PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN: Bahan Diskusi FOPKI Arum Atmawikarta Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat – Bappenas Ketua Umum Persagi
Disampaikan pada Pertemuan Forum Organisasi Profesi Kesehatan Indonesia Jakarta, 22 Mei 2007
1
Outline 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Status Kesehatan & Gizi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RPJPN Bidang Kesehatan RPJMN Bidang Kesehatan RKP Bidang Kesehatan Profil Sumber Daya Kesehatan Prospek dan Tantangan Pengalaman Persagi
2
I. STATUS KESEHATAN & GIZI
3
Secara umum, status kesehatan dan gizi masyarakat meningkat • Secara umum, status kesehatan dan gizi masyarakat meningkat • AKB menurun dari 46 (1997) menjadi 32 per 1.000 kh (2005). • AKI menurun dari 334 (1997) menjadi 307 per 100.000 kh (20022003). • UHH meningkat dari 65,8 tahun (1999) menjadi 69 tahun (2005). • Prevalensi kurang gizi menurun dari 34,4 persen (1999) menjadi 28 persen (2005), namun dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung terjadi stagnasi. • Namun masih masih jauh dari sasaran (MDGs).
4
Usia Harapan Hidup 80 59,8
Tahun
60
61,5
63,5
52,2
64,3
67,1
69
70,8
72,3
73,3
73,73
Sasaran RPJM : 70,6 Sasaran RPJP: 73,7
40 20 0 1976
1986
1990
1995
1998
Tren UHH
2000
2005
2010
2015
2020
2025
Proyeksi BPS
5
Angka Kematian Bayi
kematian bayi per 1.000 kel. hidup
.
80 70
68 57
60
46
50
40,8
40
33,9
35
29,4
30
Target MDG: 23 25,7
22,5
20,7
18,3
20
17
15,5
15,5
Sasaran RPJM: 26
10
Sasaran RPJP: 15,5
0 1989
1993
1997
2001
Tren AKB
2005
2009
2013
2017
2021
2025
Proyeksi AKB (BPS)
6
kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
Kecenderungan Angka Kematian Ibu (AKI)
500
390 400
334
307 Sasaran RPJM
262
300
226 200
100
207 163
MDG Target
Sasaran RPJP 129 102 102
0
1990
1995
2000
2005
Proyeksi (Depkes)
2010
2015
2020
2025
Tren AKI SDKI
7
Gizi Kurang pada Balita 37,5
40
35,5 31,6
35
29,5
Persen
30
27,3 27,5 26,4
25
24,6
20
26
22,5
Target MDG
26,1
19 13,5
15
Sasaran RPJM: 20
9,5
10 5
Sasaran RPJP: 9.5
0 1985
1990
1995
2000
Trend
2005
2010
2015
2020
2025
Proyeksi (Depkes)
8
II.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2004)
9
Perencanaan – Apa Yang Baru? DULU
SEKARANG
Daftar Usulan - “Shopping List” • Sebanyak-banyaknya • Seindah-indahnya • Tidak terbatas
Rencana Kerja - “Working Plan” • Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.) • Kegiatan (Proses) • Output / Outcome
Sehingga Perencanaan • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes Karena: Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003
10
Ruang Lingkup Perencanaan NASIONAL
DAERAH
RPJPN: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPJPD: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (tidak wajib)
RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMD: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Renstra K/L: Rencana Strategis Kementerian / Lembaga
Renstra SKPD: Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKP: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Renja K/L: Rencana Kerja Kementerian / Lembaga
Renja SKPD: Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 11
ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Pedoman
Renja Pedoman - KL
Pedoman RPJP RPJM Nasional Nasional
Dijabarkan
RKP
Pedoman
APBN
Diserasikan Melalui Musrenbang
Diperhatikan
Pedoman
RAPBN
Bahan
Bahan
Pedoman RPJM Dijabarkan RKP RAPBD Daerah Daerah Bahan
Pedoman Renstra SKPD
UU SPPN
APBD
Bahan Diacu Pedoman
Renja - Pedoman SKPD
RKA SKPD
UU KN
Rincian APBD
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Rincian APBN
Diacu
Pedoman
Diacu
RKAKL
Pemerintah Pusat
Renstra KL
12
III. RPJP NASIONAL 2006-2025 BIDANG KESEHATAN
13
TANTANGAN
Mengurangi kesenjangan antarwilayah, tingkat sosial ekonomi, dan gender dalam hal status dan akses terhadap pelayanan kesehatan Meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan Meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan Mengurangi beban ganda penyakit Mengurangi penyalahgunaan narkotik dan obatobat terlarang.
14
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN
Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat Berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan Dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. Memerhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektor. Penekanan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif Pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor meliputi produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya. 15
IV. RPJMN 2004-2009 Bidang Kesehatan
16
Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang antara lain ditandai: – – – –
Meningkatnya UHH dari 66,2 tahun menjadi 67,9 tahun Menurunnya AKB dari 35 menjadi 25 per 1000 kelahiran hidup Menurunnya AKI dari 307 menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup Menurunnya prevalensi gizi-kurang pada anak balita dari 25,8% menjadi 20%.
17
Arah Kebijakan Kesehatan: Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, dilaksanakan melalui 1. 2. 3. 4.
Peningkatan jumlah jaringan dan kualitas Puskesmas, Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis, Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat 5. Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini, 6. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar
18
Program Sumber Daya Kesehatan RPJM Tujuan :meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan, serta meningkatkan jaminan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin Kegiatan Pokok: 1. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan; 2. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; 3. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit; 4. Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan; serta 5. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan bagi penduduk 19 miskin yang berkelanjutan.
Program Pendidikan Kedinasan RPJM Tujuan : Meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan profesionalitas pegawai dan calon pegawai negeri departemen atau lembaga pemerintah non departemen dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan profesi Kegiatan Pokok: 1.
Pelaksanaan evaluasi pendidikan kedinasan terhadap kebutuhan tenaga kerja kedinasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan
2.
Pengembangan standar pendidikan kedinasan sesusai standar profesi
20
V. RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2008:
BIDANG KESEHATAN
21
PRIORITAS
1. Peningkatan efektifitas penanggulangan Kemiskinan 2. Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi dan EKspor 3. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Pembangunan perdesaan 4. Peningkatan Askes dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan 5. Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Ferormasi Birokrasi 6. Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 7. Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Peningkata Pemberantasan Penyakit Menular 8. Percepatan Pembangunan Isnfrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi 22
Arah Kebijakan 1. Peningkatan akses, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, melalui pelayanan bagi penduduk miskin di kelas III Rumah Sakit, pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya, dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar 2. Peningkatan ketersediaan tenaga medis dan paramedis terutama untuk pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan tertinggal, melalui pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kab/kota dan daerah bencana 3. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, melalui penanggulangan penyakit menular, peningkatan surveilans, dan penemuan dan tatalaksana kasus 12/22/2009
23
Arah Kebijakan 4. Penanggulangan penyakit flu burung dan kesiapsiagaan pandemi influenza melalui penyusunan dan pelaksanaan surveilans, penanganan pasien/penderita flu burung, penyediaan obat flu burung, sarana dan prasarana penanganan kasus di rumah sakit 5. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita, melalui peningkatan pendidikan gizi masyarakat, penanggulangan masalah gizi kurang dan gizi buruk, dan peningkatan surveillans gizi; 6. Peningkatan ketersediaan obat generik esensial, pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan, melalui peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan pengawasan obat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), pengadaan sarana dan prasarana BPOM dan peningkatan SDM. 12/22/2009
24
Arah Kebijakan Kebijakan tersebut didukung oleh promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan lingkungan sehat, peningkatan sumber daya kesehatan, pengembangan obat asli Indonesia, pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
12/22/2009
25
Fokus 6: Peningkatan Ketersediaan Tenaga Medis dan Paramedis, terutama untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Daerah Terpencil dan Tertinggal – Pemenuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit kabupaten/kota tertutama di daerah terpencil dan daerah
26
Fokus 9: Peningkatan Pemanfaatan Obat Generik Esensial, Pengawasan Obat, Makanan dan Keamanan Pangan – Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan – Peningkatan pengawasan obat, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) – Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium dan peningkatan sumber daya manusia
27
VI. PROFIL SUMBER DAYA KESEHATAN
28
Sarana Pelayanan Kesehatan • Pada akhir tahun 2006, tersedia 8.015 Puskesmas, 22.000 Pustu, dan 6.132 Pusling. • Hampir seluruh Kabupaten/Kota telah memiliki Rumah Sakit • Pos kesehatan desa (poskesdes) telah dikembangkan sejak tahun 2006 • Pada tahun 2007 diperkirakan akan terus bertambah • Meskipun demikian sebagian masyarakat belum sepenuhnya dapat mengakses pelayanan kesehatan karena kendala jarak dan biaya transportasi.
29
Situasi kekurangan dokter, bidan dan perawat
Kekurangan kritis Tidak kekurangan
Sumber: WHR 2006
30
Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk Stock of Human Resources for Health per 100,000 population in WHO country members (most recent data available)
Legend less than 70 70 - 149 150 - 239 240 - 369 370 - 559 560 - 759 760 - 1109 1110 - 1819 1820 and more No Data The boundaries and names shown a nd the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the lega l status of a ny country, te rritory, city or a rea or of its a uthorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. © WHO 2003. All rights re served
Health Service Provision
31
Kebutuhan tenaga kesehatan Jenis tenaga kesehatan dan rasio terhadap penduduk di bandingkan dengan sasaran Indonesia Sehat 2010 Jenis Tenaga
Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Perawat Bidan Apoteker Asisten Apoteker SKM Sanitarian Ahli Gizi
Rasio per 100.000 penduduk tahun 2004 5,1
Sasaran rasio per 100.000 penduduk tahun 2010 6
Jumlah tenaga yang dibutuhkan tahun 2010 14.156
7,2 2,5 59.6 27,3 0,56 3,72
40 11 117 100 10 30
94.376 25.953 276.049 235.939 23.594 70.785
0,69 3.54 3,97
49 40 22
115.611 94.376 51.907 32
Gambar 4.2. Rasio dokter umum Puksesmas dan Rumah Sakit per 100.000 penduduk Jabar Bant en NTB NTT Jat im Jateng Kalbar Sumsel Lampung Indonesia M aluku Papua Babel Sultra DKI Jkt Sumbar NAD Sulsel Kalsel Sumut M alut Riau DI Yogya Sulteng Jambi Irja Barat Gorontal Sulut Bengkulu Bali Kalteng Kalt im
4.30
Distribusi Tenaga Kesehatan:
4.40 5.71
• 2/3 dokter spesialis di Jawa/Bali
6.12 6.23
• Dokter umum berkumpul di Jawa dan Sumut
6.31 6.36 6.40 6.82 7.20
• Rasio nakes/penduduk lebih menyebar, namun rasio yang tinggi belum menjamin akses yang tinggi (kendala geografi, transportasi dan biaya)
7.58 8.09 8.39 8.46 8.51 8.59 8.90 9.44 9.49 9.59 9.65 10.39 10.69 11.09 11.15 11.92 12.56 12.92 13.20 15.18 16.00
18.23
0
5
10
15
20
33
Kondisi SDM Kesehatan Indonesia Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk Jenis Tenaga
Rasio Th 2004
Sasaran Th 2010
Dokter Spesialis
5,1
6
Dokter Umum
7,2
40
Perawat
59.6
117
276 ribu perawat
Bidan
27,3
100
2,5
11
236 ribu bidan
Apoteker
0,56
10
SKM
0,69
49
Sanitarian
3.54
40
Ahli Gizi
3,97
22
Dokter Gigi
94 ribu dokter
≈ 2,6 per 1.000
Treshold untuk mencapai 80% cakupan persalinan oleh nakes adalah 2,5 per 1.000 penduduk
34
Kekurangan SDM Kesehatan di 32 Kab/Kota*
Jenis Tenaga
Kebutuhan
Ketersediaan
Kesenjangan (%)
Dokter
987
593
39,9
Dokter Spesialis
64
30
53,1
Dokter Gigi
497
294
40,8
Bidan
4565
2951
35,4
Perawat
4492
3295
26,6
Apoteker
89
47
47,2
Ahli Gizi
652
404
38,0
Sarjana Kes. Masy
415
312
24,8
Sanitarian
737
530
28,1
Penyuluh Kes. Masy.
182
82
54,9
Epidemiolog
21
0
100,0
13.793
9.216
33,2
Total
Sumber: Bappenas 2005
35
Situasi Ketenagaan di Wilayah Tertinggal /Kec Terpencil
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Rasio per puskesmas lebih kecil Desa terpencil yang dilayani lebih banyak Proporsi PNS lebih sedikit Honor daerah dan PTT lebih tinggi Dukungan pustu dan polindes lebih sedikit Harapan tinggi terhadap insentif finansial, fasilitas dan peningkatan karir Rencana kepindahan lebih tinggi
36
VII. PROSPEK & TANTANGAN SDK
37
IPM Cenderung Meningkat dengan Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan
IPM
77.0
67.0
57.0
47.0 0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
Presentase Penduduk Yg mempunyai Akses ke Fasilitas Kesehatan Diolah dari IHDR 2004
38
Sasaran RPJM tahun 2009 Meningkatnya derajat kesehatan: • meningkatnya UHH • menurunnya AKB, AKI, dan gizi-kurang
sangat tergantung pada jumlah, kualitas dan distribusi tenaga kesehatan 39
Jumlah Penduduk meningkat dan struktur berubah
Jumlah Penduduk (juta jiwa)
300 250 200
234.1
219.8
205.8
2025
70 - 74
70-74
65- 69
65-69
60 - 64
60-64
55- 59
55-59
50 - 54
50-54
75+
75+
75+
75+
50
261.5
248.2
2000
150 100
273.7
70-74
70 - 74 65- 69
65-69
60 - 64
60-64
55- 59
55-59
50 - 54
50-54
45- 49
45-49
4 5- 4 9
45-49
40 - 44
40-44
40 - 44
40-44
35- 39
35-39
35- 39
35-39
30 - 34
30-34
30 - 34
30-34
25- 29
25-29
2 5- 2 9
25-29
20 - 24
20-24
20 - 24
20-24
15- 19
15-19
15- 19
15-19
10 - 14
10-14
10 - 14
10-14
5- 9
5-9
0- 4
0-4
12
10
8
6
4
2
0
2
Laki- laki
0 2000
4
6
8
10
12
5-9 0-4
12
Perempuan
2005
5- 9 0- 4 10
8
6
4
2
Laki- laki
2010
2015
2020
00
2
4
6
8
10
12
Perempuan
2025
Bagaiman respon sistem ketenagaan menghadapi peningkatan jumlah dan proporsi penduduk usia produktif dan lansia di masa mendatang40? Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2000 – 2025, BPS – BAPPENAS - UNFPA
HIV/AIDS menurunkan IPM • Serangan tentara di Perancis pada Perang Dunia IÆMenurunkan UHH dari 51 ke 35 tahun • Serangan virus HIV/AIDSÆMenurunkan UHH dari 64 ke 34 tahun Perlu Tenaga Kesehatan yang Handal
41
SDK mempunyai peran Strategis dalam menjaga konsistensi penurunan kematian anak
42
Tantangan SDK • • • • • • • • •
Proses rekruitmen yang cepat Pelatihan dan training Dukungan infrastructure (peralatan dll) Pengukuran kinerja Me-manage perpindahan tenaga (entry- exit) Kesejahteraan Membangun kepercayaan masyarakat Lembaga ketenagaan Hubungan dengan lembaga lain (BKD, Perguruan Tinggi, dll) 43
Beberapa Isu Pendidikan Kedinasan • Dalam RPJM: pendidikan kedinasan adalah bagi pegawai dan calon pegawai • Siapa yang menyerap ribuan lulusan poltekes yang telah dibiayai oleh dana publik atau APBN? • Bagaimana menjamin agar lulusan dapat di serap pasar baik PNS maupun swasta? • Bagaimana pengembangan standar pendidikan kedinasan sesuai standar profesi? • Efektifkah pengiriman tenaga kerja ke Luar Negeri? • Sumbangan Organisasi Profesi pada Penyusunan RPJMN 2010-2014?
44
VIII. PENGALAMAN PERSAGI
45
Antisipasi PERSAGI 1. Membentuk Pokja yang mendiskusikan tanggapan terhadap RUU (lihat lampiran) 2. Menyampaikan draft usulan tersebut kepada Dit. Bina Gizi (depkes) untuk dikonsolidasikan 3. Mengirim surat ke Komisi IX DPR untuk memamparkan draft usulan 4. Diskusi dengan Komisi IX 46
Terimakasih
47
