terkait
sebab
yang batal demi hukum dan yang
dapat
terpenuhi maka perjanjiannya adalah batal
dimintakan pembatalan. Perjanjian yang
demi hukum. Secara yuridis sejak semula
tidak
tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada
tertentu dapat dikatakan bahwa perjanjian
perikatan apapun diantara para pihak yang
yang demikian tidak dapat dilaksanakan
bermaksud
karena tidak terang apa yang dijanjikan
membuat
perjanjian
itu.
mengandung sesuatu
hal
yang
Meskipun istilahnya adalah “batal demi
oleh
hukum” hal itu tidak berarti bahwa suatu
tersebut dapat seketika dilihat oleh hakim.
perjanjian yang tidak memenuhi syarat
Tentang perjanjian yang isinya tidak halal,
objektif itu batal dengan sendirinya.
teranglah bahwa perjanjian yang demikian
Hakim diwajibkan menyatakan bahwa
itu
tidak pernah ada suatu perjanjian atau
melanggar hukum atau kesusilaan. Hal
7
Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa Cetakan XII tahyun 1990 hlm. 17
masing-masing
tidak
boleh
pihak.
dilakukan
Keadaaan
karena
Santosa, Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Di Peradilan Pidana, Perdata Dan Tata
Usaha Negara 67
demikian juga seketika dapat diketahui
hukum dengan batas waktu sampai 5
oleh hakim.8
tahun. Dalam hal ketidakcakapan suatu
Tentang
perjanjian
yang
pihak dihitung sejak yang bersangkutan
kekurangan syarat-syarat subjektif yang
menjadi cakap menurut hukum. Dalam hal
menyangkut
seseorang,
paksaan, sejak hari paksaan itu telah
misalnya seorang yang oleh undang-
berhenti, sementara dalam hal kekhilafan
undang dipandang sebagai tidak cakap,
atau
atau seorang yang telah memberikan
kekhilafan atau penipuan itu. Pembatasan
persetujuannya karena khilaf atau tertipu.
waktu tersebut tidak berlaku terhadap
Kekurangan syarat subjektif itu tidak
pembatalan
begitu saja dapat diketahui oleh hakim dan
pembelaan atau tangkisan yang mana
mungkin sekali disangkal oleh pihak lawan
selalu dapat dikemukakan.
kepentingan
sehingga memerlukan pembuktian.
penipuan,
sejak
yang
diketahuinya
diajukan
selaku
Menurut Subekti terdapat dua cara
Mengacu pada pasal 1265 KUHPer
untuk meminta pembatalan perjanjian.
bahwa suatu syarat batal adalah syarat
Pertama,
yang
secara aktif sebagai penggugat meminta
apabila
dipenuhi
menghentikan
pihak
kepada
kembali, pada keadaan semula, seolah-
dibatalkan. Kedua, menunggu sampai ia
olah tidak pernah ada suatu perikatan.
digugat di depan hakim untuk memenuhi
Berdasar pasal 1266 KUHPer, syarat batal
perjanjian dimaksud. Di depan Pengadilan
dianggap
dalam
Tergugat menyampaikan bahwa perjanjian
persetujuan-perseyujuan yang bertimbal
tersebut telah disetujuinya ketika ia masih
balik manakala salah satu pihak tidak
belum cakap, ataupun disetujui karena
memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang
dalam
demikian persetujuan tidak batal demi
mengenai objek perjanjian atau karena
hukum
Tergugat ditipu. Pembatalan secara pasif
tetapi
dicantumkan
pembatalan
harus
ancaman
supaya
berkepentingan
perikatan, dan membawa segala sesuatu
selalu
hakim
yang
atau
perjanjian
karena
itu
khilaf
ini tidak dibatasi jangka waktunya.9
dimintakan kepada hakim. Berdasarkan pasal 1454 KUHPer
Dalam konteks hukum perkawinan
hak meminta pembatalan hanya ada pada
juga dikenal istilah “batalnya perkawinan”
satu pihak saja yaitu pihak yang oleh
yaitu pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974
undang-undang
tentang
8
Ibid, hlm. 22
diberi
perlindungan
9
Undang-undang
Ibid, hlm. 25.
Perkawinan:
68 MAKSIGAMA JURNAL HUKUM Tahun 18 Nomor 1 periode Nov.2015 Hal. 60-76
Perkawinan dapat dibatalkan apabila
dilakukan
para pihak tidak memenuhi syarat-syarat
pembatalan.
untuk melangsungkan pekawinan. Pasal 28
perkawinan
memiliki tegasan: (1) batalnya suatu
pembatalan itu adalah sebagai akibat tidak
perkawinan dimulai setelah keputusan
terpenuhinya syarat subjek yaitu para
Pengadilan mempunyai kekuatan hukum
pihak yang melakukan perkawinan.
yang
tetap
dan
berlaku
berlangsungnya
sejak
saat
perkawinan;
(2)
dengan
perbuatan
Jika
dianalogikan
yang
dapat
Undang-undang memberikan
maka
diajukan
perkawinan
pengaturan
yang
sederhana
anak-anak
yang
dilahirkan
dari
perkawinan yang dinyatakan batal oleh
perkawinan;
suami
atau
yang
pengadilan. Tegasan awal menyatakan
kecuali
bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai
bilamana
setelah putusan pengadilan mempunyai
pembatalan perkawinan didasarkan atas
kekuatan hukum tetap, namun klausula
adanya
berikutnya
bertindak
dengan
terhadap
harta
itikadbaik, bersama
perkawinan
lain
yang
lebih
sifat
tidak
Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
istri
terkait
hukum
kebatalan
menyatakan bahwa batalnya
dahulu; orang-orang ketiga lainnya tidak
suatu perkawinan berlaku sejak saat
termasuk dalam a dan b sepanjang mereka
berlangsungnya
memperoleh hak-hak dengan itikad baik
tersebut bermakna bahwa berdasarkan
sebelum keputusan tentang pembatalan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan
mempunyai kekauatan hukum tetap.
hukum
Konsep
“batalnya
perkawinan”
perkawinan.
tetap
itu
maka
Tegasan
perkawinan
sebagaimana dimaksud batal sejak pada
dapat dimaknai bahwa suatu perkawinan
saat
dinyatakan batal dan untuk menyatakan
konsekuensi
kebatalannya haruslah dilakukan perbuatan
perkawinan itu batal sejak awal. Pada ayat
hukum
2 kemudian diberikan penegasan lagi
pengajuan pembatalan kepada
peradilan
yang berwenang mengadili.
dimulainya
bahwa
dalam
perkawinan
yuridisnya
hal
sehingga sebenarnya
terdapat
keadaan
Berbeda dengan konsep dalam hukum
sebagaimana dirumuskan maka batalnya
perjanjian
perkawinan tidak berlaku pada sejak
subjektif
yang
objektif
persayarat itu
perkawinan. Artinya hukum memandang
membawa konsekuensi status kebatalan
dan mengakui keberadaan subjek-subjek
suatu perjanjian, maka dalam hukum
tertentu yang ada selama perkawinan itu
perkawinan
dilangsungkan
“batalnya
dan
mengenal
hanya
yang
dikenal
perkawinan”
yang
hal
konsep harus
sampai
perkawinan dimaksud.
dibatalkannya
Santosa, Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Di Peradilan Pidana, Perdata Dan Tata
Usaha Negara 69
Berdasarkan pasal 53 ayat (2) UU 3. Batal Demi Hukum dalam Peradilan
No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa Keputusan
Tata Usaha Negara Dalam hukum Tata Usaha Negara, menurut Philipus M. Hadjon terdapat tiga
Tata Usaha Negara akan dinyatakan batal atau tidak sah jika:
aspek hukum yang merupakan persyaratan suatu keputusan Tata
1) Keputusan Tata Usaha Negara
Usaha Negara
yang
digugat
itu
bertentangan
peraturan
perundang-
dinyatakan sah. Yaitu aspek wewenang,
dengan
prosedur, dan substansi. Aspek wewenang
undangan yang berlaku;
berarti bahwa pejabat yang mengeluarkan
2) Keputusan Tata Usaha Negara
ketetapan/keputusan memiliki wewenang
yang
digugat
itu
bertentangan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
dengan
aspek prosedur berarti bahwa ketetapan
Pemerintahan yang Baik.
Asas-asas
Umum
atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai
Penjelasan pasal 53 ayat (2) UU No. 5
dengan tatacara yang disyaratkan dan
Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004
bertumpu
dinyatakan
pada
asas
keterbukaan
cukup
jelas,
namun
jika
pemerintah;
aspek
substansi
yaitu
dilakukan penelusuran penjelasan pasal
menyangkut
objek
ketetapan
atau
sebelum dilakukannya perubahan terhadap
keputusan
tidak
ada
“error
in
UU
No.
5
Tahun
1986
diberikan
re”.Berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No.
penjelasan bahwa suatu Keputusan Tata
5 tahun 1986 Jo UU No. 9 tahun 2004
Usaha Negara dapat dinilai bertentangan
menegaskan bahwa orang atau badan
dengan
hukum
yang berlaku apabila keputusan yang
perdata
kepentingannya
yang
dirugikan
merasa oleh
suatu
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan
tertulis
kepada
peraturan
perundang-undangan
bersangkutan: 1) Bertentangan dengan ketentuanketentuan
dalam
peraturan
pengadilan yang berwenang yang berisi
perundang-undangan yang bersifat
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha
prosedural/formal;
Negara yang disengketakan itu dinyatakan
2) Bertentangan dengan ketentuan-
batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
ketentuan
disertai
perundang-undangan yang bersifat
tuntutan
rehabilitasi.
ganti
rugi
dan/atau
dalam
material/substansial;
peraturan
70 MAKSIGAMA JURNAL HUKUM Tahun 18 Nomor 1 periode Nov.2015 Hal. 60-76
3) Dikeluarkan
oleh
Badan
atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang
diketahui bahwa putusan pengadilan dapat berupa:
tidak berwenang.
1) Gugatan ditolak
Penjelasan tersebut diatas meskipun sudah
2) Gugatan tidak diterima
dihapus dalam perubahan UU No. 5 Tahun
3) Gugatan gugur.
1986
4) Gugatan dikabulkan.
namu
secara
substansial
tidak
bertentangan dengan substansi peraturan
Terhadap
putusan
pengadilan
berupa
perundang-undangan yang masih berlaku.
gugatan ditolak, gugatan tidak diterima
Menurut literatur hukum Tata Usaha
dan gugatan gugur maka tidak diperlukan
Negara, yang dimaksud dengan “tidak
sesuatu tindak lanjut. Berbeda dengan hal
berwenang” dapat berupa:
tersebut maka putusan gugatan dikabulkan
1) Tidak berwenang ratione materiae,
maka dalam putusan Pengadilan tersebut
misalnya Bupati Kepala Daerah
dapat ditetapkan kewajiban yang harus
Kabupaten
dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata
mengeluarkan
Keterangan yang
Kesehatan
seharusnya
mengeluarkan
surat
Surat padahal
Usaha
Negara
yang
mengeluarkan
berwenang
Keputusan Tata Usaha Negara. Kewajiban
keterangan
sebagaimana dimaksud adalah berupa:
tersebut adalah seorang dokter;
1) Pencabutan Keputusan Tata Usaha
2) Tidak berwenang ratione loci,
Negara yang bersangkutan ;
misalnya Bupati Kepala Daerah
2) Pencabutan Keputusan Tata Usaha
Kabupaten X mengeluarkan Surat
Negara yang bersangkutan dan
Perintah
menerbitkan Keputusan Tata Usaha
Pembongkaran
Rumah
yang ada di Kabupaten Y;
Negara yang baru;
3) Tidak berwenang ratione temporis, misalnya
Panitia
3) Penerbitan Keputusan Tata Usaha
Penyelesaian
Negara
dalam
hal
gugatan
Perburuhan Pusat yang sudah habis
didasarkan pasal 3 UU No. 5
masa tugasnya tetap melaksanakan
Tahun 1986.
tugas
Dalam
dan
menjatuhkan
keputusan.10
Usaha
praktek
Negara
maka
peradilan lazim
Tata ketika
Dari ketentuan pasal 97 ayat (7) Undang-
pengadilan mengabulkan suatu gugatan
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
tata
Peradilan
menyatakan batal demi hukum keputusan
10
Tata
Usaha
Negara
dapat
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, R. Wiyono, Sinar Grafika, Edisi ketiga 2013, hlm. 90.
usaha
negara
maka
pengadilan
tata usaha negara.Terkait eksekusi putusan
Santosa, Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Di Peradilan Pidana, Perdata Dan Tata
Usaha Negara 71
pengadilan tata usaha negara, peraturan
Sementara itu pasal 116 ayat (3)
perundang-undangan memberi penegasan
No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun
bahwa batalnya suatu keputusan tata usaha
2004 memberi tegasan bahwa dalam hal
negara
oleh
Tergugat ditetapkan harus melaksanakan
pengadilan tata usaha negara tidak secara
kewajiban berupa Pencabutan Keputusan
merta
Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan
yang
dinyatakan
merta
pada
batal
saat
setelah
dibacakannya putusan pengadilan tata
menerbitkan
usaha negara.
Negara
Keputusan
yang
baru
Tata
dan
Usaha
penerbitan
Undang-undang No. 5 Tahun 1986
Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal
jo UU No. 9 Tahun 2004 memberi tegasan
gugatan didasarkan pasal 3 UU No. 5
bahwa pencabutan atas kebatalan suatu
Tahun 1986, dan setelah 3 (tiga) bulan
keputusan tata usaha negara pada tahapan
ternyata
pertama
tetap menjadi kewenangan
dilaksanakan maka Penggugat mengajukan
instansi yang mengeluarkan suatu produk
permohonan kepada Ketua Pengadilan
hukujm keputusan tata usaha negara yang
agar pengadilan memerintahkan Tergugat
dibatalkan tersebut. Pasal 116 ayat (2) UU
melaksanakan
No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun
tersebut.
2004
baru
kemudian
memberikan
kewajiban
tersebut
putusan
Dengan
tidak
Pengadilan
demikian
hukum
pemecahan hukum dalam hal instansi yang
memberikan waktu bagi pejabat TUN yang
dimaksud
dinyatakan
ternyata
tidak
melakukan
batal
keputusannya
tindakan sebagaimana diperintahkan oleh
menindaklanjuti
hakim pengadilan Tata Usaha Negara yaitu
sesuai yang diperintahkan dalam putusan
melakukan pencabutan Keputusan Tata
Pengadilan
Usaha
bersangkutan.
Keputusan Tata Usaha Negara yang
Ditegaskan bahwa dalam hal dalam waktu
bersangkutan selambat-lambatnya 4 bulan.
4
Timbul
Negara
(empat)
yang
bulan
Pengadilan
yang
setelah telah
putusan
memperoleh
melakukan
untuk
TUN
berupa
pertanyaan,
sejak
kewajiban
pencabutan
kapankah
kebatalan suatu keputusan Tata Usaha
kekuatan hukum tetap pihak Tergugat
Negara
tidak melaksanakan kewajibannya maka
peradilan? Jika mengikuti asas hukum
Keputusan
yang berlaku universal
tata
disengketakan
Usaha itu
kekuatan hukum lagi.
tidak
Negara
yang
mempunyai
yang
dinyatakan
batal
oleh
dalam peradilan
maka lazimnya suatu putusan berlaku sejak diucapkan, sehingga kebatalan suatu putusan tata usaha negara yang dinyatakan
72 MAKSIGAMA JURNAL HUKUM Tahun 18 Nomor 1 periode Nov.2015 Hal. 60-76
batal oleh putusan TUN adalah sejak saat
Namun memang sulit ditepis bahwa
putusan itu
pengaturan di pasal 116 UU No. 5 Tahun
diucapkan dan
memiliki
kekuatan hukum tetap.
1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tersebut
Namun dengan ketentuan pasal 116 tersebut menjadi membuka pintu
jelas
membuka
pintu
ketidakpastian
hukum.
ketidakpastian hukum karena ternyata
Memang pasca perubahan UU No.
hukum masih memberikan kesempatan
5 tahun 1986 dengan UU No. 9 Tahun
selama 4 bulan bagi tergugat untuk
2004 terkait eksekusi putusan pengadilan
merespon putusan TUN dimaksud. Dalam
TUN terdapat perbedaan alur yanglebih
hal putusan pengadilan dimaksud tidak
sederhana dalam hal pelaksanaan eksekusi
dipatuhi oleh pejabat tata usaha negara
putusan pengadilan TUN. Jika dalam UU
maka dinyatakan Keputusan TUN
No. 5 Tahun 1986, dalam hal Tergugat
yang
disengketakan tidak mempunyai kekuatan
tidak
melaksanakan
hukum lagi.
diputuskan
oleh
kewajiban Pengadilan
yang untuk
Untuk mendudukkan kompleksitas
melakukan pencabutan Keputusan Tata
tafsir atas kebatalan suatu putusan TUN
Usaha Negara yang bersangkutan dan
apakah sejak saat dibacakan oleh hakim
menerbitkan
PTUN yang mengadili ataukah sejak
Negara
setelah lewat tenggang waktu 4 bulan bagi
Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal
Tergugat yang tidak mematuhi putusan
gugatan didasarkan pasal 3 UU No. 5
PTUN, maka menurut hemat penulis
Tahun 1986, maka Penggugat masih harus
kebatalan itu harus dihitung sejak putusan
mengajukan permohonan agar Pengadilan
hakim PTUN dimaksud memiliki kekuatan
memerintahkan Tergugat melaksanakan
hukum tetap, tidak menunggu 4 bulan
putusan Pengadilan. Dalam hal Tergugat
setelah putusan memiliki kekuatan hukum
masih tetap tidak mau melaksanakannya
dan tidak dipatugi seorang pejabat TUN
maka Ketua Pengadilan mengajukan hal
baru kemudian demi hukum keputusan
itu
TUN
tidak
menurut jenjang jabatannya. Selanjutnya
mempunyai kekuatan hukum lagi. Terkait
instansi atasan sebagaimana dimaksud
tenggang waktu 4 bulan itu harus dipahami
dalam waktu dua bulan setelah menerima
hanya terkait faktor administrasi . hal itu
pemberitahuan dari Ketua Pengadilan
untuk meneguhkan kewibaan Pengadilan
harus
dalam
Tergugat
dimaksud
menegakkan
dinyatakan
kepastian
hukum.
Keputusan
yang
kepada
sudah
baru
instansi
Tata
dan
penerbitan
atasan
memerintahkan melaksanakan
Usaha
Tergugat
pejabat putusan
Santosa, Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Di Peradilan Pidana, Perdata Dan Tata
Usaha Negara 73
Pengadilan. Langkah terakhir jika instansi
yang dinyatakan batal demi hukum harus
atasan
mengindahkan
dinyatakan oleh instansi pengadilan yang
permintaan Ketua Pengadilan maka Ketua
lebih tinggi sehingga hakikatnya sifat batal
Pengadilan mengajukan persoalan tersebut
demi hukum berubah menjadi “dapat
kepada
pemegang
dibatalkan” atau “dinyatakan batal”. Baik
kekuasaaan pemerintah tertinggi untuk
peradilan pidana, perdata maupun tata
memerintahkan pejabat tersebut untuk
negara memiliki prosedur yang demikian.
tersebut
tidak
Presiden
sebagai
melaksanakan putusan Pengadilan.
Penggunaan
istilah
batal
demi
Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2004
hukum diterapkan dalam dua konteks yang
maka alur pelaksanaan eksekusi putusan
berbeda pada ketiga peradilan tersebut
Pengadilan TUN menjadi lebih sederhana.
diatas.
Terhadap Tergugat yang tidakmenjalankan
putusan
kewajiban
penggunaan istilah batal demi hukum
yang
diperintahkan
oleh
Yang
peradilan
putusan hakim maka terhadap pejabat yang
bukan
bersangkutan
dinyatakan
upaya
paksa
berupa
pertama
pada
dan
putusan batal
demi
adalah
terkait
yang
kedua
peradilan
yang
hukum.
Pada
pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau
kategori kedua penggunaannya berbeda
sanksi
pada setiap bentuk peradilan. Untuk
administrasi,
bagaimana
tanpa
mekanisme
dijelaskan jauh
peradilan perdata terkait perjanjian yang
penjatuhan sanksi administrasi tersebut.
dibuat oleh antar subjek hukum yang tidak
Hanya dalam penjelasan secara otentik
memenuhi syarat objektif sebagaimana
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
dimaksud pasal 1320 KUHPerdata. Untuk
“pejabat yang bersangkutan dikenakan
peradilan Tata Usaha Negara penggunaan
uang paksa” dalam ketentuan ini adalah
istilah batal demi hukum ialah pada suatu
pembebanan berupa pembayaran sejumlah
bentuk keputusan tata usaha negara yang
uang yang ditetapkan oleh hakim karena
tidak memenuhi syarat dan kualifikasi
jabatannya yang dicantumkan dalam amar
tertentu. Sedangkan pada peradilan pidana
putusan
penggunaan istilah batal demi hukum
pada
saat
lebih
memutuskan
mengabulkan gugatan Penggugat.
dilekatkan pada suatu dakwaan jaksa penuntut umum yang dapat dikualifikasi
4. Analisa
Konsistensi penggunaaan
syarat
Istilah Batal Demi Hukum Sebagaimana
ditegaskan
batal demi hukum jika tidak memenuhi
diatas
bahwa tata cara atau prosedur putusan
dan
kualifikasi
ditetapkan oleh KUHAP.
tertentu
yang
74 MAKSIGAMA JURNAL HUKUM Tahun 18 Nomor 1 periode Nov.2015 Hal. 60-76
Dalam konteks hukum perdata
perdata atau hukum tata usaha negara pada
misalnya, suatu perjanjian yang dibuat
satu pihak dengan lingkungan hukum
tanpa
atau
pidana. Pada hukum perdata maka yang
perjanjian yang memuat kausa yang
terkait secara langsung ialah kepentingan
bertentangan dengan undang-undang maka
hak keperdataan terutama yang berkenaan
menurut pasal 1335 KUH Perdata adalah
dengan hak kebendaan atau perjanjian.
perjanjian
Sedangkan pada hukum pidana terkait
kausa
yang
yang
dibolehkan
batal
demi
hukum.
Perjanjian yang demikian dianggap tidak
sekaligus
mempunyai
kepentingan
kekuatan
hukum.
Namun
dua
kepentingan
perlindungan
yaitu
hak
asasi
demikian sekalipun sifat perjanjian batal
terdakwa pada satu pihak dan kepentingan
demi hukum, namun pihak-pihak yang
umum pada sisi yang lain.
bersangkutan harus meminta pembatalan ke pengadilan sebagai
instansi
yang
Berbeda pada praktek peradilan perdata yang telah digariskan tata cara
berwenang menyatakan perjanjian itu batal
mengajukan
pembatalan
atas
sesuatu
demi hukum. Atas permintaan para pihak
tindakan hukum yang batal demi hukum
itulah kemudian pejabat yang berwenang
maka hal tersebut tidak diatur dalam pasal
yaitu hakim perdata mengeluarkan putusan
197 KUHAP. Dengan demikian undang-
yang menyatakan perjanjian yang batal
undang memberi keleluasaan bagi lembaga
demi hukum itu kemudian dibatalkan.
peradilan untuk menjaga keseimbangan
Demikian juga praktek hukum tata
antara perlindungan hak asasi terdakwa
usaha negara. Sesuatu yang batal demi
pada satu pihak dengan kepentingan
hukum tidak dengan sendirinya batal. Agar
masyarakat serta tehaknya hukum dan
sesuatu yang batal demi hukum dapat
keadilan pada pihak yang lain.
dinyatakan batal dan tidak mempunyai
Hal yang tidak boleh terjadi adalah
kekuatan hukum maka harus melalui
jangan
prosedur adanya pernyataan batal dari
dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan
pejabat yang berwenang. Suatu putusan
yang batal demi hukum, sebaliknya juga
tata usaha negara yang berkualifikasi batal
tidak boleh terjadi seorang terdakwa tidak
demi hukum harus dinyatakan oleh hakim
dapat dieksekusi disebabkan oleh kelalaian
yang mengadili dalam suatu peradilan tata
hakim memenuhi salah satu ketentuan
usaha negara.
dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP.
Terdapat perbedaan yang prinsipil antara
lingkungan
peradilan
hukum
sampai
seorang
terdakwa
Berdasarkan pertimbangan itulah maka
Santosa, Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Di Peradilan Pidana, Perdata Dan Tata
Usaha Negara 75
putusan pada peradilan pidana yang batal
peraturan
demi hukum itu haruslah dapat diperbaiki.
memadai untuk memecahkan problem
Sayangnya peraturan perundangundangan
tidak
mengatur
mekanisme
memperbaiki putusan yang batal demi hukum
pada
Sebagaimana
peradilan
telah
pidana.
diuraikan
diatas
perundang-undangan
yang
hukum terkait keberadaan putusan hakim yang dinyatakan batal demi hukum. Mengingat
keberadaan
asaslegalitas dalam peradilan pidana maka mendesak
untuk
dirumuskan
oleh
prinsipnya pernyataan batal demi hukum
pembentuk undang-undang suatu peraturan
dilakukan oleh instansi pengadilan yang
perundang-undangan
lebih tinggi. Namun dalam hal putusan
perihal kebatalan suatu putusann yang
dimaksud telah berkekuatan hukum tetap,
dinyatakan batal demi hukum.
menurut
Yahya
Harahap
yang
mengatur
pernyataan
putusan batal demi hukum dapat diajukan oleh terdakwa/terpidana, penasehat hukun dan/atau jaksa kepada pengadilan yang
DAFTAR PUSTAKA
memutus perkara pada tingkat terakhir.11 A. Buku Kelsen, Hans, Teori Umum Tentang
C. Penutup Penggunaan
demi
Hukum dan Negara, diterjemahkan
hukum pada suatu putusan, baik peradilan
dari General Theory of Law and
pidana,
State, 2014, Nusa Media, Jakarta.
perdata
istilah
dan
negaramempersyaratkan
batal
tata
usaha
syarat
formil
Sasangko,
Hari,
Tjuk
Suharjanto,
suatu putusan sehingga dalam hal syarat
Penuntutan dan Teknik Membuat
itu tidak dipenuhi maka suatu putusan
Surat Dakwaan, 1988, Pustaka
hakim dapat dinyatakan batal demi hukum.
Tinta Mas, Surabaya.
Berbeda dengan peradilan perdata
Indroharto, Peradilan Tata Usaha Negara,
dan peradilan tata usaha negara yang telah
1991,
memberikan pengaturan dan kemapanan
Jakarta.
dalam
hal
praktek
hukum
terkait
Harahap,
Pustaka
H.Yahya,
penerapan konsep batal demi hukum, maka
Permasalahan
peradilan pidana masih belum didukung
KUHAP, Jakarta.
11
M. Yahya Harahap, Op.cit, hlm. 388.
Sinar
2012,
Harapan,
Pembahasan dan
Penerapan
Sinar
Grafika,
76 MAKSIGAMA JURNAL HUKUM Tahun 18 Nomor 1 periode Nov.2015 Hal. 60-76
R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Negara,
2013,
Sinar
Grafika, Jakarta. Subekti, Hukum Perjanjian, 1990, Penerbit Intermasa, Jakarta.
B. Peraturan perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara.
