26/08/2014
Penelitian Integratif (PI)-14 Kebijakan (Pengelolaan) Lanskap dan Jasa Hutan Subarudi Puspijak Bogor, 25 Agustus 2014
Pendahuluan • Pasal 18 UU No. 41/1999: Kehutanan (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap DAS, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.
1
26/08/2014
Pendahuluan • Pasal 17 UU No. 26 Tahun 2007: Penataan Ruang (4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. (5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS.
Pendahuluan No Provinsi Perubahan Tutupan . Hutan (%) Pengusul RTRWP Awal Usulan (RTRWP) (RTRWP) 1. Maluku Utara 70,47 31,73 2. Bengkulu 46,17 41,05 3. Sulawesi Utara 51,88 50,65 4. Jambi 43,64 5. Kab Muaro 30,13 Jambi 6. Kab Bungo 32,91 -
Disetujui Tim Terpadu
43,12 29,09 30,91
2
26/08/2014
Sekilas Info Terkait RTRW • Trend dan proses perubahan RTRWP di Indonesia mengurangi luas tutupan hutannya mendekati ambang batas 30 %. • Kawasan hutan konversi tidak dimasukkan dalam usulan perubahan RTRWP(Tabungan) • Kawasan hutan lindung banyak diusulkan untuk dirubah fungsinya • Kawasan konservasi khususnya cagar alam dan suaka margasatwa juga menjadi fokus perubahan RTRWP • Puslitbang PIK perlu melakukan kajian strategis terkait trend dan proses perubahan RTRWP di Indonesia
PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DALAM REVIEW RTRWP
APL MENJADI KAWASAN HUTAN 5%
KAWASAN HUTAN MENJADI APL 95%
3
26/08/2014
PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DALAM REVIEW RTRWP
Provinsi Sumatera Barat Jambi Bengkulu Bangka Belitung Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Gorontalo Sulawesi Barat Papua Maluku Utara Kalimantan Timur Total
Kawasan Hutan menjadi APL (Ha) 126.286 13.712 2.192 19.131 1.168.656 59.503 23.604 64.261 376.385 273.361 395.621 2.522.712
APL menjadi Kawasan Hutan (Ha) 9.906 0 101 3.210 29.672 37.747 3.787 0 45.258 5.081 11.732 146.494
Sumber : Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan, 2013
Asal Muasal Angka 30 % (Kompas, 9/5/2004) • Apa akibat dari penggundulan hutan itu? (Ingatan Kasim lalu menerawang pada masa ia kuliah, tahun 1957, di Fakultas Pertanian UI-bakal IPB. Ia teringat pada dosennya, Prof Lundquist, warga Swedia yang ahli tanaman tropika). • Suatu hari Prof Lundquist menjelaskan kepada saya. Sim, katanya, daerah Anda ini daerah tropika yang sangat kaya flora dan fauna. Tetapi daerah Anda ini macam begini... (Kasim menunjukkan puncak kepalan tangannya) bergunung-gunung dengan lembah dan jurang. Ini berarti sedikitnya 30 persen permukaan Bumi di Indonesia harus ditutupi tumbuhan agar tidak terjadi erosi. • Jika kurang dari 30 persen, apalagi bila kawasan di hulu sungai sudah gundul, akan mengakibatkan musnahnya lapisan tanah untuk penyerapan air. Dengan begitu, tidak semua air terserap oleh tanah dan akhirnya mengalir deras ke bawah. Hutan tropika yang gundul akan menghancurkan serasah atau karpet tanah dan kehidupan mikroba. • Seorang Lelaki di Waimital (Penerbit Sinar Harapan: 1983).
4
26/08/2014
Hasil Riset Terkait Tutupan Hutan No Negara/Lokasi
% Forest Cover
Terhadap Luas
1.
30 30 30
Kawasan & UU No. 41/1999 tutupan hutan Daratan UU No. 26/2007 (Ps RTH Kota 29)
Indonesia
Sumber
2.
Jepang
67
Daratan
Hendromono (2007)
3.
Swedia
66
Daratan
Idem
4.
Finlandia
72
Daratan
Idem
5.
DAS Citanduy
42,37
Daratan
Supriatna (2012)
6.
DAS Citarum
44,0
DAS
Rusdiana (2013)
7.
DAS Asahan
49,9
Daratan
Sanudin dan Antoko (2007)
Justifikasi PI 14 • • • • •
Isu strategis Kehutanan Dukungan pencapaian IKK Eselon I Kehutanan Data hutan dan DAS Kritis Pelaksanaan RHL Keterkaitan PI Kebijakan Lanskap dan Jasa Hutan dengan program Puspijak • Hasil Riset terkait tutupan kawasan hutan
5
26/08/2014
Isu Strategis Kehutanan 1. Haeruman (2013) PH berbasis lanskap untuk tantangan global, menjamin produksi materi dan jasa hutan lestari 2. Hernowo (2013) Kemenhut sebagai publik administration kehutanan ( negara, adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi sosial, proses inklusif (kowledge based society) 4. Suparna (2013) Kawasan hutan negara yang terlantar sekitar 78,5 juta ha (59% dari kawasan total hutan negara) dan konflik lahan serta perambahan meningkat eskalasinya
KAWASAN HUTAN (DARATAN) NEGARA DAN KEPENGELOLAANNYA (APHI, 2011) N o
Fungsi Hutan
Luas ( juta ha)
Lembaga Pengelola
1
Kaw Hutan Konservasi (daratan)
21,23 jt
Balai
2
Kaw Hutan Lindung
32,21 jt
Tidak ada pengelola
3
Kaw Hutan Produksi (Tetap +Terbatas) a.IUPHHK-HA + RE : 23,4 Jt b.IUPHHK-HT + HTR : 9,8 Jt c.Akses terbuka/terlantar : 23,8 jt
56,96 jt
Kaw Hutan Produksi Konversi a. Dicadangkan perkebunan: 10,0 jt b. Akses terbuka/terlantar : 10,8 jt
20,87 jt
4
Total
BUMN/S, Koperasi BUMN/S, Kop, masy Tidak ada pengelola
Tidak ada pengelola
131,27 jt
Ttl tidak ada pengelola : a.HL: 32,21 jt ha b.HP: 34,60 jt ha
6
26/08/2014
Gambaran Umum (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, 2014) Status Penetapan RTRW Provinsi Telah Ditetapkan
NO
Belum Ditetapkan
8 Provinsi
24% 76% 25 Provinsi Total: 33 Provinsi
6%
PROVINSI yang Belum Menetapkan Perda RTRW
Status Penetapan Persubs Kehutanan
PERDA
1
Sumatera Utara
No. 7 Tahun 2003
2
Riau
No. 10 Tahun 1994
3
Sumatera Selatan
No. 14 Tahun 2006
4
Kep. Riau
No. 10 Tahun 1994
5
Kalimantan Barat
No. 5 Tahun 2004
6
Kalimantan Tengah
No. 8 Tahun 2003
7
Kalimantan Selatan
No. 9 Tahun 2000
8
Kalimantan Timur
No. 12 Tahun 1993
Telah Ditetapkan
TOTAL PROVINSI: 8 PROVINSI
2 Provinsi
PROSES No Pengajuan SK Menhut
No 31 Provinsi
94%
(1 PROVINSI) 1
Total: 33 Provinsi
Sumatera Utara
PROSES TIMDU
(1 PROVINSI) 1
Papua Barat 13
Gambaran Umum (Direktur TRP, 2014) Luas Daratan (hasil kesepakatan bersama BIG) • Luas wilayah darat NKRI : 1.890.739 Km2 • Luas wilayah darat berupa Kawasan Hutan : 1.236.539,85 Km2 • Luas wilayah darat berupa Non Kawasan Hutan : 654.199,51 Km2 (sumber: Surat BIG No. B-3.4/SESMA/IGD/07/2014, 3 Juli 2014)
•
Panjang Batas Kawasan Hutan: 418.478,63 Km – Sudah Ditata Batas : 189.056,6 Km – Belum Ditata Batas : 229.422,0 Km (Sumber: Rapat 26 Juni 2014)
Cakupan Peta Dasar dan Sertipikat Tanah • Luas cakupan peta dasar pertanahan mencakup 25,437jt Ha (254.370 Km2) atau 13,31% dari keseluruhan luas wilayah Indonesia (berdasarkan data BPN, Juli 2013) • Jumlah bidang tanah yang telah disertipikat tanah sebanyak 44.982.125 bidang tanah atau 51,80% dari total 86.845.839 bidang tanah secara Nasional (2013). 14
7
26/08/2014
Isu Strategis Bidang Kehutanan dalam Penataan Ruang dan Pertanahan (Direktur TRP, 2014)
Isu utama : 1. Belum terselesaikannya penetapan kawasan hutan di beberapa daerah (68,2% melalui NKB 12); 2. Skala peta yang tidak rinci; kebanyakan menggunakan skala 1:100.000 atau 1:250.000 dan tersedia paling rinci beberapa menggunakan skala 1:50.000 15
Identifikasi Permasalahan Bidang Kehutanan dalam Penataan Ruang dan Pertanahan (Direktur TRP, 2014)
• Perbedaan cara pandang mendefinisikan kawasan hutan; – Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang tidak sesuai dengan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan saat ini; – Kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan vs. fungsi eksisting untuk pemanfaatan non-hutan di kawasan tersebut (BPN) 16
8
26/08/2014
Identifikasi Permasalahan Bidang Kehutanan dalam Penataan Ruang dan Pertanahan (Direktur TRP, 2014)
• Kekuatan hukum pengaturan kawasan hutan melalui UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; – Penguasaan penuh kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan – Adanya peluang konversi hutan produksi menjadi kawasan non-hutan oleh Kementerian Kehutanan;
Identifikasi Permasalahan Bidang Kehutanan dalam Penataan Ruang dan Pertanahan (Direktur TRP, 2014)
• Pertukaran informasi pada level teknis di kabupaten/kota antara Kemenhut dengan instansi lain; – Rekomendasi Tim Terpadu (Timdu) seringkali tidak dijadikan pertimbangan di dalam proses penetapan kawasan hutan oleh Kemenhut; – Kantah BPN menerbitkan sertipikat hak dalam kawasan hutan;
18
9
26/08/2014
Dukungan IKK Eselon I Kehutanan • Penyediaan lapangan kerja sebanyak 5 juta orang (HA, HKM, HD, HR, penangkaran satwa, wisata alam , industri kehutan dll) • Rerata Sedimentasi 108 DAS Prioritas berkurang menjadi 3 juta m3 per tahun • Luas kawasan hutan kritis berkurang menjadi 10 juta ha • Species terancam punah sesuai Redlist CITES berkurang 25 species
Data Hutan Kritis 2014-2033 (Permenhut No. P.49/2011) No Hutan Kritis .
Luas Tutupan % ( juta ha) Hutan (2011)
1.
Konservasi
3,62
Primer
35
2.
Lindung
4,14
Sekunder
31
3.
Prod Tetap
2,78
Tanaman
2
4.
Prod Terbatas 2,23
Non Berhutan
31 (41,8 jt ha)
5.
Prod Konversi 0,75
Total
100
Total
13,53
Luas Hutan
130,68
10
26/08/2014
Data Hutan dan DAS Kritis • Hingga akhir tahun 2010 luas hutan dan lahan kritis mencapai 82, 2 jutaha dimana 35% (28,76 juta ha) dikawasan hutan dan 65% (53,41 juta di non kawasan hutan. Kondisi sangat kritis 5,45 juta ha (Statistik Kehutanan, 2011 dan 2012). • Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025: Degradasi kawasan hutan mencapai 59,17 juta ha.
Data Hutan dan DAS Kritis • Laju deforestasi 2,83 juta; hutan dan lahan kritis 100,7 juta dimana 58,8% (59,2 juta ha) di KH dan 41,2% di luar KH (BPDAS AsahanBarumun, 2006) • DAS kritis semakin meningkat 1984 ada 22 DAS, 1992 ada 39 DAS dan 2005 menjadi 92 DAS (Hasibuan, 2008).
11
26/08/2014
Pelaksanaan RHL • Kinerja RHL (2006-2013): 168.851 ha per tahun (68% di non kawasan hutan) • Biayanya sekitar Rp. 8 juta per hektar (Biaya pembangunan HTR), • Diperlukan waktu sekitar 248 tahun untuk melaksanakan rehabilitasi hutan seluas 41,82 juta • Dana yang dibutuhkan sekitar Rp. 334,56 triliun.
Hubungan Program Litbang dengan PI Puspijak Peningkatan kapasitas kebijakan kehutanan dan perubahan iklim Karbon hutan
“Pemanfaatan Karbon Hutan untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim”
Air
“Kebijakan Lanskap dan Jasa Hutan untuk Peningkatan Pemanfaatan Jasa Air dan Ekowisata”
Ekowisata
“Politik Kehutanan dan kepastian Hukum untuk Pengelolaan Hutan yang Berkeadilan”
Kebijakan
“Tata Kelola Hutan untuk Meningkatkan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan”
12
26/08/2014
Keterkaitan PI 14 dan Program Puspijak No. Aspek Pemanfaatan Hutan (PH)
Komoditas Hasil Hutan
Bidang Riset Terkait
RPI
1.
Pengelolaan Hutan Alam dan Hutan Tanaman
Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu
Ekonomi, rantai nilai, dan Perdagangan
Tata Kelola Kehutanan
2.
Perubahan Iklim
karbon
Kelembagaan, pemasaran, inventarisasi dan rencana aksi mitigasi
Mitigasi dan Adaptasi PI
3.
Perencanaan dan penggunaan (kawasan) hutan
Kawasan hutan; Biodiversitas (Flora & Fauna); air, ekowisata (jasa lingkungan)
Tata guna hutan; Kebijakan trade-off alih Lanskap dan guna/fungsi Jasa Hutan hutan (ekonomi, sosial, ekologi)
5.
Alokasi SDH Berkeadilan
Kawasan hutan dan produk HH
Politik dan Hukum
6.
Perhutanan Sosial
Pemberdayaan Masy Hutan
Kelembagaan dan sosbud
Politik Kehutanan dan Kepastian Hukum PH
Metode Penyusunan PI-14 • Pembuatan pohon masalah • Penyusunan Logical Framework • Perumusan tujuan umum terkait dengan masalah kunci • Perumusan tujuan khusus terkait dengan faktor penyebab utama • Kegiatan riset dikaitkan dengan faktor-faktor penyebab dari pohon masalah • Fokus penelitian (sesuai kisi-kisi dan filosofi RPI)
13
26/08/2014
Pohon Masalah Pertumbuhan ekonomi nasional menurun dan jumlah penduduk miskin meningkat
Sistem transportasi (darat, udara, air) terganggu
Sistem produksi pertanian tidak optimal
Penggunaan APBN/ APBD untuk mitigasi bencana meningkat
Frekuensi terjadinya bencana (erosi, banjir dan kekeringan) alam meningkat
Masalah Kunci
Lanskap dan jasa hutan diabaikan dalam pembangunan nasional
Kebijakan pembangunan nasional berorientasi ekonomi dan kurang berwawasan lanskap hutan
Kebijakan kompensasi hulu hilir masih belum menjadi prioritas Trade off (keseimbangan antara ekologi, ekonomi dan sosial) dalam pembangunan belum dillaksanakan 2. Kebijakan Logicalpenyusuna framework Tata matrix Ruang belum berwawasan lingkungan Pembangunan lebih berorientasi ekonomi dan mengabaikan pembangunan RTH dan hutan kota
Proporsi ideal tutupan hutan atas luas wilayah administrasi belum tersedia
Akibat
Tidak Tersedianya Kriteria dan Indikator Lanskap Hutan Berkelanjutan
Informasi kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi , lindung dan konservasi masih terbatas Informasi pengelolaan lanskap melalui fungsi konservasi hutan masih terbatas Informasi pengaruh restorasi ekosistem terhadap jasa lingkungan masih sedikit Informasi pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan masih terbatas
Informasi luas hutan optimal dalam lanskap (DAS) belum tersedia Hubungan penataan ruang dengan frekuensi becana alam belum tersedia Informasi alih fungsi hutan terhadap penyediaan jasa lingkungan masih terbatas Kebijakan insentif (fiskal) dalam mempertahankan luas hutan optimal belum tersedia
Pohon Masalah Pertumbuhan ekonomi nasional menurun dan jumlah penduduk miskin meningkat
Sistem transportasi (darat, udara, air) terganggu
Sistem produksi pertanian tidak optimal
Penggunaan APBN/ APBD untuk mitigasi bencana meningkat
Frekuensi terjadinya bencana (erosi, banjir dan kekeringan) alam meningkat
Lanskap dan jasa hutan diabaikan dalam pembangunan nasional
Akibat
Masalah Kunci
14
26/08/2014
Lanskap dan jasa hutan diabaikan dalam pembangunan nasional
Kebijakan pembangunan nasional berorientasi ekonomi dan kurang berwawasan lanskap hutan
Kebijakan kompensasi hulu hilir masih belum menjadi prioritas Trade off (keseimbangan antara ekologi, ekonomi dan sosial) dalam pembangunan belum dillaksanakan 2. Kebijakan Logicalpenyusuna framework Tata matrix Ruang belum berwawasan lingkungan Pembangunan lebih berorientasi ekonomi dan mengabaikan pembangunan RTH dan hutan kota
Proporsi ideal tutupan hutan atas luas wilayah administrasi belum tersedia
Informasi luas hutan optimal dalam lanskap (DAS) belum tersedia Hubungan penataan ruang dengan frekuensi becana alam belum tersedia Informasi alih fungsi hutan terhadap penyediaan jasa lingkungan masih terbatas Kebijakan insentif (fiskal) dalam mempertahankan luas hutan optimal belum tersedia
Masalah Kunci
Tidak Tersedianya Kriteria dan Indikator Lanskap Hutan Berkelanjutan
Informasi kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi , lindung dan konservasi masih terbatas Informasi pengelolaan lanskap melalui fungsi konservasi hutan masih terbatas Informasi pengaruh restorasi ekosistem terhadap jasa lingkungan masih sedikit Informasi pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan masih terbatas
LOGICAL FRAME WORK Strategi Intervensi
Indikator Terukur
Cara Verifikasi
Asumsi Kunci
Tujuan Umum: Menyediakan Setelah 5 tahun Riset informasi pengelolaan dilaksanakan: lanskap dan jasa - Tersusun - Dokumentasi hutan secara rekomendasi rekomendasi berkelanjutan kebijakan revisi kebijakan tutupan hutan dalam penurunan wilayah administrasi deforestasi dan (diatas 30%) pada 5 degradasi hutan provinsi utama - Penyusunan rencana - Laporan dari 5 perubahan RTRWP provinsi utama berbasis lanskap hutan di 5 provinsi utama
- Peningkatan partispasi dari penerima manfaat - Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota mendukung revisi tata ruang berbasis lanskap dan jasa hutan
15
26/08/2014
Tujuan Khusus: Menyusun kebijakan - Minimal ada 3 - Dokumentasi draft revisi tata ruang dan peraturan terkait revisi peraturan pembangunan penataan ruang terkait penataan nasional berdasarkan disempurnakan ruang fungsi lanskap dan jasa hutan secara - Kebijakan insentif - Laporan berkelanjutan dalam penataan pelaksanaan ruang dilaksanakan kebijakan insentif oleh 5 provinsi utama dari 3 provinsi - Kriteria dan indikator - Dokumentasi lanskap hutan laporan Kriteria dan berkelanjutan indikator lanskap tersedia di tingkat hutan berkelanjutan nasional
- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi punya komitmen tinggi memperbaiki tata ruang wilayahnya - Kebijakan insentif dilaksanakan minimal 4 tahun secara konsisten
Output 1: Tersusunnya Kebijakan Database dan kompensasi hulu hilir rekomendasi menjadi prioritas di 3 kebijakan provinsi pembangunan Trade off nasional berwawasan (keseimbangan lanskap dan jasa antara ekologi, hutan yang ekonomi dan sosial) berkelanjutan dalam pembangunan telah dillaksanakan di 5 provinsi Kebijakan penyusunan Tata Ruang berwawasan lingkungan di 5 provinsi Pembangunan lebih mempertimbangkan aspek RTH dan hutan kota di 5 provinsi
- Laporan hasil penelitian - Laporan hasil penelitian
- Pelaksana kompensasi hulu hilir bersedia membagi informasi dan pengalaman
- Laporan hasil penelitian
- Pemerintah daerah mendukung pelaksanaan kebjakan fiskal berbasis lingkungan dan sosbud masyarakat
- Laporan hasil penelitian
- Kepentingan masing-masing stakeholder dipertahankan
16
26/08/2014
Output 2: Tersedianya data dan informasi proporsi ideal tutupan hutan atas luas wilayah administrasi (DAS)
Informasi luas hutan optimal dalam lanskap (DAS) tersedia dalam 8 DAS Hubungan penataan ruang dengan frekuensi bencana alam tersedia dalam 5 provinsi Informasi alih fungsi hutan terhadap penyediaan jasa lingkungan masih terbatas (2 hutan produksi, 2 hutan lindung, dan 2 hutan konservasi)
- Laporan hasil penelitian
Kebijakan insentif (fiskal) dalam mempertahankan luas hutan optimal tersedia dan operasional di tingkat nasional
- Laporan hasil penelitian
Informasi kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi , lindung dan konservasi tersedia di 5 provinsi Informasi pengelolaan lanskap melalui fungsi konservasi hutan tersedia di 5 provinsi Informasi pengaruh restorasi ekosistem terhadap jasa lingkungan tersedia di 5 IUPHHK-RE Informasi pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan tersedia di 5 provinsi
- Pedoman dan laporan hasil penelitian
- Laporan hasil penelitian
- Laporan hasil penelitian
- Kementerian Keuangan mendukung kebijakan insentif fiskal berwawawan lingkungan - Para penguasa daerah yang berkepentingan bersikap kooperatif dalam pelaksanaan riset ini - Ada dukungan data dan informasi dari para pemangku kepentingan terkait perubahan RTRWP - Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota kabupaten mendukung kegiatan riset ini
Output 3: Tersusunnya Pedoman Kriteria dan Indikator Lanskap dan Jasa Hutan Berkelanjutan
- Para penguasa daerah yang berkepentingan bersikap kooperatif
- Laporan hasil penelitian
- Ada dukungan dari para pemangku kepentingan
- Laporan hasil penelitian
- Pemerintah daerah kabupaten mendukung kegiatan riset ini
- Laporan hasil penelitian
17
26/08/2014
Kebijakan Pengelolaan Lanskap dan Jasa Hutan (KPLJH) • Permasalahan kunci: Lanskap dan jasa hutan diabaikan dalam pembangunan nasional • Tujuan: – Menyediakan informasi pengelolaan lanskap dan jasa hutan secara berkelanjutan (umum) – Menyusun kebijakan revisi tata ruang dan pembangunan nasional berdasarkan fungsi lanskap dan jasa hutan secara berkelanjutan (khusus)
Luaran PI KPLJH Output 1. Database dan rekomendasi kebijakan pembangunan nasional berwawasan lanskap hutan yang berkelanjutan
Kegiatan
a. Kebijakan kompensasi hulu hilir menjadi prioritas di 3 provinsi (2015-18) b. Analisis Trade-off alih fungsi lahan hutan untuk penyediaan jasa air dan ekowisata (2015-16) c. Analisis fiskal berbasis lanskap dan jasa hutan (2015) d. Peranan hutan kota untuk penyediaan jasa air dan ekowisata (2015-17)
18
26/08/2014
Luaran PI KPLJH Output
Kegiatan
2. Tersedianya data a. Penentuan luas hutan optimal
dan informasi dalam lanskap (DAS) (2015-2018) proporsi ideal b. Hubungan penataan ruang tutupan hutan dengan frekuensi becana alam atas luas wilayah (2015-2018) administrasi c. Pengaruh alih fungsi hutan terhadap penyediaan jasa lingkungan dan ekowisata (20152018) d. Kebijakan insentif (fiskal) dalam mempertahankan luas hutan optimal (2015-2018)
Luaran PI KPLJH Output Kegiatan 3. Pedoman a. Penyusunan dan uji coba kriteria kriteria dan dan indikator pengelolaan lanskap indikator berbasis hutan produksi , lindung pengelolaan dan konservasi (2015-17) jasa b. Pengelolaan lanskap melalui fungsi lingkungan konservasi hutan (2016-17) berbasis c. Pengelolaan hutan dan lahan lanskap gambut berkelanjutan (2016 – 2018) hutan d. Pengaruh restorasi ekosistem terhadap jasa lingkungan dan ekowisata (2015-17)
19
26/08/2014
Seleksi Fokus PI-14 • Pilih faktor penyebab yang paling punya daya ungkit (leverage) yang tinggi terhadap penyelesaian masalah kunci • Pilihan jatuh pada: “Proporsi ideal tutupan hutan atas luas wilayah administrasi belum tersedia” • Jika luas optimal hutan lebih dari 40%, maka perubahan RTRWP sangat signifikan karena penyusunan RTRWP saat ini mengarah ke angka 30% (tutupan dan luas hutan minimal)
Seleksi Fokus PI-14 • Pendekatan komoditas dengan aspek riset tetap beragam sesuai dengan target atau sasaran SMART (Simple, Measurable, Attainable, Realistic and Time frame). • Sasaran program litbang harus sederhana dan ringkas, mudah diukur dan sangat mungkin dicapai karena semua kegiatan dilakukan secara realitis dengan batas waktu 5 tahun.
20
26/08/2014
Konsep Kisi-Kisi RPI (Sekbadan Litbang, 2014) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Mendukung pencapaian sasaran strategi Kemenhut Mendukung pencapaian IKK Eselon I Teknis Kemenhut Rekomendasi sintesa RPI 2010-2014 Tingkat Integratif Penelitian Sesuai dengan Core Research Satker Ketersediaan kepakaran Mainstreaming KPH Memenuhi kebutuhan KPH
FORDA to lead the way
41
Penelitian yang Integratif (Filosofi PI) (Sekbadan Litbang, 2014) 1. Mengidentifikasi dan menetapkan topik-topik penelitian integratif dari setiap program Litbang (Puslit) 2. PI bukan keranjang, tetapi sebaliknya sebuah rencana penelitian utuh untuk menghasilkan suatu paket iptek utuh 3. Paket iptek utuh tersebut akan kitangan “memecah” aspek-aspek. Tetapkan terlebih dahulu tujuan besar lalu dimutilasi menjadi aspek-aspek 4. Setelah setiap aspek selesai, dipadukan kembali atau disintesakan kembali menjadi paket utuh FORDA to lead the way
42
21
26/08/2014
OUTPUT TERPILIH/FOKUS RISET Output
Kegiatan
2. Tersedianya data a. Penentuan luas hutan optimal dalam dan informasi lanskap (DAS) (2015-2018) proporsi ideal b. Hubungan penataan ruang dengan tutupan hutan atas frekuensi becana alam (2015-2018) luas wilayah c. Pengaruh alih fungsi hutan terhadap administrasi penyediaan jasa lingkungan dan ekowisata (2015-2018) d. Kebijakan insentif (fiskal) dalam mempertahankan luas hutan optimal (2015-2018)
Kegiatan PI dan Luaran Tahun 2015 Unit Indikator 1. Mekanisme insentif payment for ecosystem services (PES) hulu-hilir (BPK Makassar) 2. Analisis Trade-off alih fungsi lahan hutan untuk penyediaan jasa air dan ekowisata 3. Analisis fiskal berbasis luas hutan optimal
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp. 000,-) Batal, dengan alasan tidak ada PES di Sulsel
Elemen Kegiatan
Elemen Indikator
Laporan (Riset Status Review)
1 (satu)
Laporan
1 (satu)
115.650
Laporan
1 (satu)
111.650
22
26/08/2014
Kegiatan PI dan Luaran Tahun 2015 Elemen Kegiatan
Elemen Indikator
4. Peranan (lanskap) hutan untuk penyediaan jasa air dan ekowisata (BPK Makassar, Manado, Kupang) 5. Dampak konversi mangrove terhadap sosek dan ekologi
Laporan
1 (satu)
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp. 000,-) 300.000
Laporan
1 (satu)
110.650
6. Penentuan luas hutan optimal dalam satu (DAS)
Laporan
1 (satu)
104.650
Unit Indikator
LINK Dengan PI Lainnya 1. PI 5 “Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu”; 2. PI 1 “ Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Huan dan Lahan”; 3. PI 2 “Pengelolaan Kawasan Konservasi; dan 4. PI 3 “Konservasi dan Pemanfaatan Flora dan Fauna”.
23
26/08/2014
Schedule 5 Tahun Tahun
Judul Kegiatan
Komponen Biaya Belanja Bahan Honorarium Perjalanan Jasa Profesi
Total Lainnya (DN)
Operasional 2015
2016
Kajian luas optimal Dalam satu DAS (KPH) Peranan lanskap hutan dalam penyediaan jasa air dan ekowisata Trade off alih fungsi Lahan untuk pembangunan Kebijakan insentif fiskal untuk hutan optimal Dampak konversi Mangrove terhadap jasa lingkungan Koordinasi PI
Kajian luas optimal Dalam satu DAS (KPH) Peranan lanskap hutan dalam penyediaan jasa air dan ekowisata Trade off alih fungsi Lahan untuk pembangunan Hubungan penataan ruang dengan frekuensi bencana alam Peranan lanskap hutan dalam penyediaan jasa air dan ekowisata Koordinasi PI
1000
6090
73600
3000
20960
104650
1000
6090
83000
3000
20960
114650
1000
6090
84600
3000
20960
115650
1000
6090
80600
3000
20960
111650
1000
6090
79600
6400
20960
110650
5000
70000
75000
1000
6090
73600
3000
20960
104650
1000
6090
83000
3000
20960
114650
1000
6090
84600
3000
20960
115650
1000
6090
83000
3000
20960
114650
1000
6090
83000
3000
20960
114650
5000
70000
75000
24
26/08/2014
2017
2018
2019
Kajian luas optimal Dalam satu DAS (KPH) Peranan lanskap hutan dalam penyediaan jasa air dan ekowisata Hubungan penataan ruang dengan frekuensi bencana alam Informasi alih fungsi hutan terhadap penyediaan jasa lingkungan Informasi kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi, lindung dan konservasi Koordinasi PI
1000
6090
73600
3000
20960
104650
1000
6090
83000
3000
20960
114650
1000
6090
83000
3000
20960
114650
1000
6090
73600
3000
20960
104650
1000
6090
73600
3000
20960
104650
Informasi alih fungsi hutan terhadap penyediaan jasa lingkungan Informasi pengelolaan lanskap melalui fungsi konservasi hutan Informasi pengaruh restorasi ekosistem terhadap jasa lingkungan Informasi pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan Koordinasi PI
1000
6090
73600
3000
20960
104650
1000
6090
73600
3000
20960
104650
1000
6090
73600
3000
20960
104650
1000
6090
73600
3000
20960
104650
1000
6090
73600
3000
20960
104650
Sintesa hasil RPI
2000
20000
60000
12800
60000
154800
Total dana selama 5 tahun
5000
70000
75000
2538200
25
26/08/2014
Organisasi Pelaksana Di tingkat Puspijak terdiri dari: a) Koordinator RPI b) Pelaksana c) Pembantu Pelaksana d) Teknisi Litkayasa Di tingkat UPT Badan Litbang terdiri dari: a) Pelaksana b) Pembantu Pelaksana c) Teknisi Litkayasa
Kendala Dalam Penyusunan PI • Banyak peneliti daerah yang kurang tertantang dan tertarik menjadi pelaksana riset • Koordinasi dan konsultasi dengan koordinator PI terkait masih belum difasilitasi • Peneliti muda banyak yang bekerja sesuai passion dan keinginan dan kepentingannya • Persoalan internal, koordinator PI berada di luar bidang kelti yang ditanganinya • Balai sesuai dengan tupoksi satkernya belum berkontribusi penuh untuk mendukung operasionalisasi PI
26
26/08/2014
Usulan Tindak Lanjut • Memotivasi peneliti daerah menjadi tertantang dan tertarik menjadi pelaksana riset • Koordinasi dan konsultasi dengan koordinator PI terkait perlu difasilitasi • Peneliti muda harus meninggalkan pola kerja yang sesuai passion dan keinginan dan kepentingannya • Tidak ada persoalan jika koordinator PI berada di luar bidang kelti (Diganti aja koordinatornya) • Balai sesuai dengan tupoksi satkernya harus mendukungn dan belum berkontribusi penuh untuk operasionalisasi PI
Usulan Tindak Lanjut • Beri aku 3 peneliti muda kreatif, aku akan dapat menyelesaikan PI secepat mungkin • Beri aku 5 peneliti muda andal dan inovatif, aku akan mengguncang kehutanan nasional • Beri aku 7 peneliti muda profesional, aku akan mengguncang kehutanan internasional • Bagaimana dengan peneliti senior?
27
26/08/2014
Metode Spatial Analysis (Nurcahyadi, 2013)
ANALISIS SPASIAL PENENTUAN LOKASI USAHA TAMBANG DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BUKIT SUHARTO, KALIMANTAN TIMUR
Disusun oleh :
Subarudi E161110051 PROGRAM STUDI ILMU PENGELOLAAN HUTAN SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR DESEMBER 2011
28
26/08/2014
Mulai
Persiapan dan Pengumpulan data
Pra Pengolahan Data
Penentuan Variable Kesesuaian Penentuan Bobot dan Skor Operasi Spasial
Uji Signifikansi
Penentuan Beberapa Alternatif Model Spasial
Validasi
Model Terbaik
Peta sebaran berdasarkan tingkat kesesuaian lokasi tambang
Selesai
LEGENDA KELAS KESESUAIAN LOKASI TAMBANG
Gambar 3.
Peta kesesuaian tambang di hutan lindung Bukit Suharto
29
26/08/2014
Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air di Hulu dan Hilir : Instrumen Kebijakan dan Manajemen Omo Rusdiana, Fahutan IPB Emission Reduction
Carbon
Hidrologis/ Air
Water Services
PT Air Kemasan Perkebunan Industri
PLTA
PAM Pemukiman/ Kantor
Irigasi
Tambang DAM
Pertanian lahan kering Peternakan
Perikanan Darat / Jaring apung
TN/HL
Ecosystem Services
Ecotourism Disampaikan pada : Rapat Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi
Hotel Permata, 25 November 2013
Kondisi di Hulu (Kasus DAS Citarum Hulu) Omo Rusdiana (2013) Rusaknya daerah resapan: Perubahan penggunaan lahan Perambahan Illegal logging/mining, … Pemanfaatan sumberdaya air: Pertanian Baku air minum PLTA (Saguling, Cirata, Jatiluhur : 1400 MW) Ekowisata,….
30
26/08/2014
Luas area: ± 230,802 Ha Omo Rusdina (2013). 107 °20 '
107 °30 '
107 °40 '
107 °50 '
6°50'
6°50'
CikapundungCipamokolan
Cihaur Waduk Saguling # Y
Citarik
Cim inyak
Wilayah Administrasi : 1.Kab. Bandung 2.Kab. Bandung Barat 3.Kab. Sumedang 4.Kab. Garut : 0.71 % 5.Kota Bandung 6.Kota Cimahi : 1.76 %
Cirasea
Cisangkuy
7°00'
7°00'
Cikeruh
7°10'
7°10'
Ciw idey
# Y
Spilway Waduk Saguling Sungai Waduk Saguling
107 °20 '
107 °30 '
107 °40 '
: 56.24 % : 29.26 % : 5.50 % : 6.53 %
107 °50 '
Penutupan lahan Tahun 2010 (Rusdiana, 2013)
31
26/08/2014
Tingkat Bahaya Erosi (TBE)
Rusdiana, (2013)
Rasio Run Off terhadap CH (%)
Rusdiana, (2013)
32
26/08/2014
KEBUTUHAN LUAS EKOSISTEM HUTAN hutan 12%
non-hutan 88%
Rusdiana, (2013)
• Rata-rata Rasio Limpasan Permukaan CH/RO: 72 % (>50%, buruk) • Rata-rata TBE : > 480 ton/ha/tahun (sangat berat)
44 % Hutan Memperbaiki Kondisi Rasio Limpasan Permukaan (25%, Baik) dan TBE (sedang)
Hanya manusia di bumi ini yang menebang pohon dan mengolahnya menjadi kertas dan papan. Lalu diatas kertas dan papan itu dituliskan kalimat “SELAMATKAN POHON” (M. Zanzibar, 2013)
33
26/08/2014
Pembakaran Gambut Merambah Kota
Pembukaan Kebun Sawit 15 Km dari Kota Palangka Raya
34
26/08/2014
CARA TERBAIK MENGHINDARI POLUSI KEBAKARAN GAMBUT
Banjir Lagi, Banjir Lagi
35
26/08/2014
Mari Tanam, Tanam, & Tanam
36
26/08/2014
A Landscape Game (Prof. Dr. Herry Purnomo)
• Permainan Monopoli adalah microkosmos dari pola pikir kolektif • Permainan Monopoli itu refleksi dari kapitalisme, pemainnya dinilai sukses jika dapat membeli banyak properti dan mengumpulkan uang dan aset berharga • Permainan Lanskap: gambungan antara game theory, kelembagaan dan ekonomi (pemain yang merugikan lingkungan dikenakan denda dan sebaliknya) • Permainan lanskap tidak hanya merubah pola pikir, tetapi sebagai alat pengajaran, alat analisis dan alat prediksi walau tetap gembira saat bermainnya
37
26/08/2014
Akhirnya……
Transportasi Ramah Lingkungan
Hatur Nuhun Pamirsa Sadayana
38
