LIPUTAN KHUSUS Mau Dibawa Kemana BKM Kita? 9
INFO BARU 3 Ditjen Cipta Karya Raih Peringkat II e-Government Award 2011 17
SAK-ETAP Solusi Sistem Akuntansi PDAM
Edisi 09/Tahun IX/September 2011
Kota Hijau
Solusi Perubahan Iklim
daftar isi SEPTEMBER 2011
Berita Utama 4 Kota Hijau Solusi Perubahan Iklim
http://ciptakarya.pu.go.id
Pelindung Budi Yuwono P Penanggung Jawab Antonius Budiono Dewan Redaksi Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, Guratno Hartono, Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Indah Raftiarty, Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Kontributor Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Rudi A. Arifin, Endang Setyaningrum, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Email
[email protected]
Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang cipta karya dan disertai gambar/foto serta identitas penulis. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12. Naskah yang dimuat akan mendapat insentif.
6 Kota Habitat Kita,
Perubahan Iklim Tantangan Bersama
Liputan Khusus 9 Mau Dibawa Kemana BKM Kita?
4
Info Baru 12 Media Presentasi
Kebencanaalaman PIP2B DIY: Penguatan PIP2B Sebagai Data Center Kebencanaan
14 Air Minum di Tengah Anomali Iklim
17 Ditjen Cipta Karya Raih
Peringkat II e-Government Award 2011
18 Wapres RI Buka Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat
19 Australia Hibahkan AUD 40 Juta untuk Sanitasi Indonesia
20 Merajut Halal Bihalal Memajukan Bangsa Indonesia
12
22 Pelantar Beton Hiasi
Perbatasan Kepulauan Riau
Inovasi 24 Good Governance di Mata CPNS
27 SAK-ETAP Solusi Sistem Akuntansi PDAM
30 Kearifan Lokal untuk
Mengurangi Sampah
24
editorial Perubahan Iklim Diawali dan Diakhiri di Kota Setiap tahun, peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) selalu membawa beban tema yang maha berat. Tema perkotaan dengan seabrek problematikanya sejak 2006 selalu menjadi tema utama. Dengan tema yang di atas menara tersebut menantang setiap pemangku kepentingan agar diterjemahkan menjadi rencana dan aksi yang lebih realistis bagi masyarakat. Tema peringatan HHD 2011 ini adalah Cities and Climate Change. Di Indonesia, tema itu diturunkan menjadi Kota Hijau Solusi Perubahan Iklim. Kota Hijau atau green city merupakan frase yang sering digunakan dalam mengangkat isu ekologis ke dalam konsep perencanaan kota yang berkelanjutan. Pada era perkotaan yang baru, banyak orang tinggal di kota, dan menjadi perhatian kita saat ini adalah dampak terbesar akibat perubahan iklim yang diawali dan diakhir di kota. Kota memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan iklim. Perlahan, iklim berubah dengan pasti. Kita tak bisa tinggal diam dengan hanya mewacakannya saja. Perlu rencana dan aksi nyata seperti yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAPI) yang sudah dikeluarkan pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum sudah dan terus melakukan upaya mitigasi di bidang perumahan permukiman yang difokuskan pada pengelolaan sampah dan limbah, khususnya menurunkan emisi gas metana, serta pengelolaan bangunan dan lingkungan hemat energi. Sedangkan upaya adaptasi diarahkan pada mengaktifkan gerakan hemat air dan penanganan sistem drainase yang mampu mengantisipasi dampak dari perubahan curah hujan yang ekstrim. Buletin Cipta Karya Edisi September 2011 ini mencoba mengulas tema Kota Hijau dan Perubahan Iklim yang tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi butuh peran serta semua penghuni planet ini. Untuk menggugah kesadaran semua pihak, tema ini banyak diulas oleh Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya di setiap acara peringatan menjelang Senin pertama di bulan Oktober 2011. Foto Cover : Belajar Di Tengah Kota ( Foto : Eko Siswono Toyudho)
Selamat membaca dan berkarya!
.....Suara Anda
Proposal Bagaimana caranya agar proposal yang diajukan oleh masyarakat mendapatkan perhatia serius dan bisa mendapatkan bantuan dari Pemerintah atau Kementerian PU ? Terima kasih atas infonya. Jatmiko Kepada Yth. Bapak Jatmiko Proposal dapat dikirimkan ke Dinas PU/Cipta Karya kabupaten/kota
setempat. Di dinas tersebut selanjutnya dapat ditindaklanjuti untuk masuk dalam RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah). dan selanjutnya dapat menjadi program/pekerjaan yang dapat diusulkan pemkab/pemkot setempat untuk mendapatkan APBN Ditjen Cipta Karya sesuai dengan sektor terkait (air minum, PLP/sanitasi, penataan lingkungan, atau pengembangan kawasan permukiman). Terima Kasih
Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email
[email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
3
Berita Utama
Kota Hijau
Solusi Perubahan Iklim September ini tiba-tiba Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat dan para stakeholdernya ramai-ramai menyiapkan hajatan besar bernama Peringatan Hari Habitat Dunia 2011. Meski sepintas tidak terlalu dipedulikan masyarakat luas, namun dua lembaga pemerintah ini tetap konsisten menjalankan amanat internasional dengan memperingati Hari Habitat Dunia pada 3 Oktober 2011 nanti dengan tema Cities and Climate Change atau Kota dan Perubahan Iklim.
4 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
M
Menjadikan Hari Habitat Dunia sebagai isu seksi, di tengah masyarakat yang semakin tenggelam dengan simulacrum permasalahan kota, memang masih menjadi pekerjaan rumah berat. Maka tak bosan-bosan, setiap kali Habitat diperingati, rangkaiannya sela lu merangkul media. Tujuannya hanya satu, menggugah kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap manifesto efek perubahan iklim di bumi yang mereka pijak. Untuk memudahkan pelaksanaan tema yang ditetapkan oleh UN Habitat, Indonesia kemudian menerjemahkannya menjadi Ko ta Hijau Solusi Perubahan Iklim. Apa yang ditawarkan dengan konsep Green Cities di tengahnya maraknya jargon-jargon hijau se
perti Green Building, Green Infrastructure, Green Environment, Green Business, Green Transportation, dan frase berawalan green lainnya? Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat bicara di sebuah media menjelaskan green city merupakan frase yang sering digu nakan dalam mengangkat isu ekologis ke dalam konsep perencanaan kota yang ber kelanjutan. Perwujudan green city juga merupakan tantangan ke depan dalam pemba ngunan perekonomian yang berkelanjutan. Menteri PU menambahkan, beberapa as pek krusial yang harus dipertimbangkan da lam menyusun kebijakan dan strategi pem bangunan perkotaan, antara lain harus dapat menyelesaikan permasalahan urbanisasi dan
Foto : Arif Nugroho
Foto : Erwin Adhi S.
Foto : Yudhi Sukma
BERITAUTAMA
Foto Atas : Sumber energi alternatif Foto Bawah : Fasilitas Umum Foto Kanan : Anjungan Pantai Losasi
kemiskinan di kawasan perdesaan, kewajiban kota untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas wilayahnya, pengutamaan aspek perubahan iklim dalam kebijakan pembangunan, serta mengutama kan mitigasi dan risiko bencana. Bagaimanapun perubahan iklim sudah di depan mata kita. Separuh kecil dari cerita besar perubahan iklim kini sedang dirasakan masyarakat dunia. Kenaikan muka air laut yang dapat menggenangi ratusan pulau dan menenggelamkan batas wilayah negara, ter-
masuk Indonesia. Musim tanam dan panen yang tidak menentu diselingi oleh kemarau panjang yang menyengsarakan. Banjir melanda sebagian besar jalan raya di berbagai kota besar di pesisir. Air laut menyusup ke delta sungai, menghancurkan sumber nafkah pengusaha ikan. Anak-anak menderita ku rang gizi akut. Itu bukan berita perubahan ik lim kita yang biasa. Perubahan iklim itu saat ini terus berlari. Apakah Kota Hijau sebagai solusi sudah di (bcr/berbagai sumber) mulai? Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
5
Perubahan Iklim Tantangan Bersama Aguascalientes, Meksiko, pada 3 Oktober 2011 ini akan menjadi pusat perhatian dunia. Di sanalah pusat perayaan internasional Hari Habitat Dunia 2011 yang diharapkan membawa catatan dan komitmen penting untuk mewujudkan kota yang siap menghadapi perubahan iklim.
S
Sejak tahun 1986 setiap Senin minggu pertama bulan Oktober diperingati dunia sebagai Hari Habitat Dunia (HHD). Peringatan HHD ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai wujud kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak untuk semua lapisan masyarakat, dan meningkatkan perlunya tanggung jawab bersama bagi masa depan habitat manusia. Tema peringatan Hari Habitat Dunia tahun 2011 adalah Cities and Climate Change. Menurut Ketua Tim Pengarah Peringatan HHD 2011 yang juga Direktur Jenderal Cipta Karya,
Budi Yuwono, tema tersebut dipilih oleh UN Habitat karena perubahan iklim berlangsung sangat cepat dan menjadi tantangan utama dalam pembangunan di abad 21 ini. Pada era perkotaan yang baru banyak orang tinggal di kota, dan menjadi perhatian kita saat ini adalah dampak terbesar akibat perubahan iklim yang diawali dan diakhir di kota, jadi kota memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan iklim. Tahun ‘Kota dan Perubahan Iklim’ disesuaikan ke konteks Indonesia dengan sub-tema ‘Kota Hijau Solusi Perubahan Iklim’. Undang-
Foto : Afriadi Hikmal
Berita Utama
Kota Habitat Kita,
6 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
BERITAUTAMA Undang Penataan Ruang mengamanatkan tiga puluh persen (30%) dari wilayah kota berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang terdiri atas dua puluh persen (20%) RTH publik dan sepuluh persen (10%) RTH privat. Pengalokasian tiga puluh persen RTH ini kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten. Penataan Ruang sebagai matra spasial pembangunan kota merupakan alat untuk mengkoordinasikan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan. Selaras dengan amanat Undang-Undang Penataan Ruang pasal 3, perlu diwujudkan suatu bentuk pe ngembangan kawasan perkotaan yang mengharmonisasikan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Upaya untuk membangkitkan kepedulian masyarakat dan mewujudkan keberlangsungan tata kehidupan kota, antara lain dapat dilakukan dalam bentuk perwujudan Kota Hijau. Kota Hijau (kota yang berkelanjutan) merupakan kota yang dibangun dengan tidak mengikis atau mengorbankan aset kota-wilayah (city-region), melainkan terusmenerus memupuk semua kelompok aset meliputi manusia, lingkungan terbangun, sumber daya alam, lingkungan, dan kualitas prasarana perkotaan. Pengembangan Kota Hijau berarti pengembangan kota secara se demikian rupa sehingga mampu melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. “Pengembangan Kota Hijau juga berarti pembangunan manusia kota yang berinisiatif dan bekerjasama dalam melakukan perubahan dan gerakan bersama. Pengembangan Kota Hijau di Indonesia memerlukan gerak bersama seluruh unsur pemangku kepen tingan kota. Pengembangan Kota Hijau juga memerlukan perubahan yang mendasar (dari praktek hingga nilai-nilai) dan masif,” ujar Budi Yuwono. Kota dan Perubahan Iklim Perwujudan kota hijau saat ini mendapat tantangan berat dari penghuninya sendiri maupun dari luar. Arus urbanisasi dalam dekade terakhir mengalami peningkatan yang amat tajam. Saat ini penduduk perkotaan mencapai lebih dari 50% dari total penduduk na sional. Bahkan, diperkirakan pada tahun 2025 nanti 68,3 persen penduduk indonesia akan mendiami kawasan perkotaan. Menurut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, masalah lainnya yang masih di-
hadapi adalah belum meratanya pemba ngunan di wilayah barat dan timur Indonesia, akibat masih dominannya peran perkotaan di Pulau Jawa dan Sumatera. Demikian pula dengan masih relatif tingginya angka kemiskinan penduduk nasional yang masih sebesar 13,3%, yang sebagian besar bermukim di perkotaan. Hal ini diikuti dengan masih tingginya luas kawasan kumuh yang saat ini masih sekitar 57 ribu hektar. Masalah yang sangat penting lainnya menyangkut dampak perubahan iklim terhadap perumahan dan permukiman di tanah air. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai sepanjang 95.180 km, saat ini tentu saja telah mengalami dampak dari perubahan iklim. Kenaikan muka air laut menyebabkan abrasi di berbagai wilayah pesisir di Indonesia, terjadinya banjir rob ketika air laut pasang, serta cuaca ekstrim yang menyebabkan badai dan tingginya gelombang air laut menyebabkan kegiatan transportasi laut terganggu, serta menurunnya pendapatan para nelayan. Dampak lainnya adalah perubahan pola hujan, menjadi lebih ekstrim, telah menyebabkan kekeringan di lokasi tertentu dan banjir di lokasi lainnya akibat tingginya curah hujan dalam waktu yang relatif singkat. Pertumbuhan perkotaan yang kian pesat seringkali diiringi oleh pertumbuhan industri. Pertumbuhan industri tidak hanya berdampak pada peningkatan perekonomian, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan. Tidak hanya industri, begitu banyak kegiatan masyarakat perkotaan yang menyebabkan terjadinya efek gas rumah kaca. “Penggunaan bahan bakar fosil untuk listrik, transportasi, penggunaan energi pada bangunan gedung, serta timbulan dan pembakaran sampah memberikan kontribusi terhadap tingginya emisi gas rumah kaca, di samping terjadinya deforestasi yang menyebabkan berkurangnya luas hutan,” kata Djoko. Beberapa program dan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian PU misalnya program peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang meliputi pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi kawasan kumuh, revitalisasi kawasan dan pengembangan green building, serta pengurangan sampah dengan metode 3R (reuse, reduce, recycle). “Pemenuhan rumah layak huni dilaksa nakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat antara lain melalui pembangunan rumah la yak huni melalui pasar formal dan swadaya, pembangunan rumah susun sederhana (ru-
suna) baik sewa maupun milik, serta pena nganan lingkungan perumahan kumuh,” katanya. Selain dilakukan oleh pemerintah, peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman juga dilaksanakan oleh dunia usaha, seperti yang dilakukan beberapa BUMN serta berbagai perusahaan multi-nasional melalui program-program CSR, serta Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya. Rencana Aksi Nasional Dalam rangka mendukung kebijakan penurunan gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim, telah disusun Rencana Aksi Nasional Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAPI) yang disusun oleh kementerian/lembaga yang terkait dengan perubahan iklim. Upaya mitigasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyerapan karbon dan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) ke atmosfir yang berpotensi menipiskan lapisan ozon, sedangkan upaya adaptasi bertujuan melakukan tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial dalam menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim. Kementerian Pekerjaan Umum dalam me laksanakan peranannya tidak dapat berjalan sendiri. Sesuai karakteristik perubahan iklim adalah jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan yang lain atau kesatuan sistemik, Kementerian Pekerjaan Umum dalam fungsinya memberikan dukungan terhadap sektor/bidang yang lain, membutuhkan komitmen bersama dan jalinan kerjasama yang intens antarbidang/sektor, antarwilayah, maupun antar pemangku kepentingan lainnya. “Upaya menghadapi perubahan iklim di bidang perumahan permukiman, kami memfokuskan upaya mitigasi pada upaya pengelolaan sampah dan limbah khususnya menurunkan emisi gas metana, serta pengelolaan bangunan dan lingkungan hemat energi,” terangnya. Selain itu, upaya adaptasi diarahkan pada upaya mengaktifkan gerakan hemat air dan penanganan sistem drainase yang mampu mengantisipasi dampak dari perubahan cu rah hujan yang ekstrem. Di samping itu, saat ini sedang didorong pembangunan green building dan peningkatan kualitas permukiman, termasuk perbaikan lingkungan permukiman kumuh. Hal ini didukung oleh adanya UndangUndang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memBuletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
7
Foto : M. Agung Rajasa
BERITAUTAMA
berikan arahan bagi seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kota/kabupaten untuk bersamasama meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Di samping itu, Undang Undang 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga memberikan arahan bagi pengelolaan persampahan yang lebih ramah lingkungan, misalnya dengan mengembangkan sistem sanitary landfill dan tempat pengolahan akhir sampah secara terpadu. Di samping upaya mengantisipasi perubahan iklim, Kementerian Pekerjaan Umum juga telah merencanakan program-program pembangunan infrastruktur permukiman untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih baik bagi penghuninya. Programprogram tersebut meliputi pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi kawasan kumuh, revitalisasi kawasan, serta pengembangan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas) dan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas). Kementerian PU juga terus mendorong upaya pencapaian Millenium Development Goals 2015 dalam hal peningkatan akses air minum dan sanitasi. Secara tidak langsung,
8 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
program-program ini berkontribusi terhadap upaya antisipasi terhadap perubahan iklim karena menambah kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim. Beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sampai tahun 2014 untuk menangani masalah perumahan dan permukiman adalah pembangunan rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya sebanyak 250 twinblock, penanganan kawasan kumuh di 207 kawasan, pembangunan infrastruktur air minum di kawasan MBR Perkotaan 654 kawasan dan pembangunan infrastruktur air minum di perdesaan sebanyak 6.573 desa, pelayanan sistem air limbah 210 kawasan, penanganan drainase di 197 kabupaten/kota, serta pena nganan pelayanan persampahan di 210 kawasan. “Kami menyadari bahwa usaha mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh stakeholders, termasuk masyarakat, akademisi, LSM dan dunia usaha,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Sekrertariat Nasional
Habitat, Susmono menambahkan, acara peri ngatan Hari Habitat tahun 2011 tidak hanya dilakukan secara seremonial semata, tetapi juga dilakukan pelbagai kegiatan pendukung yang mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai apresiasi terhadap pengelolaan kotanya yang cukup baik, juga akan diselenggarakan berbagai kegiatan di Kota Makassar pada tanggal 15-16 Oktober 2011, berupa sarasehan pembangunan kota dan perumahan permukiman yang responsif terhadap perubahan iklim; pameran oleh berbagai instansi pusat dan daerah; peresmian berba gai proyek infrastruktur permukiman; serta pasar rakyat dan penanaman pohon. Acara tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Seknas Habitat, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar. “Diharapkan melalui serangkaian kegiatan tersebut dapat meningkatkan kepedulian masyarakat, pemerintah daerah dan dunia usaha bagi peningkatan kualitas permukiman di tanah air,” pungkasnya. (bcr/berbagai sumber)
Foto : Buchori
Liputan Khusus
LIPUTANKHUSUS
Dari kiri kekanan : Walikota Depok Nurmahmudi Ismail, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono dalam sebuah Talk show di acara gebyar PNPM MP di Kota Depok.
Mau Dibawa Kemana
BKM Kita?
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri), baik yang inti maupun pendukung sudah banyak melahirkan kelembagaan masyarakat yang kokoh. Sebut satu contoh adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang menjadi ujung tombak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan (MP).
A
Apapun namanya, baik BKM, Kelompok Sosial Masyarakat (KSM), maupun nama lain dari lingkup kecil Civil Society ini secara teori selalu digembar-gemborkan menjadi salah satu pilar pembangunan. Tapi masyarakat yang manakah yang dimaksud? Jawabannya secara teori adalah masyarakat yang berdaya, mandiri, dan berkelanjutan. Namun pada tataran praktis, sulit diwujudkan tanpa ‘Sejuta’ atau Setia, Jujur, dan Tawakal. Perannya begitu besar memberdayakan masyarakat dari nol hingga mapan. Kebera daannya tidak sedikit yang diakui Pemerintah Daerah melalui pemberian pelatihan maupun diikutkan dalam setiap perencanaan program. Namun seiring berjalannya waktu, PNPM akan mendekati usia akhirnya. Program ini lahir dari rezim Kabinet Indonesia Bersatu dengan Pre siden Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai pengawalnya. Setelah 2014, PNPM diperta nyakan kelanjutannya karena SBY akan tidak Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
9
Foto : Buchori
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melihat hasil karya salah satu stand BKM dalam acara gebyar PNPM MP di Kota Depok.
lagi berkuasa. Pertanyaan susulan muncul di benak para awak BKM. Mau dibawa kemana BKM selanjutnya? Pada suatu acara gebyar PNPM MP di Kota Depok akhir September lalu, para anggota BKM se Depok berkeluh kesah kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Walikota Depok Nurmahmudi Ismail, dan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono. “BKM sangat diandalkan menganalisa kondisi masyarakat sekitarnya, kebutuhannya, hingga mengawal program yang diidamkan sambil menyerap dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemda, dan swadaya masyarakatnya,” ujar Nurmahmudi mengawali perbincangan itu. Suasana pada tahun 1999 saat lahirnya Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang saat ini sudah dikenal dengan
10 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
PNPM Mandiri Perkotaan, pemerintah daerah dan pusat masih diliputsi ‘ketidakharmonisan’ sebagai buntut reformasi. Akibatnya, program P2KP dengan dana yang kemudian disalurkan melalui BKM dianggap dana proyek. “Ujungnya, terjadi ketidaksinkronan program karena dana P2KP dianggap proyek yang given dari pusat. Efeknya, banyak pembangunan infrastruktur yang terbengkalai karena kurangnya kesadaran masyarakt tentang program pemberdayaan seperti P2KP,” ujarnya. Seiring berjalannya waktu, lanjut Nurmah mudi, masyarakat dan pemerintah daerah mulai dilibatkan untuk bersama mengawal proses perencanaan, pembinaan, dan pendamping an kepada masyarakat. Saat itulah keterlibatan Pemda menjadi kunci agar program pemberdayaan masyarakat menjadi milik bersama. Sejak saat itu pula BKM menjadi ‘anak asuh’ Pemda, bukan lagi an sich sebagai tangan-ta
ngan pusat yang berdomisili di daerah. De ngan transparansi bahwa BKM juga adalah bagian dari Pemda, BKM tidak lagi bermain kucing-kucingan dengan masyarakat untuk menghindari tuduhan bahwa mereka menerima dana bantuan dari pusat. Menjawab kekhawatiran BKM akan eksistensi mereka setelah tak ada lagi PNPM, Nurmahmudi menegaskan, jika BKM menjadi berdaya dan mandiri, tidak tertutup kemungkinan mereka menjadi lembaga masyarakat yang dipercaya pihak perbankan maupun swasta seperti yang dilakukan beberapa BKM di kota Depok. “Saya mendengar rencana pemerintah pusat jika PNPM sudah tidak ada, para BKM yang sudah bagus ini akan melebur ke daerah dan dilibatkan dalam setiap proses perencanaan dan pembangunan. Bahkan jika dimungkinkan, mereka akan tetap eksis dengan program
Foto : Buchori
Foto : Buchori
LIPUTANKHUSUS
Foto Atas : Dari kiri kekanan : Walikota Depok Nurmahmudi Ismail, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono sedang berbincang di acara gebyar PNPM MP di Kota Depok. Foto Bawah : Foto bersama para peserta gebyar PNPM MP di Kota Depok.
replikasi di daerah serupa PNPM Mandiri,” ujar Nurmahmudi. Bahkan dari Ditjen Cipta Karya pun ada reward sendiri untuk BKM yang dianggap baik. Mereka akan mendapatkan program baru bernama Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) atau nama lainnya adalah Neighborhood Development (ND) dengan nilai dana Rp 1 miliar untuk satu kelu-
rahan. BKM yang berhak mendapat itu adalah mereka yang ber-performance dan memiliki daerah dengan kriteria yaitu padat penduduk, konsentrasi KK miskin tinggi, kumuh, dan ki nerja BKM yang berdaya. Sementara itu Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, hadiah paling indah dari PNPM MP adalah menjadikan BKM yang mandiri dan diperhitungkan. BKM dapat diper-
caya perbankan dalam channeling program, pemerintah daerah tak segan mengajak BKM dalam proses perencanaan pembangunan di daerahnya karena kemampuan anggota BKM dalam perencanaan, pemrograman, dan pe laksanaan sudah teruji. “BKM jangan lelah untuk berbuat yang terbaik. Dengan berakhirnya PNPM pada 2014, diharapkan tetap eksis dan pihak Pemda melalui Bappeda bisa mempertimbangkan untuk mengadopsi model PNPM Mandiri,” kata Budi. Gubernur Ahmad Heryawan menambahkan, tiap tahun Provinsi Jawa Barat mendapatkan BLM PNPM tidak kurang dari Rp 700 miliar untuk 26 kabupaten/kota. Ke depannya ia harapkan PNPM bisa lebih tepat sasaran dan bisa menyasar 20% masyarakat Indonesia yang tak terdampak oleh mekanisme ekonomi makro Indonesia. “Dengan dibangunnya infrastruktur dasar yang dibangun melalui PNPM seperti air bersih, sanitasi, jalan lingkungan serta sektor ekonomi dalam jangka panjang akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Dalam PNPM bukan hanya orang per orang yang merasakan, tapi masyarakat secara ke seluruhan,” terang Ahmad Heryawan. Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pembinaan terhadap BKM dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan yang formal di Kota Depok. Ia mengakui PNPM memiliki nilai plus dibanding program sejenis lain, yaitu paling accountable. Tanggapan positif juga dilayangkan salah seorang pimpinan Bank Syariah Mandiri, Aidil Mustamid. Ia menjelaskan hingga saat ini sudah ada 125 nasabah dari 8 BKM di Kota Depok. Ia mempercayai komitmen nasabah ini dan ikut membantu bagaimana mengembangkan pola bisnis BKM. “Dari 125 nasabah, tak satupun yang nunggak cicilan. Semua lancar karena kunci suksesnya adalah sistem tanggung renteng di antara anggota BKM. Mereka saling meng ingatkan dan tak segan member subsidi bagi yang tak mampu membayar cicilan,” ujar Aidil. Dalam gebyar itu diberikan penghargaan kepada tiga BKM terbaik dalam tiga kategori. Kategori BKM yang memiliki respon sosial dimenangkan oleh BKM Kersa Jaya Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Tapos. Kategori BKM dengan team work terbaik dimenangi oleh BKM Bina Budi Mulia Kelurahan Pancoran Mas. Kategori BKM Favorit adalah BKM Bina Masyarakat mandiri Kelurahan Rangkapan Jaya (bcr) Baru Kecamatan Pancoran Mas.
Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
11
Foto : Haryo Satriawan
Info Baru 1
K
Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan, Ismanto (ke-2 dari kiri) sedang mendengarkan penjelasan dan memeriksa kesiapan perangkat Kebencana Alaman dalam Launching Media Presentasi Kebencana Alaman PIP2B DIY di Yogyakarta.
Media Presentasi Kebencanaalaman PIP2B DIY:
Penguatan PIP2B Sebagai Data Center Kebencanaan R. Haryo Satriyawan *), Bhima Dhananjaya **)
Sebagai lembaga layanan publik bidang Pekerjaan Umum, Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) Provinsi DI Yogyakarta memiliki tiga fungsi. Pertama, fungsi aktif inisiasi dan sosialisasi informasi dan kebijakan terkait permukiman dan bangunan, yang menyangkut fokus akademik atau science, maupun peran sebagai media pembelajaran dan sosialisasi perkembangan produk industri bidang PU.
12 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
Kedua, fungsi pasif. PIP2B merupakan penyedia informasi dan data permukiman dan ba ngunan yang harus selalu up to date dan bisa diakses secara luas oleh masyarakat sebagai bentuk layanan umum bidang PU disamping layanan bantuan teknis konsultatif bidang PU. Ketiga, secara khusus PIP2B DIY memposisikan diri sebagai data center dan pusat kegiatan pengenalan dan pembelajaran bagi penanggulangan bencana alam. Menilik dari sejarah perkembangan PIP2B DIY, lembaga ini telah melalui beberapa tahapan penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Diawali dengan launching kelembagaan PIP2B DIY oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tanggal 22 Januari 2009. Kemudian launching konten informasi berbasis web PIP2B DIY yang memuat harga bahan bangunan, digital library, dan NSPM terkait bidang Cipta Karya oleh Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Antonius Budiono pada tanggal 4 Agustus 2010. Setahun kemudian, pada acara seminar nasional “Perumahan dan Perubahan Iklim”, September 2011 di Kota Yogyakarta sebagai
INFOBARU 1
www.toucharcade.com
Foto : Haryo Satriawan
Mengenai kelembagaan PIP2B, Ismanto menyinggung tentang status aset tanah dan bangunan PIP2B serta pelaksanaan serah terima yang seharusnya dilaksanakan sebelum operasional PIP2B. Hal ini mengingat status tanah dan bangunan di masing-masing PIP2B di seluruh Indonesia kasusnya berbeda-beda. Untuk status kelembagaan, PIP2B tidak akan maju bila dikelola dengan konsep proyek seperti pada masa lalu. Ke depan, PIP2B hen daknya dapat dikelola secara profesional yang tidak membebani APBN dan APBD, bahkan malah dapat menghasilkan profit sendiri. Dan terakhir, perlu manajemen dan sumber daya manusia yang baik sehingga PIP2B dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Kementerian PU.
Foto Atas : Suasana Launching Media Presentasi Kebencana Alaman PIP2B DIY di Yogyakarta. Foto Bawah : Pengaplikasian teknologi Augmented Reality.
rangkaian acara peringatan Hari Habitat Dunia 2011, telah dilangsungkan Launching Media Presentasi Kebencana Alaman. Launching yang dilaksanakan oleh Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan, Ismanto, memuat konten interaktif kebencanaan secara offline dengan subyek tentang bencana Merapi. Acara juga dihadiri oleh Sekretaris Balitbang Kementerian PU, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi DIY, Kepala Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY, Kepala Balai PIPBPJK Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY, Kepala PIP2B Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan semua PIP2B seluruh Indonesia, serta perwakilan dari beberapa universitas di pulau Jawa. Dalam sambutannya, Ismanto menyampaikan apresiasi atas terlaksananya seminar dan launching kegiatan PIP2B yang menun-
jukkan bahwa PIP2B DIY telah berjalan sesuai fungsinya dengan baik. PIP2B DIY diminta untuk meningkatkan kemampuan dan kesia pannya untuk menciptakan permukiman yang layak huni dalam menghadapi perubahan iklim, mengingat Indonesia secara geografis memang negara yang sering mendapat bencana antara lain gempa bumi, longsor, banjir, sehingga harus mampu beradaptasi terhadap bencana dan perlu ada usaha antisipatif dalam menghadapi isu perubahan iklim. Peraturan dan kebijakan mengenai permukiman dalam kaitan dengan perubahan iklim sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Bangunan Gedung yang diharapkan telah di implemetasikan di daerah melalui Perda. Undang-undang Tata Ruang juga telah menyebutkan salah satu usaha untuk mengatasi perubahan iklim dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Model Media Presentasi Kebencanaalaman Atas dasar tiga fungsi yang telah disebutkan di awal tadi, PIP2B DIY merancang kegiatankegiatan yang dapat menunjang terlaksanannya fungsi-fungsi tersebut diatas melalui pembuatan anjungan informasi dan media pembelajaran terkait kebencana alaman. PIP2B DIY saat ini menjadi yang pertama dalam mengenalkan salah satu model media presentasi kebencanaalaman dengan memanfaatkan teknologi augmented reality. Ini merupakan teknologi presentasi virtual yang diharapkan bisa memberikan efek hiburan (entertainment) dalam sebuah presentasi. Untuk saat ini, model presentasi ini baru diimplementasikan pada media informasi kebencanaan pada kasus erupsi Gunung Merapi. Direncanakan pada masa mendatang, PIP2B DIY akan mengembangkan program ini sebagai media interaktif pembelajaran untuk bentuk bencana alam yang lainnya, seperti tsunami, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Semoga model penerapan teknologi augmented reality ini akan membuat proses sosialisasi kebencanaan bisa menjadi lebih menarik bagi seluruh kalangan masyarakat. Diharapkan kemajuan perkembangan dan pertumbuhan kinerja dan produk PIP2B DIY ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di DIY dan di daerahdaerah rawan bencana lainnya, serta dapat memberikan motivasi dan sumber informasi serta pembanding bagi PIP2B lain yang ingin mengembangkan fungsi dan produk unggulan masing-masing. *) Staf Urusan Informasi dan Dokumentasi PIP2B DIY **) Asisten Perencanaan CPMU USDRP
Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
13
di Tengah Anomali Iklim Suatu pagi kita akan merasakan hawa dingin luar biasa. Yuyu, sejenis kepiting air tawar, akan menggali dalam-dalam lubangnya di saluran atau di sawah. Masih banyak fenomena alam lainnya yang dibaca biasa dibaca petani sebagai sinyal yang jelas bahwa musim kemarau sudah menjelang.
J
14 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
Jika musim kemarau hadir sebagai iklim yang rutin mereka alami, para petani sudah bia sa melakukan antisipasi. Misalnya dengan mengganti tanaman mereka dengan palawija, atau beralih profesi menjadi petani garam. Lain petani, lain pula yang dilakukan masyarakat biasa dalam menjaga ketersediaan air minum (air bersih). Mereka biasa memanfaatkan penampung air hujan (PAH) atau ber usaha berhemat air. Pemerintah melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pasti akan mengantisipasinya dengan memanfaatkan sebaik mungkin sumber air yang mulai kritis. Pemerintah pusat maupun daerah pun ber-
jibaku untuk menanggulangi kekeringan air bersih yang terjadi di daerah, utamanya de ngan memberikan bantuan darurat ke daerah yang rawan air. Namun, musim kemarau yang terjadi belakangan ini sungguh di luar prediksi. Telah terjadi anomali iklim sebagai tertuduhnya adalah perubahan iklim yang sudah dirasakan seperti kenaikan muka air laut yang dapat menggenangi ratusan pulau dan menenggelamkan batas wilayah negara, termasuk Indonesia. Musim tanam dan panen yang tidak menentu diselingi oleh kemarau panjang yang menyengsarakan. Banjir melanda seba-
Foto : Agung Kuncahya
Info Baru 2
Air Minum
Foto : Teguh Boediono
INFOBARU 2
gian besar jalan raya di berbagai kota besar di pesisir. Air laut menyusup ke delta sungai, menghancurkan sumber nafkah pengusaha ikan. Anak-anak menderita kurang gizi akut. Direktor Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum sudah terbiasa memberikan bantuan air bersih saat musim kemarau tiba kepada daerah yang memerlukan. Tahun ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah memobilisasi 1 Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan juga 147 Mobil Tangki Air (MTA) untuk mengisi 294 Hidran Umum (HU) di lokasilokasi yang menderita kekeringan sebagai upaya penanggulangan darurat untuk kebutuhan air minum. MTA itu disebar ke 77 kawasan yang mengalami kekeringan, antara lain di Pulau Jawa, Provinsi Bali, NTT, NTB, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. “Selain dari pemeritah pusat, pemerintah provinsi juga telah berinisiatif untuk menambah MTA sendiri. Contohnya di Jawa Timur yang memobilisasi 200 MTA. Masalah ope rasional dalam MTA ini akan menjadi urusan pemerintah provinsi,” kata Direktur Air Minum Danny Sutjiono saat konferensi pers di Jakarta medio September 2011 lalu. Danny menambahkan, Kementerian PU melalui Ditjen Cipta Karya secara periodik
Selain aksi tanggap darurat, Ditjen Cipta Karya juga membangun fasilitas pengolahan air minum yang dapat dimanfaatkan melalui pola pemberdayaan masyarakat.
telah memantau laporan kekeringan yang melanda di Indonesia untuk mengetahui titik-titik fokus daerah yang mengalami keke ringan. Dalam upaya menjamin ketersediaan peralatan penanggulanggan bencana termasuk kekeringan, Kementerian PU juga telah merencanakan membangun fasilitas prasarana dan sarana tanggap darurat regional yang ditempatkan di Kota Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar. Berdayakan Masyarakat Sementara itu Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Antonius Budiono menambahkan, musim kemarau dapat dimanfaatkan PDAM untuk memperbaiki pipa-pipa PDAM yang bocor. Hal ini penting mengingat ting kat kebocoran air masih tinggi, di atas 35 persen. Selain itu juga harus dilakukan upaya jangka panjang untuk mengantisipasi krisis air bersih di musim kemarau.
“Ke depan, kami akan melakukan upayaupaya dalam rangka menyehatkan PDAM yang sakit. Dari 380 PDAM, baru 140 yang sehat. Kita juga akan mengembangkan pengo lahan air laut menjadi air tawar,” kata Antonius. Ia menambahkan, dalam kondisi biasa di Indonesia terdapat 8.000 desa yang rawan air. Pada Tahun Anggaran 2011 ini Ditjen Cipta Karya telah membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan di 153 desa rawan air dari 486 desa rawan air yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Selain aksi tanggap darurat, Ditjen Cipta Karya juga membangun fasilitas pengolahan air minum yang dapat dimanfaatkan melalui pola pemberdayaan masyarakat. “Tahun ini kita membangun fasilitas pengolahan air minum dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat di 1.200 lokasi,” kata Antonius.
Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
15
INFOBARU 2
Konservasi Air Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Mochammad Amron menegaskan konservasi sangatlah penting dalam pengelolaan air, dan pemanfaatan air tidak boleh berlebihan serta harus sesuai kapasitas yang tersedia. Selain itu, masyarakat juga perlu menghemat penggunaan air, terutama dalam musim kemarau. Hal tersebut disampaikan Amron dalam ‘Malam Minggu Bersama Slamet Rahardjo’ di TVRI akhir September lalu. “Kita jangan sampai hanya mendayagunakan saja, tetapi juga mengkonservasi air. Penggunaan air juga harus sesuai kapasitas yang ada. Kita perlu
16 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
mengendalikan banjir saat musim hujan (pengendalian daya rusak) dan bagaimana memanfaatkan air sebagai energi. Saya juga sangat setuju dengan ide memberdayakan masyarakat, karena ini sudah sesuai dengan ketetapan dan masyarakat ini adalah kunci dalam pengelolaan air,” kata Amron. Dirjen SDA menjelaskan, Indonesia merupakan negara dengan ketersediaan air yang besar, bahkan nomor empat terbesar di dunia. Namun, persoalannya adalah, seringkali sebaran penduduk tidak sebanding dengan potensi ketersediaan air. Jakarta misalnya, meskipun merupakan daerah yang sebenar nya kekurangan air, justru dihuni banyak penduduk. Sehingga, harus dilakukan pemindahan air untuk suplai kepada masyarakat. Ditambahkan Amron, pihaknya juga terus berkoordinasi dan meningkatkan kinerja untuk melayani ketersediaan air bagi para peta ni. “Misalnya, pada bulan Mei kemarin, saat Waduk Jatiluhur menurun ketinggian airnya (tahun lalu 108 m, tahun ini hanya 98 m) kami menginstruksikan petani agar segera tanam, supaya pada saat panen airnya ada,” ujarnya.
Ia menambahkan, curah hujan sejak dua bulan terakhir memang mengalami titik te rendah sampai dengan menengah yaitu 0-300 mm/bulan. Meskipun demikian kondisi ini masih normal dan bisa ditanggulangi. Menurut Amron, dari 16 waduk utama, 10 waduk dalam kondisi normal dan 6 waduk waspada. Selain itu, dari 137 waduk atau embung lainnya, 38 waduk dan 54 embung dalam kondisi normal, empat belas waduk dan 13 embung dalam kondisi waspada, sementara 8 waduk dan 10 embung dalam kondisi kering. “Kita saat ini memang mengalami musim kemarau panjang, namun hal ini masih dalam kategori normal dan bisa ditanggulangi. Sebagai contoh, Kondisi Waduk Jatiluhur pada saat ini memang mengalami penurunan, ketinggian saat ini mencapai 92 m dimana pada bulan yang sama tahun lalu mencapai 102 m. Namun, hal ini masih normal karena batas aman adalah 70 m. Asal tahu saja waduk tersebut pernah mencapai ketinggian terbawah yaitu 59 m,” kata Moch Amron. (bcr/dvt)
Foto : Teguh Boediono
Upaya jangka panjang yang perlu dilakukan, lanjut Antonius adalah memanfaatkan Duta Sanitasi dan Air Minum. Dengan aksi kampanye para siswa SMP untuk tidak membuang sampah sembarangan dan buang air besar agar tidak mencemari sumber air minum. “Selain itu, kampanye juga meliputi ajakan untuk berhemat air,” ujar Antonius.
Ditjen Cipta Karya Raih Peringkat II
e-Government Award 2011
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk pertama kalinya meraih peringkat II e-Government Award 2011 untuk kategori tingkat Eselon I lembaga pemerintah yang diselenggarakan oleh Majalah Warta Ekonomi di Hotel Shangrila, Jakarta (23/9).
Foto -foto: Danang Pidekso
Info Baru 3
INFOBARU 3
Foto Atas : Suasana acara e-Government Award 2011 yang dimeriahkan permainan angklung oleh anak-anak Foto Bawah : Kasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dit. Bina Program, Erwin Adhi Setyadhi (ke-2 dari kiri) Foto bersama penerima e-Government Award 2011
P
Penyerahan piagam dan trophy diterima oleh Kasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dit. bina Program Erwin Adhi Setyadhi. Untuk Kategori Kementerian Pemerintah, Kementerian Pekerjaan Umum juga berhasil meraih peringkat II. E-goverment award adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintah yang telah memanfaatkan tek nologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terintegrasi dalam memberikan layanan pub-
lik. Muhamad Ihsan, Pemimpin Redaksi Warta Ekonomi dalam presentasinya menyampaikan e-goverment sebagai dorongan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung jawab, responsif, efektif dan efisien serta sebagai bagian dalam upaya peningkatan daya saing. Penilaian e-Government Award ini dinilai melalui tiga tahap penilaian, pertama penilaian website, penilaian implementasi
e-Government, dan penilaian infrastruktur e-Government. Kedua, penilaian lapangan (verifikasi implementasi dan infrastuktur eGoverment melalui kunjungan ke lembaga pemerintah) dan ketiga, diskusi peserta dengan dewan juri. Penilaian lebih dari Ditjen Cipta Karya adalah penerapan e-Monitoring yang menjadi pengendali pelaporan penggunaan anggaran dan pelaksanaan fisik satuan kerja. Oleh karena itu, mekanisme ini sangat penting untuk menjamin keterukuran capaian setiap program serta anggaran yang digunakan. Dengan sistem ini, Pimpinan Kementerian Pekerjaan Umum dapat melakukan pengendalian dan pengawasan langsung melalui saluran yang telah disediakan, berupa pesan singkat (SMS). SMS ini berisi olahan dari eMonitoring. Maka dari itu, para kepala Satuan Kerja dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen terkait harus melaporkan nomor telepon selularnya ke dalam aplikasi guna mendapatkan updating pelaksanaan fisik maupun penggunaan anggaran. Berikut daftar pemenang e Government Award 2011 dari peringkat satu sampai tiga. Kategori Kementerian; Kementerian Ke uangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian. Kategori Lembaga Non Kementerian; Badan Pertanahan Nasio nal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kategori Eselon 1; Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Mi nyak Bumi dan Gas Alam. Kategori Kabupaten/Kota; Kota Yogyakarta, Kota Cimahi, Kabupaten Sleman. Kategori Provinsi; Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta. Untuk Special Mention katergori IT Breakthrough: (dvt) Kabupaten Luwu Utara.
Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
17
Wapres RI Buka Gelar Karya
Pemberdayaan Masyarakat
I
Ia juga berkomitmen ‘mengamankan’ PNPM Mandiri hingga 2014. Karena itu ia menekan kan kepada dunia usaha agar memakai model yang sudah ada dalam penerpan program CSR. Model tersebut menurutnya bisa dia dopsi dari PNPM Mandiri yang selama ini sudah diakui keberhasilannya dalam memberdayakan masyarakat. “Saya harap dukungan Pemerintah Daerah untuk membuka ruang kepada badan usaha dengan tidak mengharuskan dana CSR sebuah perusahaan masuk ke APBD. Biarkan dunia usaha menentukan sendiri kreativitas nya dengan mengikuti model yang sudah ada, contohnya yang diterapkan oleh PNPM Mandiri,” ujar Boediono. Ia juga mengungkapkan, partisipasi dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat bahwa keragaman mekanisme pelaksanaan CSR atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh BUMN memang ada dan perlu ditingkatkan secara kuantitas dan kualitasnya. Dengan kuantitas itu, menurut Wapres, adopsi model PNPM Mandiri akan membantu memperlancar pelaksanaan kegiatan CSR mereka. “Namun perlu diingat, sedikit cacat yang pernah ada dalam pelaksanaan PNPM Mandiri
18 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
Wakil Presiden Boediono membuka Pameran Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) dengan tema Akselerasi dan Kreativitas Menuju Indonesia MDGs (Millennium Development Goals) di Jakarta (15/9). Acara tersebut didukung oleh tujuh kementerian/lembaga, 21 pemerintah daerah, dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada kesempatan itu ia mengatakan, kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dunia usaha perlu meniru model Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri).
Foto : Buchori
Info Baru 4
INFOBARU 4
Wakil Presiden Boediono secara simbolik membuka Pameran Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM).
seperti penyimpangan dana bantuan langsung masyarakat harus segera ditindak. Ja ngan sampai nila setitik merusak susu sebelanga,” imbuhnya. Partisipasi dunia usaha melalui CSR dan PKBL oleh BUMN juga akan mendukung pencapaian target MDGs. Hal itu akan mengurangi kesenjangan yang selama ini menjadi penyulut konflik di tengah masyarakat. Karena itu seharusnya tidak sulit menentukan kriteria masyarakat sasaran yang diprioritaskan Sementara Menteri Koordinator Kesejah teran Rakyat Agung Laksono menambahkan, tujuan pameran GKPM tersebut untuk menampilkan karya-karya program pemberdayaan, baik yang dilakukan dunia usaha maupun masyarakat yang belum banyak diberitakan. “Sudah banyak upaya yang dilakukan BUMN, dunia usaha swasta, dan masyara
kat dalam pemberdayaan, namun masih ba nyak yang belum tepat sasaran. Karena itu perlu mekanisme yang jelas dan terukur,” ujar Agung. Dukungan Cipta Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum yang mengemban salah satu program PNPM Mandiri Perkotaan yang sebelumnya bernama Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Ditjen Cipta Karya ikut meramaikan GKPM expo dengan menampilkan beberapa program PNPM Mandiri yang dinaunginya seperti P2KP, Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dan Rural Infrastructure Support (RIS) to PNPM Mandiri. (bcr)
Info Baru 5
INFOBARU 5
D
untuk Sanitasi Indonesia
Demikian dikatakan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono dalam Sosialisasi Program Infrastructure Enhancement Grants Tahap II Bantuan Peme rintah Australia Melalui AusAID, di Jakarta akhir September ini. Sosialisasi ini adalah kali kedua yang dihadiri oleh 70 kabupaten/kota yang memiliki program PPSP di wilayah barat. Sosialisasi pertama dilakukan pada akhir Agustus lalu dengan mengundang 150 kabupaten/kota yang telah berminat mengikuti Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Sosialisasi terakhir akan dilakukan di Surabaya dengan mengundang 50 kabupaten/kota. Bantuan akan menyasar 40 kabupaten/ kota sebagai upaya percepatan target bidang sanitasi dalam Rencana Strategi Ditjen Cipta
Foto : Riama Simbolon
Australia Hibahkan AUD 40 Juta
Pemerintah Australia melalui AusAID akan melanjutkan Hibah Percepatan Pembangunan Sanitasi atau Infrastructure Enhancement Grants (IEG) tahap kedua senilai AUD 40 Juta selama tiga tahun (2012-2014). Dibandingkan dengan tahap pertama, IEG II menambahkan kriteria yaitu adanya kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan mengubah mekanisme dari performance based menjadi output based.
karya maupun Millennium Development Goals (MDGs). “Mekanisme dalam IEG Tahap II akan lebih fair, pertanggungjawaban juga lebih mudah dan tidak ada risiko apapun, baik bagi pemberi maupun penerima hibah,” ujar Budi. Menurut Budi, pola-pola output based dalam hibah luar negeri akan semakin dikembangkan jika Pemerintah Daerah berminat. Sebelumnya, kata Budi, pola ini sudah pernah dilakukan pemerintah Australia melalui hibah air minum dan air limbah. Dengan kesuksesan itu, pemerintah Australia kemudian melanjutkan dan menambah program dengan mekanisme serupa. Pemerintah Daerah yang diprioritaskan mendapatkan hibah IEG II adalah kabupaten/ kota yang sudah menyusun Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Syaratnya, Pemda harus mengalokasikan dana APBD sesuai dengan kriteria hibah yang dilaksanakan SKPD atau BUMD sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan. Kemudian dana APBD tersebut akan diganti dengan dana hibah AusAID sesuai hasil verifikasi. Menurut Budi, sejak tahun 2010, Ditjen Cipta Karya mendapatkan amanat cukup besar untuk memfasilitasi pembangunan sistem
pelayanan air limbah, sarana pengelolaan sampah menuju sanitary landfill, dan sistem drainase yang handal untuk menanggulangi genangan di perkotaan. ”Masih ada aset yang belum dioperasikan oleh Pemda dengan sebab antara lain dana yang tak cukup membangun sarana hilir hingga rumah tangga, dana operasional yang belum dialokasikan, hingga belum siapnya ins titusi pengelola atau personel dan perangkat peraturan yang memadai,” ujarnya. Menurutnya, saat ini banyak negara donor tertarik berinvestasi di Indonesia, salah satunya Pemerintah Australian melalui AusAID untuk melanjutkan program hibah percepatan pembangunan sanitasi (IEG). Pada tahap ke dua ini, besaran hibah 8 kalilipat dibanding tahap pertama. Tahap dua ini pun memperluas komponen dari sebelumnya hanya air limbah dan persampahan, akan ditambah drainase. “Penambahan kriteria good governance dimaksudkan agar penggunaan dana yang tersedia lebih efektif dan dengan indikator hasil yang lebih terukur, mengarah kepada pencapaian MDGs,” imbuh Budi. Sementara Kasubdit Kerjasama Luar Nege ri Ditjen Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto menambahkan, penatapan kriteria good governance kepada pemerintah daerah contohnya mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Penge cualian (WTP) dari hasil audit keuangan oleh BPK, menerapkan transparansi melalui website dan pelayanan pengaduan, melakukan pengadaan secara elektronik (e-procurement) yang baik, dan inisiatif lainnya. “Besaran dana hibah yang diterima ma sing-masing kabupaten/kota akan bergantung pada usulan komponen kegiatan yang disampaikan ke Ditjen Cipta Karya sesuai de ngan dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) dan Strategi Sani(bcr) tasi Kota (SSK),” imbuhnya.
Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
19
Info Baru 6
A
Ada kejadian yang menarik pada 9 September 2011. Dua tempat, dua momentum, tapi satu semangat. Tepat pukul empat belas, di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat berkumpul para alumnus ITB angkatan tahun 60an hingga tahun mutakhir. Dua jam kemudian, kurang dari satu kilometer, tepatnya di lngkungan Kementerian Pekerjaan Umum juga berlangsung kejadian serupa, tapi beda tema. Semoga ini menjadi tanda kebangkitan para penyandang julukan teknokrat pada kesadaran terhadap tuntutan bangsa dan negara yang berkembang saat ini. Setelah sekian lama melampuai masa krisis, belum juga nampak hasil yang menggembirakan. Alih – alih memberikan harapan, yang terjadi adalah gambaran keterpurukan bangsa, terutama di ajang global.
20 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
Merajut Halal Bihalal
Memajukan Bangsa
Wisnu Indrajit VO *) Halal Bihalalal adalah momen tepat bagi kebangkitan semangat kepedulian masyarakat. Selanjutnya membangkitkan semangat kebangkitan nasionalisme, moral dan Iptek.
Reformasi birokarasi dan perwujudan good governance juga belum menunjukkan gambaran yang menggembirakan. Konsep Tata Pemerintahan yang baik itu masih berkutat di perumusan kebijakan dan startegi. Padahal masa depan makin menuntut perhatian dan kesungguhan elemen bangsa untuk mampu berdiri tegak menjadi bangsa yang bermartabat. Karena itu, momentum yang menggembirakan dari bertemunya para alumni ITB itu adalah digemakannya “kemajuan bangsa.” Dua kejadian satu jiwa. Forum pertama menggemakan “Salam Semangat Untuk Maju (Salam SUM). Forum kedua menggemakan “Sinergi Untuk Memajukan Bangsa” dengan menampilkan “Karya Para Teknokrat menghasikan Techno Tower”. Profesor Bintoro Tjokroamidjojo dalam
”Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembagunan” pernah menyatakan; ”Perkembangan masa depan ditandai kuat dengan perhatian pada pemberdayaan manusia (empowerment of man), majunya pendidikan dan tumbuhnya ”golongan menengah”, berkembangnya ilmu pengetahuan dan tek nologi yang cepat. Ini akan menghasilkan keunggulan-keunggulan kompetitif berdasar kemampuan sumber daya manusia. Bukan human labour sebagai capital, malainkan human brain (brain ware) sebagai resource utama”. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Komarudin Hidayat, menyatakam rakyat Indonesia memiliki daya tahan luar biasa dalam menyikapi musibah. Mereka mampu mentertawakan kegetiran hidup. Namun sikap ini bisa menipu diri sendiri. Bangsa
www.mtsn-tuban.sch.id
INFOBARU 6
Dalam era globalisasi ini diperlukan karakter negosiatif yang menjadi kekuatan bagi kemampuan berpikir dan bertindak strategis.
ini juga terkesan tidak memiliki kejelasan antara yang serius dan canda, antara halal dan haram. Kenyataan yang mau tidak mau suka tidak suka harus dirubah menjadi bangsa yag penuh keyakinan diri dan mandiri. Bangsa yang penuh harapan mampu merubah nasib dan bangkit kembali meraih kejayaan yang pernah diraih. Bukan sekedar mimpi, dininabobokkan oleh apa yang telah dinikmati bersama di komunitas saja. Keyakinan yang sudah ada dengan mewujudkan ”Techno Tower” membawa semangat untuk tidak takut membangun bangsa yang bermartabat. Kita perlu belajar dari bangsa-bangsa yang pernah maju, seperti Mesir dengan Techno Tower Piramid dan berbagai cabang ilmu yang berkembang dari bangsa di Timur Tengah ini. Bangsa di Timur tengah pernah mengalami kejayaan menjadi pusat inspirasi ilmu di dunia. Sekarang, inspirasi kecanggihan ilmu dan teknologi telah berpindah ke negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan negara Eropa. Sekarang, China bergerak maju meraih martabatnya dan meninggalkan bangsa lainnya di Asia. Sejak dulu Indonesia tertinggal. Sekarang masih tertinggal, dan besok masih akan tertinggal. Untuk memajukan Indonesia, empat hal pokok adalah nasionalisme, civic duty, moral dan Iptek perlu ditingkatkan, dianta-
ranya lewat pendidikan. Indonesia juga memiliki segudang masalah. Masalah gizi buruk menjadi pertanda akan hilangnya satu generasi. Dikawatirkan 2,3 juta Balita dengan gizi buruk mengalami kerusakan otak yang tidak mungkin diperbaiki. Akibat kerusakan otak itu, anak akan menjadi bodoh secara permanen. Banyak sekali kasus gizi buruk anak ini tidak terungkap. Bertambahnya gizi buruk ini, disebabkan me nurunnya daya beli masyarakat. Kondisi ini disebabkan berkurangnya kepemimpinan yang peduli anak serta tidak dilaksanakannya program nasional bagi anak. Lebih lagi, jumlah orang miskin sebenarnya lebih besar daripada yang diungkapkan dalam data. Fakta lain, basis pengembangan bangsa yang bermartabat sedikit demi sedikit tekikis, pelan tetapi meyakinkan. Kearifan lokal yang menjadi modal bagi masyarakat untuk mengembangkan diri, sedikit demi sedikit juga terkikis. Kearifan lokal, termasuk perlin dungan kelestarian lingkungan hidup (hutan). Awalnya adalah sebuah izin kepada perusahaan besar dari negara untuk menembus jantung larangan suatu penduduk di Indonesia. Akibatnya banyak bentrokan antara warga dan dengan pengusaha tak terhindarkan. Akhir ceritanya, penduduk hanya bisa melihat rusaknya hutan mereka. Jadi apa yang harus dilakukan?. Halal Bi-
halal, bak moral tower, sangat tepat untuk membangkitkan semangat. Semangat yang bangkit dari halal bihalal harapannya adalah semangat itu tidak sekedar retorika tetapi dapat diwujudkan dengan menggalang potensi yang menghasilkan sinergi bagi memajukan bangsa. Semangat halal-bihalal dikembangkan menjadi semangat membangkitkan, seperti yang dikatakan Prof Liek Wardjito, yaitu mengembangkan ”cicic duty” para alumnus (tanggung jawab kepada masyarakat), disertai pengembangan moral para alumnus, terutama untuk membangun semangat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kaitan ini, modal dasar sudah diku mandangkan dengan moto ”Komitmen Me lanjutkan Karya Pendahulu” (Budi Yuwono, Dirjen Cipa Karya) yang mampu menjadi basis perubahan budaya para alumnus khususnya dan para teknokrat umumnya. ”Komitmen Karya Pendahulu” yang manusiawi mengandung makna tanggung jawab moral bagi perubahan budaya menyikapi perubahan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Moto sedehana ini mampu menjadi pengungkit bagi terwujudnya perubahan budaya menuju reformasi birokrasi dan yang pada gilirannya perwujudan good governance yang didambakan. Dalam good governance, tidak lagi pemerinah, tetapi juga citizen, masyarakat dan terutama sektor usaha /swasta akan semakin berperan. Tulisan ini merupakan mimpi penulis yang yakin bahwa para alumnus ITB mampu jika mau menjadi ”motor penggerak” dan membentuk modal sosial yang dapat dijadikan basis bagi perwujudan ”learning sosciety”. Dalam modal sosial dapat kembangkan nilai yang menjadi dasar dibentuknya saling percaya, saling menguntungkan dan saling menghormati menjadi perkuatan ikatan sosial antar alumnus. Modal sosial menjadi basis dijadikannya kemampuan negosiasi. Dalam era globalisasi ini diperlukan karakter negosiatif yang menjadi kekuatan bagi kemampuan berpikir dan bertindak strategis. Sehingga mampu membentuk keunggulan dalam bersaing dalam era globalisasi ini. Selanjutnya adalah menghimpun modal finansial menjadi pendongkrak kebangkitan kemajuan bangsa melalui perkuatan nasionalisme, pengembangan moral, tanggung jawab kepada masyarakat yang selanjutnya pengembangan penguasa an ilmu pengetahuan dan Iptek. *) Alumnus ITB Tahun 1960 dan mantan Widya Iswara Ditjen Cipta Karya
Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
21
Info Baru 7 Foto : Djati Waluyo Widodo
Pembangunan pelantar beton telah selesai 100% dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebaga sarana penghubung yang aman dan nyaman.
Pelantar Beton
Hiasi Perbatasan Kepulauan Riau Robinson Ferly Pamusu *) Mantan Menteri Lingkungan Hidup era Orde Baru, Emil Salim, berani mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum adalah garda terdepan pembangunan infrastruktur. Termasuk pembangunan kawasan perbatasan yang menjadi halaman depan Indonesia. Batam, garis batas wajah Indonesia dan Singapura harus tetap tampil canti. Pembangunan, mau tak mau menjadi perias utamanya, selain nasionalisme kita.
22 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
P
Pembangunan kawasan perbatasan merupakan salah satu komitmen dan kebijakan pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2004-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2004-2025, salah satu arah kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia dilakukan melalui pengembangan kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar yang selama ini luput dari perhatian. Pengembangan kawasan perbatasan me
INFOBARU 7
Foto : Robinson Ferly Pamusu
tahun sebelumya, yaitu tahun anggaran 2009 dan 2010. Pekerjaan ini telah selesai lebih awal dari jadwal yang telah direncanakan 180 hari kalender atau 6 bulan, sehingga dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pemba ngunan. Panjang pelantar pada tahap akhir adalah 55 meter dari total panjang 265 meter dengan lebar 2,5 meter. Proses ini mengambil waktu 180 hari. Pelantar Pulau Geranting Dengan adanya Pelantar Beton ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraaan masyarakat sekitar. Dengan adanya pelantar beton yang di bangun oleh SNVT Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Kepulauan Riau, akses dari Pulau Geranting menuju pulau-pulau lainnya akan lebih mudah dan nyaman. Pelantar di Pulau Geranting memiliki panjang efektif dari pelantar (akhir) ini adalah 120 meter dan lebar 2,5 meter. Jadwal pelaksanaan 180 hari kalender/ 6 bulan.
Foto : Robinson Ferly Pamusu
Pelantar Melawa Belakang Padang Masyarakat Kelurahan Kampung Melayu yang terisolir dari pulau Belakang Padang membutuhkan infrastruktur penghubung yang layak, aman, dan memadai. Pelantar Beton adalah jawabannya. Panjang pelantar yang sudah dibangun adalah 170 meter dengan lebar 2,5 meter. Pengerjaannya memerlukan waktu enam bulan.
Foto Atas : Pelantar Sekanak Belakang Padang sebelum dilakukan pembongkaran/penggantian Foto Bawah : Pelantar Sekanak belakang Padang telah memasuki tahap 50% dari pelaksanaan pembangunan. Di sampingnya tampak pelantar sementara sebagai sarana pengganti pelantar yang sedang dalam tahap pembangunan.
rupakan upaya untuk mewujudkan hak kedaulatan NKRI sebagai sebuah negara yang merdeka. Oleh karena itu, ruang lingkup pengembangan kawasan perbatasan terkait erat dengan persoalan penyelesaian batas wilayah negara Indonesia dengan negaranegara tetangga yang amat strategis bagi Indonesia dari segi geo-politik dan geo-strategis. Pengembangan kawasan perbatasan juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahtera an masyarakat di kawasan perbatasan. Karena itu Kementerian Pekerjaan Umum selaku motor penggerak pembangunan Infrastruktur prasaran dan sarana yang dalam hal ini diwakili oleh Satker Non Vertikal Tertentu
(SNVT) Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Kepualauan Riau telah melakukan berbagai upaya Pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan (pelantar) seperti yang sedang dilaksanakan saat ini. Pada tahun anggaran 2011 mereka telah melakukan berbagai pembangunan pelantar beton di kawasan Kota Batam, antara lain tiga di Kecamatan Belakang Padang yaitu Kelurahan Sekanak, Pulau Granting, Melawa - Kelurahan Kampung Melayu, dandi Kecamatan Tanjung Riau. Pelantar Sekanak Paket pekerjaan fisik ini adalah lanjutan dari
Pelantar Tanjung Riau Beberapa daerah di pesisir Pulau Batam terdapat permukiman kumuh nelayan atau permukiman yang berada di atas laut. Contohnya adalah Kecamatan Tanjung Riau Kota Batam, tepatnya di pesisir utara Kota Batam. Sebagian tempat tinggal yang dihuni masyarakat sekitar berada di atas laut dengan kondisi bangunan semi permanen. Demikian juga dengan pelantar sebagai sarana penghubung antar rumah, sebagai instutisi yang memegang tugas pokok dan fungsi pengembangan kawasan permukiman dan perbatasan di Kepulauan Riau, maka kami melakukan pembangunan/peningkatan pe lantar yang layak dan aman bagi masyarakat sekitar. Pelantar beton Tanjung Riau Kota Batam memiliki panjang 94 meter dengan lebar 2,5 meter dan dikerjakan dalam tempo 180 hari kalender. *) Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau
Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
23
di Mata CPNS Toeti Ariati *)
Setiap orang memahami kepemerintahan yang baik atau Good Governance dengan beragam definisi yang diyakininya. Begitu pun dengan para peserta Pendidikan dan Latihan (Diklat) Agustus 2011 lalu yang melibatkan para Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum genap setahun bekerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Mereka memiliki pemahaman dan tanggapan yang berbeda-beda untuk suatu isu terkait dengan kepemerintahan yang baik.
24 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
D
Foto : Ayu Arta Paramita
Inovasi 1 Good Governance
Dari hasil pembelajaran, banyak materi menarik yang dapat disampaikan dalam forum ini. Antar alain bagaimana para peserta diklat ini yang relatif baru bekerja dilingkungannya, memahami tugas dan fungsinya, dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan tugasnya, dan berinteraksi dengan rekan kerjanya. Mata ajar ini menjelaskan dan membahas arti dan pengertian Kepemerintahan yang Baik dan prinsip-prinsipnya disertai contoh dalam pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas aparatur pe merintah dalam melayani masyarakat. De ngan menyampaikan materi yang ada, yang tertuang dalam modul yang dikeluarkan oleh LAN, diharapkan para peserta diklat dapat mengaplikasikan materi pembelajaran pada keadaan di lingkungan kerja unit masingmasing. Pengertian kepemerintahan yang baik menurut PP No. 101 Tahun 2000 adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima,
INOVASI 1 Menariknya, saat membahas materi ini, ada peserta yang merasa beberapa prinsip sudah baik dan ada peserta yang menilai beberapa prinsip masih perlu diperbaiki dengan melihat kondisi kerja di lingkungannya ma sing-masing. Materi berikut ini disarikan dari hasil diskusi dengan peserta diklat pra jabatan calon PNS di Ditjen Cipta Karya dan hasil jawaban test terhadap materi tujuh prinsip Kepemerintahan yang Baik tersebut.
ada. Kecuali terkait dengan kedisiplinan pegawai untuk menepati jam kerja kantor. Keter lambatan pegawai yang tidak mendapat teguran dari pimpinan. Pegwai yang tidak masuk kerja tanpa surat izin. Hal ini dikuatirkan akan memberikan dampak yang tidak baik kepada karyawan lainnya. Yang tidak menepati jam kerja dikuatirkan akan meningkat. Perlu adanya penerapan sanksi terhadap suatu pelanggaran.
Kepastian Hukum Prinsip ini mengutamakan landasan peratu ran perundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan ne gara. Disebut juga asas legalitas. Semua kebijakan dan keputusan/tindakan didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat. Tidak melanggar hukum, mendukung tegaknya supremasi hukum. Terhadap prinsip ini, peserta Diklat menilai bahwa pada umumnya dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang
Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan/Ne gara Prinsip ini menjadi landasan keteraturan, ke serasian, dan keseimbangan dalam pengendalian negara dalam mengurus kegiatan pe merintahan, pembangunan, dan kemasyara katan. Perlunya keharmonisan dan kesearahan gerak diantara para pelaku. Peserta Diklat menilai bahwa prinsip ini sudah dilakukan dengan baik, mengacu pada pertimbangan sudah dilakukannya koordinasi dengan baik untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah
Foto : Ayu Arta Paramita
demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Sementara pengertian kepemerintahan yang baik menurut Agus Dwiyanto (Ed, 2006) adalah kekuasaan penyelenggaraan pemerin tahan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tapi menekan kan pada pelaksanaan fungsi pengelolaan secara bersama-sama oleh pemerintah dan ins titusi lainnya, LSM, swasta, dan warga negara. Perlu diketahui bahwa dengan melihat data dari Transparency International tentang Corruption Perception Index (CPI), disebutkan bahwa pada tahun 2010 Indonesia memiliki skor CPI 2,8 (angka 0 menunjukan skor terburuk dan 10 terbaik). Perbandingannya, skor untuk Malaysia adalah 4,4 dan Singapura adalah 9,3. Salah satu materi pembelajaran yang akan diuraikan dalam tulisan ini adalah adanya tujuh prinsip kepemerintahan yang baik, yaitu Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan/Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas.
Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
25
INOVASI 1 Pengertian kepemerintahan yang baik menurut PP No. 101 Tahun 2000 adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sementara peserta yang menilai bahwa prinsip ini belum berjalan dengan baik beralasan karena pernah timbul masalah karena tidak dilaksanakannya MoU (kesepakatan yang ada) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang akan menerima program. Penyediaan lahan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk pembangunan prasarana dan sarana keciptakaryaan yang pada awalnya sudah disepakati akan disediakan Pemda. Ternyata lahan yang ditunjuk bermasalah atau belum tersedia, sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan. Kepentingan Umum Prinsip yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Perlunya pelayanan mendahulukan kepentingan/ kesejahteraan umum sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Sebagian peserta yang menilai bahwa prinsip ini sudah dilaksanakan pada kegiatan yang menjadi tanggujawabnya dengan pertimbangan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan telah melibatkan masyarakat sejak awal. Prinsip pembangunan dari masyarakat (pelaksanaan pekerjaan yang partisipatif) un tuk masyarakat (sesuai usulan masyarakat) sudah dilaksanakan. Walau dirasakan bahwa pembangunan yang dilakukan belum merata. Namun demikian, dalam skala yang lebih kecil, yaitu lingkungan kerja, masih dirasakan belum optimal karena masih ada yang mementingkan diri sendiri (ego individu) daripada kepentingan lingkungan kerja. Keterbukaan Prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi/ keterangan yang benar, jujur dan tidak pilih kasih, dan tetap memperhatikan perlindung an hak asas pribadi, golongan, dan rahasia negara. Salah satu konsideran dalam UU No mor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan
26 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dalam diskusi dengan peserta Diklat, mereka mengaplikasikan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dikaitkan dengan insitusi atau unit dimana mereka berada (institusi sebagai badan publik hubungannya dengan instansi lainnya), dan ada pula yang mengkaitkannya dengan pelaksanaan tugas ma sing-masing pegawai, yaitu sebagai individu, dalam berhubungan dengan individu lainnya untuk menyelesaikan tugas. Ada peserta yang mengatakan bahwa da ta/info tentang kegiatan dan hasil yang dicapai oleh unit mereka dapat diakses oleh masyarakat. Masih ada individu yang merasa sulit untuk memperoleh data dari rekan lainnya. Ada ketidakpercayaan antar individu. Proporsionalitas Prinsip ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban aparatur pemerintah sehingga aparatur perlu menguasai dan memahami uraian tugas, peraturan disiplin, dan tata tertib lainnya di unit kerjanya masingmasing. Untuk prinsip ini masih banyak yang me ngatakan bahwa belum ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pembagian tugas belum dilaksanakan secara adil. Kewajiban terlalu tinggi sementara haknya tidak dibe rikan dengan layak. Misal lembur sampai malam bahkan kadang-kadang hari Sabtu dan Minggu. Ada yang bekerja tidak sesuai tugas dan fungsinya. Bahkan ada yang tidak dapat penugasan yang kemungkinan karena pekerjaan yang diberikan tidak pernah selesai. Profesionalitas Prinsip yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku. PNS sebagai aparatur negara dan pelayan masyarakat wajib mempunyai keahlian atau kemampuan tinggi dalam pe laksanaan tugas (memiliki kompetensi). Tantangannya adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat perlu dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Ada pegawai yang mengatakan bahwa
mereka sudah bekerja sesuai keahlian ma sing-masing. Pegawai yang kurang menguasai suatu materi, dalam rangka meningkatkan kompetensinya telah diikutsertakan dalam Diklat. Walau seringkali terjadi tidak semua pimpinan memberi ijin stafnya untuk dapat meningkatkan kemampuan/kompetensinya. Untuk itu diusulkan perlunya pembinaan kepada pegawai terus mendapatkan perhatian. Jawaban lainnya adalah adanya penumpukan tugas pada seorang staf karena pimpinan le bih percaya pada orang tertentu. Mungkin ada unsur “like or dislike”. Kondisi ini dikuatirkan akan dapat menciptakan kesenjangan diantara staf. Ada beban kerja yang tidak seimbang, yang mengakibatkan kecemburuan karena pendapatan (gaji) pada dasarnya sama. Akuntabilitas Prinsip yang menentukan bahwa setiap ke giatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungja wabkan (asas tanggung gugat) kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh aparatur wajib dipertanggungjawabkan kepada masayarakat dan pihak terkait . Terhadap prinsip ini, pada umumnya dinilai sudah cukup memadai karena setiap saat diperiksa oleh Itjen, BPK, dan BPKP. Namun demikian dirasakan masih dapat ditingkatkan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peserta Diklat menyadari bahwa tidak mudah untuk dapat mengatasi permasalahan atau kekurangan yang ada. Namun penerapan prinsip-prinsip tersebut walau lambat tapi harus segera dimulai. Sejalan dengan konsepsi reformasi birokrasi yang telah mulai di gulirkan di Kementerian PU. Cara mengatasi permasalahan yang ada dapat dimulai dari diri sendiri dan juga pimpinan yang memberi contoh (keteladanan). Dan yang paling penting menerapkan peraturan secara tegas, pemberian sanksi kepada staf yang melanggar dan pemberian reward kepada staf yang menunjukan kinerja yang baik (reward & punishment dilaksanakan secara konsisten). Semoga informasi ini menggugah kita untuk dapat memperbaiki diri sehingga kinerja pemerintah meningkat yang akhirnya masyarakat akan memperoleh pelayanan yang prima. *) Widyaiswara Utama Kementerian Pekerjaan Umum
Foto : Danang Pidekso
Inovasi 2
INOVASI 2
Suasana Konsinyasi Penyusunan Petunjuk Teknis Penerapan SAK-ETAP PDAM di Bandung
SAK-ETAP
Solusi Sistem Akuntansi PDAM Sistem akuntansi keuangan merupkan hal wajib dimiliki oleh suatu perusahaan. Informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang andal bagi pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha kecil atau menengah, antara lain keputusan pengembangan pasar, penetapan harga dan lain-lain. Penyediaan informasi akuntansi bagi usaha kecil juga diperlukan khususnya untuk akses subsidi pemerintah dan akses tambahan modal bagi usaha kecil dari kreditur (Bank).
M
Masih banyak usaha kecil menengah (UKM) yang belum menyelenggarakan pencatatan atas laporan keuangan usahanya termasuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang masuk dalam kategori kecil menengah. Akibatnya, mereka sulit mendapatkan kredit. Perlunya penyusunan laporan keuangan bagi PDAM sebenarnya bukan hanya untuk kemudahan memperoleh kredit dari kre ditur, tetapi untuk pengendalian aset, ke wajiban dan modal serta perencanaan pendapatan dan efisiensi biaya-biaya yang terjadi yang pada akhirnya sebagai alat untuk pengambilan keputusan perusahaan. Untuk mengatasi tersebut, Dewan Stan dar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah membentuk tim
Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
27
kerja untuk menyusun Standar Akuntansi Keuangan bagi Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini karena keberadaan standar akuntansi keuangan (SAK) untuk usaha kecil dan menengah (UKM) sudah lama dinantikan. Penyusunan ini dengan mengadopsi draf International Financial Reporting for Small Medium Entreprise (IFRS for SMEs) yang telah diterbitkan pada Februari 2007. Akhirnya, awal 2009 munculah istilah Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK-ETAP disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Mei 2009. Standar akuntansi ini digunakan untuk ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), yaitu entitas yang: 1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan; 2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (General Purpose Financial Statement) bagi pengguna eksternal seperti kreditur, lembaga pemeringkat kredit, dsb.
SAK-ETAP mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi yang lazim terjadi di ETAP sehingga diharapkan SAK-ETAP ini akan membantu perusahaan kecil menengah termasuk PDAM dalam menyediakan pela poran keuangan yang tetap handal dengan tidak terjebak dalam kerumitan Standar Akun tansi Keuangan (SAK) yang berbasis IFRS. Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kemen PU Rachmat Karnadi mengatakan, penerapan SAK-ETAP akan mempermudah PDAM dalam menyusun laporan keuangan. SAK-ETAP ini berbeda dari SAK Umum, dimana pengaturan dan penghitungan akan lebih sederhana karena memang ditujukan untuk usaha menengah kebawah. Dengan penggunaan sistem ini maka PDAM dapat lebih fokus pada pengembangan sistem air minum dan investasi untuk perluasan layanan tanpa terjebak dalam kerumitan Standar Akuntansi Keuangan mengingatkan PDAM bahwa sistem ini harus mulai diterapkan oleh
PDAM mulai Januari 2012 mendatang. “Jika tidak menggunakan SAK-ETAP maka PDAM bisa mendapatkan status disclaimer. Hal ini merupakan masalah serius dan harus diperhatikan oleh PDAM. Untuk itu kita un dang BPKP untuk menjelaskan dan men dampingi terkait sistem tersebut kepada PDAM,” kata Rachmat Karnadi saat membuka Konsinyasi Penyusunan Petunjuk Teknis Pe nerapan SAK-ETAP PDAM di Bandung bebe rapa waktu lalau Rachmat berharap, SAK-ETAP dapat dite rapkan secepatnya pada penyusunan laporan keuangan PDAM. Rencananya, akhir tahun ini, tim sosialisasi yang merupakan kerjasama gabungan antara Dit.PAM, BPPSPAM, BPKP, dan Kemendagri akan melakukan sosialisasi kepada PDAM se Indonesia secara regional. Sehingga di tahun 2012 nanti diharapkan seluruh PDAM di Indonesia sudah melakukan pencatatan laporan keuangan yang berbasis SAK-ETAP. Sementara itu, Direktur Implementasi
28 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
Foto : Danang Pidekso
Para peserta Konsinyasi Penyusunan Petunjuk Teknis Penerapan SAK-ETAP PDAM di Bandung
INOVASI 2 SAK IAI Yakub mengatakan, mulai tahun 2012 sistem audit yang akan dilakukan oleh BPKP akan berbeda tergantung sistem akun tansi yang digunakan. Perusahaan yang me nerapkan sistem SAK Umum dan ETAP akan dinilai dengan menggunakan kriteria yang berbeda. Untuk itu, ia menganjurkan PDAM untuk segera memberikan pemberitahuan bahwa SAK yang digunakan menggunakan sistem SAK-ETAP. “Keunggulan dari SAK-ETAP ini adalah tidak mengatur hal-hal yang aneh. Semua transaksi diatur dalam buku yang tidak tebal, hanya mengatur transaksi yang umum dan tidak mengenal yang namanya akuisisi. Atu ran itu juga tidak banyak berubah dalam lima tahun mendatang,” katanya. Penyusunan Juknis SAK-ETAP PDAM Untuk mempercepat penerapan SAK-ETAP ini, BPPSPAM dan Dit.PAM Ditjen Cipta Karya dengan dibantu oleh Tim Penyusun BPKP, Perpamsi dan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perpajakan melakukan Konsinyasi Penyusunan Petunjuk Teknis Penerapan SAKETAP PDAM di Bandung beberapa waktu lalu. Konsinyasi ini bertujuan untuk meram pungkan Draft Petunjuk Teknis Penerapan SAK ETAP PDAM yang sebelumnya telah disusun oleh BPKP dimana sebelum akhir tahun 2011 ini diharapkan telah selesai. Juknis ini nantinya berisi tuntunan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah dikhususkan untuk PDAM. Dengan adanya juknis ini, maka PDAM dapat segera menerapkan SAK-ETAP. Sebagai informasi, SAK-ETAP merupakan salah satu kesepakatan Pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 forum yang dilaksanakan di Washington DC tanggal 15 November 2008 untuk melakukan konvergensi terhadap In ternational Financial Reporting Standards (IFRS) dalam pengaturan standar akuntansi keuangan. Pengaturan perlakuan akuntansi yang konvergen ini akan diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Konvergensi IFRS sejak tahun 1998 s.d. 2010 ini telah dilakukan dalam beberapa tahap dengan melakukan revisi baik berupa perubahan maupun penambahan standar ba ru dalam buku Standar Akuntansi Keuangan. Perkembangan dunia usaha dan Standar Akuntansi Keuangan tersebut mengharuskan perkembangan dalam Pedoman Akuntansi (dvt) PDAM di Indonesia.
Penyajian Laporan Keuangan SAK ETAP
SAK UMUM
Kepatuhan terhadap SAK ETAP
l Kepatuhan terhadap SAK l Pengungkapan ata SAK “misleading”
Komponen laporan keuangan : l Lap posisi keuangan l Lap laba rugi komprehensif l Lap perubahan ekuitas l Lap arus kas l Catatan atas laporan keuangan
Komponen laporan keuangan : l Neraca l Lap laba rugi l Lap perubahan ekuitas l Lap arus kas l Catatan atas laporan keuangan
Tanggung jawab atas lapkeu
Tidak ada
Dasar akrual & kelangsungan usaha
Sama (sumber: IAI)
Salah satu aspek perbedaan SAK Umum dan ETAP dalam hal penyajian laporan keuangan
Pilar SAK Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
SAK Umum
SAK Syariah
SAK Umum + SAK Syariah
International Financial Reporting Standards (IFRSs)
SAK Tetap
SAK Tetap + SAK Syariah
International Financial Reporting Standards for Small and Medium Enterprises (IFRS for SMEs) (sumber: IAI)
Tiga macam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
“Jika tidak menggunakan SAK-ETAP maka PDAM bisa mendapatkan status disclaimer. Hal ini merupakan masalah serius dan harus diperhatikan oleh PDAM. Untuk itu kita undang BPKP untuk menjelaskan dan mendampingi terkait sistem tersebut kepada PDAM,” Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kemen PU, Rachmat Karnadi Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
29
www.4.bp.blogspot.com
Inovasi 3 Membentuk budaya di masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah serta menggunakan produk dan kemasan yang ramah lingkungan adalah tantangan utama pengelolaan sampah di Indonesia
Kearifan Lokal untuk Mengurangi Sampah Didik Wahyudi *) Megengan adalah salah satu tradisi dalam budaya Jawa. Ritual ini pada umumnya dilakukan menjelang bulan Ramadhan. Salah satu kebiasaan yang dilakukan adalah ater-ater, yaitu saling mengirim makanan kepada saudara atau kerabat (http://www.cahjawa.com/tag/adatruwahan-jawa). Makanan yang dikirimkan diwadahi dalam satu susunan rantang 4 tumpuk. Saat mengirimkan makanan, si pengantar biasanya menunggu sesaat agar makanan tersebut dipindahkan dan rantangnya dicuci. Sambil menunggu, si pengantar berbincang-bincang sejenak dengan tuan rumah. Setelah selesai, rantang dibawa kembali oleh si pengantar untuk dipakai mengirim makanan untuk saudara/kerabat yang lain lagi.
30 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
S
Salah satu tradisi yang lain lagi misalnya malem pitulasan yang digelar saat malam menjelang 17 Agustus. Biasanya setiap Kepala Keluarga (KK) diundang untuk kendurian di rumah Ketua RT atau di rumah salah satu tokoh masyarakat di kampung tersebut. Masing-masing KK membawa besekan, yang maksudnya adalah nasi dan lauk yang dikemas dengan daun pisang dan ditaruh dalam keranjang anyaman bambu. Nasi besekan tersebut dikumpulkan untuk kemudian dimakan bersama-sama setelah doa syukuran memperingati HUT Kemerdekaan RI. Besek yang kosong akan ditumpuk-tumpuk dengan rapi untuk selanjutnya dibuang atau untuk segelintir orang bisa dipakai ulang. Mungkin hanya karena ritual yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu saja, caracara tersebut di atas tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila kita bandingkan dengan kegiatan makan sehari-hari, nampak-
INOVASI 3 nya kebanyakan orang sudah terbiasa untuk menggunakan kemasan yang akan menjadi sampah yang sulit terurai. Kertas coklat berlapis plastik, kotak karton makanan, atau bahkan styrofoam jauh lebih lazim digunakan sebagai pembungkus makanan. Tentu saja pertimbangannya adalah karena sangat praktis, selesai makan tinggal buang dan lupakan. Padahal, selain potensi timbulan sampahnya sangat besar, material pembungkus makanan tersebut sangat sulit untuk diurai secara alami (tidak ramah lingkungan). Menggunakan wadah yang dapat dipakai kembali dapat membantu mengurangi volu me timbulan sampah, misalnya mengguna kan rantang atau kotak makanan (tupperware). Pun demikian dengan menggunakan kemasan yang mudah terolah secara alami seperti daun pisang, daun jati, anyaman bambu, dan sebagainya merupakan tindakan yang ramah lingkungan. Lebih daripada itu, kedua contoh seperti di atas, mengandung nilai-nilai tanggung jawab dan tepo seliro (tenggang rasa). Si penerima makanan ater-ater tentu akan membersihkan rantang sebelum dikembalikan kepada si pengirim. Juga para pembawa besek akan menumpuk beseknya masing-masing bersama dengan besek-besek kosong lainnya setelah menaruh isinya untuk dimakan bersama-sama.
Beralih pada pembahasan mengenai Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Di sana tercantum bahwa pengurangan sampah agar dilakukan oleh setiap orang (RPP pasal 10 ayat 2). Demikian juga dorongan untuk menggunakan material yang mudah terurai secara alami (RPP pasal 11 ayat 2 butir a). Kedua contoh budaya di atas bisa dikatakan sejalan de ngan semangat yang diamanatkan dalam RPP tersebut. Namun demikian, untuk dapat menerapkan dan memperluas kegiatan dan membentuk perilaku sebagaimana yang diharapkan bukanlah perkara mudah. Misalnya saja di Jakarta, dimana kita bisa mencari kemasan daun pisang untuk bungkus makanan. Barangkali, tidak cukup layak secara finansial (feasible) untuk menggunakan kemasan seperti itu. Sebagai salah satu contoh, bahkan tradisi besekan di Kota Tangerang yang dulunya menggunakan anyaman bambu, kini berganti menjadi kotak kardus yang digunakan sebagai wadah makanan (http://www.tangerangkota. go.id/mobile/detailberita/3403/640). Membentuk budaya di masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah serta menggunakan produk dan kemasan yang ramah lingkungan adalah tantangan utama pengelolaan
www.2.bp.blogspot.com
Seorang pemulung sedang memilah sampah di tempat pembuangan sampah
sampah di Indonesia. Misalnya untuk aktivitas makan siang di kantor sehari-hari. Makanan yang dibeli umumnya dikemas dengan kertas coklat berlapis plastik, kotak karton, atau bahkan styrofoam. Seandainya aktivitas makan siang harian di kantor ini diupayakan menggunakan kemasan yang bisa dipakai ulang, pasti penurunan volume sampah dari kemasan ini akan sangat signifikan. Setiap pegawai mempunyai wadah masing-masing untuk makan siang, misalnya rantang atau kotak makanan (tupperware). Menurut survei yang dilakukan Litbang Kompas yang diterbitkan pada 26 September 2011, responden yang membawa wadah sendiri untuk membeli makanan/minuman hanya 19,38% dari 779 sampel. Tidak jauh berbeda dengan responden yang membawa/ menggunakan kantong belanja sendiri dari rumah, hanya 20,03%. Demikian pula dengan Gerakan 3 R (reduce, reuse, recycle) yang masih belum menjadi kebiasaan di masyarakat. Faktor psikologis karena merepotkan dan faktor ekonomis untuk biaya penambah an wadah dalam rangka pemilahan sampah adalah hambatan terbesar di masyarakat. Selain itu, tidak tersedianya fasilitas yang mendukung 3R, baik dalam hal pengumpulan dan pengangkutannya merupakan tantangan tersendiri bagi pengelola sampah. Namun demikian, bukan berarti peluang untuk mendorong Gerakan 3 R menjadi tidak ada atau sangat kecil karena ternyata sejumlah 76% responden bersedia untuk mendukung pemilahan sampah. Kementerian Pekerjaan Umum sebagai salah satu institusi yang berkepentingan da lam hal penanganan sampah dapat menjadi contoh upaya pengurangan sampah dari sumbernya. Sebagai langkah awal, misalnya menggunakan kemasan pakai ulang untuk makan siang. Langkah kecil lain, menggunakan kertas bekas untuk mencetak konsep dokumen untuk memulai pengurangan sampah. Kebijakan internal perlu disusun, sosialisasi kepada para pegawai perlu digalakkan, pelatihan penanganan sampah oleh para pesuruh kantor perlu dilakukan, dan upaya-upaya lain yang mendukung dapat dilaksanakan. Betapa akan bagusnya jika Kementerian Pekerjaan Umum tidak hanya mampu turut serta melahirkan PP tentang Pengelolaan Sampah, tetapi juga turut serta dalam implementasi amanat PP tersebut. *) Staf Subdit Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya
Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
31
Lensa CK
LENSACK
Pembuatan ILM
Rusunawa “Solusi Hunian Lebih Baik “
di Rusunawa Cingised Kabupaten Bandung
Foto-foto : Wicak Hardhikaputra
32 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
Lensa CK
LENSACK
Halal Bihalal Idul Fitri 1432 H
Bareng Bapak Menteri Pekerjaan Umum Foto-foto : Dian Ariani dan Indah Raftiarty
Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
33
SEPUTARKITA
Seputar Kita
Cipta Karya Selenggarakan Diklat Jabfung Penyehatan Lingkungan Angkatan Pertama Ditjen Cipta Karya selenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengangkatan Pertama Jaba tan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan (TPL) yang diikuti oleh 30 peserta di Pusat Diklat Kementerian PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan. Diklat selama empat hari tersebut dibuka oleh Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono, Senin (12/9). Diklat ini diiukuti baik pegawai pusat maupun satker di daerah. Dalam arahannya, Budi mengatakan, peme
Komisi V Kaji Restrukturisasi Hutang 5 PDAM Komisi V DPR RI bersama pemerintah saat ini tengah mengkaji dan mempertimbangkan restrukturisasi hutang 5 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penghapusan utang kelima PDAM tersebut merupakan salah satu upaya yang diambil untuk memperbaiki kinerja serta membantu PDAM untuk mendapatkan akses pendanaan dalam rangka investasi. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Direktorat Jendral (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Komisi V DPR RI, kemarin (20/9) di Jakarta. Rapat tersebut membahas persetujuan penetapan penghapusan piutang 5 PDAM, dengan nilai mencapai Rp 1,44 triliun dengan rincian tunggakan : PDAM Kota Semarang Rp 238,139 miliar, PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Rp 272,5 miliar, PDAM Kota Bandung Rp 252,73 miliar, PDAM Kota Palembang Rp 160,1 miliar dan PDAM Kota Makassar Rp 121,3 miliar. (puskompu)
34 Buletin Cipta Karya - 09/Tahun IX/September 2011
rintah menyiapkan dua jalur dalam karier PNS yaitu melalui jabatan struktural maupun fungsional. Berbeda dengan struktural yang lebih menekankan fungsi manajerial, dalam karier fungsional pro fesionalisme dan kemandirian sangat ditekankan dalam perjalanan nya meniti karier sebagai pejabat fungsional. (dvt)
KemenPU Siapkan 147 Mobil Tangki Air Atasi Kekeringan Kementerian Pekerjaan Umum telah memobilisasi 1 Instalasi Pe ngolahan Air (IPA) dan juga 147 Mobil Tangki Air (MTA) untuk mengisi 294 HU di lokasi-lokasi yang menderita kekeringan sebagai upaya penanggulangan darurat untuk kebutuhan air minum. MTA itu disebar ke 77 kawasan yang mengalami kekeringan, antara lain di Pulau Jawa, Provinsi Bali, NTT, NTB, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. “Selain dari pemeritah pusat, pemerintah provinsi juga telah berinisiatif untuk menambah MTA sendiri. Contohnya di Jawa Timur yang memobilisasi 200 MTA. Masalah operasional dalam MTA ini akan menjadi urusan pemerintah provinsi,” kata Direktur Air Minum Danny Sutjiono saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/9). (bcr)
Juar a I Lomba Poster dari Provinsi DI Yogyak arta dalam r angk a Jambore Sanitasi 2011