PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH (STUDI KASUS : KPR iB PADA BANK MUAMALAT CABANG DARMO SURABAYA)
Aishanafi Khadifya Sarwedhie Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam - Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Airlangga Email:
[email protected] Noven Suprayogi Departemen Ekonomi Syariah – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Airlangga Email:
[email protected] ABSTRACT Islamic bank is one of the services industry who offer products according to Shariah requirements. To meet the challenges and muamalah phenomena that exist in current business. Regulators, academics, practitioners, and Sharia Board are required to innovate the products that will be offered to customers. One such innovation is the emergence of hybrid contracts (multi-contract), where in the contract occurred several contract transacted. Application of the hybrid contract with the Bank Muamalah Indonesia is that using the KPR iB financing musharaka mutanaqisah contract (MMQ). Of these phenomena, this research intend to see out of the side of accounting applied in transactions using MMQ contract. This study aims to determine the accounting treatment on Musharaka mutanaqisah contract by Bank Muamalat Indonesia on KPR iB products and verify compliance whether the accounting treatment in accordance with PSAK No. 106 and DSN No. 73. The results of this research make findings that the accounting treatment was carried out by BMI for start-up capital is recognized as a capital MMQ cash. This is because the factors of positive law in force in Indonesia that have an impact on the next accounting treatment, installments process and when the end of the contract. In addition, the realization of the contract is not in harmony with the accounting treatment, so the accounting treatment can not describe what is going on in the contract because it can be obstruction by the positive law applicable. But overall accounting treatment has been carried out by BMI in accordance with PSAK No. 106 and DSN No. 73 on the MMQ installments process and when the contract expires. Key Words: Accounting Treatment, Musharaka Mutanaqisah
acuan
I. PENDAHULUAN Saat
ini
produk
bank
semakin
sementara
standar
dapat
diganakan
musyarakah
untuk
beragam dalam menawarkan jasanya,
mempraktekkan
dapat dilihat dari munculnya produk yang
musyarakah
multi akad. Salah satu contoh multi akad
mengacu kepada kedua akad tersebut
tersebut adalah istilah hybrid contrac
terdapat prinsip yang digunakan dalam
yang
akuntansi,
mana
penelitian
dalam
kali
ini
pembahasan
mengambil
akad
salah
akuntansi
mengungguli
mutanaqisah
belum
musyarakah
tersedia,
Selain
satunya
pembuatan
laporan keuangan yang mengharuskan dibuat
akad
akuntansi
mutanaqisah.
Musyarakah Mutanaqisah. Saat ini standar untuk
penulisan
sebagai
form)
428
dengan
(PSAK,
bentuk 2009).
prinsip
substandi
(substance Apabila
over
substansi
transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten
mudharabah … dst.– sehingga semua
atau
aspek
akibat hukum akad-akad yang terhimpun
formalitasnya, maka hal tersebut harus
tersebut, serta semua hak dan kewajiban
diuangkapkan
yang ditimbulkannya dipandang sebagai
berbeda
dengan
dengan
jelas
dalam
catatan atas laporan keuangan.
satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-
Berdasarkan PSAK No 106 pada
pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari
saat terjadi akad musyarakah, investasi
satu akad.” (Agustianto, 2011: 16).
modal dapat berupa kas dan non kas. Ketika
terjadi
akad
atau
Agustianto
transaksi
artikelnya
(2011:17-18)
membagi
dalam
macam-macam
musyarakah mutanaqisah rumah dimiliki
hybrid contract dalam empat macam,
oleh
yaitu:
kedua
belah
pihak
(bank
dan
pertama,
Multi
Akad
yang
nasabah), hal ini dikarenakan pembelian
mukhtalithah (bercampur)
rumah tersebut berdasarkan gabungan
memunculkan nama baru, seperti bay’
dari
istighlal,
modal
bank
dan
nasabah.
bay’
yang
tawarruq,
musyarakah
Berdasarkan prinsip Substansi Mengungguli
mutanaqishah,
Bentuk
Kedua, hybridcontract yang
(subtance
digunakan
over
dalam
form)
PSAK
yang Syariah,
atau
dan
bay
mukhtalitah dengan
wafa’.
mujtami’ah nama
akad
pembelian rumah tersebut bisa diakui
baru, tetapi menyebut nama akad yang
sebagai penyerahan modal dalam bentuk
lama. Ketiga, hybrid contract, yang akad-
kas
akadnya
ataupun
permasalahn
asset.
Dari
tersebut,
bebrbagai ini
melahirkan nama akad baru tetapi nama
bermaksud untuk mengetahui bagaimana
akad dasarnya tetap ada dan eksis dan
perlakuan
dipraktekkan
akuntansi
penelitian
tidak bercampur dan tidak
kad
Musyarakah
dalam
suatu
transaksi.
Mutanaqisah yang dilakukan oleh Bank
Keempat, hybrid
Muamalat
yang mutanaqidhah (akad-akadnya
Indonesia
Cabang
Darmo
Surabaya.
contract
berlawanan). Bentuk ini dilarang dalam syariah.
II.
Dalam
LANDASAN TEORI
Al-Imrani dalam buku Al-Ukud al-
macam hybrid contract yang dilarang, salah
al-Murakkabah
mendefinisikan hybrid “Kesepakatan
dua
melaksanakan
suatu
Agustianto
(2011:19) juga menyantumkan beberapa
Konsep Hybrid Kontrak
Maliyah
artikelnya,
contract yaitu
:
terdapat
Nabi
SAW
dalam secara
hadits jelas
untuk
menyatakan dua bentuk multiakad yang
yang
dilarang, yaitu : (1) Multiakad dalam jual
mengandung dua akad atau lebih -
beli (bay’) dan pinjaman; (2) Dua akad
seperti jual beli dengan sewa menyewa,
jual beli dalam satu akad jual beli, dan
hibah, wakalah, qardh, muzara’ah, sahraf
dua akad dalam satu dua akad dalam
(penukaran
suatu proses jual beli transaksi.
mata
pihak
berikut
satunya
akad
uang),
syirkah,
429
Hybrid contract memiliki beberapa ketentuan
mengapa
dilarang,
berikut
mengapa
akad
tersebut
beberapa
hybrid
mengambil alih porsi kepemilikan yang dimiliki
alasan
pengalihan
dilarang
contract
Dilarang karena Nash Agama
b.
Dilarang
(tujuan)
Hilah
telah
porsi
nasabah
terjadi
kepemilikan
maka
akad
Perlakuan Akuntansi
kepada Riba
d.
dan
pembiayaan MMQ telah berakhir.
a.
c.
LKS seluruh
kepada
menurut Agustianto (2011: 19) :
karena
oleh
Berdasarkan
PSAK
No.
106
Multiakad Menyebabkan Jatuh ke
dinyatakan bahwa perlakuan akuntansi
Riba
untuk musyarakah meliputi pengakuan
Multiakad Menyebabkan Jatuh ke
dan
Gharar
pengungkapan.
pengukuran,
penyajian
serta
Pengakuan
dan
pengukuran investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non
Konsep Musyarakah Mutanaqisah MMQ adalah produk turunan dari yang
musyarakah kerjasama
untuk
kas untuk usaha musyarakah.
berdasarkan
akad
Pengukuran investasi musyarakah :
kepemilikan
suatu
a. Dalam bentuk kas dinilai sebesar
barang. Dimana kepemilikan salah satu
jumlah yang diserahkan
pihak terhadap barang tersebut akan
b. Dalam bentuk aset nonkas dinilai
berkurang sedangkan pihak yang lain
sebesar nilai wajar dan jika terdapat
bertambah
selisih antara nilai wajar dan nilai
Perpindahan tersebut
hak
kepemilikannya.
prosentase
terjadi
kepemilikan
buku
mekanisme
tersebut
melalui
pembayaran. Sampai
aset
nonkas, diakui
keunggulan saat
ini
peraturan
yang
maka
selisih
sebagai
(i)
tangguhan
dan
diamortisasi selama masa akad; atau
mengatur mengenai pembiayaan MMQ
(ii) kerugian pada saat terjadinya.
ini hanya terdapat dalam fatwa DSN NO:
Mitra
pasif
menyajikan
hal-hal
73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah
sebagai berikut yang terkait dengan
mutanaqisah.
usaha
Berdasarkan
ketentuan
musyarakah
dalam
laporan
yang
keuangan: (i) Kas atau aset nonkas yang
terdapat dalam Fatwa DSN No 73/DSN-
diserahkan kepada mitra aktif disajikan
MUI/XI/2008
sebagai
tentang
Mutanaqisah
Musyarakah
berakhirnya
akad
investasi
Keuntungan
musyarakah;
tangguhan
dari
(ii) selisih
pembiayaan MMQ adalah ketika syarik
penilaian aset nonkas yang diserahkan
(nasabah) telah mengambil alih seluruh
pada nilai wajar disajikan sebagai pos
porsi
lawan (contra account) dari investasi
kepemilikan
yang
dimiliki
oleh
Lembaga Keuangan Syariah atas aset
musyarakah.
bersama tersebut. Ketika nasabah telah
430
Mitra mengungkapkan hal-hal
(grand tour observation). Pada tahap ini
yang terkait transaksi musyarakah, tetapi
peneliti melakukan penjelajahan umum
tidak terbatas, pada:
dan menyeluruh, pada tahap ini peneliti
a. Isi kesepakatan utama usaha
memperoleh gambaran secara umum
musyarakah, seperti porsi dana,
mengenai alur pembiayaan musyarakah
pembagian hasil usaha, aktivitas
mutanaqisah. (ii) Observasi Terfokus (mini
usaha musyarakah, dan lain-lain;
tour observation). Pada tahap ini data
b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra
yang belum tertata disempitkan dan
aktif; dan
difokuskan pada aspek tertentu, di dalam
Pengungkapan yang diperlukan sesuai
tahap ini penulis fokus kepada perlakuan
PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan
akuntansi yang digunakan oleh Bank
Syariah.
Muamalat
Indonesia.
(iii)
Observasi
Terseleksi. Pada tahap ini pula peneliti III.
telah menemukan karakteristik, kontras-
METODE PENELITIAN Pendekatan
dalam
kontras perbedaan dan kesamaan antar
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
kategori, serta menemukan hubungan
sedangkan
antar satu kategori dengan kategori yang
adalah
yang
strategi
studi
dipakai
yang
kasus.
digunakan
Ruang
lingkup
lain.
penelitian ini meliputi perlakuan akuntansi akad
Teknik
pengumpulan
data
yang
yang
digunakan dalam penelitian ini adalah (i)
digunakan di Bank Muamalat Indonesia
Observasi partisipatif pasif. Peneliti datang
Cabang Darmo dengan menggunakan
ke subyek penelitian yaitu Bank Muamalat
data-data internal dan observasi kepada
Indonesia
informan mengenai perlakuan akuntansi
kegiatan operasional usaha tersebut. (ii)
akad
Wawancara/interview.
musyarakah
musyarakah
mutanaqisah
mutanaqisah..
Jenis
tetapi
tidak
terlibat
dalam
Penelitian
ini
data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan
adalah data primer dan sekunder. Data
terstruktur
primer dalam penelitian ini diperoleh dari
pertanyaan
hasil wawancara kepada akuntan dan
mencatatnya. Wawancara ini ditunjukkan
marketing, dan melalui dokumentasi yang
kepada pihak marketing, accounting, dan
berisi
legal
tentang
perlakuan
alur
pencatatan
akuntansi.
dimana yang
officer.
wawancara
responden sama
(iii)
dan
diberi peneliti
Dokumentasi.
sekunder
Dokumentasi dalam penelitian ini adalah
dalam penelitian ini diperoleh dari SOP
standar operasional perusahaan (SOP)
yang
dan contoh perlakuan akuntansi Bank
terkait
Data
dan
metode
dengan
alur
akad
Muamalat Indonesia.
musyarakah mutanaqisah. Tahapan data
dibagi
200:68),
yaitu
prosedur menjadi (i)
pengumpulan tiga
Observasi
Penulis
(Sugiyono,
metode
Deskriptif
Triangulasi
431
menggunakan
triangulasi Metode.
beberapa
antara Peneliti
lain,
(i)
akan
membandingkan
antara
mekanisme
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
akad musyarakah mutanaqisah yang ada
Alur Transaksi Mmq
dalam marketing BMI dengan realisasi
Alur
transaksi
musyarakah
perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh
mutanaqisah
BMI. (ii) Triangulasi Sumber Data. Penulis
Indonesia yang didapat dari SOP MMQ
akan
dan hasil wawancara dijabarkan sebagai
membandingkan
keselarasan
antara wawancara dengan pihak yang
berikut :
terkait,
Berawal
observasi
di
lapangan,
dan
dalam
dari
Bank
marketing
Muamalat
mengajukan
dibuktikan dengan arsip dokumen yang
pembiayaan
ada. (iii) Triangulasi teori. Agar penelitian
yang akan digunakan. Marketing bertugas
ini tidak terjadi bias ketika mengambil
mengumpulkan
kesimpulan, maka peneliti berpedoman
persyaratan-persyaratan
pada PSAK no 106 dan Fatwa DSN No 73.
nasabahnya.
Teknik
yang
digunakan
tentang
aplikasi-aplikasi
dokumen-dokumen, data-data
untuk
a. Setelah semua data lengkap kemudian
menganalisis data dalam penelitian ini
dilakukan anyur (analisis yuridis) terkait
menggunakan,
hukum nasabahnya.
(i)
Analisis
Domain.
Terdapat tiga domain yang ditentukan
b. Melakukan Kunjungan Setempat (OTS/
oleh peneliti, yaitu kepemilikan rumah,
On The Spot).
syirkah di dalam sewa, dan jual beli porsi
c. Risk Assesment.
kepemilikan yang terkandung di dalam
d. Keputusan Pembiayaan.
setiap proses perlakuan akuntansi akad
e. Realisasi
musyarakah
mutanaqisah.
Taksonomi.
Domain
(ii)
yang
mengetahui
keputusan komite pembiayaan, AM
terpilih
menyusun
perlakuan
Persetujuan
Prinsip
f. Setelah melakukan akad pembiayaan USP
Dalam
jaminan
ini
Surat
Pembiayaan (SP3).
akuntansinya. (iii) Analisis Komponensial. penelitian
Berdasarkan
Analisis
selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci, untuk
Pembiayaan
akan
harus
melakukan nasabah,
pengikatan pemeriksaan
membandingkan perlakuan akuntansi di
kelengkapan
BMI
dokumen dropping pembiayaan, dan
dengan
SOP
akuntansi
dengan
peraturan PSAK serta fatwa syariah yang berlaku
untuk
dan
kesempurnaan
penutupan asuransi.
mendapatkan
g. Setelah USP melakukan prosedur yang
pemahaman yang mendalam tentang
diperlukan maka A/M bisa menerbitkan
perlakuan
Memorandum Dropping Pembiayaan
akuntansi
musyarakah
mutanaqisah yang dilakukan oleh BMI.
dan menginput data customer base (CIF). h. Operasional
Manager
memberikan
persetujuan
dropping
pembiayaan
setelah melakukan pemeriksaan dan
432
semua persyaratan telah dilengkapi
gambar yang terdapat dalam Lampiran 3
oleh A/M.
dan 4: Dr. Pembiayaan Musyarakah Rp
Studi
Kasus
Pembiayaan
Musyarakah
235.000.000
Mutanaqisah BMI
Cr. Rekening Nasabah Rp
Misalkan harga rumah yang ingin dibeli
oleh
nasabah
adalah
235.000.000
Rp
Dari
hasil
perhitungan
tersebut
300.000.000,-. Dropping yang dilakukan
kemudian
oleh BMI sebesar Rp 235.000.000,- (78%)
nasabah sesuai dengan jangka waktu
dan
oleh
akad yang telah ditentukan dan disetujui,
nasabah sebesar Rp 65.000.000,- (22%),.
sehingga nasabah mengerti angsuran
Jangka waktu berlangsungnya akad atau
yang harus dibayar tiap bulannya dan
pelunasan atas syirkah tersebut adalah
penambahan
selama
yield
bulan. Pengungkapan dari pembiayaan
(keuntungan yang diinginkan oleh bank)
MMQ ini, dilaporkan BMI melalui Laporan
adalah 12,5%. Dari nilai syirkah yang
Posisi Keuangan.
biaya
yang
120
bulan.
disepakati tersebut sewa
sebesar
bulannya,
dibayarkan
Estimasi
menghasilkan
Rp
3.439.830,-
dengan
porsi
diinformasikan
porsi
kepada
kepemilikan
tiap
nilai
setiap
Perlakuan Akuntansi Pembiayaan pada
kepemilikan
Saat Pembelian Porsi Bank
rumah BMI : nasabah sebesar 78% : 22%.
Diketahui
nilai
sewa
yang
Dari perhitungan itu pula dapat dihasilkan
dibayarkan oleh nasabah tiap bulannya
porsi
adalah sebesar Rp 3.439.840,-. Dari tabel
nisbah
bagi
hasil
untuk
BMI
:
nasabah sebesar 71,16% : 28,84
tersebut juga diketahui porsi nisbah bagi hasil BMI : nasabah adalah 71,16% :
Perlakuan Akuntansi Pembiayaan MMQ
28,84%. Dari pembagian tersebut nominal
pada Saat Awal Akad
sewa tiap bulannya dibagi pada dua porsi
Dropping yang dilakukan oleh BMI
yaitu, 71,16% masuk pada pendapatan
adalah sebesar Rp 235.000.000,-. Seperti
bagi hasil untuk BMI dan 28,84% untuk
yang pak Hafid sampaikan “posisinya
membeli porsi kepemilikan nasabah atas
debet pembiayaan musyarakah yang ke
rumah tersebut. Seperti yang pak Hafid
rekening
nasabah,
sampaikan, “Lebih detailnya cuma dari
administrasi
itu
nasabah
pendapatan
masuk
dimasukkan
ke
dari
rekening
nasabah di debet di kredit kalo untuk
pendapatan
musyarakah kan masuk di pembiayaan
administrasi, itu untuk dropping awal”.
debet nasabah kreditnya ke pembiayaan
Diketahui BMI melakukan dropping awal
sebesar
kepada nasabah adalah Rp 235.000.000,-
pendapatannya debet nasabah kredit ke
. BMI melakukan penjurnalan sesuai data
pendapatan bagi hasil”. Dari keterangan
yang diberikan oleh pak Hafid pada
tersebut dapat disederhanakan dengan
433
pokok
nah
kalo
yang
penjurnalan akuntansi yang dilakukan BMI
Cr. Pembiayaan Msy
yang diberikan oleh pak Hafid pada
Cr. Pendapatan Bagi Hasil Msy Rp
gambar yang terdapat dalam Lampiran 5
35.460
dan 6:
Penyajian dari pendapatan bagi hasil
Dr. Rekening Nasabah Cr. Pembiayaan Msy
Rp 3.439.840
MMQ di atas, BMI melaporkan melalui
Rp
Laporan Laba Rugi. Ketika akhir akad
991.920
Cr. Pendapatan Bagi Hasil Msy Rp
porsi
2.447.920
kepemilikan
nasbah
sudah
menunjukkan 1% atau mendekati 0%, maka transaksi MMQ dinyatakan berakhir
Dari pendapatan bagi hasil musyarakah
dan kepemilikan rumah tersebut telah
ini, BMI melaporkan melalui Laporan Laba
menjadi milik nasabah 100%.
Rugi.
Analisis dan Pembahasan
Perlakuan Akuntansi Pembiayaan pada
Berdasarkan hasil analisis domain,
Saat Akad Berakhir
taksonomi,
Ketika akad MMQ berakhir untuk pengukuran
angsuran
yang
MMQ Ketika melakukan transaksi awal,
pertama dan angsuran setelahnya adalah untuk
BMI
pembelian
ketetapan
3.404.310,- dan pendapatan bagi hasil
Musyarakah
Dari hasil wawancara, pengakuan
kayak
salah
Hafid,
Syirkah
yang
satu
pihak
(syarik)
berkurang
14 juga menyatakan bahwa “Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan
yang normal itu pendapatannya sama”
kas
dari keterangan tersebut maka dapat
atau
aset
nonkas
musyarakah”. Pengakuan
yang
untuk modal
usaha awal
berupa kas tersebut ditunjang dengan
dilakukan BMI: Dr. Rekening Nasabah
adalah
Mutanaqisah atau
yaitu
oleh pihak lainnya”. PSAK No 106 paragraf
sama kayak yang dimana, di angsuran
pernjurnalan
a
disebabkan pembelian secara bertahap
pembayaran
dimuka pelunasan biasa itu jurnalnya
disederhanakan,
poin
kepemilikan aset (barang) atau modal
BMI ketika akad berakhir sesuai dengan
sama
PERTAMA
“Musyarakah
untu bank berubah senilai Rp 35.460,-.
“Pelunasan
bersama
dicantumkan dalam Fatwa DSN No 73
porsi pokok bank berubah senilai Rp
pak
kepemilikan
Hal tersebut sesuai dengan apa yang
Pada akhir pembiayaan MMQ pembelian
oleh
mengakui
berupa modal atau investasi berupa kas.
pokok syirkah dan pendapatan bagi hasil.
dijelaskan
pada
a. Perlakuan Akuntansi Atas Modal Awal
membedakan dengan angsuran yang
porsi
komponensial
beberapa penemuan antara lain:
tetap sebesar Rp 3.439.840,-. Namun yang
pengalokasian
dan
Analisis PSAK dan Fatwa DSN didapatkan
dilakukan
oleh BMI, pembayaran sewa nasabah
yang
Rp 3.404.310
Rp 3.439.840
434
perlakuan akuntansi yang dilakukan BMI
seperti biasa kepada bank. Sejatinya
sebagai berikut:
akad awal MMQ adalah syirkah bersama
Dr.
Pembiayaan
yang kepemilikan nantinya akan dimiliki
Musyarakah
seutuhnya dari salah satu pihak yang
Rp235.000.000 Cr. Rekening Nasabah
bersyirkah tersebut. BMI melakukan akad
Rp 235.000.000
MMQ menggunakan prinsip pembiayaan, Perlakuan akuntansi ini yang mengakui
hal ini dapat dilihat pada data yang
adanya pembiayaan musyarakah, maka dalam
penyajiannya
dipastikan
didapat dari pak Bayan pada Lampiran
ada
11 & 12. Pak Bayan menjelaskan bahwa,
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yang menampilkan musyarakah
adanya secara
“Kepemilikan
pembiayaan
keseluruhan
dapat
dibuktikan
sama hukum syariah untuk saat ini belum
dengan
Gambar 4.9. Bank Muamalat Indonesia lebih memilih
kas
sebagai
hal
tidak
sama.
Fenomena
apa
yang
akad
yang
ini
tanggungan
atas jadi
salah
bank
tersebut melakukan
sama
tertentu
itu
adalah
penerima obyek
hak
itu
memang
disini
dikuasakan,
secara
ketika
dari
dibalik
itu
ada
yang
“kepemilikan tersebut
atas
adalah
dimiliki
bersama-sama
antara
nasabah dan bank sesuai dengan porsi
nasabah adalah berupa kas, karena modal
bank
atau
bangunan kerancuan
objek
kita
menyebutkan bahwa bangunannya
kepemilikan bersama antara bank dan
ketika
Jadi
pemegang
tidak
sebenarnya
Analisis yang dikemukakan diatas, terdapat
akad
namakan atas nama nasabah. Kalo
ada.
konsep
memiliki
nasabah,
terjadi
terjadi dengan perlakuan akuntansi yang
masih
berdasarkan
banknya).
sebenarnya, belum bisa menjelaskan atau memaparkan
syariahnya
secara
orang (nama nasabah sama nama
ini
menunjukkan bahwa akuntansi belum bisa menggambarkan
artian
ditulis atas nama bank juga jadi dua
menyebabkan antara akuntansi dan akad menjadi
dalam
ke pembiayaan tapi dijaminan dia
sebagai kas) dan makna dari akad MMQ sesuai,
bersama,
secara
positifnya ngga boleh dong itu udah
maka substantif (diakuinya modal awal
tidak
dilaksanakan
secara bersama-sama tapi secara
dipilih sebagai modal yang disyirkahkan,
sendiri
bisa
memang
kepemilikan
bersamanya, yang mana jika kas yang
itu
itu
dimana? apa ya.. untuk hukum positif
yang
telah dilakukan oleh BMI, dan laporan tersebut
bersamanya
kepemilikannya
kepemilikan
seperti
atas
namun
barang
bukti
tersebut
diatas namakan ke nasabah atas
peminjaman
persetujuan bank”.
untuk nasabah, atau dengan kata lain
Penjelasan
sama saja nasabah mengangsur hutang
menerangkan
435
bahwa
tersebut memang
untuk
saat ini masih sulit bagi bank untuk
adalah berupa kas di dalam tranasaksi
menggabungkan antara hukum syariah
MMQ. Hal tersebut dapat dilihat dari porsi
dengan
ada
modal yang sudah disepakati antara
yang
keduanya, seperti yang diutarakan oleh
hukum
sekarang.
positif
Salah
menghambat
satu
yang juga
berlangsungnya
hukum
pak Bayan,
syariah khususnya dalam pelaksanaan
“Karna kalau misal kita mau kembali
MMQ agar dilaksanakan dengan benar-
kepada konsep syariah pada ijarah itu
benar murni syariah adalah, “penafsiran
seharusnya memang asetnya bank
dari salah satu pasal undang-undang
jadi bukan aset nasabah jadi bank
Hak
menyatakan
sudah memiliki aset yang disewakan.
bahwa janji yang diberikan oleh pemberi
Kalo KPR musyarakah penyusutannya
HT (nasabah atau penjamin) kepada
ada di dalam. Karena kalau di MMQ
penerima HT (kreditur atau bank) bahwa
kita hanya melihat kerjasamnya saja,
penerima
kerjasama
untuk
dikemudian hari, maka pemberian HT
memang
MMQ
tersebut batal demi hukum”. Dari sini
implementasi dari fatwa itu sudah
dapat
bank
sesuai, istilahnya sudah memenuhi
selaku penerima HT, menerima HT atas
syariahnya, yang masih belum itu kan
assetnya
murabahah
Tanggungan
HT
yang
akan
memiliki
dipertanyakan
sendiri?
agunan
apakah
Peraturan
Undang-
membeli, itu
karena
dari
sebetulnya.
sisi
Letak
Undang Hak Tangguhan ini terdapat
kepemilikan bersamanya itu di awal
dalam Lampiran 13. Ini adalah salah satu
sama-sama sepakat seperti yang saya
alasan mengapa bank tidak mengakui
tunjukkan di pasal 4 (lampiran 5)
investasi MMQ sebagai aset melainkan
bahwa kita sepakat itu bershare itu
sebagai kas. Pernyataan tersebut juga
dari modal jadi kita bersyirkah itu
menunjang argumen pak Bayan yang
dengan masing-masing memberikan
menyatakan
modal,
bahwa,
“Secara
hukum
nanti
hasilnya
ada
yang
positifnya bank belum boleh punya asset
menyangkut porsi modalnya juga kan,
untuk yang diperjual belikan kepada
bank berapa nasabah berapa nah
nasabah.
bank
kita itu bersyirkahnya dimodal bukan
untuk
di asset”.
Kalau
diperbolehkan
seandainya
memiliki
asset
Jika dilihat dari syariahnya, pak
diperjualbelikan maka murabahah pun
Bayan menjelaskan sebagai berikut,
bisa berjalan sesuai syariahnya”. Sedangkan
yang
“Secara syariah rumah itu milik kita
depermasalahkan adalah untuk melihat
berdua secara hukum, bank memberi
letak kepemilikan bersama antara bank
kuasa
dengan
letak
rumah itu dibalik nama atas nasabah.
ketika
kita kan memang berusaha untuk
diakui
mendekati ke syariah, yang nyewa
nasabah,
kepemilikan investasi
jika
dimanakah
bersama
yang
tersebut
dilakukan
dan
436
ataupun
memperbolehkan
nasabah
memang
kenyataannya
rumah
Perlakuan akuntansi yang terjadi
pada itu
pada
hukumnya
milik
nasabah,
begitu
rumah
itu
atas
nasabah,
namun
secara
syariahnya
yang
selama
mengangsur
adalah
pembayaran sewa. Namun, apakah yang sebenarnya
terjadi
ketika
nasabah
membayar sewa atas rumah tersebut?
membeli
Karna dalam perlakuan akuntansi yang
rumah itu dua orang”. Kemudian
proses
dalam
wawancara
dilakukan oleh BMI, pembayaran sewa
berikut, diperjelas kembali oleh pak Bayan
tersebut diakui adanya pendapatan bagi
mengapa
hasil
BMI
lebih
memilih
dan
pembayaran
musyarakah
menggunakan prinsip pembiayaan ketika
sebagai bentuk pembelian porsi bank.
modal awal bukan berupa aset,
Ketika nasabah membayar sewa atas
“Karna memang secara positifnya
rumah
yang ke satu bank belum boleh
tersebut
memiliki aset yang diperjual belikan
pendapatan
kepada nasabah yang kedua terkait
pendapatan bagi hasil ini adalah bentuk
dengan pajak, kalo bank punya aset
dari margin yang diinginkan oleh bank
pasti terkena pajak, dulu pas awal-
atas berlangsungnya akad MMQ tersbut.
awal ada fasilitas musyarakah ijarah
Pengalokasian
kita sempat ada perdebatan dengan
pembelian porsi bank, dimana nasabah
doble
kan
mengangsur
ada
pembayaran yang ditangguhkan oleh
tax,
kenapa
menyewakan, pajaknya,
dan
tapi
menangkan
kita
itu harus akhirnya
karena
itu
bank
kita
tersebut,
pembayaran
dialokasikan
untuk
bersyirkah
adalah
maka
bagi
kepada hasil,
selanjutnya
membeli
rumah
tersebut.
dimana
adalah
pelunasan
(i)
(ii)
atas
secara
Pengalokasian
pembayaran sewa untuk membeli porsi
pembiayaan”. Kebijakan yang diambil oleh BMI
bank
ini
terkesan
bahwa
nasabah
ketika modal awal diakui sebagai modal
membayar atas sewa yang dilakukan
kas
tersebut
nasabah itu sendiri. Jika dilogika, rumah
dipengaruhi oleh faktor hukum positif
yang disyirkahkan tersebut adalah milik
yang ada di Indonesia. Dengan adanya
bersama antara bank dan nasabah.
hukum positif dilarangnya bank memiliki
Dibolehkan adanya pihak ketiga sebagai
aset untuk diperjual belikan dan adanya
penyewa atau nasabah yang bersyirkah
double tax ketika bank memiliki aset
itu sendiri sebagai penyewa atas rumah
dalam transaksi KPR akan mempersulit
yang sudah dibeli tersebut menyebabkan
ruang gerak Lembaga Keuangan Syariah
adanya keharusan untuk membayar ujroh
khususnya BMI untuk melakukan transaksi
atas sewa yang dilakukan oleh pihak
yang murni syariah.
ketiga
dalam
transaksi
MMQ
b. Perlakuan Akuntasi Atas Pembayaran
atau
Pembayaran
Sewa
nasabah sewa
itu
itulah
sendiri. sebagai
pendapatan bagi hasil, namun dalam
437
penamaan
akuntansi
oleh
BMI
secara bertahap) dinilai sebesar jumlah
pendapatan bagi hasil hanya ditujukan
kas
oleh bank dan bagi hasil untuk nasabah
musyarakah pada awal akad dikurangi
adalah sebagai tambahan pendapatan
jumlah pengembalian dari mitra aktif dan
untuk membeli porsi atas kepemilikan
kerugian (jika ada). Selain itu fatwa DSN
rumah tersebut.
No 73 ketetapan KETIGA poin ke-3 juga
Selama proses pembayaran sewa,
yang
dibayarkan
menyatakan
bahwa,
untuk
usaha
“Dalam
akad
BMI telah melakukan perlakuan akuntansi
Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama
sesuai dengan PSAK 106 dan Fatwa DSN
(syarik)
wajib
No 73. Seperti penjurnalan yang dilakukan
seluruh
hishshah-nya
oleh BMI berikut:
dan
Dr. Rekening Nasabah
Cr.
Pendapatan
Rp Bagi
secara
kedua
menjual bertahap
(syarik)
wajib
didapat, BMI telah melakukan kewajiban
991.920
Hasil
pihak
untuk
membelinya”. Dari hasil observasi yang
Rp 3.439.840
Cr. Pembiayaan Msy
berjanji
yang memang sudah ada dalam PSAK
Msy
dan Fatwa DSN.
Rp2.447.920
Perlakuan akuntansi dalam proses Perlakuan akuntansi ini yang mengakui
pengangsuran
adanya pendapatan bagi hasil, maka dalam
penyajiannya
dipastikan
laba
rugi
dan
laporan
di awal modal sudah diakui sebagai
secara
tersebut
modal (kas), maka perlakuan akuntansi selanjutnya
dapat
sehingga
musyarakah
ini
menjadi
pengurang
membahas khususnya
No
tentang musyarakah
106
mengangsur
sudah
dalam PSAK No 106 yang mengatur MMQ masih belum detail dalam mengatur
Posisi Keuangan (Neraca) Gambar 4.9. PSAK
proses
Perlakuan akuntansi yang diatur
pada
pembiayaan musyarakah dalam Laporan
Dalam
dan
sesuai seperti dua hukum tersebut.
yang juga menjadi salah satu akun dalam tahap
mengangsur
yang sudah diakui ketika awal akad,
menampilkan Laporan Lab Rugi BMI. pembiayaan
(proses
berakhirnya akad) akan mengikuti apa
dibuktikan dengan Gambar 4.10 yang
Munculnya
sesuai
No 106 maupun Fatwa DSN No 73. Karena
keseluruhan yang telah dilakukan oleh BMI,
sudah
dengan yang dicantumkan dalam PSAK
ada
Laporan Laba Rugi yang menampilkan pendapatan
MMQ
bagaimana
yang
perpindahan
kepemilikan
seperti yang diatur dalam PSAK 107
musyarakah
tentang ijarah. PSAK 107 paragraf ke-24
mutanaqisah
yang
proses mengangsur serta pembelian porsi
mengatur tentang
kepemilikan
kepemilikan disajikan pada paragraf ke
berbunyi,
perpindahan “Pada
saat
perpindahan kepemilikan objek ijarah dari
32 yang mengatur bahwa, “Bagian mitra
pemilik kepada penyewa dalam ijarah
pasif atas investasi musyarakah menurun
muntahiya bittamlik dengan cara: (d)
(dengan pengembalian dana mitra pasif
pembelian
438
secara
bertahap,
maka
penyewa mengakui aset sebesar nilai
No 73. Sperti penjurnalan yang dilakukan
wajar”. Hal ini membuktikan perlunya
oleh BMI berikut:
peraturan akuntansi tersendiri untuk akad
Dr. Rekening Nasabah
musyarakah mutanaqisah agar lebih jelas
Rp 3.439.840
Cr. Pembiayaan Msy
dan detail dalam melakukan standar
Rp 3.404.310
Cr. Pendapatan Bagi Hasil Msy
akuntansinya, karena dalam berjalannya
Rp
35.4600
akad ini, MMQ tidak hanya melakukan Perlakuan akuntansi ini yang mengakui
akad musyarakah saja melainkan ada
adanya pendapatan bagi hasil, maka
unsur akad ijarah juga yang mana kedua
dalam
akad tersebut merujuk pada PSAK 106 tentang
musyarakah
dan
PSAK
pendapatan
c. Perlakuan
Akuntansi
BMI,
mengatur, investasi
paragraph
“Pada
saat
musyarakah
dikembalikan
oleh
33
diakhiri,
yang
belum
mitra
aktif
secara
wajar
(tidak
tahap
diakui
Nilai
pembiayaan
musyarakah
menjadi
pengurang
pada
untuk
pembiayaan
musyarakah
mengangsur
yang
dilakukan
oleh nasabah setelah selama waktu yang
akuntansi
disepakati yaitu 120 bulan. Pernyataan selesainya akad MMQ hanya bisa dilihat dari Tabel 4.3 Proyeksi Pembayaran Bagi
tersebut hak kepemilikannya telah dimiliki
Hasil Setelah Pelunasan Sebagian yang
penuh oleh nasabah. Hal ini telah sesuai
menunjukkan
juga dengan fatwa DSN No 73 ketetapan
porsi
kepemilikan
bank
yang telah mencapai 1% atau mendekati
KETIGA poin ke-5 yang berbunyi, “Setelah penjualan,
ini
transaksi
pada akhir akad pula rumah atau asset
pelunasan
dapat
sebesar Rp 3.404.310,- menjadi akhir dari
sama seperti ketika mengangsur, dan
selesai
tersebut
Posisi Keuangan (Neraca) Gambar 4.9.
ada
tersebut juga sudah dillakukan oleh BMI perlakuan
laporan
pembiayaan musyarakah dalam Laporan
bukan diakui sebagai piutang, dan hal
melakukan
secara
yang juga menjadi salah satu akun dalam
pelunasan dipercepat), maka investasi
yang
dan
Munculnya
sebagai piutang”. Jika berakhirnya akad berjalan
rugi
menampilkan Laporan Laba Rugi BMI.
telah
akad
laba
dibuktikan dengan Gambar 4.10 yang
Ketika akad MMQ berakhir, PSAK pada
ada
keseluruhan yang telah dilakukan oleh
Ketika
Berakhirnya Akad
106
dipastikan
Laporan Laba Rugi yang menampilkan
107
tentang ijarah.
No
penyajiannya
0% dan porsi kepemilikan nasabah yang
seluruh
mencapai 99% atau mendekatai 100%.
hishshah LKS beralih kepada syarik lainnya
Ketika akad berakhir, akuntansi tidak
(nasabah)”.
dapat
Selama proses pembayaran sewa,
memperlihatkan
dimana
letak
pemindahan kepemilikannya, hanya saja
BMI telah melakukan perlakuan akuntansi
berdasarkan tabel perhitungan tersebut
sesuai dengan PSAK 106 dan Fatwa DSN
jika sudah memasuki bulan pelunasab
439
atau bulan ke 120 maka porsi bank dan
Surabaya dan juga dilakukan oleh
nasabah sekian persen, dan dianggap
Bank
transaksi MMQ berakhir.
sudah sesuai dengan PSAK No 106
Karena awal akad modal MMQ diakui
dan Fatwa DSN No 73 khususnya
sebagai modal (kas) maka perlakuan
perlakuan
akuntansi
mengangsur
selanjutnya
akan
mengikuti.
Berbeda lagi jika modal awal MMQ diakui
Muamalat
Indonesia
akuntansi
pusat
pada
proses
ketika
akad
September
2011.
Hybrid
dalam
Keuangan
dan
berakhir.
sebagai aset, maka perlakuan akuntansi selanjutnya
diperlukan
adanya
akun
DAFTAR PUSTAKA
penyusutan, beban pemeliharaan aset,
Agustianto.
pajak, dan akun lainnya yang menunjang.
Contract
Namun
Perbankan
kerana
sebagai
di
awal
modal,
akad
maka
sudah
perlakuan
Syariah
dan
Kontemporer.
Sharing, hlm. 14-19.
akuntansi untuk proses mengangsur dan
Agustianto.
Hybrid
pada
Pembiayaan
ketika akad berakhir sudah sesuai dengan
Properti (MMQ). Makalah disajikan
dua hukum tersebut.
dalam
V. SIMPULAN
Contract pada Produk Keuangan
Berdasarkan penelitian
yang
perlakuan
akuntansi
Bank
Muamalat
analisa
hasil
dilakukan
pada
yang
Pelatihan
Akad
Hybrid
Syariah. Hotel Mercure. Surabaya. Desember 2011.
diterapkan
Antonio, Muhammad Syafi’i. Banks Syariah
terhadap
Wacana Utama dan Cendikiawan.
Indonesia
pembiayaan musyarakah mutanaqisah
1999. Jakarta: Tazkia Institute.
pada produk KPR iB dumulai dari tahap
Aris, Nooraslinda Abdul, Rohana Othman,
proses awal dropping dana, mengangsur
Rafidah
tiap bulan, dan ketika akhir akad dapat
Arshad, Mardiyyah Sahri2 and Abdul
disimpulkan bahwa
Razak Yaakub. 2011. Islamic house
a. Perlakuan
Roshayani
financing: Comparison between Bai’
diakui
Bithamin Ajil (BBA) and Musharakah
sebagai modal kas, antara realisasi
Mutanaqisah (MM). African Journal
akad
of Business Management. VI (9): 266-
awal
yang
MMQ
Azli,
untuk
modal
akuntansi
Mohd
musyarakah
digunakan
dengan
perlakuan akuntansinya tidak dapat
273.
menggambarkan apa yang terjadi dalam
transaksi
dikarenakan
tersebut.
faktor
Hal
hukum
Aryani,
ini
diuji,
perlakuan
Layla.
Akuntansi
positif
2011.
Terhadap
Perlakuan
Pembiayaan
dengan Prinsip Mudharabah dan
yang berlaku di Indonesia. b. Setelah
Ayu
Musyarakah akuntansi
(Studi
Kasus
pada
Bank
pada
Syariah
PT
Bank
Musyarakah Mutanaqisah di bank
Muamalat
Muamalat Indonesia cabang Darmo
Syariah). Skripsi tidak diterbitkan.
440
Indonesia
Cabang
Surabaya
Fakultas
Ekonomi
dan
Pemilikan Rumah (PPR iB) yang
Bisnis Universitas Airlangga.
Menggunakan
Basri, Ikhwan Abidin. Syirkah/ Musyarakah,
Akad
Mutanaqisah
(Studi
Musyarakah Kasus
Bank
(http://www.tazkia.co.id, diakses 2
Muamalat Indonesia). Disertasi tidak
Maret 2011).
diterbitkan. Depok Fakultas Hukum
Ghazaly,
Abdul
Rahman,
dkk.
Universitas Indonesia.
Fiqh
Muamalat. 2008. Jakarta: Kencana
Saeed, Abdullah. Tanpa Tahun. Menyoal
Prenada Media Group. Ghuddah,
‘Abd
Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi 2005.
Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis.
Musharakah Mutanaqishah and Its
Terjemahan oleh Arif Maftuhin. 2004.
Shari’ah
al-Sattar
Abu.
Makalah
Parameters.
disampaikan
dalam
Jakarta: Paramadina.
Fifteenth
Saipudin, Afif. 2009. Perlakuan Akuntansi
Session of the International Islamic
Terhadap
Fiqh Academy of the OIC. Musqat,
Pendanaan
Oman.
Mudharabah pada Bank Syariah
Hassan, A. Bulughul Maraam. 2001. Bangil:
M
Mandiri
Nadratuzzaman
Hosen.
September
10
dengan
Jakarta).
diterbitkan.
2013.
Ekonomi
www.ekonomisyariah.org.
Prinsip
Disertasi
Surabaya dan
Bisnis
tidak
Fakultas Universitas
Airlangga.
Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset
Shihab, M. Quraish. 2009. Tafsir Al-Mishbah.
untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta:
Volume 3. Ciputat: Lentera Hati.
Erlangga. Mas’adi,
dan
(Studi Kasus pada Bank Syariah
Pustaka Tamaam. Hosen,
Pembiayaan
Smolo, Edib & M. Kabir Hassan. 2011. The
Ghufron.
Fiqh
Muamalah
Potentials
of
Musharakah
Kontekstual. 2002. Jakarta: Rajawali
Mutanaqisah for Islamic
Pers.
Finance. Emerald, 4(3): (237-258).
Moleong, Lexy J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif.
Bandung:
PT.
Sugiyono. 2005.
Remaja
Memahami
Housing
Penelitian
Kualitatif. Bandung Alfabeta.
Rosdakarya.
Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. 2010.
Pradipta, Raissa Almira. 2011. Tinjauan
Jakarta: Rajawali Pers.
Porsi
Yin, Robert K. 2002. Studi Kasus : Desain
Kepemilikan dan Hak Sewa dari
dan Metode, Terjemahan. Jakarta: PT
Nasabah
Grafindo
Terhadap
Dalam
Pengalihan
kepada Pihak Ketiga Perjanjian
Pembiayaan
441
Persada.
