PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAI BERDASARKAN KEWENANG PEJABAT BEA DAN CUKAI
Oleh : Bambang Semedi (Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, periode 10 Mei 2013)
Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Pengertian tersebut menegaskan bahwa UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang institusi Bea dan Cukai berwenang dalam melakukan pengawasan atas barang ekspor maupun impor dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Lalu lintas barang ekspor maupun impor adalah bagian dari perdagangan internasional dan DJBC (Direktorat Jendral Bea dan Cukai) adalah pihak yang memegang kendali atas kegiatan perdagangan internasional. Untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global. Meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen kepabeanan, meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia. Pengawasan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan. Ketentuan kepabeanan telah terangkum tugas dan wewenang pejabat bea dan cukai,
dalam upaya untuk lebih menjamin dan memberikan kepastian hukum dan
keadilan bagi semua pihak di dunia usaha. Pembahasan atas wewenang pejabat bea dan cukai dalam menyelesaikan pekerjaan yang termasuk wewenangnya dalam rangka mengamankan hak-hak negara. Pejabat DJBC dapat menggunakan segala tindakan terhadap barang impor dan ekspor. Mencari dan menemukan suatu peristiwa di bidang kepabeanan yang diduga sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan dikenakan sanksi tindak pidana kepabeanan. Wewenang yang melekat pada pejabat bea dan cukai ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Mengamankan kedaulatan wilayah negara dari barang larangan dan terpenuhinya penerimaan negara. Bagi pengusaha di bidang kepabeanan, dapat menjalankan usaha dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tugas dan wewenang pejabat bea dan cukai yang tercantum dalam undangundang kepabeanan. 1
Berdasarkan konsepsi TZMKO tahun 1939 (“Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie 1939”, Dimana Lebarlaut Wilayah/Teritorial Indonesia Adalah 3 Mil Diukur Dari Garis Air Rendah Masing-Masing pulau Indonesia. Tzmko 1939 Tidak Menjamin Kesatuan Wilayah Indonesia Sebab Antarasatu Pulau Dengan Pulau
Yang Lain Menjadi
Terpisahpisah), lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut. Pada tahun 1957, Pemerintah Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, mengumumkan secara unilateral/sepihak bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah 12 mil. Barulah dengan UU No. 4/Prp tahun 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pangkal lurus. Perairan Kepulauan ini dikelilingi oleh garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Terluar Indonesia. Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2. Ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Sesuai Pembagian wilayah menurut Konvensi Hukum Laut PBB, Montego, Caracas tahun 1982, Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982 . Semenjak Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara di dalam setiap perundingan bilateral, trilateral, dan multilateral dengan negaranegara di dunia ataupun di dalam setiap forum-forum internasional. Puncak dari diplomasi yang dilakukan adalah dengan diterimanya Negara Kepulauan di dalam
UNCLOS 1982, adalah Konvensi Hukum Laut Internasional (United Nations
Convention onThe Law of The Sea- UNCLOS 1982), terutama dalam mengelola potensi sumberdaya kelautan bahwa wilayah negara kepulauan republik yang sangat luas ini, membutuhkan pengawasan dan pengamanan yang sangat membutuhkan dedikasi dan tanggung jawab yang besar dari para aparat penegak hukum. Pejabat bea dan cukai yang berwenang menjaga NKRI dari barang-barang yang terlarang harus bersikap tegas dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan dipatuhinya undang-undang dan peraturan yang berlaku agar terwujud keamanan dan terpenuhinya kebutuhan keuangan negara. - Memakai senjata api (UU Kepabean pasal 74). Melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang Kepabeanan dan peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada direktorat jenderal, pejabat bea dan cukai untuk mengamankan hak-hak negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang. Salah satu tindakan adalah dengan dilengkapinya pejabat bea dan cukai dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Penggunaan senjata api dibatasi mengingat besarnya bahaya bagi keselamatan dan keamanan.
2
Senjata api berdasarkan ordonansi senjata Api tahun 1939 juncto Undang-unang Darurat Nomor 12 tahun 1951 pengertian senjata api adalah termasuk juga, bahwa bagianbagian dari senjata api, meriam-meriam dan penyembur api termasuk bagiannya, senjatasenjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibernya, pistol penyembelih/pemotong, pistol isyarat demikian juga senjata api imitasi seperti pistol tanda bahaya, revolver perlombaan, pistol suar, revolver suar dan benda-benda lainnya sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakut-nakuti begitu pula bagianbagiannya. Amunisi didefinisikan bagian-bagian dari amunisi seperti selongsong peluru, penggalak, peluru palutan, pemalut peluru demikian juga proyektil-proyektil yang dipergunakan untuk menyebarkan gas-gas yang dapat membahayakan kesehatan manusia. - Patroli (UU Kepabean Pasal 75). Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut atau di sungai menggunakan kapal patroli atau sarana lainnya. Kapal patroli yang digunakan dapat dilengkapi dengan senjata api yang jumlah dan jenisnya ditentukan dengan peraturan pemerintah. Dasar hukum yang digunakan adalah UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. PP NO. 21 Tahun 1996 tentang penindakan di bidang kepabeanan, Keputusan DIRJEN BC NO. KEP-58/BC/1997 Tanggal 3 Juli 1997 Tentang patroli bea dan cukai , maksud dan tujuan dilakukannya patroli oleh pejabat bea dan cukai adalah mengawasi agar sarana pengangkut melewati jalur yang ditetapkan, mencegah terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara. Patroli harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta tidak menghambat kelancaran arus barang, dokumen dan barang, perjalanan penumpang, awak kapal dan orang. Wilayah patroli pejabat bea dan cukai meliputi darat, laut dan udara. Untuk wilayah darat meliputi di dalam dan di luar wilayah pelabuhan bagian darat dan seluruh wilayah darat republik indonesia di luar kawasan pabean. Untuk wilayah laut, wilayahnya meliputi di dalam dan di luar wilaya pelabuhan bagian laut dan seluruh wilayah perairan indonesia, laut teritorial , zona tambahan, ZEE dan landas kontinen. Sedangkan untuk udara. Meliputi wilayah teritorial udara RI dan seluruh ruang udara di atas wilayah daratan dan wilayah laut RI. Wewenang yang dapat diambil pejabat bea dan cukai dalam patroli untuk mengambil tindakan terhadap kapal-kapal asing/indonesia yang melanggar ketentuen-ketentuan perairan indonesia, mencegah tindakan yang bertentangan dan berbahaya bagi kedaulatan, keamanan dan kepentingan, memberantas penyelundupan dalam segala bentuk, memberantas imigran gelap, memberantas perdagangan barangbarang terlarang seperti narkotika, uang palsu, mesiu dan senjata api, memberantas pencurian ikan dan hasil laut lainnya, dan mengawasi keamanan navigasi internasional.
3
Tugas tambahan patroli laut adalah patroli keamanan laut berdasarkan permintaan badan koordinasi keamanan laut (Bakorkamla), patroli dalam rangka search and rescue (SAR), patroli dalam rangka hankam dan pengamanan pejabat negara berdasarkan permintaan menhankam/panglima TNI, dan membantu instansi lain berdasarkan permintaan atas dasar nota kesepahaman. Pelaksana patroli laut dilaksanakan oleh satuan tugas bea dan cukai terdiri dari minimal komandan patroli, wakil komandan patroli, anggota, satgas ditunjuk oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah, dan satu orang satgas adalah seorang PPNS Bea dan Cukai . Dalam melakukan patroli laut dan udara disiapkanlah surat perintah berlayar/terbang, kelaikan laut/terbang, kebutuhan/perbekalan, senjata api, blanko berita acara, segel, dan obeng, tang dan lainnya yang sejenis. Kelaikan patroli laut, kelengkapan alat patroli laut dan petugas nautika kapal patroli, mensin induk, mesin bantu dan listrik kapal dan petugas teknik kapal patroli, alat radar, global positioning system (GPS), echo sounder dan petugas penginderaan, dan sarana radio telekomunikasi dan petugas telekomunikasi kapal patroli. Hot pursuit adalah pengejaran secara tidak terputus yang tidak boleh dihentikan serta dapat dilakukan dengan penggantian kapal atau pesawat terbang. Hot pursuit dapat terus dilakukan sampai kelaut lepas sehingga bila kapal yang dikejar memasuki wilayah negara lain atau wilayah sendiri harus dihentikan. Petuas yang sedang hot pursuit dapat meminta bantuan petugas Bea dan Cukai negara yang bersangkutan untuk mengusir agar kembali masuk wilayah indonesia. - Mendapat bantuan instansi lain (UU Kepabean pasal 76). Melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang kepabeanan pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya. Atas permintaan pejabat bea dan cukai itu, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya baik sipil maupun militer berkewajiban untuk memenuhinya, baik dalam bentuk bantuan dan perlindungan terhadap pejabat bea dan cukai yang sedang bertugas. - Penegahan (UU Kepabeanan pasal 77). Tindakan untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor, ekspor, dan BKC sampai dipenuhinya kewajiban pabean dan/atau cukai. Syarat penegahan adalah barang/SP diduga kuat merupakan barang hasil atau digunakan sebagai suatu tindakan pelanggaran, hanya dapat dilakukan oleh Petugas Unit Pengawasan.Selain itu harus melapor dahulu kepada Kepala KPBC atau pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan, wajib dilakukan dengan Surat Perintah,kecuali keadaan mendesak. Pejabat Bea dan Cukai yang menegah membuat laporan kejadian, menyerahkan barang kepada penyidik, membuat berita acara serah terima dengan penyidik, membuat surat bukti penindakan yang menyebutkan alasan penindakan atau jenis pelanggaran. 4
Barang/sarana pengangkut yang ditegah dikuasai negara dan disimpan di TPP, selama
proses
penyelidikan/penyidikan
terhadap
barang
yang
ditegah
dilakukan
penyegelan. Atas penegahan barang Kepala Kantor Pabean menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah, dan Pejabat Eselon II KP DJBC yang menangani Pencegahan dan Investigasi. Barang yang tidak dapat ditegah paket atau barang yang disegel oleh instansi lain, barang yang berdasarkan hasil pemeriksaan ulang dokumen pelengkap pabean menunjukkan kurang bayar bea masuk. Sarana pengangkut yang disegel oleh instansi lain, sarana pengangkut militer, sarana pengangkut pemerintahan, dan sarana pengangkut yang berisi barang pos. Tindak lanjut dari penegahan diserahkan kembali kepada pemiliknya, jika telah memenuhi kewajiban pabean. Dimusnahkan jika telah busuk, dilelang, diserahkan kepada penyidik sebagai barang bukti, menjadi milik negara jika itu barang larangan dan pembatasan. - Penyegelan (UU Kepabean Pasal 78) Tindakan pejabat melekatkan atau memasang segel Bea dan Cukai pada barang, sarana pengangkut, pabrik,bangunan atau tempat lain sebagai tanda bahwa barang, sarana pengangkut, pabrik, dan bangunan atau tempat lain tersebut masih di bawah pengawasan Bea dan Cukai yang bertujuan untuk memberitahukan kepada kalayak ramai bahwa barang yang disegel tersebut dalam penguasaan DJBC, dan dalam rangka pengamanan terhadap barang untuk mengamankan penerimaan negara, pelaksaanaan kewenangan pabean dalam rangka pencegahan, penindakan, penyidikan, audit dan penyitaan oleh juru sita Bea dan Cukai. UU. No 10/1995 tentang Kepabeanan psl. 78,79 dan 80; UU. No 11/1995 tentang Cukai psl. 40 dan 57; PP 21/1996 tentang Penindakan di bidang Kepabeanan; PP 23/1996 tentang Penindakan di bidang Cukai. KEP Dirjen Bea dan Cukai
No KEP-08/BC/2000
tentang Segel, Tanda Pengaman Bea dan Cukai, Tata Cara Penyegelan dan Tata Cara Pelekatan Tanda Pengaman Bea dan Cukai. Tujuan penyegelan untuk keuangan
mengamankan
negara. Sebagai pengganti pengawasan dalam hal pengawalan tidak dapat
dilakukan terus menerus. Objek penyegelan meliputi di bidang kepabeanan, barang impor yang belum diselesaikan formalitas kepabeanannya. Barang ekspor yang harus diawasi, yang berada di sarana pengangkut atau di tempat penimbunan atau tempat lain. Barang dan sarana pengangkut yang ditegah. Di bidang Cukai adalah barang bukti yg berkaitan dgn pelanggaran di bidang cukai dan BKC atau tempat yang berhubungan dengan BKC yang terhadapnya tidak dapat dilakukan penjagaan, pengawasan, dan pengawalan secara terus menerus.
5
Tata cara penyegelan siapkan surat perintah penyegelan, siapkan surat berita acara penyegelan, siapkan dok lain yang berkaitan dengan penyegelan, yaitu seperti pemberitahuan umum, manifest, NHI dan dokumen yang dianggap perlu. Pelaksanaan penyegelan datang ke lokasià temui yang menguasai sampaikan surat perintah penyegelan dan identitas diri. Lakukan penyegelan dengan disaksikan yang menguasai dan petugas keamanan, pelekatan segel dilakukan sedemikian rupa, sehingga jika barang di muat/bongkar/dipindahkan akan merusak segel. Setelah penyegelan, tuangkan dalam BAP yang di tanda tangani oleh pejabat Bea dan Cukai
dan
pemilik/kuasanya. Jika pemilik/kuasanya menolak untuk tanda tangan, harus dicatat dalam Berita Acara. Sampaikan kepada pemilik/kuasanya untuk tidak merusak segel karena dapat dipidana dan denda. Laporan hasil penyegelan dilampiri dengan BAP dan dokumen terkait lainnya. Pembukaan segel, barang/sarana pengangkut telah diselesaikan kewajiban pabeannya. Saat penyegelan dilakukan tanpa surat perintah yang dilakukan sebagai tindak lanjut penegahan dan tidak mendapat keputusan Dirjen/pejabat yang ditunjuk. Barang/sarana pengangkut diserahkan kepada penyidik sebagai barang bukti. Sanksi perusakan segel bagi orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas/merusak kunci,segel/tanda pengaman yang telah dipasang Bea dan Cukai
,
dipidana penjara minimum 1 tahun dan max. 3 tahun atau pidana denda minimum 500 juta dan maksimum. 1 milyar (UU 17/2006 ; 105). - Periksa fisik terhadap barang ( UU Kepabean pasal 82 ). Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan. Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membuka setiap bungkusan atau pengemas yang akan diperiksa.) Jika permintaan tidak dipenuhi pejabat bea dan cukai berwenang melakukan tindakan atas risiko dan biaya yang bersangkutan; dan
yang bersangkutan dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar. 6
Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar. Untuk kepentingan pengawasan, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan karena jabatan atas fisik barang impor atau barang ekspor sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean disampaikan. - Periksa Fisik Terhadap Surat (UU Kepabean pasal 83). Surat yang dicurigai berisi barang impor atau barang ekspor yang dikirim melalui pos dapat dibuka di hadapan si alamat, atau jika si alamat tidak ditemukan, surat dapat dibuka oleh pejabat bea dan cukai bersama petugas kantor pos, karena rahasia surat yang dipercayakan kepada pos atau perusahaan pengangkutan umum yang ditunjuk tidak dapat digangggu gugat. Dalam praktiknya tidak jarang barang yang kecil ukurannya dikirim melalui surat oleh karenanya surta perlu dibuka untuk keperluan pengawasan dengan tetap menjaga kerahasiaan yang dipercayakan kepada pos atau perusahaan pengangkutan umum. - Periksa fisik terhadap bangunan (UU Kepabean pasal 87). Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan atas bangunan dan tempat lain yang penyelenggaraannya berdasar izin yang telah diberikan undang-undang atau yang menurut pemberitahuan pabean berisi barang di bawah pengawasan pabean. Pejabat bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bangunan dan tempat lain yang dimaksudkan undang-undang. Untuk pemenuhan kewajiban pabean, pejabat bea dan cukai berwenang memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat yang bukan rumah tinggal selain yang dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Kepabeanan dan dapat memeriksa setiap barang yang ditemukan. Selama pemeriksaan atas bangunan atau tempat, atas permintaan pejabat bea dan cukai pemilik atau yang menguasai bangunan atau tempat tersebut wajib menyerahkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang yang berada di tempat tersebut. - Periksa fisik terhadap alat angkut (UU Kepabean pasal 90). Pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang kepabeanan pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya. Sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos dikecualikan dari pemeriksaan pejabat bea dan cukai. Pejabat bea dan cukai 7
berdasarkan pemberitahuan pabean berwenang untuk menghentikan pembongkaran barang dari sarana pengangkut apabila ternyata barang yang dibongkar tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Orang yang tidak melaksanakan perintah penghentian pembongkaran dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). - Periksa fisik terhadap badan (UU Kepabean pasal 92). Periksa fisik dapat dilakukan pejabat bea dan cukai bila syarat utama dari periksa fisik terpenuhi yaitu adanya bukti awal yang cukup ada barang pelaggaran yang disimpan baik dengan cara ditelan atau dimasukkan di dalam badan orang yang bersangkutan. Dasar hukum pemeriksaan badan, UU. No 10/1995 tentang Kepabeanan psl. 92 dan 112; UU. No 11/1995 tentang Cukai psl. 63; PP 21/1996 tentang Penindakan di bidang Kepabeanan; KEP Dirjen Bea dan Cukai No. KEP-38/BC/1997 pemeriksaan badan. Orang yang dapat diperiksa adalah orang yang berada di atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut yang masuk ke dalam daerah pabean, berada diatas atau siap naik ke sarana pengangkut yang tujuannya luar daerah pabean, sedang berada di atau baru saja meninggalkan TPS/TPB, sedang berada atau baru saja meninggalkan kawasan pabean. Pemeriksaan orang dpt dilakukan bila memiliki petunjuk yang cukup yakni bukti permulaan dan data yang diperoleh dari laporan pegawai, laporan hasil pemeriksaan biasa, keterangan saksi/informan, hasil intelijen dan hasil pengembangan penyelidikan. Tata Cara Pemeriksaan Badan adalah dilakukan ditempat tertutup dan ruangan memadai untuk pemeriksaan badan, dilakukan min. 2 pejabat Bea dan Cukai yang sejenis kelaminnya, dengan yang diperiksa. Pemeriksaan lebih teliti, berdasarkan petunjuk yang cukup, pejabat Bea dan Cukai dapat memerintahkan untuk melepas pakaian/melakukan pemeriksaan medis. Bila ditemukan pelanggaran maka, melakukan pencacahan barang, buat berita Acara Pemeriksaan Badan, buat Berita Acara Penyegelan, menyerahkan barang dan pelaku kepada PPNS Bea dan Cukai, Buat Berita Acara Serah Terima barang dan orang. Barang yang ditemukan dalam pemeriksaan merupakan barang bukti dan tidak dapat diajukan keberatan. Jika tidak ditemukan pelanggaran, maka orang tersebut dapat melanjutkan perjalanan setelah dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani pejabat Bea dan Cukai, yang bersangkutan dan saksi. Jika menolak diperiksa badan,pejabat Bea dan Cukai menyerahkan kepada PPNS Bea dan Cukai untuk diperiksa badan dan penyidikan lebih lanjut. Penyerahan kepada PPNS Bea dan Cukai dituangkan dalam berita acara serah terima. Pelaksanaan Pemeriksaan Badan Penumpang Interview dan periksa dokumen atau tanda pengenal yang bersangkutan lalu periksa pakaian dan periksa badan tanpa pakaian 8
dan periksa bagian dalam badan yang bersangkutan, pemeriksaan tiket, nama penumpang, asal tujuan, biaya, cara pembayaran, tempat dan tanggal tiket diterbitkan, kode tur, dan bagasi. Pemeriksaan papor, pemeriksaan badan, penyelesaian kasus.
- Melakukan Audit (UU Kepabean Pasal 86). Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit kepabeanan terhadap orang yang melakukan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang kepabeanan. Dalam melaksanakan audit kepabeanan, pejabat bea dan cukai berwenang meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan. Surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari orang dan pihak lain yang terkait; memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan. Surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpan data elektronik, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan; dan melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan. Orang yang melakukan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan audit kepabeanan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. - Kesimpulan Pejabat bea dan cukai bertugas di seluruh wilayah NKRI untuk mengamankan dan mengawasi dari barang-barang terlarang agar tercipta keamanan dan terpenuhi pemasukan keuangan negara. Banyak wewenang yang melekat pada pejabat bea dan cukai untuk menegakkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Wewenang pejabat bea dan cukai
di bidang kepabeanan
meliputi wewenang memakai senjata api dalam tugas.
Wewenang penindakan patroli, menghentikan, memeriksa, sarana pengangkut. Pejabat
bea
dan
cukai
juga
berwenang
monitoring
dan
menghentikan
pembongkaran. Periksa fisik terhadap barang, surat, bangunan, dan badan adalah wewenang
yang
juga
melekat
pada
pejabat
bea
dan
cukai.
Melakukan 9
penegahan,melakukan penyegelan, surat perintah, laporan, surat bukti penindakan dan berita acara; dan
pemeriksaan badan, ketentuan pidana, penyidikan, intelijen adalah
kegiatan yang menjadi wewenang pejabat bea dan cukai. Dengan wewenang yang melekat pada pejabat bea dan cukai ini, diharapkan dapat terwujud keamanan dan terpenuhi pungutan negara. Pejabat bea dan cukai harus dapat mengoptimalkan wewenang yang melekat agar undang-undang dan peraturan yang ada dapat ditegakkan.
- Daftar Pustaka 1. Modul Penindakan dan Pengawasan di Bidang Kepabeanan. Pusdiklat Bea dan Cukai. Jakarta. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
10
