BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan Negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut dituntut adanya penyelengaraan dan pengembangan pendidikan yang dapat menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia.
Dalam penyelengaraan dan pengembangan pendidikan diatur mengenai hak dan kewajiban di bidang pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sebagai pelaksaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 disusunlah UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UndangUndang ini pengertian sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Mengingat arti penting pendidikan nasional bagi kelangsungan hidup bangsa, maka seluruh komponen bangsa wajib turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan luhur bangsa Indonesia. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 4 ayat (6) Undang-Unang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa
pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti bahwa pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerjasama yang saling melengkapi dan memperkuat.
Seperti yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan tersebut meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalamm penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, peran serta masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggarakan pendidikan, dalam hal ini pendidikan formal, hanya dapat dilakukan dalam bentuk badan hukum pendidikan yang berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Badan hukum pendidikan antaralain dapat berbentuk Badan Hukum Milik Negara ataupun Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan.
Yayasan merupakan suatu badan hukum yang bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dalam. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, pengertian Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tersebut menjelaskan, bahwa Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk
menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyatakan bahwa Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penjelasaan Pasal 8 tersebut menyatakan bahwa salah satu cakupan kegiatan usaha Yayasan adalah bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan.
Sebuah Yayasan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, sangat memerlukan manajemen atau pengelolaan yang baik sebagai salah satu syarat untuk mencapai tujuan Yayasan tersebut dan terlebih lagi mencapai kualitas pendidikan yang maksimal. Salah satu aspek penting dari manajemen atau pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan adalah pengelolaan tenaga pendidikan secara optimal, yang mana tenaga kependidikan ini adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelengaraan pendidikan.
Dalam prespektif Ilmu Hukum, pengelolaan sumber daya manusia yang baik, efesien, dan teratur sangat diperlukan karena didalam suatu Yayasan atau organisasi apapun terdapat berbagai peraturan, ketentuan, ataupun perjanjian, yang pada dasarnya mengatur tentang hak dan kewajiban secara timbal balik antara Yayasan dengan organ-organnya, antara orang yang dipekerjakan dengan yang memperkerjakannya. Demikian pula diperlukan adanya pengelolaan tenaga kependidikan secara efektif dan efesien dalam sebuah Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan adanya pemberian hak bagi para pihak dan pelaksanaan kewajiban oleh pihak-pihak terkait. Pemeliharaan keseimbangan tersebut menuntut adanya kejelasaan mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam Yayasan. Maka suatu system pengelolaan tenga kependidikan yang tepat dikelola secara baik
dan teratur merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah Yayasan dalam melaksanakan fungsinya bagi masyarakat, bangsa dan Negara sesuai dengan tujuan pendiriannya.
B. Indentifikasi Masalah
1. Bagaimanakah tanggung jawab sosial Yayasan Kartika Jaya kepada masyarakat ? 2. Bagaimanakah hambatan-hambatan Yayasan dalam melaksanakan fungsinya yang bergerak dalam bidang pendidikan ?
C. Maksud Dan Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan memahami Tanggung Jawab sosial Yayasan dalam masyarakat khususnya di dalam bidang pendidikan, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tentang Yayasan 2. Untuk mengetahui serta memahami masalah kedudukan organ Yayasan sebagai badan hukum, yang bertindak selaku pendukung hak dan kewajiban dalam prepektif yuridis.
D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoretis :
Untuk dapat memahami kajian tentang Yayasan sebagai bentuk Badan Hukum yang memiliki karakter tersendiri, sebab bentuk Yayasan dapat bertindak selaku badan usaha yang berfungsi sosial, sehingga dengan memahami kajian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Perusahaan.
2. Kegunaan Praktis :
a. Memberikan kontribusi ilmiah untuk pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme kinerja Yayasan, khususnya organ Yayasan dalam melaksanakan fungsi sosialnya di bidang Pendidikan.
b. Memberikan kontribusi ilmiah untuk para pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan kebijakan yang dikeluarkan berkenaan dengan Yayasan.
E. Kerangka Pemikiran
Dasar pendirian Yayasan sangat erat berkaitan dengan tujuan Yayasan, dengan kata lain dari tujuan Yayasan kemungkinan dapat diketahui alasan untuk mendirikan Yayasan. Apapun alasan untuk mendirikan Yayasan, tetapi sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tujuan pendirian Yayasan adalah di bidang sosial. Di dalam Undang-undang Yayasan dengan jelas
menyebutkan bahwa tujuan Yayasan adalah di bidang sosial, keagamaan dan
kemanusiaan (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI
Nomor 16 Tahun 2001 Tentang
Yayasan.
Pada umumnya Yayasan didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga oleh seorang saja, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dengan memisahkan suatu harta dari seseorang atau beberapa orang pendirinya, dengan tujuan sosial yang tidak mencari keuntungan, mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan hidup yayasan.
Tujuan itu harus idiil, tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan umum. Tujuan itu tidak boleh diarahkan pada pencapaian
keuntungan atau kepentingan kebendaan lainnya bagi pendirinya1. Dengan demikian tidak diperkenankan pendirian suatu yayasan yang pada hakikatnya bertujuan sebagai suatu badan usaha perdagangan.
Sudah menjadi pendapat umum bahwa kegiatan pendidikan termasuk dalam kategori kegiatan sosial. Pada bidang pendidikan, kenyataan sekarang ini banyak intitusi pendidikan yang mengejar keuntungan. Bahkan sering dikatakan bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu, seseorang harus mengeluarkan biaya yang mahal.
Tujuan untuk memajukan pendidikan sudah pasti termasuk didalam tujuan kemanusiaan, tanpa mempersoalkan asal penerimaan sumbangan pendidikan, atau dengan kata lain sumber penghasilannya tetapi yang paling penting adalah tujuannya. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang paling banyak menggunakan bentuk badan hukum Yayasan, karena memang diwajibkan harus dalam bentuk Yayasan. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan, memajukan pendidikan dan atau meningkatnkan pendidikan. Hal ini merupakan tujuan yang telah digariskan dalam konstituisi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Praktek Yayasan memungut biaya pendidikan (SPP) yang tidak sedikit jumlahnya, sebagai contoh Perguruan Tinggi yang ada di Ibu Kota Provinsi khususnya yang ada di Pulau Jawa, jumlah SPP selalu menyebut angka jutaan rupiah. Sebenarnya Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tidak semata-mata ditujukan untuk mencari laba. Oleh karena itu, Yayasan sebaiknya tidak dikaitkan dengan adanya perusahaan, tetapi dengan adanya maksud tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba.
1
Prof Dr. Anwar Borahima, S.H, M.Hum , Kedudukan Yayasan Di Indonesia ( Jakarta : Penerbit Kencana 2010 ) hlm 88
Badan sosial jika melakukan usaha, tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk melakukan sesuatu yang bertujuan amal walaupun tidak mustahil bahwa Yayasan itu mendapat keuntungan2.
Seperti telah diuraikan diatas, Yayasan tergolong sebagai subjek hukum. Hanya saja Yayasan bukan subjek hukum dalam wujud manusia alamiah, melainkan ia merupakan subjek hukum yang berwujud badan yaitu badan hukum. Maka sudah tentu subjek hukum yang berwujud badan ini, tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Sebagai subjek hukum Yayasan tidak dapat menjalankan sendiri apa yang harus dilakukan oleh badan tersebut. Maka demikian alat perlengkapan (yang dinamakan organ) yang berwujud manusia alamiah untuk mengurus dan bertindak mewakili badan ini.
Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sudah secara pasti dan seragam ditentukan. Dalam Bab VI dari undang-undang ini diatur mengenai organ Yayasan. Organ Yayasan itu terdiri dari 3 macam yaitu : Pengurus, Pengawas dan Pembina.
Peneliti , memahami ada dua tugas dan atau wewenang Pengurus, pertama Pengurus mempunyai tugas dan wewenang untuk “menjalankan pengurusan sehari-hari” atas Yayasan. Tugas dan wewenang yang kedua mempunyai “ tugas / wewenang perwakilan”, yaitu artinya sebagai organ yang berwenang mewakili Yayasan dalam melakukan perbuatan hokum
Pengurus diangkat oleh Pembina berdasarkan Keputusan Rapat Pembina. yang dapat diangkat sebagi pengurus adalah orang-perorangan yang, mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus dalam Yayasan memiliki peran yang sangat penting bagi Yayasan dalam
2
Prof Dr. Anwar Borahima, S.H, M.Hum , Kedudukan Yayasan Di Indonesia ( Jakarta : Penerbit Kencana 2010 ) hlm 90
melakukan kegiatannya, karena melalui Pengurus inilah yang mewakili Yayasan sebagai badan hukum dapat dikatakan melalui perbuatan hukum dan mengadakan hubungan hukum seperti halnya manusia, sehingga Yayasan dapat terikat dengan pihak lain. Dengan demikian Pengurus mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap berjalannya kegiatan Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya. Tanggung jawab Pengurus tersebut tergambar dalam beberapa Pasal dalam Undang-undang Yayasan antara lain disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) (2) dan (5) serta dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
Adanya kewenangan Pengurus untuk mewakili serta bertindak atas nama Yayasan tersebut menunjukan bahwa Yayasan sebagai badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, yang dalam hal ini Pengurus yang mewakili yayasan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut.
Sebagaimana ditentukan bahwa, Pengurus dalam menjalankan kepengurusan harus bertanggung jawab secara penuh untuk kepentingan dan tujuan yayasan dan harus dilakukan dengan itikad baik. Artinya bahwa Pengurus dalam melakukan perbuatan kepengurusan dituntut harus dilakukan dengan itikad baik, dan benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, bahwa hal itu untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Sehingga sebagai tanggung jawab yang demikan memberikan konsekuensi pengecualian, yaitu setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ke 3. Demikan pula dalam hal Pengurus dalam menjalankan kepengurusannya berdasarkan itikad tidak baik melakukan kesalahan, sehingga menimbulkan kerugian, maka Pengurus dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi. Suatu “kesalahan” dapat diartikan sebagai suatu
perbuatan yang sengaja dilakukan dengan melanggar norma dan ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian orang lain3.
F. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Dalam Halaman membahas Tinjauan Yuridis Terhadap Yayasan Dalam Menjalankan Fungsi Sosial Di Bidang Pendidikan, maka peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, untuk menganalisa peraturan perundang-undangan terkait sehingga dapat dipergunakan untuk menggambarkan dan mengungkapkan realitas aspek hukumnya, megidentifikasi terhadap dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan hubungan hukum, oleh karena masing-masing memliki arti tertentu dalam kehidupan hukum.
Selain itu peneliti bertumpu pada teori-teori hukum terutama mengenai yayasan sesuai dengan Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengenai Undang-Undang yayasan dan juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang merefisi Undang-Undang Yayasan sebelumnya.
2. Spesifikasi Penelitian
Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara dekskiptif analitis yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara menyeluruh dan mendalam, untuk mengungkap apa yang tampak maupun yang terdapat dibalik peristiwa nyata dengan mencari pemahaman yang terkandung didalam fungsi sosial suatu yayasan didalam dunia pendidikan.
3
R.Murjiyanto S.H. Mkn, Badan Hukum Yayasan ( Yogyakarta : Penerbit Liberty 2011) hlm 31
Penelitian deskiptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fnomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bias berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya 4. Penelitian
deskriptif
merupakan
penelitian
yang
berusaha
mendeskripsikan
dan
menginterprestasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Furchan menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam pengertian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.5
3. Objek Penelitian
Objek Penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Yayasan Dalam Menjalankan Fungsi Sosial Di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap Yayasan dalam hal memenuhi ketentuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan revisinya Nomor 28 Tahun 2004.
4. Jenis Dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder
a. Datar Primer
4
- http ://ardhana12, Sukmadinata, 2006 :72
5
http//ardana, Badan Hukum Yayasan, 2006
Data primer yaitu didapat dengan cara wawancara langsung, baik wawancara terstruktur maupun wawancara tak terstruktur. Obeservasi lapangan ke Yayasan Kartika Jaya yang berkedudukan di kantor Makorem Sunan Gunung Jati Cirebon bertujuan untuk mengetahui berbagi pendapat dan berusaha mengungkapkan makna atau tujuan yang ada dibalik prilaku korporasi dalam penerapan peranan sosial dalam suatu Yayasan khususnya di bidang penidikan
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dapat digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti. Data sekunder
disamping
memberi
manfaat
dalam
membantu
mendefinisikan
dan
mengembangkan masalah, data sekunder juga kadang dapat memunculkan solusi permasalahan yang ada.
Adapun data sekunder dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengacu kepada Undang-Undang mengenai Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dan revisinya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, dan bahan-bahan hukum lainnya guna menunjang penelitian.
b. Baha hukum sekunder beruopa artikel, buku, hasil penelitian, tulisan lainnya dibidang hukum yang membahas mengenai kegiatan sosial suatu Yayasan terutama di bidang pendidikan. c. Bahan hukum terssier berupa kasus, ensiklopedia hukum.
5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara :
a. Wawancara
Wawancara adalah sebuah dialog dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari narasumber.
Kelebihan teknik wawancara yakni :
1. Memungkinkan untuk mengajukan banyak pertanyaan yang memerlukan waktu yang panjang. 2. Memungkinkan
bagi
pewawancara
memahami,
kompleksitas
masalah
dan
menjelaskan maksud penelitian kepada responden6
Wawancara, menurut Lexy J Moleong dijelaskan bahwa wawancara dalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu pada metode ini peneliti dan responden berhadapan
6
http://nagabiru86.wordpress.com, data sekunder dan primer, 2009
langsung ( face to face ) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian7.
Sesuai dengan jenisnya peneliti memakai jenis wawancara seperti yang dikatakan oleh Faisol8 yaitu :
i.
Wawancara berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan telah disusun sebelumnya
ii.
Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lebih luas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, biasanya pertanyaan muncul secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi ketika melakukan wawancara. Dengan teknik ini diharapkan terjadi komunikasi langsung, luwes dan fleksibel serta terbuka, sehingga informasi yang didapat lebih banyak dan luas.
Penggunan teknik ini peneliti berfungsi sebagai pengumpul data sedangkan pihak lain yang dihubungi atau diteliti bertindak sebagai informan, sehubungan dengan ini terjadilah komunikasi wawancara disertai proses bertanya, meminta dan menjawab, melayani baik secara lisan maupun tertulis. Dengan ini dapat menjadi informasi dan data berguna dalam pembuatan skripsi ini.
b. Kepustakaan
7
Ibid
8
ibid
Dengan mempelajari data sekunder berupa bahan-bahan pustaka, peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan dengan perihal yang diteliti.
G. Metode Analisis Data
Sebagai cara untuk menarik kesimpulan, seluruh bahan hukum yang telah terkumpul secara lengkap dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, sebab penelitian ini bertitik tolak dari Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif yaitu menganalisis paparan hasil penelitian yang tersistematis tersebut dengan yang didapat dari teori hukum, serta hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan secara ilmiah.
Analisis kualitatif adalah aktivitas intensif yang memerlukan pengertian yang mendalam, kecerdikan, kreativitas, kepekaan, dan konseptual. Analisa dari data kualitatif secara khas adalah suatu proses yang interaktif dan aktif. Peneliti-peneliti kualitatif sering membaca data naratif mereka berulang-ulang dalam mencari arti dan pemahamanpemahaman lebih dalam. Penelitian deskriptif memiliki karakteristik – karakteristik seperti yang dikemukakan furchan.
Penelitian deskriftif memiliki karakteristik-karakteristik seperti yang dikemukakan furchan9 bahwa (1) penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa
9
http;//ardhana12.wordpress.com, Penelitian Deskriptif Yayasan, 2008
adanya dengan cara menelaah secara teratu ketat, mengutamakan objektivitas, dan dilakukan secara cermat (2) tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan dan (3) tidak adanya uji hipotesis.
H. Sistematika Pertanggungjawaban Penulis
Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analaisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang Latar Belakang Penelitian, Indetifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pertanggungjawaban Penulis.
Bab II Peran Yayasan Dalam Bidang Pendidikan, berisi uraian tentang Sifat dan Karakteristik Yayasan yang beris mengenai Tujuan Yayasan, Visi dan Misi Yayasan serta Karakteristik Anggaran, Kedudukan hukum Yayasan dalam sistem hukum Indonesia serta Pengembangan organisasi Yayasan yang didalamnnya mengupas pengelolaan pendidikan dalam sebuah Yayasan.
Bab III Yayasan Kartika Jaya Sebagai Salah Satu Yayasan yang Begerak Di Bidang Pendidikan, berisi tentang profil Yayasan yang mencakup tentang Anggaran Dasar Yayasan, Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kartika Jaya tempat kedudukan da cabang-cabang Yayasan Kartika Jaya di sekitar wilayah Indonesia, maksud dan tunjuan pendirian Yayasan Kartika Jaya, kegiatan Yayasan Kartika Jaya, kakayaan Yayasan Kartika Jaya dan Lambanglambang pada Yayasan Kartika Jaya.
Bab IV Peraturan Tentang Hak-hak dan Keajiban tenaga Pendidik dan Kependidikan Yayasan Kartika Jaya, berisi tentang hubungan kerja dan masa percoban Yayasan Kartika Jaya, ruang lingkup dan tanggung jawab guru pada Yayasan Kartika Jaya, larangan dan kewajiban guru, pegawai tata usaha, dan pramubakti pada Yayasan Kartika Jaya.
