PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERTUTUP (STUDI KASUS PT.MEGAPOLITAN DEVELOPMENT) TESIS RIZKI MAULIDANI

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERTUTUP (STUDI KASUS PT.MEGAPOLITAN DEVELOPMENT)

TESIS

RIZKI MAULIDANI 1006790055

FAKULTAS HUKUM MAGISTER KENOTARIATAN DEPOK Juni 2012

Penerapan good..., Rizki Maulidani, FH UI, 2012

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERTUTUP (STUDI KASUS PT.MEGAPOLITAN DEVELOPMENT)

TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

RIZKI MAULIDANI 1006790055

FAKULTAS HUKUM MAGISTER KENOTARIATAN DEPOK Juni 2012 ii Penerapan good..., Rizki Maulidani, FH UI, 2012



KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universita Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai masa penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu penulis, Hj. Hasanah Hasan atas kesabaran, pengorbanan dan kasih sayangnya membesarkan penulis; 2. Ibu Fathiah Helmi, S.H. M.Kn., selaku pembimbing penulis, yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberikan dukungan dan arahan kepada penulis; 3. Bapak Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. selaku ketua program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia; 4. Ibu Dra. Siti Hayati Husein, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia; 5. Seluruh dosen, karyawan, staf perpustakaan, staf sekretariat program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang membantu penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini; 6. Keluarga Koesmahargyo, atas perhatian, kasih sayang serta kepercayaan yang diberikan kepada penulis. 7. Diandra Aditya Kusumawardhani, sahabat terbaik penulis. 8. Sahabat-sahabat penulis yang nama-namanya tidak dapat disebutkan satu persatu; 9. Pihak-pihak lainnya yang telah membantu penulisan thesis ini.

v Penerapan good..., Rizki Maulidani, FH UI, 2012

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat.

Depok, 05 Juni 2012 Rizki Maulidani

vi Penerapan good..., Rizki Maulidani, FH UI, 2012


ABSTRAK Nama : Rizki Maulidani Program Studi : Magister Kenotariatan Judul : PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERTUTUP (STUDI KASUS PT.MEGAPOLITAN DEVELOPMENT)

Tesis ini membahas mengenai penerapan Good Corporate Governance di Indonesia pada Perseroan Tertutup berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tesis ini membahas konsep Good Corporate Governance serta Dewan Komisaris sebagai penegak Good Corporate Governance. Putusan Pengadilan Negri Jakarta Selatan Republik Indonesia Nomor 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL memutus sengketa pemberhentian anggota Dewan Komisaris pada PT.Megapolitan Development. Hasil penelitian menyarankan agar digunakannya ruang penyempurnaan pengaturan akan Perseroan Tertutup dalam rangka meningkatkan penerapan Good Corporate Governance terutama pada pengaturan mengenai Dewan Komisaris.

Kata kunci: Good Corporate Governance, Perseroan Tertutup.

viii Penerapan good..., Rizki Maulidani, FH UI, 2012

ABSTRACT Name Courses Title

: Rizki Maulidani : Master of Notary : Practice of Good Corporate Governance in Limited Liability Company (PT.Megappolitan Development Study Case)

This thesis discusses the implementation of Good Corporate Governance in Indonesia on Limited Liability Company by Law Number 40 Year 2007 Regarding Limited Liability Company. This thesis discusses the concept of Good Corporate Governance and the Board of Commissioners as enforcement of Good Corporate Governance. South Jakarta District Court ruling affairs of the Republic of Indonesia Number 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL rule on the dispute dismissal of members of the Board of Commissioners on PT.Megapolitan Development. The results of this thesis is a suggeston to improve the implementation of Good Corporate Governance, there should be perfection of the Board of Commissioners clauses in Indonesia’s Limited Liability Law. Keywords: Good Corporate Governance, Limited Liability Company

ix Penerapan good..., Rizki Maulidani, FH UI, 2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .................................................. LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................... KATA PENGANTAR ....................................................................................... LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .......................... ABSTRAK/ABSTRACT ................................................................................... DAFTAR ISI ...................................................................................................... 1. PENDAHULUAN ....................................................................................... 1.1. Latar Belakang Masalah ...................................................................... 1.2. Pokok Permasalahan ........................................................................... 1.3. Tujuan Penelitian ................................................................................ 1.4. Metode Penelitian................................................................................. 1.5. Kerangka Konsepsional ...................................................................... 1.6. Sistematika Penulisan .........................................................................

i ii iii iv v vi viii 1 1 6 6 6 9 10

2. PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERTUTUP ................................................................................................. 11 2.1. Tinjauan Umum Perseroan .................................................................. 11 2.1.1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum ................................. 13 2.1.2. Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal ............................... 19 2.1.3. Perseroan Terbatas Sebagai Perjanjian ......................................... 22 2.2. Good Corporate Governance................................................................ 26 2.2.1. Definisi Good Corporate Governance ........................................... 27 2.2.2. Prinsip Good Corporate Governance ............................................ 30 2.2.3. Penerapan Good Corporate Governance di Perseroan Tertutup ... 33 2.2.4. Good Corporate Governance Pada UUPT .................................... 45 2.3. Analisa Kasus Putusan Pengadilan Negri Jakarta Selatan No. 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL ............................................................... 53 2.4.1. Profil Perusahaan ......................................................................... 53 2.4.2. Kasus Posisi .................................................................................. 53 2.4.3. Duduk Perkara............................................................................... 54 2.4.4. Keterangan Terggugat ................................................................... 58 2.4.5. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.......................................... 65 2.4.6. Analisa Penulis .............................................................................. 71 3. SIMPULAN DAN SARAN ........................................................................ 87 3.1. Kesimpulan ......................................................................................... 87 3.2. Saran .................................................................................................... 88

DAFTAR REFERENSI

x Penerapan good..., Rizki Maulidani, FH UI, 2012

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Kemampuan adaptasi perusahaan terhadap perkembangan tatanan

masyarakat modern menjadi hal yang semakin disadari oleh perusahaanperusahaan di dunia.1 Perkembangan teknologi informasi yang berimbas kepada proses penyebaran informasi yang instan dan dapat dilakukan secara masif menyebabkan isu reputasi suatu perusahaan dapat ditranslasikan kepada penurunan keuntungan. Faktor lain yang memperkuat pernyataan tersebut adalah proses regenerasi pihak pengambil keputusan di perusahaan. Sebagai generasi manusia baru dengan kompas moral terbentuk secara berbeda dari generasi sebelumnya, dan kesadaran baru bahwa perusahaan merupakan bagian dari masyarakat , maka untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat menjadi hal yang wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontibusi positif sehingga tercipta suatu harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan. Hal-hal tersebut mengakibatkan perusahaan didesak untuk melakukan pengembangan organisasi, yaitu perbaikan fungsi dan efektifitas organisasi dalam membuat keputusan dengan melakukan perubahan terhadap struktur,

kultur,

tugas,

teknologi

dan

sumber

daya

manusia

dengan

mengembangkan budaya organisasi modern yang diterima secara umum dan dipercaya dapat menghadapi tantangan-tantangan dari perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki tantangan yang lebih

khusus,

yaitu

bagaimana

mengarahkan

identitas

demokrasi

perekonomiannya yang jika ditinjau berdasarkan pasal 33 UUD 1945 bertujuan untuk menciptakan suatu sistem yang dijalankan dengan profesionalisme berstandar internasional, hal ini disebabkan dalam perkembangan dunia usaha

1

Millie Stephanie, The Rise of The Good, Forbes, Volume 3 Issue 5, Mei 2012, halaman 6.

1 Universitas Indonesia


2

internasional sistem perekonomian suatu negara telah membentuk suatu lingkaran kepentingan hubungan ekonomi diantara bangsa-bangsa di dunia. Sistem tersebut berusaha disinergikan melalui suatu etika dunia usaha yang terikat kepada kaidahkaidah tertentu yang menjadi dasar untuk diadopsi kedalam peraturan, pedoman, dan kaidah yang berlaku dalam penyelenggaran suatu perusahaan, hal inilah yang melatarbelakangi diciptakannya suatu gagasan etika dalam perekonomian global yang disebut Good Corporate Governance. Kebutuhan akan hal tersebut juga tercermin dari berbagai peristiwa di dunia yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir , menjadikan Corporate Governance sebuah isu penting di kalangan para eksekutif, organisasi-organisasi, konsultan korporasi, akademisi dan regulator berbagai negara di dunia. Kasus yang dapat dijadikan gambaran adalah bagaimana Goldman Sachs, Bear Stern, Morgan Stanley, Merril Lynch, dan Lehman Brothers, yang masuk dalam lima besar bank investasi di Amerika Serikat mengalami kebangkrutan yang berimbas kepada efek domino krisis dunia. Sentralisasi isu ini dilatarbelakangi beberapa permasalahan yang terkait dengan transparansi dan independensi pelaku dan pihak yang terkait di dalamnya.2 Good

Corporate

Governance

yang

mulai

diperbincangkan

dan

diakomodasi dalam berbagai konvensi dan resolusi the council of the european community pada tahun 1991terkait dengan hak azasi manusia, pembangunan, dan demokrasi di UNDP dilatarbelakangi bantuan pembangunan multilateral dan bilateral.3 Berbagai pemikiran mengenai Corporate Governance untuk kepentingan praktisi maka setiap negara memformulasikan prinsip-prinsip umum yang ditujukan sebagai pedoaman bagi pelaku usahanya. Namun untuk kepentingan yang bersifat universal berbagai organisasi internasional, khususnya yang membidangi kegiatan ekonomi, bisnis dan keuangan secara bersama-sama menyusun prinsip-prinsip umum yang ditujukan bagi kepentingan negara atau

2

Mas Achmad Daniri dan Angela Indirawati Simatupang, Penerapan Good Corporate Governance Bagi Perusahaan Efek. Dimuat di Koran Tempo edisi 17 Maret 2009.

3

Bambang Widjojanto, Mewujudkan Good Governance, (http://www.kompas.com/cybermedia/09htm )

Universitas Indonesia


3

anggotanya. Prinsip tentang good corporate governance yang disusun oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menjadi salah satu acuan universal yang menjadi pijakan dalam pengembangan di banyak negara.Sebagaimana pada tahun 1999 oleh OECD dituangkan dalam OECD Principle of Corporate Governance (Prinsip Corporate Governance) berupa: a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (The Rights of Shareholders) Perlindungan terhadap hak-hak dasar pemegang saham yaitu: i.

Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan;

ii.

Mengalihkan dan memindahkan saham yang dimilikinya;

iii.

Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur;

iv.

Ikut berperan dalam memberikan suara pada RUPS memilih anggota dewan komisaris dan direksi;

v.

Memperoleh keuntungan perusahaan

b. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham (The equitable treatment of shareholders) Perlindungan atas perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama terhadap saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktek insider trading, dan keterbukaan informasi atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan. c. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan (The role of stakeholders in Corporate Governance) Pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan dan kode etik, serta mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan tersebut. d. Keterbukaan dan transparansi (Disclosure and Transparancy)



4

Jaminan atas pengungkapan yang akurat dan tepat waktu untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan, yang meliputi informasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengelolaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit dan disajikan sesuai dengan kode etik dan standar yang tinggi. e. Akuntabilitas direksi dan dewan komisaris (The Responsibilites of The Board) Jaminan atas pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen oleh direksi dan dewan komisaris, serta memuat kewenangan-kewenangan yang harus diwakili oleh direksi dan dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan.4

Bagi indonesia, pertumbuhan ekonomi yang dicapai kini mendapat kontribusi yang sangat besar dari badan usaha Perseroan Terbatas yang dalam praktik digunakan sebagai asosiasi modal.5 Berbagai keunggulan dan kelebihan dari Perseroan Terbatas telah membuat para investor lebih berminat untuk menanamkan modal atau menjalankan usahanya di negeri ini dalam bentuk Perseroan Terbatas. Hal tersebut berakibat pada pesatnya pertumbuhan perusahaan Perseroan Terbatas di Indonesia. Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik atau pemegang sahamnya untuk mengalihkan perusahannya dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya.6 Keuntungan utama membentuk perusahaan Perseroan Terbatas adalah:

4

Organisation for Economic Co-operation and Development; Principles of Corporate Governance, April 1998 5

Dhaniswara K. Harjono, Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: PPHBI, 2008), hlm. 167. 6

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. Perseroan Terbatas, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 2.



5

a. Kewajiban terbatas. Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang "terbatas" tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengijinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan. b. Masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar. c. Efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Penempatan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada, serta pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Terdapat beberapa tantangan-tantangan klasik yang dihadapi oleh Perseroan Terbatas untuk mencapai tujuannya tersebut secara efektif dan efisien, tantangantantangan itu diantaranya: a. Tidak efektifnya dewan direksi dan dewan komisaris b. Kurangnya kontrol internal yang dilakukan oleh auditor independen c. Transparansi laporan keuangan dan aksi perseroan yang berpotensi kesalahan membaca perspektif perusahaan7

Dari semua tantangan yang disebutkan diatas, tantangan terbesar yang dihadapi Perseroan terdapat pada pola pemisahan kekuasaan atau kewenangan antara pemilik Perseroan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang bertanggung jawab pada operasional Perseroan manakala timbul moral hazard dari para pengurus Perseroan untuk memanfaatkan Perseroan bagi kepentingan pribadinya, maka untuk menyiasati hal terserbut diperlukan mekanisme Good Corporate Governance yang didukung oleh aturan main yang baik secara khusus pada

7

Saefudin Hasan, Paradigma Baru Profesi Akuntan Memasuki Milenium Ketiga: Good Governance, (Makalah Ikatan Akuntan Indonesia, buku satu, 2000), halaman 56.



6

Perseroan serta infrastruktur hukum yang baik secara umum pada suatu Negara, agar keberadaan Perseroan Terbatas dapat berkembang dengan lebih baik, terutama kepada pihak penyandang dana, bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin dengan manajemen perusahaan melakukan keputusan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Dengan demikian, menjadi menarik untuk dianalis bagaimanakah Penerapan Good Corporate Governance Pada Perseroan Tertutup.

1.2.

Pokok Permasalahan Berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya pada bagian ini akan

dipaparkan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Beberapa pokok permasalahan tersebut adalah: 1. Bagaimana aspek hukum Good Corporate Governance menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas? 2. Bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam suatu Perseroan Tertutup?

1.3.

Tujuan Penelitian Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan

dan wawasan serta sebagai persyaratan kelulusan program Magister Kenotariatan FHUI. Sedangkan tujuan khusus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui aspek hukum Good Corporate Governance menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 2. Untuk mengetahui penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam suatu Perseroan Tertutup.

1.4.

Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian hukum normatif-empiris, atau yang sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif-empiris ini, hukum



7

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan bagi manusia untuk bertindak. Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.8 Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber. Sedangkan data sekunder mencakup data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari: a. Bahan hukum primer Berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pasar modal, perseroan terbatas dan notaris pasar modal b. Bahan hukum sekunder Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya.9 Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa buku-buku, skripsi, serta artikel baik yang berasal dari media cetak maupun media elektronik. c. Bahan hukum tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.10 Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus.

Penelitian ini menggunakan 2 jenis alat pengumpulan data yaitu: a. Wawancara Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tatap muka, mengajukan pertanyaan secara lisan dengan

responden terpilih untuk

mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan alat 8

Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 6. 9

Ibid., hlm. 31.

10

Ibid.



8

bantu berupa seperangkat daftar

pertanyaan yang telah dipersiapkan

sebelumnya mengenai penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara

terstruktur , yaitu

wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan yang sama diajukan kepada semua responden, dalam kalimat dan urutan yang seragam b. Studi Pustaka Studi pustaka adalah pengumpulan data dan informasi dari buku-buku, jurnal, internet, yang berkaitan dengan penelitian. melalui studi dokumen, wawancara, dan kuesioner. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis”.11 Studi dokumen dipergunakan untuk mendapatkan data-data sekunder seperti yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan kuesioner sertawawancara dilakukan untuk memperoleh data primer mengenai pengaturan Good Corporate Governance di Pasar Modal, dan Pembuatan akta oleh Notaris Pasar Modal

Setelah data terkumpul maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.12 Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif yang dimaksud adalah menyajikan, menggambarkan atau menjelaskan data yang diperoleh dari studi pustaka dengan tujuan untuk dapat menjawab permasalahan. Sedangkan Metode 11

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 21. 12

Bambang, Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 83-102.



9

analisis kualitatif, yaitu menklasifikasikan, mensistematisasikan, dan menganalisis data yang diperoleh dari studi pustaka berdasarkan teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dipelajari dan diteliti untuk kemudian dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

1.5.

Kerangka Konsep Dikarenakan pembahasan dari penelitian adalah mengenai penerapan Good Corporate Governance pada perseroan tertutup, agar tidak terjadi kerancuan mengenai istilah dan terminologi dalam tesis ini, dipergunakan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut: 1. Good Corporate Governance adalah: Proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas korporasi dengan tujuan akhir menaikkan nilai saham dalam jangka panjang dengan memperhitungkan kepentingan stakeholder lain. Proses

transparansi

didalam

pengambilan

keputusan,

mengemukakan informasi dalam penyajian informasi kepada stakeholders, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai kinerja operasional, keuangan dan resiko perusahaan

2. Perseroan adalah: Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undangundang13

13

Indonesia (a), Op.Cit, Ps.1 angka 1.



10

1.6.

Sistematika Penulisan Dalam penulisan tesis yang berjudul “ Penerapan Good Corporate Governance Pada Perseroan Tertutup (Studi Kasus PT.Megapolitan Development)”, agar dapat mempermudah memahami penulisan penelitian ini maka disusun pembahasan ke dalam 3 (Tiga) bab. Setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab, sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, metode penelitian, serta definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB 2. ISI Menguraikan hakikat Good Corporate Governance, bagaimana hukum

di

menerapkan

indonesia dalam

mengadopsi

pemikiran

perundang-undangan,

dan

tersebut

dan

bagaimana

pelaksanaannya dengan menganalisa putusan Pengadilan Negri Jakarta Selatan No. 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL

BAB 3. KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini akan menjawab mengenai pokok permasalahan yang ditemukan dalam bab 1 serta mengambil kesimpulan atas hasil analisa pada bab 2. Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai saran yang ditemukan terhadap pokok permasalahan.



BAB 2 PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERTUTUP

2.1.

Tinjauan Umum Perseroan Perseroan Terbatas adalah entitas bisnis yang banyak terdapat di dunia,

termasuk di Indonesia. Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu kendaraan

bisnis

memberikan

kontribusi

yang

semakin

nyata

pada

perkembangannya saat ini. Perseroan Terbatas telah menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan ekonomi dan sosial negara Indonesia.14 Berbagai keunggulan dan kelebihan dari Perseroan Terbatas telah membuat para investor lebih berminat untuk menanamkan modal atau menjalankan usahanya dalam bentuk Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas berasal dari Naamloze Vennootschap yang berarti ”Perseroan” yang kini merupakan bentuk usaha yang banyak dijumpai dalam praktik dan banyak dipakai di Indonesia sebagai asosiasi modal.15 Secara harafiah arti istilah Naamloze Vennootschap tidak sama dengan arti istilah Perseroan Terbatas. Naamloze Vennootschap, diartikan sebagai persekutuan tanpa nama dan tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan seperti firma, melainkan nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan.. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggung jawab persero bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya. Jadi istilah Perseroan Terbatas lebih tepat daripada istilah Naamloze Vennootschap sebab arti Perseroan Terbatas lebih jelas dan tepat menggambarkan tentang keadaan senyatanya, sedangkan arti istilah

14

Indra Surya dan Ivan Yustiviandana, Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak istimewa demi kelangsungan usaha (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 22 15

Dhaniswara K. Harjono, Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: PPHBI, 2008), hlm. 167.

11 Penerapan good..., Rizki Maulidani, FH UI, 2012


12

Naamloze Vennootschap kurang dapat menggambarkan tentang isi dan sifat Perseroan secara tepat. 16 Pada negara-negara lain juga dikenal bentuk hukum seperti Perseroan Terbatas seperti: a. di Malaysia disebut Sendirian Berhad (SDN BHD), b. di Singapura disebut Private Limited (Pte Ltd), c. di Jepang disebut Kabushiki Kaisa, d. di Inggris disebut Registered Companies, e. di Belanda disebut Naamloze Vennootschap (NV), dan f. di Prancis disebut Societes A Responsabilite Limite (SARL).17

Perseroan Terbatas memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik Perseroan Terbatas yaitu :18 a. Sebagai asosiasi modal; b. Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham; c. Pemegang saham: i.

bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (limited liability);

ii.

tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya;

iii.

tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan;

d. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus; e. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas f. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

16

Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Bandung: PT Alumni, 2004), hlm. 47. 17

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 1. 18

I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2002), hlm. 143.



13

Di Indonesia pengertian dari Perseroan Terbatas berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah :19 “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya.”

Dari pengertian tersebut, terdapat tiga aspek penting yang terkandung di dalam Perseroan Terbatas, yaitu : a. Badan hukum b. Asosiasi modal, dan c. Didirikan berdasarkan perjanjian

2.1.1. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum Prof. Subekti mengatakan bahwa suatu badan hukum pada pokoknya merupakan suatu badan atau perkumpulan yang: a. Dapat memiliki hak, b. Mampu melakukan perbuatan selayaknya manusia, c. Memiliki kekayaan sendiri, d. Dapat menggugat dan digugat di depan hakim.20 Diperkuat dengan pendapat Prof. Rochmat Soemitro yang mengatakan bahwa suatu badan hukum memiliki kewajiban serta kekayaan sebagaimana layaknya seorang pribadi.21 Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum sebagai badan yang disamping manusia perseorangan juga

19

Indonesia (d), Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No.40 tahun 2007, LN No.106 tahun 2007, TLN No.4756, ps.1 angka 1 20

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. XXVI. (Jakarta: PT.Intermasa, 1994), hlm.

21. 21

A. Partomuan Pohan, “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum” dalam Prosiding: Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance, Cet.IV, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hlm. 222.



14

dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak serta kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang atau badan hukum lainnya.22 Dari pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum Indonesia tersebut di atas jelaslah bahwa badan hukum sebagai suatu subjek hukum yang mandiri dan dipersamakan di hadapan hukum dengan individu pribadi orang perseorangan, meskipun dapat menjadi penyandang hak dan kewajiban sendiri, tidaklah sama persis dengan individu perorangan. Badan hukum hanya dipersamakan dengan individu orang perorangan dalam lapangan hukum benda dan hukum perikatan, serta hukum-hukum lain yang merupakan bagian atau pengembangan lebih lanjut dari kedua jenis hukum tersebut, yang juga dikenal dengan nama hukum harta kekayaan. Sehingga lingkup hukum harta kekayaan dimana badan hukum itu berada mengakibatkannya memiliki kemampuan untuk menggugat dan atau digugat guna memenuhi perikatannya, dimana kebendaan yang merupakan badan hukum itulah yang menjadi tanggungan bagi pemenuhan kewajibannya.23 Pernyataan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, terdapat beberapa teori yang dikemukakan mengenai konsep badan hukum tersebut, yaitu: a. Teori fiktif dari Von Savigny, menurutnya badan hukum adalah sematamata buatan negara, karena menurut alam hanya manusia sajalah subjek hukum. PT sebagai badan hukum hanyalah sebuah hal yang fiksi, sesuatu yang sesungguhnya tidak ada tetapi diciptakan. Manusia menciptakan bayangan suatu pelaku hukum sebagai subjek hukum yang diperlakukan sama seperti manusia. Pengikut teori ini disebut Houwing dalam disertasinya Subjectief recht, rechtsubject en rechtpersoon (Leiden 1939). b. Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz, menurutnya hanyalah manusia yang dapat menjadi subjek hukum, namun tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas kekayaan sedangkan tiada manusiapun yang menjadi

22

Gunawan Widjaja, Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemillik PT (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 13. 23

Ibid., hlm. 14.



15

pendukung hak-hak tersebut. Hak-hak inilah yang kita namakan hak dari badan hukum yaitu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan.Pengikut teori ini adalah Van der Hayden, dalam karangannya Het Schijnbeeld van de rechtspersoon. c. Teori organ dari Otto von Gierke, menurutnya badan hukum itu adalah realitas sama seperti sifat kepribadian alam manusia di dalam pergaulan hukum. Badan hukum itu memiliki suatu kemauan tersendiri yang terbentuk melalui alat-alat perlengkapannya, apa yang mereka putuskan adalah kehendak dari badan hukum tersebut. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu hal yang tidak ada bedanya dengan manusia. Pengikut

teori

ini

adalah

L.C.

Polano

dalam

disertasinya

Rechspersoonlijkheid van vereenigingen (Leiden 1910). d. Teori propriete collective dari Planiol, menurutnya hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Orang-orang yang terhimpun itu semuanya menjadi kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum.

Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama dengan manusia biasa, ia dapat menggugat dan digugat serta memiliki kekayaan layaknya manusia. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum yang meliputi:24 a. Harta kekayaan yang dipisahkan; Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi perseronya, berupa modal yang berasal dari pemasukan harta kekayaan persero yang dipisahkan dan harta kekayaan lainnya baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang merupakan milik Perseroan. 24

Usman, op. cit., hlm. 50-52.



16

b. Mempunyai tujuan tertentu; Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, Perseroan Terbatas mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Karena itu, kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan Terbatas dilakukan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Perseroan Terbatas. c. Melakukan hubungan hukum sendiri; Sebagai subjek hukum, Perseroan Terbatas dapat mengadakan hubungan hukum sendiri dalam rangka melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Dalam mengadakan hubungan hukum tersebut umumnya Perseroan Terbatas diwakili oleh pengurus atau organ Perseroan Terbatas yang dinamakan dengan direksi. d. Mempunyai organisasi yang teratur. Perseroan dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga diwakili oleh organ Perseroan, yang meliputi RUPS, direksi, dan komisaris. Organ-organ ini dipilih dan diangkat secara teratur menurut mekanisme yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Dasar maupun peraturan Perseroan lainnya.

Perseroan Terbatas merupakan suatu artificial person, sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil. Perseroan Terbatas untuk dapat bertindak dalam hukum dijalankan oleh organ-organ yang akan bertindak mewakili Perseroan tersebut. Organ-organ tersebut terdiri dari orang-perorangan yang cakap untuk bertindak dalam hukum.25. Secara umum terdapat dua struktur kepengurusan Perseroan tersebut, yaitu:26 a. One Board System Pada sistem ini, para pimpinan dan direksi Perseroan bertemu hanya dalam satu pertemuan , dimana tugas memilih dan mengangkat anggota dewan ada pada Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian para anggota dewan

25

Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hlm. 3. 26

Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, edisi Kedua, (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), hlm. 23.



17

yang telah dipilih oleh RUPS kemudian bertugas dan memiliki wewenang untuk memilih, mengangkat, mengawasi dan sekaligus mengenakan sanksi dan hukuman kepada pimpinan Perseroan dan para senior manajemen yang lain. b. Two Board System Pada sistem ini, terdiri dari dewan pengawas serta direksi yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan secara terpisah dari dewan pengawas perseroan. RUPS memiliki tugas dan wewenang untuk memilih, mengangkat, mengawasi dan memberhentikan anggota dewan komisaris dan direksi. Selanjutnya para anggota dewan komisaris terpilih memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi. Sistem ini adalah struktur pengurusan Perseroan Terbatas yang diterapkan di Indonesia.

Penerapan two board system diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai kewenangan masing-masing organ yang ada dalam Perseroan Terbatas yang terdiri dari : a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.27 RUPS merupakan organ Perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan Perseroan.28 Namun bukan berarti kekuasaan RUPS tidak terbatas. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada RUPS diantaranya adalah: i.

Penetapan perubahan anggaran dasar (Pasal 19 ayat 1);

ii.

Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;

27

Indonesia (b), op. cit., Pasal 1 angka 4.

28

Yani, op. cit., hlm. 78.



18

iii.

Penentuan penggunaan laba (Pasal 71 ayat 1);

iv.

Persetujuan atas penggabungan, peleburan,dan pengambilalihan.

b. Direksi Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.29 Kepengurusan oleh direksi dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar.30 Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, kewajiban direksi meliputi beberapa hal dan diantaranya adalah: i.

Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi;

ii.

Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;

iii.

Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan serta dokumen Perseroan lainnya.

c. Dewan Komisaris Dewan komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada direksi.31 Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi, anggota dewan komisaris wajib melaksanakannya dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab serta dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dewan komisaris wajib:

29


30

Harjono, op. cit., hlm. 330.

31




19

i.

Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;

ii.

Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;

iii.

Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

2.1.2 Perseroan Terbatas sebagai Asosiasi modal Perseroan Terbatas merupakan suatu perusahaan yang mendasarkan kegiatan usahanya pada modal yang dimilikinya sehingga seringkali disebut sebagai asosiasi modal. Oleh karena itu tentu saja modal menjadi suatu unsur utama atau hal yang sangat penting di dalam Perseroan Terbatas. Di dalam ilmu ekonomi perusahaan, modal diartikan sebagai suatu perwujudan persatuan benda yang dapat berupa barang, uang, dan hal-hal yang dipergunakan oleh suatu badan usaha untuk mendapatkan keuntungan.32 Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal dapat diartikan bahwa modal Perseroan terdiri dari sejumlah saham yang dapat dipindahtangankan (transferable shares). Penekanan yang ada adalah modal tersebut yang telah dikumpulkan dalam bentuk saham-saham Perseroan dan sesuai dengan sifat mobilitasnya dapat dipindahtangankan.33 Oleh karena itu sekalipun seluruh saham hanya dimiliki oleh satu orang, Perseroan tidak menjadi bubar dan tetap berlaku sebagai subjek hukum karena konsep asosiasi modal tetap berlaku. Kenyataan ini dipertegas oleh ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa seluruh saham Perseroan pesero (BUMN berbentuk Perseroan Terbatas) dapat dimiliki oleh negara Republik Indonesia.34

32

Usman, op. cit., hlm. 81.

33

Rudhy Prasetya, op. cit., hlm. 14-15

34

Fred B.G. Tumbuan, “Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham” dalam Prosiding: Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance, Cet. IV, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hlm. 192.



20

Saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.35 Jumlah yang tertulis pada tiap-tiap lembar surat saham itu disebut nilai nominal saham. Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Pengaturan mengenai bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan.36 Saham adalah bukti surat tanda bukti ikut sertanya dalam Perseroan Terbatas. Saham itu menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya dengan Perseroan Terbatas dan pemiliknya mewakili sebanding dengan jumlah besarnya saham yang dimilikinya dalam modal Perseroan Terbatas itu. Saham biasa juga disebut surat andil, surat peserta, atau surat pesero.37 Saham tidak harus dikeluarkan, artinya dapat dikeluarkan dapat tidak. Kalau saham itu dikeluarkan, saham itulah satu-satunya alat pembuktian bagi persero atau pemegang saham. Kalau tidak, daftar persero yang biasanya ada di kantor Perseroan dapat dipakai sebagai alat pembuktian bagi persero. Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.38 Ketentuan tersebut berarti bahwa pada dasarnya Perseroan Terbatas hanya dapat mengeluarkan saham atas nama dan tidak dapat mengeluarkan saham atas tunjuk. Setiap saham memberikan hak yang tidak dapat dibagi kepada pemiliknya. 39 Para pemegang saham tidak diperkenankan membagi hak atas saham menurut kehendaknya sendiri. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama. Pada dasarnya setiap saham yang dikeluarkan harus memiliki nilai nominal yang tercantum pada saham tersebut. Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Namun tidak menutup kemungkinan untuk 35

Widjaya, op. cit., hlm. 193.

36


37


38

Indonesia (b), op. cit., Pasal 48 ayat (1).

39

Widjaya, op. cit., hlm. 193.



21

dikeluarkannya saham tanpa nilai nominal bila diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Berdasarkan banyaknya jumlah pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas, maka Perseroan Terbatas dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk yaitu: a. Perseroan Tertutup Perseroan tertutup merupakan suatu Perseroan Terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya pada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai pada jumlah pemegang saham dari suatu Perseroan publik. Terhadap Perseroan tertutup berlaku ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. b. Perseroan Terbuka Perseroan terbuka adalah Perseroan publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.40 Perseroan ini telah memenuhi syarat untuk menjadi Perseroan publik dan telah memiliki pemegang saham publik sehingga perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa efek. Terhadap Perseroan terbuka ini berlaku baik Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Pasar Modal. c. Perseroan Publik Perseroan publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.41 Artinya Perseroan ini, keterbukaannya tidak melalui proses penawaran umum tetapi melalui proses khusus yaitu dipenuhinya kriteria untuk menjadi Perseroan publik seperti di atas. Adapun kriterianya ialah jumlah pemegang sahamnya minimal telah mencapai 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3 milyar. Terhadap Perseroan publik juga berlaku baik Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Pasar Modal.

40


41

Ibid., Pasal 1 angka 8.



22

2.1.3 Perseroan Terbatas sebagai Perjanjian Perseroan Terbatas berdasarkan pada perjanjian para pendiri, yang pada mulanya merupakan aturan main yang mengatur hubungan internal antara para pendiri atau pemegang saham (setelah Perseroan Terbatas berbadan hukum), Direksi dan anggotanya, Dewan Komisaris dan para anggotanya.42 Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum mandiri yang diakui oleh negara dan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki wewenang untuk bertindak. Oleh sebab itu pendirian Perseroan Terbatas harus mengikuti dan didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah memberikan pengaturan mengenai tata cara pendirian Perseroan Terbatas beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut meliputi: a. Persyaratan material, meliputi adanya kekayaan yang dipisahkan, mempunyai tujuan tertentu, dan memiliki organisasi yang teratur. b. Persyaratan formal, yaitu Perseroan Terbatas harus didirikan dengan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan seorang notaris, yang berupa akta pendirian.43

Pendirian suatu Perseroan Terbatas diawali dengan pembuatan perjanjian tertulis oleh para pihak yang merupakan kesepakatan dari para pendiri baik perseorangan maupun oleh badan hukum untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian Perseroan yang memuat Anggaran Dasar maupun keterangan lainnya yang berkaitan dengan pendirian Perseroan. Akta pendirian Perseroan Terbatas ini mempunyai fungsi:

42





23

a. Intern, sebagai aturan main atau pedoman bagi para pemegang saham dan organ Perseroan. b. Ekstern, terhadap pihak ketiga sebagai identitas dan pengaturan tanggung jawab perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang berhak atas nama Perseroan Terbatas.44

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perseroan Terbatas, akta pendirian Perseroan Terbatas memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas. Keterangan lain tersebut memuat sekurang-kurangnya: a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan Terbatas; b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat; c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Setelah akta pendirian Perseroan Terbatas selesai dibuat, maka tahap selanjutnya adalah pengajuan permohonan untuk memperoleh status badan hukum Perseroan Terbatas. Untuk memperoleh status badan hukum bagi Perseroan Terbatas yang hendak didirikan, para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:45 a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;

44


45

Indonesia (b), op. cit., Pasal 9 ayat (1).



24

b. Jangka waktu berdirinya Perseroan; c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. Alamat lengkap Perseroan.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Perseroan Terbatas, permohonan untuk memperoleh status badan hukum tersebut, harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani,

dilengkapi

keterangan

mengenai

dokumen

pendukung.

Kemungkinan yang dapat terjadi pada tahap ini adalah : a. Apabila dalam jangka waktu 60 hari tersebut permohonan tidak diajukan, maka akta pendirian Perseroan Terbatas menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut. b. Apabila format isian permohonan dan keterangan mengenai dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Menteri Hukum dan HAM akan langsung memberikan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Dalam jangka waktu 30 hari setelah diterimanya pernyataan tidak berkeberatan seperti telah disebutkan di atas, maka pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. c. Apabila format isian permohonan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Menteri Hukum dan HAM akan langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Yang dimaksud dengan langsung dalam ketentuan ini adalah pada saat yang bersamaan dengan saat pengajuan permohonan diterima.46 Apabila semua persyaratan tersebut telah dipenuhi secara lengkap, maka dalam waktu maksimal 14 hari, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas yang ditandatangani secara elektronik.

46

Ibid., Penjelasan Pasal 10 ayat (3).



25

Dengan terbitnya keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas maka bersamaan dengan itu Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum dan telah berdiri sebagai suatu subyek hukum yang sempurna. Perseroan Terbatas telah memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Menteri Hukum dan HAM akan mendaftarkan Perseroan Terbatas tersebut ke dalam Daftar Perseroan dan mengumumkan akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sebagai suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka setelah perseroan memiliki status sebagai badan hukum, pemegang saham perseroan tetap dibatasi hingga sekurang-kurangnya dua orang atau dua badan hukum, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Jika jangka waktu tersebut telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) pihak, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) pihak atau lebih tidak berlaku bagi : a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.47

Dengan status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, maka hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi secara terpisah dari Perseroan Terbatas, hal ini dikenal dengan istilah separate legal personality yang pada esensinya adalah suatu Perseroan memiliki suatu

47

Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hlm. 38.



26

personalitas tersendiri. Kepentingan dari Perseroan Terbatas tidak akan berhenti atau diulangi kembali apabila terjadi pergantian manajer ataupun perubahan pemegang saham Perseroan.48 Dalam konteks ini , pendiri, anggota Direksi dan Komisaris tidak lagi bertanggung jawab terhadap perikatan perseroan. Pendiri sebagai pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dijanjikan untuk dimasukan, kecuali melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar Perseroan. Anggota Direksi dan Komisaris tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi, kecuali dalam hal terjadinya pelanggaran yang diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut.49

2.2.

Good Corporate Governance Ekonomi dunia serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

informasi sudah berkembang dengan begitu pesat, sehingga globalisasi telah menjadi fenomena yang akrab dengan aktivitas ekonomi bangsa-bangsa di dunia. Era globalisasi yang telah melanda dunia mengandung kompleksitas akan faktorfaktor kompetitif yang mau tidak mau harus dihadapi oleh setiap bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Terlebih lagi, pada bulan September 2009, Indonesia telah resmi menjadi bagian dari Grup 20 (G-20),

yaitu kelompok non-formal negara-negara

industri yang mendominasi perekonomian internasional. Sebagai anggota G-20 yang memiliki hak suara, Indonesia menjadi lebih mampu menyuarakan kepentingan nasional dan regional Asia Tenggara, misalnya terkait dengan masalah investasi. Elevasi peran pada G-20 ini menjadikan Indonesia akan selalu berada dalam radar pelaku ekonomi global dan membuat keberadaan Indonesia diakui dunia.50

48

I.G. Rai Widjaya, Hukum Perseroan (Bekasi: Megapoin, 2005), hlm. 131.

49


Kompas. Indonesia dan G-20. 29 September 2009. Diunduh dari website http://cetak.kompas.com. Diakses tanggal 4 Mei 2012, pukul 23.00 WIB.



27

Kajian mengenai corporate governance meningkat dengan pesat seiring dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron, Tyco, Worldcom, Merck, Global Crossing mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat yang melibatkan akuntan, salah satu elemen penting dari Good Corporate Governance . Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi.51 Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi menjawab permasalahan tersebut, melalui akuntabilitas

pengurus

supervisi kinerja pengurus dan menjamin

terhadap stakeholder

dengan mendasarkan pada

kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pemilik kepentingan. Pengaruh dari perkembangan sosial ekonomi dunia tersebut memiliki dampak terhadap produk hukum

yang dihasilkan di Indonesia, yaitu pemenuhan atas

tuntutan akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance ).52

2.2.1 Definisi Good Corporate Governance Berikutnya untuk memberikan pengertian tentang apakah yang dimaksud dengan Good Corporate Governance , akan lebih bijaksana bila kita memahami definis-definisi dari berbagai sumber, diantaranya: a. Definisi menurut Organization

For Economic Cooperation

and

Development (OECD)53 : “ Corporate Governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate

governance structure

51

Gideon Boediono, Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme\ Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. (Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 8 di Solo tanggal 15 - 16 September 2005.) Hlm. 5 52

Indonesia (a), Op.Cit., Penjelasan Umum, Paragraf 2.

53

Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, Membangun Good Corporate Governance, (Harvarindo, Jakarta, 2002) hlm.1-2.



28

specifies the distribution of rights and different participantsin managers,

responsibilities

among

thecorporation, such as the board, the

shareholders and other shareholders, and spells out the

rulers and procedure By doing this, it

for making decisions on corporate affairs. also

provides the structure through which the

company objectives are

set, and the means

objectives and monitoring

performance.”54

of

attaining

those

b. Definisi menurut World Bank: “Good Corporate Governance yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab

yang

sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana

investasi, dan pencegahan

politik maupun adminsitratif,

korupsi baik secara

menjalankan disiplin

serta penciptaan legal and political framework

bagi

anggaran tumbuhnya

aktivitas usaha”. 55

c. Definisi menurut United Nation Development Program (UNDP): “Good

Corporate

Governance

adalah

suatu

penyelenggaraan

manajemen pembangunan yang lebih menekankan aspek politik, ekonomi dan administrasi dalam

pengelolaan Negara. Good

Corporate Governance merupakan kerangka, struktur, pola, yang menjelaskan, mengarahkan

dan mengendalikan

antara pemegang saham, manajemen,

kreditur,

sistem

hubungan pemerintah

54

Sesuai dengan definisi diatas, menurut OECD, Corporate Governance adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis Perusahaan. Corporate Governance mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan Perusahaan, termasuk para pemegang saham, Dewan Pengurus, para Manager, dan semua anggota stakeholders non pemegang saham. Corporate Governance juga mengetengahkan ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan Dewan Pengurus dan Direksi dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan Perusahaan. 55

Eddi Wibowo, Tomo HS, dan Hessel Nogi S.Tangkilisan, Memahami Good Corporate Government Governance & Good Corporate Governance, (Jakarta: YPAPI, 2004) hlm. 86.



29

dan pemangku kepentingan lainnya dalam hakmasing-masing pihak tersebut.”

hak

dan kewajiban

56

d. Definisi menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance: “Corporate Governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan Perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang

dengan

lain.”

57

e. Definisi menurut Surat Keputusan Menteri BUMN No.Kep-117/MMBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan praktek Good Corporate Governance pada BUMN : “Corporate Goveranance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan

keberhasilan

usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan Nilai Pemegang saham dalam jangka panjang kepentingan stakeholder

dengan tetap memperhatikan

lainnya,

Perundang-undangan dan Nilai

berlandaskan

Peraturan

nilai etika.” 58

f. Tim Corporate Governance Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, menyatakan bahwa

:

“Inti dari Good Corporate Governance

pada dasarnya adalah

komitmen, aturan main, dan praktik penyelenggaraan bisnis sehat dan beretika untuk memaksimalkan nilai perusahaan.”

56

secara 59

Ibid, hlm.86.

57

Tim Corporate Governance Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Modul 1 Good Corporate Governance , (Jakarta: BPKP, 2003) hlm.4-5. 58

Kementrian Badan Usaha Milik Negara, Keputusan Menteri BUMN tentang penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN, Kepmeneg BUMN No.Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002, Pasal 2 ayat (1). 59

Tim Corporate Governance Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Modul 2 Good Corporate Governance , (Jakarta: BPKP, 2003) hlm.2.



30

g. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Good Corporate Governance adalah: “suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung masing- masing unsur yang membentuk struktur

tugas,

jawab

dari

perseroan

dan

mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan itu, mulai dari

Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi,

Komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan usur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan pihak yang

berkepentingan dari perseroan,

yaitu negara yang memiliki kepentingan akan perseroan, masyarakat luas yang meliputi hal perseroan adalah perusahaan calon kreditor perseroan. Governance

dapat

perolehan pajak dari

pada investor publik

dalam

publik, calon investor, kreditor, dan dibayangkan

adalah konsep yang luas.”

bahwa

Corporate

60

2.2.2. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Dilihat dari sejarah perkembangannya, Good Corporate Governance yang mulai diperbincangkan dan diakomodasi dalam berbagai konvensi dan resolusi the council of the european community pada tahun 1991terkait dengan hak azasi manusia, pembangunan, dan demokrasi di UNDP dilatarbelakangi bantuan pembangunan multilateral dan bilateral.61 Hal ini kemudian melahirkan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)62 yang

60

Sutan Remy Sjahdeini, “Peranan Fungsi Pengawasan Bagi Pelaksanaan Good Corporate Governance”. Reformasi Hukum di Indonesia Sebuah Keniscayaan, editor R.M Talib Puspokusumo, Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000, hlm. 84. 61

Bambang Widjojanto, Mewujudkan Good Governance, (http://www.kompas.com/cybermedia/09htm ) 62

Holly J. Gregory dan Marsha E. Simms, Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance): Apa dan Mengapa Hal Tersebut Penting, Makalah, OECD by the Business Sector Advisory Group on Corporate Governance, hal. 14-19 dalam Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 57.



31

kemudian menyusun prinsip-prinsip universal Good Corporate Governance yang berupa: a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (The Rights of Shareholders) Perlindungan terhadap hak-hak dasar pemegang saham yaitu: i.

Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan;

ii.

Mengalihkan dan memindahkan saham yang dimilikinya;

iii.

Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur;

iv.

Ikut berperan dalam memberikan suara pada RUPS memilih anggota dewan komisaris dan direksi;

v.

Memperoleh keuntungan perusahaan

b. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham (The equitable treatment of shareholders) Perlindungan atas perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama terhadap saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktek insider trading, dan keterbukaan informasi atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan. c. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan (The role of stakeholders in Corporate Governance) Pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan dan kode etik, serta mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan tersebut. d. Keterbukaan dan transparansi (Disclosure and Transparancy) Jaminan atas pengungkapan yang akurat dan tepat waktu untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan, yang meliputi informasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengelolaan. Informasi yang



32

diungkapkan harus disusun, diaudit dan disajikan sesuai dengan kode etik dan standar yang tinggi. e. Akuntabilitas direksi dan dewan komisaris (The Responsibilites of The Board) Jaminan atas pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen oleh direksi dan dewan komisaris, serta memuat kewenangan-kewenangan yang harus diwakili oleh direksi dan dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan.63

Pembahasan ruang lingkup dari Good Corporate Governance

dapat

diuraikan sebagai berikut64: a. Unsur Internal Unsur yang dibahas disini adalah jika dilihat dari sudut pandang struktur dan proses di dalam Perusahaan. organisasi organisasi dibuat

Perusahaan perusahaan

haruslah

pengertian dalam

efektif

suatu

sehingga

Jika dikaitkan dengan

struktur pola dapat

adalah pengaturan

tertentu. Struktur yang menjadi sarana bagi

peningkatan kinerja organisasi. Dalam topik Corporate Governance, struktur didalam perusahaan yang akan menjadi perhatian adalah struktur pada pemegang saham/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ-organ perusahaan, selain itu juga struktur pada komite Komisaris, Satuan

Pengawasan

Intern

(SPI)

dan

Sekretaris Korporasi yang

merupakan bagi pendukung Perusahaan. Mengenai proses, dikaitkan dengan organisasi Perusahaan

yaitu

rangkaian tindakan-tindakan yang diambil oleh organ- organ perusahaan dalam rangka menjalankan fungsinya masing- masing baik pada tingkat strategis maupun operasional dalam rangka menjamin tercapainya tujuan 63

Organisation for Economic Co-operation and Development; Principles of Corporate Governance, (April 1998) 64

I Nyoman Tjager,et. al., Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2003), hlm. 17.



33

perusahaan, yaitu

kemakmuran pemegang saham dan dilayaninya

kepentingan para stakeholders. Terkait dengan konsep Good Corporate Governance tindakan-tindakan yang diambil sesuai dengan Corporate Good

Governance

Corporate

diharapkan

prinsip-prinsip

Good

dengan demikian untuk mencapai kondisi

Governance maka struktur dan proses di dalam

Perusahaan yang mesti ditata secara ideal adalah struktur dan prosesproses pada pemegang saham/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama. b. Unsur Eksternal Unsur eksternal adalah berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan Good Corporate Governance

di dalam lingkungan Perusahaan dengan menjaga

keseimbangan para stakeholders

2.2.3 Penerapan Good Corporate Governance Pada Perseroan Terbatas Good Corporate Governance

sering didefinisikan sebagai sistem dan

struktur yang mengatur hubungan antara manajemen dengan pemilik suatu perusahaan. Pemilik yang dimaksud dalam pengertian ini tak hanya pemilik mayoritas tetapi juga publik dan atau minoritas. Hubungan tersebut berupa peran dan tanggung jawab pengurus kepada

stakeholdernya.

Hal ini

disebabkan karena salah satu tujuan utama dari ditegakkannya corporate governance ialah menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan dalam

pengendalian perusahaan

mengurangi

peluang

terjadinya

sedemikian kesalahan

rupa

sehingga mampu

mengelola

(mismanagement),

menciptakan insentif bagi manajer untuk memaksimumkan produktivitas penggunaan asset sehingga

menciptakan nilai tambah perusahaan yang

optimal.65 Penerapan kebijakan corporate governance diharapkan dapat menciptakan insentif internal yang efektif bagi manajemen perusahaan dan penggunaan sumberdaya yang efisien, sehingga mendorong terbentuknya

kepercayaan

65

Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia, (Jakarta,PT Ray Indonesia, 2005) hlm. 18.



34

investor dan masuknya arus modal. Dari agenda

terpenting

berbagai

kajian

ditemukan,

yang dilakukan dalam upaya perbaikan dan penerapan

corporate governance pada Negara-negara Asia adalah : a. Perbaikan kualitas pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban kredit yang terbatas b. Peningkatan peran dan kegiatan pengawasan terhadap manajemen oleh komisaris

dan

mengurangi

peningkatan

risiko

peran

perusahaan

auditor

independen

sehingga

public dari tindakan yang dapat

merugikan para pemodal.

Dalam pelaksanaan

penerapan

Good Corporate

Governance

di

perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk malakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan Good Corporate Governance dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan Good Corporate Governance menggunakan pentahapan berikut66 : a. Tahap Persiapan, Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama : i.

Awareness building, Awareness building merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting Good Corporate Governance dan komitmen bersama dalam penerapannya. Usaha ini dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.

ii.

Good Corporate Governance Assessment, Good Corporate Governance Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan Good Corporate Langkah

ini

perlu

Governance

ini.

guna memastikan titik awal atau level

penerapan Good Corporate Governance 66

saat

dan

untuk

Ibid., hlm. 111.



35

mengidentifikasi

langkah-langkah

yang

tepat

guna

mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan

yang

kondusif bagi penerapan Good Corporate Governance secara efektif.

Dengan

kata

lain

Good

Corporate

Governance

Assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkahlangkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya. iii.

Good Corporate Governance Manual building. Good Corporate Governance Manual Building adalah langkah berikut

setelah

assessment dilakukan. Berdasarkan hasil

pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi Good Corporate Governance

dapat disusun.

Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti: 

Kebijakan Good Corporate Governance Perusahaan;



Pedoman

Good Corporate Governance

bagi organ-organ Perusahaan; 

Pedoman perilaku



Audit Committee Charter;



Kebijakan Disklosur dan Transparansi;



Kebijakan

dan

Kerangka

Manajemen

Risiko; 

Roadmap Implementasi;

b. Tahap Implementasi, Setelah perusahaan memiliki Good Corporate Governance Manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama yakni : i.

Sosialisasi;



36

Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi Good Corporate Governance

khususnya mengenai Pedoman

Penerapan Good Corporate Governance Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada dibawah pengawasan Direktur Utama atau salah satu Direktur yang ditunjuk. ii.

Implementasi; Implementasi

adalah

kegiatan

yang dilakukan sejalan

dengan Pedoman Good Corporate Governance

yang ada,

berdasarkan roadmap yang disusun. Implementasi harus bersifat top down approach yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya

manajemen perubahan (change management) guna

mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi Good Corporate Governance . iii.

Internalisasi; Internalisasi

adalah

implementasi.

Internalisasi

memperkenalkan

Good

tahap

jangka

mencakup

Corporate

panjang upaya-upaya

Governance

dalam untuk

di dalam

seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi (misalnya prosedur pengadaan, dan lain-lain), sistem kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan

bahwa

penerapan

Good

Corporate Governance

bukan sekadar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktifitas perusahaan. c. Tahap Evaluasi Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan Good Corporate Governance independen

telah dilakukan

dengan

meminta

pihak

melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik



37

Good Corporate Governance

yang ada. Terdapat banyak perusahaan

konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan skoring. Evaluasi dalam bentuk assesment, audit atau scoring juga dapat dilakukan secara mandatori misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi Good Corporate Governance sehingga dapat mengupayakan perbaikan- perbaikan yang perlu

berdasarkan

membangun

rekomendasi

Good

yang diberikan.

Dalam

hal

Corporate Governance, dan terkait dengan

pengembangan sistem, yang diharapkan akan mempengaruhi perilaku setiap

individu dalam

membentuk

perusahaan

kultur perusahaan

yang

pada

yang bernuansa

gilirannya

akan

Good Corporate

Governance , maka diperlukan langkah-langkah berikut : i.

Menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan perusahaan, serta sistem operasional

ii.

Mengembangkan

pencapaiannya secara jelas.

suatu

yang

struktur

menjaga

keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan (chek and balance). iii.

Membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan

keputusan

maupun

keperluan keterbukaan

informasi material dan relevan mengenai perusahaan. iv.

Membangun sistem audit yang handal, tidak terbatas pada peraturan dan prosedur standar, tetapi pengendalian

v.

juga

mencakup

risiko perusahaan.

Membangun sistem yang melindungi hak-hak pemegang saham secara

adil

(

fair)

dan

setara

diantara

para pemegang

saham. vi.

Membangun sistem pengembangan SDM, termasuk pengukuran kinerjanya.



38

Lahirnya

konsep

Good

Corporate

Governance

sejalan

dengan

berkembangnya pola pemisahan kekuasaan atau kewenangan antara pemilik Perseroan (Pemegang Saham) yang diwakili oleh Dewan Komisaris dan pengelola Perseroan (Direksi) yang bertanggung jawab pada operasional Perseroan. Pemilik atau Pemegang Saham mendelegasikan kepada pengurus yang profesional agar memperoleh keuntungan yang optimal dari investasinya di Perseroan. Terdapat potensi masalah (princple-agent problem) jika timbul moral hazard dari pengurus Perseroan untuk memanfaatkan Perseroan bagi kepentingan pribadinya. Untuk melindungi kepentingan pemilik Perseroan (shareholder) serta stakeholder maka diperlukan mekanisme Good Corporate Governance yang didukung oleh infrastruktur hukum yang jelas dan tegas, struktur kepemilikan, peran dewan komisaris dan mekanisme pendukung lainnya.67 Terdapat dua teori utama yang menjadi dasar pemikiran hal tersebut yaitu Stewardship Theory dan Agency Theory.68 Stewardship Theory dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain bahwa seseorang dalam menjalankan fungsi manajemen dapat dipercaya dan diyakini menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik pada umumnya dan kepentingan pemegang saham pada khususnya. Agency Theory memandang bahwa manajemen Perseroan sebagai ‘agents’ bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam Stewardship model. Dengan kata lain bahwa seseorang yang menjalankan fungsi manajemen dipandang tidak dapat dipercaya dalam menjalankan fungsinya dengan sebaikbaiknya untuk kepentingan publik pada umumnya dan kepentingan pemegang 67

Viraguna Bagoes Oka, “Good Corporate Governance pada Perbankan” dalam Prosiding: Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance, cet.IV, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hlm.74. 68

Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia,edisi kedua, (Jakarta : Ray Indonesia, 2006), hlm.5.



39

saham pada khususnya. Teori ini mendapatkan respon yang lebih luas karena dianggap lebih mencerminkan kenyataan yang ada, sehingga mengembangkan berbagai pemikiran mengenai Corporate Governance. Dalam teori keagenan, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih pemilik (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Jensen dan Meckling menyatakan bahwa

hubungan keagenan adalah

sebuah kontrak antara pengurus dengan investor, sehingga konflik antara

pemilik

dan

agen

terjadi

kepentingan

karena kemungkinan agen tidak selalu

berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Sebagai agen, pengurus secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki.69 Eisenhardt menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: a. manusia pada umumya mementingkan diri sendiri (self interest), b. manusia

memiliki

daya

pikir terbatas

mengenai

persepsi

masa

mendatang (bounded rationality), dan c. manusia selalu menghindari resiko (risk averse).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut pengurus sebagai manusia akan cenderung bertindak opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya, dan sebagai pengelola perusahaan akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang

69

Ali Irfan, Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi, (Lintasan Ekonomi Vol. XIX. No.2. Juli 2002) hlm. 26-28.



40

dibandingkan pemegang saham. Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik.70 Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (information asymmetry). Asimetri antara informasi yang diperoleh pengurus (agent) dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan kepada pengurus untuk menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Corporate governance

merupakan konsep yang didasarkan pada teori

keagenan yang diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa pengurus akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer, Dengan kata lain corporate governance diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan resiko dari teori keagenan (agency cost). Salah satu permasalahan dalam penerapan Good Corporate Governance adalah adanya keadaan dimana dewan direksi memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris. Padahal fungsi dari dewan komisaris ini adalah untuk mengawasi kinerja dari dewan direksi tersebut. Efektivitas dewan komisaris dalam menyeimbangkan

kekuatan tersebut sangat

dipengaruhi oleh tingkat indepedensi dari dewan komisaris tersebut. Fama dan Jensen menyatakan bahwa anggota dewan komisaris dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen.71 Komisaris merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring untuk menjamin pelaksanaan Good Corporate Governance 70

pada

Ibid.

71

Daily, C., Dalton, D., 1994 “Board of directors leadership and structure: Control andperformance implications”, Entrepreneurship theory and practice, Vol. 17, pg. 65-68.



41

perusahaan. Sehingga dapat dikatakan langkah pertama dan utama dalam menerapkan Good Corporate Governance adalah adanya dewan komisaris yang berperan aktif, independen, dan konstruktif. Untuk itu, dibutuhkan struktur, sistem, dan proses yang memadai agar hal tersebut dapat terwujud. Setidaknya mencakup komposisi, kemampuan dan pengalaman anggota dewan, serta bagaimana proses seleksi, peran, dan penilaian kinerja mereka.72 Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham.73 Dewan Komisaris memegang peranan penting di dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para pengurus benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan. Yang terpenting dalam hal ini adalah kemandirian komisaris dalam pengertian bahwa Dewan Komisaris harus memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan pengurus, dilengkapi dengan informasi yang memadai untuk mengambil keputusan, dan berpartisipasi secara aktif dalam penetapan agenda dan strategi. Dewan Komisaris merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Fungsi dewan komisaris sesuai dengan yang dinyatakan dalam National Code for Good Corporate Governance 2001 adalah memastikan bahwa perusahaan telah mempertimbangkan kepentingan para stakeholder dalam melakukan kegiatannya dan memonitor efektifitas pelaksanaan Good Corporate Governance .

72

Ibid.

73

Alijoyo, Antonius & Subarto Zaini, Komisaris Independen: Penggerak Praktik GCG di perusahaan, (Jakarta : PT. Indeks, 2004.) hlm. 18



42

Fungsi-fungsi utama Dewan Komisaris mencakup74: a. Menelaah dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana utama, kebijakan mengenai resiko, anggaran tahunan, dan rencana usaha; menetapkan sasaran kinerja, memonitor penerapan dan kinerja perusahaan serta memantau belanja modal yang besar, akuisisi dan divestasi. Penelaahan strategi perusahaan, rencana utama, kebijakan risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha merupakan kewajiban dewan komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. b. Memonitor efektifitas praktik tata kelola perusahaan serta membuat perubahan-perubahan yang diperlukan. Fungsi utama dewan komisaris dalam memonitor efektifitas praktik tata kelola perusahaan tercermin dalam ketentuan Pasal 97 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas

yang menyatakan

bahwa komisaris bertugas

mengawasi kebijaksanaan direksi dalam

menjalankan perseroan serta

memberikan nasihat kepada Direksi. c. Menyeleksi, memberikan kompensasi, memonitor serta bila perlu mengganti manajemen

serta mengawasi perencanaan penggantian

manajemen. Fungsi-fungsi dalam prinsip ini tidak dimiliki oleh dewan komisaris. Dewan komisaris mempunyai

kewenangan hanya sebatas

mengusulkan, keputusan ditentukan melalui RUPS. Sebagai contoh, untuk penggantian manajemen, dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris tidak berwenang mengganti manajemen tetapi

karena hal tersebut merupakan kewenangan RUPS. Akan

dewan komisaris berwenang untuk mengusulkan penggantian

manajemen yang akan diputuskan oleh RUPS.

74

Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002) hlm. 139.



43

d. Menyelaraskan remunerasi manajemen dan dewan komisaris dengan kepentingan jangka panjang dari perusahaan dan pemegang saham. Belum terdapat ketentuan dalam peraturan perundangan di pasar modal Indonesia yang mewajibkan emiten dan perusahaan publik serta perusahaan efek memiliki komite remunerasi agar dewan komisaris dapat melaksanakan tanggung jawab ini e. Memastikan proses nominasi dan pemilihan dewan secara transparan dan formal. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perusahaan untuk

memuat susunan, tata cara pemilihan,

pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, dalam peraturan pelaksananya belum ada ketentuan yang mewajibkan perusahaan memiliki suatu komite nominasi yang akan memastikan terlaksananya fungsi dewan ini dengan baik. f. Memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan dari manajemen, anggota Dewan serta pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan penyelewengan dalam transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Tidak ada ketentuan khusus dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur kewajiban dewan komisaris dalam memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan dari manajemen,

anggota Dewan serta

pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan penyelewengan dalam transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Namun

demikian, berdasarkan

Pasal 83 Undang-undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan diwajibkan mengelola daftar pemegang saham khusus yang memuat kepemilikan saham anggota direksi, komisaris dan keluarganya. Selanjutnya, dalam hal anggota direksi memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan, maka direksi tersebut tidak berhak mewakili perusahaan. g. Memastikan integritas sistem

pelaporan akuntansi dan keuangan

perusahaan, termasuk audit independen, serta memastikan bahwa sistem



44

pengendalian yang tepat telah diterapkan, khususnya mengenai sistem manajemen risiko, pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan serta standar-standar yang berlaku. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan direksi dan komisaris menandatangani laporan tahunan perusahaan untuk memastikan dewan bertanggung jawab atas informasi yang terdapat dalam laporan tahunan tersebut. Lebih lanjut, untuk perusahaan yang

mengerahkan dana masyarakat, mengeluarkan

surat pengakuan hutang atau perusahaan terbuka maka laporan keuangan tahunan perusahaan wajib diperiksa oleh akuntan publik. h. Mengawasi proses keterbukaan dan komunikasi. Dalam ketentuan di pasar modal, direksi wajib

bertanggung jawab dan memastikan seluruh

informasi yang disampaikan perseroan baik kepada publik maupun otoritas pasar modal memuat fakta atau informasi yang benar dan tidak menyesatkan.

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan prinsipprinsip Good Corporate Governance perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. Prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah: a. memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya. b. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan. c. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.



45

2.2.4. Good Corporate Governance Pada Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Teori utama yang menguatkan pentingnya penerapan Good Corporate Governance yang baik di Indonesia adalah teori Kedaulatan Negara (Staatssouvereiniteit), yang dikemukakan oleh Jean Bodin dan Geroge Jelinek yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terdapat di tangan negara dan negara pula yang mengatur kehidupan anggota masyarakatnya. Negara yang berdaulat akan melindungi anggota masyarakatnya dimulai dari anggota masyarakat yang terlemah. Pada negara Indonesia, hal tersebut dalam hal susunan perekonomian yang dianutnya secara eksplisit diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang bercorak kolektivistis dengan tidak mengabaikan hak-hak individu.75 Menurut W.Friedmann, hal tersebut menggambarkan corak masyarakat timur

yang

menggabungkan

kolektivisme

dan

individualisme,

dimana

masyarakatnya mencari keseimbangan antara hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai warga masyarakat, yang terus mencari keseimbangan antara kehidupan materi dan kehidupan rohani.76 Undang-undang Perseroan Terbatas, memuat asas kekeluargaan yang mengandung jiwa harmonisasi dan sinergi dengan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, oleh karena negara berkehendak menciptakan suatu Verwaltungswirschaft, suatu cita-cita untuk menjadi negara kesejahteraan; keadaan dimana tidak ada jurang perbedaan yang mencolok antara si kaya dan si miskin.77 Teori-teori pendukung dari teori Kedaulatan Negara yang digunakan untuk adalah sebagai berikut: 75

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 1994) hlm. 121. 76

Mubyarto, “Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi”, Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Masyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, Oetojo Oesman dan Alfian (Penyunting), Jakarta: BP-7 Pusat, 1994, hal. 239-240. 77

Sri Edi Swasono, Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipatif vs Konsentrasi Ekonomi, (Jakarta: Kopkar Dekopin, 1990) hlm. 252.



46

a. Teori

pengayoman

dari

Soediman

Kartohadiprojo,

menyatakan bahwa fungsi hukum adalah pengayoman.

yang

78

Hukum melindungi secara aktif dan pasif. Secara aktif, hukum memberikan perlindungan yang meliputi berbagai usaha untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat dan mendorong manusia untuk terus-menerus memanusiakan dirinya. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan pengaturan ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keadilan yang meliputi keadilan distributif79, komutatif80, vindikatif81, serta protektif82 demi kesejahteraan, keadilan sosial, pemeliharaan, dan pengembangan akhlak serta cita-cita moral. Secara pasif, hukum memberikan perlindungan dalam berbagai bidang usaha, menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga manusia yang diayomi dapat hidup damai dan tenteram. b. Teori perlindungan dari Telders, Van der Grinten, dan Molengraff, yang menyatakan bahwa suatu norma baru dapat dianggap melanggar, apabila suatu kepentingan yang dimaksudkan untuk dilindungi oleh norma itu telah dilanggar.

Berikut akan diuraikan sejauh mana penerapan prinsip Good Corporate Governance di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: a. Transparency 78

Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Pembangunan, 1993) hlm. 245. 79

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan penilaian antara prestasi dan kontra prestasi dalam hubungan warga masyarakat. 80

Keadilan komutatif adalah keadilan yang membebankan kewajiban pimpinan organisasi untuk memberikan kepada warga masyarakat beban sosial, fungsi-fungsi, imbalan balas jasa dan kehormatan tanpa melihat perbedaan kecakapan dari jasanya. 81

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan ganjaran atau hukuman sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan. 82

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada setiap manusia, sehingga tak seorangpun mendapat perlakuan yang sewenang-wenang.



47

Merupakan kepentingan dari para pemegang saham untuk mendapatkan informasi material suatu Perseroan. Hal ini akan berkaitan dengan dua permasalahan, yaitu:83 i.

Pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja suatu Perseroan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham atau calon investor untuk menanamkan modalnya.

ii.

Perlindungan

terhadap

kedudukan

pemegang

saham

dari

penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh direksi Perseroan. Pemenuhan informasi material Perseroan secara tepat waktu, benar dan teratur yang dapat mempengaruhi pertimbangan para pemegang saham dalam pengambilan keputusan, merupakan kewajiban dari Direksi dan atas pengawasan Dewan Komisaris untuk mengungkapkannya (disclosure), kewajiban tersebut terkait dengan prinsip accountability (akuntabilitas) dari Direksi dan Dewan Komisaris. Kewajiban Direksi mengenai pengungkapan informasi Perseroan di dalam UUPT harus dilakukan dalam bentuk laporan tahunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUPT yang menyatakan bahwa84 : i.

Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

ii.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya: 

laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

83

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2006), hlm.74. 84

Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 66 ayat (1) dan (2).



48



laporan mengenai kegiatan Perseroan;



laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;



rincian

masalah

yang

timbul

selama

tahun

buku

yang

mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; 

laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku



nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;



gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Berkaitan dengan kewajiban Direksi tersebut diatas dalam memberikan laporan tahunan, UUPT kembali menitikberatkan pada pemberian informasi mengenai laporan keuangan dengan sanksinya di dalam pasal 69 ayat (3) UUPT berupa pertanggungjawaban renteng oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada pihak yang dirugikan apabila informasi yang diberikan tidak benar atau menyesatkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham mengenai keadaan finansial suatu Perseroan, dimana memberikan jaminan dan kepastian bahwa harta kekayaan dari para pemegang saham dipergunakan oleh Perseroan sesuai peruntukannya. Kewajiban akan memberikan informasi Perseroan secara tepat waktu, benar dan teratur juga diatur dalam hal penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi wajib memberikan informasi Perseroan yang berhubungan dengan mata acara rapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa85 : “Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.” b. Accountability

85

ps. 75 ayat (2).



49

Jaminan atas pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen oleh direksi dan dewan komisaris, serta memuat kewenangan-kewenangan yang harus diwakili oleh direksi dan dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan.86 Prinsip ini juga mendukung keberadaan doktrin fiduciary duties yang pada dasarnya memberikan konsep normatif mengenai wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan Perseroan, sehingga doktrin tersebut dapat diimplementasikan secara konkret.87 Fiduciary Duties Direksi diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa : “(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.” kemudian dipertegas dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT yang terkandung asas good faith dimana menyatakan bahwa : “(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.” Fiduciary Duties dari Dewan Komisaris, diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa : “(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.” kemudian dipertegas dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) UUPT yang menyatakan:

86


Hindarmojo Hinuri, ed., The Essence of Good Corporate Governance; Konsep dan Implementasi pada Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia (Jakarta: Yayasan pendidika Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication, 2002), hlm. 78



50

“(1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.” ayat berikutnya mengatur pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan apabila Dewan Komisaris salah atau lalai dalam menjalankan wewenangnya : “(3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai” c. Responsibility Prinsip responsibility merupakan perwujudan dari tanggung jawab suatu Perseroan untuk mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asalnya atau tempatnya berdomisili secara konsekuen. Termasuk peraturan di bidang lingkungan hidup,

persaingan usaha, ketenagakerjaan,

perpajakan, perlindungan konsumen dan sebagainya, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di tiap-tiap negara. Pertanggungjawaban

Perseroan

pada

masyarakat

dan

lingkungan,

merupakan usaha untuk menjaga kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen, pertanggungjawaban tersebut telah diatur dalam Pasal 74 UUPT yang menyatakan bahwa : “(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan



51

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.” d. Independency Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana Perseroan dikelola

secara

profesional

tanpa

benturan

kepentingan

dan

pengaruh/tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat88 Dalam menjaga kemandirian masing fungsi Organ Perseroan, dalam Pasal 36 ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa : “(1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.” Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perseroan maupun pemegang saham, karena

kepemilikan

silang

cenderung

menyebabkan

terjadinya

percampuran antara pemilikan dan pengurusan Perseroan sehingga dalam hal ini manajemen tidak lagi independen satu terhadap yang lainnya Namun

terdapat pengecualian, dalam hal Perseroan membeli kembali

saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:89 i.

pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan

88

Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, edisi kedua. (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), hlm. 13. 89

Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 37 ayat (1).



52

ii.

jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.

e. Fairness Prinsip fairness merupakan keharusan bagi sebuah Perseroan untuk memberikan kedudukan yang sama terhadap para pemegang saham (baik pemegang saham mayoritas atau minoritas, asing atau domestik), sehingga kerugian akibat perlakuan diskriminatif dapat dicegah sedini mungkin.90 Penerapan prinsip ini kedalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dapat dibedakan dalam keterkaitannya dalam hal: i.

Hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan perusahaan Yaitu dalam hal:  Menghadiri RUPS dan secara prorata ikut melakukan pemungutan suara; (Pasal 52 ayat (1) UUPT)  Hak untuk menerima pembagian keuntungan (Pasal 52 ayat (1) UUPT)  Hak untuk memperoleh laporan tentang kondisi dan perkembangan usaha dan keuangan Perseroan secara teratur dan akurat dan diungkapkan secara benar dan tepat waktu (Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUPT)

ii.

Hak-hak yang diciptakan sebagai konsekuensi pemisahan fungsi pemegang saham dan Dewan Pengurus atau Board of Directors serta manajemen perusahaan. Yaitu dalam hal:  Merger dan akuisisi (Pasal 89 ayat (1) UUPT)  Penjualan atau pembelian harta tetap Perseroan (Pasal 102 ayat (1) UUPT) 90

Daniri, op. cit., hlm. 71.



53

2.3. Analisa Kasus Putusan Pengadilan Negri Jakarta Selatan No. 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL 2.3.1 Profil Perusahaan PT. Megapolitan Development, didirikan untuk pertama kalinya dengan nama PT Megapolitan Developments Corporation berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 10 September 1976 dibuat dihadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/513/4 tanggal 5 Nopember 1976, dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2800 tanggal 23 Nopember 1976, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 23 Nopember 1976, Tambahan No. 855. Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berkaitan dengan Penawaran Umum yang akan dilakukan oleh Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan dirubah sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 4 Oktober 2010 yang keputusannya telah dimuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 4 Oktober 2010 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-48137.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 13 Oktober 2010. Perseroan merupakan bagian dari Grup Megapolitan, yang telah berpengalaman dalam pengembangan proyek perumahan (residential property) di Indonesia khususnya daerah Jabodetabek. Pengembangan properti yang telah dilakukan oleh Grup Megapolitan sebagian besar adalah pengembangan properti di daerah perumahan yang sebagian besar terletak di Jakarta, Cinere, Tangerang dan Bogor. Saat ini luas land bank yang dimiliki oleh Perseroan dan anak perusahaan mencapai lebih dari 370 hektar per 30 Juni 2010.

2.3.2 Kasus Posisi Perkara ini terjadi antara “Charles Dulles Marpaung” sebagai Penggugat melawan “PT. Cosmopolitan Persada Development” sebagai Tergugat I; “Sudjono



54

Barak Rimba” sebagai Tergugat II; “Lora Melani Barak Rimba” sebagai Tergugat III; dan “PT. MEGAPOLITAN DEVELOPMENT,” sebagai Tergugat IV. Dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat berupa tindakan pemberhentian Penggugat selaku Komisaris Independen pada tergugat IV yang dilakukan oleh tergugat I sampai dengan tergugat III tanpa pemberitahuan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri serta tidak memberikan gaji dan tunjangan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 16 ayat 10 Anggaran dasar Tergugat IV yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga melanggar pasal 119 jo pasal 105 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2.3.3 Duduk Perkara Penggugat dengan suratnya tertanggal 18

pebruari 2011 yang telah

didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Pebruari 2011 dengan nomor: 103/Pdt/G/2011/PNJkt.Sel telah mengajukan gugatan kepada para tergugat yakni sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan tanggal 17 Juli 2008 , Nomor 154 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H . , Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar"), terhitung sejak tanggal RUPSLB tanggal (17 Juli 2008) Penggugat telah diangkat sebagai Komisaris Independen pada PT.Megapolitan Development, (Tergugat IV). ; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Anggaran Dasar Tergugat IV , salah satu tugas Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya Pengurusan Perseroan. Dalam rangka

melaksanakan tugas

pengawasan tersebut, Penggugat telah meminta kepada Tergugat IV agar menyerahkan kepada Penggugat : a. Laporan Keuangan Perseroan (Neraca, Rugi/Laba, Cash Flow dan Laporan Perubahan Modal serta Laporan keuangan yang terkait lainnya) (untuk Tahun Buku 2008 sampai dengan 2010).; b. Laporan Pembayaran Pajak ( PPh Badan, PPn , PPh Pasal 25 dan



55

pajak terkait lainnya ) (untuk Tahun Buku 2008 sampai dengan 2010 ). ; c. Laporan atas Akuisisi yang dilakukan oleh Perseroan terhadap perusahaan-perusahaan

lain.;

Akan

tetapi

hingga

tanggal

diajukannya gugatan ini, dokumen-dokumen yang diminta oleh Penggugat tersebut tidak pernah diserahkan oleh Tergugat IV.: Akan tetapi hingga tanggal diajukannya gugatan ini, dokumendokumen yang diminta oleh Penggugat tersebut tidak pernah diserahkan oleh Tergugat IV. : 3. Bahwa Penggugat pun sama sekali belum pernah diundang dalam rapatrapat

yang dilakukan

oleh

Dewan

Komisaris

PT.

Megapolitan

Development, (Tergugat IV) . ; 4. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasa l16 ayat 10 Anggaran Dasar Tergugat IV , selaku Komisaris Independen , Penggugat berhak mendapatkan gaji dan fasilitas serta tuniangan lainnya, akan tetapi sampai tanggal diajukannya gugatan ini Penggugat belum pernah menerima gaji dan fasilitas. 5. Bahwa saat ini diketahui Tergugat IV sedang melakukan permohonan ijin untuk melakukan penawaran umum saham- sahamnya kepada masyarakat (Initial Public Offering) dimana dalam proses tersebut sama sekali tidak melibatkan Penggugat. Belakangan diketahui ternyata Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat I I I selaku Pemegang Saham tanpa pemberitahuan apapun dari Tergugat I sampai dengan Tergugat I I I maupun dari Tergugat IV. 6. Bahwa sesuai Pasal 16 aya t 7 Anggaran Dasar Tergugat IV, masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS. Sedangkan menurut Pasal 16 ayat (13) Anggran Dasar Tergugat IV ditentukan bahwa jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 12 Pasal ini. ; b. tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku. ; c. meninggal dunia. ;



56

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ; e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan . 7. Bahwa berdasarkan Pasal 105 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berbunyi sbb : a. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. ; b. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. ; c. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasa l91, anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. ; 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris. PARA Tergugat TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM 9. Bahwa tindakan pemberhentian Penggugat dari Tergugat IV yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat I I I tanpa pemberitahuan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri bertentangan dengan Pasal 119 jo Pasal 105 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan hal tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata dan oleh karenanya pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III terhadap Penggugat tersebut batal demi hukum dengan segala akiba t hukumnya. ;



57

10. Bahwa demikian pula tindakan Tergugat IV yang tidak pernah memberikan gaji dan tunjangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasa l 16 ayat 10 Anggaran Dasar Tergugat IV, juga merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata . ; 11. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain , mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu , mengganti kerugian tersebut". ; Tergugat HARUS MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADA Penggugat 12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik berupa kerugian materil, maupun kerugian immaterial dan oleh karenanya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim a quo untuk menghukum PARA Tergugat membayar ganti rugi materiel dan immaterial kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus 13. Bahwa akibat diberhentikan sebagai Komisaris Independen pada PT.Megapolitan Development, oleh Tergugat I s/d Tergugat I I I setidaktidaknya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana Penggugat telah mengeluarkan biaya- biaya untuk mempertahankan haknya yang sampai saat ini berjumlah Rp.200.000.000 , 00 (dua ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.50.000.000.000 ,00 ( lima puluh milyar rupiah). ; 14. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat belum dibayarnya gaji dan tunjangan oleh Tergugat IV adalah sbb : a. Jika gaji Penggugat sebagai Komisaris Independen sebesar Rp.40.000.000,-/perbulan, maka kerugian akibat gaji yang belum diterima oleh Penggugat sejak tanggal 17 Juli 2008 sampai diajukannya gugatan ini adalah : 31 x @ Rp.40.000.000 , - = Rp.1.240.000.000,b. Fasilitas Kendaraan sebesar = Rp. 1.200.000.000,- + Total seluruhnya sebesar Rp.2.440.000.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) .



58

15. Bahwa agar gugatan Penggugat terhadap PARA Tergugat menjadi tidak sia-sia , maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik PARA Tergugat berupa : a. 2.237.018.320 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan belas ribu tiga ratus dua puluh ) saham Tergugat I pada PT.MEGAPOLITAN DEVELOPMENT, saham Tergugat II pada PT.MEGAPOLITAN DEVELOPMENT, saham Tergugat III pada PT.MEGAPOLITAN DEVELOPMENT, b. Tanah dan bangunan milik Tergugat IV yang terletak di Jalan Kawasan Mega Kuningan Barat Kav, E4 No.3 Jakarta Selatan. ; dan sekaligus menyatakan seluruh Sita Jaminan tersebut sah dan berharga menurut hukum.; 16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat serta didukung oleh bukti-bukti yang cukup , maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet , Banding , atau Kasasi dari PARA Tergugat

2.3.4

Keterangan Tergugat

Dalam Eksepsi : 1. Gugatan penggugat kurang pihak Penggugat menyebutkan adanya kalimat " . . . dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta ,“ terkait dibuatnya Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 17 Juli 2008, Nomor 154. Namun Penggugat tidak mengikut-sertakan "Misahardi Wilamarta , SM.," sebagai Notaris di Jakarta sebagai pihak dalam Gugatan a quo. Hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan "Misahardi Wilamarta , S.H. , " sebagai Notaris di Jakarta sebagai pihak dalam Gugatan a quo;



59

2. Tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) mengenai nama bukti dokumen pengangkatan Penggugat sebagai Komisaris Independen pada tergugat IV 3. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo tidak menuliskan nama perusahaan, atau nama lain , sebagai pihak yang berkepentingan untuk membuat akta tersebut. Pengangkatan Penggugat Sebagai Komisaris Independen pada Tergugat IV ; 4. Petitum dalam gugatan a quo didasarkan pada petitum yang didasarkan pada suatu posita yang tidak jelas,yaitu : a. Dalam Posita Gugatan, Penggugat tidak jelas menyebutkan mengenai perbuatan melawan hukum yang seperti apa yang telah dilakukan oleh PARA Tergugat.; b. Dalam Posita Gugatan, Penggugat tidak menguraikan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata tersebut . ; c. Dalam Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan Tergugat I sampai dengan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang melanggar UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun sama sekali tidak disebutkan dalam Petitum. ; 5. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) Bahwa Penggugat tidak menyebutkan dasar/acuan mengenai gaji Penggugat sebagai Komisaris Independen, terlebih lagi Penggugat hanya bisa berandai-andai saja dengan menggunakan kata " JIKA" dalam mendalilkan hak-haknya itu. Demikian juga mengenai dasar/acuan penentuan fasilitas kendaraan, yang tidak memiliki dasar hukum; 6. Eksepsi tentang Penggugat yang tidak beritikad baik Penggugat juga telah menipu Tergugat II dan Tergugat III dengan mengajak untuk berinvestasi di tambang timah hitam di Sumatera Utara dengan menjanjikan pengurusan Izin Kuasa Pertambangan tentang adanya kandungan timah hitam atau galena diatas 100.000.000,- M3 (seratus juta metrik ton) (selanjutnya disebut "KP Timah Hitam"). Atas janji-janji dari Penggugat tersebut Tergugat II dan Tergugat

III

menyetor modal sebesar Rp.5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah ) untuk



60

berinvestasi ditambang Timah Hitam (Galena) dengan mendirikan PT. Graha Tambang Resources. Selanjutnya Penggugat menjanjikan izin KP Timah Hitam terbit di akhir bulan Mei 2008 atau Juni 2008. Atas janji janji Penggugat tersebut , hingga batas waktu yang ditentukan dan hingga saat ini , izin KP Timah Hitam tersebut tidak kunjung terbit . Berdasarkan hal tersebut , Pihak Tergugat II telah melaporkan Penggugat dengan tuduhan diduga telah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan (Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP) ke Bareskrim Mabes Polri , sebagaimana Tanda Bukti Lapor No.Pol.: TBL/226/VI/2010/Bareskrim, tertanggal 14 Juni 2010 dan saat ini status Penggugat telah ditetapkan sebagai TERSANGKA; Bahwa Penggugat beritikad buruk dengan tidak mau membayar kewajibannya berupa ganti kerugian atas pengurusan izin KP Batubara yaitu sebesar USS 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat )dan izin KP Timah Hitam/Galena sebesar Rp. 105.000.000.000 , - (seratus lima milyar rupiah) . Terhadap seluruh kerugian tersebut, Tergugat II telah mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat dalam perkara Perkara Perdata Nomor : 625/Pd t .G/ 2010 /PN. Jkt .Sel . pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas , terlihat di jadikannya Penggugat menjadi Komisaris Independen pada Tergugat IV , karena Penggugat dengan sedemikian rupa menjanjikan kesanggupan untuk mengurus izin KP Batubara dan KP Timah Hitam (Galena) terhadap Tergugat II dan Tergugat III , namun pada kenyataannya hal tersebut hanya tipu muslihat Penggugat. Oleh karena itu sangatlah tidak beralasan hukum Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui Gugatan a quo. Seandainya sejak dari awal PARA Penggugat mengetahui itikad tidak baik dari Penggugat tersebut, maka Penggugat tidak akan diizinkan memegang jabatan sebagai Komisaris Independen pada Tergugat IV

Dalam Pokok Perkara



61

1. Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu, terhadap para Tergugat tidak dapat dibebankan ganti kerugian 2. Pemberhentian Penggugat sebagai anggota dewan komisaris pada Tergugat IV adalah sah secara hukum. Bahwa proses pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Independen pada Tergugat IV sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Bahwa sesuai Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT .Megapolitan Developmens, Nomor : 154, tertanggal 17 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta , S.H. , Notaris di Jakart a (selanjutnya disebut "Akta No. 154/2008, tgl 17 Juli

2008

RUPSLB

PT.Megapolitan.")

bahwa

kedudukan

Penggugat hanya sebagai Komisaris Independen pada Tergugat IV dan BUKAN sebagai salah satu pemegang saham pada Tergugat IV; b. Bahwa pada tanggal 1 September 2008, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT.Megapolitan

Developmens,

yang

dihadiri

oleh

semua

pemegang/pemilik saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat . Selanjutnya dalam RUPSLB tersebut telah diambil keputusan rapat dengan suara bulat sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luara Biasa PT. Megapolitan Developmens, Nomor 9, tertanggal 1 September 2008 yang dibuat dihadapan Dr. Misahardi Wilamarta , S.H. , M.H. , M.Kn. , LL.M, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta No. 9/2008 , tgl 1 Sep 2008 RUPSLB PT. Megapolitan"), dalam hal ini Penggugat masih menjadi Komisaris Independen pada Tergugat IV; c. Bahwa diterbitkannya Akta No. 9/2008 , tgl 1 Sep 2008 RUPSLB PT.Megapolitan

adalah

UNTUK

MENGGANTIKAN/MEMPERBAHARUI keberadaan Akta No. 154/2008, tgl 17 Ju i 2008 RUPSLB PT.Megapolitan;



62

d. Bahwa

selanjutnya

pada

tanggal

21

April

2009,

telah

diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT.Megapolitan Developmens, yang dihadiri oleh semua pemegang/pemilik saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat . Selanjutnya dalam RUPSLB tersebut telah diambil keputusan rapat dengan suara bulat sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luara Biasa PT. Megapolitan Developmens, Nomor 48 , tert anggal 21 April 2009 yang dibuat dihadapan Dr . Misahardi Wilamarta, S.H. , Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta No. 48/2009, tgl 21April 2009 RUPSLB PT.Megapolitan") dan di dalam akta tersebut dinyatakan memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Persero termasuk Penggugat sebagai anggota dewan komisaris pada Tergugat IV. ; RUPSLB pada Tergugat IV sebagaimana tersebut dalam Akta No. 48/2009, tgl 21April 2009 RUPSLB PT.Megapolitan telah sesuai dengan Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut " UU No. 40/2007 tentang PT") Adapun bunyi Pasal 76 ayat 4 UU No. 40/2007 tentang PT yaitu : “ ….(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatanusahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. 2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana

saham

Perseroan

dicatatkan

.

3)

Tempat

RUPS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia ; 4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu , RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) . (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat . . " Meskipun



63

keberadaan Akta No. 154/2008 , tgl 17 Juli 2008 RUPSLB PT. Megapolitan., telah digantikan oleh Akta No. 9/2008 , tgl 1 Sep 2008 RUPSLB PT. Megapolitan, quodnon berdasarkan hal- hal tersebut di atas , maka Penggugat dapat diberhentikan sebagai anggota dewan komisaris pada Tergugat IV, melalui keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian pada Tergugat IV. ; 3. Bahwa dasar hukum dari pemberhentian Penggugat sebagai anggota dewan komisaris pada Tergugat IV yai tu berdasarakan Akta No. 48/2009, tgl 21April 2009 RUPSLB PT. Megapolitan telah sesuai dengan UU No. 40/2007 tentang PT. Oleh karenanya pemberhentian Penggugat sebagai anggota dewan komisaris pada Tergugat IV, adalah SAH secara hukum yang berlaku. 4. Penggugat lalai melaksanakan tugas sebagai anggota dewan komisaris pada Tergugat IV. Selama Penggugat menjabat sebagai anggota dewan komisaris pada Tergugat IV dan saat ini telah diberhentikan sesuai Akta No. 48/2009, tgl 21April 2009 RUPSLB PT. Megapolitan, Penggugat tidak pernah atau lalai melaksanakan tugas dan wewenangnya; 5. Penggugat diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap Tergugat II DAN Tergugat III Tergugat II telah melaporkan Penggugat dengan tuduhan dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan (Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP) ke Bareskrim Mabes Polri,

sebagaimana

Tanda

Bukti

Lapor

No.pol

:

TBL/226/VI/2010/Bareskrim, tert anggal 14 Juni 2010, dimana saat ini Penggugat telah berstatus sebagai tersangka. 6. Bahwa Penggugat telah mendalilkan adanya kerugian materil maupun immaterial akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, padahal tidak terbukti, antara lain : Bahwa keberadaan Akta No. 154 /2008 , tgl 17 Juli 2008 RUPSLB PT. Megapolitan TELAH DIGANTI oleh Akta No. 9/2008 , tgl I Sep 2008 RUPS PT. Megapolitan , dan dalam akta terbaru



64

tersebut yaitu Akta No. 9/2008, tgl 1 Sep 2008 RUPS PT. Megapolitan TIDAK ada lagi dibicarakan mengenai gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris . ; Dalam hal in i terdapat 2 fakta hukum yang harus diperhatikan yaitu : a. Selama Penggugat menjadi anggota dewan komisaris pada Tergugat IV, RUPS untuk menentukan gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya belum pernah diselenggarakan ; b. Selama Penggugat menjadi anggota dewan komisaris pada Tergugat IV, belum pernah ada diselenggarakan RUPS yang mendelegasikan kewenangan penentuan gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris di limpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris 7. Permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan hukum Bahwa mengenai keberadaan sejumlah saham milik Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III dalam PT. Megapolitan Development,Tergugat menjamin bahwa saham tersebut tidak pernah akan dialihkan kepada pihak manapun, karena sebagai sebuah perseroan yang bersifat terbuka , kepemilikan saham pada PT Megapolitan Development, diawasi secara ketat oleh masyarakat pemegang saham dan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) . Oleh karena itu , permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak layak untuk dikabulkan. ; 8. Permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan permohonan

provisi

tidak

memenuhi

persyaratan

hukum

untuk

dikabulkan; Bahwa dalam perkara aquo, gugatan Penggugat aquo sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (uit voerbaar bi j voorraad) sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menolak dalil tuntutan Penggugat agar dijatuhkannya putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) , karena tidak berdasar hukum yang berlaku.



65

2.3.5 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negri Jakarta Selatan Nomor Perkara 103 /Pd t / G/ 2 0 1 1/ PNJk t . S e l Dalam Eksepsi: 1. Menimbang bahwa terhadap eksepsi para tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan bahwa gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan Misahardi Wilamarta, SH selaku Notaris yang telah membuat Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 17 Juli 2008. Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa tidak diikutsertakannya Notaris yang telah membuat akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam gugatan tidaklah menjadikan gugatan kurang pihak , hal mana didasarkan bahwa untuk mendapatkan adanya kejelasan tentang suatu perkara , maka terhadap Notaris selaku pembuat akta dapat didengar keteranganya sebagai saksi tanpa harus diikutsertakan dalam gugatan. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak haruslah ditolak . 2. Menimbang terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan kabur karena Penggugat dalam gugatan tidak menuliskan nama perusahaan atau nama lain sebagai pihak yang berkepentingan untuk membuat akta tersebut . Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah jelas menyebutkan dengan tegas bahwa berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) perseroan tertanggal 17 Juli 2008 No 154 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH selaku Notaris di Jakarta, Penggugat telah diangkat sebagai anggota dewan komisaris pada PT. Megapolitan Development (tergugat IV) ,dan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) pada perseroan tanggal 17 Juli 2008 No 154 tersebut telah diagendakan adanya acara rapat , dimana dalam rapat tersebut telah menegaskan susunan anggota perseroan untuk masa jabatan sampai tanggal 23 Juni 2013, sehingga dari hal tersebut gugatan Penggugat telah jelas



66

menegaskan bahwa Penggugat adalah sebagai dewan komisaris pada tergugat IV Sehingga oleh karena gugatan Penggugat telah menyatakan secara tegas dan jelas bahwa Penggugat adalah sebagai anggota dewan komisaris pada tergugat IV, maka terhadap eksepsi para tergugat yang menyatakan gugatan kabur haruslah ditolak. ; 3. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang para tergugat yang menyatakan bahwa gugatan tidak mendasarkan pada posita yang jelas, karena dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat serta tidak menguraikan unsur unsur pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah berpangkal pada pemberhentian Penggugat dari tergugat IV yang dilakukan oleh tergugat I, II dan III tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat serta tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri. ; Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah didasarkan pada posita yang jelas, sehingga oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan pada posita yang jelas, maka terhadap eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan tidak didasarkan pada posita yang jelas haruslah ditolak. ; 4. Menimbang

bahwa

selanjutnya

terhadap

Eksepsi

tergugat

yang

menyatakan bahwa gugatan Kabur karena tidak menjelaskan mengenai rincian biaya biaya apa saja yang dike luarkan Penggugat untuk mempertahankan haknya, serta tidak menjelaskan mengenai rincian kerugianin materiil yang didalilkan oleh Penggugat, maka hal tersebut bagi majelis telah memasuki pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam materi gugatan, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak. 5. Menimbang terhadap eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada etika yang tidak baik dengan cara memanipulasi kerugian kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh para tergugat , sehingga menimbulkan kesan seolah olah Penggugat adalah



67

pihak yang dirugikan akibat perbuatan dari para tergugat. Eksepsi tersebut bagi majelis telah memasuki pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak. ;

Dalam Pokok Perkara: 1. Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat berupa tindakan pemberhentian Penggugat selaku anggota dewan komisaris pada tergugat IV yang dilakukan oleh tergugat I sampai dengan tergugat III tanpa pemberitahuan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri serta tidak memberikan gaji dan tunjangan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 16 ayat 10 Anggaran dasar Tergugat IV yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga melanggar pasal 119 jo pasal 105 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menimbang bahwa setelah majelis mencermati gugatan Penggugat dan jawaban para tergugat, maka terdapat adanya hal pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu antara lain : a. Apakah benar telah terdapat adanya pemberhentian Penggugat selaku

anggota

dewan

komisaris

pada

PT

Megapolitan

Developments oleh para tergugat . ; b. Apakah pemberhentian Penggugat selaku anggota dewan komisaris oleh para tergugat tersebut telah bertentangan dengan hukum. ; 2. Menimbang bahwa berdasarkan bukti

Akta Risalah Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) Perseroan tertanggal 17 Jul i 2008 No 154 yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH Notaris di Jakarta, bukti mana telah menunjukkan bahwa benar Penggugat telah diangkat sebagai anggota dewan komisaris pada tergugat IV terhitung sejak tanggal 17 Juli 2008. Menimbang bahwa dengan digantikanya Penggugat selaku anggota dewan komisaris Pada tergugat IV oleh Prof DR Wahyudi Prakarsa dalam susunan kepengurusan tergugat IV yang tertuang dalam Surat Pernyataan keputusan rapat tergugat IV No. 9 tertangga l 4 oktober 2010 dibuat dihadapan DR Misahardi Wilamarta, SH



68

Notaris Di Jakarta tersebut, dengan sendirinya telah membuktikan bahwa Penggugat telah diberhentikan jabatanya selaku anggota dewan komisaris pada tergugat IV. 3. Menimbang bahwa dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat selaku anggota dewan komisaris pada tergugat IV tersebut kemudian pada tanggal 1 September 2008 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) PT Megapolitan Developments yang dihadiri oleh semua pemegang saham/pemilik Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut telah diambil keputusan Rapat dengan suara bulat sebagaimana tercantum dalam bukti Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Megapolitan Development yang dibuat oleh dari Notaris Misahardi Wilamarta, SH Nomor: 9 tangga l 1 September 2008 sebagai pengganti akta No 54 tahun 2008 tertanggal 17 Juli 2008 RUPSLB PT.Megapolitan Developments.; 4. Menimbang bahwa berdasarkan bukti

Fotocopy Akta Risalah Rapat

Umum pemegang saham Luar Biasa PT Megapolitan Developments No 48 tertanggal 21 April 2009 yang dibuat dihadapan Dr Misahardi Wilamarta, SH Notaris di Jakarta, buktimana telah menunjukan bahwa pada tanggal 21 April 2009 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Megapolitan Developments, yang dihadiri oleh Semua pemegang/pemilik Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili rapat. Dan selanjutnya dalam RUPSLB tersebut telah diambil keputusan Rapat dengan suara bulat sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Megapolitan Developments, yang dalam akta tersebut telah dinyatakan memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Persero termasuk Penggugat sebagai anggota dewan komisaris pada tergugat IV. ; Menimbang bahwa berdasarkan bukti Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republi k Indones ia No : AHU19489.01.02 tahun 2009 tetanggal 08 Mei 2009 tentang persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan, buktimana telah menunjukkan



69

bahwa telah terdapat adanya keputusan dar i Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republ i k Indones ia yang bahwasanya telah menyetujui perubahan anggaran dasar PT Megapolitan, NPWP 01.310.078 .9 -063.000 berkedudukan di Jakar ta Selatan karena telah sesuai dengan data isian akta Notaris Model II yang disimpan dida lam Database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta No. 48 tanggal 21 April 2009 yang dibuat oleh Notaris Misahard i Wilamar ta, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan. ; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan mengacu pada ketentuan Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas khususnya dalam Pasal 76 ayat 4 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan Pasal 16 ayat (13) Anggaran dasar Tergugat IV , maka dapat disimpulkan bahwa pemberhentian Penggugat oleh para tergugat selaku anggota dewan komisaris pada tergugat IV tersebut memilki alasan yang mendasar dan telah sesuai dengan prosedur yang benar sehingga dengan demikian pemberhentian Penggugat oleh para tergugat pada tergugat IV tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum. Maka terhadap tuntutan Penggugat berupa kerugian sebesar Rp 200 juta yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk memperjuangkan hak Penggugat atas diberhentikanya Penggugat oleh para tergugat sebagai anggota dewan komisaris pada tergugat IV sebagaimana tertuang dalam bukti Officilal Receipt No 189 K/FAS/ X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tidaklah beralasan dan haruslah ditolak. Hal mana didasarkan bahwa biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mempertahankan haknya tersebut adalah menjadi resiko setiap orang yang ingin mempertahankan haknya. ; Bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat berupa kerugian akibat belum dibayarnya gaji dan tunjangan oleh tergugat IV sebesar Rp 2.440.000.000, - ( Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) , majelis mengacu pada pasal 16 ayat 10 akta No 154 /2008 tertanggal 17 juli 2008 RUPSLB Megapolitan Developments, yang menyebutkan bahwa “ Para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji beriku t fasilitas dan/atau tunjangan lainya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dan



70

wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada rapat Dewan Komisaris atas nama RUPS dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. 5. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata sampai Penggugat diberhentikan sebagai anggota dewan komisaris pada tergugat IV gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainya yang diperuntukkan bagi Penggugat sebagai anggota dewan komisaris pada tergugat IV secara riil belum ditentukan jumlah dan jenisnya yang di tetapkan oleh RUPS dan belum pernah wewenang tersebut oleh RUPS dapat di limpahkan kepada dewan Komisaris atas nama RUPS. Sehingga dengan demikian tidak terdapat adanya penetapan secara nyata tentang berapa jumlah gaji Penggugat yang harus dibayarkan oleh para tergugat, mengingat selama Penggugat menjadi anggota dewan komisaris pada tergugat IV belum diselenggarakanya RUPS untuk menentukan gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, atau belum pernah ada diselenggarakan RUPS yang mendelegasikan kewenangan penentuan gaji berikut fasilitas lainya bagi Dewan komisaris dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris sehingga dengan demikian tuntutan tersebut patutlah untuk ditolak. ; 6. Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas , telah ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan atas dalil gugatanya yang bahwasanya perbuatan para tergugat yang telah memberhentikan Penggugat dari jabatanya sebagai anggota dewan komisaris pada tergugat IV tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sementara berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh para tergugat , ternyata para tergugat telah dapat membuktikan atas dalil sangkalanya yang bahwasanya tindakan para tergugat yang telah memberhentikan Penggugat dari jabatanya sebagai anggota dewan komisaris pada tergugat IV telah melalui prosedur yang benar dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. ; Mengadili 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;



71

2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah). ;

2.4.

Analisa Penulis Pada kasus ini inti dari gugatan Penggugat pada dasarnya adalah tentang

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat berupa tindakan pemberhentian Penggugat selaku anggota dewan komisaris pada tergugat IV yang dilakukan oleh tergugat I sampai dengan tergugat III tanpa pemberitahuan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri serta tidak memberikan gaji dan tunjangan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 16 ayat 10 Anggaran dasar Tergugat IV yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga melanggar pasal 119 jo pasal 105 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada kasus ini terdapat fakta bahwa tanggal 1 September 2008 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) PT.Megapolitan

Developments

yang

dihadiri

oleh

semua

pemegang

saham/pemilik Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut telah diambil keputusan Rapat dengan suara bulat sebagaimana tercantum dalam bukti Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Megapolitan Development yang dibuat oleh dari Notaris Misahardi Wilamarta, SH Nomor: 9 tangga l 1 September 2008 sebagai pengganti akta No 54 tahun 2008 tertanggal 17 Juli 2008 RUPSLB PT.Megapolitan Developments. Berdasarkan bukti Fotocopy Akta Risalah Rapat Umum pemegang saham Luar Biasa PT Megapolitan Developments No 48 tertanggal 21 April 2009 yang dibuat dihadapan Dr Misahardi Wilamarta, SH Notaris di Jakarta, telah menunjukan bahwa pada tanggal 21 April 2009 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Megapolitan Developments, yang dihadiri oleh Semua pemegang/pemilik Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili rapat. Dan selanjutnya dalam RUPSLB tersebut telah diambil keputusan Rapat dengan suara bulat sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Megapolitan Developments, yang



72

dalam akta tersebut telah dinyatakan memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Persero termasuk Penggugat sebagai anggota dewan komisaris pada tergugat IV. ; Berdasarkan bukti Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republi k Indones ia No : AHU-19489.01.02 tahun 2009 tetanggal 08 Mei 2009 tentang persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat adanya keputusan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bahwasanya telah menyetujui perubahan anggaran dasar PT Megapolitan, NPWP 01.310.078.9-063.000 berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan data isian akta Notaris Model II yang disimpan dida lam Database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta No. 48 tanggal 21 April 2009 yang dibuat oleh Notaris Misahard i Wilamar ta, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan. Mengacu pada ketentuan Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas khususnya dalam Pasal 76 ayat 4 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan Pasal 16 ayat (13) Anggaran dasar Tergugat IV , maka dapat disimpulkan bahwa pemberhentian Penggugat selaku anggota dewan komisaris pada tergugat IV tersebut memilki alasan yang mendasar dan telah sesuai dengan prosedur yang benar sehingga penulis dalam hal ini sependapat dengan Majelis hakim yang berpendapat bahwa pemberhentian Penggugat oleh para tergugat pada tergugat IV tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum. Dalam Pasal 119 Undang-undang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Dan dalam keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud tersebut dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Dari isi Pasal tersebut maka terdapat hal-hal yang penting yang harus dianalisa lebih jauh, yaitu : a. Mengenai pemberhentian Penggugat diputuskan berdasarkan Keputusan RUPSLB, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan haruslah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.



73

b. Adanya alasan yang harus diberikan oleh pihak perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan c. Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan diberi kesempatan untuk membela diri d. Kesempatan untuk membela diri tersebut diberikan dalam RUPS

Jika dikaitkan hal-hal dalam Pasal 119 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perseroan Terbatas ini dengan fakta dalam persidangan, maka hal sebagaimana tercantum dalam poin c dan poin d tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat IV dalam pemberhentian Penggugat, Sehingga pemberhentian Penggugat memenuhi

prosedur formalitas pemberhentian yang ditentukan

tidak

menurut

perundang-undangan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Keputusan RUPSLB mengenai pemberhentian Penggugat tetaplah sah apabila

dalam

RUPSLB

tersebut

telah

memenuhi

prosedur mengenai

pemberitahuan dan pemanggilan serta memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas mengenai pemberhentian Dewan Komisaris. Dalam rangka pemberhentian tersebut, maka kuorum yang dibutuhkan oleh RUPSLB untuk tetap menyelenggarakan rapat adalah sebesar lebih dari ½ (satu per dua) saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, hadir dalam RUPSLB tersebut. RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari saham yang hadir dalam RUPLBS menyetujui keputusan RUPS tersebut. Ketentuan kuorum ini mungkin saja berbeda jika anggaran dasar perseroan menentukan jumlah lain dalam hal pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Apabila kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana diuraikan tersebut telah terpenuhi, maka perseroan dapat mengambil keputusan yang sah. Dan jika dalam kasus ini RUPS memutuskan dengan sah untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut, maka RUPSLB mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut adalah sah demi hukum. Karena walaupun ada syarat pemberhentian yang ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas



74

yang tidak dipenuhi oleh perseroan dalam pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut, akan tetapi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris merupakan wewenang yang diberikan Undang-undang Perseroan Terbatas kepada RUPSLB. Terhadap alur kejadian seperti tersebut diatas akan sangat tepat apabila dilakukan analisa melalui konsep-konsep Good Corporate Governance. Corporate governance yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa pengurus akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakni bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyekproyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer,

Dengan kata lain corporate governance diharapkan

dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan resiko dari teori keagenan (agency cost). Perspektif hubungan keagenan (Agency Theory) merupakan dasar yang digunakan untuk memahami konsep Good Corporate Governance . Dalam teori keagenan, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih pemilik (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Jensen dan Meckling menyatakan bahwa

hubungan keagenan adalah

sebuah kontrak antara pengurus dengan investor, sehingga konflik antara

pemilik

dan

agen

terjadi

kepentingan

karena kemungkinan agen tidak selalu

berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Sebagai agen, pengurus secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang



75

dikehendaki.91 Dalam hal ini sesungguhnya fungsi dari Penggugat sebagai anggota dewan komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi dan jalannya pengurusan pada umumnya. Pengawasan tersebut dapat juga ditujukan pada objek tertentu seperti melakukan audit keuangan, pengawasan

organisai perseroan, pengawasan

terhadap

personalia, yaitu hal-hal yang menurut keterangan Para Tergugat bahwa selama Penggugat menjabat sebagai anggota dewan komisaris pada Tergugat IV dan saat ini telah diberhentikan sesuai Akta No. 48/2009, tgl 21April 2009 RUPSLB PT. Megapolitan, Penggugat tidak pernah tugas dan wewenangnya. Fama dan Jensen menyatakan bahwa anggota dewan komisaris dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen.92 anggota dewan komisaris merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring untuk menjamin pelaksanaan Good Corporate Governance pada perusahaan. Sehingga dapat dikatakan langkah pertama dan utama dalam menerapkan Good Corporate Governance adalah adanya dewan komisaris yang berperan aktif, independen, dan konstruktif. Untuk itu, dibutuhkan struktur, sistem, dan proses yang memadai agar hal tersebut dapat terwujud. Setidaknya mencakup komposisi, kemampuan dan pengalaman anggota dewan, serta bagaimana proses seleksi, peran, dan penilaian kinerja mereka.93 Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran Penggugat sebagai anggota dewan komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu Penggugat seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi pada Tergugat IV sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. 91

Ali Irfan . Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi. Lintasan Ekonomi Vol. XIX. No.2. Juli 2002 92

Daily, C., Dalton, D., 1994 “Board of directors leadership and structure: Control andperformance implications”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 17, pg. 65-68. 93

Ibid.



76

Prinsip-prinsip pokok corporate governance yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik Good Corporate Governance adalah keadilan (fairness), transparansi (transparancy), akuntabilitas (accountability), dan responsibilitas (responsibility).94 Penerapan prinsip-prinsip tersebut terhadap kasus ini akan diuraikan sebagai berikut : a. Transparency Prinsip ini mengakui bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, mengenai kinerja suatu perusahaan, hasil keuangan dan operasionalnya, dan informasi mengenai tujuan perusahaan.95 Pemegang saham juga dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan

mengenai

perubahan-perubahan

yang

mendasar

perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

atas 96

Dalam praktik bisnis yang sehat mensyaratkan pentingnya manajemen memegang prinsip keterbukaan (transparancy) sehingga maksimalisasi laba perusahaan tidak menimbulkan vested interest yang mengarah kepada memaksimalkan kepentingan pribadi manajemen dengan biaya yang dibebankan kepada perusahaan. Transparansi penggunaan dana perusahaan juga sangat penting demi menjaga keseimbangan kepentingan-kepentingan yang ada baik antara pemegang saham dan manajemen maupun antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas termasuk investor non-saham (misalnya pemegang obligasi dan bank kreditur)97.

94

Misahardi Wilamarta, 2002, Op.cit, hlm 18.

95

Hasnati, 2004, Op.cit, hlm 68.

96

Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, 2003, Op.cit, hlm 27.

97

Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, 2004, Op.cit, hlm 9.



77

Merupakan kepentingan dari para pemegang saham untuk mendapatkan informasi material suatu Perseroan. Hal ini akan berkaitan dengan dua permasalahan, yaitu:98 i.

Pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja suatu Perseroan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham atau calon investor untuk menanamkan modalnya.

ii.

Perlindungan

terhadap

kedudukan

pemegang

saham

dari

penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh pengurus Perseroan. Kewajiban Direksi mengenai pengungkapan informasi Perseroan di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas harus dilakukan dalam bentuk laporan tahunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUPT yang menyatakan bahwa99 : iii.

Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

iv.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya: 

laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;



laporan mengenai kegiatan Perseroan;



laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;



rincian

masalah

yang

timbul

selama

tahun

buku

yang

mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;

98

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2006), hlm.74. 99

Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 66 ayat (1) dan (2).



78



laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku



nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;



gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Berkaitan dengan kewajiban Direksi tersebut diatas dalam memberikan laporan

tahunan,

Undang-undang

Perseroan

Terbatas

kembali

menitikberatkan pada pemberian informasi mengenai laporan keuangan dengan sanksinya di dalam pasal 69 ayat (3) UUPT berupa pertanggungjawaban renteng oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada pihak yang dirugikan apabila informasi yang diberikan tidak benar atau menyesatkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham mengenai keadaan finansial suatu Perseroan, dimana memberikan jaminan dan kepastian bahwa harta kekayaan dari para pemegang saham dipergunakan oleh Perseroan sesuai peruntukannya. Kewajiban akan memberikan informasi Perseroan secara tepat waktu, benar dan teratur juga diatur dalam hal penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi wajib memberikan informasi Perseroan yang berhubungan dengan mata acara rapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa100 : “Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.” Pada kasus ini terlihat prinsip Transparansi tidak berjalan. Hal ini terlihat fakta di persidangan bahwa: i.

Transparansi atas prosedur perubahan yang mendasar atas perusahaan berupa pemberhentian Penggugat dari jabatannya

100




79

sebagai anggota dewan komisaris tidak berjalan dengan baik, dimana pengambilan keputusan mengenai hal tersebut tidak dihadiri oleh anggota dewan komisaris tersebut; ii.

Tidak dipatuhinya ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undangundang

Perseroan

Terbatas

terkait

kewajiban

pengurus

mengungkapkanan informasi mengenai Perseroan dalam bentuk laporan tahunan, yang pada fakta di persidangan berupa tidak adanya laporan mengenai tugas pengawasan yang dilakukan oleh Penggugat serta belum terdapatnya ketetapan mengenai gaji dan tunjangan Penggugat yang kemudian menjadi salah satu dasar tuntutan Penggugat. Sehingga dua indikator dari prinsip Transparenc; yaitu Pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja suatu Perseroan serta Perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh pengurus Perseroan tidak terpenuhi. b. Accountability Jaminan atas pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen oleh direksi dan dewan komisaris, serta memuat kewenangan-kewenangan yang harus diwakili oleh direksi dan dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan.101 Prinsip ini juga mendukung keberadaan doktrin fiduciary duties yang pada dasarnya memberikan konsep normatif mengenai wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan Perseroan, sehingga doktrin tersebut dapat diimplementasikan secara konkret.102 Fiduciary Duties Direksi diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa : 101


Hindarmojo Hinuri, ed., The Essence of Good Corporate Governance; Konsep dan Implementasi pada Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia (Jakarta: Yayasan pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication, 2002), hlm. 78



80

“(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.” kemudian dipertegas dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT yang terkandung asas good faith dimana menyatakan bahwa : “(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.” Fiduciary Duties dari Dewan Komisaris, diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa : “(1)

Dewan

Komisaris

melakukan

pengawasan

atas

kebijakan

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.” kemudian dipertegas dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) UUPT yang menyatakan: “(1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.” ayat berikutnya mengatur pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan apabila Dewan Komisaris salah atau lalai dalam menjalankan wewenangnya : “(3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai” Prinsip akuntabilitas juga terdiri dari aspek yang menegaskan bahwa ada jaminan dihormatinya segala hak para stakeholder, adanya kesempatan



81

bagi para stakeholder untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi pihak stakeholder yang berkepentingan, dan adanya akses bagi semua pihak untuk informasi yang relevan.103 Prinsip akuntabilitas ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris; mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan best practices (dan bukan hanya sekedar audit), menangani segala bentuk perselisihan; penegakan hukum dalam perusahaan (melalui sistem penghargaan dan sanksi); penggunaan external auditor yang memenuhi syarat.104 Dalam prinsip akuntabilitas, terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan perusahaan di bidang administrasi keuangan bukan hanya kepada pemegang saham saja tetapi kepada semua pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas juga menyangkut perlindungan dan jaminan kepada setiap pemegang saham, agar dapat menyampaikan hak suaranya untuk berpartisipasi dalam RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. Berkaitan dengan hal itu, maka kehadiran anggota direksi dan anggota dewan komisaris diperlukan agar menghasilkan pengelolaan perusahaan yang lebih objektif dan bertanggungjawab. Melalui prinsip akuntabilitas dalam Good Corporate Governance, maka pemisahan antara pemilik atau pemegang saham dan pengurus dalam rangka pengelolaan perusahaan menjadi jelas dan tegas.105 Pada kasus ini terlihat prinsip Accountability tidak berjalan. Hal ini terlihat fakta di persidangan bahwa: i.

Penggugat sebagai anggota dewan komisaris tidak terlibat secara aktif dalam pengurusan PT.Megapolitan Development, sehingga

103

Ibid, hlm 74.

104

Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, 2003, Op.cit, hlm 28.

105

Misahardi Wilamarta, 2002, Op.cit, hlm 67-68.



82

melanggar ketentuan di dalam pasal Pasal 114 ayat (1) dan (2) UUPT yang menyatakan: “(1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.” ii.

Belum terdapat jaminan dihormatinya segala hak para stakeholder, dalam hal ini Penggugat yang diangkat sebagai anggota dewan komisaris oleh PT.Megapolitan Development terhadap akses kepada informasi yang relevan dengan pengurusan perusahaan dan kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak tersebut.106

c. Responsibility Prinsip responsibility merupakan perwujudan dari tanggung jawab suatu Perseroan pada masyarakat dan lingkungan, merupakan usaha untuk menjaga kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen, pertanggungjawaban tersebut telah diatur dalam Pasal 74 UUPT yang menyatakan bahwa : “(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 106

Ibid, hlm 74.



83

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Pelaksanaan prinsip ini dapat dilihat pada prospektus PT.Megapolitan Development, dimana perusahaan dalam laporannya menyatakan telah melaksanakan

beberapa

kegiatan

Corporate

Social

Responsibility

diantaranya: i.

Megapolitan Peduli Pendidikan, yaitu suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan bantuan kepada beberapa sekolah dasar yang berlokasi di Pasirlaja, Cijujung, Krukut dan Limo di kawasan Cinere – Depok

ii.

Megapolitan Peduli Penghijauan, yaitu suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk penanaman pohon, seperti pohon Lobi-lobi, Jamblang, Buni, jambu Bol, Menteng, Kepel dll di kawasan Cinere –Depok

iii.

Megapolitan Peduli Lingkungan, yaitu suatu suatu kegiatan pemberian sumbangan tanaman kepada masyarakat di kawasan Cinere – depok

iv.

Megapolitan

Peduli

Bencana,

yaitu

suatu

kegiatan

yang

diselenggarakan untuk memberikan bantuan atas terjadinya musibah, seperti musibah banjir Situ Gintung, gempa Yogya, gempa Padang, banjir Wasior, meletusnya gunung Merapi dll. d. Independency Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana Perseroan dikelola

secara

profesional

tanpa

benturan

kepentingan

dan

pengaruh/tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat107 Dalam menjaga kemandirian masing fungsi Organ Perseroan, dalam Pasal 36 ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa :

107

Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, edisi kedua. (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), hlm. 13.



84

“(1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.” Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perseroan maupun pemegang saham, karena

kepemilikan

silang

cenderung

menyebabkan

terjadinya

percampuran antara pemilikan dan pengurusan Perseroan sehingga dalam hal ini manajemen tidak lagi independen satu terhadap yang lainnya Namun

terdapat pengecualian, dalam hal Perseroan membeli kembali

saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:108 iii.

pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan

iv.

jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.

Pada prospektus PT.Megapolitan Development diketahui pemegang saham perseroan adalah: i.

PT

Cosmopolitan

Persada

Developments:

Jumlah

saham

2.237.018.320; Jumlah nominal Rp.223.701.832.000; Kepemilikan saham 89,48% ii.

Lora Melani Lowas Barak Rimba: Jumlah saham 131.490.840; Jumlah nominal Rp.13.149.084.000 ; Kepemilikan saham 5,26%

iii.

Sudjono Barak Rimba : Jumlah saham 131.490.840; Jumlah nominal Rp.13.149.084.000 ; Kepemilikan saham 5,26%

108




85

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar 2.500.000.000 saham

dengan nilai

Rp.250.000.000.000, dimana

tidak terjadi

kepemilikan silang sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas. e. Fairness Prinsip fairness merupakan keharusan bagi sebuah Perseroan untuk memberikan kedudukan yang sama terhadap para pemegang saham (baik pemegang saham mayoritas atau minoritas, asing atau domestik), sehingga kerugian akibat perlakuan diskriminatif dapat dicegah sedini mungkin.109 Pada fakta persidangan dalam kasus ini terungkap kenyataan bahwa prinsip ini belum sepenuhnya ditegakan oleh Penggugat dilihat dari tindakan Penggugat melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota dewan komisaris pada Tergugat IV. Hal yang sama juga dilakukan oleh Tergugat IV yang tidak menetapkan sistem remunerasi Penggugat yang menjadi salah satu alasan Penggugat menuntut tuntutan para Tergugat. Tuntutan yang diungkapkan Pengugat berupa kerugian akibat belum dibayarnya gaji dan tunjangan oleh tergugat IV sebesar Rp 2.440.000.000, - ( Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) , yang oleh majelis hakim dipakailah pasal 16 ayat 10 akta No 154 /2008 tertanggal 17 juli 2008 RUPSLB Megapolitan Developments, yang menyebutkan bahwa “ Para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji beriku t fasilitas dan/atau tunjangan lainya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada rapat Dewan Komisaris atas nama RUPS dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata sampai Penggugat diberhentikan sebagai anggota dewan komisaris pada tergugat IV gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainya yang diperuntukkan bagi Penggugat sebagai anggota dewan komisaris pada tergugat IV secara riil belum ditentukan jumlah dan jenisnya yang di tetapkan oleh RUPS dan belum pernah wewenang tersebut oleh RUPS 109

Daniri, op. cit., hlm. 71.



86

dapat di limpahkan kepada dewan Komisaris atas nama RUPS. Sehingga dengan demikian tidak terdapat adanya penetapan secara nyata tentang berapa jumlah gaji Penggugat yang harus dibayarkan oleh para tergugat, mengingat selama Penggugat menjadi anggota dewan komisaris pada tergugat IV belum diselenggarakanya RUPS untuk menentukan gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, atau belum pernah ada diselenggarakan RUPS yang mendelegasikan kewenangan penentuan gaji berikut fasilitas lainya bagi Dewan komisaris dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut ditolak. Apabila ditinjau dari uraian diatas, penulis berpendapat bahwa pentingnya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara menyeluruh pada perseroan tertutup selain dapat memberikan peluang perlindungan yang efektif terhadap pemegang saham dan pihak ketiga, dapat mendorong terwujudnya suatu lingkungan yang kondusif demi pertumbuhan yang berkelanjutan dan efisiensi yang dilakukan korporasi

demi kepastian untuk mendapatkan pengembalian

investasi yang direncanakan serta untuk pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga.

Hal

tersebut

belum

PT.Megapolitan Development

sepenuhnya

diterapkan

dengan baik

oleh

yang mengakibatkan timbulnya agency cost

berupa tidak dilakukannya kewajiban Penggugat sebagai agen perseroan untuk mengurus perseroan dengan baik yang berujung kepada sengketa hukum antara Penggugat dan PT.Megapolitan Development.



BAB 3 PENUTUP

3.1.

Simpulan

Berdasarkan uraian pada Bab 1 dan Bab 2 dalam Tesis ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Penerapan Good Corporate Governance yang efektif dapat dilakukan dengan mengadopsi

prinsip-prinsipnya

memaksa

Tertutup

Perseroan

untuk

kedalam regulasi mematuhinya.

yang

Kesamaan

pandangan akan hal tersebut terlihat dari diakomodasinya sebagian kecil prinsip-prinsip Good Corporate Governance di dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak lagi dirasakan mampu mengimbangi perkembangan ekonomi masyarakat dimana kurang ditemukannya ketentuan yang memaksa

Perseroan

untuk

mengadopsi

prinsip-prinsip

Good

Corporate Governance yang semakin diperlukan dalam untuk menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di dunia bisnis. 2. Penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam suatu Perseroan Tertutup tidak lagi mampu mengikuti tuntutan masyarakat, hal ini tertutama disebabkan oleh kurangnya pengaturan mengenai Dewan Komisaris pada Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut menyebabkan maraknya praktek pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagai rasa penghargaan, atau pengangkatan mantan pejabat pemerintahan ataupun yang masih aktif sebagai anggota

Dewan

Komisaris

suatu

perusahaan

dengan

tujuan

mempunyai akses ke instansi pemerintah yang bersangkutan, serta alasan-alasan lain yang menyebabkan pengenyampingan terhadap integritas dan kemampuan anggota Dewan Komisaris; sebagaimana terlihat dari kasus yang diangkat pada penelitian ini; ketika sesungguhnya langkah pertama dan utama dalam menerapkan Good Corporate Governance pada Perseroan Tertutup adalah adanya dewan komisaris yang berperan aktif, independen, dan konstruktif. 87 Penerapan good..., Rizki Maulidani, FH UI, 2012


88

3.2.

Saran Saran yang dapat Penulis berikan terhadap apa yang dibahas dalam tesis

ini, adalah: 1. Dalam pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance di perusahaan tertutup adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi perusahaan, kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapan perusahaan, sehingga penerapan Good Corporate Governance dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pentahapan yang dimaksud dapat berupa sosialisasi, identifikasi, pembentukan pedoman, implementasi, internalisasi, serta evaluasi atas penerapan Good Corporate Governance. 2. Penyempurnaan aturan hukum mengenai Perseroan Tertutup di Indonesia dengan mengadopsi prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang lebih komprehensif di dalamnya.



DAFTAR REFERENSI

BUKU Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini. Komisaris Independen. Jakarta: PT Indeks, 2004. Anwar, Jusuf. Pasar Modal Sebagai Sarana dan Pembiayaan Investasi. Bandung: Alumni, 2005. ____________. Corporate Governance: A Prerequisite to Indonesia’s Economic Revival. Makalah disampaikan di Jakarta Convention Center, 2000. BAPEPAM-LK. Strategi Pengembangan Pelaku Pasar Modal: Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004. Jakarta: BAPEPAM-LK, 1999. Coopers, Price Waterhouse. Conseptual Model of Corporate Governance Definition. Makalah disampaikan pada BPPN Workshop Recapitalised, Jakarta, 27 September 2000. Daniri, Mas Achmad. Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia. Edisi kedua. Jakarta : Ray Indonesia, 2006. Fuady, Munir. Pasar Modal Modern ( Tinjauan Hukum) Buku Kesatu, Cetakan kedua. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2001. ________. Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kedua. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003. ________. Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Cetakan kesatu. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001. ________. Pembiayaan Perusahaan Masa Kini. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997. ________. Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002. Garner, Bryan A. ed. Black’s Law Dictionary 7th Edition. St.Paul, Minnesota : West Publishing Co., 1999. Gregory, Holly J. dan Marsha E. Simms. Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance): Apa dan Mengapa Hal Tersebut Penting. Makalah OECD by the Business Sector Advisory Group on Corporate Governance. Hadibroto , HS. dan Oemar Witarsa. Sistem Pengawasan Intern.


Jakarta: BPFE,1984. Harahap, Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Indriantoro, Nur dan Dudi M. Kurniawan. Corporate Governance in Indonesia.Makalah disampaikan pada 2nd Asian Corporate Governance Rountable, Hongkong, 2000. Komite Nasional Kebijakan Governance. Pedoman Good Corporate Governance Ver. 11-09-06. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006. Kantor Kementrian Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pembina BUMN. Corporate Governance dan Etika Korporasi. Jakarta: Balai Pustaka, 1999. Kriekhof, Valerine et.al. Metode Penelitian hukum. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Akuntabilitas dan Good Coporate Governance. Jakarta: Lembaga Admnistrasi Negara, 2000. Mamudji, Sri et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Nasarudin , M.Irsan dan Indra Surya. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2007. Safitri, Indra. Catatan Hukum Pasar Modal. Jakarta: Go Global Book, 1998. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia,1984. Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. Penerapan Good Corporate Governance; Mengesampingkan Hak-hak Instimewa demi Kelangsungan Usaha. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Suta, I Putu Gede Ary. Menuju Pasar Modal Modern. Ed. Adi Hidayat. Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000. Tim Corporate Governance BPKP. Modul I GCG – Dasar-dasar Corporate Governance. Jakarta:BPKP,2003. Tjager, I Nyoman et. al. Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta: PT. Prenhallindo, 2003. Widjaja, Gunawan. Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.


______________. Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT. Jakarta: Forum Sahabat, 2008. Wilamarta, Misahardi. Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance. Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

PERUNDANG-UNDANGAN Kementrian BUMN, Keputusan Menteri BUMN tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN. Kepmeneg BUMN No.Kep 117/MMBU/2002. Indonesia, Undang-undang tentang Pasar Modal. UU No. 8 Tahun 1995. LN No. 64 Tahun 1995. TLN No. 3608. _______, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756. ________, Surat Keputusan tentang Pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance. SK Menteri Ekuin Nomor KEP/49/M.EKON/11/2004. _______, Surat Keputusan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Pasar Modal. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.94/MK/1977. _______, Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. PP No. 46 Tahun 1996. Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 1992.

KARYA ILMIAH Nasution, Bismar. “Keterbukaan dalam Pasar Modal”. Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2001. Sitorus, Hotman. “Perlindungan Bagi Pemodal Melalui Prinsip Keterbukaan dalam Kegiatan Pasar Modal Indonesia.” Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 1997. Wijayanti, Bangun. “Perlindungan Bagi Pemegang Saham Minoritas Atas


Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Go Publik”. Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2005.

HASIL WAWANCARA Erwin Suyodono. Wawancara personal. PT.Indosat TBK. 22 April 2012 Hellington. Wawancara personal. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.13 Mei 2012

INTERNET BAPEPAM-LK. “Visi dan Misi Bapepam-LK.” http://www.bapepam.go.id/old/profil/visi_misi.htm. Diunduh pada tanggal 26 Maret 2012. ________. “Sejarah Bapepam-LK..” www.bapepam.go.id/sejarahbapepam. Diunduh pada tanggal 4 April 2012. Chandra, Aditiawan. “Membangun Tata Kelola Perusahaan Menurut PrinsipGCG”.http://businessenvironment.wordpress.com/2007/04/30/mem bangun-tatakelola-perusahaan-menurut-prinsip-prinsip-gcg/. Diunduh 26 Maret 2012. S. Kaihatu, Thomas. “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia”. http://puslit.petra.ac.id/journals/pdf.php?PublishedID=MAN06080101 Diunduh 20 April 2012.

LAIN- LAIN Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa BAPEPAM-LK, Company Profile Perusahaan: PT. Megapolitan Developments, Tbk.


PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERTUTUP (STUDI KASUS PT.MEGAPOLITAN DEVELOPMENT) TESIS RIZKI MAULIDANI

Recommend Documents