1
PENDAHULUAN
2
PENDAHULUAN
3
PENDAHULUAN
4
PENDAHULUAN
1
PENDAHULUAN
A
Permasalahan
Pembangunan Perumahan TIDAK SESUAI dengan peruntukkan lahan (pola ruang)
B
PENATAAN RUANG dan
PERUMAHAN di Lapangan
C
Pembangunan Perumahan yang SESUAI dengan peruntukkan lahan, tapi dibangun TIDAK SESUAI dengan peraturan zonasi
Masterplan Kawasan Perumahan TIDAK MEMPERTIMBANGKAN Daya Tampung, Daya Dukung, dan tidak terkoneksi dengan sistem kota
PENDAHULUAN
A
Pembangunan Perumahan TIDAK SESUAI dengan peruntukkan lahan (pola ruang) Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang yang Berindikasi Pelanggaran di Provinsi DKI Jakarta : DESA KAMAL MUARA, Kecamatan Penjaringan • Peruntukkan di RTRW : Kawasan Terbuka Hijau Budidaya • Tutupan lahan eksisting : Perumahan
EKSISTING
EKSISTING
1
PENDAHULUAN
Lokasi Ketidaksesuaian
Seharusnya : Kawasan Terbuka Hijau Budidaya
KETIDAKSESUAIAN DENGAN RTRW
KETIDAKSESUAIAN DENGAN RTRW
1
1
PENDAHULUAN
A
Pembangunan Perumahan TIDAK SESUAI dengan peruntukkan lahan (pola ruang) Perumahan di kawasan rawan bencana MALUKU
DIY
1
PENDAHULUAN
A
Pembangunan Perumahan TIDAK SESUAI dengan peruntukkan lahan Alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan KARAWANG
TABANAN
SOLOK DEPOK
1
PENDAHULUAN
B
Pembangunan Perumahan yang SESUAI dengan peruntukkan lahan, tapi dibangun TIDAK SESUAI dengan peraturan zonasi / ijin Pelanggaran GSB, KDB, KLB, IMB, AMDAL TANPA IMB
Tanjung Pinang
MELANGGAR GSB Pekanbaru
MELANGGAR KLB Bandung
TANPA IMB Pasuruan
MELANGGAR GSB Medan
MELANGGAR KDB Bogor
1
C
PENDAHULUAN
Masterplan Kawasan Perumahan TIDAK MEMPERTIMBANGKAN Daya Tampung, Daya Dukung, dan tidak terkoneksi dengan sistem kota Kemacetan akibat padatnya perumahan ; Perumahan kepadatan tinggi di area konservasi
TIDAK SESUAI DAYA TAMPUNG
TIDAK SESUAI DAYA DUKUNG
TIDAK SESUAI DAYA DUKUNG
2
PENDAHULUAN
Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. UUPR 26/2007
Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
Rencana Struktur Ruang 1. Rencana Sistem Pusat Permukiman 2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana
Rencana Pola Ruang 1. Peruntukkan Kawasan Lindung 2. Peruntukkan Kawasan Budidaya
2
PENDAHULUAN
RENCANA UMUM TATA RUANG RTRW Nasional
RENCANA RINCI TATA RUANG
RTRW Kabupaten
RTRW Kota
a.
rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau
b.
rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan
RTR Pulau/Kepulauan RTR Kawasan Strategis Nasional
RTRW Provinsi
Rencana Rinci Tata Ruang disusun apabila
RTR Kawasan Strategis Provinsi RDTR Kabupaten RTR Kawasan Strategis Kabupaten RDTR Kota RTR Kawasan Strategis Kota
2
PENDAHULUAN
RENCANA UMUM TATA RUANG
R E N C AN A TATA R U AN G W I L AYAH N AS I O N AL ( R TRW N )
Peta Pola Ruang RTRWN Skala 1: 1.000.000
2
PENDAHULUAN
RENCANA RINCI TATA RUANG
R E N C AN A TATA R U AN G P U L AU / K E P U L AU AN ( R TRW N )
Pola Ruang RTR Jawa Bali
Skala 1: 500.000
2
PENDAHULUAN
RENCANA UMUM TATA RUANG
R E N C AN A TATA R U AN G P R O V I N S I
Peta Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Tengah
Skala 1: 250.000
2
PENDAHULUAN
RENCANA UMUM TATA RUANG
R E N C AN A TATA R U AN G W I L AYAH K AB U PATE N
Skala 1: 50.000
Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Banyumas
2
PENDAHULUAN
R E N C AN A TATA R U AN G W I L AYAH K O TA
SKALA 1: 25.000 000 Peta Pola Ruang Perda RTRW Kota Bandung
2
PENDAHULUAN
RENCANA RINCI TATA RUANG
R E N C AN A D E TAI L TATA R U AN G
Skala 1: 5.000
Peta Pola Ruang RDTR Perkotaan Sokaraja
2
PENDAHULUAN
P E R AT U R AN Z O N AS I
Skala 1: 5.000
RENCANA RINCI TATA RUANG
2
PENDAHULUAN
KRITERIA PENENTUAN ZONA DAN SUB ZONA UNTUK PERUMAHAN DALAM PERATURAN ZONASI NO
ZONA PERUMAHAN
KODE
KRITERIA PERENCANAAN
1
Rumah kepadatan Sangat Tinggi
R-1
Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan diatas 1000 rumah/ha
2
Rumah kepadatan Tinggi
R-2
Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 1000 - 100 rumah/ha
3
Rumah kepadatan sedang
R-3
Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 40 - 100 rumah/ha
4
Rumah kepadatan rendah
R-4
Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan dibawah 10 – 40 rumah/ha
3
PENDAHULUAN
Rencana Tata Ruang
Menjadi basis untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah yang mudah. Penjelasan Pasal 33 ayat (3) - UUPR
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH DASAR HUKUM: • UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria • Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah • Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH: a. Hak Milik/HM b. Hak Guna Usaha/HGU c. Hak Guna Bangunan/HGB d. Hak Pakai/HP e. Hak Pengelolaan/HPL
UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ACUAN Pasal 7 ayat (1)
JENIS Pasal 10
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; c. Rencana Strategis; dan d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.
Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan: a. pertahanan dan keamanan nasional; b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; j. fasilitas keselamatan umum; k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m. cagar alam dan cagar budaya; n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan r. pasar umum dan lapangan parkir umum.
Perpres No. 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan utk Kepentingan Umum Dasar Perencanaan
Dokumen Perencanaan
Pasal 3 ayat (1)
Setiap Instansi yang memerlukan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum membuat rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada: a. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan b. Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam: 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah; 2. Rencana Strategis; dan 3. Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) didasarkan atas:
RTRW
Nasional
RTRW Provinsi
RTRW
Kabupaten/Kota
Pasal 4
Rencana Pengadaan Tanah disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat: a. maksud dan tujuan rencana pembangunan; b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan ; c. letak tanah; d. luas tanah yang dibutuhkan; e. gambaran umum status tanah; f. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan Tanah; g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; h. perkiraan nilai tanah; dan i. rencana penganggaran. Pasal 5 ayat (1)
Perpres No. 71 Tahun 2012 Tahapan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Perencanaan
Instansi terkait & Pemerintah Daerah
Persiapan
Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait
Pelaksanaan
BPN RI
Penyerahan Hasil
BPN RI
• Setiap institusi yang melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum harus menyusun Rencana Pengadaan Tanah, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Pasal 2) • Rencana Pengadaan Tanah paling sedikit memuat kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan prioritas pembangunan (RPJM, Renstra, RKP). (Pasal 3)
4
PENDAHULUAN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Lokasi untuk zona perumahan
Lokasi pembangunan rumah
Cek kesesuaian peruntukkan lokasi
Lokasi bukan untuk zona perumahan
Proses Perijinan Ijin Lokasi
Proses Pembangunan
IMB
Cek Peraturan Zonasi: • KDB • KLB • GSB • Ketinggian Bangunan • GSB • Garis Sempadan Sungai • dll
STOP
Pemanfaatan
Sertifikat Kelayakan Fungsi
4
PENDAHULUAN
Lokasi pembangunan rumah
Cek kesesuaian peruntukkan lokasi
Lokasi bukan untuk zona perumahan Lokasi untuk zona perumahan
STOP Proses Perijinan Ijin Lokasi
Proses Pembangunan
IMB
A. Cek Peraturan Zonasi: • KDB • KLB • GSB • Ketinggian Bangunan • GSB • GS Sungai • dll B. Cek Kesesuaian Masterplan dengan RTRW/RDTR (sistem jalan dan sistem kota)
Pengadaan Tanah Konsolidasi Tanah
Pemanfaatan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Sertifikat Kelayakan Fungsi
5
PENDAHULUAN
1 2 3 4 5
Rencana Tata Ruang merupakan matra spasial pembangunan, termasuk pembangunan perumahan dan permukiman. Proses perijinan pembangunan perumahan dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung, dan keterkaitan dengan sistem jaringan kota. RDTR dan Peraturan Zonasi merupakan dasar penerbitan izin mendirikan bangunan. Pemanfaatan ruang merupakan tanggung jawab seluruh pihak dan harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pembentukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang diharapkan dapat meingkatkan integrasi antara aspek penataan ruang dan aspek pertanahan dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan.
