KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN IMPLEMENTASINYA

MODUL:

KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN IMPLEMENTASINYA (SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT/SFM)

Disusun Oleh : Natural Resources Development Center Tim Penyusun:

Tim Editor:

Nurtjahjawilasa Kusdamayanti Duryat Irsyal Yasman Yani Septiani Lasmini

Ade Soekadis Delon Marthinus Wahjudi Wardojo Rizal Bukhari

Program Terestrial The Nature Conservancy Indonesia Jakarta, November 2013.

MODUL KOMSEP KEBIJAKAN_R.indd 1

1/24/2014 5:41:30 AM


1/24/2014 5:41:30 AM

KATA PENGANTAR

Untuk memberikan arahan dalam kegiatan pembelajaran perlu disusun suatu modul yang dapat digunakan sebagai pedoman dan kumpulan informasi selama proses pembelajaran. Penyusunan modul ini dimaksudkan untuk membantu peserta workshop/seminar/sosialisasi/pendidikan dan pelatihan di dalam memahami kebijakan-kebijakan nasional khususnya dari sektor kehutanan yang terkait dengan perubahan iklim. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, peserta diharapkan dapat lebih memahami dan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan hutan. Materi yang disampaikan dalam modul “Konsep dan Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Implementasinya” ini baru merupakan pengetahuan dasar yang terkait dengan kesepakatan internasional dan kebijakan nasional menyikapi isu perubahan iklim dan pemanfaatan karbon hutan. Masih diperlukan referensi yang lebih banyak untuk memahami lebih lengkap dan lebih mendalam karena perkembangan isu ini sangat cepat. Konsep-konsep yang bisa diterima dan diterapkan oleh semua negara juga masih disusun. Khusus untuk Indonesia proses ini juga masih terus berjalan, sehingga informasi harus terus diperbaharui. Semoga modul ini dapat berkontribusi didalam upaya membangun kesamaan pemahaman para pemangku kewenangan kehutanan khususnya dalam pengelolaan hutan produksi terhadap isu perubahan iklim dan peluang memainkan peran dalam pengurangan target emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia.

Jakarta, November 2013

Herlina Hartanto, PhD. Direktur Program Terestrial


1/24/2014 5:41:30 AM

DAFTAR ISI Kata Pengantar___________________________________________________________ iii Daftar Isi__________________________________________________________________ v Daftar Tabel_______________________________________________________________vi Daftar Gambar____________________________________________________________ vii I. PENDAHULUAN_______________________________________________________ 1 - Ruang Lingkup Mata Diklat 1 - Tujuan Pembelajaran 1 - Manfaat Pembelajaran 2 - Latar Belakang 2 II. KONSEPSI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)___________ 7 - Konsepsi PHPL dari Aspek Ekologi, Ekonomi, dan Sosial 7 - Lima Aspek Pokok dalam PHPL 10 - Komponen PHPL dan Keterkaitannya Satu Sama Lain dalam PHPL 11 III. KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)______________________________________________________ 17 IV. KERANGKA KERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)______________________________________________________ 23 - Kerangka Kerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 23 - Tahapan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 24 V. PERANAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DALAM PERUBAHAN IKLIM__________________________________________ 35 - Mengapa Hutan Begitu Penting dalam Perubahan Iklim 35 - PHPL dan Perubahan Iklim 37 Daftar Pustaka__________________________________________________________________41


1/24/2014 5:41:30 AM

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel 2

Perbandingan tingkat perolehan kayu bulat dan limbah tebang antar metode pembalakan_______________________________________________ 3 Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Lestari_________________ 20


1/24/2014 5:41:30 AM

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

Ilustrasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)______________________ 9

Gambar 2

Keterkaitan antar komponen dalam pengelolaan hutan produksi lestari_______ 15

Gambar 3

Beberapa contoh penilaian pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu yang bersifat wajib (mandatory) dan bersifat sukarela (voluntary)______________________________________________ 19

Gambar 4 Bagan Alir Kerangka Kerja PHPL____________________________________ 24 Gambar 5

Tahapan penyusunan zonasi hutan dan penataan blok RKT________________ 29

Gambar 6

Pentingnya Hutan bagi Perubahan Iklim_______________________________ 35

Gambar 7 Perbandingan emisi karbon pada hutan dalam kondisi undisturbed tropical forest dan 10 years after deforestation. (Sumber : Pinrad and Croper, 2000)__________________________________ 37 Gambar 8

Siklus Karbon dari hutan__________________________________________ 37

Gambar 9

Keterkaitan SFM dan REDD+ _________________________________________ 39


1/24/2014 5:41:30 AM


1/24/2014 5:41:30 AM

I

PENDAHULUAN

Ruang Lingkup Mata Diklat Mata diklat Konsep Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) menjelaskan 4 sub-materi pokok yaitu : 1. Konsepsi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2. Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di Indonesia 3. Kerangka Kerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 4. Peranan Pengelolaan Hutan Lestari dalam Perubahan Iklim

Tujuan Pembelajaran Penyampaian materi mata diklat Konsep Pengelolaan Hutan Produksi Lestari bertujuan untuk : 1. Memberikan pemahaman kepada peserta diklat mengenai konsepsi pengelolaan hutan produksi lestari dari aspek ekologi, ekonomi dan sosial, kriteria dan indikator serta kerangka kerja pelaksanaan PHPL, kebijakan dan peraturan-peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan PHPL. 2. Membuka wawasan peserta diklat mengenai peranan PHPL dalam perubahan iklim. 3. Memberikan bekal pengetahuan kepada peserta diklat untuk dapat menerapkan konsep PHPL dalam pelaksanaan tugas


1/24/2014 5:41:30 AM

2

KONSEP DAN KEBIJAKAN PHPL DAN IMPLEMENTASINYA PENDAHULUAN

Manfaat Pembelajaran Manfaat setelah mengikuti pembelajaran materi ini adalah bahwa peserta dapat memahami dengan jelas tentang : 1. Konsepsi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 2. Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di Indonesia 3. Kerangka Kerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 4. Peranan Pengelolaan Hutan Lestari dalam Perubahan Iklim sehingga dapat menerapkan konsep tersebut dalam tugas pokok sehari-hari.

Latar Belakang Ibarat dua sisi pada sekeping mata uang, pengelolaan hutan memberikan dua dimensi yang berbeda. Dimensi pertama memposisikan peran dunia usaha kehutanan melalui pengusahaan hutan dan industrialisasi kehutanan menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional selama persoalan besar terkait dengan degradasi kualitas lingkungan. Statistik beberapa tahun terakhir sebelum terjadinya krisis ekonomi menunjukkan bahwa tak kurang dari US$ 7-8 miliar devisa per tahun diperoleh dari sektor kehutanan dengan nilai investasi mencapai US$ 27,7 miliar dengan menyerap 4 juta tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung. Peran sosial ekonomi sektor kehutanan semakin signifikan karena kemampuannya dalam mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah pedalaman. Ia bahkan menjelma menjadi salah satu sektor yang mampu mendukung terwujudnya integrasi sosial kultural masyarakat. Namun pada sisi lainnya ternyata pengelolaan hutan utamanya hutan tropis juga menyisakan suatu persoalan besar, yaitu semakin menurunnya kuantitas dan kualitas hutan.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan hutan di Indonesia sebagaimana dimaksud di atas adalah :


1/24/2014 5:41:31 AM


3

1. Tingkat pembalakan melampaui tingkat pembalakan yang lestari Untuk memastikan agar hutan alam mampu memproduksi kayu dalam jumlah memadai dan secara lestari, tingkat pemanenan tidak boleh melampaui kemampuan hutan untuk melakukan regenerasi. Kajian terhadap kegiatan pembalakan yang berlangsung di Indonesia menunjukkan bahwa produksi kayu bulat selama ini telah melebihi tingkat pembalakan yang lestari. Walaupun data resmi dari pemerintah menunjukkan bahwa produksi kayu bulat tahunan baru melebihi tingkat pembalakan lestari pada tahun 1994, namun perkiraan dari FAO mengindikasikan bahwa produksi kayu bulat telah jauh melampaui tingkat pembalakan lestari sejak tahun 1989 (Resosudarno.I.A.P, 2003) Menurunnya kemampuan hutan Indonesia untuk memasok kayu merupakan indikasi bahwa jumlah kayu yang dipanen lebih besar dari pada data resmi. Beberapa faktor yang mendorong hal tersebut adalah : a. Maraknya kasus penebangan liar dimana datanya tidak dilaporkan sehingga estimasi data statistik resmi mengenai jumlah kayu yang ditebang lebih rendah dari jumlah yang sebenarnya. b. Permintaan kayu bulat yang lebih besar dibandingkan ambang produksi lestari c. Ukuran dan jumlah kayu bulat yang ditebang (secara legal) tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, sehingga laporan tentang jumlah kayu bulat yang ditebang jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebenarnya terjadi.

2. Metode pembalakan yang tidak efisien Selain melakukan panen yang berlebihan, data juga menunjukkan bahwa para pemegang HPH telah menerapkan praktik pembalakan yang tidak efisien (Tabel 1.) Tabel 1. Perbandingan tingkat perolehan kayu bulat dan limbah tebang antar metode pembalakan.

Uraian

Praktik pembalakan pada tahun 1990an (m3 kayu komersial/ ha)

Praktik pembalakan lestari (m3 kayu bulat komersial/ha)

Stok kayu bulat komersial/ ha

85

85

Tingkat perolehan (recovered)

55

72


1/24/2014 5:41:31 AM

4


Limbah tebang

30

13

Kerusakan

18

14

Sumber : Resosudarno I.A.P, 2003

Pemanfaatan sumber daya kayu yang tidak efisien tercermin dari proporsi kayu bulat yang dapat diperoleh (log recovered), jumlah limbah tebangan (wood waste), serta kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik pembalakan yang dilakukan pada tahun 1990-an jika dibandingkan dengan dengan praktik pembalakan lestari. 3. Metode pembalakan yang menimbulkan kerusakan ekologis berlebihan Pemanenan yang dilakukan dengan sistem TPTI telah menyebabkan kerusakan antara 28-48% dari tegakan sisa yang tinggal (Resosudarno, 2003). Kondisi tersebut antara laintercermin dari banyaknya areal bekas tebangan (logged over area) yang terpencar di dalam dan disekitar hutan alam. Meskipun beberapa diantara kawasan hutan bekas tebangan tersebut masih tetap mampu menghasilkan konfigurasi hutan produktif, namun tidak sedikit bahkan sebagian besar kawasan hutan bekas tebangan tersebut merupakan kawasan hutan non-produktif, lahan kritis bahkan padang alang-alang. Tidak lain semua itu disebabkan karena teknik pembalakan konvensional yang mengandalkan tenaga mesin traktor dan gergaji mesin (chain saw) dilakukan tanpa diawali perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan kondisi riil tegakan hutan.Perbaikan pada metode pembalakan bisa mengurangi tingkat kerusakan hingga 25-30%. Pembangunan infrastruktur seperti jalan angkutan kayu dan jalur-jalur penyaradan kayu juga menyebabkan penambahan luasan area bukaan kawasan hutan. Hal tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam skala masif, khususnya pada area tegakan yang ditinggalkan. Pemadatan struktur tanah yang terkait dengan kegiatan pembalakan juga telah menurunkan laju penyerapan air sampai 21 kali lebih rendah sehingga telah mengakibatkan erosi dan banjir. 4. Metode pembalakan yang menyebabkan konversi hutan tak terencana bagi penggunaan hutan Kegiatan pemanenan ulang pada kawasan bekas tebangan sebelum kawasan tersebut siap untuk dipanen kembali, akan dapat menyebabkan proses deforestasi tak terencana dan menyebabkan kerusakan stok tegakan dan secara permanen menghambat pertumbuhan. Praktik melakukan kontrak dari HPH kepada sub-kontraktor yang biasa dilakukan, makin memperparah masalah di atas, karena para sub-kontraktor tidak bisa dimintai pertanggung jawaban atas kegiatan yang dilakukannya untuk mencari kayu sebanyak-banyaknya dalam


1/24/2014 5:41:31 AM


5

waktu segera. Praktik penebangan yang berorientasi jangka pendek tersebut menyebabkan kerusakan hutan dan deforestasi yang tak direncanakan. Pembukaan jalan hutan juga menjadi salah satu penyebab deforestasi yang tidak direncanakan, karena dengan pembukaan jalan di kawasan hutan dapat memberikan akses bagi kegiatan-kegiatan lain selain pembalakan, misalnya pembukaan pemukiman baru di dalam kawasan hutan. 5. Praktik penanaman kembali dan regenerasi hutan yang buruk Berdasarkan data yang ada, kawasan bekas tebangan hutan yang direboisasi jumlahnya sangat minim tidak lebih dari 4% dari total kawasan hutan. Laju penanaman kembali saat ini tidak mampu mengimbangi laju hilangnya kawasan hutan. Jika laju deforestasi sebesar kurang lebih 1 juta ha/tahun, paling tidak dibutuhkan kegiatan penanaman kembali dengan laju yang setara, untuk mengkompensasi deforestasi tahunan yang terjadi akibat berbagai sebab. 6. Berbagai kebijakan dan pengaturan kelembagaan yang menyebabkan timbulnya praktikpraktik yang mengabaikan kelestarian. a. Belum terbentuknya unit pengelolaan di tingkat tapak (KPH), sehingga terhadap kegiatan pengelolaan hutan di lapangan tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab b. Lemahnya pengawasan yang disebabkan karena jumlah SDM kehutanan terbatas di luar Jawa. Sebagai perbandingan, area yang harus diawasi oleh setiap ahli kehutanan di luar Jawa adalah 26.700 ha/orang, sedangkan di Pulau Jawa adalah 6.900 ha/orang. c. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan daerah dan nasional d. Kebijakan masa lalu yang melarang ekspor kayu bulat dan integrasi vertikal dalam industri kehutanan menyebabkan peningkatan kapasitas industri kehutanan jauh melebihi kapasitas penyediaan bahan baku. e. Rendahnya tingkat pungutan dan royalti, perolehan rente pemerintah yang rendah mendorong pembalakan kayu yang tidak efisien (pemegang izin memberikan nilai rendah pada hasil hutan kayu) f. Masa daur HPH yang 20 tahun yang jauh lebih pendek dibandingkan daur pemanenan yang 35 tahun menyebabkan pengelolaan tidak memperhatikan aspek kelestarian, karena pemegang HPH tidak mempunyai jaminan penguasaan kawasan untuk periode berikutnya.


1/24/2014 5:41:31 AM

6


g. Masalah kepastian pemilikan lahan terutama di era reformasi yang tumpang tindih, tidak terdapatnya kepastian lahan menyebabkan terjadinya konflik tenurial yang mengakibatkan terganggunya upaya menjaga kelestarian hutan. h. Program pengembangan masyarakat sekitar hutan (PMDH). Kebijakan PMDH dinilai mempunyai banyak kelemahan dan kegagalan. Kebutuhan ma sya rakat tidak benar-benar digali melalui peran serta dalam perencanaan. Hak masyarakat yang berkaitan dengan akses terhadap lahan tidak diakui. Masyarakat lokal tidak mempunyai akses untuk memanen kayu secara komersial. Disisi lain HPH merasa tidak mendapat keuntungan apapun terhadap program tersebut. Kegagalan melibatkan masyarakat lokal sekitar hutan dalam pengelolaan hutan dan mengintegrasikan hak serta kebutuhan mereka bisa mendorong terjadinya penebangan liar yang pada akhirnya akan menyebabkan pengelolaan hutan tidak lestari. Karena adanya permasalahan-permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas, timbul kondisi dilematis dalam sistem pengelolaan sektor kehutanan Indonesia. Disatu sisi, sektor kehutanan secara ekonomi menjelma menjadi salah satu tulang punggung pembangunan nasional, namun di sisi lainnya, menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan sumber daya hutan yang akan sulit terpulihkan. Dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap meningkatnya laju penurunan kualitas hutan produksi di Indonesia maka pemerintah menetapkan kebijakan untuk pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya telah dirubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2008 dan peraturan-peraturan turunannya.


1/24/2014 5:41:31 AM

II

KONSEPSI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Konsepsi PHPL dari Aspek Ekonomi, Ekologi, dan Sosial Dilatarbelakangi oleh keprihatinan yang dimulai dari terjadinya kerusakan hutan akibat eksploitasi kayu hutan secara tak terkendali, dan upaya pengelolaan hutan secara lestari oleh masyarakat dunia, maka pada awal tahun 1980-an, keberadaan hutan tropis mulai diagendakan dalam dialog global. Suatu proses negosiasi yang panjang telah berlangsung dibawah naungan UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). Hasilnya adalah suatu kesepakatan dalam bentuk “ International Tropical Timber Agreement” (ITTA) atau Perjanjian Kayu Tropis Internasional yang merupakan perjanjian multilateral tentang peredaran komoditas kayu tropis. ITTA ditandatangani pada 18 November 1983 di Jenewa dan mulai diberlakukan pada 1 April 1985. ITTA melandasi berdirinya organisasi internasional kayu tropis atau lebih dikenal dengan International Tropical Timber Organization/ ITTO pada tahun 1986. Saat ini ITTO beranggotakan 59 negara, yang terdiri dari 34 negara produsen dan 25 negara konsumen. Indonesia termasuk tiga negara dengan vote terbesar (146) bersama Brasil (159) dan Malaysia (103). Adapun tujuan ITTO sebagaimana tertuang dalam ITTA 1994 antara lain adalah memberikan kontribusi dalam proses pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya mendukung pembangunan berkelanjutan di bidang pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), ITTO telah mengadakan sidang di Bali pada tahun 1990, yang menghasilkan kesepakatan menetapkan target pengelolaan hutan lestari tercapai pada tahun 2000. Keputusan ITTO tersebut merupakan komitmen seluruh negara anggota terhadap pelaksanaan PHL.


1/24/2014 5:41:31 AM

8

KONSEP DAN KEBIJAKAN PHPL DAN IMPLEMENTASINYA KONSEPSI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Pada prinsipnya konsepsi Pengelolaan Hutan Lestari memiliki tiga tipe yaitu: 1. Kelestarian hasil hutan Tipe kelestarian ini hanya menitikberatkan pada hasil kayu tahunan atau periodik yang sama. Untuk mewujudkan tipe kelestarian ini muncul berbagai konsep sistem silvikultur, penentuan rotasi, teknik penebangan yang tepat dan sebagainya 2. Kelestarian potensi hasil hutan Kelestarian potensi hasil hutan berorientasi pada hutan sebagai pabrik kayu. Pengelola hutan memperoleh kesempatan untuk memaksimumkan produktivitas kawasan hutan dengan cara tidak hanya menghasilkan produk konvensional sehingga diperoleh keuntungan uang yang sebesar-besarnya. 3. Kelestarian sumber daya hutan Kelestarian sumber daya hutan menitikberatkan kepada hutan sebagai ekosistem yang menghasilkan kayu maupun non-kayu, pelindung tata air dan kesuburan tanah, penjaga kelestarian lingkungan, serta berfungsi sebagai gudang untuk kelangsungan hidup berbagai macam sumber genetik, baik flora maupun fauna. Tipe kelestarian sumber daya hutan, adalah tipe pengelolaan hutan lestari yang menjadi target pembangunan sektor kehutanan yang berkelanjutan. Expert Panel ITTO menyimpulkan bahwa definisi operasional mengenai Pengelolaan Hutan Lestari perlu mencakup unsur-unsur sebagai berikut : 1. Hasil yang berkesinambungan berupa kayu, hasil hutan lainnya dan jasa 2. Mempertahankan tingkat biodiversity yang tinggi dalam konteks perencanaan tata guna lahan yang integratif yang mencakup jaringan kerja kawasan lindung dan kawasan konservasi 3. Menjaga stabilitas fungsi dan ekosistem hutan dengan penekanan pada pemeliharaan produktivitas tempat tumbuh (site productivity), menjaga sumber benih (plasma nutfah) dan unsur biodiversity yang diperlukan untuk regenerasi dan pemeliharaan hutan. 4. Meningkatkan dampak positif pada areal disekitar hutan dan sekaligus mengambil langkahlangkah untuk meminimalkan dampak yang merugikan 5. Proses untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyelesaikan perbedaan yang timbul


1/24/2014 5:41:31 AM


9

6. Memberi peluang yang cukup luas untuk kemungkinan perubahan tata guna lahan pada masa yang akan datang. Berdasarkan pertimbangan yang cukup luas tersebut, ITTO mendifinisikan Pengelolaan Hutan Lestari sebagai suatu proses pengelolaan hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang secara jelas ditetapkan, yang menyangkut produksi hasil hutan yang diinginkan dan jasa secara berkesinambungan, tanpa dampak yang tidak diinginkan baik terhadap lingkungan maupun sosial, atau pengurangan nilai yang terkandung didalamnya dan potensi potensinya pada masa yang akan datang. Ilustrasi mengenai pengelolaan hutan lestari sebagaimana didefinisikan tersebut diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

Ekologi

Produksi

Sosial Sasaran SFM

Gambar 1. Ilustrasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Hutan mempunyai fungsi produksi mempunyai nilai ekonomi, seperti kayu, rotan, gaharu dan sebagainya. Hutan mempunyai fungsi ekologi karena hutan sangat penting untuk kelangsungan mahluk hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Fungsi ekologi tersebut diantaranya adalah menyerap karbondioksida sekaligus menghasilkan oksigen bagi kehidupan, sumber air, pencegah erosi dan banjir, habitat hewan, sumber keanekaragaman hayati, dsb. Hutan juga mempunyai fungsi sosial karena hutan memberikan manfaat bagi masyarakat diantaranya sumber pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat sekitar hutan dan obat-obatan, sumber mata pencaharian, penelitian, dan sebagainya. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh pemegang IUPHHK akan menyebabkan dampak terhadap ketiga fungsi tersebut baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dengan demikian, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari seharusnya mencakup usaha-usaha untuk meningkatkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari pengelolan hutan sehingga fungsi hutan lestari.


1/24/2014 5:41:31 AM

10


Lima Aspek Pokok dalam PHPL Untuk itu paling tidak harus ada lima aspek pokok yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan lestari yaitu sebagai berikut : 1. Aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan Kemantapan dan kepastian hukum yang diikuti dengan pengendalian pelaksanaan secara operasional serta perencanaan pengelolaan yang disahkan, penetapan dan penataan kawasan dengan pemancangan tata batas yang jelas dan dikukuhkan secara yuridis. 2. Aspek kesinambungan produksi Perlunya ditetapkan sistem silvikultur (sistem panen dan pembudidayaan) yang tepat sesuai dengan kondisi hutan yang bersangkutan. Kelangsungan produksi kayu dari suatu HPH untuk siklus I, sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam membuat penataan areal yang baik yang dituangkan dalam RKU, melalui inventarisasi dan penafsiran foto udara sangat diperlukan agar realisasi jatah produksi tahunan (JPT) tidak terlalu berbeda dengan perkiraan produksi dalam RKU. Untuk penebangan pada siklus kedua dan selanjutnya, kesinambungan produksi sangat ditentukan oleh : a. Cara penebangan dan penyaradan b. PWH c. Inventarisasi tegakan tinggal d. Penanaman dan pemeliharaan tegakan tinggal 3. Aspek konservasi flora fauna dan keanekaragaman hayati serta berbagai lini fungsi hutan bagi lingkungan ITTO telah mengeluarkan guidelines dimana didalamnya mencantumkan satu persyaratan untuk pelaksanaan kegiatan konservasi biological diversity dengan penyediaan Total Protected Area (TPA) antara lain berupa Hutan Lindung dan Hutan Konservasi. Program konservasi tersebut antara lain ditujukan untuk penyediaan plasma nutfah, zona penyangga antara hutan produksi dengan hutan lindung atau hutan konservasi, inventarisasi flora fauna yang dilindungi, serta usaha-usaha pencegahan perburuan binatang yang dilindungi, pencegahan penebangan pohon yang dilindungi, pencegahan kebakaran serta kerusakan vegetasi, kerusakan tanah serta perlindungan sungai, mata air, pantai, atau


1/24/2014 5:41:31 AM


11

tepi danau dan areal perlindungan lain. Untuk itu adanya dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta adanya organisasi dan anggaran pelaksanaan sesuai AMDAL merupakan persyaratan. 4. Aspek manfaat ekonomi bagi pembangunan bangsa dan partisipasi masyarakat. Agar hutan produksi dapat dikelola secara lestari, ada beberapa aspek yang menyangkut sumber daya manusia yang perlu diperhatikan antara lain • Profesionalisme tenaga kerja • Kesejahteraan karyawan • Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dari anggota masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan • Hak tradisional masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan non-kayu serta kegiatan spiritual • Pendidikan dan kesehatan anggota masyarakat di dalam dan di sekitar hutan • Bantuan-bantuan baik berupa bimbingan, penyuluhan maupun berupa material agar kehidupan dan kemandirian anggota masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan dapat ditingkatkan. 5. Aspek Kelembagaan Berbagai ketentuan dari Kementerian Kehutanan yang didukung oleh organisasi perusahaan HPH (APHI) serta tersedianya cukup banyak tenaga profesional telah secara nyata memperbaiki dan melengkapi sistem kelembagaan dari Perusahaan HPH. Usaha pemenuhan tenaga teknis masih perlu dipacu agar aspek kelembagaan dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari.

Komponen PHPL dan Keterkaitannya Satu Sama Lain dalam PHPL Memperhatikan prasyarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan hutan lestari tersebut diatas, maka tingkat keberhasilan pengelolaan hutan lestari tersebut akan sangat tergantung pada beberapa faktor antara lain adalah : 1. Kebijakan dan komitmen nasional serta kebijakan ekonomi nasional 2. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan PHL 3. Tersedia struktur pemerintahan yang dapat menjamin bagi pelaksanaan kebijakan dan komitmen PHL


1/24/2014 5:41:31 AM

12


4. Tersedianya kapasitas yang cukup dalam bentuk, jumlah sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai komitmen yang tinggi 5. Investasi yang cukup dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya hutan. Faktor-faktor tersebut diatas pada prinsipnya dapat dikelompokkan ke dalam dua komponen utama yakni : 1. Komponen internal HPH yang terdiri dari : a. Kemampuan manajemen berupa : - Modal - Sumber daya manusia - Kemampuan teknik (profesionalisme)

b. Sumber daya hutan c. Komitmen atau kebijakan manajemen 2. Komponen eksternal yang terdiri dari : a. Level sasional meliputi : - Sistem manajemen pengelolaan hutan - Masyarakat hutan - Kebijakan Kementerian Kehutanan - Program Pembangunan Nasional dan Daerah

b. Level global internasional meliputi : - Perkembangan isu global - Perkembangan IPTEK - Persaingan global

Keterkaitan antar komponen dalam pengelolaan hutan lestari sebagaimana dimaksud diatas diimplementasikan ke dalam tiga sub-sistem yang berkaitan satu sama lain yaitu : 1. Sub-sistem kegiatan pengelolaan hutan a. Terdiri dari komponen modal, sumber daya manusia, dan teknik


1/24/2014 5:41:31 AM


13

b. Kondisinya beragam antara satu unit pengelolaan dengan unit pengelolaan yang lain c. Komponen sumber daya manusia merupakan komponen sistem yang perlu perhatian khusus dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan d. Dengan SDM yang cukup dan berkualitas serta profesional maka pemanfaatan komponen sumber daya hutan dengan menggunakan modal dan teknik akan menciptakan kondisi internal yang mantap e. Terdapat kecenderungan meningkatkan pemanfaatan SDM yang berkualitas dalam pengelolaan SDH, sementara di sektor pemerintahan terutama di daerah masih belum memadai f. Kondisi sumber daya hutan yang beragam (struktur, komposisi, dan potensi) sebagai komponen sub-sistem kegiatan pengelolaan SDH akan mempengaruhi kinerja IUPHHK bersangkutan 2. Sub-sistem infrastruktur mikro a. Merupakan bagian dari sistem pengelolaan sumber daya hutan yang memberikan prakondisi bagi kelangsunganto sub-sistem kegiatan pengelolaan b. Khususnya komponen komitmen dan kebijakan manajemen akan menciptakan dan mempengaruhi iklim atau atmosfer kerja dalam sub-sistem kegiatan pengelolaan c. Oleh karenanya kedua komponen harus mampu menjadi motor penggerak bagi kelancaran sub-sistem pelaksanaan kegiatan d. Sub-sistem kegiatan pengelolaan harus mendasarkan kegiatannya pada komponen sistem TPTI. Proses pengembangan sistem manajemen silvikultur ini akan mempengaruhi kemantapan sub-sistem pelaksanaan kegiatan pengelolaan tersebut e. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan dipengaruhi pula oleh komponen infrastruktur mikro yang lain yaitu dari satu tempat ke tempat yang lain, juga adanya sifat yang dinamis f. Keharmonisan antara komponen infrastruktur ini dengan sub-sistem pelaksanaan kegiatan pengelolaan menjadi salah satu faktor bagi tercapainya Sustainable Forest Management 3. Sub-sistem infrastruktur makro a. Merupakan bagian dari sistem pengelolaan sumber daya hutan alam produksi, berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah dan perkembangan global.


1/24/2014 5:41:32 AM

14


b. Koordinasi antara pembangunan kehutanan dengan pembangunan sektor yang lain merupakan faktor penting bagi tercapainya pengelolaan sumber daya hutan secara lestari c. Komoditi hasil hutan (kayu dan non-kayu) merupakan salah satu andalan ekspor nonmigas Indonesia, sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan persaingan dalam pasar internasional (persaingan bebas) menjadi faktor penting bagi pengusahaan hutan yang berkesinambungan d. Perkembangan IPTEK merupakan peluang dan tantangan bagi peningkatan kualitas pengusahaan hutan berkelanjutan sehingga siap untuk masuk pasar bebas tahun 2020. Keterkaitan antar komponen dalam pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dapat dijelaskan dalam gambar 2 berikut ini.


1/24/2014 5:41:32 AM


P

M B

A

N G

U

N A

N N A S

& D R

H

K

PERKEMBANGAN ISSU –MASALAH GLOBAL

E

A S

Y

MODAL MODAL

SDM SDM

TEKNIK TEKNIK

A

A

T

A

N

A

N

M

K

U

M

E

A

H

B

AJ

R

T

E

IKLIM – ATMOSFER KERJA

M

SUMBER DAYA HUTAN -

STRUKTUR KOMPOSISI POTENSI KONDISI LAHAN

15

E

N H U T

A

N

KOMITMEN – KEBIJAKAN MANAJEMEN PERKEMBANGAN IPTEK – PERSAINGAN GLOBAL

IJ A

K A

N K E

M E

N

H U T T

PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI a. Kelangsungan Produk Tata Guna Lahan dan keanekaragaman Hayati b. Produktivitas hutan c. Pengaruh Positif sekitar hutan dan konsultasi masyarakat

Gambar 2. Keterkaitan antar komponen dalam pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL)


1/24/2014 5:41:36 AM


1/24/2014 5:41:36 AM

III

KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam pengelolaan hutan lestari minimal harus memenuhi 5 kriteria pokok yaitu : 1. Aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan 2. Aspek kelestarian/kesinambungan produksi 3. Aspek konservasi, ekologi dan lingkungan 4. Aspek manfaat ekonomi, sosial dan budaya 5. Aspek kelembagaan

Kriteria dan Indikator PHPL Untuk mengukur kinerja PHPL diperlukan standar dan pedoman penilaian. Standar dan pedoman penilaian ini selanjutnya digunakan untuk proses penilaian kinerja PHPL oleh lembaga penilai (assessor) yang independen. Proses penilaian tersebut lebih dikenal sebagai proses sertifikasi dimana unit pengelola hutan yang lulus proses penilaian akan mendapat sertifikat sebagai bukti pengakuan telah melakukan PHPL.


1/24/2014 5:41:36 AM

18

KONSEP DAN KEBIJAKAN PHPL DAN IMPLEMENTASINYA KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LETARI (PHPL)

Dalam perkembangannya, respon terhadap isu kayu ilegal menjadi sangat mendesak. Sehingga dibuatlah standar dan pedoman untuk melakukan verifikasi legalitas kayu yang diterapkan terhadap unit pengelola hutan sebagai penghasil kayu dan industri pengolahan kayu sebagai pengguna kayu. Menurut Nana Suparna (1995) prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam penetapan indikator pada pengelolaan hutan lestari didasarkan pada hal-hal sebagai berikut : 1. Indikator tidak hanya memperhatikan dari segi yuridis formal, tetapi lebih ditekankan pada segi fakta di lapangan 2. Indikator atas aspek yang dinilai diprioritaskan pada hal-hal yang bersifat sangat menentukan (key point), sehingga tidak terlalu disibukkan dengan hal-hal yang tidak mendasar 3. Kegiatan yang perlu dinilai diutamakan terhadap sasaran yang ingin dicapai oleh adanya suatu kegiatan, sehingga tidak terfokus ke masalah prosedur atau prosesnya saja 4. Kriteria yang ditetapkan dapat merangsang motivasi dan kreativitas pelaksana dalam meningkatkan mutu pengelolaan hutannya 5. Tolok ukur harus jelas dan sejauh mungkin dapat diukur 6. Ingat, yang dibahas adalah hutan produksi, bukan hutan konservasi (Hutan Lindung, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, maupun Taman Nasional) 7. Indikator pada aspek dinilai harus bersifat dinamis disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, sejauh hal-hal tersebut ada kaitannya. Secara yuridis sesuai dengan kriteria ITTO guideline yang telah disepakati dalam pertemuan/ sidang ITTO ke-8 di Bali pada tahun 1990, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur prinsip pengelolaan hutan produksi secara lestari telah mulai diterbitkan sejak tahun 1993 dan perubahan-perubahannya hingga saat ini. Saat ini sudah ada beberapa standar dan pedoman penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan verifikasi legalitas kayu, baik yang bersifat wajib (mandatory) dari pemerintah maupun yang bersifat sukarela (voluntary). Untuk yang bersifat wajib (mandatory) diatur melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kehutanan dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan antara lain sebagai berikut : 1. .Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya telah dirubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2008


1/24/2014 5:41:36 AM


19

2. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Disamping itu, beberapa lembaga telah menyusun pedoman untuk verifikasi legalitas kayu yang bersifat sukarela diantaranya adalah standar Verification of Legal Origin (VLO) dan Verification of Legal Compliance (VLC), sedangkan untuk penilaian PHPL yang bersifat sukarela diantaranya adalah standar Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan standar Forest Stewardship Council (FSC).

Kriteria dan Indikator Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman


1/24/2014 5:41:36 AM

20


Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas kayu pada pemegang ijin atau pada hutan hak dapat dijelaskan melalui Tabel 2 sebagai berikut : Tabel 2 : Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kriteria

Indikator

1. Prasyarat

a. Kepastian kawasan Pemegang Ijin dan Pemegang Hak Pengelolaan b. Komitmen Pemegang Ijin c. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan d. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi, dan penyajian umpan balik mengenal kemajuan pencapaian (kegiatan IUPHHK-HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan) e. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

2. Ke s i n a m b u n g a n Produksi

a. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari b. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem c. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan d. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan e. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya f. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia


1/24/2014 5:41:36 AM


3. Aspek Ekologi

21

a. Keberadaan, kondisi kawasan kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan b. Perlindungan dan pengaman hutan c. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan d. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik e. Pengelolaan flora untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak - Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik f. Pengelolaan fauna untuk : - Luasan tertentu tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak - Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

4.

Aspek Sosial

a. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang ijin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat b. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku c. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak d. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal e. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja


1/24/2014 5:41:36 AM

22


Yang menjadi pertanyaan adalah “Apakah Kriteria dan Indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak telah memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dalam konsepsi SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT (SFM) ?”


1/24/2014 5:41:36 AM

IV KERANGKA KERJA

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Kerangka Kerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Agar pengelola hutan pemegang IUPHHK-HA tidak kehilangan orientasi dan lebih fokus pada proses pengelolaan hutan yang sasaran akhirnya adalah memenuhi standar penilaian PHPL dan verifikasi legalitas kayu telah disusun Kerangka Kerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Kerangka kerja PHPL sebagaimana dimaksud di atas dapat dijelaskan melalui bagan alir sebagai berikut :


1/24/2014 5:41:36 AM

24

KONSEP DAN KEBIJAKAN PHPL DAN IMPLEMENTASINYA KERANGKA KERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Gambar 4. Bagan Alir Kerangka Kerja PHPL (Sumber: TFT)

Tahapan dan Kegiatan Utama Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahapan dan kegiatan utama pengelolaan hutan produksi lestari sebagaimana dimaksud pada bagan alir tersebut di atas dapat dijelaskan berikut ini : A. Tahap Prakondisi Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dan menentukan pelaksanaan PHPL. Inti dari tahap ini adalah komitmen pengelola hutan untuk melaksanakan PHPL. Komitmen harus bisa dibuktikan secara nyata paling tidak dengan melakukan beberapa hal berikut yang sebagian besar merupakan tugas dari manajemen puncak dari UNIT PENGELOLA HUTAN : A1. Meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan PHPL Kesadaran untuk melakukan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari perlu dimiliki oleh seluruh jajaran internal yang terlibat dalam pengelolaan hutan, mulai dari pemilik perusahaan, manajemen puncak, dan seluruh staf lapangan termasuk kontraktor.


1/24/2014 5:41:37 AM


25

Kesadaran tersebut harus didasari oleh pemahaman yang cukup tentang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari berbagai aspek, baik dari aspek kepatuhan terhadap peraturan perundangan, aspek produksi, aspek lingkungan, aspek sosial, dan juga dari aspek strategi bisnis. Pengelolaan hutan merupakan usaha jangka panjang. Untuk menjamin kelestarian hasil sekaligus kelestarian usaha mutlak diperlukan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. A2. Membangun komitmen untuk melaksanakan PHPL Komitmen untuk PHPL harus bisa ditunjukan oleh unit pengelola hutan, diantaranya : • Visi dan misi perusahaan sebagai bentuk komitmen tertulis harus mencerminkan kesadaran untuk melakukan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Visi, misi dan komitmen untuk PHPL perlu diketahui oleh seluruh jajaran internal yang terlibat dalam pengelolaan hutan termasuk kontraktor serta masyarakat secara luas. Penyusunan visi, misi, penetapan target, dan sebagainya merupakan bagian dari perencanaan bisnis dan strategi. • Pemenuhan aspek legalitas • Pemenuhan tenaga teknis yang memadai, dana untuk pelaksanaan kegiatan dan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Rencana aksi menuju PHPL tidak akan berjalan dengan baik jika ketiga faktor tersebut tidak terpenuhi. A3. Penilaian kesenjangan antara Praktik Pengelolaan yang Sedang Berjalan dengan standar Penilaian PHPL (Gap Assessment) Penilaian/verifikasi bisa dilakukan oleh internal unit pengelola hutan atau oleh pihak lain yang berkompeten. Penilaian ini merupakan langkah awal dalam rangka memperbaiki kinerja menuju Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Hasil penilaian/verifikasi harus disosialisasikan kepada seluruh jajaran unit pengelola hutan termasuk kontraktor. Penentuan atau pemilihan standar penilaian/verifikasi dalam melakukan gap assessment tergantung kepada tujuannya, apakah untuk tujuan pemenuhan standar mandatory (LK dan PHPL) atau untuk tujuan pemenuhan standar FSC. Penilaian PHPL dengan standar PHPL atau FSC dilakukan pada level kriteria, sedangkan untuk verifikasi legalitas kayu (LK) penilaian dilakukan pada level indikator. Berikut adalah uraiannya: _ LK : 3 prinsip, 6 kriteria, 11 indikator _ PHPL : 4 prinsip, 24 kriteria


1/24/2014 5:41:37 AM

26


_ FSC (hutan alam) : 9 prinsip, 47 kriteria Hasil gap assessment disajikan untuk setiap kriteria/indikator tersebut di atas. A4. Membuat Rencana Aksi menuju PHPL Tindak lanjut dari hasil gap assessment adalah membuat rencana aksi berdasarkan hasil penilaian pada setiap kriteria/indikator. Komponen utama dari rencana aksi terdiri dari kegiatan, target, penanggung jawab dan tata waktu pelaksanaan. Dalam penyusunan rencana aksi, untuk pemenuhan setiap kriteria dan indikator seringkali dibutuhkan beberapa kegiatan lintas departemen atau lintas tahapan (perencanaan, implementasi, monitoring atau evaluasi). Atau sebaliknya, satu kegiatan bisa berhubungan dengan beberapa kriteria/indikator.

B. Pengumpulan Data Dasar Pengumpulan data dasar dimaksudkan untuk memperoleh informasi menyeluruh mengenai sumber daya hutan (batas areal kerja, potensi, riap tegakan, keanekaragaman hayati, dan kawasan yang perlu dilindungi); dampak potensial dari pengelolaan hutan terhadap lingkungan; dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar hutan. Seluruh informasi tersebut harus diintegrasikan dan dipertimbangkan dalam proses penataan areal kerja (forest zoning) dan dalam proses penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang yang meliputi rencana kelola produksi, lingkungan dan sosial. Berikut adalah penjelasan mengenai kegiatan utama yang terkait dengan pengumpulan data dasar: B1. Penataan batas areal kerja dan pengukuhan kawasan hutan Salah satu kewajiban dari Unit Pengelola Hutan pada tahap awal pengelolaan hutan adalah pelaksanaan tata batas areal kerja (TBT). Penataan batas areal kerja merupakan upaya untuk mendapatkan kepastian kawasan hutan yang dikelola untuk jangka panjang. B2

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) AMDAL dilakukan sebelum kegiatan operasional dimulai dan merupakan salah satu persyaratan memperoleh ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHKHA). Dokumen AMDAL terdiri dari dokumen utama, yaitu dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL), dokumen rencana kelola lingkungan (RKL) dan dokumen rencana pemantauan lingkungan (RPL).


1/24/2014 5:41:37 AM


27

Informasi penting yang diperoleh dari dokumen AMDAL adalah dampak potensial pengelolaan hutan terhadap lingkungan (fisik-kimia, biologi, dan sosial) dan besarannya yang selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. B3

Survei sosial Survei sosial dilakukan untuk mengetahui informasi mengenai kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang dikelola. Informasi meliputi kelembagaan desa, sarana dan prasarana desa, jumlah penduduk, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, aturan adat, kearifan tradisional, penggunaan lahan, pemanfaatan sumber daya hutan, dan sebagainya. Pelaksanaan survei disarankan untuk dilakukan secara partispatif dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta untuk menghindari konflik penggunaan lahan dan konflik pengelolaan sumber daya hutan di kemudian hari. Selain untuk bahan penyusunan rencana pengelolaan, informasi yang diperoleh dari survei sosial bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk kegiatan identifikasi HCVF dan lebih lanjut dapat digunakan sebagai data pembanding dengan hasil pemantauan dampak sosial.

B4. Identifikasi hutan bernilai konservasi tinggi (HCVF) Pedoman untuk melakukan identifikasi HCVF adalah Panduan Identifikasi Kawasan NKT di Indonesia (Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, Tropenbos Indonesia, 2008). Kegiatan ini termasuk dalam Prinsip 9 dari standar FSC. Walaupun demikian, informasi yang diperoleh dari kegiatan ini relevan dengan kriteria PHPL terutama kriteria 3.1 dan Informasi yang diperoleh dari kegiatan ini secara umum adalah mengenai nilai konservasi tinggi dari hutan, yang diantaranya meliputi : keanekaragaman hayati (species, ecosistem); jenis-jenis yang dilindungi menurut IUCN, peraturan perundangan Indonesia, maupun yang termasuk dalam appendix CITES; habitat hewan yang perlu dilindungi; keterwakilan ekosistem yang perlu dilindungi; kawasan perlindungan air (daerah aliran sungai); sumber daya hutan yang penting bagi masyarakat sekitar hutan; dan situs agama, budaya dan ekonomi masyarakat sekitar hutan yang perlu dilindungi. Hasil identifikasi HCVF dilengkapi dengan rekomendasi pengelolaan yang harus dilakukan agar nilai konservasi tinggi dari hutan yang dikelola dapat dipertahankan. Salah satu bentuk penilaian keanekaragaman hayati yang wajib dilakukan adalah kegiatan penentuan lokasi kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN) dan inventarisasi keanekaragaman jenis flora dan fauna di KPPN.


1/24/2014 5:41:37 AM

28


B5. Inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) IHMB dilakukan untuk mengetahui potensi tegakan hutan yang mencakup seluruh areal kerja dengan cara sampling. Metode pelaksanaan secara lengkap dijelaskan dalam pedoman IHMB sesuai Permenhut Nomor P.33/Menhut-II/2009. IHMB dilakukan secara berkala setiap sepuluh tahun sebagai dasar untuk penataan areal kerja (forest zoning) dan penyusunan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) untuk jangka sepuluh tahun. B6. Perhitungan riap tegakan hutan Riap tegakan hutan atau laju pertumbuhan tegakan hutan (m3/ha/tahun) bisa dikatakan sebagai bunga atau ‘interest’ dari potensi tegakan hutan (m3/ha). Potensi tegakan hutan diketahui dari hasil IHMB, sedangkan riap tegakan hutan dihitung dari hasil pengukuran periodik petak ukur permanen (PUP) yang dibuat pada lokasi bekas tebangan. Referensi untuk pembuatan dan pengukuran PUP adalah Paket Inventarisasi Permanen (BFMP, 2002). Untuk menjamin kelestarian hasil hutan, maka volume kayu yang dipanen setiap tahunnya (annual allowable cut atau AAC) tidak boleh melebihi riap rata-rata tegakan hutan. Jika laju pemanenan kayu melebihi laju pertumbuhan tegakan, atau dengan kata lain volume kayu yang dipanen melebihi riap rata-rata tegakan hutan, maka bisa dipastikan dalam jangka panjang akan terjadi penurunan “modal” potensi tegakan hutan, hutan terdegradasi dan kelestarian hasil hutan tidak pernah terjadi.

C. Penyusunan Rencana Pengelolaan C1

Penataan Areal Kerja Jangka Panjang (Zonasi Hutan) Penataan areal kerja jangka panjang merupakan kegiatan awal yang sangat menentukan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Input untuk kegiatan ini adalah seluruh informasi yang telah diperoleh dari tahap pengumpulan data dasar, seperti laporan tata batas, Dokumen AMDAL, laporan survei sosial, laporan identifikasi HCVF dan rekomendasinya, laporan penilaian keanekaragaman hayati, dan laporan IHMB. Kegiatan ini terdiri dari dua tahapan yaitu tahap penyusunan zonasi hutan dan tahapan penataan blok rencana kerja tahunan (Blok RKT).


1/24/2014 5:41:37 AM


29

Gambar 5. Tahapan penyusunan zonasi hutan dan penataan blok RKT

Pada tahap zonasi hutan, areal kerja didelineasi sesuai dengan peruntukannya, yaitu kawasan lindung, areal tidak efektif untuk produksi dan areal efektif untuk produksi. Yang termasuk dalam kawasan lindung : • Kawasan dengan kemiringan lebih dari 40%; bufferzone hutan lindung dan kawasan suaka alam/pelestarian alam; sempadan sungai, pantai, danau dan mata air; dan kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN); dan lahan gambut lebih dari 3 meter. • Kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi dan perlu dilindungi sesuai hasil rekomendasi dari kegiatan identifikasi HCVF, diantaranya sempadan sungai, situs budaya termasuk hutan adat, situs agama, lintasan satwa, habitat satwa migrant, span, dan sebagainya. • Kawasan lainnya yang perlu dilindungi berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat atau berdasarkan hasil survei sosial atau hasil studi lainnya jika identifikasi HCVF belum dilakukan. Yang termasuk dalam areal tidak efektif untuk produksi adalah petak ukur permanen (PUP), kebun bibit, sarana dan prasarana seperti perumahan, kantor, log yard, persemaian, dan sebagainya. Tahap selanjutnya adalah delineasi areal efektif untuk produksi ke dalam 30 blok rencana kerja tahunan (blok RKT) sesuai dengan rotasi tebangan yaitu 30 tahun (Permenhut Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang sistem silvikultur). Luas masing-masing blok RKT bervariasi disesuaikan dengan potensi tegakan hutannya (standing stock) hasil IHMB agar volume kayu yang dipanen rata-rata sama untuk setiap tahunnya.


1/24/2014 5:41:37 AM

30


C2.

Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RKUPHHK) Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) disusun setiap sepuluh tahun yang meliputi seluruh aspek pengelolaan hutan, yaitu aspek produksi, aspek lingkungan dan aspek sosial serta aspek manajemen umum. Input untuk kegiatan ini adalah : o Seluruh informasi yang telah diperoleh dari tahap pengumpulan data dasar, seperti

laporan tata batas, dokumen AMDAL, laporan survei sosial, laporan identifikasi HCVF dan rekomendasinya, laporan penilaian keanekaragaman hayati, dan laporan IHMB.

o Hasil penataan areal kerja jangka panjang (zonasi hutan dan penataan blok RKT). o Hasil pengukuran riap tegakan hutan. o Hasil monitoring dan evaluasi periode pengelolaan sebelumnya. o Konsep perencanaan yang ideal adalah adanya kesesuaian antara yang direncanakan dan yang akan dilaksanakan. Atau seluruh kegiatan yang akan dilakukan pada tahap implementasi seharusnya sudah direncanakan pada tahap ini, yaitu meliputi : - Rencana produksi

- Rencana penerapan sistem pemanenan ramah lingkungan (RIL) - Rencana penerapan sistem lacak balak - Rencana penggunaan alat berat - Rencana pengelolaan limbah - Rencana konservasi tanah dan air - Rencana pembinaan hutan - Rencana kelola sosial - Rencana penataan batas kawasan lindung - Rencana pemetaan partisipatif - Rencana perlindungan dan pengamanan kawasan hutan - Rencana konservasi jenis flora dan fauna - Mekanisme resolusi konflik


1/24/2014 5:41:37 AM


31

- Rencana pengelolaan keuangan - Rencana pengelolaan sumber daya manusia - Rencana penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja - Rencana sistem dokumentasi C3. Penyusunan Rencana Pemanenan Kayu Rencana pemanenan kayu disusun berdasarkan 4 kegiatan yang dilakukan secara berurutan, yaitu penataan areal kerja tahunan (PAK), kegiatan inventarisasi tegakan sebelum penebangan dan pemetaan topografi (ITSP dan topomapping), kegiatan survei rencana jalan, dan survei pola sarad. Keakuratan hasil dari 4 kegiatan tersebut sangat penting karena akan menjadi pedoman untuk pelaksanaan implementasi Reduced Impact Logging (RIL). Khusus untuk kegiatan ITSP dan topomapping, selain untuk kebutuhan RIL, juga sangat menentukan dalam pengajuan jatah produksi tahunan (target RKT) dan implementasi penatausahaan hasil hutan serta monitoring implementasi lacak balak. C4. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Idealnya Rencana Kerja Tahunan disusun beradasarkan : RKUPHHK, hasil realisasi RKT tahun sebelumnya dan rencana pemanenan kayu. Rencana kerja tahunan meliputi seluruh aspek pengelolaan, yaitu aspek produksi, lingkungan dan sosial. C5. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) RKAP berisi seluruh rencana yang akan dilakukan oleh unit pengelola hutan baik yang sudah tercantum dalam buku RKT maupun rencana kegiatan yang tidak tercantum dalam buku RKT disertai dengan perkiraan biaya yang akan timbul (cost) dari seluruh rencana tersebut dan perhitungan pemasukan (benefit) untuk unit pengelola hutan. RKAP dibuat untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan sudah dianggarkan oleh perusahaan dan untuk menghitung untung rugi kegiatan pengelolaan hutan.

D. Implementasi Implementasi/pelaksanaan kegiatan meliputi : 1. Pemanenan Kayu 2. Pengukuran, Pengujian, Pengangkutan dan Penatausahaan Hasil Hutan


1/24/2014 5:41:37 AM

32


3. Pembayaran Pajak, Kompensasi dan Iuran Resmi Lainnya 4. Pengelolaan Alat-alat Berat 5. Pengelolaan Limbah 6. Konservasi Tanah dan Air 7. Pembinaan Hutan 8. Program Kelola Sosial 9. Penataan Batas Kawasan Lindung 10. Pemetaan Partisipatif 11. Perlindungan dan Pengamanan Hutan 12. Konservasi Jenis Hewan dan Tumbuhan Dilindungi 13. Resolusi Konflik

Dua hal yang penting dalam tahap implementasi adalah, pertama pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun dan yang kedua pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Pada tahap ini penyusunan standar prosedur menjadi sangat penting. Untuk mendukung penyusunan standar prosedur yang sesuai diperlukan peningkatan kompetensi karyawan melalui training dan implementasi secara terus menerus.

E. Manajemen Umum Manajemen yang dilakukan perusahaan secara umum yang menjadi pondasi dan pendukung pelaksanaan PHPL adalah : 1. Pengelolaan Keuangan 2. Pengelolaan Sumber daya Manusia 3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 4. Sistem Pengelolaan Dokumen


1/24/2014 5:41:37 AM


33

F. Monitoring dan evaluasi Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi : 1. Monev Implementasi RIL 2. Monitoring Hasil Produksi dan Monev Lacak Balak 3. Monev Dampak Pemanenan Kayu terhadap Aspek Fisik-Kimia 4. Monev Dampak Pemanenan Kayu terhadap Aspek Biologi 5. Monev Dampak Pemanenan kayu terhadap Aspek Sosial 6. Review 7. Audit Internal Pelaksanaan PHPL Monitoring diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga mencapai sasaran yang diharapkan. Monitoring dilakukan pada saat proses pelaksanaan kegiatan. Monitoring bukan merupakan kegiatan pasif, dengan pengertian adanya tindakan antisipasi terhadap kendala yang akan timbul dan segera mencari solusi jika ada kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil monitoring ditambah dengan informasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut, sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan rekomendasi tindakan perbaikan. Adanya rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.


1/24/2014 5:41:38 AM


1/24/2014 5:41:38 AM

V

PERAN PHPL DALAM PERUBAHAN IKLIM

Mengapa hutan begitu penting dalam Perubahan Iklim? Hutan dan area alami memainkan peran sangat penting dalam mempertahankan proses alami. Hutan merupakan salah satu penampung karbon terbesar sehingga membantu menjaga daur karbon dan proses alami lainnya berjalan dengan baik dan membantu mengurangi perubahan iklim. Namun, hutan juga dapat menjadi salah satu sumber emisi CO2 terbesar. Karena hutan dan tumbuhan lainnya juga menyerap CO2 keluar dari atmosfer, peran ganda ini membuat hutan menjadi makin penting. Studi ilmiah mengatakan bahwa antara 12-17% dari semua CO2 yang dikirim ke atmosfer oleh kegiatan manusia berasal dari perusakan hutan (Stone, dkk, 2010).

Gambar 6. Pentingnya Hutan bagi Perubahan Iklim (Stone, 2010)


1/24/2014 5:41:38 AM

36

KONSEP DAN KEBIJAKAN PHPL DAN IMPLEMENTASINYA PERANAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DALAM PERUBAHAN IKLIM

Saat pohon ditebang atau dibakar, karbon dioksida dilepas ke udara. Hal ini juga berarti makin sedikit pohon yang tersedia untuk menyimpan karbon dan menyerap CO2 dari udara untuk tumbuh dan berkembang. Namun, jika kita menanam pohon dan melindungi hutan, maka kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim dengan menjaga karbon di hutan dan menanam pohon baru yang menyerap CO2 dari atmosfer.

Hutan dan Perubahan Iklim ∝ Diperkirakan bahwa setidaknya 1,7 miliar ton karbon dilepaskan per tahunnya akibat alihguna lahan. Bagian terbesar adalah deforestasi dikawasan hutan tropis. ∝ Deforestasi mewakili sekitar 20 persen emisi karbon dunia saat ini, yang persentasenya lebih besar dari emisi yang dikeluarkan oleh sektor transportasi global dengan penggunaan bahan bakar fosil yang intensif. ∝ Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia merupakan penyumbang terbesar emisi nasional. Sumber penting dalam periode 10-15 tahun terakhir berasal dari kebakaran dan drainase lahan gambut dengan emisi tahunannya tidak kurangdari 0,5 miliar ton karbon ∝ Hilangnya luasan hutan di dunia diperkirakan mencapai sekitar 7,3 juta hektar per tahun untuk periode tahun 2000–2005. ∝ Luasan ini mewakili penurunan untuk periode 1990–2000, dimana rata-rata laju deforestasi sebesar 8,9 juta hektar per tahun. ∝ Luasan terbesar deforestasi terjadi di Amerika Selatan, sebesar 4,3 juta hektar per tahun, diikuti oleh Afrika dengan empat juta hektar per tahun. ∝ Laju deforestasi di Indonesia bervariasi dari 1,7 juta ha/th (1985–1997), kemudian meningkat tajam menjadi 2,8 juta ha/th (1997–2000) dan menurun lagi menjadi 1,2 juta ha/th (2000– 2005). Sumber : CIFOR, 2010

Berikut ini adalah gambaran perbandingan buangan emisi karbon dari hutan dalam kondisi tanpa produksi dan hutan dalam kondisi deforestasi dan gambaran mengenai siklus karbon yang diserap dan dibuang dalam bentuk emisi karbon dari hutan.


1/24/2014 5:41:38 AM


37

Gambar 7 : Perbandingan emisi karbon pada hutan dalam kondisi undisturbed tropical forest dan 10 years after deforestation. (Sumber : Pinrad and Croper, 2000)

Gambar 8 : Siklus Karbon dari hutan (sumber : Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, 2013)

PHPL dan Perubahan Iklim Pengelolaan hutan secara lebih baik melalui penerapan PHPL yang sejalan dengan upaya mitigasi perubahan iklim (Rooper, 2001), meliputi : 1. Perbaikan kebijakan pengelolaan hutan dan pemanenan serta teknologi untuk meningkatkan kapasitas hutan yang ada untuk penyerapan dan penyimpanan karbon;


1/24/2014 5:41:38 AM

38


2. Investasi yang dapat meminimalkan deforestasi, menjaga atau meningkatkan pertumbuhan tegakan, meminimalkan gangguan terhadap tanah dan tegakan sisa dalam pembalakan, dan menjamin regenerasi yang cepat dan memuaskan; 3. Mengadopsi program-program perlindungan hutan yang dapat diterima secara sosial atau joint management. REDD (Reducing of Emission from Deforestation and Degradation) merupakan satu diantara beberapa skema yang hangat diperdebatkan dalam perundingan perubahan iklim. Skema ini awalnya dirancang oleh Papua Nugini dan Kosta Rika yang tidak mendapat keuntungan apapun dari skema perubahan iklim di bawah rezim Protokol Kyoto. Dua skema Kyoto, emission trading (ET) dan joint implementation (JI) hanya berlaku untuk dan di antara negara Annex I. Satu skema lagi, clean development mechanism (CDM), melibatkan negara berkembang tapi dibatasi tidak lebih dari 1% pengurangan atas total emisi negara maju yang bisa dikerjakan melalui proyek CDM di negara berkembang. Jumlah yang sangat kecil ini tidak lepas dari prinsip pengurangan emisi domestik sebagai tujuan utama Protokol Kyoto. Artinya, mekanisme ET, JI maupun CDM hanya pelengkap (additional) atas tujuan utama Kyoto yakni mendesak negara Annex I agar mengurangi emisi domestik-nya. Pada COP 14 di Poznan, Reducing of Emission Deforestation and Degradation (REDD) yang ditetapkan dalam BAP paragraph 1 b(iii) dipertegas tidak hanya deforestasi dan degradasi tetapi juga mencakup konservasi, SFM, aforestasi dan reforestasi yang menjadi bagian dari skema CDM. Perkembangan ini kerap disebut REDD plus. Berikut ini merupakan ilustrasi keterkaitan antara SFM dengan perubahan Iklim (REDD+).

Gambar 9 : Keterkaitan SFM dan REDD+ (DNPI,2012)


1/24/2014 5:41:38 AM


39

Banyak kelompok gerakan sosial yang mempertanyakan konsep Sustainable Forest Management yang tiba-tiba muncul dalam teks AWG LCA. Rumusan ini berbeda dengan konsep Bali Action Plan yakni Sustainable Forest Management atau SFM. Salah satu pertanyaan penting adalah apakah SFM menguntungkan masyarakat lokal pemilik hutan atau hanya perusahaan pemilik konsesi. Dalam kebijakan maupun rekomendasi kebijakan sejumlah lembaga yang berkecimpung di bidang kehutanan, SFM rupanya lebih banyak digunakan sebagai konsep pengelolaan hutan lestari dalam industri kehutanan. Artinya, prinsip dasar konsep ini bukan hutan yang lestari tetapi logging yang lestari. Di Indonesia, konsep ini dikenal dengan nama sistem tebang habis dengan permudaan buatan (THPB), sistem tebang habis dengan permudaan alami (THPA), sistem tebang pilih tanam Indonesia (TPTI), sistem tebang pilih tanam Indonesia intensif (TPTII). Sementara SFM dipahami secara lebih luas, tidak hanya dalam konteks industri tapi juga pengelolaan lestari yang dilakukan komunitas lokal maupun adat. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian Ashwini Chhatre dan Arun Agrawal, dengan menggunakan data asli dari 80 hutan yang dikuasai bersama oleh masyarakat di 10 negara yang tersebar di Asia, Afrika dan Amerika Latin, bahwa penguasaan hutan yang lebih luas dan otonomi dalam pengambilan keputusan yang lebih besar pada level lokal berkaitan erat dengan penyimpanan karbon yang cukup tinggi dan keuntungan bagi penghidupan masyarakat setempat. Lebih lanjut, kedua peneliti berargumen bahwa komunitas lokal membatasi konsumsi mereka terhadap produk hutan ketika mereka memililiki penguasaan hutan bersama, sehingga meningkatkan cadangan karbon. Fakta sebaliknya ditunjukan oleh SFM. Berbagai report juga menunjukan kegagalan SFM. Global Witness, misalnya, mengeluarkan laporan bahwa hanya sedikit dari konsep ini yang sukses. Kegagalannya rata-rata di atas 90%.


1/24/2014 5:41:38 AM

40


Praktik SFM SFM didukung oleh berbagai donor untuk mengatasi degradasi dan deforestasi hutan tropis. 1. 1990: ITTO merancang program “Objective 2000” yang mendorong agar hutan tropis dikelolah secara berkelanjutan pada 2000. Pada 2005, hanya 7% hutan produksi tropis yang dikelolah secara berkelanjutan. ITTO gagal 93% dari targetnya; 2. 1997: World Bank dan WWF meluncurkan program bersama dengan tujuan membuat 200 juta hektar produksi hutan kayu dikelolah di bawah sertifikat pengelolaan berkelanjutan yang independen pada tahun 2005. Mereka mencapai target hanya 31,8 juta hektar (16% dari target) hanya sepertiga dari jumlah itu yang merupakan hutan tropis (9,54 juta hektar). Namun, dengan berani keduanya mengusulkan pembaruan program dengan target baru 300 juta hektar pada tahun 2010. 3. 2004: ASEAN menggarisbawahi perhatian bersama untuk mempromosikan sumber daya hutan dan eksosistem kritis berbasis sustainable managemen of forest lewat pemberantasan praktik-praktik yang tidak berkelanjutan di bawah payung Vientiane Action Plan. Lima tahun kemudian (2009), FAO memperkirakan bahwa rata-rata deforestasi di negaranegara ASEAN nampaknya terus berlanjut dari periode 2000-2005 yakni 3,7 juta hektar per tahun Sumber: Global Witness, September, 2009: 5 Sumber: DNPI, 2012


1/24/2014 5:41:38 AM

DAFTAR PUSTAKA Basah, Hernowo. 2012. Indonesia’s National Action Plan for Reducing GHG Emission. Dipresentasikan pada International Meeting Forest-Based Climate Change Policies and Action Plans in Indonesia. Bappenas. Daryanto, Hadi. 2012. National Strategy for REDD+ in Indonesia. Dipresentasikan pada International Meeting Forest-Based Climate Change Policies and Action Plans in Indonesia. Kementerian Kehutanan. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelanggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Steni. B. 2010. Perubahan Iklim, REDD dan Perdebatan Hak: Dari Bali sampai Copenhagen. Perkumpulan HuMa. Kuswandana Y, Prabowo H, Nurcahya BC. 2011. Kerangka Kerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Witoelar, R dan Soekadri, D. 2012. Indonesia’s Perspective On The Global Climate Change Mitigation: Forestry Sector. DNPI. Center for International Forestry Research 2010. Apakah itu? Pedoman CIFOR tentang hutan, perubahan iklim dan REDD. CIFOR, Bogor, Indonesia. Boer, R. 2012. Sustainable Forest Management in Relation to REDD+. Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific, Bogor Agriculture University. Yasman I, Dr; Banowati L, MSc, Lasmini, MSc; dan Septiani Y, Msc. 2009. Peluang Pemanfaatan Potensi Karbon Hutan dalam Isu Perubahan Iklim (materi dasar untuk peningkatan pemahaman bagi masyarakat). Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme. Stone S, León M.C, Fredericks P. 2010. Perubahan Iklim & Peran Hutan. Manual Pelatih. Yasman I, Nurrochmat, DR, Septiani, Y, Lasmini 2013 (in press). Policy Paper : Peran Pengelolaan Hutan Produksi Alam dalam Perubahan Iklim (REDD+, Pengelolaan Hutan Lestari, RIL-C). The Nature Conservancy, Indonesia Terrestrial Program. Jakarta.


1/24/2014 5:41:38 AM


1/24/2014 5:41:38 AM

KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN IMPLEMENTASINYA

Recommend Documents