Pendekatan Spasial Dalam Pembangunan Kesehatan. Arum Atmawikarta Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat BAPPENAS

Pendekatan Spasial p Dalam Pembangunan Kesehatan Berdimensi Wilayah Berdimensi Wilayah

Arum Atmawikarta Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat BAPPENAS Jakarta, 26 Januari 2010

Outline Presentasi 1. Latar Belakangg Pembangunan Berdimensi g Wilayah 2. Disparitas Status Kesehatan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 3. Pembangunan Kesehatan berdimensi Wilayah dalam RPJMN 2010 RPJMN 2010‐2014 2014 Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kebijakan Operasional untuk Mengurangi Disparitas 2

I. Latar Belakang Pembangunan Berdimensi e d e s W Wilayah aya

3

ISU UTAMA: KESENJANGAN ANTAR WILAYAH • Pembangunan di Indonesia belum memberikan hasil secara merata kepada seluruh wilayah dan penduduk. penduduk • Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20052025 mengamanatkan pendekatan regional sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan. pembangunan • Pengembangan wilayah di Indonesia perlu diarahkan kepada pendekatan yang lebih komprehensif dan disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan setiap masa. masa • Daerah-daerah memiliki karakteristik geografis yang beragam dan membutuhkan perencanaan berbasis karakteristik ruang geografis. geografis • Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam memerlukan intervensi kebijakan yang berbasis kewilayahan berdasarkan pemanfaatan sumber daya setempat dan penguatan sinergi antara Pusat dan Daerah serta Antardaerah. 4

KESENJANGAN WILAYAH KESENJANGAN WILAYAH

Wilayah Sulawesi Share PDRB thdp Nasional Pertmbh Ekonomi

7.72%

P d t perkapita Pendapt k it

4 98 jt 4,98

Pendudk miskin Wilayah Sumatera Share PDRB thdp Nasional

21,55%

P Pertumb. t b Ek Ekonomii

4 4,65% 65%

Pendaptn perkapita 9,80 jt Penduduk miskin 7,3 jt (14,4%)

Wilayah Jawa Bali Share PDRB thdp Nasional Pertumbh Ekonomi

Wilayah Kalimantan Share PDRB thdp Nasional

8,83%

P Pertumb. t b Ek Ekonomii

5 5.26% 26%

Pendaptn perkapita 13,99 jt Pendudk miskin 1,21 jt (9%)

4,60%

2,61 jt (17,6%)

Wilayah Papua Share PDRB thdp Nasional Pertmbuh Ekonomi

1,28% 0,60%

Pendaptn perkapita 8,96 jt Pndudk miskin 0,98 jt (36,1%)

62,00% 5.89%

Pendapt perkapita 11,27 jt Pendudk miskin 20,19 jt (12,5%) Sumber : BPS 2008 (diolah) Ket : Atas Dasar Harga Konstan

Wilayah Nusa Tenggara Share PDRB thdp 1,42% Nasional Pertmbuh Ekonomi 3,50% Pendapt perkapita 3,18 jt Pendudk miskin 2,17 jt (24,8%)

Wilayah Maluku Share PDRB thdp Nasional Pertumbh Ekonomi

0,32% 4,94%

Pendaptn perkapita 2,81 jt Pendudk miskin 0,49 jt (20,5%) 5

KETERKAITAN ANTARWILAYAH •

Perdagangan antardaerah terpusat di Jawa dan Sumatera Î Blok Ekonomi Utama.

•

Perdagangan antardaerah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih relatif kecil dan belum berkembang Î Wilayah ini percepatan pembangunan.

Catatan: Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah. Angka yang digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah. Angka dalam lingkaran menunjukkan input antara dalam wilayah. Kesenjangan ekonomi wilayah menghambat perwujudan wawasan nusantara Sumber : Tabel IRIO 2005, BPS (diolah) 6

II. Disparitas Status Kesehatan & Gizi Masyarakat

7

WHAT IS HEALTH EQUITY? • Melihat perbedaan status kesehatan penduduk dalam populasi. • Dapat Dapat dilihat dari ketidaksetaraan kondisi dilihat dari ketidaksetaraan kondisi sosial ekonomi yang terjadi secara sistemik dan sebenarnya dapat dihindari sebenarnya dapat dihindari. • Berkaitan dengan ke‐”tidak adil”‐an dan ke‐ ”tidak fair”‐an. (California Newsreel 2007) (California Newsreel, 2007) 8

Disparitas Antarwilayah

9

Kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi masih lebar. UHH meningkat dari 66,2 menjadi 70,5 pada tahun 2008, namun masih terjadi disparitas antarprovinsi yang cukup lebar.

Sumber : Proyeksi Penduduk (BPS) 2008 10

Angka kematian ibu melahirkan menurun dari 307 menjadi 228 per 100 ribu kelahiran hidup.

450

Angka Kematian Ibu 400

390 Sasaran RPJM

350

AKI P Per 100.000 KH H

334 307

300 250

228

226

200 150 MDG Target

100

102

50 0 1994

1997

2002

2007

2009

2015

T h Tahun

Sumber data SDKI, 2007 11

27.8 27 7.6 26 6.6 26 6.5 25.4 4 25.4 4 24.8 8 24.2 2 23.2 22.8 22.7 22.7 22.5 21.4 21.2 20.2 19.3 18.9 18.4 18.3 18.2 17.6 17.5 17.4 16.7 16.6 16.0 15.8 15.0 12.9 12.4 11.4 10.9

33.6

40.0 35.0 30 0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 Nusa Tengga ara… Maluku Sulawesi Teng gah Kalimanttan… Ace eh Goronta alo Sulawesi Barat Nusa Tengga ara… Kalimanttan… Papua Barrat Maluku Uta ara Sumatera Uta ara Sulawe esi… Kalimantan Barat Ri au Pap ua Sumatera Barrat Kalimantan Tim mur Jam mbi Indonesia ung Bangka Belitu Sumate era… Sulawesi Selattan Lampung mur Jawa Tim Bengku ulu Bante en Jawa Teng ah Sulawesi Uta ara Jawa Barrat DKI Jakarta Kepulauan Riiau Bali B D.I. Yogyaka arta

Masih terjadi disparitas status gizi balita yang cukup lebar antarwilayah. y Prevalensi Kekurangan Gizi

Sumber data : Riskesdas, 2007 12

Sumber: Riskesdas, 2007

Disparitas Status Gizi

ARUM BAPPENAS - JAN 2010

13


14

0 IN NDONESIA

35

aya Barat Irian Ja

41 41

Papua

52

Maluku Utara

60

Maluku

72

Sulawe esi Barat

Gorontalo G

30

Sulawesi T Tenggara

58

Sulawessi Selatan

70

Sulawessi Tengah

26

Kaliman ntan Timur Sulawe esi Utara

57

Kalimanta an Selatan

34

Kalimanta an Tengah

46 6

Kaliman ntan Barat

60

Nusa Tengg gara Timur

80

Nusa Tengg gara Barat

35

Bali

Banten

39

Ja awa Timur

28

D.I. Yo ogyakarta

43

Jawa a Tengah

30 25

DK KI Jakarta Ja awa Barat

39

Kepula auan Riau

43

Bangka a Belitung

42 6 46

Lampung

37 39

Bengkulu

46 6 47

Sumaterra Selatan

Jambi

40

Riau

Sumattera Barat

50

Sumattera Utara

NAD

Per 1.000 Kelahira an Hidup

Angka kematian bayi menurun dari 35 menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup, namun masih terjadi disparitas antarwilayah. Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Per Provinsi Tahun 2007 Angka Nasional 34

74 59

6 46 51 41 36 34

19 26

20

10

Sumber : SDKI , 2007 15

Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) di Pulau Sumatera Tahun 2007 Angka Nasional 47

46

43

43

70

39

39

30

25

25 20 15 10 5

50

46

40 30 30

26

20 10

NAD

Riau

Ba angka Be elitung

Jambi

Sum matera Se elatan

Kepu ulauan Riau R

Lam mpung

Ben ngkulu

Sum matera Utara U

Sum matera Barat B

0

0 Kalimantan Selatan

Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) di Pulau Nusa Tenggara Tahun 2007

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Timur

Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) di Pulau Jawa-Bali Tahun 2007

Angka Nasional 34

72

58

60

37

35

80

Angka Nasional 34

42

40

50

Angka Nasional 34

46

45

57

60 50 40 30 20

Per 1.000 Kelahira an Hidup

70 P e r 1 .0 0 0 K e la h ira n H id u p

Per 1.000 K Kelahiran Hidup

34

46

45

P e r 1 .0 0 0 K e la h ira n H id u p

50

Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) di Pulau Kalimantan Tahun 2007

39

40

35

35

34 28

30

26

25 19

20 15 10 5

10

0

0

Banten

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Jawa Barat

Jawa Timur

Bali

DKI Jakarta Jawa Tengah

D.I. Yogyakarta

16

Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) di Pulau Sulawesi Tahun 2007 80

74

70 Per 1.000 Kelahiiran Hidup

Disparitas AKB terjadi antarprovinsi dalam satu regional.

Angka Nasional 34

60 60

52

50 41

41

40

35

30 20 10 0 Sulawesi Barat

Sulawesi Tengah

Gorontalo

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) di Pulau Papua Tahun 2007

Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) di Pulau Maluku Tahun 2007 60

42

59

41 41

56 54 52

51

50 48

P er 1.000 Kelahiraan Hidup

P er 1.000 K elah irann H id u p

58

40

Angka Nasional 34

39 38 37 36 36 35 34 33

46 Maluku

Maluku Utara

Papua

Irian Jaya Barat

Sumber : SDKI , 2007

17

Angka Kematian Bayi 52

60

45

50 32

Disparitas kota desa

31

40 30 20 10 0 SDKI 02/03 Perkotaan

SDKI 2007 Perdesaan

Pada umumnya status k kesehatan h di perdesaan d lebih buruk daripada di perkotaan

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

Uraian

2000

2004

2007

Kota

81,5

85,8

88,8

Desa

49,8

61,1

60,6

Total

62,8

71,5

72,5

Gap Kota‐Desa

31,7

24,7

28,2

Sumber data : Susenas, 2007

18

Disparitas Di it Antartingkat Ekonomi ta t g at o o


19


56

Disparitas antartingkat ekonomi

47

50 40

33

30

29

26

Q4

Q5

20 10 0 Q1

Q2

Q3

Kekurangan Gizi Pada Balita

Sumber data : SDKI 2007 25

22.1 19.5

20

Kematian bayi dan kekurangan gizi pada kelompok miskin hampir 2 kali lipat dibanding kelompok kaya

18.1

16.5 13.7

15 10 5 0 Kuintil 1

Kuintil 2

Kuintil 3

Kuintil 4

Kuintil 5

Kekurangan Gizi


Sumber data : Susenas, 2007

20

Disparitas Di it Antartingkat Pendidikan ta t g at e d d a

21


73

Disparitas antartaraf pendidikan

70 60

51 44

50

35

40

24

30 20 10 0 Tidak Sekolah

Tidak Tamat SD Tamat SD

Tidak Tamat SMTA

SMTA+

Sumber data : SDKI 2007

Cakupan Imunisasi 80

72 8 72.8

70

60.6

60

Kematian bayi y lebih tinggi gg p pada penduduk dengan pendidikan rendah.

52.1

50 37.3

40 30 20

18.6

10 0 Tidak Sekolah


Tidak Tamat SD Tamat SD

Sumber data : SDKI 2007

Tidak Tamat SMTA

SMTA+

22

Disparitas Sarana dan Prasarana Kesehatan

23

Fasilitas Kesehatan 2005‐2008 Jumlah Rumah Sakit RS Bersalin RS. Bersalin Poli/BP Puskemas ustu Pustu Tempat praktek Dokter Tempat praktek Bid Bidan Poskesdes Polindes Apotek Warung Obat/Jamu Posyandu

2005 (Jumlah Desa:6.9957) 2008 (Jumlah Desa: 75.410) Jumlah Desa Jml Desa Jumlah Desa dgn Jml Desa dgn Fasilitas Tanpa Fasilitas Fasilitas Tanpa Fasilitas 1,728 68466 (97.9%) 1556 73854 (97.9%) 5 370 5,370 66154 (94 6%) 66154 (94.6%) 3264 72146 (95 7%) 72146 (95.7%) 10,659 62734 (89.7%) 7145 68265 (90.5%) 8,279 61693 (88.2%) 8570 66840 (88.6%) 22,785 , 85 48010 (68.6%) 80 0 (68.6%) 23163 3 63 52247 (69.3%) 5 (69.3%) 29,634

58545 (83.7%)

12291

63119 (83.7%)

44 616 44,616

39721 (56 8%) 39721 (56.8%)

27,686 9 406 9,406

43502 (62.2%) 65658 (93 9%) 65658 (93.9%)

34575 11287 25271 5537

40835 (54.2%) 40835 (54 2%) 64123 (85.0%) 50139 (66.5%) 69873 (92 7%) 69873 (92.7%)

18,268 228,625

61720 (88.2%) 6760 (9.7%)

9560 70046

65850 (87.3%) 5364 (7.1%)

S b d t PODES 2005 d 2008 Sumber data : PODES, 2005 dan

Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Desa masih terbatas 24

Keberadaan Tenaga Kesehatan: 2005‐2008 Jenis tenaga

2005 (Jumlah Desa:69957) Jumlah T Tenaga

Dokter

Jml Desa Tanpa T Tenaga

39.294 57.786 (82.6%)

Dokter Gigi g

2008 (Jumlah Desa:75410) Jumlah T Tenaga

Jml Desa Tanpa T Tenaga

44.173 61.578 (81.6%) 7.454 70.311 ((93.2%))

Bidan

79.661 21.218 (30.3%)

97.879 22.435 (29.7%)

Nakes lainnya

53.112 44.227 (63.2%)

75.921 42.336 (56.1%)

Dukun Bayi Dukun Bayi Terlatih Dukun Bayi Belum dilatih

155.177 20.801 (27.6%) 104.702 25.157 (35.9%) 78 833 40.503 78.833 40 503 (57 (57.9%) 9%)

Sumber: Balitbang Depkes, 2009

• Desa yang belum tersedia tenaga kesehatan masih cukup tinggi, terutama g untuk tenaga dokter • Tenaga bidan walaupun sudah cukup banyak, namun belum seluruh desa tersedia tenaga bidan 25

Persen Desa ada Polindes‐Poskesdes dan Bidan (2008)

28.1 13.3 0.8

8.2

5.5

13 3.3 6.1

10.0

9.3

17.4

26.6

20.3

30.9

4.9

20 0 20.0

3.4 13

30.0

28.3

40.0

38.3

50.0

00 0.0

% Desa ada Polindes & Bidan

% Desa ada Poskesdes & Bidan

S b d t PODES 2008 Sumber data : PODES,

26

Tantangan ke depan adalah memperbaiki kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi melalui pemihakan kebijakan, p j ,p pengalokasian g sumberdaya, pengembangan instrumen monitoring serta peningkatan advokasi dan capacity building untuk daerah tertinggal.

27

III. Pembangunan Kesehatan III Pembangunan Kesehatan Berdimensi Wilayah D l Dalam RPJMN RPJMN 2010‐2014 J 4

28

Sasaran

29

SASARAN • Menurunnya disparitas status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi serta gender.

30

PERKIRAAN PERKEMBANGAN WILAYAH Provinsi

Angka Kematian Bayi

Angka Harapan Hidup

Perkiraan

Perkiraan

2010

2014

2010

2014

Prov. Aceh

32

30

69,08

69,93

Prov. Sumut

23

20

71,64

72,93

Prov. Sumbar

27

23

70,58

72,33

Prov. Kep. Riau

20

19

72,38

72,88

Prov Riau Prov.

22

20

71 92 71,92

72 91 72,91

Prov.Sumsel

25

23

70,97

72.26

Prov. Kep. Babel

26

24

70,72

71,69

Prov.Jambi

27

24

70,43

71,70

Prov.Bengkulu

29

25

69,97

71,74

Prov. Lampung

25

21

70,98

72,99

Prov.Banten

32

29

69,26

70,49

Prov.DKI Jakarta

8

7

75,84

76,81

Prov.Jawa Barat

27

24

70,36

71,97

Prov.Jawa Tengah

21

18

72,21

73,64

9

8

75,62

76,84

25

21

71,09

72,97

Prov.DIY Prov.Jawa Timur ARUM BAPPENAS - JAN 2010

31

PERKIRAAN PERKEMBANGAN WILAYAH (2)

Provinsi

Angka Kematian Bayi

Angka Harapan Hidup

Perkiraan

Perkiraan

2010

2014

2010

2014

Prov. Bali

13

12

70,09

74,64

Prov. KalBar

28

25

70,31

71,37

Prov. KalTeng

23

21

71,75

72,60

Prov. KalSel

34

30

68,54

70,55

Prov. KalTim

20

14

72,63

74,37

Prov.Sulut l

12

9

74,47

75,88

Prov.Gorontalo

31

26

68,28

71,79

Prov.SulTeng

35

31

70,28

70,25

Prov SulBar Prov.SulBar

28

24

69 82 69,82

72 04 72,04

Prov. SulSel

28

24

69,33

72,04

Prov.SulTra

30

25

70,28

71,75

Prov.NTB

44

37

66,18

68.66

Prov.NTT

32

27

69,25

71.48

Prov.Maluku Utara

35

29

68,42

70,89

Prov.Maluku

32

28

69,12

70,83

Prov.Papua Barat

32

27

69,13

71,50

Prov.Papua

31

27

69,38

71,46 32

Arah Kebijakan dan Strategi

33

Arah Kebijakan dan Strategi Prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan difokuskan pada : 1 Peningkatan kesehatan ibu, bayi 1. Peningkatan kesehatan ibu bayi dan balita; balita; 2. Perbaikan status gizi masyarakat; 3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan; 4. Pengembangan sumber daya manusia kesehatan; 5 Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu 5. Peningkatan ketersediaan keterjangkauan pemerataan mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan; 6. Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); 7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan; dan ; 8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier. 34

Upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan tersebut jjuga g diarahkan untuk mengurangi g g kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat, melalui : a) pemihakan kebijakan yang lebih membantu kelompok miskin

dan daerah yang tertinggal; b) pengalokasian sumberdaya yang lebih memihak kepada pengalokasian sumberdaya yang lebih memihak kepada

kelompok miskin dan daerah yang tertinggal; c) pengembangan instrumen untuk memonitor kesenjangan

antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi; d) peningkatan advokasi dan capacity building bagi daerah yang

tertinggal; tertinggal; e) pendekatan pembangunan kesehatan berdimensi wilayah; dan f) penanggulangan daerah bermasalah kesehatan (PDBK). penanggulangan daerah bermasalah kesehatan (PDBK) 35

Kebijakan Operasional untuk Kebijakan Operasional untuk Mengurangi Disparitas

36

Kebijakan Pembiayaan 1. Jamkesmas • Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin. 2. DAK • Peningkatan biaya kelengkapan dan ketersediaan fasilitas kesehatan primer. 3. Bantuan Operasional Kesehatan • Penyediaan biaya operasional kesehatan di puskesmas dan jaringannya; • Mendukung pencapaian SPM; • Mendukung peningkatan upaya kesehatan preventif dan promotif. 37

Kebijakan Pengembangan dan pemberdayaan Sdm kesehatan berbasis kewilayahan SASARAN AKI

AKB

GIZI

PENYAKIT STRATEGI

JAWA--BALI JAWA JUMLAH

-Sarana Yankes -Jumlah Penduduk - Lokasi Geografis

SUMATERA KALIMANTAN SULAWESI NUSA TENGGARA MALUKU

JENIS

-Kebutuhan Spesifik Lokal -Isu Kesehatan Lokal

KUALITAS

1.Mapping existing Kondisi Ketenagaan 2. Gambaran Kesenjangan antara Kebutuhan dan Ketersediaan 3. Filling the Gap, melalui Perencanaan Perencanaan, Pengadaan, Pendayagunaan, Pembinaan 4. Peningkatan Standar Kompetensi

-Standar Kompetensi

PERSEBARAN

-Kemampuan dan Kebijakan Daerah -Dukungan Fasilitas dan Sarana -Insentif

FOKUS • Daerah Tertinggal • Daerah Perbatasan • Daerah Kepulauan

PAPUA 38

Kebijakan Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) Bermasalah Kesehatan (PDBK) PDBK merupakan upaya kesehatan terfokus, terintegrasi, berbasis evidence, dilakukan secara bertahap di daerah yang menjadi prioritas bersama kementerian terkait, dalam jangka waktu tertentu, sampai mampu mandiri dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang kesehatan seluas‐luasnya. l l

Tujuan 1.

2. 3.

Segera terselenggaranya upaya kesehatan yang terfokus dan terintegrasi untuk menanggulangi masalah kesehatan prioritas di 50 kabupaten terburuk menurut IPM dan IPKM (short‐term); terburuk menurut IPM dan IPKM (short term); Penguatan organisasi Dinkes Kabupaten + unit terkait rengar + unit terkait KIA, KB, UKS, Gizi, Imunisasi, PP‐PL (long‐term). Penguatan organisasi Dinkes Provinsi + unit terkait wasdal + unit terkait g g KIA, KB, UKS, Gizi, Imunisasi, PP‐PL (long‐term). 39

Kebijakan Lain Dalam Mengurangi Disparitas Kesehatan 1. Penguatan peraturan perundangan (regulasi) 2. Peningkatan kerjasama lintas sektor, pusat pusat-daerah, daerah, swasta dan masyarakat serta dukungan internasional dalam sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan 3 Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dalam manajemen 3. program dan kegiatan:

4.

•

Penataan pembagian kewenangan antar berbagai tingkat pemerintahan pusat-daerah

•

Perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan g integrasi g dan sinkronisasi p program g dan kegiatan g antara pusat dan daerah

Peningkatan komitmen daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan kesehatan melalui advokasi pemerintah pusat kepada stakeholder terkait, pemda, legislatif dan masyarakat. 40

Buku III RPJMN 2010‐2014 MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS 3 KESEHATAN PRIORITAS 3 : KESEHATAN SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS Kesehatan Masyarakat • Peningkatan pelayanan l kesehatan ibu dan anak. Kesehatan Masyarakat • Pemberian Pemberian imunisasi dasar kepada balita. Kesehatan Masyarakat • Penyediaan akses Penyediaan akses sumber air bersih.

SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH INSTANSI PELAKSANA

SUMATERA JAWA BALI KALIMANTAN •

Kementerian Kesehatan •

Kementerian Kesehatan

•

SULAWESI

NUSA NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

Menurunnya tingkat kematian ibu di regional mengacu pada sasaran nasional, yaitu 118 per 100.000 kelahiran hidup.

Menurunnya tingkat kematian bayi di regional mencapai sasaran nasional (24 per 1.000 M i k k i b i di i l i i l (24 1 000 kelahiran hidup), khusus DIY <19 per 1.000 kelahiran hidup.

Cakupan imunisasi di tingkat regional harus mencapai sasaran nasional sebesar 90% pada tahun 2014.

Kementerian • Tersedianya akses air bersih di tingkat regional hingga mencapai sasaran nasional sebesar 67%, Kesehatan khusus DIY >78%. Kementerian PU • Kementerian PU Tersedianya akses minum di tingkat regional hingga mencapai sasaran nasional sebesar 67% Tersedianya akses minum di tingkat regional hingga mencapai sasaran nasional sebesar 67%, khusus DIY >78%. Kementerian PU • Tersedianya akses minum di tingkat regional hingga mencapai sasaran nasional sebesar 67%, khusus DIY >78%. Kesehatan Kementerian PU • Meningkatnya akses sanitasi dasar di tingkat regional (terutama di Ibukota Provinsi) hingga Masyarakat mencapai sasaran nasional sebesar 75% penduduk sebelum tahun 2014. i i l b 75% d d k b l t h 2014 • Peningkatan akses Kementerian • Meningkatnya akses sanitasi dasar di tingkat regional hingga mencapai sasaran nasional sanitasi dasar Kesehatan sebesar 75% penduduk sebelum tahun 2014. berkualitas. 41

Matrik Buku III (2) SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS

Sarana Kesehatan • Peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional.

Obat • Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada tahun 2010. A Asuransi Kesehatan Nasional iK h t N i l

INSTANSI PELAKSANA


SUMATERA

JAWA BALI

• Meningkatnya • Meningkatnya kualitas kualitas layanan layanan rumah sakit rumah sakit berakreditasi berakreditasi internasional internasional internasional internasional di Medan di DKI Jakarta, (Sumatera DIY, Utara). Denpasar.

KALIMANTAN

SULAWESI

NUSA TENGGARA

MALUKU

PAPUA

• Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional internasional di Makasar (Sulawesi Selatan).


•

Pemberlakuan DOEN akan diterapkan secara nasional.

Kementerian K t i Kesehatan

• Perluasan asuransi kesehatan nasional melalui: i) pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin; ii) pelayanan kesehatan rujukan bagi kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin; iii) pembinaan, pengembangan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Keluarga Berencana BKKBN • Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui klinik pemerintah dan swasta melalui: pengembangan Kebijakan dan Pembinaan kesertaan ber KB.

SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH


• •

100% keluarga miskin memperoleh pelayanan asuransi pada 2011.

Secara bertahap seluruh keluarga Indonesia mendapatkan pelayanan asuransi antara tahun 2012‐2014.

• 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta di 33 provinsi melayani KB. • 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta di 33 provinsi mendapatkan dukungan sarana dan prasarana. 42

Matrik Buku III (3) SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS Pengendalian Penyakit Menular • Penurunan prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk. • Penurunan kasus malaria (Annual Parasite Index‐API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk. • Pengendalian prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga (p ) gg menjadi < 0,5.

INSTANSI PELAKSANA Kementerian Kesehatan

SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH NUSA SUMATERA JAWA BALI KALIMANTAN SULAWESI TENGGARA Menurunnya Menurunnya Menurunnya Menurunnya Menurunnya angka kesakitan angka kesakitan angka kesakitan angka kesakitan angka kesakitan akibat penyakit akibat penyakit akibat penyakit akibat penyakit akibat penyakit menular pada menular pada menular pada menular pada menular pada 2014, yang 2014, yang 2014, yang 2014, yang 2014, yang ditandai ditandai ditandai ditandai ditandai dengan: dengan: dengan: dengan: dengan:

MALUKU

PAPUA

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan:

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan:

• Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 menjadi 224 per 100.000 penduduk.







• Menurunnya • Menurunnya • Menurunnya • Menurunnya • Menurunnya • Menurunnya • Menurunnya kasus malaria kasus malaria kasus malaria kasus malaria kasus malaria kasus malaria kasus malaria (Annual (Annual (Annual (Annual (Annual (Annual (Annual P Parasite it P Parasite Index‐ it I d P Parasite Index‐ it I d P Parasite Index‐ it I d P Parasite Index‐ it I d P Parasite Index‐ it I d P Parasite Index‐ it I d Index‐API) dari API) di bawah API) dari 2 API) dari 2 API) dari 2 API) dari 2 API) dari 2 2 menjadi 1 0,4 per 1.000 menjadi 1 per menjadi 1 per menjadi 1 per menjadi 1 per menjadi 1 per per 1.000 penduduk 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 penduduk. (khusus Jatim penduduk. penduduk. penduduk. penduduk. penduduk. dibawah 0.18 per 1000 per 1000 penduduk. • Terkendalinya • Terkendalinya • Terkendalinya • Terkendalinya • Terkendalinya • Terkendalinya • Terkendalinya prevalensi HIV prevalensi HIV prevalensi HIV prevalensi HIV prevalensi HIV prevalensi HIV prevalensi HIV pada populasi pada populasi pada populasi pada populasi pada populasi pada populasi pada populasi dewasa dewasa dewasa dewasa dewasa dewasa dewasa (persen) (persen) (persen) (persen) (persen) (persen) (persen) hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga menjadi < 0,5. menjadi < 0,5 menjadi < 0,5. menjadi < 0,5. menjadi < 0,5. menjadi < 0,5. menjadi < 0,5.

43

Matrik Buku III (4) SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS Perbaikan Gizi • Penurunan prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi‐ kurang dan gizi‐ buruk) pada anak balita dari 18,4 menjadi <15 persen pada 2014.

INSTANSI PELAKSANA Kementerian Kesehatan

SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH NUSA SUMATERA JAWA BALI KALIMANTAN SULAWESI MALUKU PAPUA TENGGARA • Menurunnya • Menurunnya • Menurunnya • Menurunnya • Menurunnya • Menurunnya • Menurunnya prevalensi prevalensi prevalensi prevalensi prevalensi prevalensi prevalensi kekurangan kekurangan kekurangan kekurangan kekurangan kekurangan kekurangan gizi (terdiri gizi (terdiri gizi (terdiri gizi (terdiri gizi (terdiri gizi (terdiri gizi (terdiri dari gizi‐ dari gizi‐ dari gizi‐ dari gizi‐ dari gizi‐ dari gizi‐ dari gizi‐ kurang dan kurang dan kurang dan kurang dan kurang dan kurang dan kurang dan kurang dan kurang dan kurang dan kurang dan kurang dan kurang dan kurang dan gizi‐buruk) gizi‐buruk) gizi‐buruk) gizi‐buruk) gizi‐buruk) gizi‐buruk) gizi‐buruk) pada anak pada anak pada anak pada anak pada anak pada anak pada anak balita dari balita dari balita dari balita dari balita dari balita dari balita dari 18,4 menjadi 18,4 menjadi 18,4 menjadi 18,4 menjadi 18,4 menjadi 18,4 menjadi 18,4 menjadi <15 persen <14 persen <15 persen <15 persen <15 persen <15 persen <15 persen pada 2014. d 2014 pada 2014, d 2014 pada 2014. d 2014 pada 2014. d 2014 pada 2014. d 2014 pada 2014. d 2014 pada 2014. d 2014 khusus DIY dibawah 10%.

44

KESIMPULAN 1.

Pendekatan pembangunan kesehatan berdimensi wilayah sebagai bagian integral dari pelaksanaan RPJMN 2010‐2014 merupakan instrumen yang sangat potensial untuk penurunan disparitas kesehatan di Indonesia.

2.

Untuk sektor kesehatan, pendekatan tata ruang pada tataran provinsi Untuk sektor kesehatan, pendekatan tata ruang pada tataran provinsi dan kabupaten/kota akan lebih tajam dalam memecahkan permasalahan dibandingkan pendekatan pada tataran pulau.

3 3.

Mengingat belum meratanya akses pelayanan kesehatan yang M i b l k l k h berkualitas, perencanaan pembangunan sistem dan infrastruktur kesehatan berbasis tata ruang semestinya menjadi prioritas strategi penurunan disparitas kesehatan nasional. di it k h t i l

4.

Kesiapan sektor kesehatan untuk penerapan pendekatan ini diperkuat dengan semakin kayanya sumber data kesehatan baik yang berbasis g y y y g fasilitas maupun komunitas (Podes, Susenas dan Riskesdas) dan tersedianya aplikasi pemetaan kesehatan yang dikembangkan. 45

TERIMA KASIH TERIMA KASIH

46

Pendekatan Spasial Dalam Pembangunan Kesehatan. Arum Atmawikarta Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat BAPPENAS

Recommend Documents