PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo) OLEH JEIN MEYLANITA M. SANU NIM: 921409149 JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian prinsip-prinsip operasionalisasi bank syariah dengan prinsip-prinsip Islam, menilai kesesuaian antara perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada bank syariah dengan ketentuan menurut PSAK tentang perbankan syariah No. 105 tentang akuntansi mudharabah dan No. 106 tentang akuntansi musyarakah. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung pada karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Hasil penelitian pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo menujukan bahwa kegiatan operasionalisasi bank syariah belum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dimana pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan syariah Islam, seperti konsep yadul amanah, pembagian keuntungan, biaya pengelolaan dan mudharabah atas mudharabah. Namun , untuk pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo telah memenuhi ketentuan PSAK tentang perbankan syariah No. 105 untuk pembiayaan mudharabah dan PSAK 106 untuk pembiayaan musyarakah.
Kata Kunci: Pendapatan Bagi Hasil, Perlakuan Akuntansi
PENDAHULUAN Bank adalah lembaga yang melakukan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba (Machmud dan Rukmana, 2010: 14). Bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal atau nisbah bagi hasil dengan masing-masing nasabah. Siamat (2005: 407) mengemukakan bahwa perbankan syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada al-Qur’an dan al-Hadits, beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsurunsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan. Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi lebih dikenal sebagai kemitraan/kerjasama (mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip mudharabah dan musyarakah.
Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana(PSAK,105: 4) Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana (PSAK, 106: 4) Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani (2007) dengan judul Pendapatan Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang), yang menyimpulkan bahwa dalam praktiknya, aturan-aturan yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank Muamalat Indonesia belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan syariah Islam, seperti konsep yadul amanah, pembagian keuntungan, biaya pengelolaan dan mudharabah atas mudharabah. Di satu sisi, Bank Muamalat Indonesia telah sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan operasionalisasi bank syariah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelunya dilakukan pada tahun 2007 yang masih menggunakan PSAK lama yaitu PSAK No. 59 tentang perbankan syariah untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada Bank Muamalat Cabang Malang. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui
perlakuan akuntansi bank muamalat cabang Gorontalo berdasarkan PSAK yang terbaru yaitu PSAK 105 untuk pembiayaan mudharabah dan 106 untuk pembiayaan musyarakah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul Pendapatan Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansinya pada perbankan syariah (Studi kasus pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo) dengan fokus penelitiannya yaitu pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank Muamalat Cabang Gorontalo dan perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK 105 dan 106 dan menurut sudut pandang Islam yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan syariah. Akuntansi penyaluran dana prinsip bagi hasil Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah 1.
Bank sebagai Shahibul Maal (pemilik dana) Pengakuan pembiayaan Mudharabah menurut (Muthaher, 2012: 150) adalah
sebagai berikut: a. Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dan b. Pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahab diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.
Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut (Muthaher, 2012: 151) adalah sebagai berikut: 1. Pembayaran mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran 2. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk aset nonkas: a. Diukur sebagai wajar nilai aset nonkas pada sat penyerahan, selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank. b. Beban yang terjadi sehubungan dengan Mudharabah tiadak dapat diakui sebagai bagian pembiayaaan Mudharabah kecuali telah disepakati bersama. Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan Mudharabah oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan Mudharabah. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya, terhadap adanya kelalain atau kesalahan pihak pengelola dana maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Apabila mudharabah berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan mudharabah belum dibayar oleh pengelola dana maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo.
Apabila pembiyaan mudharabah melewati satu periode pelaporan: a. Laba pembiayaan mudharabah diakui dalam priode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati b. Rugi yang terjadi diakui dalam priode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu: a. Metode bagi laba (profit sharing), yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah b. Bagi pendapatan (revenue sharing), yang dihitung dari total pendapatan mudharabah Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurangan pembiayaan Mudharabah. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berkhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana. 2. Bank sebagai Mudharib (pengelola dana) Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterimanya. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat. Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan
kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kerugian karena kesalahan dan kelalaian bank dibebankan kepada bank (pengelola dana) (Muthaher, 2012: 152). 3. Agen investasi Apabila bank bertindak sebagai agen dalam penyaluran dana mudharabah muqayyadah dan bank tidak menanggung resiko maka pelaporannya tidak dilakukan dalam neraca, tetapi dalam laporan perubahan dana investasi terikat; sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan (Muthaher, 2012: 152). Apabila bank bertindak sebagai agen dalam penyaluran dana mudharabah muqayyadah, tetapai bank menanggung resiko atas penyaluran dana tersebut maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi resiko yang ditanggung oleh bank. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Musyarakah Pengakuan dan pengukuran awal pembiayaan musyarakah Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aset nonkas kepada mitra musyarakah menurut (Muthaher, 2012: 168) 1. Pengukuran pembiayaan musyarakah adalah: a. Pembiayaan musyarakah dalam bentuk: 1) Kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan 2) Aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan
b. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan tidak dapat diakui sebagian bagian pembiayaan musyarakah, kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. 2. Pengukuran bagian bank atas pembiayaan musyarakah setelah akad: a. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan modal musyarakah) setelah dikurangi dengan kerugian, apabila ada. b. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan musyarakah yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan. c. Jika akad musyarakah yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian seluruh atau sebagian modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai laba atau rugi pada periode berjalan. d. Pada saat akad diakhiri, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra.
Pandangan Islam terkait konsep pelaksanaan mudharabah dan musyarakah Fatwa DSN No.7 DSN-MUI/IV/2000 Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Dan jaminan ini hanya dapat dicairkan jika mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati Beberapa prinsip mudharabah ( Ramdhani, 2007: 31-37) 1. Yadul Amanah Konsep mudharabah memiliki prinsip bahwa modal yang dikelola oleh mudharib (pekerja) adalah yadul amanah artinya ia tidak menanggung apapun ketika modal tersebut hilang, berkurang atau rusak kecuali jika hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. 2. Biaya pengelolaan Seorang mudharib di samping berhak atas bagian keuntungan dari modal yang dikelolanya, iapun berhak atas biaya dalam operasi pengelolaan tersebut. Meski demikian biaya operasional tersebut oleh para fuqaha diberikan batasan-batasan yang tegas mengenai item-item apa saja yang bisa dibiayai dengan modal dan mana saja yang menjadi tanggungan pihak pengelola. 3. Pembagian Keuntungan Jumhur fuqaha yakni Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan salah satu pendapat yang paling menonjol di kalangan Hanbaly berpendapat bahwa pihak
pengelola berhak atas bagiannya setelah adanya pembagian keuntungan bukan ketika telah nampak keuntungan (Ibnu Fuad, 2006). 4.
Mudharabah atas Mudharabah Ada beberapa pendapat di kalangan fuqaha yang terkait dengan hal ini. Sayyid Sabiq (1983) mengatakan bahwa seorang amil tidak boleh
memudharabahkan harta mudharabah kepada pihak lain. Jika hal terebut dilakukan maka hal tersebut masuk dalam kategori melampaui batas. Ia kemudian mengutip pendapat Ibnu Rusydi dalam Bidayatu al-Mujtahid bahwa tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha yang masyhur bahwa jika seorang amil menyerahkan modal qiradh kepada pihak pengelola lain maka ia wajib menanggungnya jika mengalami kerugian. METODE PENELITIAN Menurut Moleong (2013: 6), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi Menurut Collins (dalam Wirawan, 2012: 135), fenomenologi akan berusaha memahami pemahaman informan terhadap fenomena yang muncul dalam kesadarannya, serta fenomena yang dialami oleh infroman dan dianggap sebagai entitas-sesuatu yang ada dalam dunia. Selanjutnya menurut menurut Campbell (dalam Wirawan, 2012: 132), fenomenologi berangkat dari
pola pikir subjektivisme, yang tidak hanya memandang dari suatu gejala yang tampak, akan tetapi berusaha menggali makna di balik gejala itu. Analisis data kualitatif menurut Miles dan Hiberman dalam Sugiono, (2012: 430), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan consclusion drawing/verification
PEMBAHASAN Pandangan Islam terhadap pelaksanaan mudharabah dan musyarakah Pendapatan bagi hasil yang diperoleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo berasal dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah oleh karena itu pendapatan bagi hasil yang diterima bank harus diketahui dan dicocokkan dengan prinsip syariah yang sebenarnya, seperti hal-hal sebagai berikut: 1. Prinsip Yadul Amanah Konsep mudharabah memiliki prinsip bahwa modal yang dikelola oleh mudharib (pekerja) adalah yadul amanah artinya ia tidak menanggung apapun ketika modal tersebut hilang, berkurang atau rusak kecuali jika hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu karyawan menjelaskan bahwa untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah ada jaminan atau agunan yang dimintakan, dan pada saat terjadi kerugian maka agunan tersebut akan dicairkan dengan melakukan pelelangan. Sehingga dapat dilihat bahwa Bank
Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo belum sepenuhnya menjalankan prinsip syariah dimana dalam prinsip syariah untuk pembiayaan mudharabah tidak boleh meminta jaminan kepada pengelola dana, akan tetepi berdsarkan fatwa DSN mengatakan
bahwa
pembiayaan
mudharabah
dan
musyarakah
tidak
ada
jaminan/agunan namun untuk menghindari adanya kecurangan dari pihak pengelola maka dapat dimintakan jaminan. Dalam mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbangan yang diperbolehkan syaraiah. 2. Pembagian keuntungan Pembiayaan mudharabah yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo dimana pihak pengelola dana di wajibkan untuk membayar angsuran dari dana yang dipinjamnya berdasarkan dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad secara berkala. Angsuran tersebut terdiri dari pokok pinjaman ditambah dengan bagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dapa dilihat bahwa pembagian keuntungan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesi Cabang Gorontalo dilakukan secara bertahap setipa bulan (angsuran) hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah, dimana menurut syariah bahwa pembagian keuntungan dilaksanakan pada saat modal telah diserahkan semuanya pada bank selaku shahibul maal. 3. Biaya pengelolaan
Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo menggunakan prinsip revenue sharing dalam pembagian keuntungan, yaitu dimana pendapatan ini diperoleh dari jumlah pendapatan yang diperoleh mudharib sebelum di kurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan biaya pengelolaan dana mudharabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan untuk pembagian keuntungan menggunanakan revenue sharing sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, belum sepenuhnya menerapakan prinsip syariat dimana untuk pembagian bagi hasil seharusnya bank selaku pemilik modal juga ikut serta menanggung biaya-biaya yang terjadi dalam operasional yang dilakukan dalam transaksi mudharabah. 4. Mudharabah atas mudharabah Untuk dana pembiayaan yang disalurkan pada nasabah yang membutuhkan pembiayaan diperoleh dari hasil dari penghimpunan dana seperti tabungan, deposito, giro, dan sebagainya hal ini dikarenakan fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali melalui pembiayaan. Berdasasarkan hasil wawancara dengan informana bahwa dana yang didapatkan bank berasal dari penghimpunan dana, kemudian disalurkan kembali pada masyarakat melalui pembiayaan, disini dapat dilihat bahwa Bank Muamalat menjalankan fungsi bank berdasarkan undang-undang No. 21 Tahun 2008 dimana bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatakan taraf hidup rakyat banyak. Akan tetapi
berdasarkan prinsip syariah disini terjadi adanya memudarabahkan mudharabah dalam konsep islam hal itu tidak dibenarkan karena sama saja dengan melampaui batas dimana dana yang terdapat dari hasil penghimpunan dana ada yang menggunakan akad mudharabah separti tabungan dan deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Komponen pendapatan yang terdapat pada laporan laba rugi Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo terdiri dari pendapatan operasional utama dan pendapatan yang diperoleh diluar operasi. Pendapatan operasional utama merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana dari investasi nasabah baik yang dikelola sendiri oleh pihak bank maupun yang disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Pendapatan bagi hasil perbankan syariah diperoleh dari penghimpunan dana berupa tabungan dan deposito berdasarkan prinsip mudharabah dan pada penyaluran dana pada pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan menjelakan bahwa Untuk pelaksanaan operasional pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo khususnya pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah menggunakan PSAK 105 dan PSAK 106 Pengakuan Dan Pengukuran Pembiayaan Mudaharabah Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dapat dilihat bahwa pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas pada Investasi mudharabah yang disalurkan oleh bank muamalat selaku pemilik dana (shahibbull mal) diakui sebagai dana investasi mudharabah pada saat pembayaran tunai sebesar jumlah yang diberikan bank pada saat pembayaran. Hal ini sesuai dengan PSAK 105 yang menyatakan bahwa pembiayaan
mudharabah dalam bentuk kas diakui pada saat pembayaran tunai sebesar jumlah yang diberikan bank pada saat pembayaran Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106, dimana untuk pengakuan pendapatan bagi hasil Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo diakui pada saat penyerahan modal secara angsuran atau bertahap setiap bulannya sekaligus dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dalam akad berupa porsi yang diterima bank sebagai mitra pasif. Dan untuk pendapatan yang belum diberikan oleh nasabah diakui sebagai piutang mitra. Penyajian Laporan yang disajikan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas,
laporan
perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah, laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi salah satunya menyajikan pendapatan bagi hasil yang terdiri dari pendapatan mudharabah dan pendapatan musyarakah pada perkiraan pendapatan operasional utama, disamping perkiraan pendapatan dan beban lainnya.
DAFTAR PUSTAKA Bank Indonesia. 1992. UU No. 7 tahun 1992. Tentang Perbankan. Jakarta Dama, Maimun delta. 2011. Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Biaya Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo. Skripsi tidak diterbitkan. Gorontalo: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitasa Negeri Gorontalo.
Ikatan Akuntansi Indonesia. 2006. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Jakarta: salemba Empat Machmud dan Rukmana. 2010. Bank Syariah Teori Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia. Jakarta: Erlangga Maflachatun. 2010 . Analisis efisiensi teknik Perbankan syariah di indonesia dengan metode Data envelopment analysis (dea). Skripsi diterbitkan. Semarang Fakultas Ekonomi Universitas diponegoro Semarang. Moleong J Lexy. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Muthaher, Osmad. 2012. Akuntansi perbankan syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu
Perbankan Indonesia. 1998. UU No.10 tahun 1998. Tentang perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1992. Jakarta. Ramdhani , lestari. 2007. Pendapatan bagi hasil dan perlakuan akuntansinya pada bank syariah. Skripsi direrbitkan. Semarang Universitas Gajayana Fakultas Ekonomi Malang. Rastono. 2008. Penerapan prinsip Bagi hasil dalam pembiayaan Terhadap nasabah Bank syariah, Tesis Diterbitkan. Semarang Program Magister Ilmu hukum Universitas Diponegoro. Salman, Kautsar R. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah. Padang: Akademia Permata Shalah ash-shawi & abdullah al-mushlih. 2008. Fikih ekonomi keuangan islam. Cetakan II. Jakarta: Darul Haq Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan, Edisi Kelima. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sudarsono, Heri. 2008. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Edisi 3. Yogyakarta : Ekonisia Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D). Bandung: ALFABETA,CV. Susanti, Desi. 2010. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil pada PT. BNI Syariah Cabang Medan. Skripsi Diterbitkan. Universitas sumatra Utara Wirawan.I.B. 2012.Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma. Jakarta: Kencana
