PEN DANAAN AKSI-AKSI PERU BAHAN I KLIM UNTUK PERKOTAAN DI I N D ONESIA
Studi Kota Kupang
1
TIM PENYUSUN Penulis : HENRIETTE IMELDA Editor : FABBY TUMIWA Desain & ilustrasi :
MARTIN DIMA
This document is an output from a project commissioned through the Climate and Development Knowledge Network (CDKN). CDKN is a programme funded by the UK Department for International Development (DFID) and the Netherlands Directorate-General for International Cooperation (DGIS) for the benefit of developing countries. The views expressed and information contained in it are not necessarily those of or endorsed by DFID, DGIS or the entities managing the delivery of the Climate and Development Knowledge Network, which can accept no responsibility or liability for such views, completeness or accuracy of the information or for any reliance placed on them. The Climate and Development Knowledge Network (“CDKN”) is a project funded by the UK Department for International Development and the Netherlands Directorate-General for International Cooperation (DGIS) and is led and administered by PricewaterhouseCoopers LLP. Management of the delivery of CDKN is undertaken by PricewaterhouseCoopers LLP, and an alliance of organisations including Fundación Futuro Latinoamericano, LEAD Pakistan, the Overseas Development Institute, and SouthSouthNorth.
2
KUPA NG
PEN DANAAN AKSI-AKSI PERU B AHAN I K LIM U NT UK PERKOTAAN DI I N D O NESI A
Studi Kota Kupang
3
1
KOTA DAN PERUBAHAN IKLIM Kota memiliki daya tarik bagi orang-orang untuk datang bekerja dan tinggal untuk mengakses berbagai fasilitas publik yang lebih baik seperti sekolah, sarana kesehatan, fasilitas pendidikan tinggi, dan juga kesempatan ekonomi. Kota-kota di ASEAN tumbuh dengan total populasi lebih dari 630 juta orang di tahun 2015, dan akan terus tumbuh hingga 660 juta penduduk di tahun 2020, sampai 720 juta orang di tahun 20301.
4
Tabel 1. Populasi di beberapa kota di negara-negara ASEAN (2015)
POPULASI D ALAM JUTA PE N D UD UK (2015)
K OTA
NEGA RA
Manila
Filipina
12.9
Jakarta
Indonesia
10.3
Bangkok
Thailand
9.3
Ho Chi Minh
Vietnam
7.3
Kuala Lumpur
Malaysia
6.8
Singapura
Singapura
5.6
Yangon
Myanmar
4.8
Sumber: ASEAN up 2
Tantangan meningkatnya populasi membuat kota menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi penduduknya, memastikan layanan publik tersedia secara cukup dan berkualitas, sekaligus mengendalikan pemanfaatan ruang-ruang untuk berbagai kebutuhan. Urbanisasi dan perubahan iklim memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Urbanisasi membuat kebutuhan energi meningkat sehingga peran kota sebagai sumber emisi gas rumah kaca semakin relevan. Perubah-
an iklim juga mengancam infrastruktur perkotaan seperti jalan, jembatan, pembangkit listrik, dan sebagainya. Ancaman lain, seperti kenaikan muka air laut, dan cuaca ekstrim meningkatkan resiko bencana iklim seperti banjir dan kekeringan yang mengancam kehidupan dan aktivitas warga kota. Kajian yang dilakukan oleh IESR dan Perkumpulan Pikul, bersama dengan Germanwatch tentang potensi pendanaan perubahan iklim di tingkat kota, mengambil lokasi di kota Kupang, NTT.
Population growth and rural exodus in Southeast Asia, diambil dari http://aseanup.com/ inforgraphic-top-cities-urbanization-asean 2 Largest and fastest growing cities in ASEAN, diambil dari http://aseanup.com/infographictop-cities-urbanization-asean 1
5
PERUBAHAN I KLI M D I KOTA K U PA N G : DA M PA K DA N S O LU S I
BE NCANA I KLI M – D A MPA K PRIMER DA N S EKU NDER B E N C AN A P ERUBA HA N IKL IM
E F E K B I O–F I SI K
Kenaikan muka air laut
Banjir di daerah pesisir
Angin kencang
Kerusakan bangunan dan infrastruktur pantai
• Tenggelamnya sumur-sumur dan septik tank • Air menggenang tanpa drainase • Air terkontaminasi • Kerusakan tanaman
Hujan tak menentu/ kekeringan
6
3
Bencana perubahan iklim dan dampaknya terhadap
kota Kupang, Kota Kita & UNDP-SCDRR, 2015
D AM PAK P R I M E R
DA MPAK SE K UN D E R
• Kerusakan ekosistem pantai seperti bakau • Abrasi dan hilangnya tanah pesisir • Kerusakan sarana fisik dan properti di pesisir • kemiskinan • Gangguan ekonomi pada permukiman, pelabuhan, dan aktivitas pariwisata • Gangguan sistem jalan yang menyebabkan kerugian ekonomi
• Kerusakan usaha dan rumah tangga karena kerugian ekonomi • Masyarakat pantai kehilangan rumah • Masyarakat kehilangan tempat • Penurunan hasil tangkapan nelayan
• Dampak pada industri perikanan dan pasar lokal • Meningkatnya biaya hidup
• Penyakit karena air dan penyakit karena nyamuk • Kerusakan properti dan infrastruktur • Serangan panas pada lansia • Penurunan Persediaan makanan lokal • Penurunan ketersediaan air
• Penurunan hasil panen • Penurunan ketersediaan makanan lokal dan dampak pada si miskin • Penurunan ketersediaan air, meningkatkan harga air • Gangguan ekonomi • Migrasi pendatang baru dari daerah pedesaan 3
7
Kupang akan menghadapi kenaikan kejadian cuaca ekstrim, seperti curah hujan yang lebih intens dengan periode musim hujan yang lebih pendek (Faqih, D.J., dan Geru, 2015). Cuaca ekstrim ini mengakibatkan banjir di sejumlah lokasi. Adapun musim hujan yang pendek mengakibatkan kekeringan pada sejumlah sumber mata air dan surutnya ketinggian air sumur. Hasil dari proyeksi iklim menyatakan bahwa kota Kupang akan mengalami musim kering ekstrim yang lebih sedikit, sebagaimana yang dialami oleh wilayah lain di Nusa Tenggara Timur. Namun, kejadian musim hujan ekstrim akan meningkat frekuensinya, dari 20 tahun sekali menjadi 10 tahun sekali (Boer, Faqih, Perdinan & Situmorang, 2015). Menurut Kajian Kerentanan Perubahan Iklim kota Kupang, terdapat ancaman kejadian hidrometeorologi, berupa: angin kencang (badai), abrasi di wilayah pesisir, banjir, dan tanah longsor. Kajian ini juga menyatakan bahwa kota Kupang rentan terhadap bencana iklim slow-onset, seperti kekeringan. Kekeringan ini akan mengurangi ketersediaan air tawar, yang berdam-
pak pada akses penduduk kota pada air minum. Saat ini, terdapat 38% dari populasi kota Kupang yang dapat mengakses air melalui pipa air minum. Walau demikian, distribusi air yang ada saat ini dinilai tidak handal, karena masyarakat hanya dapat menikmati layanan air tersebut dua atau tiga hari dalam seminggu.
55 MW
S OLU S I MI T I G A S I DA N A DA P TA S I D I KOTA K U PA N G
K
upang memiliki dua sumber emisi gas rumah kaca: penggunaan energi (termasuk transportasi dan listrik) dan limbah sampah kota. Konsumsi energi di kota Kupang meningkat setiap tahunnya. Sebagian besar energi listrik dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti batubara dan minyak diesel. Kebutuhan listrik di Kupang dan sekitarnya, mencapai 55 MW.
8
Kegiatan Mitigasi: pengunaan kompor biomassa yang hemat energi, penggunaan biogas digester sebagai pengganti minyak tanah, portable solar-powered water desalinator, solar home system (SHS), pengolahan sampah melalui kegiatan 3R dan bank sampah, penggantian lampu hemat energi pada lampu penerangan jalan dan pemasangan on-grid metering, perluasan ruang terbuka hijau, dan monitoring kualitas udara dari pencemaran kendaraan bermotor. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh swasta dan kelompok masyarakat sipil. Kegiatan adaptasi: pengolahan sampah dengan reduce, reuse, recycle (3R), pengomposan, urban farming di tingkat rumah tangga, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan tanah longsor, rehabilitasi dan konservasi mangrove di pesisir, konservasi dan rehabilitasi daerah tangkapan air, pengendalian penggunaan air tanah melalui monitoring dan perijinan penggunaan air tanah, sistem distribusi air bersih di musim kering, tindakan pencegahan kebakaran, pemberdayaan ekonomi lokal, pemberdayaan ekonomi pesisir, pemetaan wilayah kebencanaan dan rencana kontingensi kebakaran, serta pemberdayaan masyarakat miskin. Kegiatan-kegiatan ini juga dapat dilakukan oleh pemerintah kota dan aktor-aktor lainnya.
Sampah kota Kupang juga menjadi sumber gas rumah kaca, di mana kota Kupang masih menggunakan sistem open dumping di tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Volume sampah domestik kota Kupang mencapai 382 m 3/hari, tetapi hanya 268 m 3/hari sampah domestik yang terangkut dan dibuang ke TPA. Terdapat beberapa aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat dilakukan di kota Kupang:
9
RP
265–565 triliun
2 2030 aksi mitigasi RP
70–100 triliun
2010 – 2050 aksi adaptasi
244
RP triliun
2010 – 2020 aksi mitigasi RAN GRK
BIAYA UNTUK AKSI-AKSI PERUBAHAN IKLIM
B
iaya yang diperlukan untuk melakukan aksi-aksi perubahan iklim secara global bervariarisi. Untuk aksi mitigasi, peningkatan biaya (incremental cost) yang diperlukan hingga tahun 2030 mencapai Rp 265–565 triliun per tahun. Untuk aksi adaptasi, biaya yang diperlukan diperkirakan akan mencapai Rp 70–100 triliun per tahun di rentang waktu 2010–2050. Pelaksanaan aksi mitigasi RAN GRK sesuai dengan Perpres 61/2011 diperkirakan mencapai Rp 244 triliun sepanjang 2010-2020.
10
Tabel 2. Estimasi biaya untuk implementasi aksi mitigasi perubahan iklim dalam RAN GRK (2010–2020)
S EK TOR
A KS I- A KS I INTI ( TRIL IUN RUP IA H)
AK SI - AK SI PE N D UK UN G (TRI LI UN RUPI AH)
Kehutanan dan gambut
94,65
6.955,54
Energi dan transportasi
48,36
2.286,10
Pertanian
36,80
882,10
Industri
1,00
1.290,00
Limbah
44,71
4.949,52
Lainnya
-
2,13
225,52
18,49
TOTAL Sumber: BKF 4
Tabel 3. Estimasi biaya untuk implementasi aksi adaptasi perubahan iklim yang tercantum dalam RAN API (2010-2020)
D AN A YAN G D I PE RLUK AN (TRI LI UN RUPI AH)
S EK TOR /S UB -S E K TOR 1. Ketahanan ekonomi, termasuk ketahanan pangan dan kemandirian energi.
176,60
2. Ketahanan sistem kehidupan, termasuk kesehatan, permukiman, infrastruktur.
193,76
3. Ketahanan ekosistem.
428,12
4. Ketahanan daerah khusus, termasuk perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. 5. Sistem pendukung.
40,29 1,53
TOTAL
840,31
Sumber: Bappenas 5 4
Syurkani Ishak kasim, Ph.D. Climate Finance: Experience from Indonesia. Badan Kebi-
jakan fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Disampaikan melalui presentasi tanggal 31 Maret 2016 5
Bappenas. Institusi Pendanaan dan Strategi Pendanaan Kegiatan Adaptasi Perubahan
Iklim di Indonesia. Disampaikan pada FGD IESR tanggal 26 Juli 2013
11
3
RAGAM PENDANAAN IKLIM
$
PEN DANAAN PERU BAHA N I K L I M DI TI NG KAT I NTER NA S I ONA L
Pendanaan perubahan iklim tersedia di tiga level: internasional, nasional, dan lokal. Pendanaan perubahan iklim di tingkat internasional misalnya adalah Global Environmental Facility (GEF), Green Climate Fund (GCF), dan Adaptation Fund (AF). GEF dapat mendanai melalui beberapa skema: (i) Full-sized project, dengan nilai investasi lebih dari USD 2 juta, yang dapat diakses oleh Pemerintah dan Kelompok Masyarakat Sipil; (ii) Medium-sized project, dengan nilai investasi kurang dari USD 2 juta, dapat diakses oleh Pemerintah dan Kelompok Masyarakat Sipil; (iii) Untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat ‘enabling’; (iv) Kegiatan-kegiatan dengan pendekatan programatik; dan (v) Melalui Small Grants Program dengan investasi maksimum senilai USD 50.000.
Green Climate Fund (GCF) saat ini merupakan pendanaan perubahan iklim dengan jumlah dana terbesar di antara pendanaan internasional lainnya. GCF beroperasi melalui dua jendela kegiatan: (i) kegiatan-kegiatan pengurangan emisi (mitigasi perubahan iklim) dan (ii) aktivitas-aktivitas yang meningkatkan ketahanan (adaptasi perubahan iklim). GCF memiliki lima kerangka investasi yang mengakomodasi delapan area hasil (results area). Kerangka investasi dan area hasil inilah yang merupakan panduan bagi GCF untuk menyalurkan dananya. Dana GCF ini hanya dapat diakses oleh lembaga-lembaga yang terakreditasi terhadap GCF, baik melalui direct access maupun international access.
12
Energy generation and access
Transport
Reduced emissions from Forest and land use
Buildings, cities, industries and appliances
Climatecompatible cities
Sustainable low-emission climate-resilient agriculture
Scaling up finance for forest and climate change
Enhancing resilience in small island developing States (SIDs)
Health, food and water security
Livelihoods of people and communities Increased resilience of
Ecosystems and ecosystem services
Infrastructure and built environment
Transforming energy generation and access
Gambar 1: Kerangka investasi dan area hasil dari GCF’.
13
Sumber: Green Climate Fund
P E N DA NA A N P E RU BA H A N I K L I M D I T I N G K AT NA S I O NA L
Adaptation Fund (AF) merupakan pendanaan internasional yang dikhususkan untuk aksi-aksi adaptasi perubahan iklim, yang bersifat hibah. Walau demikian, hanya lembaga-lembaga yang terakreditasi pada Adaptation Fund yang dapat mengakses dana tersebut.
Sumber Dana
Hibah dari luar negeri Dana perwalian
Pendanaan perubahan iklim di tingkat nasional dapat terbagi menjadi tiga sumber: pendanaan yang berdasarkan anggaran pemerintah pusat, melalui dana perwalian (trust fund), atau melalui institusi pendanaan seperti PT SMI.
Instrumen Pendanaan
Pencatatan dalam APBN
Penentuan Alokasi
Dana sektoral Pendapatan hibah
Dana dekonsentrasi
Kewenangan pemerintah pusat
Dana tugas pembantuan
Belanja K/L Pinjaman Pajak
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penerimaan dalam negeri lainnya
Penerusan hibah
Penerimaan dalam dan luar negeri
Hibah daerah
Penerusan pinjaman
DAK PE
Urusan pemerintah daerah
Dana insentif kinerja
Tranfer ke daerah
Gambar 2: Pendanaan melalui anggaran pemerintah pusat
6
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Instrumen Pendanaan di Indonesia untuk Perubahan Iklim. Disampaikan pada FGD IESR tanggal 18 Agustus 2015. 6
14
PENDANAAN M ELA LU I I N D ON E S I A C L I M AT E CH A N G E T RU S T F U N D ( I C C T F )
Agreement DONORS
ICCTF (BAPPENAS)
Register / Open Account
Ministry of Finance
BANK MANDIRI (Fund Manager)
Fund Transfer
Implementing CSO / University / Private*
Beneficiaries: Line Ministries
Beneficiaries: Local Govt
Beneficiaries: Local Community
Sumber: ICCTF Gambar 3: Skema pendanaan perubahan iklim melalui ICCTF
15
PEN DANAAN MELA LU I P T S M I
KEBUTUHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH
PENINGKATAN CREDIT WORTHINESS PROYEK INFRASTRUKTUR DAERAH
Bantuan teknis dan dukungan kepada Pemda untuk meningkatkan kemampuan / kapasitas dan kesiapan proyek-proyek termasuk: • Pelatihan • Capacity building • Pemilihan dan prioritas proyek • Penyusunan modalitas pembiayaan
PELAYANAN UNTUK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAERAH
• Dukungan kepada Pemda dalam penyusunan rencana investasi/pembiayaan proyek • Dalam hal proyek KPS, memberikan dukungan dalam penyiapan proyek dan pendampingan pada proses pelelangan investasi
PENDAMPINGAN UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH
PEMBIAYAAN KEPADA PEMDA (financial closing)
PEMBIAYAAN KEPADA PEMDA
Pembiayaan secara langsung kepada Pemda berdasarkan proyek infrastruktur prioritas di daerah
Gambar 4: Upaya PT SMI untuk meningkatkan kelayakan Pemda dan proyek infrastruktur di daerah (Urban Development)
7
PT SMI. Pendanaan Perubahan Iklim untuk Perkotaan. Disampaikan pada FGD IESR tanggal 18 Juli 2016 7
16
CO-FINANCING MODEL
Refund/ Donor
INTERMEDIARY
PT SMI
FUND MANAGEMENT
CAPACITY BUILDING
Refund/ Donor
Structure the project & manage TA Grant
Refund/ Donor
Co-financing Training Coordinator
Fund
Assign for fund manager
Loan repayment
Loan repayment
Fund management
PT SMI
Loan
Fund disbursement
Loan repayment
RE Projects
PT SMI
Loan/TA
RE Projects
Special/ Esc. Account
Loan revolving
Loan/Grant
RE Projects
Gambar 5: Bentuk kerja sama PT SMI dengan lembaga internasional dalam melakukan pembiayaan dan pengembangan proyek
8
PT SMI. Pendanaan Perubahan Iklim untuk Perkotaan. Disampaikan pada FGD IESR tanggal 18 Juli 2016 8
17
PENDANAA N P E RU BAHA N I K L I M D I TI N G K AT LO K A L APBN (70%) APBD PAD (27%)
Kelompok Masyarakat Sipil
Koperasi PEMBIAYAAN AKSI-AKSI PERUBAHAN IKLIM DI KOTA KUPANG
Swadaya
CSR Swasta Kredit bank
Lainnya
Technical Assistance Crowd Funding
Gambar 6: Potensi sumber pendanaan perubahan iklim di kota Kupang Tabel 4: Pajak dan retribusi daerah kota Kupang
PAJ AK D AN R E TR I B US I DA ERA H
E STI MASI B I AYA
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) / Pajak Properti
Rp. 6.5 milyar (2016)
Pajak Air Tanah
Rp. 120 juta (2016)
Pajak Bahan Galian Golongan C (pasir, batu, dan kerikil)
Rp. 915 juta (2016)
Total Retribusi (layanan parkir, pelayanan sampah/kebersihan, pengujian kendaraan bermotor, penyedotan kakus, dan lain-lain)
Rp. 7,522 juta (2015)
Pajak Penerangan Jalan
Rp. 18 milyar/tahun
18
1. Melalui pengaturan institusi dan sistem penganggaran dan perencanaan yang digunakan untuk perencanaan pembangunan yang reguler;
4
CELAH PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM DI IND ONESIA
2. Memiliki dana perwalian. Terdapat dua pilihan untuk melakukan hal ini: 1. Mengarusutamakan perubahan iklim di dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat memastikan adanya pendanaan di tingkat lokal. Mengarusutamakan perubahan iklim di dalam perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cara menyusun perencanaan berdasarkan data ilmiah terkait dengan potensi dampak perubahan iklim yang akan terjadi 5, 10, atau 25 tahun yang akan datang;
TATA KELOLA
Tata kelola di tingkat kota, dapat dipastikan jika ada koordinasi yang kuat dari intermediaries untuk menyalurkan pendanaan kepada kegiatankegiatan yang tepat, yang idealnya mendukung implementasi dari perencanaan pembangunan yang rendah karbon dan tahan terhadap dampak perubahan iklim, yang disusun oleh pemerintah daerah. Untuk dapat memastikan hal ini, pemerintah daerah dapat menetapkan suatu badan yang memiliki kapasitas untuk mengelola dana, bisa dijadikan sebagai pilihan. Walau demikian, badan ini juga harus diberikan mandat dan juga butuh untuk memiliki kapasitas untuk mengelola dan mengkoordinasikan investasi perubahan iklim di area tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara: 19
2. Pendanaan akan dilakukan melalui anggaran non-pembangunan atau sumber-sumber pendanaan lain yang mungkin. K E C U K U PA N
Walaupun pendanaan perubahan iklim memiliki banyak sumber, namun yang harus ditanyakan adalah apakah dana tersebut cukup untuk membantu suatu wilayah untuk bisa beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, atau berkontribusi pada pembangunan yang rendah karbon. Pemerintah Kota Kupang melalui Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan telah menghitung estimasi kebutuhan pendanaan yang diperlukan kota Kupang untuk memenuhi kebutuhan air dan sanitasi di kota Kupang hingga tahun 2020.
K E B UTUHA N P ENDA NA A N UNTUK S A NITA S I D I K OTA K UPAN G Drainase
Pengelolaan air limbah
Sampah
120
100
Milyar Rupiah
80
60
40
20
0 2015
2016
2017 Tahun
2018
2019
Gambar 7: Kebutuhan pendanaan untuk sanitasi di Kota Kupang
CEL A H P ENDA NA A N S A NITA S I UNTUK KOTA K UPAN G Kesenjangan pendanaan
Kebutuhan pendanaan
Pendanaan yang tersedia (APBD)
120
100
Milyar Rupiah
80
60
40
20
0 2015
2016
2017
-20 Tahun
Gambar 8: Celah pendanaan sanitasi untuk kota Kupang
20
2018
2019
EFEKTI VI TAS
Efektivitas pendanaan perubahan iklim dapat dilakukan melalui kebijakan perubahan iklim di tingkat perkotaan dan juga tingkat sektoral yang akan dilakukan di perkotaan. Di tingkat kota, Pemerintah Kota perlu memiliki kerangka yang mengintegrasikan perubahan iklim di dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, dimana batasan administratif dikenal, dan memiliki regulasi pendukung untuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi pada pembangunan Kota. Adanya kajian kerentanan dan rencana aksi kota untuk perubahan iklim akan mempermudah integrasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah.
21
5
MENGATASI CELAH PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM AKSES DAN MOBI L I S A S I PEN DANAAN PERU BAHA N I K L I M
Terdapat berbagai sumber pendanaan untuk kegiatan-kegiatan perubahan iklim di tingkat lokal, salah satunya adalah program-program yang diwajibkan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pun perusahaan-perusahaan lainnya, dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). Walau demikian, belum ada regulasi yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga harus memobilisasi dana CSR. Walau demikian, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dana, sebelum dapat mengakses dana tersebut. Syarat-syarat tersebut adalah: 1. Proposal program / kegiatan yang dapat diimplementasikan dan dapat mendukung pencapaian pem-
bangunan daerah yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan beremisi rendah namun memiliki ketahanan kehidupan. Proposal tersebut harus disusun berdasarkan kebutuhan daerah. 2. Untuk mengakses pendanaan di tingkat internasional, entitas yang mengakses harus memiliki fiduciary standard dan environmental and social safeguards yang robust sebagai bagian dari kelengkapan (modalities) institusi, dapat ditetapkan. ALOK A S I P E N DA NA A N P E RU BA H A N I K L I M
Mengalokasikan pendanaan perubahan iklim erat hubungannya dengan memiliki definisi yang jelas mengenai pendanaan perubahan iklim, khususnya di tingkat perkotaan. Hal ini akan membantu kota dalam memilah mana pendanaan yang diperuntukkan bagi perubahan iklim dan mana pendanaan yang bukan untuk perubahan iklim. Pendanaan perubahan iklim juga tidak terbatas oleh pendanaan yang disediakan atau digunakan oleh pemerintah pusat saja, namun juga oleh aktor-aktor lain seperti kelompok masyarakat sipil, pemerintah daerah, akademisi, dan juga pendanaan dari pihak swasta. Beberapa kebutuhan pendanaan yang teridentifikasi di kota Kupang
22
adalah pendanaan-pendanaan untuk perubahan iklim serta peningkatan kapasitas, terutama dalam penyusunan studi kelayakan (feasibility study) dan juga kajian kerentaan (vulnerability assessment). PEL APORAN DAN P E N G U K U R A N DAMPAK PENDANAA N PERUBAHAN I KLI M
Untuk melakukan pelaporan dan pengukuran dampak pendanaan perubahan iklim, perlu dikembangkan sebuah sistem yang disebut dengan sistem MRV (Monitoring, Reporting and Verifying). MRV dapat disusun jika terdapat definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pendanaan perubahan iklim, serta mengenai jenis-jenis kegiatan yang dapat didanai dengan pendanaan perubahan iklim. Perlu juga
disepakati, sumber-sumber mana saja yang dapat menyalurkan pendanaan perubahan iklim. Misalnya, perlu ada kesepakatan apakah pendanaan dari CSR atau Kelompok Masyarakat Sipil untuk kegiatan-kegiatan perubahan iklim, dapat disebut sebagai pendanaan perubahan iklim. Atau, pendanaan perubahan iklim hanya dibatasi pendanaan yang bersumber dari pemerintah saja. Karakteristik MRV yang diharapkan muncul adalah saat terdapat kejelasan mengenai definisi, serta memuat informasi seperti jenis kegiatan, sumber pendanaan, dan siapa yang melakukan implementasi kegiatan tersebut. Sistem ini dapat dibangun di nasional sebagai kerangka, namun, pemerintah kota juga harus melakukannya dengan modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi kota.
$
23
$
6
REKOMENDASI KAJIAN PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM UNTUK KOTA KUPANG Kajian ini memberikan rekomendasi untuk mendirikan sebuah institusi pendanaan yang mengelola dana perwalian (trust fund), di mana seluruh potensi pendanaan perubahan iklim yang ada di tingkat kota Kupang akan bermuara. Institusi inilah yang nantinya akan mengelola dana yang masuk, mengalokasikannya, serta melakukan pemantauan, pelaporan dan verifikasi terhadap penggunaan dana tersebut.
24
KUPANG CLIMATE CHANGE TRUST FUND
Small scale renewable electricity, Clean cooking fuel & technology, Energy efficiency, Urban land use, waste management
NGO
Small Grant
Project Development (30%)
Capacity Building
Small Grant
Adaptation/Resilience Window (30%)
Capacity Building
Small Grant
Mitigation Window (40%)
Increase local resiliency on CC, CC adaptation on food & water, Climate related disaster prevention
Community
Pre-FS, FS, Technical studies
Private
LGUs
Gambar 9: Usulan kegiatan yang dapat dibiayai oleh Kupang Climate Change Trust Fund
TECHNICAL ASSISTANCE FACILITY
FS
Detail FS
Bankable Project Proposal
Project Proposal
DAK
APBD
APBN
Bank
Gambar 10: Cara Kupang Climate Change Trust Fund akan mendukung pendanaan perubahan iklim untuk perkotaan
25
Revolving Fund
Study/Pre FS
Kajian ini merupakan bagian dari studi yang dilakukan di tiga negara, Filipina, India, dan Indonesia, dengan judul “Exploring Innovative Ways of Financing for Climate Compatible Development in Asian Cities”. Kajian di kota Kupang merupakan hasil kerja sama antara IESR dan Perkumpulan Pikul, yang berbasis di kota Kupang.
26
27
Institute for Essential Services Reform (IESR) Mampang Prapatan VIII. Komplek Bappenas No R-13 Jakarta, 12790, Indonesia Tel. +62-21-7992945 Fax +62-21-7996160 Facebook: IESR Indonesia Twitter: @IESR e-mail:
[email protected] website: www.iesr.or.id
28
