AKUNTANSI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA PT.BANK MUAMALAT

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 11 (2013)

AKUNTANSI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA PT.BANK MUAMALAT Anik Rahayu [email protected]

Akhmad Riduwan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT The purpose of this research is to find out both the process and the implementation in KPR montgage (House Ownership) by using musyarakah mutanaqisah contract according to applied national standard.The research methodology is using descriptive qualitative method analysis, which discusses and describes a certain condition based on the actual fast in order to get a clear description. Data on this research in based on the result of research at Muamalat Bank Tbk. Surabaya Darmo Branch.The result of this research shows that musyarakah mutanaqisah contract is the financing system(partnership). In the process of early agreement must be in accordance with the agreement between bank and potential customer according to fatwa from the board of the national syari‟ah. Muamalat Bank in KPR financing of musyarakah mutanaqisah is using decreases financing musyarakah and in the process of financing accounting calculation in the musyarakah mutanaqisah contract is using effective calculation system according to national standard. Keywords: Financing, contract, and Musyarakah Mutanaqisah

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dalam mengetahui serta penerapan akuntansi dalam pemberian KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.Metode yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analis kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode yang membahas dan menggambarkan suatu keadaan berdasarkan fakta yang ada sehingga didapatkan suatu gambaran yang jelas. Data atas penelitian ini didapatkan dari hasil penelitian di Bank Muamalat Tbk. Cabang Surabaya Darmo.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akad musyarakah mutanaqisah (bagi hasil) merupakan sistem pembiayaan kongsi (sewa). Dalam proses perjanjian awal harus sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan pihak calon nasabah sesuai dengan fatwa dari dewan syari‟ah nasional. Bank Muamalat dalam pembiyaaan KPR musyarakah mutanaqisah menggunakan metode pembiayaan musyarakah menurun dan dalam proses pembiayaan perhitungan akuntansi dalam akad musyarakah mutanaqisah menggunakan sistem perhitungan efektif yang sesuai dengan standar nasional. Kata kunci: Pembiayaan, Akad, dan Musyarakah Mutanaqisah

PENDAHULUAN Sektor properti memiliki efek pelipatgandaan (multiplier effect) dimana dengan mendorong serangkaian suatu aktifitas sektor ekonomi yang lain. Namun di sisi lain, perkembangan industri properti yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian. Meningkatnya suatu industri properti yang tidak terkendali sehingga jauh melampaui kebutuhan (over supply) dapat mengakibatkan pada terganggunya perekonomian nasional. Gangguan tersebut khususnya terjadi apabila harga mengalami penurunan dalam sektor properti secara drastis dengan terjadinya buble burst.


2 Pada tahun 1998 di masa krisis ekonomi industri properti mengalami penurun, yang ditengarai dengan adanya pola pembiayaan dalam suatu industri properti dimana suatu peran perbankan menjadi relatif berkurang. Tetapi pada tahun 2000 setelah terjadinya masa krisis, industri properti mengalami proses pemulihan dan mengalami peningkatan pesat sehingga sampai tahun 2004 telah mencapai kapitalisasi Rp 66,18 triliun dan Rp 9,88 triliun pada tahun 2000 atau meningkat sekitar 570% dalam selang waktu 4 tahun (Wuryandani. et al, 2005). Pada tahun 2009 merupakan tahun yang penuh tantangan dalam sistem keuangan, baik global maupun di Indonesia.Krisis finansial yang terjadi pada tahun 2008 telah menganggu suatu stabilitas sistem keuangan yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan properti, termasuk dengan peran industri perbankan dalam hal pembiayaan.Karena bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam hal suatu perekonomian negara.Seiring dengan perkembangan suatu negara munculah industri perbankan yang menawarkan suatu ekonomi yang berbasis islami atau yang lebih dikenal dengan sistem ekonomi syari‟ah yang ditujukan bagi masyarakat. Dimana sistem perbankan syari‟ah ini memiliki suatu prinsip bagi hasil (profit and lost sharing) dan mengharamkan riba di dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Dengan melihat pangsa pasar yang ada di Indonesia yang memiliki penduduk yang mayoritas beragama islam, Indonesia mulai menjalankan kegiatan perbankan yang berbasis syari‟ah. setelah mengetahui tentang sistem ekonomi yang berbasis syari‟ah, maka didirikanlah bank yang menjalankan kegiatan usaha berbasis syari‟ah dengan ditandai berdirinya Bank Muamalat pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 mei 1992. Industri perbankan syari‟ah sendiri mengalami peningkatan pesat ketika pada tahun 1997 nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika mengalami penurunan.Hal ini juga didukung dengan UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari‟ah. Beberapa produk pada perbankan syari‟ah pun ditawarkan dengan sistem akad (perjanjian), diantaranya produk tabungan dengan menggunakan akad wadiah (titipan), akad murabahah (jual beli), akad ijarah (sewa), akad mudharabah (bagi hasil), akad musyarakah (penyertaan), mudharabah (investasi). Pembiayaan konsumtif sendiri terbagi dalam berbagai macam produk yang dapat diberikan nasabah, diantaranya mulai dari barang, mobil, sampai dengan kepemilikan rumah. Khusus pada pembiayaan kepemilikan rumah atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama KPR (Kredit Pemilikan Rumah) bank syari‟ah memiliki berbagai sistem akad juga, diantaranya akad jual beli (murabahah), dan penyertaan (musyarakah mutanaqisah). Pada akad murabahah (jual beli) sistem pelaksanaanya dilaksanakan dengan berbagai cara, yaitu dapat berupa uang tunai setelah menerima barang, dapat juga ditangguhkan dengan anggsuran (cicilan) setelah proses penerimaan barang. Sedangkan untuk pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah sendiri adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan, dimanamasingmasing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk pembiayaan rumah atau KPR dengan menggunakan akan musyarakah mutanaqisah yang memiliki pengertian perjanjian kerjasama antara bank dengan nasabah dengan cara berkongsi dalam suatu pengadaan hunian atau rumah. Pemilihan objek pada PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai nara sumber penelitian dikarenakan Bank Muamalat merupakan bank pertama murni syari‟ah di Indonesia yang menjadi contoh bagi tumbuhnya perbankan syari‟ah serta perbankan yang pertama kali menggunakan akad musyarakah mutanaqisah dalam pembiyaan rumah atau KPR.Berdasarkan berbagai uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik meneliti dan memilih judul : “Akuntansi Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan RumahPada


3

PT. Bank Muamalat Tbk “.Penulisan bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses serta penerapan akuntansi dalam pemberian pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR dengan menggunakan akad musayarakah mutanaqisah yang ada pada Bank Muamalat Indonesia secara langsung. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun dimana peneliti mengadakan penelitian atau perusahaan yang menjadi objek penelitian serta bagi masyarakat. TINJAUAN TEORETIS Pembiayaan menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 adalah Suatu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentudengan imbalan atau bagi hasil. Munurut Muhammad (2005:17-18) tujuan pembiayaan secara umum dibagi menjadi dua kelompok, diantaranya adalah:(a) Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro: 1) peningkatan ekonomi umat: 2) tersedianya dana bagi peningkatan usaha; 3) meningkatkan produktifitas; 4) membuka lapangan kerja baru; 5) terjadi distribusi pendapatan;(b) Tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro: 1) upaya memaksimalakan laba: 2) upaya meminimalkan risiko; 3) pendayagunaan ekonomi; 4) penyaluran kelebihan dana; (c) FungsiPembiayaan. Berbagai jenis pembiayaan berdasarkan pembagian jenis pembiayaan atau kredit yang berlaku umum baik di bank syaria‟ah maupun bank konvensional menurut Laksmana (2009:22-23) diantaranya yaitu: (1) Pembiayaan dilihat dari tujuannya; (2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya; (3) Pembiayaan dilihat dari penggunanya. Jenis Pembiayaan Pada Bank Syari’ah Jenis- jenis pembiayaan pada bank syari‟ah dapat dibedakan berdasarkan sistem perjanjian atau dapat juga disebut dengan akad. Akad menurut warsono et al (2011:42), akad adalah ikatan yang terjadi akibat adanya ijab dan qabul dimana ia adalah ungkapan kehendak dua pihak atau lebih yang berakad dengan cara yang masyru‟ (sesuai hukum islam), yang berakibat hukum pada obyeknya. Dan menurut Bank Muamalat pengertian akad adalah kesepakatan tertulis antara bank dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Jenis pembiayaan pada bank syari‟ah diantaranya yaitu: (1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (Sale And Purchase)menurut Rianto (2010:43) pembiayaan dengan prinsip jual beli adalah ditunjukan untuk memiliki barang, dimana keuntungan bank telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang konsumtif maupun barang produktif. Pembiayaan konsep jual beli yang diaplikasikan dalam produk pembiayaan perbankan syariah, meliputi: (a) Pembiayaan Murabahah; (b)Pembiayaan Istishna; (c) Pembiayaan Salam;(2) Pembiayaan dengan prinsip sewadiklasifikasikan menjadi: (a) Pembiayaan Ijarah; (b) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Biltamlik (wa iqtina); (3) Pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing). Pembiayaan dengan skema bagi hasil dalam perbankan syari‟ah, meliputi: (a) Pembiayaan Mudharabah; (b) Pembiayaan Musyarakah. Sedangkan pembiayaan lain Pembiyaan lain (other Financing) berbeda dengan kelompok pembiayaan dengan pola bagi hasil maupun jual-beli, dalam pembiayaan lain tidak ada unsur barang sebagai objek pembiayaan dan karenanya lebih merupakan transaksi pinjam-meminjam diantaranya: (a) Hawalah; (b) Rahn.


4

Prinsip-Prinsip Pembiayaan: Ada beberapa Prinsip Pembiayaan menurut Muhammad (2002:213,215,221), diantaranya: 1) prinsip Jual Beli: a) Pembiayaan Al Murabahah; b) Pembiayaan Salam; c) Pembiayaan Istishna; 2) Prinsip Pembiayaan Sewa: a)Pembiayaan Ijarah; b) Pembiayaan Ijarah Mutahiya Biltamlik; 3)Prinsip Pembiayaan Bagi Hasil: a) Pembiayaan Mudharabah;b) Pembiayaan Musyarakah. Pembiayaan Mudharabah Akad kerja sama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, keurangan, dan penyalagunaan dana (Menurut Muhammad (2002:208)). Dan dalam akad aplikasi pembiayaan akad mudharabah terdiri dari beberapa jenis menurut Nurhayati et al (2008:122-123), diantaranya adalah: a) mudharabah muthalaqah; b) mudharabah muqqayyadah; c) muddharabah musyatarakah.

Prinsip Musyarakah Pada dasarnya terdapat prinsip dalam pembiayaan musyarakah menurut Mutahaher (2012:165), diantaranya adalah: a) Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan feasible dan tidak bertentangan dengan syariah; b) Pihak-pihak yang turut dalam kerjasama memasukkan dana musyarakah, dengan ketentuan : 1) Dapat berupa uang tunai atau assets yang likuid; 2) Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha; 3)Pengelola usaha dapat merupakan pemilik modal atau orang yang ditunjuk oleh pemilik modal; 4) Pemilik modal dapat melakukan intervensi atas kebijakan usaha; 5) Bagi hasil (nisbah) didasarkan atas porsi kontribusi modal atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Jenis-jenis Pembiayaam Musyarakah Musyarakah terbagi menjadi dua garis besar menurut Nurhayati et al (2008:146), diantaranya yaitu: a) MusyarakahAkad/Permanen (syirkah al‟uqud); b) Musyarakah Mutanaqisah (menurun). Musyarakah mutanaqisah Pengertian Dalam Teknis Perbankan adalah akad kerjasama pembiayaan antara bank syria‟ah atau beberapa lembaga keuangan secara bersama-sama, dengan nasabah, untuk mengelola suatu kegiatan usaha, dimana masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati. Sedangkan untuk pengelolaan kegiatan usaha, dipercayakan kepada nasabah. Aplikasi Pembiayaan AkadAl musyarakah diantaranya menurut “Bank Muamalat”, yaitu: (1) pembiyaan modal kerja diantaranya dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang kontruksi,industri, perdagangan dan jasa; (2) pembiayaan investasi yaitu dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industry; (3) pembiayaan secara sindikasi yaitu digunakan untuk kepentingan modal kerja maupun investasi.


5

Skema Al Musyarakah Mutanaqisah. Dalam teori serta gambaran, perbankan memiliki beberapa skema dalam pembagian serta definisi dalam kinerja pembiayaan (kredit) yang akan diberikan kepada calon nasabah oleh pihak bank. Berikut contoh skema Pembiayaan Dengan akad Musyarakah Mutanaqisah dalam pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR): Nasabah

BMI

1 Akad PHS Al Musyarakah

Akad Ijarah

2

3 Bayar Ujrah Ijarah & Bayar Cicilan Musyarakah Mutanaqisah

Gambar 1 Skema Al Musyarakah Mutanaqisah Sumber: Bank Muamalat

Keterangan : 1) Nasabah dan Bank bekerjasama (Musyarakah Mutanaqisah) membeli aset rumah secara bersama sama.Dalam hal ini Bank dan nasabah secara bersama sama membeli aset tanah & bangunan, porsi syirkahBank adalah sebesar fasilitas pembiayaan sedangkan porsi syirkah nasabah sebesar nilai pasar atas aset tersebut dikurangi plafond fasilitas; 2) Nasabah menyewa manfaat atas tanah & bangunan tersebut sebagai rumah kepada Bank; 3)Nasabah membayar kewajiban berupa ujrah dan pembayaran cicilan Musyarakah (pengambialihan porsi bank oleh Nasabah secara bertahap). Di akhir masa sewa kepemilikan tanah & bangunan tersebut seutuhnya (100 %) menjadi milik Nasabah. Dasar Syari’ah Menurut Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No:73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, sebagai berikut:Menurut Dewan Nasional: (a) bahwa pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian; (b) bahwa kepemilikan aset (barang) atau modal dilakukan dengan cara menggunakan akad musyarakah mutanaqisah; (c) bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syari‟ah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang musyarakah mutanaqisah untuk dijadikan pedoman. Menurut hadist: (a) Menurut Firman Allah Swt: (1) "…Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyarikatitu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; danamat sedikitlah mereka ini…." QS. Shad [38]: 24;


6

(2)“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….” QS. al-Ma‟idah [5]; (b) Menurut Hadist Nabi: (1) Hadits riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: “Allah swt. berfirman: „Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah); (2) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari „Amr bin „Auf:“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”: (1) Taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan olehmasyarakat pada saat itu sebagaimana disebutkan oleh al-Sarakhsiy dalam al-Mabsuth, juz II, halaman 151; (2) Ijma‟ Ulama atas bolehnya musyarakah sebagaimana yang disebutoleh Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, juz V, halaman 3 dan al-Susiy dalam Syarh Fath al-Qadir, juz VI, halaman 153; (3) Kaidah fiqh:“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Menurut Pendapat Para Ulama: (a) Apabila salah satu dari dua yang bermitra (syarik) membeli porsi (bagian, hishshah)dari syarik lainnya, maka hukumnya boleh, karena (sebenarnya) ia membeli milik pihak lain. Ibnu Qudamah, al-Mughni,(Bayrut: Dar al-Fikr, t.th), juz 5, hal.173; (b) Ibn Abidin dalam kitab Raddul Mukhtar juz III halaman 365: Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra (syarik)dalam (kepemilikan) suatu banguan menjual porsi (hissah)-nya kepada pihak lain, maka hukumnya tidak boleh; sedangkan (jika menjual porsinya tersebut) kepada syarik-nya, maka hukumnya boleh; (c) Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muasirah, hal. 436-437: “Musyarakah mutanaqishah ini dibenarkan dalam syariah, karena sebagaimana Ijarah Muntahiyah bi-al-Tamlik bersandar pada janji dari Bank kepada mitra (nasabah)-nya bahwa Bank akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya dalam Syirkah apabila mitra telah membayar kepada Bank harga porsi Bank tersebut. Di saat berlangsung.Musyarakah mutanaqishah tersebut dipandang sebagai Syirkah „Inan, karena kedua belah pihak menyerahkan kontribusi ra‟sul mal, dan Bank mendelegasikan kepada nasabah-mitranya untuk mengelola kegiatan usaha.Setelah selesai Syirkah Bank menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad penjualan ini dilakukan secara terpisah yang tidak terkait dengan akad Syirkah.”(d) Kamal Taufiq Muhammad Hathab dalam Jurnal Dirasat Iqtishadiyyah Islamiyyah, Muharram 1434, jld. 10, volume 2, halaman 48: Mengingat bahwa sifat (tabiat) musyarakah merupakan jenis jual-beli karena musyarakah dianggap sebagai pembelian suatu porsi (hishshah) secara musya‟ (tidak ditentukan batasbatasnya) dari sebuah pokok-- maka apabila salah satu mitra (syarik) ingin melepaskan haknya dari syirkah, maka ia menjual hishshah yang dimilikinya itu, baik kepada pihak ketiga maupun kepada syarik lainnya yang tetap melanjutkanm musyarakah tersebut; (e) Nuruddin Abdul Karim al-Kawamilah, dalam kitab al-Musyarakah al-Mutanaqishah wa Tathbiqatuha al-Mu‟ashirah, (Yordan: Dar al-Nafa‟is, 2008), hal. 133Studi ini sampai pada kesimpulan bahwa Musyarakah Mutanaqisah dipandang sebagai salah satu macam pembiayaan Musyarakah dengan bentuknya yang umum; hal itu mengingat bahwa pembiayaan musyarakah dengan bentuknya yang umum terdiri atas beberapa ragam dan macam yang berbeda-beda. Dilihat dari sudut “kesinambungan pembiayaan” (istimrariyah al-tamwil), musyarakah terbagi menjadi tiga macam: pembiayaan untuk satu kali transaksi, pembiayaan musyarakah permanen, dan pembaiayaan musyarakah mutanaqishah; (f) Surat permohonan dari BMI, BTN, PKES dan lain-lain; (g) Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Jumat, tanggal 15 Zulqa‟dah 1429 H./ 14 Nopember 2008. Fatwa Musyarakah Mutanaqisah Ketentuan Umum:Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan : (1) Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak


7

lainnya; (2) Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akadsyirkah (musyarakah); (3) Hishshah adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat musya‟; (4) Musya‟ ( ‫ )___ع‬adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik. Ketentuan Hukum Hukum Musyarakah Mutanaqisah adalah boleh. Dan terdiri atas: (a) Ketentuan Akad: (1) Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/Syirkah dan Bai‟ (jual-beli); (2) Dalam Musyarakah Mutanaqisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya: (a) Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad; (b) Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad; (c) Menanggung kerugian sesuai proporsi modal; (d) Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (syarik) wajib berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik) wajib membelinya. Ketentuan Khusus: (1) Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat di-ijarah-kan kepada syarik atau pihak lain; (2) Apabila aset Musyarakah menjadi obyek Ijarah, maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati; (3) Keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan.; (4) Kadar/Ukuran bagian/porsi kepemilikan asset Musyarakahsyarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad; (5) Biaya perolehan aset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Penelitian Terdahulu Penelitian dengan topik yang pernah dilakukan sebelumnya oleh M. Bisrul jamharPendekatan yang dipakai dalam penelitian sebelumnya adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi penelitian sesuai dengan pertimbangan penelitian dilakukan terhadap fakta-fakta yang telah terjadi pada perusahaan.Dalam hal ini penelitian lebih mengutamakan tentang hukum serta pricing KPRS pada akadMusyarakah Mutanaqisah. Berdasarkan penelitian M. Bisrul Jamhar pada tahun 2012, penelitian lebih cenderung mengulang-ulang materi serta pembahasan yang diteliti serta objek penelitian yang diteliti mempunyai perbedaan dari segi cabang tempat yang diteliti. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. Ada dua jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.Penulis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dalam membahas dan menggambarkan suatu keadaan berdasarkan fakta yang ada sehinggga didapatkan gambaran yang jelas. Objek dari penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Surabaya Darmo yang berlokasi dikota Surabaya, Jawa timur. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan


8

mengadakan penelitian langsung pada obyek atau dilapangan agar data di dapat benarbenar akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian: 1) Penelitian Lapangan(field research); 2) Sumber Data. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan. Metode deskriftif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasikan masalah, membuat perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sejarah singkat Berdirinya Bank Muamalat PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H atau pada tanggal 1 november 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat Tbk. Memulai kegiatan operasionalnya pada 27 Syawwal 1412 H atau pada tanggal 1 mei 1992.Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya berkisar dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syari‟ah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara.Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi.Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis.Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60 %.Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalammya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi.Pada RUPS tanggal 21 juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Bank Muamalat memiliki visi: Menjadi bank syari‟ah utama di Indonesia, dominan di pasar spritual, dikagumi di pasar nasional serta memeliki misi:1) Menjadi role model lembaga keuangan syari‟ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan; 2) Keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai kepada stakeholder. Deskripsi Hasil Penelitian Praktek Perbankan Dalam pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) terdapat dua sistem akad dalam aplikasi perbankan. Diataranya yaitu dengan sistem jual beli (akad Murabahah)dan sistem bagi hasil ( akan musyarakah).


9

Sistem jual beli (Al murabahah) memiliki 2 definisi, diantaranya yaitu: 1) pengertian umum yaitu:Akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperoleh; 2) pengertian dalam teknis perbankan: a) Akad jual beli antara bank dan nasabah, atas suatu jenis barang tertentu, dengan harga yang disepakati bersama; b) Nasabah membayar kepada bank atas harga barang tersebut (setelah dikurangi uang muka) secara angsuran selama jagka waktu yang disepakati, dengan memperhatikan kemampuan mengangsur ataupun arus kas usahanya; c) Baik harga jual maupun besarnya angsuran yang telah disepakati tidak berubah hingga akad pembiayaan terakhir. Sistem bagi hasil (Al Musyarakah)memiliki 2 definisi yaitu: 1) memiliki pengertian umum:Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan porsi yang disepakati. 2) Pengertian Dalam Teknik Perbankan: a) Akad kerjasama pembiayaan antara bank syari‟ah atau beberapa lembaga keuangan secara bersama-sama, dengan nasabah mengelola suatu kegiatan usaha, dimana masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati; b) Selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank atau sebagai pemilik dana; c) Keuntungan usaha yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati,; d) Apabila terjadi kerugian atau kegagalan usaha, maka akan dipikul bersama secara proporsional. Bank Muamalat memiliki konsep perbankan yaitu Musyarakah Mutanaqisah dapat diaplikasikan untuk pembiayaan property. Dalam pembiyaan property (rumah) perbankan syari‟ah menggunakan konsep kongsi, kepemilikan rumah atas nasabah dan bank.Awalnya nasabah dan pihak bank membeli suatu rumah secara bekerjasama (bermitra) dengan menggunakan akad Musyarakah.Atas nilai property (rumah) tersebut, kemudian calon nasabah sepakat untuk menyewa manfaat atas property tersebut dengan menggunakan akad ijarah. Dengan menyewa manfaat property tersebut, selanjutnya nasabah membayar kewajiban akan sewa atas property tersebut setiap bulannya sesuai dengan nilai sewa yang telah ditentukan. Dari pembayaran sewa tersebut akan dibagi hasilkan antara nasabah dengan pihak bank sebagai pihak yang melakukan kerjasama kongsi (syirkah) sesuai dengan nisbah bagi hasil masing-masing pihak. Bagi hasil yang diterima oleh pihak bank diakui sebagai pendapatan bank, sedangkan bagi hasil yang diterima oleh nasabah digunakan oleh nasabah untuk mengambil alih porsi kepemilikan bank secara bertahap setiap bulannya, sehingga dalam jangka waktu yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan pihak bank secara bersama pada akhirnya saat jatuh tempo sewa maka kepemilikan rumah telah sepenuhnya (100%) menjadi milik nasabah.

Prosedur Perbankan Prosedur perbankan dalam proses pembiayaan kepemilikan rumah diantaranya yaitu: a) Sesuai Pengumpulan Data; b) Verifikasi Data; c) Pengajuan MUP (Memorandum Usulan Pembiyaan); d) Keputusan Pembiayaan; e) Realisasi Keputusan; d) Pemantauan; e) Pelunasan.Dalam pelaksanaan pembiayaan kepemilikan rumah sendiri memiliki petunjuk diantaranya yaitu: a) Persiapan Pembiayaan; b) Analisis Pembiayaan; c) Risk Assesment; d) Keputusan Pembiayaan. Pembiyaan Kepemilikan Rumah (KPR) dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah di Bank Muamalat cabang Surabaya Darmo yaitu: Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah merupakan pembiayaan yang


10

bersifat konsumtif. Dimana bank menyediakan pinjaman dana untuk pembelian rumah, apartemen, ruko atau untuk rumah susun yang diperlukan oleh calon penerima kredit (pinjaman), untuk dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan cara diangsur (cicilan) dan batas maksimal angsuran selama 15 tahun. Pada saat akad, pembiayaan KPR diakui pada saat pencairannya sebesar pokok pembiayaan yang diberikan dan bagi hasil yang telah disepakati. Bagi hasil itu disebut dengan margin yang merupakan pendapatan bagi bank, margin yang ditentukan dalam akad musyarakah mutanaqisah setiap 2 tahun sekali akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan Bank Muamalat dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pihak bank dan nasabah). Analisis Dalam pelaksanaan pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah di Bank Muamalat, sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara dengan pegawai bank Muamalat cabang surabaya menyatakan dalam aplikasinya bank muamalat melakukan suatu kerjasama pembiayaan antara pihak bank dan pihak calon nasabah sesaui dengan kesepakatan bersama. Setelah kesepakatan telah disetujui maka proses pembiayaan akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati sebelumnya. Prosedur yang dilakukan oleh pihak bank dalam pembiayaan KPR dengan akad musyarakah mutanaqisah (bagi hasil) merupakan suatu pembiayaan kongsi (sewa), dimana dalam proses pembiayaan KPR sesuai dengan Fatwa yang telah ditetapkan oleh dewan syari‟ah nasional, yaitu Fatwa NO:73/DSN-MUI/XI/2008 Tahun 2008 yang menyatakan menurut dewan nasional adalah “ Bahwa pembiayaan musyarakah Mutanaqisah Memiliki Keunggulan dalam kebersamaan dan kaeadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif dalma proses kepemilikan aset (barang) atau modal. Dan dijelaskan pula dalam ketentuan umum bahwa musyarakah adalah musyarakah atau syirkah (kerjasama) yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap.” Dalam perhitungan untuk pembbiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dengan meggunakan akad musyrakah mutanaqisah memiliki perhitungan atau rumus manual, berikut merupakan formula perhitungan angsuran per bulan menggunakan sistem efektif : AT = P x m AM = OS x m 1 _ 1 AP = AT - AM (1+m)n OSn = OSn-1 - AP Keterangan : AT AP P AM m OS

= Angsuran Total = Angsuran Pokok = Pokok Pembiayaan = Angsuran Margin = margin (%) perbulan = Outstanding Pembiayaan

Dalam hal permohonan pembiayaan dan pemenuhan syarat-syarat KPR (Kredit Pemilikan Rumah) nasabah dibantu oleh pihak developer, namun apabila nasabah ingin mengurus pembiayaan sendiri langsung maka nasabah juga dapat melakukan proses pengurusan sendiri permohonan pembiayaannya tanpa perantara pihak developer. 1) Biaya administrasi sesuai dengan tiering dari Bank Muamalat.


11

Tabel 1 Tiering Biaya Administrasi Penetapan Tiering Biaya Administrasi Tiering Plafond Pembiayaan No

Terendah

Tertinggi

A

B

1

Tarif Biaya Adminstrasi C

65.000.000

90.000.000

900.000

2

90.000.000

120.000.000

1.200.000

3 4

120.000.000 155.000.000

155.000.000 195.000.000

1.550.000 1.950.000

5

195.000.000

250.000.000

2.500.000

6

250.000.000

350.000.000

3.500.000

7 8

350.000.000 500.000.000

500.000.000 700.000.000

5.000.000 7.000.000

9

700.000.000

1.000.000.000

10.000.000

10

1.000.000.000

1.500.000.000

15.000.000

11

1.500.000.000

2.200.000.000

22.000.000

12

2.200.000.000

3.000.000.000

30.000.000

13

3.000.000.000

4.000.000.000

40.000.000

14

4.000.000.000

5.500.000.000

55.000.000

15

5.500.000.000

7.500.000.000

75.000.000

16

7.500.000.000

12.000.000.000

120.000.000

17

12.000.000.000

18.000.000.000

180.000.000

18

18.000.000.000

25.000.000.000

250.000.000

19

25.000.000.000

35.000.000.000

350.000.000

20

35.000.000.000

50.000.000.000

500.000.000

21

50.000.000.000

70.000.000.000

700.000.000

22

70.000.000.000

LLL

1.000.000.000

Sumber: Bank Muamalat

2) 3) 4)

Biaya asuransi jiwa (usia dan plafon) dan asuransi kebakaran (usia dan nilai bangunan) yang disepakati kedua belah pihak (bank dan nasaabah). Biaya Notaris Hold 1x Angsuran

Biaya-biaya diatas merupakan biaya yang dibebankan pada saat proses pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di Bank Muamalat yang wajib disediakan oleh pihak calon nasabah pada pihak bank sebelum akad berlangsung.


12

Contoh soal:

Perhitungan musyarakah mutanaqisah, pada tanggal 1 juni 2013, Mr. X mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian sebuah rumah dengan harga Rp 200.000.000,- dimana Mr.X membayar uang muka sebesar 20% (Rp 40.000.000) kepada pihak penjual (developer) dan setelah pihak bank melakukan penilaian terhadap permohonan yang diajukan tersebut, Mr. X pun menyetujui kesangupan untuk mengangsur pembiayaan selama 10 tahun (120 bulan). Pihak bank pun melakukan kesepakatan dengan mengambil margin keuntungan sebesar 12% per tahun. Maka penyelesaian perhitungan efektifnya adalah: Harga rumah Uang muka (20%)

: Rp 200.000.000 : ( Rp 40.000.000)

Nilai KPR (harga beli)

: Rp

AT

160.000.000

=Px = Rp 160.000.000 x = Rp 160.000.000 x = Rp 160.000.000 x = Rp 160.000.000 x = Rp 160.000.000 x = Rp 160.000.000 X 0,014347 = Rp 2.295.520

Angsuran Margin (Bulan 1)

= Rp 160.000.000 X (12%/12) = Rp. 1.600.000,-/bulan

Angsuran Pokok (Bulan ke 1)

= Rp. 2.295.520 - Rp. 1.600.000 = Rp. 695.520,-/bulan Out Standing Setelah Angsuran ke 1 = Rp 160.000.000 – Rp 695.520 = Rp. 159.304.480,Perhitungan Biaya Notaris

= 10% X Rp 160.000.000,= Rp 16.000.000,-

Terdapat jurnal sebagai berikut: a. Pada saat realisasi (pencairan) pembiayaan musyarakah : Pembiayaan musyarakah – non bank Rp 160.000.000 Rekening nasabah Rp 160.000.000 Beban PPA musyarakah Rp 1.600.000 PPA pembiayaan musyarakah – non bank Rp 1.600.000


13

b.

Rekening nasabah Pendapatan musyarakah

Rp 160.0000.000 Rp 160.000.000

Pada saat pembayaran biaya notaris: Rekening nasabah Rekening Notaris (asuransi)

Rp 16.000.000 Rp 16.000.000

c.

Pada saat pembayaran developer (penjual): Rekening nasabah Rp 160.000.000 Rekening developer (penjual) Rp 160.000.000

d.

Pada saat pembayaran angsuran normal Rekening nasabah Rp 2.295.520 Pembayaran musyarakah – non bank Rp 695.520 Pendapatan bagi hasil Rp 1.600.000

Aanalisis: Dalam perhitungan akuntansi yang dilakukan oleh Bank Muamalat sistem perhitungannya menggunakan perhitungan efektif. KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah pada Bank Muamalat menggunakan jenis musyarakah menurun dimana proses pembiayaan dilakukan dengan cara sewa (kongsi) yang pembayaranya dilakukan secara bertahap sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan pihak bank. Proses pelunasan sendiri akan dilakukan secara bertahap yang mula-mula dana bank akan dialihkan secara bertahap kepada pihak nasabah untuk KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dan diangsur oleh pihak nasabah pada pihak bank, sehingga bagian dana bank akan bertambah dan pada akhir perjanjian akan menjadi kepemilikan penuh rumah oleh nasabah. Hal ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan PSAK No. 106 Tahun 2007 tentang akuntansi perbankan syari‟ah.Dalam PSAK NO.106 Tahun 2007 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah. Isi dari PSAK No. 106 Tahun 2007: Ada 39 aspek yang perlu dipahami dalam PSAK no. 106, 9 (sembilan) diantaranya yaitu: 1)Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu; 2) Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad; 3) Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap; 4) Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah; 5) Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah; 6) Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas; 7) Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja; 8) Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang; 9) Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra.


14

Dan terkait kapan berlaku pasal pada PSAK 106 tersebut telah diterangkan pada poin ke 38 dan 39, pernyataan tersebut berbunyi “Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi musyarakah yang terjadi setelah tanggal efektif”dan “Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008; 40) Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan musyarakah”. Sedangkan untuk pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dengan menggunakan akad murabahah (jual beli) diatur sesuai standar akuntansi PSAK NO.102 Tahun 2007 perbankan syari‟ah yang menyatakan bahwa murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap dijual atau digunakan. SIMPULAN DAN KETERBATASAN Kesimpulan Bank Muamalat merupakan bank pertama murni syari‟ah.Dalam suatu pembiyaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Bank Muamalat terdapat 2 sistem akad pembiayaan yaitu, pembiayaan dengan akad murabahah (jual beli) dan akad musyarakah mutanaqisah (bagi hasil).Dalam pembiayaan KPR dengan akad musyarakah mutanaqisah (bagi hasil) masih jarang digunakan dalam pembiyaan KPR pada perbankan syariah lainnya.Musyarakah mutanaqisah merupakan suatu pembiayaan dengan sistem kongsi (sewa)yang merupakan sistem dimana property (rumah) yang akan dibeli oleh calon nasabah merupakan rumah yang siap untuk dihuni 100%, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau nisbah yang telah disepakati. Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah didapat dari Bank Muamalat cabang Surabaya Darmo, bahwa proses pengajuan pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) merupakan sebuah proses atau prosedur yang harus dilakukan oleh pihak calon nasabah kepada bank. Terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak calon nasabah terhadap apa yang akan diajukan oleh nasabah dalam proses pengajuan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak calon nasabah, agar sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak Bank. Pembiayaan KPR dengan menggunakan sistem musyarakah mutanaqisah dalam praktek akuntansi perhitungan pembiayaa menggunakan metode perhitugan efektif. Dalam proses perhitungan dan kinerja di Bank Muamalat aplikasinya sesuai dengan satandar dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan standar akuntansi dan pihak yang berwenang. Saran Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, ada beberapa saran untuk PT. Bank Muamalat, diataranya adalah sebagai berikut: 1) Dalam pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) menggunakan akad musyarakah mutanaqisah (Kongsi) lebih diperkenalkan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui sistem pembiayaan sewa; 2) Memperkenalakan lebih jelas proses dan istilah-istilah syari‟ah kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dan mengerti tentang pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dengan sistem kongsi (musyarakah mutanaqisah); 3)Dalam pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan


15

Rumah) deenggunakan akad musyarakah mutanaqisah lebih dikembangkan lagi proses pembiayaannya. DAFTAR PUSTAKA Laksmana. 2009. Panduan Praktis Acount Officer Bank Syariah Memahami Praktik Proses Pembiayaan Di Bank Syariah. PT. Elex kompultindo. Jakarta.

Muhammad. 2002. Pengantar Akuntansi Syariah.Edisi 2.Salemba Empat. Jakarta. . 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah. Akademi Manajemen Perusahaan. UPP AMP YKPN. Yogyakarta. Muthaher. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Nurhayati, S. dan Wasilah.2008.Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi 2 Revisi. Salemba Empat. Jakarta. Pernyataan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Musyarakah Mutanaqisah Tanggal 14 November 2008. Majelis Ulama Indonesia Tahun 2008. Jakarta. Pernyataan PSAK No.106 Akuntansi Musyarakah Tanggal27 Juni 2007. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2007. Jakarta. ______ No.102 Akuntansi Murabahah Tanggal 27 Juni 2007. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2007. Jakarta Ridwan, M. 2007. Konstruksi Bank Syari‟ah Indonesia. Pustaka SM. Yogyakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 Perbankan Tanggal 10 November 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998. Jakarta. Warsono, S. dan Jefri. 2011. Akuntansi Transaksi Syari‟ah Akad Jual beli di Lembaga Bukan Bank: Asgard Chapter. Yogyakarta. ●●●

AKUNTANSI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA PT.BANK MUAMALAT

Recommend Documents