UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I` WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B GUNUNG SITOLI Alamat : Jln. Dolok Martimbang – Hilina’a Telp : 0639 - 21007 BERITA ACARA MASA SANGGAH Nomor : W2.E19.PL.02.03 - 018/POKJAULP /2015 Tanggal : 29 Maret 2015 : Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan Pada Lapas Klas II B Gunung Sitoli T.A 2015 : Rp.1.585.920.740 (Satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)
Pekerjaan Nilai Total HPS
Berdasarkan jadwal pelelangan pengadaan Bahan Makanan keperluan Narapidana/Tahanan Lapas Klas IIB G.Sitoli, masa sanggah pelelangan (27 – 29 Maret 2015) telah berakhir pada jam 08.00 wib, dan samapai akhir masa sanggahan aplikasi spse kemenkumham terdapat 1 (satu) perusahaan yang menyampaikan sanggahan (terlapir).
CV
GADING ASIA MAS
General Contractor | Leveransier | Supplier & Brokerage
Jalan Sutomo Gg. Taqwa No. 5 Mudik 22814 Kota Gunung Sitoli » Telp / Fax : 323273, : +62811176222. E-Mail :
[email protected]
Gunungsitoli, 28 Maret 2015 Nomor : 090.Sanggahan/GAM_GST/III/2015 Lamp. : Dokumen File. Kepada Yth. : Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan [Pokja ULP] Pengadaan Bahan Makanan Keperluan Narapidana / Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Gunungsitoli TA. 2015 Jalan Dolok Martimbang Hilina’a, Telp 063921007 GUNUNGSITOLI Perihal : Sanggahan Penetapan CV. TOSA sebagai Pemenang atas Lelang Pekerjaan “ Pengadaan Bahan Makanan Keperluan Narapidana/Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015 ” Dasar Sanggahan : 1. Dokumen Pengadaan Nomor : W2-E19.PL.02.02.03-003/POKJAULP/2015, tanggal 13 Maret 2015 ; 2. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahaannya. Dengan memperhatikan dan merujuk pada : 1. 2.
Pengumuman Pemenang BAMA Gst No. W2-E19.PL.02.02.03-017/POKJAULP/2015 tanggal 26 Maret 2015 ; Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : W2-E19.PL.02.02.03011/POKJAULP/2015 Tanggal 21 Maret 2015 dan Undangan yang kedua dengan isi Surat yang sama dengan Nomor : W2-E19.PL.02.02.03-012/POKJAULP/2015 Tanggal 24 Maret 2015 yang di tujukan kepada CV. TOSA ;
3.
TABEL KUALIFIKASI CV. TOSA yang terlampir dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Bahan Makanan Keperluan Narapidana/Tahanan pada Lapas Klas II Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015 Nomor : W2-E19.PL.02.02.03-006/POKJAULP/2015 Tanggal 19 Maret 2015.
Dengan ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
Meminta penjelasan dan alasan apa Pokja ULP dalam menyiapkan Dokumen Pengadaan Nomor : W2-E19.PL.02.02.03-003/POKJAULP/2015, tanggal 13 Maret 2015 hanya tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan syaratsyarat lainnya yang termuat dalam Dokumen Pengadaan beserta lampirannya dimana dengan sengaja mengabaikan Peraturan Presiden Nomor 172/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ; serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah di undangkan dan diperintahkan untuk dilaksanakan sejak tanggal 16 Januari 2015.
Selanjutnya di pertanyakan kepada Pokja ULP, alasan-alasan apa yang mendasari dalam setiap Penyusunan Dokumen Pengadaan mulai lelang pertama yang di tenderkan tanggal 22 Desember 2014 dan terakhir Dokumen Pengadaan No. : W2-E19.PL.02.02.03003/POKJAULP/2015, tanggal 13 Maret 2015 sepertinya para pihak memiliki sudut pandang penafsiran yang berbeda-beda dalam menjalankan tugas sebagai Pokja dan juga sebagai Peserta Lelang. Misalnya pada dokumen lelang yang terakhir tidak di persyaratkan Surat Dukungan Bank/Surat Keterangan Bank atau Surat Dukungan lainnya. Surat Dukungan Bank menjadi penting manakala peserta lelang melakukan Penandatangan Kontrak dan Pekerjaaan yang telah di laksanakan melalui sarana apa di bayarkan? Tentu di butuhkan Nama / Nomor Rekening sebagai sarana Pemindahbukuan atas Pembayaran tersebut. Dan kapan hal itu di lakukan? Hal ini sangat jelas dan telah di sediakan ruang agar terpenuhi persyaratan itu saat pengiriman Dokumen Kualifikasi Perusahaan.
Dipertanyakan kepada Pokja ULP atas dasar dan landasan hukum apa yang di anut atau ketentuan Hukum dari peraturan mana yang di adopsi bahwa Pokja ULP bisa lebih dari satu kali di lakukan Undangan Klarifikasi dan Kualifikasi kepada CV. TOSA? Jelas ini merupakan pelanggaran dimana CV. TOSA bisa di gugurkan dan Jaminan Penawarannya di sita dan dimasukan dalam daftar hitam. Makna dan isi dari lembaran Jaminan Penawaran pada point ketiga telah tegaskan bahwa “ Surat Jaminan ini berlaku apabila terjamin TIDAK hadir dalam Klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon Pemenang “. Mohon Penjelasan yang bisa di terima sesuai aturan dan mekanisme yang benar. Jika tidak maka ini merupakan persengkokolan untuk KKN.
Penelusuran data dari LKPP dimana Pekerjaan sedang berjalan dan telah merupakan Kontrak CV. TOSA saat ini antara lain : 1. 2. 3.
Pengadaan Bahan Makanan Narapidana dan Tahanan pada LP Klas II B Bangko TA. 2015, Nilai Kontrak Rp. 1.369.056.000 [Wilayah Kerja Kanwil Jambi] ; Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Penataan Lingkungan LP Klas III Sarolangun, Nilai Kontrak Rp. 909.040.000 [Wilayah Kerja Kanwil Jambi] ; dan Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Nilai Kontrak Rp. 490.534.000 [ Wilayah Kerja Kanwil Sumatera Utara] dengan Total nilai Kontrak keseluruhan sebesar Rp. 2.768.630.000 dimana data ini digunakan untuk menghitung Sisa Kemampuan Paket.
Berkenaan dengan uraian pada point tersebut di atas, maka :
Sesuai instruksi kepada Peserta [IKP] dalam BAB III Dokumen Lelang, point 4.1. bagian (c). Larangan KKN dan Penipuan, maka CV. TOSA terindikasi telah melakukan Pelanggaran dimana “ membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar ” dalam TABEL KUALIFIKASI CV. TOSA dengan tidak memberikan informasi Pekerjaan sedang berjalan dan telah merupakan Kontrak sedang dilaksanakan. Hal ini jelas sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen sebagai dokumen yang telah di persyaratkan.
Seharusnya Pokja ULP memberikan penilaian dalam evaluasi tahapan awal kepada CV. TOSA telah terbukti melakukan pelanggaran dengan dikenakan Sanksi Administrasi seperti di gugurkan dari Proses Pelelangan atau Pembatalan Penetapan Pemenang sebagaimana di atur dalam IKP, BAB III Dokumen Lelang, point 4.2. bagian (a).
Atas Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : W2-E19.PL.02.02.03017/POKJAULP/2015 tanggal 26 Maret 2015, secara tegas “MENOLAK” dan sangat keberatan karena adanya penyimpangan terhadap ketentuan, adanya rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat serta terindikasi penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP.
CV. GADING ASIA MAS meminta kepada Pokja ULP agar Pengadaan Bahan Makanan Keperluan Narapidana/Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015 ; dilakukan tender Ulang ; serta untuk memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku, tahapan selanjutnya tidak di lanjutkan sebelum sanggahan/keberatan ini dijawab.
Demikian Surat Sanggahan ini dibuat dan diajukan untuk mendapat tanggapan dan solusi yang terbaik. Yang mengajukan sanggahan/keberatan : CV. GADING ASIA MAS, dto ROZAMA LASE, S.E. DIREKTUR Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [LKPP] di Jakarta ; 2. Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI di Jakarta ; 3. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara di Medan ; 4. Kepala Kantor LP Klas IIB Gunungsitoli ; 5. Pertinggal. Demikian Berita Acara Masa Sanggah ini diperbuat beserta Lampiran Jawaban sanggahan. POKJA ULP LAPAS KLAS IIB GUNUNG SITOLI Ketua
Dto
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I` WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B GUNUNG SITOLI Alamat : Jln. Dolok Martimbang – Hilina’a Telp : 0639 - 21007
Pekerjaan Nilai Total HPS
Kepada yth
LAMPIRAN BERITA ACARA MASA SANGGAH Nomor : W2.E19.PL.02.03 - 018/POKJAULP /2015 Tanggal : 29 Maret 2015 : Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan Pada Lapas Klas II B Gunung Sitoli T.A 2015 : Rp.1.585.920.740 (Satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) : Direktur CV GADING ASIA MAS Di Gunung Sitoli
Sehubungan dengan surat sanggahan nomor: 090.Sanggahan/GAM_GST/III/2015 tanggal 28 Maret 2015 yang saudara sampaikan maka bersama ini Pokja ULP memberikan tanggapan atas apa yang saudara sampaikan sebagai berikut :
Jika saudara menginginkan penjelasan penyiapan penyusunan dokumen lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pokja menilai hal itu kurang tepat bila saudara minta penjelasan di surat sanggahan yang saudara sampaikan ini. Seperti yang saudara sampaikan “dengan sengaja mengabaikan Peraturan Presiden Nomor 172/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ; serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah di undangkan dan diperintahkan untuk dilaksanakan sejak tanggal 16 Januari 2015”, Pokja juga menilai yang saudara sampaikan tidak ada secara spesipik/khusus yang Pokja telah abaikan dalam penyusunan dokumen lelang. Jika saudara menginginkan penjelasan tentang ketentuan yang berlaku, Pokja bukan tempatnya. Akan tetapi, bilamana dalam penyusunan dokumen lelang menurut saudara ada yang tidak tepat maka Pokja dapat memberikan tanggapan.
Mengutip sanggahan saudara “ tidak di persyaratkan Surat Dukungan Bank/Surat Keterangan Bank atau Surat Dukungan lainnya. Surat Dukungan Bank menjadi penting manakala peserta lelang melakukan Penandatangan Kontrak dan Pekerjaaan yang telah di laksanakan melalui sarana apa di bayarkan? Tentu di butuhkan Nama / Nomor Rekening sebagai sarana Pemindahbukuan atas Pembayaran tersebut. Dan kapan hal itu di lakukan? Hal ini sangat jelas dan telah di sediakan ruang agar terpenuhi persyaratan itu saat pengiriman Dokumen Kualifikasi Perusahaan” , Pokja memberikan jawaban dan tanggapan : seseuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19 ayat (1) huruf (i) menyebutkan : khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank; Dari ketentuan tersebut, jika saudara cermati dukungan keuangan dari bank, dipergunakan dalam pekerjaan konstruksi.
Dipertanyakan kepada Pokja ULP atas dasar dan landasan hukum apa yang di anut atau ketentuan Hukum dari peraturan mana yang di adopsi bahwa Pokja ULP bisa lebih dari satu kali di lakukan Undangan Klarifikasi dan Kualifikasi kepada CV. TOSA? Jawaban dari Pokja sampaikan : Evaluasi adalah menjadi kewenangan Pokja untuk melaksanakannya sesuai ketentuan. Bilamana proses evaluasi menurut Pokja perlu
perpanjangan waktu, maka Pokja dapat merubah jadwal tersebut dengan menyampaikan alasan perubahan yang disampaikan melalui aplikasi lpse kemenkumham. Bahkan ada beberapa ketentuan jadwal lelang yang harus melalui persetujuan lpse kememkumham, dan hal itu sudah Pokja lakukan. Termasuk yang saudara sampaikan peraturan mana yang di adopsi bahwa Pokja ULP bisa lebih dari satu kali di lakukan Undangan Klarifikasi dan Kualifikasi kepada CV. TOSA, Pokja mempunyai alasan yang sudah disampaikan melalui aplikasi lpse kemenkumham. Jadi tuduhan saudara menyatakan terjadi persekongkolan untuk KKN, sangat sudah diluar kewajaran dan tidak berdasar.
Selanjutnya saudara sampaikan; Penelusuran data dari LKPP dimana Pekerjaan sedang berjalan dan telah merupakan Kontrak CV. TOSA saat ini antara lain : 1. Pengadaan Bahan Makanan Narapidana dan Tahanan pada LP Klas II B Bangko TA. 2015, Nilai Kontrak Rp. 1.369.056.000 [Wilayah Kerja Kanwil Jambi] ; 2. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Penataan Lingkungan LP Klas III Sarolangun, Nilai Kontrak Rp. 909.040.000 [Wilayah Kerja Kanwil Jambi] ; dan 3. Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Nili Kontrak Rp. 490.534.000 [ Wilayah Kerja Kanwil Sumatera Utara] dengan Total nilai Kontrak keseluruhan sebesar Rp. 2.768.630.000 dimana data ini digunakan untuk menghitung Sisa Kemampuan Paket. Tanggapan dan jawaban dari Pokja : berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disampaikan melalui persyaratan dalam dokumen lelang,maka Pokja ULP telah melakukan tahapan tahapan evaluasi sesuai ketentuan. Dimulai evaluasi administrasi, teknis dan harga sesuai dengan persyaratan yang disampaikan.Jika telah memenuhi persyaratan, maka perusahaan yang melakukan tiga penawaran terendah dilakukan untuk pembuktian/klarifikasi dokumen. Terkait sanggahan saudara diatas adanya pekerjaan yang sedang dilakukan oleh CV.TOSA sebagai pemenang, dan saudara hubungkan dengan data itu digunakan untuk menghitung Sisa Kemampuan Paket, maka menurut ketentuan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19 ayat (1) huruf (j) menyebutkan : khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: SKP = KP – P Dari ketentuan tersebut, jika saudara dipergunakan dalam pekerjaan konstruksi.
cermati
sisa
kemampuan
paket/skp
Demikian jawaban sanggahan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya
POKJA ULP LAPAS KLAS IIB GUNUNG SITOLI No
NAMA
JABATAN
1.
Dto
Ketua
2.
Dto
Sekretaris
3.
Dto
Anggota
Tanda Tangan
