PENERAPAN AKUNTANSI PERBANKAN PEMBIAYAAN EMAS ib HASANAH DAN GADAI EMAS

Penerapan Akuntansi Perbankan …

PENERAPAN AKUNTANSI PERBANKAN PEMBIAYAAN EMAS iB HASANAH DAN GADAI EMAS Oleh : Agung Parmono dan Andrian Kurniawan Abstrak Semakin banyaknya minat masyarakat kepada perbankan syariah, perbankan syariah membutuhkan sebuah standar akuntansi sendiri yang berbeda dengan perbankan konvensional. Karena perbankan syariah dan konvensional memiliki perbedaan. Produk-produk perbankan syariah membutuhkan kerangka akuntansi dan skema transaksi yang menyeluruh untuk mengahsilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi secara tepat waktu dan mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Pengawasan untuk perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan gadai emas dan pembiayaan emas iB Hasanah diperlukan agar masyarakat semakin yakin akan prinsip syariah yang digunakan oleh perbankan tersebut. Perlakuan akuntansi produk gadai emas diatur berdasarkan PSAK 107 sedangkan Produk pembiayaan emas iB Hasanah diatur berdasarkan PSAK 102. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode wawancara terhadap karyawan bank Syariah dan menggunakan data yang berupa pedoman akuntansi dan perlakuan akuntansi ijarah dan murabahah yang diterapkan pada produk pembiayaan gadai emas dan pembiayaan emas. Kata kunci: Pembiayaan emas, PSAK 107, PSAK 102

Al-Mashraf, Vol.2, No. 1 Oktober 2015

47

Agung Parmono dan Andrian Kurniawan

Latar Belakang Masalah Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak pada Bank Indonesia (BI). Penyimpanan praktik emas di bank-bank syariah akhirnya mendorong BI mengeluarkan produk hukum terbaru yang bertujuan untuk membatasi dan mengembalikan gadai emas sesuai dengan prinsip syariah. Peraturan terbaru tersebut berupa Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI ) Nomor.14/7/DPS, yang diterbitkan dan mulai berlaku sejak 29 Februari 2012. Pada Surat Edaran Bank Indonesia tersebut membuat Standard Operational Procedure (SOP) dan tidak lagi menggunakan istilah gadai emas melainkan Qardh Beragun emas, karena jika menggunakan istilah gadai emas terkesan rancu dengan istilah yang digunak pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pada bank syariah invertasi emas dikenal dengan produk Qardh Beragun emas. Berinvestasi emas merupakan cara lama untuk membuat uang semakin banyak dan sebagai asuransi untuk bahaya yang tak dapat terlihat dimasa depan. Apabila ditelah lebih mendalam, teryata emas memiliki berbagai keungulan dibandingkan dengan sarana investasi lainya. Tentunya dengan beberapa kondisi yang menujang. Kesadaran dan antusias masyarakat Indonesia dengan investasi emas belakangan ini sangat bagus, sebab sudah banyak warga yang sadar akan penting investasi atau menabung emas. Mayoritas memilih emas untuk tujuan mengamankan kekayaannya, dengan mempertahankan nilai emas beli dimasa depan, mencukupi rencana masa depan, dan bisa untuk menambah kekayaannya. Investasi logam mulia emas memang selalu menjadi primadona karena karak teristik emas yang „kebal‟ akan inflasi dan guncangan ekonomi (dari tahun ke tahun harga emas terus meningkat), ditambah lagi tinginya likuidatas emas sehingga mudah dijual kapan saja saat memerlukan dana. Pernyatan tersebut dinyatakan oleh Ruliy Kustandar pada

48 Al-Mashraf, Vol.2, No. 1 Oktober 2015


http://www.carainvestasiemasbatangan.com/. Produk perbankan syariah yang sedang hangat diperbincangkan belakangan ini adalah produk pembiayaan berupa gadai emas dan kepemilikan emas. Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai emas, dan kepemilikan emas, maka perbankan syariah yang menyediakan produk gadai syariah maupun kepemilikan logam mulia harus dikawal agar tidak melakukan penyimpangan terhadap sistem yang ada. Pada awal bulan Februari tahun 2013, BNI Syariah meluncurkan produk baru yaitu, Pembiayaan Emas iB Hasanah. Produk ini bisa menjadi alternatif investasi yang aman bagi masyarakat karena harga emas yang cenderung naik dan tahan terhadap inflasi. Produk pembiayaan emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli). Selain itu ada pula produk gadai emas atau rahn emas. Produk ini merupakan produk menggadaikan emas dalam bentuk batangan yang pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo melalui akad ijarah. Produk Pembiayaan Emas iB Hasnah ini termasuk produk unggulan di Bank BNI Syariah Cabang Jember, karena animo masyarakat yang tinggi terhadap investasi emas. Investasi emas sangat diminati oleh masyarakat karena nilainya yang cenderung naik. Dengan adanya produk Pembiayaan Emas iB Hasanah masyarakat dapat memiliki emas dengan membeli emas secara angsuran. Hal itu memudahkan masyarakat yang ingin berinvestasi logam mulia. Produk Pembiayaan Gadai Emas ini termasuk produk yang kurang diminati oleh nasabah Bank BNI Syariah Cabang Jember, karena animo masyarakat dari tahun 2010 sampai 2014 kian menurun. Gadai emas kurang diminati oleh masyarakat, karena masyarakat yang berinvestasi emas saat membutuhkan dana mereka lebih suka menjual langsung dari pada digadaikan. Dengan adanya produk pembiayaan Gadai Emas masyarakat dapat memiliki dana dari penggadai emas yang angsuran dipembayarannya saat jauh tempo.


49


Bank sendiri merupakan lembaga keuangan, dan keberadaan suatu lembaga tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi dan skema transaksi. Setiap lembaga keuangan maupun perbankan wajib melakukan pencatatan akuntansi atas aktivitasnya. Dalam skema transaksi Bank Syariah diatur dalam akad tijarah menurur Karim (2006:70), yang menjelaskan bahwa segala segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi laba (for parfit transaction). Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komerseial. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Berdasarkan tingkat kepastian dari segala yang diperolehnya. Akad tijarah dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama natuaral uncertainty contract merupakan jenis kontrak yang secara alamiah mengandung ketidak pastian dalam perolehan perhitungan. Contoh akad dalam kelompok ini adalah mudharabah, musyarakah, muzara‟ah, musaqah, dan mukharabah. Sedangkan yang kedua Natural Certainty Contract (NCC) merupakan jenis kontrak dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya, baik dari segi jumlah dan jangka waktu penyerahan. Contoh yang mengunakan akad ini adalah murabahah, salam istishna‟, dan ijarah. Bank BNI Syariah cabang Jember merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang menjalankan akat murabahah. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 102 murabahah dalam adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Bank BNI Syariah memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk secara kredit/cicilan dan mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur. PSAK NO. 102 merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai dilembaga perbangkan syariah. pencatatan akuntansi di perbankan syariah maupun konvensional berbeda. Salah satu alasan mengapa akuntansi syariah dan konvensional berbeda, adalah faktor tujuan. Siapapun yang bertransaksi



dengan cara syariah, harus dapat diasumsikan bahwa tujuannya adalah dalam rangka mematuhi perintah Yang Maha Kuasa serta mencari ridhoNya. Perlakuan akuntansi untuk produk pembiayaan gadai emas adalah PSAK 107. PSAK 107 merupakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi ijarah. Sedangkan untuk produk pembiayaan emas iB Hasanah diatur dalam PSAK 102, pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah. Pengawasan untuk perlakuan akuntasi pembiayaan gadai emas syariah dan pembiayaan emas iB Hasanah diperlukan agar masyarakat semakin yakin akan prinsip syariah yang ada dan digunakan oleh perbankan syariah. Dengan keyakinan tersebut nasabah tidak akan merasa dirugikan, sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk perbankan syariah. Tidak terlepas dari permasalahan sehingga perlu kiranya masalah tersebut untuk diteliti, dianalisis dan dipecahkan. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka diperlukan suatu kajian mendalam untuk mengetahui penerapan PSAK 102 dan PSAK 107 pada akat murabahah. Perumusan Masalah Perumusan Masalah yang akan rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kesesuaian prosedur pembayaran dan perlakuan akuntansi produk pembiayaan emas iB Hasanah dengan PSAK 102? 2. Bagaimana kesesuaian prosedur pembayaran dan perlakuan akuntansi produk gadai emas dengan PSAK 107? Telaah Pustaka dan Kerangka Teoritik Pengertian Bank Syariah Pengertian bank syariah atau bisa dikenal dengan bank islam mempunyai sistem operasi di mana ia tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga ini, bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur‟an dan Hadist Nabi


51


SAW. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. (Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafe‟i Antonio). Pengertian bank syariah sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang. Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, memberikan definisi bahwa Bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah perseroan terbatas atau PT. Dalam buku yang berjudul Manajemen Bank Syari‟ah, secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut di tentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari lima dasar konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah : (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margi keuntungan, (4) sewa, (5) jasa (fee). Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono: 2003). Sedangkan Muhammad (2005:1) menyatakan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prisip syariat islam. Dari pengertian bank dan bank syariah tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan prinsipprinsip syariah Islam yaitu berlandaskan Al-Qur‟an dan Hadist. Bank syariah didirikan bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya



ke dalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis-bisnis lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai. Prinsip hukum Islam melarang unsurunsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut: 1. Perniagaan atas barang-barang yang haram, 2. Bunga (riba), 3. Perjudian dan spekulasi yang disengaja (maisir), serta 4. Ketidakjelasan dan manipulatif (gharar) Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip- prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Syari‟ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Bank Islam lahir di Indonesia, yang gencarnya pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No.7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syari‟ah. Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang luas. Menurut Metwalli seperti dikutip Arifin (2003: 13), prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar terdiri dari: 1. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian dan titipan dari Tuhan kepada manusia, maka harus dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin untuk memenuhi kebutuhan bersama. 2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Batasan-batasan itu adalah kepentingan masyarakat dan penolakan setiap usaha yang menghancurkan masyarakat. 3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. 4. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan bedsaran pokok nasional


53


dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya yang direncanakan untuk kepentingan orang banyak. 6. Seorang muslim harus takut kepada ALLAH dan hari akhirat, seperti yang diuraikan dalam Al-Qur‟an: “Dan takutlah pada hari sewaktu kamu dikembalikan kepada ALLAH dan masing-masing diberikan balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dilakukannya. Dan mereka tidak teraniaya…” (Q. S. 2: 281). 7. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. 8. Islam melarang pembayaran bunga atas berbagai bentuk pinjaman. Pengertian Pembiayaan Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Besarnya bunga yang diperoleh deposan tergantung pada tingkat bunga, nominal deposito, jangka waktu deposito Kegiatan utama dari sebuah bank adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran dana tersebut dapat diwujudkan dalambentuk pinjaman, yang lebih dikenal dengan pembiayaan atau pembiayaan. Menurut IAI (2007: 31 paragraf 11), pengertian pembiayaan dapat didefenisikan sebagai berikut: “Pembiayaan adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”. Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk



mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Muhammad, 2005: 17). Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kriteria Pembiayaan Jangan pernah memberikan pembiayaan bila pertimbangan lebih kepada : 1. Belas kasihan 2. Kenalan (bersaudara atau teman) 3. Nasabah orang terhormat (terkenal, disegani, status sosial tinggi dll) Utamakan berdasarkan unsur-unsur : 1. Kelayakan usaha 2. Kemampuan membayar Aspek yang dinilai sebelum melakukan analisa pembiayaan adalah sebagai berikut : 1. Kemampuan memperoleh keuntungan. 2. Sisa pembiayaan dengan pihak lain (kalau ada). 3. Bebas rutin di luar kegiatan usaha. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu 1. Character Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. 2. Capacity Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi


55


3.

4.

5.

6.

penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan. Capital Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya. Collateral Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi , maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban. Condition Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan. Syariah Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayaai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syriah Nasional (DSN) “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”

Macam-Macam Produk 1. Produk pembiayaan emas iB Hasanah Prodak pembiayaan emas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli emas secara angsuran, kata Direktur Bisnis BNI Syariah Imam Teguh Saptono di Thamrin City, Jumat (1/2/2013).Imam melanjutkan, angsuran tersebut besarnya tetap setiap bulan selama masa pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah. "Target tahun ini untuk pembiayaan emas iB Hasanah sebesar Rp 300 miliar," ungkap Imam.Produk ini sebagai upaya perseroan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap investasi yang



aman. Dengan jangka waktu pembiayaan minimal dua tahun dan maksimal lima tahun dengan plafon maksimal Rp 150 juta. 2. Produk gadai emas produk gadai emas atau rahn emas merupakan produk menggadaikan emas dalam bentuk batangan yang dibayar langsung secara pokok dan ujurah setiap jatuh tempo melalui akad ijarah. Produk ini diperuntukan bagi pengusaha kecil atau menengah, bukan kegiatan berkebun emas yang tidak produktif dan rawan default. Emas yang digadaikan berkali kali (produk berkebun emas) berpotersi besar mengalami kemacetan, karena nasabah harus menebus berkalikali lipat, sesuai dengan berapa kali nasabah menggadaikan emas tersebut. Potensi default yang besar ini tentunya merugikan nasabah sendiri. Bagi investor yang kelebihan uang, maksimal dibenarkan melakukan gadai emas sebanyak dua kali, namun tetap diperuntukan bagi modal usaha, bukan untuk investasi spekulatif semata yang tidak menyentuh sector riil. Murabahah Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa lump sum atau berdasarkan persentase. Jika seseorang melakukan penjualan komoditi/barang dengan harga lump sum tanpa memberi tahu berapa nilai pokoknya, maka bukan termasuk murabahah, walaupun ia juga mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Penjualan ini disebut musawamah.


57


Pengertian murabahah menurut IAI (2007: Akuntansi Murabahah, paragraf 06) adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dapat disimpulkan bahwa murabahah merupakan transaksi antara penjual dan pembeli yang biaya perolehan dan keuntungannya dinyatakan dalam transaksi tersebut. Pembiayaan Murabahah dalam PSAK No. 102 Dalam transaksi murabahah ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar transaksi yang dilakukan berjalan sesuai dengan syariah. Ketentuan-ketentuan tersebut dikeluarkan berdasarkan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang tertuang dalam PSAK No. 102, yaitu: A. Aset Murabahah Adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah. 1. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Adapun murabahah yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat dapat menerima atau membatalkan barang tersebut. (PSAK 102: Akuntansi Murabahah, paragraph 06). 2. Murabahah tanpa pesanan Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyedian barang dilakukan sendiri oleh penjual. 3. Pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan (PSAK 102: Akuntansi Murabahah, paragraph 18).



4. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan(PSAK 102: Akuntansi Murabahah, paragraph 19) adalah sebagai berikut: a) jika murabahah pesanan mengikat i. dinilai sebesar biaya perolehan ii. jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset b) jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat i. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah ii. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. B. Pembayaran Murabahah 1. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai. Pembayaran tunai adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. (PSAK 102: Akuntansi Murabahah, paragraph 08). 2. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli. (PSAK 102: Akuntansi Murabahah, paragraph 10). C. Uang Muka Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. (PSAK 102: Akuntansi Murabahah, paragraf 14).


59


D. Piutang Murabahah dan Keuntungan Murabahah 1. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi pengisihan kerugian piutang. (PSAK 102: Akuntansi Murabahah, paragraph 22). 2. Keuntungan murabahah diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan relatif kecil. 3. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga. 4. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya. E. Potongan 1. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. (PSAK 102: Akuntansi Murabahah, paragraf 26). 2. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut: a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. (PSAK 102: Akuntansi Murabahah, paragraph 28).



F.

Denda Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. (PSAK 102: Akuntansi Murabahah, paragraph 29).

Ijarah Ijarah adalah akad permindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (operating lease). Selain itu Ijarah adalah akad antara bank (mu’ajjir) dengan nasabah (mutta’jir) untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah. Beberapa contoh kontak ijarah (pemilikan manfaat) seperti (a) manfaat yang berasal dari aset seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikedarai; (b) manfaat yang berasal dari hasil karya seseorang seperti hasil karya insinyur bangunan, tukang tenun, tukang pewarna, penjahit, dan lainlain; (c) manfaat yang berasal dari skill/keahlian individu seperti perkerja kantor, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Adapun yang berhubungan dengan sewa-menyewa pohon untuk pemanfakan buahnya, sewa menyawa makanan untuk dimakan, dan beberapa contoh lainya bukan termasuk katagori ijarah karena barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan, tapi barangbarang tersebut habis dikonsumsi. Akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa. Apabila terjadi kerusakan yang menjadiakan penurunan nilai keuangan dari aset yang disewakan dan bukan disebabkan kelalaian peyewa, pemberi sewa berkewajiban menanggung biaya selama periode akad atau menggantikan dengan aset yang sejenis. Menurut salman (2012 : 270)


61


Berdasarkan Exposure Draft PSAK 107 Berdasarkan Exposure Draft yakni suatu draft yang diterbitkan untuk mendapatkan komentar, saran dan masukan dari masyarakat luas, terutama yang terkait dengan profesi audit internal. Meskipun merupakan exposure draft, saran penerapan ini mencerminkan praktik-praktik terbaik yang akan bermanfaat sebagai rujukan bagi pelaksanaan audit internal yang profesional. PSAK 107 oleh Sri Nurhayati, ijarah dibagi menjadi 3 yaitu: 1. Ijarah adalah akad perpindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri. 2. Ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) merupakan ijarah dengan waat (janji) dari pemberi sewa berupa perpindahan objek ijarah pada saat tertentu (PSAK ED 107). Perpindahan kepemilikan suatu aset yang disewakan dari pemilik kepada penyewa, dalam ijarah muntahiya bit tamlik dapat dilakaukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijarah yang dialihkan telah diselesaikan dan objek ijarah telah diserahkan kembali kepada pemberi sewa. Kemudian untuk perpindahan kepemikan akan dibuat akad baru, terpisah dari akad ijarah sebumnya. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui: 1). Hibah, 2) jual, dimana harga harus disepakati kedua belah pihak sebelum akad penjualan. Pengakuan dan Pengukuran 1. Pembiayaan Emas iB Hasanah 1.1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah pada saat perolehan aset murabahah adalah: Jurnal Perolehan aset murabahah Rekening Debit Kredit Dr. Rekning pembiayaan xx Cr. Tabungan/nasabah xx Dengan rumus pembiayaan murabahah: Harga barang = harga jual x berat 1.2. Pada saat pembayaran beban administrasi, nasabah membayar beban untuk administrasi murabahah. Jurnal



yang harus dibuat oleh bank syariah pada saat perolehan aset murabahah adalah: Jurnal Pembayaran beban administrasi Rekening

Debit

Kredit

Dr. Rekening tabungan xx Cr. pembiayaan xx 1.3. Pada saat pembelian aset, bank membeli aset persedian untuk pesanan murabahah. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah pada saat perolehan aset murabahah adalah: Jurnal Pembelian aset Rekening Dr. Rekening pembiayan

Debit

Kredit

xx

Kr. Rekening tabungan toko emas

xx 1.4. Pada saat pembiayaan, nasabah mendapat pembiayaan murabahah. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah pada saat perolehan aset murabahah adalah: Jurnal pembiayaan Rekening

Debit

Kredit

Dr. Rekening pembiayaan xx Kr. Rekening tabungan nasabah xx Dengan rumus pokok pembiayaan: Pokok Pembiayaan = Harga Barang – Uang Muka 1.5. Pada saat pembayaran angsuran, nasabah membayar angsuran pembiayaan murabahah. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah pada saat perolehan aset murabahah adalah: Jurnal pembayaran angsuran Rekening

Debit

Kredit

Dr. Nasabah xx Cr. Rekening Pembiayaan xx Dengan rumus margin keutugan, jumlah pembayaran dan angsuran: Margin = keuntungan(%) x Pokok Pembiayaan x Jangka Waktu Jumlah Pembayaran = Pokok Pembiayaan + Margin Angsuran Perbulan = Jumlah Pembiayaan Jangka Waktu (bulan)


63


1.6. pada saat pembayaran uang muka, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat penerimaan uang muka dari pembeli adalah: Jurnal pembayaran uang muka Rekening Debit Kredit Db. Kas (nasabah) xx Kr. Kas (toko emas) xx Dengan rumus uang muka: Uang Muka = 20% x harga barang 1.7. Saat akad murabahah disepakati, pencatan penjualan murabahah sejumlah pembayaran diakui sebesar pokok pembayaran dan ditambah ketentuan yang disepakati. Jurnalnya adalah: Jurnal saat akad murabahah disepakati Rekening Dr. Rekening pembiayaan nasabah Kr. Tabungan nasabah

Debit

Kredit

xx xx

2. Gadai Emas 2.1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah pada saat perolehan aset murabahah adalah: Jurnal Perolehan aset ijarah Rekening

Debit

Kredit

Dr. Rekning pembiayaan xx Cr. Tabungan/nasabah xx Dengan rumus pembiayaan murabahah: Harga barang = harga jual x berat 2.2. Pada saat nasabah menerima uang, nasabah memperoleh tabungan dari penggaian emas maka jurnal yang harus dibuat oleh bank syaria adalah:



Jurnal penerimaan uang Rekening

Debit

Kredit

Dr. Rekening pembiayaan xx gadai Kr. Tabungan nasabah Xx Dengan rumus memperoleh pinjaman pembiayan gadai emas: Pokok pembiayaan = 80% x harga 2.3. Pada Saat Penerimaan biaya administrasi Pembayaran biaya administrasi oleh nasabah dilakukan saat menyetujui akad, maka jurnal yang arus dibuat oleh bank syariah adalah: Jurnal biaya administrasi Rekening Dr. Kas/Rekening Nasabah Cr. Biaya administrasi

Debit

Kredit

xx Xx

2.4. Pada saat pembayaran jatuh tempo Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, maka jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah adalah: Jurnal saat pembayaran jatuh tempo Rekening

Debit

Kredit

Dr. Rekening tabungan xx Cr.Rekening Pembiayaan Xx Dengan rumus Ujrah dan pembyaran pada saat jutuh tempo: Ujrah = 1,6% x harga Pembayaran = pokok pembiayaan + ujrah Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dari data-data yang sudah dijelaskan diatas tadi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Perlakuan akuntansi pada pembiayaan emas iB Hasanah dan pembiayaan gadai emas pada Bank BNI Syariah a) Pengakuan dan pengukuran pembiayaan emas iB Hasanah.


65


1) Pada saat terjadiya akad: pembiaayan kepemilikan emas diakui pada saat nasabah menyetujui semua akad dari pembiayaan tersebut dan memberikan uang muka sebesar 20% dari harga beli emas. Penetapan uang muka diatur dalam surat edaran BI No 14/16/DPbS. Uang muka tersebut dalam PSAK 102 diakui sebagai pembayaran piutang. 2) Pada saat pengakuan dan pengukuran pendapatan : keuntungan murabahah atau pembiayaan kepemilikan emas diakui pada saat asset pembiayaan dalam hal ini saat penyerahan emas kepada nasabah. hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 102. b) Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai emas 1) Pada saat terjadinya akad pembiaayan gadai emas : pengakuan tersebut sesuai dengan pernyataan PSAK 107 yang menyatakan bahwa obyek ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. 2) Pada saat pengakuan dan pengukuran pendapatan : Bank BNI Syariah menerima angsuran pembayaran sewa pada saat manfaat atas asset telah diterima oleh nasabah, manfaat atas aset dalam hal ini adalah jasa penitipan emas yang diberikan bank kepada nasabah. Hal tersebut sudah dijelaskan pada PSAK 107 yang menyebutkan bahwa pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa. 2. Kesesuaian PSAK 102 pada produk pembiayaan emas iB Hasanah dan kesesuaian PSAK 107 pada produk pembiayaan gadai emas. a) Kesesuai pembiayaan emas iB Hasanah dengan PSAK 102 1) Skema transaksi Bank BNI Syariah dalam pembiayaan emas iB Hasanah sudah menerapkan atau memberlakukan PSAK 102. Dalam transaksi yang dilakukan Bank BNI Syariah sudah sesuai dimana bank hanya sebagai perantara pembiayaan bukan sebagai penjual. Bedanya emas yang dibeli oleh nasabah tidak langsung diberikan pada nasabah melainkan disimpan oleh bank sebagai piutang dan jika nasabah tidak bisa membayar piutang emas tersebut akan dijual,



sedangkan jika ada kelebihan penjualan bank akan meberikan pada nasabah dalam bentuk tabubungan. Dan jika ada kekuranaga maka nasabah mempunyai utang pada bank. Selain itu perbedaan ini terjadi karena objek barang untuk pembiyaan murabahah berbeda, dimina dalam teori PSAK 102 contoh objek baranya seperti: motor, mobil, rumah, sedangkan pada Bank BNI Syariah objek barangnya emas. 2) Secara keseluruhan perlakuan akuntansi Bank BNI Syariah dalam pembiayaan emas iB Hasanah sudah menerapkan atau memberlakukan PSAK 102. Dalam penentuan besaran margin keuntungan presentase besaran tersebut ditentukan dari pusat. Dalam hal pengenaan denda, pengenaan denda dapat dikenakan oleh bank kepada nasabah yang lalai atau telat membayar setelah jatuh tempo, hal tersebut sesuai dengan PSAK 102. b) Kesesuaian pembiayaan gadai emas dengan PSAK 107 1) Skema transaksi Bank BNI Syariah pada pembiayaan gadai emas sudah sesuai dengan penerapkan atau pemberlakukan PSAK 107. Dalam transaksi yang dilakukan Bank BNI Syariah sudah sesuai dimana bank menyediakan dana untuk nasabah yang menggadaikan emasnya dalam bentuk logam/hantam. 2) Secara keseluruhan perlakuan akuntansi Bank BNI Syariah sudah menerapkan dan memberlakukan PSAK 107 pada produk gadai emas. Untuk perhitungan biaya sewa pada bank BNI Syariah biaya sewa dihitung berdasarkan harian meskipun dalam pembayarannya dapat dilakukan setiap bulan sampai jatuh tempo.


67


Daftar Pustaka Harahap.S.S., 1997, .Akuntansi islam, Jakarta, Bumi aksara. Harahap,Sofyan, 2008, Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah, Jakarta, Pustaka Kuantum. Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuanagan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta, Penerbit Salemba Empat. Indrianto Nur Dan Bambang Soepomo, 2009, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Ketiga, Yogyakarta, BPFE UGM. Muhammad, Rifqi, 2008, Akuntansi Keuangan Syariah, Yogyakarta, Gajah Mada University Pers. Triyuwono, Iwan, 2006, Perspektif Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.


PENERAPAN AKUNTANSI PERBANKAN PEMBIAYAAN EMAS ib HASANAH DAN GADAI EMAS

Recommend Documents